This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EDISI SEPTEMBER 2016EDISI SEPTEMBER 2016EDISI SEPTEMBER 2016
Daftar Isi ............................................................................................................... 3
Halaman Utama ................................................................................................ 4 “Pemantapan Peran BPKP dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP
Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara”
“Peran Penting Peningkatan Kapabilitas APIP”
“Peningkatan Kapabilitas APIP bersama APIP Lainnya”
“Kerja Keras APIP Pemda Se-Sulawesi Utara Agar Reviu Tepat Waktu”
Artikel ................................................................................................................. 12 “Mewujudkan BPKP Centris Di Bumi Nyiur Melambai”
“Menunjang Fungsi Pengawasan BPKP melalui Audit Hukum (Legal Audit)”
“Membangun PPK-BLUD pada RSUD di Provinsi Sulawesi Utara”
“Implementasi Aplikasi SISKEUDES dalam rangka Menuju Desa Digital”
“Menuju Era Baru Pemekaran Wilayah: Kajian Kegagalan Pemekaran
Wilayah Pasca Reformasi”
“Komputer Forensik sebagai Tool dalam Audit Investigatif
Jurnal Kegiatan ................................................................................................ 24
Gubernur Apresiasi Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2015
Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow ke Kantor
BPKP Sulut
Kaper BPKP Sulut Blusukan Dana Desa
Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016
Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR-RI bersama Kemenkeu, BPK, dan
BPKP di Sulawesi Utara
BPKP Sulut Peduli Korban Bencana Longsor Sangihe
Raih WTP Ketiga, Pemkot Tomohon Beri Penghargaan ke BPKP Sulut
Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Tahun 2016
Focus Group Discussion Hasil Audit Jaminan Kesehatan Nasional Tahun
2016 di Provinsi Sulawesi Utara
Ground Breaking Ground Breaking Sungai Tondano untuk Kurangi Risiko Banjir di ManadoSungai Tondano untuk Kurangi Risiko Banjir di Manado
“Dalam satu dekade terakhir, jumlah kejahatan yang melibatkan komputer telah meningkat pesat. Auditor di sini yang
memliki peran dalam membantu pembuktikan berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mampu mem-
buktikan bahwa tindak pidana korupsi tersebut benar terjadi dalam bentuk penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan
tersebut membawa berbagai dampak salah satunya adalah kerugian keuangan negara/daerah.”
JJJURNALURNALURNAL KKKEGIATANEGIATANEGIATAN
242424
TABEA BPKP Sulut NewsTABEA BPKP Sulut News
Gubernur Sulawesi Utara Apresiasi Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2015Gubernur Sulawesi Utara Apresiasi Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2015
Kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow ke Kantor BPKP Sulut
Manado (29/01) - Bertempat di ruang
kerja Gubernur Provinsi Sulawesi Utara,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Su-
lawesi Utara—Sihar Panjaitan. Ak.,
MM., CA., CFrA., QIA., menyerahkan
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun
2015 kepada Penjabat Gubernur Su-
lawesi Utara—Dr. Sumarsono, MDM.
Sebagai ikhtisar dari kegiatan pengawa-
san atas akuntabilitas pemerintahan
daerah yang dilakukan oleh BPKP di
Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh
kabupaten/kota, laporan ini memuat
hasil pengawasan yang berfokus pada
4 (empat) aspek, yakni Pengawalan
Akuntabilitas Pembangunan Nasional,
Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal,
Pengamanan Aset Negara dan Peningka-
tan Governance System.
Dalam rangka akuntabilitas pemba-
ngunan nasional bidang pendidikan,
Sihar Panjaitan menyampaikan
pentingnya menyusun prioritas rencana
kebutuhan sarana dan prasarana pen-
didikan di lingkungan Pemerintah Kabu-
paten/Kota dan menganggarkan belanja
modal sesuai dengan ketersedian angga-
ran. Demikian halnya untuk peningkat-
kan ruang fiskal melalui optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu
menata kembali penyusunan database
wajib pajak, peningkatan SDM dan ino-
vasi.
Gubernur Sumarsono mengapresiasi
BPKP atas kerjasama Provinsi Sulawesi
Utara dengan Perwakilan BPKP yang
selama ini sudah berjalan baik, utama-
nya dalam hal koordinasi penanganan
permasalahan/pelanggaran dalam penye-
lenggaran pemerintahan di Sulawesi
Utara.
Sumarsono juga berharap peran BPKP
dalam mendorong Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) agar mampu menjadi
kekuatan ekonomi daerah, melalui
fungsi konsultasi membantu BUMD
maju dan menciptakan stigma baru bagi
masyarakat Sulawesi Utara. Penga-
walan proses manajemen mulai dari per-
encanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
fungsi pembinaan melakukan edukasi
serta langkah pendekatan pencegahan
sehingga mendorong revolusi mental
birokrasi di Provinsi Sulawesi Utara.
Sihar Panjaitan berharap Laporan Hasil
Pengawasan BPKP Tahun 2015 menjadi
dokumen informasi bagi Gubernur, se-
laku wakil pemerintah pusat di daerah,
untuk mengevaluasi dan membuat kebi-
jakan strategis dalam pengelolaan
keuangan dan pembangunan di Provinsi
Sulawesi Utara. (humas)
Manado (02/02) - Kantor BPKP Sulut
kedatangan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bo-
laang Mongondow. Dipimpin oleh Ketua
DPRD—Wolti Romaling, SE., rombongan
yang juga berisi Wakil Ketua dan
segenap jajaran anggota DPRD diterima
Kaper BPKP Sulut— Sihar Panjaitan.
Ak., MM., CA., CFrA., QIA., dan para
pejabat struktural di ruang rapat Per-
wakilan BPKP Sulut.
Sihar Panjaitan dalam kesempatan
tersebut memaparkan profil, kegiatan,
serta capaian Perwakilan BPKP Su-
lawesi Utara dalam melakukan penga-
wasan terhadap pengelolaan keuangan
daerah. Sihar Panjaitan menyampaikan
4 (empat) fokus pengawasan BPKP, meli-
puti Pengawalan Akuntabilitas Pemban-
gunan Nasional, Kontribusi Peningkatan
Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara
dan Peningkatan Governance System.
―Untuk Provinsi Sulawesi Utara, penga-
walan pembangunan yang dilakukan
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara juga mencakup Program Strategis
Nasional yaitu Lolak, Tol Manado-
Bitung, dan KEK Bitung,‖ ujar Sihar.
Dalam kesempatan tersebut, Wolti Ro-
maling menyampaikan maksud kunjun-
gan kerja DPRD Bolmong ke Perwakilan
BPKP Sulut, yang bertujuan untuk men-
gadakan konsultasi, meminta petunjuk
dan saran dari Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan
pengawasan pengelolaan APBD Kabu-
paten Bolaang Mongondow.
Menanggapi hal tersebut, Sihar Panjai-
tan menjelaskan bahwa salah satu per-
masalahan yang sering terjadi dalam
kaitannya dengan APBD, kadang DPRD
mengajukan program/kegiatan pada
akhir-akhir tahun. Menurut Sihar, seha-
rusnya sejak dini DPRD harus melaku-
kan Musrenbang, misalnya pada bulan
Mei/Juni 2016 sudah mulai mempersiap-
kan program kerja pemerintah untuk
tahun 2017.
Menutup pertemuan tersebut, Sihar
Panjaitan berpesan kepada Anggota
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
yang hadir. ―Jangan mengerjakan peker-
jaan fiktif, jangan mark up,
menginginkan keinginan dan bukan
kebutuhan, jangan mengharap kaya
dunia, dan jangan bercita-cita melaku-
kan dosa,‖ tegasnya. Di akhir kunjun-
gannya, Wolti Romaling dan rombongan-
mengucapkan terima kasih atas petun-
juk dan saran dari Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara, sembari ber-
harapa komunikasi antara DPRD dan
Perwakilan BPKP Sulawesi Utara bisa
tetap dapat terjalin baik. (humas)
252525JJJURNALURNALURNAL KKKEGIATANEGIATANEGIATAN
SEPTEMBER 2016 SEPTEMBER 2016
Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016
Likupang (12/04) - Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara— Sihar
Panjaitan, Ak, MM., CA., CFrA., QIA,
melakukan kunjungan kerja (blusukan)
dalam rangka evaluasi pengelolaan Dana
Desa ke Desa Batu, Kecamatan Liku-
pang Selatan, Kabupaten Minahasa
Utara.
Didampingi oleh Kabid APD beserta Tim
Evaluasi, Sihar Panjaitan melakukan
audience dengan Camat Likupang Sela-
tan, Hukum Tua/Kepala Desa, Sekdes
dan Pendamping Desa, untuk menden-
garkan penjelasan penggunaan Dana
Desa dalam proses pembangunan desa,
serta hambatan/permasalahan yang di-
hadapi oleh para aparatur desa dan pi-
hak-pihak yang terkait dalam pengel-
olaan Dana Desa.
―Penggunaan Dana Desa harus tertib
administrasi dan tepat sasaran untuk
pemberdayaan masyarakat. Jangan me-
lakukan pekerjaan fiktif dan jangan
mark up‖, tegas Sihar.
Kaper BPKP Sulut juga salah satu lokasi
proyek yang dibiayai dari Dana Desa,
yakni proyek pembangunan jalan per-
intis tempat wisata air terjun bernilai Rp
175 juta. Akses jalan untuk mencapai
lokasi wisata air terjun sebelumnya
hanya jalan setapak, namun dengan
adanya Dana Desa dapat dilakukan per-
baikan dan pelebaran sehingga aksesnya
lebih baik. Akses jalan memadai, akan
meningkatkan minat dan jumlah pen-
gunjung ke lokasi wisata air terjun. Se-
hingga mampu membuka peluang aktivi-
tas ekonomi baru yang mampu mening-
katkan pendapatan masyarakat desa.
Kepada Hukum Tua/Kepala Desa, Sihar
Panjaitan mendorong agar melanjutkan
pembangunan jalan perintis baru di ta-
hun 2016. Ia juga menegaskan agar jan-
gan takut untuk membelanjakan Dana
Desa, sepanjang benar-benar untuk ke-
pentingan pembangunan desa dan dapat
dipertanggungjawabkan. ―Hal ini meli-
hat alokasi Dana Desa tahun 2016 untuk
Provinsi Sulawesi Utara sangat besar
mencapai Rp 911 M, dengan alokasi per
desa rata-rata Rp 565 juta. Sehingga
dana yang semakin besar akan mampu
membawa manfaat besar bagi kemajuan
pembangunan desa‖, kata Sihar. (humas)
Kalawat (19/04) - Musrenbang yang di-
gelar dalam rangka Penyusunan Ren-
cana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2017 tersebut digelar di Hotel Sutan
Raja, dan dihadiri oleh Menteri Dalam
Negeri—Tjahjo Kumolo, Menteri Koordi-
nator Politik, Hukum, dan Keamanan–
Luhut B. Panjaitan, Wakil Menteri
Keuangan – Prof. Dr. Mardiasmo, Ak.,
MBA., CA., CFrA., Kepala BPKP—Dr.
Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA.,
CFrA., QIA, Gubernur Sulawesi Utara—
Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur
Sulawesi Utara–Drs. Steven Kandouw,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Su-
lawesi Utara—Sihar Panjaitan, Ak, MM.,
CA., CFrA., QIA, serta para Bupati/
Walikota se-Sulawesi Utara.
Mardiasmo menyampaikan materi ten-
tang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa, dimana Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa didorong agar
membangun wilayahnya sesuai kondisi
wilayahnya dan diharapkan dapat men-
jawab kebutuhan masyarakatnya. Selain
itu, perubahan kebijakan dana transfer
ke daerah dan dana desa perlu dilaku-
kan dalam rangka peningkatan ka-
pasitas fiskal daerah serta untuk mendu-
kung implementasi nawacita dan penca-
paian prioritas nasional.
Tjahjo Kumolo menekankan penguatan
otonomi daerah harus terprogram teru-
tama bertujuan menguntungkan dan
memperkuat daerah dan pusat dengan
membangun penguatan sistem tata kel-
ola hubungan pemerintah pusat dan
daerah yang efektif, efisien, taat hukum,
dan mempercepat reformasi birokrasi.
Sedangkan Ardan Adiperdana memapar-
kan materi ―Penguatan SPIP dan APIP
untuk Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pemban-
gunan‖ dengan poin-poin penting target
RPJMN 2015-2019, Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), Level Maturi-
tas SPIP, Kapabilitas APIP, serta Penga-
walan Akuntabilitas Pengelolaan Keuan-
gan Negara.
Ardan juga mengingatkan seluruh ja-
jaran Pemerintah Daerah se-Sulawesi
Utara mengenai: 1) Program peningka-
tan level maturitas SPIP dan pencantu-
man target pencapaian level maturitas
SPIP dalam RPJMD dan RKPD sesuai
RPJMN 2015-2019, 2) Program pening-
katan level kapabilitas APIP dan pen-
cantuman target pencapaian level kapa-
bilitas APIP dalam RPJMD dan RKPD
sesuai target RPJMN 2015-2019, 3)
Mempertahankan dan meningkatkan
opini BPK-RI, dan 4) Menggunakan ap-
likasi SIMDA dan Sistem Keuangan
Desa (SISKEUDES) guna mendukung
akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah dan tata kelola pemerintahan
yang transparan dan akuntabel.
(humas)
Kepala Perwakilan BPKP Sulut Kepala Perwakilan BPKP Sulut Blusukan Blusukan Dana DesaDana Desa
JJJURNALURNALURNAL KKKEGIATANEGIATANEGIATAN
262626
TABEA BPKP Sulut NewsTABEA BPKP Sulut News
BPKP Sulut Peduli Korban Bencana Longsor SangiheBPKP Sulut Peduli Korban Bencana Longsor Sangihe
Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPRRapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR--RI bersama Kemenkeu, BPK dan BPKP di SulutRI bersama Kemenkeu, BPK dan BPKP di Sulut
Manado (02/05) - Dalam rangka Kun-
jungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR-
RI ke Provinsi Sulawesi Utara, digelar
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Kanwil Kementerian Keuangan, BPK,
dan BPKP, bertempat di Gedung Keuan-
gan Negara. Dipimpin langsung oleh
Wakil Ketua— Ir. H. Soepriyatno, RDP
tersebut me-ngambil tema mengenai
―Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pen-
gawasan Pengelolaan Keuangan‖.
Komisi XI DPR-RI memberikan kesem-
patan kepada Kanwil Kementerian
Keuangan, BPK dan BPKP untuk men-
yampaikan paparan terkait kondisi
pengelolan keuangan daerah di Sulawesi
Utara. Kepala Perwakilan BPKP Sulut—
Sihar Panjaitan, Ak., MM., CA., CFrA.,
QIA., yang turut hadir dalam acara
tersebut, menyampaikan materi yang
menjelaskan profil Perwakilan BPKP
Sulawesi Utara dan kegiatan-kegiatan
pengawasan yang dilakukan dalam
rangka pengawalan akuntabilitas
pengelolaan keuangan di daerah.
―Akuntabilitas pengelolaan keuangan di
daerah umumnya masih belum me-
madai, sehingga masih memerlukan pen-
gawalan dan pembinaan atas tata kelola
melalui kegiatan seperti pendampingan
penyusunan APBD, LKPD, LKKL, asis-
tensi Good Governance, audit kinerja,
verifikasi, monitoring evaluasi kegiatan
dan pembinaan SPIP,‖ ujar Sihar Panjai-
tan.
Sihar menambahkan, adanya peningka-
tan opini BPK atas hasil pemeriksaan
LKPD dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
dimana sampai pada tahun 2014, sudah
ada 10 (sepuluh) Pemda yang telah
meraih WTP, sementara 6 (enam) Pemda
lainnya masih memperoleh opini WDP,
tidak membuat BPKP Sulawesi Utara
berhenti mendorong dan membantu
Pemda untuk menciptakan Wilayah Ter-
tib Administrasi (WTA) dan Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK).
Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan oleh Komisi XI, Sihar juga men-
yampaikan perkembangan pengawasan
terhadap program Dana Desa, yang pe-
nyerapannya secara umum terealisasi
dengan baik. Untuk mendukung terlak-
sananya program nasional Dana Desa,
BPKP terus melakukan pendampingan
implementasi Aplikasi Sistem Keuangan
Desa (SISKEUDES) bagi 1.507 desa di
Sulawesi Utara secara piloting.
Sihar juga menuturkan strategi penga-
wasan terhadap pengelolaan keuangan
daerah yang dilakukan secara preemptif,
preventif dan represif, melalui kegiatan
koordinasi dengan APH, MoU dengan
Pemda, K/L dan BUMD, sosialisasi mau-
pun memfasilitasi diklat.
Diakhir paparan Komisi XI DPR men-
gapresiasi kinerja Perwakilan BPKP
Sulut, yang berada di dalam keterbata-
san alokasi anggaran kegiatan pengawa-
san, namun mampu berkontribusi dalam
pengawasan pengelolaan keuangan ne-
gara di wilayah Sulawesi Utara, sembari
berharap adanya sinergi positif diantara
seluruh stakeholder, baik Kementerian
Keuangan, BPK maupun BPKP untuk
menjalin harmonisasi kinerja dalam
rangka pencapaian tujuan nasional.
(humas)
Tahuna (30/06) - Bencana banjir ban-
dang dan tanah longsor terjadi di
Sangihe pada hari Selasa, 21 Juni 2016.
Bencana ini diperkirakan terjadi akibat
hujan deras, gelombang pasang, dan
struktur tanah yang tidak stabil.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Su-
lawesi Utara—Sihar Panjaitan, Ak.,
MM., CA., CFrA., QIA., tiba di lokasi
bencana banjir bandang dan tanah long-
sor di Sangihe. Lokasi bencana alam
tersebut berada di Desa Kolongan Aken-
bawi, Kecamatan Kolongan Akenbawi,
Kabupaten Sangihe.
Sihar Panjaitan, yang didampingi oleh
Tim Penyalur Bantuan Korban Bencana
dari BPKP Sulawesi Utara—Verra
Shirley Lumi dan Stenly Tangkumahat,
diterima langsung oleh Inspektur Kabu-
paten Kepulauan Sangihe—Drs. Tajudin
Sainkadir dan jajaran pemerintah setem-
pat.
Dalam kunjungan tersebut, mewakili
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara, tim penyalur menyerahkan ban-
tuan kepada Korban Bencana Banjir
dan Longsor. Bantuan tersebut diterima
langsung Pemerintah Kabupaten Kepu-
lauan Sangihe yang diwakili oleh Inspek-
tur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan-
Camat Akembawi. Sihar Panjaitan men-
yatakan bahwa kegiatan ini merupakan
bentuk empati dan partisipasi dari Per-
wakilan BPKP Sulawesi Utara terhadap
para korban bencana di kabupaten yang
terletak di ujung utara nusantara. Sihar
berharap, bantuan yang disalurkan
tersebut bisa dimanfaatkan oleh para
korban bencana alam Sangihe.
Bupati Kepulauan Sangihe, melalui In-
spektur, mengucapkan terima kasih
kepada seluruh unsur Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara atas bantuan
tersebut. Bantuan ini akan langsung
dipakai dan dimanfaatkan bagi para
korban bencana. (humas)
272727JJJURNALURNALURNAL KKKEGIATANEGIATANEGIATAN
SEPTEMBER 2016 SEPTEMBER 2016
Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Tahun 2016 Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Tahun 2016
Tomohon (19/06) - Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara— Sihar
Panjaitan, Ak, MM., CA., CFrA., QIA,
yang didampingi oleh Korwas APD—
Agus Catur Hartanto, Ak,.dan Korwas
P3A—Agus Widodo, menghadiri undan-
gan Walikota Tomohon– Jimmy Feidie
Eman, SE, Ak. untuk mengikuti
kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Keuangan (Rakorev) Pemerintah Kota
Tomohon, yang diadakan di Aula Lt. 3
Kantor Walikota Tomohon, sekaligus
menjadi narasumber pada kegiatan
tersebut.
Jimmy F. Eman dalam sambutannya
mengingatkan para Kepala SKPD untuk
dapat menggenjot penyerapan anggaran.
"Saya menekankan kepada para Kepala
SKPD agar memperhatikan perencanaan
yang telah disusun sebelumnya, jangan
sampai penyerapan anggaran yang ren-
dah disebabkan target yang tidak teru-
kur dengan baik, karena hasil evaluasi
penyerapan anggaran ini harus dila-
porkan kepada Presiden", ujar Jimmy .
Secara khusus, Jimmy menyampaikan
apresiasi tinggi kepada Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas rai-
han opini WTP atas LKPD TA 2015 dari
BPK-RI yang selama ini telah mendamp-
ingi Pemerintah Kota Tomohon.
"Keberhasilan Pemerintah Kota To-
mohon meraih opini LKPD TA 2015 den-
gan predikat WTP dari BPK-RI untuk
ketiga kalinya tidak lepas dari pendam-
pingan yang telah dilakukan oleh Per-
wakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
serta kerja keras seluruh SKPD. Untuk
itu, atas nama Pemerintah Kota To-
mohon, saya mengucapkan terima kasih
kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulut
atas kerja sama yang telah terjalin se-
lama ini, dan saya juga mengajak selu-
ruh SKPD untuk bekerja keras memper-
tahankan predikat opini WTP tersebut
melalui penerapan tata kelola keuangan
yang lebih baik", ujar Eman.
Menanggapi hal tersebut, Sihar Panjai-
tan di hadapan para peserta Rakorev
menyampaikan bahwa opini WTP bukan
satu-satunya tolak ukur keberhasilan
pencapaian kinerja Pemda. "Saya tegas-
kan kembali bahwa opini WTP yang
diraih Pemkot Tomohon bukan satu-
satunya tolak ukur keberhasilan penca-
paian kinerja, namun penguatan SPIP
juga perlu ditingkatkan untuk memben-
tuk Tata Kelola Pemerintahan yang
Good Governance and Clean Govern-
ment" kata Sihar yang disambut ap-
plaus para peserta.
Sihar juga menyampaikan pentingnya
peningkatan kapabilitas Sumber Daya
Manusia (SDM) yang ada karena terma-
suk dalam 8 (delapan) area perubahan
reformasi birokrasi. "Ada delapan area
perubahan reformasi birokrasi yang
perlu mendapat perhatian khusus, yaitu
organisasi, tata laksana, peraturan pe-
rundang-undangan, sumber daya manu-
sia aparatur, fungsi pengawasan, akun-
tabilitas, pelayanan publik, dan yang
terakhir mindset and cultural set" tutup
Sihar.
Di akhir acara rakorev, Jimmy F. Eman
secara simbolis memberikan piagam
penghargaan kepada BPKP Sulut, yang
diterima langsung oleh Sihar Panjaitan.
(humas)
Manado (21/07) - Gubernur Sulawesi
Utara — Olly Dondokambey, SE., secara
langsung menerima kunjungan Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara—Sihar Panjaitan, Ak, MM., CA.,
CFrA., QIA., beserta para pejabat struk-
tural BPKP Sulut, di ruang kerja Kantor
Gubernur Sulut.
Sihar Panjaitan dalam kesempatan men-
yerahkan Laporan Hasil Pengawasan
BPKP Semester 1 Tahun 2016. Sihar
juga menyampaikan sekilas terkait den-
gan kondisi pengawasan di wilayah
Provinsi Sulawesi Utara selama semes-
ter I tahun 2016, dalam 4 (empat) fokus
pengawasan, yaitu Pengawalan Akunt-
abilitas Pembangunan Nasional, Kontri-
busi Peningkatan Ruang Fiskal, Penga-
manan Aset Negara dan Peningkatan
Governance System.
Di samping itu, Sihar juga mengharap-
kan agar hubungan BPKP dengan Pe-
merintah Provinsi Sulawesi Utara dan
Kabupaten/Kota terjalin dengan baik.
Hal ini menjadi salah satu indikator ter-
capainya Good Governance and Clean
Government.
Senada dengan Sihar, Olly Dondokam-
bey, yang didampingi Inspektur Provinsi
Sulut—Praseno Hadi, Ak., juga
mengharapkan agar hubungan baik
antara Pemprov Sulut dan BPKP tetap
terjaga. Gubernur yang baru terpilih ini
juga meminta kepada BPKP untuk tetap
aktif melakukan pengawasan pemban-
gunan dan keuangan di Provinsi Su-
lawesi Utara, termasuk peran BPKP
dalam mengawal penanganan aset yang
ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam
rangka akuntabilitas keuangan daerah
yang lebih baik. (humas) Raih WTP Ketiga, Pemkot Tomohon Beri Penghargaan kepada BPKP SulutRaih WTP Ketiga, Pemkot Tomohon Beri Penghargaan kepada BPKP Sulut
JJJURNALURNALURNAL KKKEGIATANEGIATANEGIATAN
282828
TABEA BPKP Sulut NewsTABEA BPKP Sulut News
Ground Breaking Ground Breaking Sungai Tondano untuk Kurangi Risiko Banjir di Manado Sungai Tondano untuk Kurangi Risiko Banjir di Manado
Focus Group DiscussionFocus Group Discussion Hasil Audit Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi SulutHasil Audit Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulut
Manado (04/08) - Bertempat di Hotel
Green Eden Manado, Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Utara menyelenggara-
kan Focus Group Discussion (FGD) Hasil
Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Na-
sional (JKN) Tahun 2016. FGD dihadiri
oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara—Sihar Panjaitan, Ak.,
MM. CA., CFrA, QIA., yang didampingi
oleh Korwas Bidang IPP—Hery Budi
Santoso, SE., MM., CA., CRGP. FGD dan
tim Audit JKN BPKP Sulut. Direktur
Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Pertahanan dan Keamanan
Deputi Polhukam PMK BPKP—Bea Re-
jeki Tirtadewi, MM., yang didampingi
oleh Kasubdit I Direktorat PIP Bidang
Hankam—Viktor H. Siburian, Asisten I
Setda Provinsi Sulawesi Utara—Drs.
John Palandung, MSi., Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara—dr.
Jemmy R. Lampus, Kepala BPJS Kese-
hatan Divre X Suluttenggomalut—dr. I
Made Puja Yasa, AAK., serta para
Kepala Dinas Kesehatan Kabu-
paten/Kota dan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah di wilayah Provinsi Su-
lawesi Utara juga turut ikut serta dalam
acara FGD tersebut.
Dalam arahannya, Sihar Panjaitan me-
negaskan agar perhatian terhadap pe-
layanan kesehatan kepada masyarakat
di Sulawesi Utara harus lebih ditingkat-
kan lagi serta mengingatkan pentingnya
komitmen dan dukungan Pemerintah
Daerah sebagai pemangku program JKN
di daerah karena berdasarkan hasil Au-
dit Kinerja ini masih ditemui banyak
kekurangan dan kelemahan dalam pe-
laksanaan program JKN.
Sementara itu, John Palandung yang
membacakan sambutan Gubernur Su-
lawesi Utara, menyampaikan bahwa
Pemprov Sulawesi Utara menyadari
bahwa dalam pelaksanaan JKN di bumi
Nyiur Melambai masih terdapat banyak
kekurangan, baik dari segi SDM, sarana-
prasarana, serta banyaknya kendala
baik dari internal Pemerintah Daerah
maupun eksternal. Namun, Pemprov
Sulut telah berupaya seoptimal mungkin
agar pelayanan kesehatan pada
masyarakat dapat dilaksanakan dengan
baik.
Hasil dari Audit Kinerja JKN dari BPKP
ini akan menjadi dasar dan referensi
bagi pelaksana JKN di Provinsi Sulawesi
Utara ke depannya baik di tingkat Pus-
kesmas, Rumah Sakit, maupun Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Hasil Audit Kinerja JKN di Provinsi Su-
lawesi Utara secara keseluruhan ke-
mudian dipaparkan langsung oleh Bea
Rejeki Tirtadewi dan Viktor H. Siburian,
yang diikuti dengan diskusi antara para
peserta FGD dan narasumber yang ber-
langsung secara terbuka. (humas)
Manado (10/08) - Dalam rangka pengu-
rangan risiko besaran dan kerentanan
banjir di Kota Manado, dilaksanakan
kegiatan Ground Breaking dalam rangka
mengawali pelaksanaan Pekerjaan River
Improvement of Lower Reaches of Ton-
dano River Segment II dan Segment III
Manado, bertempat di Jembatan Ma-
hakam, Sempadan Sungai Tondano.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Su-
lawesi Utara—Sihar Panjaitan, Ak., MM.
CA., CFrA, QIA., yang didampingi oleh
Korwas Bidang IPP—Hery Budi Santoso,
SE., MM., CA., CRGP., menghadiri
peresmian awal pekerjaan Ground
Breaking yang juga dihadiri Gubernur
Sulawesi Utara—Olly Dondokambey,
SE., Walikota Manado—Dr. G.S. Vicky
Lumentut, Dirjen Sumber Daya Air Ke-
menterian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat—Ir. Mudjiadi, MSc.,
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I,
beserta jajaran pejabat pemerintah
daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Mudjiadi mengata-
kan bahwa dalam menanggulangi banjir
terdapat dua pendekatan, yaitu pertama
pendekatan teknis berupa proyek nor-
malisasi dan perluasan sungai ini
sendiri, dan yang kedua tidak kalah
pentingnya adalah pendekatan non tek-
nis yaitu menumbuhkan kesadaran
warga untuk bersiap ketika banjir
datang serta menerapkan Early Warning
System. Sedangkan baik Olly Don-
dokambey maupun Vicky Lumentut,
masing-masing menyatakan komitmen-
nya untuk mengatasi permasalahan ban-
jir dari aliran Sungai Tondano dan men-
gajak masyarakat beserta jajaran pemer-
intah daerah untuk mendukung segala
kegiatan yang berkaitan dengan pena-
nganan banjir di kota Manado.
Kemudian acara ditutup dengan pene-
kanan tombol sirine oleh Gubernur Su-
lawesi Utara didampingi oleh Walikota
Manado, Dirjen SDA KemenPUPR, dan
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
sebagai tanda dimulainya pekerjaan
Ground Breaking di Sungai Tondano.
(humas)
292929 S S S EEE LLL III NNN GGG AAA NNN
SEPTEMBER 2016 SEPTEMBER 2016
K abupaten Kepulauan Talaud kaya akan
kearifan lokal. Salah satunya adalah budaya
Manam'mi yang turun-temurun menjadi ciri
khas masyarakat di daerah ini. Tradisi
budaya menangkap ikan dengan cara tradisional
menggunakan janur kelapa itu, mampu menarik perhatian
banyak orang dari berbagai pelosok daerah untuk melihat
langsung tradisi budaya yang tiap tahunnya
diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud.
Manam’mi dilakukan di pulau Miangas, yang juga
merupakan pulau paling utara Indonesia. Pagi-pagi benar
para tetua adat Miangas telah berkumpul di pantai Wolo,
Sabtu (21/5/2016). Banyak diantara mereka menggunakan
jubah berwarna ungu, hanya ketua adat yang mengenakan
jubah warna kuning. Di sana, mereka berdiri di sekitaran
patok dari batang pohon yang pada bagian ujungnya
dilingkari daun kelapa kering.
Tradisi Manam’mi menjadi warisan budaya yang terpeli-
hara dan hidup dilakukan bersama oleh warga masyarakat
dalam semangat suirene suwaide, sansiote sampate pate
dengan tahapan prosesi adat Manam’mi melalui prosesi
Minahasa. Lahir di Tondano tanggal 5 November 1890,
putra pasangan Jozias Ratulangi dan Agustina Gerungan
ini menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di
Manado sebelum merantau ke Jakarta untuk bersekolah di
Koningin Wilhelmina School (Sekolah Teknik) sampai sele-
sai tahun 1908. Sam Ratulangi lalu melanjutkan pendidi-
kannya di Universiteit van Amsterdam, Belanda dan
Universität Zürich, Swiss. Pada tahun 1914, ia dipercaya
menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di
Belanda. Di Belanda dan Swiss, Ratulangi berhasil meraih
gelar Hulpacte Guru pada tahun 1914, Middelbare Acte
Wiskunde dan Middelbare Acte Opvoedkunde (Matematika
dan Pedagogi) pada tahun 1915, serta gelar Doktor der
Natur-Philosophie dan Wis en Natuurkunde (Ilmu Pasti
dan Alam) pada 1919.
Sekembalinya ke tanah air, Ratulangi diangkat menjadi
guru Algemene Middlebare School di Yogyakarta oleh pe-
merintah Hindia Belanda. Akan tetapi, pekerjaannya ini
terpaksa ditinggalkannya karena Zentgraaf, pemimpin
surat kabar Belanda Het Niews van den Dag, tidak terima
anak-anak Belanda diajar oleh orang Indonesia. Pada ta-
hun 1927, Sam Ratulangi dipilih oleh rakyat Minahasa
sebagai anggota Volksraad di Batavia. Kemudian, Ratu-
langi kembali ke Minahasa dan bekerja sebagai sekretaris
Minahasa Raad (Dewan Minahasa). Di sana, ia memper-
juangkan penghapusan Herendiensten, sistem kerja paksa
tanpa upah dari Pemerintah Belanda, yang dikenakan
kepada setiap orang yang tinggal di Minahasa.
Ratulangi kembali ke Jakarta tahun 1932, sambil bertugas
di Volksraad hingga 1937, Ratulangi mendirikan
Vereniging van Indonesiche Academici, perkumpulan yang
beranggotakan kaum cendekiawan bangsa Indonesia, para
dokter, insinyur, ahli hukum, dan anggota Volksraad. Pada
1942, Ratulangi yang melihat kemungkinan pecahnya per-
ang di Asia dan akan berdampak pada tanah airnya
menerbitkan buku yang berjudul Indonesia in de Pacifik-
Kernproblemen van den Aziatischen (Indonesia di Pasifik -
Analisa Masalah-masalah Pokok Asia Pasifik). Ratulangi
sempat ditangkap dan dipenjara selama beberapa bulan
karena keterlibatan politiknya, termasuk ketika menjadi
editor Nationale Commentaren, media berbahasa Belanda.
Keterlibatannya dalam upaya memperjuangkan kemer-
dekaan Indonesia berlanjut hingga pada awal Agustus
1945, Ratulangi diangkat sebagai salah satu anggota
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan
setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ia
kemudian ditunjuk
Presiden Soekarno
sebagai Gubernur
Sulawesi yang berpusat
di Makassar. Dalam
masa pergolakan awal
kemerdekaan, Belanda
masih merongrong
Sulawesi agar terpisah
dari pemerintahan
Indonesia. Ratulangi
ditangkap oleh Belanda
pada April 5, 1946 dan
diasingkan selama ke
Serui, New Guinea
Barat. Ratulangi bebas
pada 23 Maret 1948 dan dibawa ke Yogyakarta.
Pada tanggal 10 November 1948, bersama tokoh nasional
lainnya, yakni I Gusti Ktut Puja SH., Ir. Pangeran
Mohammad Noor, Dr. T. S. T. Pondaag, dan Sukarjo Wiryo-
pranoto SH., Ratulangi mengeluarkan suatu pernyataan
yang ditujukan untuk menentang siasat Belanda yang me-
mecah belah persatuan bangsa Indonesia. Pernyataan yang
dikenal dengan nama Manifes Ratulangi itu berisi aja-
kan kepada pemimpin-pemimpin di Indonesia Timur untuk
menggalang persatuan. Persatuan ini ditujukan untuk me-
nentang setiap percobaan, dari manapun datangnya, untuk
memisah-misahkan Republik Indonesia.
Agresi Militer II Belanda membuat Ratulangi kembali
ditawan Belanda pada 25 Desember 1948. Selama
menjalani masa tahanan, dengan kesehatan yang semakin
menurun, Ratulangi dipindahkan ke Jakarta pada awal
1949. Tanggal 30 Juni 1949, Sam Ratulangi wafat dan
dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Abang sebelum
dipindahkan ke makam keluarga di Tondano.
Sam Ratulangi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional
berdasarkan SK Presiden RI No. 590/TK/Tahun 1961,
tanggal 9 November 1961 oleh Presiden Soekarno.
Namanya pun diabadikan sebagai nama bandar udara,
universitas negeri di Kota Manado, serta nama jalan arteri
di beberapa kota besar di Indonesia.
Salah satu legacy yang ditinggalkan Sam Ratulangi adalah
ajaran Si Tou Timou Tumou Tou yang dalam perspektif
kehidupan berbangsa bermakna ―manusia hidup untuk
memanusiakan sesamanya‖, yang merupakan
kristalisasi nilai-nilai yang bersumber dari budaya dan
pengalaman hidupnya sebagai tou Minahasa yang berjuang
untuk kemerdekaan Indonesia.
(humas/amfdp—dari berbagai sumber)
Sam Ratulangi, Putra Minahasa yang Ajarkan
Saling Memanusiakan Sesama
Sam Ratulangi (dok. Internet)
GGGALERIALERIALERI FFFOTOOTOOTO
323232
TABEA BPKP Sulut NewsTABEA BPKP Sulut News
RAGAM WARNA, SATU TUJUAN, TORANG BISARAGAM WARNA, SATU TUJUAN, TORANG BISA. Warga BPKP Sulut dan Dharma Wanita saat Pembukaan Pekan Olahraga HUT BPKP ke. Warga BPKP Sulut dan Dharma Wanita saat Pembukaan Pekan Olahraga HUT BPKP ke--3333
DOA BERSAMA.DOA BERSAMA.
Diadakan setiap hari Senin pagiDiadakan setiap hari Senin pagi
dan hari Jumat soredan hari Jumat sore
PENGAJIAN RUTIN PENGAJIAN RUTIN setiap hari Kamis pagi setiap hari Kamis pagi
oleh Badan Amalan Islam (BAIS)oleh Badan Amalan Islam (BAIS)
IBADAH RUTIN IBADAH RUTIN Persekutuan Oikumene Kristiani Persekutuan Oikumene Kristiani
setiap hari Kamis pagisetiap hari Kamis pagi
SENAM PAGI BERSAMA.SENAM PAGI BERSAMA.
Digelar setiap hari Jumat pagiDigelar setiap hari Jumat pagi
333333GGGALERIALERIALERI FFFOTOOTOOTO
SEPTEMBER 2016 SEPTEMBER 2016
Kaper BPKP Sulut meninjau Proyek PLTU di Kabupaten Kepulauan TalaudKaper BPKP Sulut meninjau Proyek PLTU di Kabupaten Kepulauan Talaud
Family Gathering Family Gathering HUT BPKP keHUT BPKP ke--3333 UpacaraUpacara Bendera HUT BPKP keBendera HUT BPKP ke--3333
Tiup Lilin di Acara ResepsiTiup Lilin di Acara Resepsi HUT BPKP keHUT BPKP ke--3333
Kepala BPKP didampingi Kaper BPKP Sulut dan para pejabat strukturalKepala BPKP didampingi Kaper BPKP Sulut dan para pejabat struktural
Kaper BPKP Sulut memberi arahan bagi para peserta Diklat Auditor AhliKaper BPKP Sulut memberi arahan bagi para peserta Diklat Auditor Ahli
GGGALERIALERIALERI FFFOTOOTOOTO
343434
TABEA BPKP Sulut NewsTABEA BPKP Sulut News
Bidang Akuntan NegaraBidang Akuntan NegaraBidang Akuntan Negara
Bagian Tata UsahaBagian Tata UsahaBagian Tata Usaha
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatBidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatBidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah DaerahBidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah DaerahBidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
353535GGGALERIALERIALERI FFFOTOOTOOTO
SEPTEMBER 2016 SEPTEMBER 2016
Bidang Akuntan NegaraBidang Akuntan NegaraBidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatBidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatBidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang InvestigasiBidang InvestigasiBidang Investigasi
Bidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIPBidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIPBidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIP
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA, mengucapkanPERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA, mengucapkanPERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA, mengucapkan
DirgahayuDirgahayuDirgahayu
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
17 Agustus 1945 17 Agustus 1945 17 Agustus 1945 --- 17 Agustus 201617 Agustus 201617 Agustus 2016