-
10Tahun ke IV
Kuota 2013 Bengkak, Subsidi
Melonjak
[sajian utama] Juli 2013, Mobil Pribadi Tak Lagi Pakai BBM
Subsidi
[regulasi] Tender BBM PSO 2013 Pertamina, AKR dan SPN
Pemenangnya
[rona] Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi
Hemat 600 Miliar Tiap Minggu
8
10
12
2013
-
Dari Redaksi
[sambutan]
Bersihkan Tangan dan Hatidari Perbuatan
KORUPSI
Diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi |
Pembina Kepala BPH Migas | Pengarah Komite BPH MigasPimpinan Umum
Sekretaris BPH Migas | Redaktur Ahli Direktur BBM, Direktur Gas
Bumi | Pimpinan Redaksi Susetyo Yuswono, SH. MH. | Redaksi Narcicy
Makalew, Putu Suwardana, Ougy Dayyantara, Dedi Wijaya, Hendry
Ahmad, Edi Moh. Suhariadi, Sri Purnomo | Editor Anwar Rofiq, Kurnia
Putri F. | Peliputan Akhmad Safei, Okto Berbudi | Desain Grafis
Yogi | Dokumentasi Sudiro, Robby Ferdian | Sirkulasi Iqra Krasnaya
| e-mail: [email protected], website: www.bphmigas.go.id
Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan Usaha Hilir Minyak dan
Gas Bumi. Kirimkan ke: Redaksional Buletin Hilir Migas Gedung BPH
MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710
Indonesia, e-mail: [email protected] Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400, Fax :
+62-21 5223210, +62-21 5255656
Tapi ada yang miris. Ternyata, dari subsidi BBM yang
digelontorkan pemerintah, berdasarkan temuan Kantor Kementerian
Koordinator Perekonomian, yang menikmati paling banyak justru mobil
mewah, masyarakat kelas mampu. Besarannya hingga mencapai 70
persen. Kalau dihitung-hitung, masyarakat menengah atas pemilik
mobil pribadi telah menikmati 115,6 triliun rupiah dari realisasi
subsidi BBM yang sebesar Rp165,2 triliun di tahun 2011. Ini setara
dengan 42 persen dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun
2011, kata Ekonom Drajat Wibowo. Fantastis bukan.
Ya, subsidi BBM memang terus menyisakan masalah. Untuk itulah
pada Sajian Utama, soal ini kami angkat kembali. Masalah pemberian
subsidi BBM, memang menjadi domain pemerintah. Tapi jika dilihat
dari efeknya secara nasional, akan menjadi masalah kita semua.
Sedikit saja pemerintah menaikkan harga BBM, berarti subsidi
berkurang, efeknya akan kemana-mana. Ujung-ujungnya, rakyat tak
mampu juga yang bakal ketiban pulung. Harga-harga, termasuk
kebutuhan pokok jadi serba mahal. Nah kalau sudah begini, tak
gampang kan untuk menaikkkan harga BBM dengan mudah, alias
galau.
Sekedar berandai-andai, ceritanya akan menjadi lain, jika
seluruh pemilik mobil mewah, semua bersepakat untuk menggunakan
pertamax. Bila perlu, demi kepentingan nasional, demi ketahanan
energi jangka panjang, seluruh masyarakat mampu mendeklarasikan
diri siap menggunakan pertamax. Tentu, kebijakan menaikkan harga
BBM akan jauh lebih mudah. Jadi subsidi BBM benar-benar hanya untuk
masyarakat yang tak mampu.
Kami memang tak bosan-bosan untuk terus mengingatkan ini.
Pasalnya, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk
menekan agar anggaran subsidi BBM tak kebablasan. Bahkan, BPH Migas
juga telah mengupayakan, baik melalui pembatasan, pengawasan,
maupun melalui upaya agar BBM bersubsidi benar-benar bisa tepat
sasaran. Tapi kenyataannya, seperti kami turunkan juga beritanya
pada edisi ini, masih banyak pengusaha nakal, para pemilik mobil
mewah tetap saja cari-cari kesempatan menggunakan BBM
bersubsidi.
Tak bosannya kami mengingatkan, soalnya kalau kondisi itu terus
dibiarkan nantinya yang repot juga kita semua. Tentu kita tak ingin
terjadi, energi yang kita miliki sekarang habis di tengah jalan.
Kita akan kehabisan tenaga, yang membuat generasi mendatang tak
bisa melanjutkan.
Galau Subsidi BBMBBM TAK NAIK DI TAHUN 2013. TAPI JANGAN SENANG
DULU. PEMERINTAH MASIH MENIMBANG-NIMBANG. PASALNYA, KUOTA BBM UNTUK
TAHUN INI SUDAH SANGAT BESAR, MENCAPAI 46 JUTA KILOLITER (KL).
BANDINGKAN DENGAN TAHUN 2012 YANG MENCAPAI 44,04 JUTA KILOLITER.
ITU ARTINYA, TERDAPAT LONJAKAN YANG TINGGI DAN DIPERKIRAKAN TIDAK
AKAN MENCUKUPI. NAH KALAU KONDISINYA SUDAH SEPERTI ITU, KENAIKAN
BBM BISA TAK TERELAKAN.
Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013 BPH Migas 3
-
[daftar isi]
[regulasi]Tender BBM PSO 2013 Pertamina, AKR dan SPN
Pemenangnya
[[regulasi]]Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi, Hemat
600 Miliar Tiap Minggu
10-11
12-13
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jl. Kapten P. Tendean
No. 28 Jakarta Selatan 12710 - IndonesiaTelp : +62-21 5255500,
+62-21 5212400 Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656
edisi 10 Tahun ke IV 2013
6 [sajian utama] Kuota 2013 Bengkak, Subsidi Melonjak Tapi Harga
Belum Naik, Lho?
Juli 2013, Mobil Pribadi Tak Lagi Pakai BBM Subsidi
10 [regulasi] Tender BBM PSO 2013 Pertamina, AKR dan SPN
Pemenangnya
Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi Hemat 600 Miliar
Tiap Minggu
14 [lensa] Peristiwa dan Kegiatan BPH Migas
[sajian utama]Juli 2013, Mobil Pribadi Tak Lagi Pakai BBM
Subsidi
8-9Mobil pribadi pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi
terbesar. Itu fakta. Atau setidaknya, itulah yang dikatakan Menteri
Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa yang didasarkan pada
data 2011 temuan pemerintah. Menurut Hatta, subsidi BBM yang
dinikmati kelas mobil pribadi inipun tak tanggung-tanggung,
mencapai 70 persen dari total anggaran subsidi yang digelontorkan
pemerintah.
Gagasan satu hari dalam seminggu untuk tidak menggunakan Bahan
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, layak kita dukung dan coba. Inilah
yang akan dilakukan pemerintah, melalui program Gerakan Nasional
Sehari Tanpa BBM bersubsidi. Menurut Direktur BBM Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Djoko Siswanto, gerakan ini
rencananya akan dilaksanakan pada awal Desember 2012, langsung
serentak di seluruh Indonesia.
Memasuki tahun 2013, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH
Migas) kembali menggelar tender BBM PSO (Public Service Obligation)
2013. Seperti yang sudah-sudah, tender ini akan diikuti oleh
perusahaan dalam negeri dan asing. Pemain utamanya tetap Pertamina
dan Asing hanya sebagai pendamping.
[sajian utama]Kuota 2013 Bengkak, Subsidi Melonjak Tapi Harga
Belum Naik, Lho?
6-7
Mungkin, ini kabar gembira. Soalnya, tahun depan pemerintah
belum berencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kabar itu,
disampaikan pemerintah melalui menteri keuangan agus martowardoyo,
beberapa waktu lalu di jakarta.
Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013 BPH Migas 5
-
Rencana tidak adanya kenaikan harga BBM juga disampaikan Wakil
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini.
Pemerintah, katanya, tahun 2013 belum memiliki rencana untuk
menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab untuk menaikkan harga BBM,
ada pertimbangan yang harus dilakukan
Kuota 2013 Bengkak, Subsidi Melonjak
MUNGKIN, INI KABAR GEMBIRA. SOALNYA, TAHUN DEPAN PEMERINTAH
BELUM BERENCANA MENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).
KABAR ITU, DISAMPAIKAN PEMERINTAH MELALUI MENTERI KEUANGAN AGUS
MARTOWARDOYO, BEBERAPA WAKTU LALU DI JAKARTA.
Tapi Harga Belum Naik, Lho?
pemerintah. Opsi kenaikan, pemerintah belum punya kepastian,
jelas Rudi.
Kuota BengkakMeski begitu, kita jangan senang dulu. Bisa saja
tahun depan harga BBM naik. Pasalnya, jatah kuota BBM bersubsidi
diprediksi Rudi, pada 2013 akan mencapai 46 juta kiloliter (kl).
Bandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 44,04 juta kiloliter.
Itu artinya, terdapat lonjakan yang tinggi. Dengan lonjakan itu,
Rudi memperkirakan tidak akan mencukupi.
Soal membengkaknya kuota, kita memang tengah mengalami masalah
ini. Untuk tahun ini saja, kuota tambahan BBM bersubsdi sudah
mencapai sebesar 4,04 juta kiloliter. Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH Migas) meramalkan, kuota itu akan jebol kembali.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng memperkirakan, konsumsi BBM
bersubsidi sampai akhir 2012 akan mencapai 45,373 atau lebih tiga
persen. Kami perkirakan sampai akhir tahun bakal berlebih tiga
persen dari kuota APBN Perubahan 2012, jelas Andy. Tentu saja ini
akan melebihi kuota APBN Perubahan yang ditetapkan sebesar 44,04
juta kiloliter.
Maka sebagai solusi agar kuota pada 2013 mencukupi, menurut
Rubini, harga BBM harus naik. Berat, 2013 bisa 46 juta kiloliter
kalau harga BBM tidak naik, ujarnya. Dan kalau memang dinaikkan,
kenaikan yang ideal dalam hitungan Rudi sebesar Rp 1.500 dari harga
saat ini. Dengan kenaikan tersebut akan ada kompensasi jika harga
minyak dunia naik sebesar 10 persen, dengan skema Rp 1.500,-
langsung, Rp 500 per tiga bulan, dan per bulan naiknya Rp 100,-
atau Rp 200,-
Pemerintah Punya KewenanganYang pasti, naik tidaknya BBM tahun
depan, pemerintah kini punya kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2013 Pasal 8 ayat
10 yang baru disahkan bersama DPR beberapa waktu lalu, pemerintah
kini memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM.
Berbeda dengan ketentuan terdahulu. UU APBN 2012 begitu mengikat
pemerintah untuk tak sembarangan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Pemerintah hanya boleh menaikkan, jika harga Indonesia Crude Price
(ICP) berada di atas US$ 120,75 per barel.
Dan soal bakal naik tidaknya harga BBM tahun depan, yang pasti
bukan semata-mata karena Anggaran. Seperti dijelaskan Kepala Badan
Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro, masalah subsidi BBM
semata-mata bukan hanya masalah besar kecilnya defisit
anggaran,
melainkan bersangkut paut dengan soal kebijakan energi,
konservasi energi dan kualitas penyerapan belanja negara. Jadi,
tidak mesti dikaitkan dengan anggaran, kata Bambang. Akan tetapi,
dengan kewenangan yang telah dimiliki, pemerintah bisa menaikan
harga BBM kapan saja.
Tak TerlekakanDan kewenangan untuk menaikkan harga BBM di tahun
mendatang itu bisa saja terjadi. Mengingat desakan berbagai pihak
yang memang sudah menghendaki agar harga BBM segera dinaikan.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, misalnya, menilai
kenaikan harga BBM saat ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Menurut
dia, saat ini distorsi harga sudah terlampau jauh dan konsumsi BBM
sudah tidak terkendali. Karena orang melihat harganya murah, jadi
tidak efisien, kata Destry.
Menurutnya, pemerintah harus segera merespons UU APBN 2013 untuk
segera menaikkan harga BBM. Alasannya, saat ini harga ICP sudah
mencapai 100 dolar per barell. Subsidi ratusan triliun rupiah untuk
energi sudah tidak sehat. Kenyataannya, 90 persen yang menikmati
subsidi bukan orang yang berhak. Jadi memang sudah sangat mendesak,
katanya.
Dalam pengamatan Destry, pemerintah seharusnya lebih
meningkatkan subsidi untuk sektor pangan dan pertanian
sebagai persiapan menghadapi dampak dari perubahan iklim.
Misalnya, subsidi pangan untuk menjaga stabilitas harga beras,
gandum, dan jagung. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan
bagaimana mengembangkan sektor pertanian yang berkualitas.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyetujui jika
pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Apindo menilai, subsidi
itu tidak produktif. Wakil Sekretaris Umum Apindo Franki Sibarani
mengatakan, subsidi untuk BBM sudah terlalu besar. Untuk itu
sebaiknya subsidi tersebut bisa dialihkan untuk membiayai sektor
lain yang lebih produktif.
Namun jika pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, katanya,
kenaikannya harus dalam taraf kewajaran. Sebab berdasarkan hasil
penelitian, jika harga BBM mengalami kenaikan dengan harga yang
wajar maka tidak akan menimbulkan inflasi yang besar.
Yang jelas, terlepas dari perdebatan bakal naik tidaknya harga
BBM di tahun mendatang, masyarakat perlu memahami duduk
persoalannya. Dengan demikian, ketika harga BBM tak naik, itu
semata-mata agar roda perekonomian terutama di sektor ril bisa
terus menggeliat dan kemampuan daya beli masyarakat terus
berjalan.
Sementara kalaupun nantinya harga BBM harus naik, itu
semata-mata lantaran pemerintah memang tak punya pilihan. Seperti
dikemukakan pakar Minyak dan Gas Abdul Muin, jika BBM bersubsidi
tidak dinaikan, maka akan menunda permasalahan yang terjadi saat
ini. Namun jika pemerintah ingin menaikan pihaknya harus
memperhatikan kondisi masyarakat dan memberikan pengertian dengan
baik agar masyarakat tidak terprovokasi. Harus dinaikan, kalau
tidak kita menyiksa ke depan. Kita hanya menunda penyakit cuma
harus diberikan pengertian kepada rakyat. Penyampaian ini sebaik
mungkin, agar tidak terprovokasi, ujarnya. Dan tentu saja, kita
akan lebih memilih negara ini tidak bangkrut hanya karena dana APBN
habis dibakar dengan pecuma melalui pemberian subsidi yang hingga
kini sudah sangat membebani anggaran pemerintah.
BPH Migas 7Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
6 [sajian utama]
-
Juli 2013, Mobil Pribadi Tak Lagi Pakai BBM Subsidi
MOBIL PRIBADI PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI
TERBESAR. ITU FAKTA. ATAU SETIDAKNYA, ITULAH YANG DIKATAKAN MENTERI
KOORDINATOR (MENKO) PEREKONOMIAN HATTA RAJASA YANG DIDASARKAN PADA
DATA 2011 TEMUAN PEMERINTAH. MENURUT HATTA, SUBSIDI BBM YANG
DINIKMATI KELAS MOBIL PRIBADI INIPUN TAK TANGGUNG-TANGGUNG,
MENCAPAI 70 PERSEN DARI TOTAL ANGGARAN SUBSIDI YANG DIGELONTORKAN
PEMERINTAH.
Ekonom Dradjad Wibowo, coba menghitung-hitungnya. Jika data 70
persen itu benar, itu artinya pada 2011 masyarakat menengah atas
pemilik mobil pribadi telah menikmati 115,6 triliun rupiah dari
realisasi subsidi BBM yang sebesar Rp165,2 triliun. Ini setara
dengan 42 persen dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun
2011, kata Drajat. Atas kenyataan itu, kebijakan pemberian subsidi
BBM jelas tak sehat. Itu sebabnya, menurut Dradjad, seharusnya
pemerintah mencabut saja subsidi BBM dari kaum menengah atas, tapi
untuk kaum miskin tetap ada. Jangan kaum miskin ikut dibabat juga.
Saya yakin kita semua sepakat jika kaum menengah dan atas tidak
berhak menikmati subsidi, katanya.
Pandangan serupa juga disampaikan Hatta. Mestinya subsidi BBM
yang menikmati adalah golongan masyarakat yang tak mampu. Sebab
kebijakan itu, kata Hatta, sesungguhnya dibuat pemerintah adalah
untuk membantu masyarakat yang tak mampu.
Namun yang jelas, dengan rendahnya harga BBM bersubsidi di
Indonesia, telah membuat besaran subsidi semakin membengkak tak
terkontrol serta telah memicu penyelundupan BBM di berbagai daerah.
Untuk Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Kemal Azis, meminta
kepada Pemerintah untuk bisa menekan angka subsidi energi dan
mengalihkan sebagian untuk program strategis yang
lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan
perlindungan bagi kesejahteraan rakyat kecil lewat BPJS, dan
penciptaan lapangan pekerjaan. Saat ini, program penting nasional
kurang mendapat perhatian karena anggaran dalam APBN tersedot untuk
subsidi energi, ujarnya.
Realisasi Sementara itu, dalam catatan Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) realisasi penggunaan BBM bersubsidi
hingga September tahun ini telah mencapai 32,9 juta kiloliter atau
75 persen dari volume kouta APBN-P 2012 BBM subsidi sebanyak 44,04
juta kiloliter.
Realisasi itu, menurut Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng
terdiri dari
premium sebanyak 20,69 juta kiloliter, minyak tanah 871 ribu
kiloliter, dan solar 11,33 juta kiloliter. Total realisasi BBM
bersubsidi dari Januari hingga September 2012 mencapai 32,9 juta kl
atau 75 persen dari kuota yang telah disetujui dalam APBN Perubahan
2012, kata Andi.
Andy mengungkapkan, dari Januari hingga September 2012
penggunaan premium sebesar 2,30 juta kl per bulan. Angka ini masih
di bawah rencana kuota APBN-P 2012 sebesar 2,32 juta kl per bulan
atau 99,1 persen.
Sedangkan BBM jenis minyak tanah Januari-September jenis minyak
tanah sebesar 1,26 juta kl per bulan masih di bawah rencana kuota
APBN-P 2012 sebesar 0,10 juta kl per bulan atau 96,8 persen.
Andy menambahkan, realisasi penyaluran BBM jenis solar pada
periode tersebut jenis minyak solar sebesar 1,26 juta kl per bulan.
Angka ini melampaui rencana kuota APBN-2012 sebesar 1,25 juta kl
per bulan atau 100,8 persen. Dengan adanya penggunaan tersebut,
Andi memperkirakan realisasi konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir
tahun mencapai 45,3 juta kl.
Kementerian Keuangan juga memperkirakan realisasi subsidi bahan
bakar minyak pada akhir 2012 akan mencapai Rp216,8 triliun atau
157,8 persen, melebihi target dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar
Rp137,5 triliun. Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan terkait
realisasi asumsi dasar ekonomi makro semester I dan proyeksi
semester II 2012, hal itu menyebabkan realisasi subsidi energi
mencapai Rp305,9 triliun atau 151,2 persen, melebihi target Rp202,4
triliun.
Kementerian Keuangan mencatat kenaikan beban subsidi energi
tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga ICP minyak dari 105
dolar AS per barel menjadi 110 dolar AS per barel. Kemudian,
meningkatnya beban subsidi juga dikarenakan ada kenaikan nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp 9.000 per dolar AS menjadi
Rp 9.250 per dolar AS serta keterlambatan penyelesaian COD PLTU dan
pemenuhan pasokan gas.
Pembatasan kuotaMenyikapi itu, maka pemerintah melalui
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana
akan melakukan pengaturan batasan kuota penggunaan jenis BBM
tertentu berupa premium untuk kendaraan pribadi. Jika tak aral
melintang, menurut Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng,
pembatasan itu akan direalisasikan pada Juli 2013.
Tentang rencana itu, BPH Migas sudah menyampaikan ke Komisi VII
DPR-RI,
Oktober 2012 lalu, sebagai kelanjutan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 12 Tahun 2012. Untuk pelaksanaannya, BPH Migas akan
menerbitkan peraturan mengenai pelarangan penggunaan jenis BBM
tertentu berupa solar bagi mobil barang dan kapal barang non
pelayaran rakyat untuk seluruh Indonesia mulai Desember 2012.
Ketentuan kedua adalah pelarangan penggunaan jenis BBM tertentu
berupa premium bagi kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah,
BUMN dan BUMD untuk seluruh Indonesia mulai Januari 2013.
BPH Migas juga berencana mulai melakukan pengaturan konsumen
pengguna premium dan solar untuk mobil pribadi tertentu mulai
Januari 2013. Salah satunya adalah mulai melakukan pengaturan
batasan kuota penggunaan jenis BBM jenis premium untuk kendaraan
pribadi mulai Juli 2013.
Dengan berbagai rencana tersebut, BPH Migas juga telah
menyiapkan segala sesuatunya. Antara lain dengan memperbanyak
stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU non subsidi.
Penambahan ini tak hanya untuk SPBU tetap, tapi juga SPBU portable
yang diselenggarakan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya.
BPH Migas 9Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
8 [sajian utama]
-
Tender BBM PSO 2013Pertamina, AKR dan SPN
Pemenangnya
MEMASUKI TAHUN 2013, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS (BPH
MIGAS) KEMBALI MENGGELAR TENDER BBM PSO (PUBLIC SERVICE
OBLIGATION) 2013. SEPERTI YANG SUDAH-SUDAH, TENDER INI AKAN
DIIKUTI OLEH PERUSAHAAN DALAM NEGERI DAN ASING. PEMAIN UTAMANYA
TETAP
PERTAMINA DAN ASING HANYA SEBAGAI PENDAMPING.
Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis
BBM tertentu. Dalam Perpres ini disebutkan bahwa pendistribusian
BBM bersubsidi dapat dilakukan melalui lelang atau penunjukan dan
memperbolehkan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing ikut
serta dalam pelaksanaan tender. Tapi seperti yang sudah dilakukan
tahun-tahun sebelumnya, BPH Migas sebagai Badan Pengatur, tetap
memilih jalur tender.
Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar sangat mendukung langkah
yang ditempuh BPH Migas ini. Menurutnya, penetapan distributor BBM
bersubsidi melalui mekanisme tender jauh lebih baik dibandingkan
dengan penunjukan langsung. Alasannya, disatu sisi bisa mendorong
peningkatan kualitas, transparansi, dan terbangunnya pengembangan
infrastruktur pendukung serta iklim investasi migas yang
kompetitif. Di sisi lain, mendorong Pertamina untuk berbenah diri
dan meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjawab berbagai
kompleksitas masalah yang selama ini masih menjadi catatan seperti
kebocoran dan penyeludupan.
Disamping itu, menurut legislator dari Jawa Timur ini,
pertumbuhan SPBU selama ini baru tersentralisasi di pusat-pusat
perkotaan dan tidak menyebar ke pelosok. Padahal alokasi BBM
bersubsidi oleh Pemerintah setiap tahun lewat APBN cukup besar dan
cenderung meningkat kuotanya.
Tinggal TigaUntuk tahun ini, ada empat perusahaan yang mengikuti
ajang tender BBM PSO 2013. Menurut keterangan Direktur Bahan Bakar
Minyak (BBM) BPH Migas Djoko Siswanto, keempat perusahaan itu
adalah PT Pertamina (Persero), PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk
(AKR), PT Surya Parna Niaga (SPN) dan PT Shell Indonesia.
Dari keempat peserta itu, dua diantaranya adalah pemain lama
yang pernah mendampingi Pertamina. Sementara Shell adalah pemain
baru. Alih-alih mengatakan keikutsertaan Shell menggantikan
Petronas, perusahaan minyak asal Malaysia yang untuk tahun depan
tidak ikut serta lagi.
Proses mekanisme untuk ikut tender ini sama seperti tender
sebelumnya. Dan dalam tender ini, BPH Migas akan mengedepankan
transparansi, accountable dan kompetitif, serta mengikuti ketentuan
atau standar operation procedure (SOP). Itu dimaksudkn agar proses
tender berlangsung fair dan memberi keadilan untuk semua. Dengan
langkah itu, diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas,
transparansi, pengembangan infrastruktur pendukung dan membangun
iklim investasi migas yang kompetitif.
Saat ini BPH Migas tengah melakukan proses verifikasi
infrastruktur. Dan dari proses verifikasi yang dilakukan, BPH Migas
menyatakan PT Shell Indonesia tidak lolos sebagai badan usaha
pendamping PT Pertamina (Persero) yang akan menyalurkan BBM
bersubsidi (PSO) tahun depan. Dengan demikian, proses tender yang
akan berakhir pada akhir 2012 ini, hanya mengikutsertakan tiga
badan usaha, yaitu PT Pertamina (Persero), PT AKR dan PT SPN.
Menurut Djoko, salah satu alasan tidak lolosnya Shell dalam
tender BBM PSO 2013 adalah karena mereka tidak bersedia membangun
infrastruktur
di luar Jawa-Bali. Shell minta alpha yang terlalu besar dan
tidak bersedia membangun infrastruktur di luar Jawa-Bali,
jelasnya.
Rencananya, sesuai dengan persetujuan DPR, BBM PSO pada RAPBN
2013 ditetapkan sebanyak 46 juta kiloliter. Adapun alokasi volume
tender yang akan diberikan ke perusahaan non-Pertamina mencapai
2,4% dari alokasi BBM subsidi tahun 2013 sebanyak 46 juta kiloliter
atau sekitar 1,1 juta kilo liter. Jumlah tersebut meningkat hingga
700% dibandingkan alokasi tahun 2012 yang 0,4% dari 40 juta
kiloliter atau 160.000 kilo liter.
BPH Migas 11Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
10 [regulasi]
-
GAGASAN SATU HARI DALAM SEMINGGU UNTUK TIDAK
MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI,
LAYAK KITA DUKUNG DAN COBA. INILAH YANG AKAN DILAKUKAN
PEMERINTAH, MELALUI PROGRAM GERAKAN NASIONAL SEHARI
TANPA BBM BERSUBSIDI. MENURUT DIREKTUR BBM
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS),
DJOKO SISWANTO, GERAKAN INI RENCANANYA AKAN DILAKSANAKAN
PADA AWAL DESEMBER 2012, LANGSUNG SERENTAK DI SELURUH
INDONESIA.
Hari yang dipilih untuk gerakan ini, akan dilaksanakan pada
setiap hari Minggu. Dipilihnya hari Minggu tentu dengan banyak
pertimbangan. Yang mendasar adalah, lantaran pada hari Minggu
masyarakat lebih banyak di rumah. Diperkirakan, pada hari itu
masyarakat lagi tak banyak menggunakan BBM terutama BBM bersubsidi.
Dengan begitu, pelaksanaan gerakan sehari tanpa BBM Subsidi
diharapkan tidak mengganggu perekonomian.
Penghematan Energi NasionalJika dirunut, Gerakan Nasional Sehari
Tanpa BBM Bersubsidi merupakan kelanjutan dari Program Gerakan
Nasional Penghematan Energi dan Air yang dicanangkan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2012 silam. Gerakan itu bertujuan
untuk meningkatkan ketahanan energi dan menjaga pertumbuhan ekonomi
nasional ke depan, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera.
Beberapa langkah dari program penghematan energi, antara lain,
pelarangan menggunakan BBM subsidi bagi mobil dinas pemerintah,
BUMN, BUMD, secara bertahap di seluruh Jawa dan Bali. Percepatan
konversi BBM ke bahan baker gas (BBG) untuk transportasi jalan dan
melarang penggunaan BBM solar bagi truk angkutan perkebunan dan
pertambangan. Selain itu, PLN dilarang membangun pembangkit listrik
baru menggunakan BBM dan lebih didorong untuk menggunakan tenaga
matahari, batu bara, gas alam, panas bumi, air dan biogas.
Namun yang mendorong dilaksanakannya gerakan sehari tanpa BBM
bersubsidi lebih disebabkan adanya masalah kuota. Sampai akhir
Desember 2012, realisasi penggunaan BBM bersubsidi jenis bensin
premium diperkirakan mengalami kekurangan kuota sekitar 200 ribu
kiloliter. Begitu pula dengan solar subsidi,
mengalami kekurangan sekitar 500 ribu kiloliter untuk sampai
akhir Desember 2012.
Nah, untuk mengatasinya, itu sebabnya pemerintah termasuk BPH
Migas mencoba mencanangkan Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM
Bersubsidi. Jadi, pada Desember nanti, selain premium pemerintah
juga mengenakan larangan untuk solar subsidi. Dengan begitu, untuk
angkutan kehutanan, angkutan kapal barang non pelayaran rakyat dan
non perintis, tak bisa lagi menggunakan solar subsidi pada hari
Minggu. Itu sesuai dengan permintaan Menteri Perhubungan dan
asosiasi kapal barang seluruh Indonesia. Ini baik sekali. Ada
kemaunan yang positif dari pemilik barang, katanya.
Hemat 600 miliarDari dilakukannya gerakan nasional ini, harapan
pemerintah kuota BBM subsidi
bisa terpenuhi hingga akhir Desember 2012. Kalau program ini
sukses, kita bisa diterapkan setiap hari Minggu, kata Djoko.
Dari segi penghematan, gerakan nasional ini jelas sangat
siknifikan. Menurut Djoko, apabila rencana ini berjalan sukses di
seluruh Indonesia, bisa menghemat BBM Subsidi sebanyak 120.000
kiloliter, dengan penghematan dana subsidi mencapai Rp 600
miliar.
Untuk mewujudkan pelaksanaannya, BPH Migas sendiri telah
melayangkan surat ke PT Pertamina. Sebagai perusahaan yang selama
ini memasok kebutuhan BBM di SPBU-SPBU, diharapkan Pertamina bisa
melakukan pengendalian harian BBM Bersubsidi. Jika biasanya satu
hari SPBU mendapat alokasi sebanyak tiga truk tangki, nantinya SPBU
hanya akan mendapat dua truk.Sehingga masyarakat yang datang ke
SPBU apabila pada siang hari BBM bersubsidi di SPBU itu habis,
silahkan saja mengisi BBM Non Subsidi. Besoknya datang lagi ada BBM
Subsidi. Kita jamin itu, katanya.
Selain ke Pertamina, menurut Djoko, untuk program ini BPH Migas
juga telah membuat surat ke Menteri ESDM, dengan tembusan Presiden,
Wakil Presiden, Menteri Perekonomian, UKP4, dan Hiswana Migas.
Wakil menteri ESDM sangat setuju. Sampai saat ini belum ada
komponen bangsa baik pemerintah, rakyat, maupun badan usaha yang
menolak. Mereka semua setuju, pungkasnya.
Bahan KajianUntuk suksesnya program, sejauh ini pemerintah
melalui Sub Tim Analisis Sosial yang dikomandani Deputi VII
Menkopolhukam, Marsekal TNI Agus Barnas, juga telah melakukan
sosialisasi ke daerah-daerah. Sehingga, program ini nantinya bisa
dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Berbarengan itu, tentu saja, sosialisasi tidak sekedar untuk
memuluskan pelaksanaan program. Selain sosialisasi Tim juga
berupaya untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat dalam
rangka kenaikan harga BBM ke depannya. Masukan dari daerah itu
nantinya akan dibahas bersama pemerintah bersama tim monitoring
pusat, sehingga bisa menentukan waktu yang tepat untuk menghapuskan
subsidi BBM tersebut.
Memang, pemerintah tak ingin gegabah untuk menaikan harga BBM
bersubsidi. Untuk itulah, masukan data dari berbagai daerah menjadi
sangat dibutuhkan. Dan yang pasti, kelak suatu saat harga BBM
bersubsidi pasti akan naik. Pasalnya, harga BBM bersubsidi yang
berlaku saat ini sudah sangat membebabni aanggaran pemerintah.
Sekedar gambaran, harga bensin RON 88 di Vietnam Rp 10.000 per
liter, di Belanda Rp 20.000 per liter, sementara di Indonesia tetap
dipertahankan Rp 4.500 per liter.
Sementara itu, pertumbuhan kendaraan roda dua setiap tahun
mencapai sembilan juta unit dan kendaraan roda empat sebanyak 900
unit. Bila semuanya menggunakan BBM subsidi maka negara dirugikan
antara Rp 137 - Rp190 triliun. Apabila dana sebesar itu untuk
membangun sebuah jembatan, sudah bisa menyambungkan Sumatra dan
Pulau Jawa atau digunakan untuk pembangunan bagi kesejahteraan
masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga miskin, kata Agus.
Oleh karenanya, akan sangat strategis jika ke depannya subsidi
BBM bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau pendidikan,
sehingga yang menikmatinya adalah orang banyak dan bukan pribadi.
Untuk itulah, perlunya kita beri dukungan kongkrit terhadap program
Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi ini.
Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi
BPH Migas 13Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
12 [regulasi]
-
PT Shell Diarahkah Ditribusi Di luar Jawa
Pembangunan Kilang Hendaknya Perusahaan Nasional
BPH Migas Bantah Liberalisasikan Distribusi BBM Berubsidi
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MEMBERI
SINYAL AKAN MENOLAK USULAN PT SHELL INDONESIA
UNTUK MENDISTRIBUSIKAN BBM BERSUBSIDI DI JAWA. SEBAGAIMANA
DIKABARKAN SEBELUMNYA, SHELL MENAWARKAN UNTUK
MENDISTRIBUSIKAN BBM BERSUBSIDI DI 70 TITIK DI JAWA TIMUR UNTUK
MELAYANI SEPEDA MOTOR.
WAKIL KETUA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH
MIGAS), FAHMI HARSANDONO, MENGATAKAN PENYAMARATAAN KEWAJIBAN
MEMBANGUN KILANG BAGI ASING YANG INGIN MASUK KE BISNIS HILIR MIGAS
BISA MENCELAKAKAN PERTAMINA.
BADAN PENGATUR KEGIATAN HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
MEMBANTAH ADANYA RENCANA UNTUK MEMPERLUAS PENJUALAN DAN DISTRIBUSI
BBM SUBSIDI JAWA-BALI TAHUN DEPAN KEPADA SPBU LAIN DI LUAR
PERTAMINA.
Wakil Ketua Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono mengatakan Shell
akan diarahkan untuk mendistribusikan BBM di luar Jawa seperti
kawasan Timur Indonesia. Kita inginnya peserta lelang, menyalurkan
ke remote area, di luar Jawa, seperti di Gabion, di Medan dan
Sulawesi, katanya, Rabu (30/10).
Meski belum final, karena harus melalui rapat komite BPH Migas,
ia menuturkan pihaknya akan merumuskan ini dengan Shell.
Dikatakannya karena volume BBM bersubsidi yang disalurkan
sebenarnya
hanya sedikit, pihaknya menginginkan persoalan ini tak
mengganggu eksistensi perseroan. Saya kira Shell juga akan
mengerti, katanya lagi.
Jadi, kata dia, bukan berarti BPH Migas tak mau mengikuti asas
internasional di mana ada keterbukaan untuk asing berusaha di
Indonesia seperti sejumlah negara tetangga lainnya. Namun terkait
berapa volume kuota BBM yang akan didistribusikan, ia belum mau
memaparkan. Yang pasti, ia menekankan angkanya tak akan begitu
signifikan.
Sebelumnya untuk pendistribusian BBM bersubsidi 2013, ada empat
perusahaan yang mengikuti proses lelang. Selain Shell dan
Pertamina, ada pula PT AKR Corporindo Tbk dan PT Surya Parna Niaga
(SPN).
Hal senada juga pernah diungkapkan Ketua BPH Migas Andy
Noorsaman Sommeng. Kita sih inginnya pemenang menyalurkan ke
Indonesia Timur, tapi kan anggota komite bukan saya saja. Ada
sembilan orang, jelasnya.
Kalau mereka menyanganggupi, habis Pertamina, katanya saat
ditemui seusai Dialog Pertamina dan BPH Migas. Ia mengungkapkan,
kalau langkah tersebut disetujui, maka posisi BUMN itu akan berada
dalam bahaya.
Pasalnya, pembangunan kilang itu merupakan bisnis hulu yang
harus diserahkan pada perusahaan nasional, bukan ke asing.
Lagipula, kata dia, asing menyalurkan sendiri minyak yang dibawanya
dari luar untuk keamanan distribusi nasional.Kalau Anda datang ke
sini. Bawa sendiri minyak anda tanpa perlu repot-repot, ya monggo,
jelasnya. Hal itu malah baik untuk kedaulatan energi karena bukan
minyak Indonesia yang dihabiskan, tetapi minyak dari luar
negeri.
Sebelumnya, DPR menyatakan akan memasukan poin penyamarataan
kewajiban membangun kilang bagi peserta tender penyaluran BBM dari
pihak swasta. Selain memperbaiki neraca perdagangan, DPR menilai
pembangunan kilang sendiri akan membuat dana impor bisa
ditekan.Seperti diketahui, minyak mentah bisa diolah sendiri
menjadi BBM. Ini jelas memakan dana lebih minim dibanding dengan
mengimpor langsung BBM dari luar.
Tidak ada itu, itu fitnah, kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman
Someng ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan.Informasi BPH Migas
akan meliberalisasikan pendistribusian BBM subsidi di Jawa-Bali
pada 2013 pernah diungkapkan Ketua Umum Himpunan Wiraswasta
Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi yang
merupakan perhimpunan para pengusaha SPBU Pertamina. Jangan ngomong
sembarangan, dia itu itu mantan Komite (di BPH Migas) loh, ucap
Andy.
Menurut Andy, dirinya sebagai akademisi memandang sesuatu
kebijakan harus melalui ketentuan berlaku. Di BPH Migas, tugas kita
adala menjara ketersedian, jangan sampai ada saudara kita se-suku
bangsa kita di daerah tidak bisa mendapatkan BBM susbdi dengan
harga Rp 4.500 per liter, ucapnya.
Menurut Andy, kalaupun nantinya BPH Migas berencana membuka
distribusi BBM subsidi, BPH Migas akan bertindak adil dan tidak
boleh diskriminatif, dan pasti ada dasar hukumnya.
Kalau mereka hanya boleh di daerah ini saja buka, sementara di
daerah lain tidak boleh. Itu tidak boleh karena nanti kita (BPH
Migas) keputusannya bisa di PTUN-kan, tidak boleh ada syarat-syarat
tambahan. Dan kalaupun itu dibuka (liberalisasikan) harus
diputuskan dalam sidang komite BPH Migas, jelasnya.
Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi di Pertambangan
dan Perkebunan
WAKIL KETUA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
FAHMI HARSANDONO MENGAKU PIHAKNYA AKAN MENGGENJOT
PENGAWASAN LARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI DI KAWASAN
PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN.
Ini dilakukan agar kuota BBM bersubsidi sebanyak 44,04 juta kilo
liter (kl) mencukupi hingga akhir 2012. Banyak antisipasinya, salah
satunya dengan mengoptimalkan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi
di pertambangan.
Karena, sampai sekarang saja aturan ini masih sulit
diaplikasikan. Bayangkan
sampai jam 3.00 pagi masih ada yang mengisi delapan ribu liter,
jelasnya.
Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi VII DPR, BPH Migas tak yakin
kuota BBM bersubsidi yang sudah ditambah hingga 44,04 juta kilo
liter (kl) cukup hingga akhir tahun. Bahkan lembaga itu memproyeksi
BBM bersubsidi yang dianggarkan tetap akan kurang.
BPH Migas 15Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
14 [lensa]
-
Alihkan Subsidi ke Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan
Wajar Kapal Roro Menggunakan BBM Bersubsidi
Subsidi Energi Pengusaha yang Diuntungkan
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA TAHUN 2013 DIUSULKAN
SEBESAR RP 193,805 TRILIUN, TETAPI JIKA INGIN MENGURANGI RATUSAN
TRILIUN HANYA UNTUK DIBAKAR, ADA SATU CARA PALING EFEKTIF, YAKNI
MENAIKKAN HARGA BBM BERSUBSIDI.
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) TAK
MELARANG KAPAL RORO (ROLL ON ROLL OFF) MENGGUNAKAN BBM BERSUBSIDI.
ITU BILA MUATAN KAPAL MERUPAKAN KEBUTUHAN ORANG BANYAK.
KETUA UMUM KADIN SURYO BAMBANG SULISTO KEMARIN MENGATAKAN,
SUBSIDI BBM TIDAK
TEPAT LAGI. HARGA SELITER BBM SUBSIDI YANG LEBIH MURAH DARI 1
BOTOL AIR MINERAL, SUDAH
TIDAK MASUK AKAL. SUBSIDI ENERGI (BBM DAN LISTRIK) YANG MENCAPAI
HAMPIR RP 300 TRILIUN
DINILAI TERLALU BESAR, DAN HABIS HANYA UNTUK DIBAKAR.
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengungkapkan subsidi BBM
memang sangat besar dan habis hanya untuk dibakar. Namun, untuk
mengurangi besarnya subsidi BBM tersebut, hanya ada satu cara yang
efektif yakni menaikkan harga BBM subsidi.
Menurut Rudi, untuk mengurangi subsidi BBM yang mencapai Rp 193
triliun pada tahun depan, cukup dengan menaikkan harga BBM dari Rp
4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter.
Rudi menilai usulan beberapa partai politik dan Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia yang meminta agar subsidi BBM lebih baik
dicabut dan dialihkan untuk subsidi infrastruktur, pendidikan,
kesehatan dan lainnya merupakan usulan yang bagus.
Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, betul harus dihapuskan,
namun juga harus dilihat dari sisi sosial, keamanan ekonomi, daya
beli masyarakat, apakah sudah siap untuk dihapuskan subsidi
BBM-nya, ujarnya.
Sebelumnya, Rudi mengungkapkan jika harga BBM subsidi dinaikan
menjadi Rp 6.000 per liter, maka subsidi BBM dapat berkurang hingga
Rp 56 triliun.
Seperti diketahui, subsidi BBM tahun 2013 dalam nota keuangan
diusulkan mencapai Rp 193,805 triliun atau naik 41% dari subsidi
BBM tahun ini Rp 137,38 triliun. Sedangkan subsidi energi (BBM,
Listrik, LPG dan LGV) 2013 diusulkan mencapai Rp 274,743 triliun
atau naik 5,72% dibandingkan tahun ini Rp 202,4 triliun.
Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, mencontohkan, kapal
RoRo mengangkut penumpang. Itu kan wajar bila pakai BBM yang
disubsidi, ujarnya, kemarin.
Bahkan, jika kapal RoRo memuat komoditas seperti beras pun, BPH
Migas tetap menganggap wajar jika pakai BBM bersubsidi. Alasannya
sama, dibutuhkan masyarakat.
Padahal, penggunaan BBM bersubsidi yang dilakukan kapal RoRo,
menuai protes. Salah satunya dari Asosiasi Perusahaan Pelayaran
Niaga Indonesia/Indonesian Shipowners Association (INSA).
Sekretaris INSA Makassar, H Hamka, mengatakan, Kongres INSA di
Batam, Juni lalu, semua kapal pelayaran, harus menggunakan BBM
non-subsidi, kecuali kapal Pelni.
Masih dibolehkannya kapal RoRo menggunakan BBM bersubsidi
dianggap
Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke
infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya,
seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan
kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya
akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan
listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan
orang mampu, paparnya.
Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
(BPH
Sangat mungkin BBM subsidi dialihkan ke sektor lain seperti
pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lainnya, tetapi optimumnya
bukan dihapuskan (subsidi BBM-nya) tetapi cukup dinaikan harga BBM
subsidinya, kata Rudi.
Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang
jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi
diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum
aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk
diselundupkan ke industri.
Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini
penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi
yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan
BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.
Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan
menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun
sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh
makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non
subsidi. Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin
banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka, kata Jero.
bisa menimbulkan persaingan tidak sehat. Sebab, marginnya sangat
jauh. Kapal RoRo pun bisa memasang tarif yang jauh lebih murah.
Bayangkan, harga BBM subsidi Rp4.500, sedangkan BBM non-subsidi
yang dipakai kapal kontainer dan general cargo harus ditebus dengan
Rp11.900, beber Hamka.
Menanggapi hal itu, Ibrahim menuturkan bahwa INSA memiliki
kewenangan mengatur anggota-anggotanya, termasuk kapal RoRo. BPH
Migas, sebutnya, tidak bisa melarang karena menyangkut kepentingan
publik.
Sebelumnya, pihak INSA Makassar mengancam akan melakukan protes
berupa mogok beroperasi. Kata Hamka, pendapatan pengusaha kapal
kontainer menurun hingga 50 persen dengan bebasnya kapal RoRo.
BPH Migas 17Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
16 [lensa]16 [lensa]
-
BPH Migas Menyelesaikan Verifikasi Kuota BBM
Shell Tidak Lolos Seleksi Penyaluran Bahan Bakar Minyak
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) SUDAH
MENYELESAIKAN VERIFIKASI TERKAIT JUMLAH KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM) SUBSIDI DAN WILAYAH YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN OLEH
PERUSAHAAN SWASTA.
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENYATAKAN
PERUSAHAAN MINYAK ASAL BELANDA SHELL TIDAK LOLOS SELEKSI PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI PADA TAHUN DEPAN. BPH MIGAS
MENYEBUT HANYA ADA DUA BADAN USAHA YANG LOLOS SELEKSI.
Kepala BPH Migas Andy Norsaman Someng mengatakan BPH Migas telah
menyelesaikan verifikasi dan selanjutnya pihaknya akan menggelar
sidang lanjutan penetapan tersebut. Setelah rapat verifikasi, kami
akan melanjutkan dengan sidang komite, ya waktunya dalam
minggu-minggu itu juga, kata Andy, di Gedung DPR.
Andy menambahkan, untuk volume tender belum bisa diketahui
karena masih akan diputuskan dalam sidang komite dan sidang komite
dilakukan setelah rapat komite. Kepastian volumenya baru akan kami
rapatkan Senin depan, ungkap Andi.
Menurut Andy, BPH Migas sebagai stakeholder yang mewakili
pemerintah, parlemen, dan masyarakat, harus serba wajar. Jadi
mewakili tiga hal itu jadi serba wajar. Kalau badan usaha mengambil
keuntungan, keuntungan yang wajar, masyarakat mendapat harga yang
wajar, pemerintah juga membuat kebijakan yang wajar, begitu, jelas
Andy.
Sebagai informasi, terdapat empat perusahaan yang mengajukan
proposal untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di 2013. Yakni, PT
Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT AKR Corporindo Tbk, dan
PT Surya Parna Niaga (SPN).
Kenaikan harga BBM Akan Membawa Pengaruh Positif
Sidang Komite untuk Tentukan Tambahan Kuota BBM
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, pemerintah
menyiapkan setidaknya tiga skenario kenaikan harga bahan bakar
minyak bersubsidi.Apakah dinaikkan langsung menjadi Rp6.000 per
liter, naik bertahap Rp500 per liter, atau naik per bulan, katanya
di Jakarta, Senin.
Sesuai APBN 2013, pemerintah mempunyai kewenangan menaikkan
harga BBM bersubsidi.Pertimbangan kenaikan harga BBM adalah besaran
harga minyak mentah dan alokasi subsidi yang telah disiapkan. Kalau
harga minyak rendah, maka tentunya tidak ada kenaikan harga BBM,
kata Rudi.
Menurut dia, pemerintah akan mempertimbangkan waktu kenaikan
Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan sidang komite
yang akan dibentuk tersebut untuk membagi jatah tambahan BBM
bersubsidi ke setiap daerah. Kemarin baru disepakati sama DPR jadi
kita di BPH akan menunggu arahan dari pemerintah terus kita
melakukan sidang komite. Sidang komite itu untuk membagi
berdasarkan kebutuhan per daerah, kata Ibrahim.
Menurut Ibrahim nantinya semua daerah di Indonesia akan
mendapatkan tambahan BBM bersubsidi tersebut. Namun untuk volumenya
akan berbeda. Semua daerah akan kita berikan karena semuanya enggak
cukup khususnya
harga BBM yang tepat, sehingga tidak menimbulkan gejolak ekonomi
dalam waktu dekat. Sementara, dalam jangka panjang, kenaikan harga
BBM pastinya akan membawa pengaruh positif seperti infrastruktur
jadi terbangun. Jadi, harus dicari jalan agar kenaikan harga BBM
tidak menimbulkan `shock` terutama masyarakat kecil, ujarnya.
Kenaikan harga BBM menjadi penting menyusul alokasi subsidi yang
ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp137 triliun,
diperkirakan membengkak hingga Rp200 triliun.
Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto mengatakan hanya ada dua
badan usaha yang lolos tender distribusi BBM bersubsidi mendampingi
Pertamina. Proses tender distribusi BBM bersubsidi masih berjalan,
tetapi sudah ada beberapa hal yang sudah diputuskan, kata
Djoko.
Djoko mengungkapkan ada dua badan usaha yang lolos seleksi,
yaitu AKR dan Surya Parna Niaga sedangkan PT Shell Indonesia,
dinyatakan tidak lolos seleksi karena Shell meminta alpha yang
terlalu
TAMBAHAN KUOTA ITU BERDASARKAN REALISASI PENYALURAN BBM
BERSUBSIDI HINGGA 30 AGUSTUS 2012 YANG SUDAH MENCAPAI 29,32
KILOLITER. DENGAN RINCIAN, PREMIUM 18,44 JUTA KILOLITER, SOLAR
10,06 JUTA KILOLITER, DAN MINYAK TANAH 700 RIBU KILOLITER.
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS (BPH MIGAS)
MENYATAKAN AKAN MENGADAKAN SIDANG KOMITE UNTUK MEMBAGI TAMBAHAN
KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI YANG TELAH DISEPAKATI
SEBESAR 4,04
JUTA KILOLITER (KL).
besar dan tidak bersedia membangun infrastruktur di luar
Jawa-Bali.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komite BPH Migas Fahmi H menyatakan
tender badan usaha pembantu penyaluran BBM bersubsidi hanya akan
diberlakukan di wilayah Idonesia bagian timur. Hal tersebut
dilakukan karena di wilayah tersebut banyak daerah yang belum
terjangkau dalam penyaluran BBM bersubsidi.
untuk premium. kalau untuk solar masih ada yang cukup tetapi per
daerah nanti jumlah kuortanya enggak sama. Kita lihat berdasarkan
kebutuhan daerah, ungkap Ibrahim.
Ibrahim menambahkan, sidang komite tersebut akan dilakukan dalam
waktu dekat ini dalam sidang tersebut nantinya akan diikuti oleh
pihak yang mengatur penggunaan BBM bersubsidi.
Minggu depan kita sidang komite karena sekarang masih di daerah,
untuk briefing daerah-daerah soal pembatasan BBM. Jadi untuk sidang
komite sebanarnya sudah ada ancang-ancang, simulasi kan kita juga
sudah bikin. Sudah ada bayangan derah yang akan dibagi tetapi belum
sekarang dikasih tau, tutup Ibrahim.
BPH Migas 19Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
18 [lensa]18 [lensa]
-
BPH Migas Temukan Tujuh Pelanggaran Penggunaan BBM
Bersubsidi
Sulitnya Mengendalikan Penggunaan BBM Bersubsidi
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENGAKU
TELAH MENEMUKAN TUJUH
PELANGGARAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DALAM
SKALA BESAR SELAMA
PERIODE JULI HINGGA AGUSTUS.
KEPALA BPH MIGAS ANDY NOORSAMAN SOMMENG MENGATAKAN, BPH MIGAS
MENDAPATKAN KENDALA DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN MENTERI ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN
PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI YANG MELARANG PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI
UNTUK KENDARAAN DINAS, PERKEBUNAN, DAN PERTAMBANGAN.
Komite BPH Migas Martin S Ritonga mengatakan, pihaknya telah
menemukan pelanggaran penggunaan BMM bersubsidi dengan cara
menimbun, sehingga merugikan negara miliaran rupiah.
Dari ketujuh lokasi tersebut, yang terbesar di Palembang dengan
kerugian sebesar Rp120 miliar dari sebanyak 360 ton untuk BBM jenis
solar, kata Martin di kantornya, Jakarta Selasa (4/9/2012).
Martin menjelaskan beberapa daerah yang terlibat dalam
penyelewengan BBM bersubsidi tersebut adalah Batam, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Jatim, Bali, Medan, dan Palembang.
Sedangkan untuk mengatasi pelanggaran tersebut, saat ini kasus
tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwajib.
Dengan diserahkannya permasalahan tersebut ke pihak kepolisian,
Martin berharap adanya tindakan tegas untuk pelaku pelanggaran,
agar menimbulkan efek jera untuk melakukan hal serupa lagi.Beberapa
pelaku sudah ditindak dan diadili, tutup Martin.
Pengendalian BBM Bersubsidi Terus Dilakukan
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) AKAN
MELANJUTKAN PEMBATASAN VOLUME
KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI JENIS PREMIUM PADA
STASIUN BAHAN BAKAR UMUM
(SPBU).
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, akan
melanjutkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut pada 2013.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri nomor 12
tahun 2012 terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
Andi menambahkan, pembatasan tersebut akan dilakukan kepada
pasokan SPBU, dengan membatasi pasokan dengan jumlah tertentu.
Pengaturan batasan kuota pada SPBU atas penggunaan jenis BBM
tertentu berupa bensin Ron 88 pada Juli 2013, katanya.
Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pembatasan pada
penggunaan minyak solar untuk mobil barang dan kapal
barang non-pelra untuk seluruh Indonesia mulai Desember 2012.
Pemerintah juga akan melakukan pelarangan konsumsi premium untuk
kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD di seluruh Indonesia
pada Januari 2013.
Selain itu, Andy menambahkan, akan ada pengaturan konsumen jenis
BBM tertentu pada premium dan solar untuk mobil pribadi mulai
Januari 2013 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas)
mengaku kendala di lapangan dalam melakukan pengendalian Bahan
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Andi mengungkapkan, kendala di lapangannya seperti kendala
terhadap petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang
tidak berani memberlakukan kepada TNI dan Polri. Selain itu, lanjut
Andi, petugas juga tidak mengenali pelat khusus dan tidak memiliki
kekuatan hukum untuk melindungi dirinya.
Selain itu Andy menambahkan, ada pengguna mobil dinas berplat
merah yang mengganti dengan plat
wilayah pengawasan bagi pengguna yang berada atau tinggal di
perbatasan wilayah tersebut.
Andi menjelaskan ada suatu kondisi dimana SPBU yang menjual BBM
solar non subsidi mengalami penurunan omset penjualan yang sangat
drastis khususnya solar non subsidi karena kendaraan pertambangan
dan perkebunan mengisi di SPBU subsidi tempat lain.
hitam.Penggunaan kendaraan pelat dinas (merah) merubah plat
hitam palsu, kata Andy dalam Rapat Dengar Pendapat Pengaturan &
Pengawasan terhadap BBM Bersubsidi 2012, di Jakarta.
Menurut Andi, ada juga modus yang dilakukan pengguna dengan
batal mengisi di SPBU yang ada pengawasan atau diingatkan untuk
tidak mengisi premium dan pindah ke SPBU lain. Selain itu, ada juga
pengguna premium yang berpindah (migrasi) mengisi BBM di luar
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MGIAS),
ANDY NOORSAMAN SOMMENG MENYERAHKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENUGASAN
KEPADA 3 BADAN USAHA YANG DITUGASI MELAKSANAKAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
BERSUBSIDI TAHUN 2013.
Ketiga Badan Usaha yang diputuskan melalui Sidang Komite, Jumat,
9 Desember 2012, untuk melaksanakan penyediakan dan pendistribusian
BBM Bersubsidi tersebut diantaranya, PT Pertamina (persero), PT
Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk., dan PT Surya Parna Niaga
(SPN).
Untuk PT Pertamina (Persero), SK penugasan penyediaan dan
pendistribusian BBM Bersubsidi tersebut diterima oleh Direktur
Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Untuk PT
Penugasan Pendistribusian BBM Subsidi Tahun 2013
AKR Corporindo diterima oleh Haryanto Adikoesoemo, dan PT SPN
diterima oleh Artha Meris Simbolon.
Dikatakan Andy, untuk penugasan tahun 2013 ini, BPH Migas
menginstruksikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan
dan pendistribusian BBM Bersubsidi menggunakan sistem
tertutup.Sesuai dengan Perpres Nomor 45 tahun 2009, pendistribusian
BBM Jenis Tertentu akan dilakukan dengan sistem tertutup.
Pelaksanaannya akan dilakukan
secara bertahap menggunakan sistem teknologi informasi yang
terpadu melalui konsep Vendor Managed Inventory (VMI), katanya.
BPH Migas 21Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
20 [lensa]
-
Wamen, Pengaturan BBM Bersubsidi Harus Lebih Ketat
WAKIL MENTERI ESDM RUDY RUBIANDINI
MEMPERKIRAKAN DALAM BEBERAPA WAKTU MENDATANG AKAN
TERJADI KERUSUHAN AKIBAT LANGKANYA BBM BERSUBSIDI DI
MASYARAKAT. PASALNYA, DARI 40 JUTA KILO LITER
OLEH YANG TELAH DINAIKAN DPR MENJADI
44,04 JUTA KILOLITER PREMIUM, TETAP TIDAK
AKAN MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN MASYRAKAT.
Pertamina pernah melaporkan dengan BPH Migas kelihatannya tidak
akan sampai 31 Desember dan hanya akan berakhir di 22 Desember,
kata Rudy.
bersubsidi dan hanya menggunakan pertamax akan terjadi
kerusuhan, ungkapnya.
Karena khawatir tidak akan mencukupi hingga akhir tahun, menurut
Rudi, Pertamina akhirnya harus mencicil pasokan BBM ke SPBU. Oleh
karena itu ada upaya dari Pertamina dan BPH Migas untuk dicicil
sedikit-sedikit. Kadang-kadang 2 jam dalam satu hari atau 3 jam
dalam satu hari ditahan BBM bersubsidinya, ini untuk mencoba agar
orang masuk menggunakan BBM non subisidi, kata Rudi.
Artinya yang bersubsidi akan dikurangi yang BBM non subsidi yang
harus diadakan di SPBU. Dengan begitu keberadaan energi tetap ada,
keberadaan bensin tetap ada cuma keberadaan subsidinya saja yang
ditahan dalam waktu tertentu dalam beberapa jam saja. Dengan begitu
kita bisa menikmati sampai 31 Desember 2012, pungkasnya.
BPH Sinergi dengan Pengusaha WAKIL KETUA KOMITE BADAN PENGATUR
HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), FAHMI
HARSANDONO, BERHARAP ADA SINERGI YANG BAIK ANTAR BPH
MIGAS DENGAN PENGUSAHA. BPH MIGAS BERTUGAS MEMBINA
PENGUSAHA, DAN PENGUSAHA MEMBANTU KESEJAHTERAAN BPH
MIGAS.
Akibatnya, menurut Rudy, dapat dipastikan masyarakat akan
menjerit dan akan terjadi kerusuhan atas kelangkaan bahan bakar
subsidi tersebut. Bisa dibayangkan kalau 8 hari tanpa BBM
Pembinaan terhadap para pengusaha tersebut untuk menjadikan
mereka tangguh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BPH
Migas, ujarnya.
Ketua DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi
(Hiswana Migas), Erry Hadi Purnomo mengatakan BPH Migas sangat
dibutuhkan para pelaku usaha Migas di sektor hilir. Sejujurnya kita
ingin realistis, BPH Migas kita perlukan. Karena BPH Migas kan
wasit dalam bidang usaha Migas, katanya kepada wartawan.
Menurut Erry keberadaan lembaga seperti BPH Migas lazim di
negara-negara maju. BPH Migas adalah regulator independen dalam
usaha Migas. :Saya harap BPH Migas tetap eksis dan diperlukan dalam
penerapan regulasi di sektor hilir sesuai dengan amanat undang
undang katanya.
GTA Ruas Transmisi Kepodang Tambak Lorok Ditandatangani
BERTEMPAT DI AULA KANTOR BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) SENIN, (10/12) GAS
TRANSPORTATION AGREEMENT (GTA) RUAS TRANSMISI
KEPODANG-TAMBAK LOROK ANTARA PT BAKRIE & BROTHERS
TBK DENGAN PETRONAS CARIGALI MURIAH DAN PT PLN (PERSERO)
DITANDATANGANI.
PENANDATANGANAN GTA TERSEBUT DISAKSIKAN LANGSUNG OLEH
KEPALA BPH MIGAS, ANDY NOORSAMAN SOMMENG.
Menurut Andy, penandatanganan GTA ini merupakan awal dari
pelaksanaan pembangunan pipa transmisi ruas Kepodang-Tambak Lorok,
karena merupakan komitmen dari Shiper (pengguna pipa) dengan
Transporter (pemilik/operator pipa) yang akan menjamin
keberlangsungan dan keekonomian awal dari pipa transmisi.
Ditambahkan Andy, pembangunan pipa transmisi Kepodang-Tambak
Lorok ini, selain nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Propinsi Jawa Tengah juga diharapkan
dapat mempercepat terwujudnya pembangunan pipa Trans Jawa
(Semarang-Gresik dan Semarang-Cirebon).
Saya berharap pembangunan pipa ini dapat segera direalisasikan
dan dapat selesai pada waktu yang telah direncanakan,
tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk,
Bobby Gafur Umar, mengatakan dengan dibangunnya pipa Kalija fase 1
ruas Kepodang-Tambak Lorok ini merupakan salah satu sumbangsih
negara untuk mengurangi cost recovery yang biasanya menjadi beban
Pemerintah akibat dari ekplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
migas.
Dirinya berharap dengan adanya pipanisasi Kalija fase satu ini,
fase-fase berikutnya, baik dari Bontang menuju Semarang dan juga
dari Semarang ke Gresik, dari Semarang ke Cirebon juga bisa segera
di bangun.
Dalam perjanjian ini telah disepakati akan diangkut sebanyak 354
Trillion Cubic Feet (TCF) selama 12 tahun mulai akhir 2014 sampai
dengan 2026, katanya.
Untuk diketahui bahwa BPH Migas telah melaksanakan proses
lelang
ruas transmisi Gas Bumi Bontang (Kalimantan Timur) Semarang
(Jawa Tengah) pada 29 Desember 2005 sampai dengan Juli 2006, dan
telah menetapkan PT Bakrie & Brothers Tbk. sebagai pemenang.
Mengingat belum tersedianya pasokan Gas Bumi yang dapat diangkut
melalui pipa transmisi Kalija pada saat itu, maka pembangunan ruas
tersebut belum dapat di realisasikan.
Saat ini dengan adanya pasokan Gas Bumi yang berasal dari
lapangan Kepodang dan telah diterbitkannya Suart Keputusan Menteri
ESDM Nomor: 2700K/11/MEM/2012 tentang RIJTDGBN tahun 2012-2015,
dimana pembangunan ruas Kalija dapat dilakukan berahap dengan
mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas Bumi, maka pembangunan
ruas Kalija dapat dilanjutkan.
Padahal, lanjut Ifan, BPH Migas hanya memiliki sekitar 200
karyawan dan itu pun musti mengawasi sekitar 500 Kabupaten/Kota
agar pendistribusian BBM tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
Ini sudah luar biasa bila dibandingkan dengan KPK sekalipun. Cuma
kadang-kadang KPK lebih seksi, pungkas Ifan.
BPH Migas 23Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
22 [lensa]
-
Harga BBM di Indonesia Masih Sangat Murah
Ibrahim Hasyim, Berharap SPDN untuk Nelayan Jangan
Sampai Berhenti
BPH Migas Rumuskan Kuota Untuk Tiap Kabupaten dan Kota
FAKTOR ENERGI SANGAT DIBUTUHKAN GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
PEREKONOMIAN SUATU BANGSA. BAGAIMANA APABILA SUATU BANGSA HANYA
MENGGUNAKAN ENERGI YANG TIDAK TERBARUKAN SEPERTI BBM? TENTU AKAN
BERDAMPAK NEGATIVE TERHADAP KETAHANAN ENERGI NASIONAL. TENTU PERLU
DIKEMBANGKAN ENERGI ALTERNATIF ATAU ENERGI BARU TERBARUKAN. NAMUN
BAGAIMANA MENGEMBANGKAN ENERGI BARU TERBARUKAN, SEDANGKAN HARGA BBM
DI INDONESIA JUSTRU MASIH MURAH? KEBERADAAN STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR NELAYAN (SPDN) SANGAT DIBUTUHKAN BAGI PARA
NELAYAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYA MELAUT. NAMUN
BAGAIMANA KETIKA SPDN TERSEBUT JUSTRU TUTUP ALIAS
TIDAK LAGI BEROPERASI?
PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DIHIMBAU UNTUK SEGERA MENGIRIMKAN
ANGKA PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB) KE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH
MIGAS). ANGKA PDRB TERSEBUT NANTINYA
AKAN DIJADIKAN DASAR DALAM PERUMUSAN PENETAPAN KUOTA
MASING-MASING KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy
Noorsaman Sommeng, saat menjadi pembicara dalam acara Seminar
Ketahanan Energi yang digelar di Kampus Universitas Indonesia,
mengatakan selama harga BBM murah masih ada (available) tidak akan
mungkin yang namanya energi yang baru terbarukan itu akan
muncul.
Satu liter harga bahan bakar bio itu lebih mahal dari pada BBM
Bersubsidi Rp 4.500. Jadi tidak akan tumbuh selama BBM itu masih
dengan harga yang Rp 4.500. Itu hanya separu dari harga
keekonomian, katanya.
Untuk menuju ke harga keekonomian memang tidak mudah dan ada
kekhawatiran dikatakan anti subsidi, padahal tidak. Subsidi itu,
ditambahkan Andy, memang harus ada tapi jelas
peruntukannya seperti untuk pendidikan, kesehatan dan energi.
Kita tidak anti subsidi. Subsidi harus tapi jelas peruntukannya.
Bukan subsidi kepada komoditi. Itu yang jadi permasalahan,
ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya menghimbau agar masyarakat jangan lagi
berpikir bahwa negara ini masih kaya akan minyak. Berbeda dengan
tahun 70-an, dimana
produksi minyak masih cukup besar sedangkan konsumsi masih
rendah.
Kita harus merubah paradigma jangan lagi berpikir bahwa kita ini
kaya minyak. Sekarang kita lihat, sejak 1999 sampai 2000 terjadi
declining dari produksi migas kita. Untuk dapat mencukupi konsumsi
nasional, sekitar 40 sampai 45 persen itu bukan lagi hasil minyak
kita, tapi impor, tandasnya.
Ini yang terjadi di Kampung Nelayan Kilangan Singkil, Aceh, saat
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
Ibrahim Hasyim, melakukan kunjungan kerja pengawasan terhadap
penyediaan dan pendistribusian BBM, mendapati sebuah SPDN justru
berhenti.
Menurut Ibrahim, berhentinya SPDN yang dikelola Koperasi
tersebut dikarenakan mengalami kekurangan modal. Karena kurang
modal, Penyalur (SPDN) yang dikelola Koperasi ini sudah
berhenti
Kepada Kabupaten/kota tolong angka PDRB ini segera dikirim ke
BPH Migas karena kita akan jadikan dasar dalam perumusan penentapan
kuota BBM tahun 2013, ujar Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim,
saat menjadi nara sumber dalam acara seminar pengawasan
pendistribusian BBM Bersubsidi di Makasar, Sulawesi Selatan, belum
lama ini.
Ditambahkan Ibrahim, sementara ini pendekatan awal dalam rangka
membagi kuota BBM Bersubsidi per Kabupaten/Kota tersebut masih
mengacu pada hasil realisasi lembaga penyalur yang ada di wilayah
masing-masing. Padahal
dalam perjalanannya ada daerah-daerah yang mengalami pemekaran
dan pengembangan yang tidak sama antara satu dan lainnya.
Oleh karena itu, lanjut Ibrahim, BPH Migas telah mengirim surat
kepada banyak
daerah untuk memasukan angka PDRB tiap-tiap Kabupaten/Kota
sebagai dasar penentuan perumusan dan penetapan kuota BBM
Bersubsidi di wilayah tersebut.
Dengan memasukan angka PDRB ini penetapan kuota per
Kabupaten/
Kota diharapkan akan lebih mendekati kebutuhan BBM Bersubsidi di
suatu wilayah. Dari tahun ke tahun kita ingin memperbaiki kualitas
perencanaan pembagian kebutuhan BBM ini, ungkapnya.
Digambarkan Ibrahim, kebutuhan energi di banyak dunia itu akan
selalu berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Apabila tingkat
pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan maka kebutuhan akan
energi pun mengalami peningkatan.
Untuk diketahui, bahwa untuk tahun 2013 ini, DPR dan Pemerintah
telah menetapkan kuota nasional BBM Bersubsidi sebesar 46,01 juta
kilo liter (KL). Oleh BPH Migas, kuota tersebut dibagi ke hampir
500 Kabupaten/Kota.
sejak setahun yang lalu. Akhirnya nelayan pun harus membeli BBM
di SPBU yang tersedia di Singkil, kata Ibrahim.
Ditambahkan Ibrahim, masyarakat nelayan di sana sangat
mengharapkan bahan bakar. Tapi karena SPDN-nya tutup akhirnya
memaksa para nelayan untuk membeli bensin premium di SPBU. Untuk
mendapatkan BBM akhirnya nelayan harus membeli di dua SPBU yang ada
di Singkil, katanya.
Untuk mengatasi hal itu, lanjut Ibrahim, Pertamina tengah
berupaya untuk kembali mengoperasikan SPDN tersebut dengan
menyelesaikan masalah kelembagaan, mempersiapkan fasilitas timbun
dan pengisian serta memberikan alokasi Bensin Premium disamping
minyak solar yang sudah diberi alokasi sebelumnya, sesuai kebutuhan
masyarakat nelayan di daerah tersebut.
BPH Migas 25Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
24 [lensa]24 [lensa]
-
BPH Migas Dampingi Komisi VII
Kunjungi NTB
Pemda Punya Hak Pembatasan BBM Bersubsidi Setiap SPBU
ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH
MIGAS), SUMIHAR PANJAITAN, MENDAMPINGI KUNJUNGAN
KERJA KOMISI VII DPR RI YANG DIKETUAI OLEH SUTAN BATUGANA KE
MATARAM, NUSA TENGARA BARAT. ADAPUN MAKSUD KUNJUNGAN
KERJA TERSEBUT DISAMPING UNTUK MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN
MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG PERKEMBANGAN JUGA
PERMASALAHAN DALAM HAL PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DI
NUSA TENGGARA BARAT.
Rombongan yang dipimpin politisi partai Demokrat Sutan Batugana
diterima wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir beserta sejumlah
pejabat terkait. Dijelaskannya Sutan, selain fungsi pengawasan dan
mendapatkan informasi permasalahan penyediaan dan pendistribusian
BBM juga untuk mengetahui perkembangan kerjasama.
Kita juga ingin mengetahui perkem-bangan kerja sama, salah
satunya pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SID), khususnya dalam
pengembangan sapi melalui inseminasi buatan Indonesia kata
Sutan.
Sementara terkait peran BPH Migas mengenai pengawasan dan
pendistribusian BBM bersubsidi yang
dipertanyakan Anggota DPR, Sumihar menjelaskan, bahwa Peraturan
BPH Migas nomor 4 dan 5 menyebutkan adanya kerjasama dengan
Pemerintah Daerah. Kewenangan pengaturan dan pengawasan tersebut
sebagian akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ni
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jelas Sumihar.
Sementara itu Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir menjelaskan
kondisi pertambangan yang ada di NTB, khususnya mengenai izin dan
status pengelolaan pertambangan yang dikeluarkan Pemda
Kabupaten/Kota. Sebagian besar IUP yang ada di NTB merupakan IUP
pertambangan logam, sedagka IUP non logam hanya 32 IUP.
Sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi, terang Badrul.
Pada kesempatan yang sama, Anggota BPH Migas juga menyempatkan
diri mengunjungi salah satu omprongan tembakau di desa Kilang,
Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur yan kabarnya sekitar bulan
Juli sampai Oktober, petani tembakau terkadang mengkonsumsi solar
sebagai salah satu bahan bakar alternatif proses pengeringan daun
tembakau.
Setelah NTB bebas dari minyak tanah, maka solar dicampur premium
sebagai penggantinya. Perbandingannya antara solar dan premium
10-1. Perbandingannya solar 200 liter dan premium 20 liter kata
Chairul ikhwan, pemilik omprongan tembakau.
Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi
salah satu sumber pendapatan daerah. Data volume BBM yang
didistribusikan di suatu daerah menjadi sesuatu yang penting untuk
diketahui Pemerintah Daerah agar dapat mengetahui berapa besaran
yang seharusnya di diterima dari PBBKB tersebut.
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENEGASKAN
PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENGELUARKAN KEBIJAKAN
PENGHAPUSAN BBM SUBSIDI DI DAERAHNYA MASING-MASING.HAL INI
MEMPERKUAT SIKAP ASOSIASI GUBERNUR SE-INDONESIA YANG
MENDUKUNG UPAYA PENGHAPUSAN BBM SUBSIDI TANPA PERSETUJUAN
PEMERINTAH PUSAT. WACANA INI PERNAH DIMUNCULKAN OLEH WAKIL
GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA.
Pemda kalau mau menghapuskan BBM subsidi, mereka bisa lakukan
sendiri tanpa harus menunggu izin pemerintah pusat, kata Wakil
Kepala BPH Migas Fahmi (30/12).
Menurut Fahmi, izin operasi SPBU ada di Pemda, Pemda mempunyai
hak untuk mengatur setiap SPBU boleh jual BBM
subsidi apa tidak di daerah yang diberikan izin operasi oleh
Pemda.
Kenapa bisa dilakukan sendiri oleh Pemda, karena Pemda yang
memberikan izin operasi SPBU, sedangkan hubungan pengusaha SPBU
dengan Pertamina hanyalah sebatas franchise dengan prinsipal untuk
memasarkan produknya, ucap Fahmi.
Fahmi menambahkan Pemda bisa saja melarang pemegang produk
tertentu untuk memperdagangkan produk di wilayahnya, dalam hal ini
dilarang menjual BBM subsidi. Sebagai contoh, Pemda
DKI melarang di wilayah Perumahan Elit seperti Pondok Indah dan
lainnya ada SPBU di wilayah tersebut menjual BBM subsidi, hanya
boleh jual BBM Non Subsidi, itu boleh, itu haknya Pemda.
Jika itu dilakukan, lambat laun, orang-orang kaya yang tinggal
di wilayah tersebut akan beralih menggunakan BBM Non Subsidi.
Selama itu tidak dilakukan, ya mereka (orang kaya) santai saja beli
BBM subsidi, ungkapnya.
Apalagi kata Fahmi, lebih bagus lagi kalau DKI Jakarta,
Makassar, Balikpapan, Surabaya, Medan dan kota-kota besar di
Indonesia menghapus BBM subsidi di daerahnya.
Sehingga, BBM subsidi bisa diberikan ke daerah-daerah
berkembang, BBM subsidi lebih difokuskan untuk nelayan dan petani
di daerah terpencil, sisanya bisa dihemat dan penghematannya bisa
dialihkan ke sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, jalan,
sekolah dan rumah sakit serta pembangunan lainnya, tandasFahmi.
Seminar Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi di Makasar
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
MENYELENGGARAKAN SEMINAR PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DI MAKASAR, SULAWESI SELATAN.
Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Gunawan Palaguna,
mengatakan kegaitan seminar pengawasan pendistribusian BBM
Bersubsidi ini ini merupakan momen penting untuk lebih memantapkan
kerjasama anatara BPH Migas dengan Pemda supaya lebih bersinergi
untuk kemajuan bersama.
Pengawasan BBM Bersubsidi dengan melibatkan semua pihak terkait
penting untuk dilakukan agar pengawasan pendistribusian BBM
bersubsidi dapat berjalan dan diharapkan dapat meminimalisir segala
permasalahan yang timbul, jelasnya.
Hadir dalam acara seminar tersebut diantaranya Anggota Komite
BPH Migas, Ibrahim Hasyim, Martin S. Ritonga, GM Pertamina Makasar,
serta Perwakilan dari Hiswana Migas, dan perwakilan dari beberapa
Pemda seluruh Indonesia.
Pelaksanaan seminar pengawasan pendistribusian BBM ini bertujuan
untuk memperoleh informasi serta masukan dari para Pemerintah
Daerah (Pemda) yang selama ini telah melakukan pengawasan terhadap
penyaluran Jenis BBM Tertentu guna memenuhi kebutuhan BBM kepada
masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, dalam sambutannya yang
disampaikan Anggota Komite BPH Migas, M. Fanshurullah Asa,
mengatakan pengawasan terhadap pendistribusian BBM, khususnya BBM
Bersubsidi perlu diciptakan kerjasama dengan Pemda. Untuk melakukan
kerjasama itu, terlebih dulu BPH Migas perlu mengetahui aturan yang
diperlukan agar dapat mendukung kerjasama tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan pendistribusian BBM di daerah-daerah
tentunya tidak dapat langsung dilakukan oleh BPH Migas. Pemda
dinilai lebih mengetahui kondisi di daerah masing-masing, terutama
terkait dengan pendistribusian BBM Bersubsidi.
BPH Migas menilai perlu berkumpul bersama dengan Pemda seluruh
Indonesia untuk dapat merumuskan pola dan tata cara kerjasama yang
optimal, katanya. Itu sebabnya ia berharap melalui seminar
pengawasan pendistribusian BBM ini akan mendapatkan suatu perumusan
yang lebih efektif.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, dalam sambutannya yang
disampaikan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Sumber
BPH Migas 27Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
26 [lensa]
-
Sosialisasikan Penggunaan BBM Non Subsidi di Palembang
Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian
BBM Bersubsidi di Gorontalo
Penyerahan DIPA Tahun 2013
Hadapi Lonjakan Natal Dan Tahun Baru, 15 SPBU Disiagakan 24 Jam
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) TERUS
MENSOSIALISASIKAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) NON
SUBSIDI KEPADA MASYARAKAT DIBEBERAPA SPBU DI INDONESIA. KINI
SOSIALISASI KEMBALI DILAKUKAN DIBEBERAPA SPBU DI PALEMBANG.
BERKAITAN DENGAN TELAH DIBERLAKUKANNYA PEMBATASAN PENGGUNAAN BBM
BERSUBSIDI PADA ANGKUTAN PERKEBUNAN DAN
PERTAMBANGAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PER 1 SEPTEMBER 2012, BADAN
PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENGGELAR
SOSIALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DI GORONTALO.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) JERO WACIK, SENIN
(17/12) MENYERAHKAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DIPA) TAHUN 2013 KEPADA PARA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ESDM. SALAH SATUNYA DISERAHKAN KEPADA BPH MIGAS
DITERIMA OLEH KEPALA BPH MIGAS, ANDY NOORSAMAN SOMMENG.
ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH
MIGAS) IBRAHIM HASYIM, MENGUNGKAPKAN KESIAPAN
PERTAMINA UNTUK MENGHADAPI LONJAKAN KEBUTUHAN BBM JELANG NATAL
DAN TAHUN BARU DI SULAWESI UTARA, SUDAH CUKUP BAIK.
SEBANYAK 15 SPBU PUN DISIAPKAN BEROPERASI SELAMA 24 JAM.
Pelaksanaan sosialisasi yang mengacu pada Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 12 tahun 2012 tentang
pengendalian BBM Bersubsidi ini diharapkan dapat menggugah
masyarakat menengah ke atas, khususnya kendaraan plat merah yang
masih menggunakan BBM Bersubsidi untuk beralih mengggunakan BBM Non
Subsidi.
Dari pantauan di lokasi SPBU tempat dilakukan sosialisasi
penggunaan BBM Non Subsidi tersebut terlihat kendaraan
dinas yang mengisi kendaraan mereka dengan BBM Subsidi. Namun,
ada juga masyarakat yang langsung mengisi kendaraannya dengan BBM
Non Subsidi, seperti pertamax.
Salah seorang pengendara Honda Jazz, Lusy yang langsung mengisi
kendaraannya dengan BBM Non Subsidi mengatakan telah sejak lama
menggunakan BBM Non Subsidi. Dari dua kendaraan yang dimiliki,
sambung Lusi, semuanya menggunakan bensin Pertamax.
Dari dulu saya sudah menggunakan Pertamax. Dua kendaraan yang
saya miliki semua menggunakan Pertamax. Dengan menggunakan
Pertamax, mesin mobil saya jadi lebih awet dan tarikan lebih
enteng, katanya.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy
Noorsaman Sommeng, dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris
BPH Migas Agus Budi Wahyono mengatakan, untuk mengantisipasi tidak
mencukupinya BBM Bersubsidi hingga akhir tahun, Pemerintah telah
mengajukan penambahan kuota BBM Bersubsidi sebanyak 4,04 juta kilo
liter (KL).
Tanggal 17 September 2012 Komisi VII DPR RI menyetujui
penambahan kuota
BBM Bersubsidi sejumlah 4,04 juta KL dan pengaliohan kuota
kerosin karena konvesi ke gas LPG sebanyak 500 ribu KL. Sehingga
rincian tambahan kuota sebanyak 3,43 juta KL untuk Bensin Premium
dan 1.11 juta KL untuk Minyak Solar, katanya.
Lebih lanjut dalam pesan yang dibacakan Andy mengatakan ,
penambahan kuota tersebut kemungkinan tidak dapat memenuhi semua
kebutuhan BBM Bersubsidi
Dijelaskan Jero, DIPA Kementerian ESDM untuk tahun 2013 sebesar
Rp 18.80 triliun, dimana naik sekitar 18,98% dari alokasi anggaran
tahun 2012 yang hanya sebesar Rp 15,80 triliun tersebut sengaja
diserahkan lebih awal untuk percepatan pelaksanaan APBN di
lingkungan Kementerian ESDM.
Tujuannya adalah supaya bersiap-siap agar Januari tender
sudah
Demikian diungkapkan Ibrahim Hasyim, saat turun langsung ke
lapangan memantau kesiapan Pertamina menghadapi perayaan Natal dan
Tahun Baru, belum lama ini, di Manado.
Pertamina sudah menyiagakan 15 SPBU buka 24 jam dijalur utama
diseluruh Sulut untuk menghadapi lonjakan permintaan acara akhir
tahun, ujar Ibrahim.
bisa dilakukan hingga lebih cepat serapannya. Saya minta per
kuartal itu harus proporsional. Dulu DIPA-nya bulan April baru
selesai sekarang di Desember sudah dikeluarkan. Ini maksudnya agar
semua tender bisa dilakukan, ujar Jero.
Jero berkeyakinan, Kementerian ESDM memiliki potensi yang luar
biasa untuk maju dan sukses. Saya berkeyakinan sektor ESDM akan
mempunyai peran
sehingga diperlukan tindakan nyata dalam melakukan pengawasan
dan pengendalian BBM Bersubsidi supaya kuota yang terbatas itu
dapat disalurkan kepada masyarakt yang membutuhkan dan roda
perekonomian bergerak dengan lancar.
Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan
BBM Bersubsidi, sambung Andy, Kementerian ESDM melalui peraturan
Menteri ESDM nomor 12 tahun 2012 melakukan tahapan pembatasan
penggunaan BBM Bersubsidi. Terkahir per 1 September Peraturan
Menteri ini melarang mobil barang yang digunakan untuk kegiatan
pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM Subsidi Jenis Minyak
Solar.
yang tingggi terhadap pembangunan bangsa. Mari kita tunjukan
kepada negara bahwa kita layak menjadi unggulan, layak bekerja
keras dan harus tunjukan kepada bangsa ini bahwa kita akan berjuang
maksimal, katanya.
Di 2012, ungkap Jero, Kementerian ESDM telah menyerap dari total
anggaran sebesar Rp 15,80 triliun sudah terserap sekitar 80 persen.
Tahun depan anggaran sebesar Rp 18 triliun itu kita 18 trliun.
Menurutnya kalau pembelanjaanpemerintah cepat dilakukan itu akan
menambah pertumbuhan.
Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan Pertamina, imbuh Ibrahim,
adalah membentuk posko untuk koordinasi dan komunikasi dengan semua
pelaku yang terkait, meningkatkan ketahanan stock BBM dan LPG juga
menambah kekuatan armada angkutan laut tanker dan puluhan mobil
tanki serta menambah jam pelayanan di Terminal BBM Bitung.
Sebelumnya, ditambahkan Ibrahim, saat melakukan pemantauan
pengawasan lapangan, Pertamina hanya fokus pada persediaan Natal
dan Tahun Baru. Namun, dengan banyaknya acara yang digelar di
Sulut, pasokan untuk daerah ini pun mulai ditambah.
Sejauh ini, upaya kesiapan Pertamina dalam mengamankan
tersedianya dan terdistribusinya kebutuhan BBM dan LPG untuk
kegiatan Natal dan Tahun Baru saya nilai sudah bagus dan dilakukan
dengan baik, jelas Ibrahim.
BPH Migas 29Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
28 [lensa]
-
Propinsi Sumbar dan BPH Migas Sepakat Lakukan Pengawasan BBM
Bersubsidi
Rombongan diterima langsung Anggota Komite Migas Mayjen, Karseno
didampingi Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto serta Kasubag
Pertimbangan Hukum dan Humas, Narcicy Makalew.
Pada kesempatan tersebut Yultekhnil, mengatakan telah melakukan
verifikasi namun hasilnya kurang memuaskan. Padahal, lanjutnya data
penjualan BBM itu sangat berguna sebagai sumber pendapatan
daerah.
Belajar dari beberapa daerah yang tidak jauh berbeda dari segi
geograpis, jumlah penduduk, sumber daya alam
DALAM UPAYA MENGETAHUI DATA TENTANG
PENDISTRIBUSIAN BBM YANG DIDISTRIBUSIKAN SERTA
MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI PENDAPATAN DAERAH KHUSUSNYA DARI
PBBKB, KETUA
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT (SUMBAR) YULTEKHNIL
BESERTA ROMBONGAN MENGUJUNGI KANTOR BPH
MIGAS.
dan jumlah kendaraannya koq berbeda. Padahal PBBKB dalam jumlah
kilo liter BBM tersebut sangat berguna bagi pendapatan yang akan
diterima Propinsi Sumbar, katanya.
Menanggapi hal tersebut, Djoko menjelaskan, mengenai PBBKB dari
tahun ke tahun selalu berubah, baik Undang-Undangnya, PP juga
keputusan Menteri Dalam Negeri. Terakhir untuk BBM Bersubsidi
sepakat untuk seluruh Indonesia sebesar 5%. Mengenai data BBM
Subsidi, BPH Migas memiliki data yang lengkap termasuk data per
Kabupaten. Untuk penjualan setiap 3 bulan sekali dilakukan
verifikasi dan pembayaran subsidi setiap bulan.Jadi kalau data BBM
Subsidi kita lengkap. Kenapa lengkap, karena mereka butuh untuk
dibayar subsidinya oleh negara. Dulu kita memang lakukan verifikasi
setiap bulan, namun karena keterbatasan personil sedangkan jumlah
depot BBM begitu banyak sehingga kita lakukan per tiga bulan,
katanya.
Agar BBM yang keluar atau terjual ke masyarakat itu bisa kita
dapatkan datanya sehingga iurannya bagus dan PBBKB juga bagus,
tahun depan rencananya BPH Migas akan memasang
sistem IT di SPBU. Kita berencana memasang sitem IT di SPBU agar
BBM yang keluar atau terjual ke masyarakat itu bisa kita dapatkan
datanya sehingga iurannya bagus dan PBBKB juga bagus,
tandasnya.
Pada pertemuan tersebut juga membahas masalah penyelewengan BBM
Bersubsidi yang masih saja terjadi di hampir seluruh wilayah
Indonesia. Komite BPH Migas, Karseno mengatakan, disparitas harga
yang cukup luar biasa antara BBM Subsidi dan Non Subsidi menjadi
salah satu penyebab penyelewengan terhadap BBM Bersubsidi.
Terjadinya selisih atau disparitas harga yang luar bisa sehingga
terjadi penyelewengan. Penyelewengan BBM Subsidi ini sudah sitemik.
Oleh karena dalam rangka pengawasan itu kita bekerjasama dengan
Pemda, katanya. Terkait dengan pengawasan terhadap pendistribusian
BBM Besubsidi tersebut, Propinsi Sumbar dan BPH Migas pun dalam
waktu dengan ini berencana untuk melakukan Memorandum of
Understanding (MoU) pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM
Bersubsidi.
Menjalin Sinergi antara BPH Migas dan Pemda
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
BEKERJASAMA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGEMBANGAN
DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, MENYELENGGARAKAN
SEMINAR PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) DI BATAM.
Pelaksanaan seminar pengawasan pendistribusian BBM bertujuan
untuk memperoleh informasi dan masukan-masukan dari para Pemerintah
Daerah (Pemda) yang selama ini telah melakukan pengawasan terhadap
penyaluran Jenis BBM Tertentu guna memenuhi kebutuhan BBM kepada
masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, mengatakan dalam
rangka pengawasan terhadap pendistribusian BBM, khususnya BBM
Bersubsidi perlu diciptakan kerjasama dengan Pemda. Untuk melakukan
kerjasama itu, terlebih dulu BPH Migas perlu mengetahui aturan yang
diperlukan agar dapat mendukung kerjasama tersebut.
Untuk itulah BPH Migas menilai perlu berkumpul bersama dengan
Pemda seluruh Indonesia untuk dapat merumuskan pola dan tata cara
kerjasama yang optimal. Supaya perumusan dapat efektif tentunya
dapat dilakukan dalam suatu forum yang berbentuk seminar,
Katanya.
Ditambahkan Andy, pelaksanaan pendistribusian BBM di
daerah-daerah tentunya tidak dapat langsung dilakukan oleh BPH
Migas. Pemda lebih mengetahui kondisi di daerah masing-masing,
terutama terkait dengan pendistribusian BBM Bersubsidi. Sinergi
antara BPH Migas dan Pemda
dalam hal pengawasan pendistribusian BBM akan dapat memperoleh
hasil yang lebih baik dibanding dengan pelaksanaan sendiri-sendiri,
ujar Andy.
Sementara itu, Ketua Panitia pelaksana seminar Djoko Siswanto
menjelaskan, pelaksanaan seminar pendistribusian BBM Bersubsidi ini
didasar oleh Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012, khususnya
dalam rangka pengawasan BBM.
Dipaparkan Djoko, terkait dengan pelaksanaan seminar
pendistribusian ini, mengundang 33 Propinsi, namun
tidak semua hadir dalam acara seminar tersebut. Dari 33 Propinsi
yang diundang melalui Kementerian Dalam Negeri hdir perwakilan dari
17 Propinsi dari pejabat Sekda dan pejabat Pemerintah Daerah
lainnya, katanya.
Hadir sebagai nara sumber pada seminar tersebut diantaranya
Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim dan Karseno, Kasubdit Sarana dan
Prasarana Ekda Kemendagri Harul Fauzi, Muhammad Iskandar VP. Fuell
Retail Marketing PT Pertamina (Persero) dan Ketua Hisawana Migas
Eri Purnomohadi.
BPH Migas 31Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
30 [lensa]
-
Sosialisasi Pembatasaan Penggunaan BBM Subsidi untuk Perkebunan
dan Pertambangan di Sulteng
Seminar Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Batam
Sosialisasi ini dilakukan berkaitan dengan telah diberlakukannya
pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada angkutan Perkebunan dan
pertambangan mulai 1 September 2012. Sebab jika tidak dilakukan
pembatasan, bukan tidak mungkin akan terjadi kelangkaan BBM sebelum
akhir tahun.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, dalam sambutannya yang
disampaikan Anggota BPH Migas, Martin S. Ritonga mengatakan mengacu
pada Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual dan
eceran dan konsumen, pengguna jenis BBM Tertentu bisa mengerem
konsumsi BBM hingga 3 juta kilo liter. Makanya pengawasan itu harus
dilakukan secara terkoordinir agar kuota BBM Bersusidi itu
betul-betul tepat sasaran, katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola, dalam
sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembagunan, Elim Somba, sangat mendukung pelaksanaan sosialisasi
ini. Menurutnya,
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) BEKERJASAMA
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,
MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI TERKAIT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENDISTRIBUSIAN BBM BERSUBSIDI.
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH
MIGAS) BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH, MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI TERKAIT
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN BBM
BERSUBSIDI.
dengan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat bisa memahami
akan pentingnya penghematan dan pengawasan BBM bersubsidi.
Bahwa pemberian Subsidi BBM selama ini telah berjalan dari tahuh
ke tahun. Namun pada kenyataannya tidak semua tepat sasaran. Karena
sebagian digunakan
untuk keperluan lain. Untuk itu upaya Pemerintah mengubah skema
pemberian subsidi sangatlah mutlak guna menciptakan rasa keadilan,
khususnya bagi masyarakat yang berkemampuan rendah, paparnya.
Pemberian surat rekomendasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) tidak berlaku untuk selamanya. Surat rekomendasi hanya untuk
sekali, untuk seminggu dan ada yang untuk satu tahun. Demikian
dikatakan Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, saat menjadi
nara sumber dalam acara seminar pengawasan distribusi BBM
Bersubsidi, di Batam.
Ada masa surat rekomendasi yang hanya untuk sekali, ada yang
hanya untuk seminggu, ada yang untuk setahun. Jadi tidak ada yang
untuk selamanya. Setiap 3 bulan ada
rekapitulasi kemudian dikumpulkan lewat Badan Usaha dan Badan
Usaha mengirim ke BPH Migas. Sekarang kan ada yang diberikan untuk
selamanya. Ini tidak bisa, paparnya.
Selain itu, sambung Ibrahim, bahwa surat rekomendasi yang
dikeluarkan oleh SKPD harus sesuai dengan bidang tugas
masing-masing. Surat rekomendasi untuk perikanan mestinya
dikeluarkan dari Dinas Perikanan. Jangan satu Distamben untuk
semuanya, terangnya.Diakui Ibrahim, dari beberapa kunjungan
kerja yang dilakukan dibeberapa daerah melihat berbagai macam
bentuk surat rekomendasi sehingga menyulitkan pihak Kepolisian
untuk mengidentifikasi sah atau tidaknya surat rekomendasi
tersebut. Oleh karena itu, surat rekomendasi harus dalam format
yang ditentukan.
Surat rekomendasi harus dalam format yang ditentukan. Dibeberapa
daerah kami melihat formatnya macam-
macam sehingga menyulitkan dari kawan-kawan Kepolisian, terutama
mengenai sah atau tidaknya surat rekomendasi itu. Jadi nanti ada
bentuk format yang akan dibuat tersendiri, tandasnya.
Artinya SKPD harus bertanggung jawab atas pemberian konvensasi
yang diberikan. Apabila ada pemberian surat rekomendasi yang salah
itu bisa diperiksa. Harus diingatkan bahwa ada konsekuensi hukum
didalamnya. Ada konsekuensi hukum. Ini harus kita ingatkan. Jadi
apabila nanti dilihat pemberian surat rekomendasinya salah itu bisa
diperiksa, tegas Ibrahim.
Untuk diketahui bahwa BPH Migas telah menerbitkan Peraturan
nomor 5 tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembelian Bahan Bakar
Minyak Jenis Tertentu.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas, Karseno
mengemukakan mengenai penjual bensin eceran menggunakan jerigen
yang sudah menjadi masalah klasik hampir di semua daerah. Apabila
sesuai dengan peruntukan itu boleh saja. Kita lihat peruntukannya,
kalau untuk kepentingan masyarakat maka boleh-boleh saja,
ujarnya.
Ditambahkan Karseno, dalam peraturan yang diatur dalam
Undang-Undang Migas, memang BBM tidak boleh dijual eceran, tapi
harus mempertimbangkan peruntukan dan keadaan daerah tersebut.
Misal daerah-daerah tersebut jauh dari SPBU.
Namun, lanjut karseno, perlu koordinasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor
5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak
JenisTertentu.
Pemkot Bitung Dorong Dibangun SPBU Khusus BBM Non Subsidi
ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
(BPH MIGAS) IBRAHIM HASYIM MENJELASKAN, PEMERINTAH KOTA
(PEMKOT) BITUNG SANGAT MENDORONG UPAYA PENGGUNAAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) NON SUBSIDI DI WILAYAH TERSEBUT.
Walikota Bitung meminta supaya segera dibangun SPBU khusus yang
menjual BBM Non Subsidi, ujar Ibrahim, saat turun langsung ke
lapangan memantau kesiapan Pertamina menghadapi perayaan Natal dan
Tahun Baru, beberapa waktu lalu, di Manado, Sulawesi Utara.
Permintaan supaya dibangun SPBU khusus Non Subsidi tersebut,
lanjut Ibrahim, juga dilakukan untuk menekan terjadinya
penyelewengan terhadap BBM Bersubsidi agar penyeleweng BBM Subsidi
dapat digiring ke SPBU Non Subsidi.
Walikota meminta agar dapat dibangun SPBU khusus non subsidi,
agar penyeleweng BBM subsidi dapat digiring ke SPBU non Subsidi
ini. Pemikiran ini untuk kepentingan jangka panjang, dimana kota
Bitung akan jadi Kawasan Ekonomi Khusus dan kenderaan truk
gandengan akan didorong untuk mengisi minyak solar non subsidi,
.
Ditambahkan Ibrahim, pada saat ini seluruh kendaraan Pemkot
disana sudah harus mengisi Pertamax dan seluruh SPBU dilarang
menjual BBM bersubsidi dari pukul 24.00 sampai dengan pukul 06.00.
Larangan ini berlaku diseluruh Sulawesi Utara dan Gorontalo.
BPH Migas 33Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013
32 [lensa]
-
Ibrahim Hasyim Dampingi Anggota Komisi VII Kunjungan ke Aceh
KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI SATUAN KERJA PERANGKAT
DESA (SKPD) DINILAI PENTING DALAM RANGKA
PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SERTA PEMBERIAN
REKOMENDASI PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS TERTENTU
KEPADA SEKTOR USAHA PERTANIAN, PERIKANAN DAN
USAHA MIKRO. DEMIKIAN DIKATAKAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR
HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) IBRAHIM HASYIM SAAT MELAKUKAN
KUNJUNGAN KERJA MENDAMPINGI ANGGOTA KOMISI
VII DPR RI KE ACEH.
Mengenai pemberian surat rekomendasi tersebut, Ibrahim
mengatakan, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas nomor
5 tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi satuan
kerja perangkat daerah untuk pembelian bahan bakar jenis tertentu.
Tujuannya dari peraturan nomor 5 tersebut, selain untuk memberikan
petunjuk teknis bagi SKPD dalam menerbitkan surat rekomendasi untuk
pembelian BBM Jenis Tertentu sesuai peruntukannya juga untuk
menjamin pendistribusian BBM yang tertib melalui pemantauan dan
evaluasi atas penerbitan surat rekomendasi oleh SKPD dengan
transparan dan akuntabel serta menjaga kuota BBM Bersubsidi per
kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.
Pemberian surat rekomendasi, SKPD wajib melakukan koordinasi
dengan Badan Usaha (BU). SKPD menyampaikan rekapitulasi terhadap
suarat rekomendasi yang diterbitkan kepada Badan Pengatur. Surat
rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD ditembuskan kepada BU
dan
Kepo