Pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Sidang Pengadilan Pengadilan (Pasal 145-216 KUHAP) (Pasal 145-216 KUHAP) 10/06/22
Pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Sidang PengadilanPengadilan
(Pasal 145-216 KUHAP)(Pasal 145-216 KUHAP)
03/05/23
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANAPEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
03/05/23
REVISI KUHAPREVISI KUHAP
Ruang sidang Ruang sidang
1.1.Majelis HakimMajelis Hakim2.2.JPUJPU3.3.Terdakwa+ PHTerdakwa+ PH4.4. Terperiksa Terperiksa (Saksi/ahli/Terda(Saksi/ahli/Terdakwa)kwa)5.5.Pengunjung Pengunjung
03/05/23
CourtroomCourtroom-JUDGESJUDGES-PLAINTIFFPLAINTIFF-DEFENDANTDEFENDANT-WITNESSWITNESS-JURYJURY-PUBLIC PUBLIC BENCHBENCH
03/05/23 By Flora for FHUI 2011
Macam Acara PemeriksaanMacam Acara Pemeriksaan
Acara Pemeriksaan BiasaAcara Pemeriksaan Biasa Acara Pemeriksaan SingkatAcara Pemeriksaan Singkat Acara PemeriksaanAcara Pemeriksaan CepatCepat:: 1. R1. Roll (oll (Pelanggaran LL)Pelanggaran LL) 2. 2. TipiringTipiring/Penghinaan Ringan/Penghinaan Ringan
03/05/23 By Flora for FHUI 2011
Dasar Dasar Acara PemeriksaanAcara Pemeriksaan
Pemeriksaan Dibedakan Pemeriksaan Dibedakan berdasarkan:berdasarkan:
Macam Tindak Pidana (Ps. 205)Macam Tindak Pidana (Ps. 205) Berat/Jenis HukumanBerat/Jenis Hukuman Pembuktiannya (Sederhana/Sulit?)Pembuktiannya (Sederhana/Sulit?) Alat buktinya Alat buktinya Dll. Dll. 03/05/23 By Flora for FHUI 2011
Prinsip Pemeriksaan PersidanganPrinsip Pemeriksaan Persidangan
Terbuka untuk UmumTerbuka untuk Umum Hadirnya TerdakwaHadirnya Terdakwa Ketua Sidang Memimpin PemeriksaanKetua Sidang Memimpin Pemeriksaan Langsung dan LisanLangsung dan Lisan Pemeriksaan Secara Pemeriksaan Secara BebasBebas Lebih dulu Mendengar Lebih dulu Mendengar Keterangan SaksiKeterangan Saksi
03/05/23
Proses Ajudikasi Perkara PidanaProses Ajudikasi Perkara Pidana
03/05/23
Revisi KUHAPRevisi KUHAP
03/05/23
Acara Pemeriksaan BiasaAcara Pemeriksaan Biasa
Semua Siap di R. Sidang kec. MHSemua Siap di R. Sidang kec. MH MH Masuk dan membuka sidangMH Masuk dan membuka sidang PU memanggil Terdakwa masukPU memanggil Terdakwa masuk Identitas TerdakwaIdentitas Terdakwa Pembacaan SDPembacaan SD Menanyakan Tdw sudah mengerti/tidak isi SDMenanyakan Tdw sudah mengerti/tidak isi SD Hak mengajukan Eksepsi (jika ada)Hak mengajukan Eksepsi (jika ada)
03/05/23
EKSEPSIEKSEPSI
Pasal 156 KUHAP (KEBERATAN)Pasal 156 KUHAP (KEBERATAN)- Kewenangan : absolut atau relatifKewenangan : absolut atau relatif- Dakwaan tidak dapat diterima (Pasal 143 ayat 2a KUHAP)Dakwaan tidak dapat diterima (Pasal 143 ayat 2a KUHAP)- Dakwaan batal demi hukum/harus dibatalkan (Pasal 143 2b Dakwaan batal demi hukum/harus dibatalkan (Pasal 143 2b
KUHAP)KUHAP)
Sistematika Surat Keberatan:Sistematika Surat Keberatan:- PendahuluanPendahuluan- Opening StatementOpening Statement- PositaPosita- PetitumPetitum
03/05/23
Macam2 EksepsiMacam2 Eksepsi E. Obscuur Libelli: syarat MateriilE. Obscuur Libelli: syarat Materiil E. Error in Persona: Syarat FormilE. Error in Persona: Syarat Formil E. Premptoir: Gugurnya hak menuntutE. Premptoir: Gugurnya hak menuntut E. Litispendentia: Kompetensi E. Litispendentia: Kompetensi E. Terkait Delik AduanE. Terkait Delik Aduan E. Bukan TPE. Bukan TP E. Penerapan perUU tidak tepatE. Penerapan perUU tidak tepat E. PremateurE. Premateur
03/05/23
TANGGAPAN JPU ATAS KEBERATANTANGGAPAN JPU ATAS KEBERATAN
Pengadilan Berwenang memeriksa, mengadili dan Pengadilan Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaramemutus perkara
Dakwaan telah dibuat sesuai dengan syarat formill Dakwaan telah dibuat sesuai dengan syarat formill dan materiil sebagaimana dimaksud pasal 143 dan materiil sebagaimana dimaksud pasal 143 KUHAPKUHAP
03/05/23
Isi Putusan SelaIsi Putusan Sela
Eksepsi diterima: tidak ada tahap Eksepsi diterima: tidak ada tahap pembuktianpembuktian
Eksepsi tidak diterima: lanjut pembuktianEksepsi tidak diterima: lanjut pembuktian Eksepsi ditolak: lanjut pembuktianEksepsi ditolak: lanjut pembuktian
03/05/23
PUTUSAN SELAPUTUSAN SELA
Diputus setelah JPU memberikan tanggapanDiputus setelah JPU memberikan tanggapan Diputus bersama-sama dengan putusan akhirDiputus bersama-sama dengan putusan akhir Pengadilan berwenang/tidak berwenang, dakwaan Pengadilan berwenang/tidak berwenang, dakwaan
sesuai dengan ketentuan pasal 143 atau tidak dapat sesuai dengan ketentuan pasal 143 atau tidak dapat diterima atau dibatalkan atau batal demi hukumditerima atau dibatalkan atau batal demi hukum
Pemeriksaan dilanjutkanPemeriksaan dilanjutkan Dilakukan di Pengadilan/Peradilan lainDilakukan di Pengadilan/Peradilan lain Berkas dikembalikan untuk memperbaiki dakwaanBerkas dikembalikan untuk memperbaiki dakwaan
03/05/23
PERLAWANAN/VERZETPERLAWANAN/VERZET Ke Pengadilan TinggiKe Pengadilan Tinggi JPU memperbaiki dakwaan atau dakwaan JPU memperbaiki dakwaan atau dakwaan
sudah tepatsudah tepat PH tidak sependapatPH tidak sependapat,, persidangan dilanjutkan persidangan dilanjutkan
03/05/23
SIDANG PEMBUKTIANSIDANG PEMBUKTIAN
03/05/23
TUNTUTAN/REQUISITOIRTUNTUTAN/REQUISITOIR CLOSING STATEMENTCLOSING STATEMENT SISTEMATIKASISTEMATIKA- PendahuluanPendahuluan- Opening StatementOpening Statement- Fakta PersidanganFakta Persidangan- Analisa FaktaAnalisa Fakta- Analisa YuridisAnalisa Yuridis- KesimpulanKesimpulan- PermohonanPermohonan
03/05/23
PEMBELAAN/PLEDOOIPEMBELAAN/PLEDOOI Dasar pembenar dan dasar Dasar pembenar dan dasar
pemaafpemaaf Error in personaError in persona Ne bis in idemNe bis in idem Asas legalitas/ Asas legalitas/
RetroaktivitasRetroaktivitas Asas oportunitasAsas oportunitas VerjaringVerjaring Kualifikasi delik dan inti Kualifikasi delik dan inti
delikdelik Samenloop dan Samenloop dan
deelnemingdeelneming Concursus realis dan Concursus realis dan
idealisidealis
SISTEMATIKA PEMBELAANSISTEMATIKA PEMBELAAN- PendahuluanPendahuluan- Fakta persidanganFakta persidangan- Analisa faktaAnalisa fakta- Analisa YuridisAnalisa Yuridis- Permohonan: bebas atau lepas Permohonan: bebas atau lepas
dari segala tuntutan, clemencydari segala tuntutan, clemency
03/05/23
PUTUSANPUTUSAN ANALISA FAKTAANALISA FAKTA ANALISA YURIDISANALISA YURIDIS PERTIMBANGANPERTIMBANGAN PUTUSAN: PIDANA, BEBAS ATAU PUTUSAN: PIDANA, BEBAS ATAU
LEPASLEPAS
03/05/23
Acara Pemeriksaan SingkatAcara Pemeriksaan Singkat
1.1. Pasal 203 (1): di luar 205, pembuktian Pasal 203 (1): di luar 205, pembuktian dan penerapan dan penerapan hukumnya hukumnya mudahmudah, , dan dan sifatnya sifatnya sederhanasederhana
2.2. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan (Pasal Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3)a KUHAP). 203 ayat (3)a KUHAP).
3.3. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan (Pasal 203 ayat (3) b KUHAP).pemeriksaan tambahan (Pasal 203 ayat (3) b KUHAP).
4.4. Putusan dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 Putusan dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat ayat (3) KUHAP) ayat ayat (3) KUHAP)
5.5. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan acara biasa dengan putusan pengadilan acara biasa (Pasal 203 ayat (Pasal 203 ayat (3) (3) huruf (huruf (ee) dan huruf (f) ) dan huruf (f) KUHAP). KUHAP).
03/05/23
Acara Pemeriksaan Cepat/RollAcara Pemeriksaan Cepat/Roll
Pasal 205: Tipiring maks pidana 3 bulan dan Pasal 205: Tipiring maks pidana 3 bulan dan atau denda maks Rp.7.500,- dan penghinaan atau denda maks Rp.7.500,- dan penghinaan ringan ringan
Dibagi 2: Dibagi 2: 1.1. Acr Pemeriksaan Tipiring Acr Pemeriksaan Tipiring 2.2. Acr Pemeriksaan Pelanggaran LLAcr Pemeriksaan Pelanggaran LL
03/05/23
Acara Pemeriksaan TipiringAcara Pemeriksaan Tipiring Penyidik a/ Kuasa PU langsung menghadapkan Penyidik a/ Kuasa PU langsung menghadapkan
semuanya ke Pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP).semuanya ke Pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
Kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan Kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta upaya hukum kemerdekaan, terdakwa dapat meminta upaya hukum banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).
Pasal 208 KUHAP, saksi tidak mengucapkan sumpah Pasal 208 KUHAP, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.atau janji kecuali hakim menganggap perlu.
Putusan dicatat dalam daftar catatan perkara, Putusan dicatat dalam daftar catatan perkara, danselanjutnya dicatat dalam register perkara. danselanjutnya dicatat dalam register perkara. Berita Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat (Pasal 209 acara pemeriksaan sidang tidak dibuat (Pasal 209 KUHAP).KUHAP).
03/05/23
Perma No.2 th 2012 Perma No.2 th 2012 Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah
Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 2 Tahun 2012 Agung ( PERMA ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Pasal ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Pasal 1, “Rp. 250” dibaca menjadi Rp 2.500.000,001, “Rp. 250” dibaca menjadi Rp 2.500.000,00
03/05/23
Perma No.2 th 2012 Perma No.2 th 2012 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan,
apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahananpenahanan ataupun perpanjangan penahanan..
03/05/23
Acara Pemeriksaan Pelanggaran Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu LintasLalu Lintas
hakim tunggal; hakim tunggal; tidak diper lukan berita acara pemeriksaan (Pasal tidak diper lukan berita acara pemeriksaan (Pasal
212 KUHAP).212 KUHAP). Terdakwa dapat diwakili (Pasal 211 KUHAP).Terdakwa dapat diwakili (Pasal 211 KUHAP). Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya
terdakwa atau wakilnya (terdakwa atau wakilnya (verstekverstek atau putusan atau putusan in in absentiaabsentia). Pasal 214 ayat (1) KUHAP.). Pasal 214 ayat (1) KUHAP.
Dalam hal putusan berupa pidana perampasan Dalam hal putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP).perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP).
Perlawanan dalam waktu 7 hari sesudah putusan Perlawanan dalam waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, kepada diberitahukan secara sah kepada terdakwa, kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat (5) KUHAP). 214 ayat (5) KUHAP).
Putusan setelah perlawanan tetap berupa pidana Putusan setelah perlawanan tetap berupa pidana (perampasan kemerdekaan terdakwa), terdakwa (perampasan kemerdekaan terdakwa), terdakwa dapat banding. (Pasal 214 ayat 8).dapat banding. (Pasal 214 ayat 8).
03/05/23
Perbandingan Perbandingan
Pemeriksaan SingkatPemeriksaan Singkat1.1. Pasal 203 (1): di luar Pasal 203 (1): di luar
205, pembuktian 205, pembuktian mudah dan mudah dan sederhanasederhana
2.2. Penuntut umum tidak Penuntut umum tidak membuat surat membuat surat dakwaan (Pasal 203 dakwaan (Pasal 203 ayat (3)a KUHAP). ayat (3)a KUHAP).
Pemeriksaan Cepat Pemeriksaan Cepat Pasal 205: Tipiring maks Pasal 205: Tipiring maks
pidana 3 bulan dan atau pidana 3 bulan dan atau denda maks Rp.7.500,- denda maks Rp.7.500,- dan penghinaan ringan dan penghinaan ringan
Dibagi 2: Dibagi 2: 1.1. Acr Pemeriksaan Tipiring Acr Pemeriksaan Tipiring 2.2. Acr Pem Pelanggaran LLAcr Pem Pelanggaran LL Tipiring: Tipiring: Penyidik a/ Kuasa Penyidik a/ Kuasa
PU langsung PU langsung menghadapkan semuanya menghadapkan semuanya ke Pengadilan (Pasal 205 ke Pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP).ayat (2) KUHAP).
03/05/23 By Flora for FHUI 2011
PERBANDINGANPERBANDINGAN
03/05/23
Pemeriksaan Singkat Pemeriksaan Tipiring
1. Majelis Hakim
2. Upaya Hukum Biasa
3. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan (Pasal 203 ayat (3) b KUHAP).
4. Saksi Mengucap Sumpah
5. Putusan dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat ayat (3) KUHAP)
6. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (Pasal 203 ayat (3) e KUHAP).
1. Hakim tunggal
2. Kec dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, tdw Br dpt banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).
3. Pasal 208 KUHAP, saksi tidak mengucapkan sumpah /janji kec hakim menganggap perlu.
4. Putusan dicatat dalam daftar Perkara
5. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat (Pasal 209 KUHAP).
Sistem Pemeriksaan Perkara Sistem Pemeriksaan Perkara KhususKhusus
A. Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana A. Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 Tahun 2009 tentang Korupsi (UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
1. Pengadilan dibentuk di setiap ibukota 1. Pengadilan dibentuk di setiap ibukota provinsi dan kota/kabupaten.provinsi dan kota/kabupaten.
2. Pengadilan berwenang memeriksa Tindak 2. Pengadilan berwenang memeriksa Tindak pidana korupsi, Tindak pidana pencucian pidana korupsi, Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah uang yang tindak pidana asalnya adalah tipikor, dan tindak pidana yang dinyatakan tipikor, dan tindak pidana yang dinyatakan sbg tipikor oleh uu lainnyasbg tipikor oleh uu lainnya
3. Sistem pemeriksaan perkara biasa3. Sistem pemeriksaan perkara biasa03/05/23
4. Majelis hakim terdiri dari hakim karier 4. Majelis hakim terdiri dari hakim karier dan hakim dan hakim ad hoc. ad hoc. a. majelis hakim terdiri dari 3 orang, 1 a. majelis hakim terdiri dari 3 orang, 1 hakim karier dan 2 hakim ad hochakim karier dan 2 hakim ad hocb. majelis hakim terdiri dari 5 orang, 2 b. majelis hakim terdiri dari 5 orang, 2 hakim karier dan 3 hakim ad hoc. hakim karier dan 3 hakim ad hoc.
5. Semua bukti dan alat bukti harus 5. Semua bukti dan alat bukti harus diperoleh secara sah berdasarkan diperoleh secara sah berdasarkan undang-undang.undang-undang.
6. Adanya jangka waktu pemeriksaan. PN 6. Adanya jangka waktu pemeriksaan. PN 120 hari kerja, PT 60 hari kerja, kasasi 120 hari kerja, PT 60 hari kerja, kasasi 120 hari kerja, dan PK 60 hari kerja120 hari kerja, dan PK 60 hari kerja. .
03/05/23
Sidang Pemeriksaan Perkara Korupsi Sidang Pemeriksaan Perkara Korupsi
03/05/23
Sistem Pemeriksaan Perkara Sistem Pemeriksaan Perkara KhususKhusus
B. Sistem Peradilan Pidana Anak (tahap B. Sistem Peradilan Pidana Anak (tahap persidangan)(UU No. 11 Tahun 2012 ttg persidangan)(UU No. 11 Tahun 2012 ttg SPPA)SPPA)
1.1. Kewajiban menerapkan diversi.Kewajiban menerapkan diversi.2.2. Proses peradilan pidana dijalankan bila Proses peradilan pidana dijalankan bila
diversi tidak berhasil dilaksanakan. diversi tidak berhasil dilaksanakan. 3.3. Adanya perlindungan khusus bila TP Adanya perlindungan khusus bila TP
dilakukan dalam situasi darurat. dilakukan dalam situasi darurat. 4.4. Proses persidangan harus memperhatikan Proses persidangan harus memperhatikan
kepentingan terbaik bagi anak.kepentingan terbaik bagi anak.03/05/23 By Flora for FHUI 2011
5.5. Menjaga kerahasiaan identitas anak (pelaku, Menjaga kerahasiaan identitas anak (pelaku, korban, dan saksi)korban, dan saksi)
6.6. Peradilan anak ditujukan bagi anak yang belm Peradilan anak ditujukan bagi anak yang belm berumur 18 thn atau pada saat diajukan ke berumur 18 thn atau pada saat diajukan ke persidangan belum berusia 21 thn. persidangan belum berusia 21 thn.
7.7. Diperiksa di ruang sidang khusus anakDiperiksa di ruang sidang khusus anak8.8. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup.Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup.9.9. Pembimbing kemasyarakatan membacakan Pembimbing kemasyarakatan membacakan
laporan hasil penelitian kemasyarakatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan setelah pembacaan surat dakwaan. setelah pembacaan surat dakwaan.
10.10. Pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi Pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi dapat dilakukan secara khusus dapat dilakukan secara khusus
11.11. Sebelum vonis, adanya kesempatan Sebelum vonis, adanya kesempatan mengemukakan hal yg bermanfaat bagi anak. mengemukakan hal yg bermanfaat bagi anak.
03/05/23
PERADILAN PIDANA ANAKPERADILAN PIDANA ANAK
03/05/23 http://www.pn-bandung.go.id
C. Pemeriksaan perkara Kehutanan (UU C. Pemeriksaan perkara Kehutanan (UU No. 18 Tahun 2013 tentang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan)Kerusakan Hutan)
1.1. Hukum acara berdasarkan KUHAP, Hukum acara berdasarkan KUHAP, kecuali dinyatakan lain.kecuali dinyatakan lain.
2.2. Diperiksa oleh majelis hakim yang Diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari 1 orang hakim karier dan terdiri dari 1 orang hakim karier dan 2 orang hakim 2 orang hakim adhocadhoc
3. Pemeriksaan dapat dilakukan secara in absentia
03/05/23
1.1. Jangka waktu pemeriksaan:Jangka waktu pemeriksaan:1.1. Perkara perusakan hutan diperiksa PN Perkara perusakan hutan diperiksa PN
dlm jangka waktu 45 hari kerja.dlm jangka waktu 45 hari kerja.2.2. Banding perkara perusakan hutan Banding perkara perusakan hutan
diperiksa PT dlm wkt 30 hari kerja.diperiksa PT dlm wkt 30 hari kerja.3.3. Kasasi perkara pembalakan liar Kasasi perkara pembalakan liar
diperiksa MA dlm wkt 50 hari kerja. diperiksa MA dlm wkt 50 hari kerja.
03/05/23
Sistem Pemeriksaan Sistem Pemeriksaan Persidangan Persidangan di Perancisdi Perancis
Tribunal de Police= Pemeriksaan Tribunal de Police= Pemeriksaan CepatCepat
Tribunal de Correctionnel Tribunal de Correctionnel =Pemeriksaan Singkat=Pemeriksaan Singkat
La cour d’Assis = La cour d’Assis = Pemeriksaan Biasa Pemeriksaan Biasa
Category:Category:Type of Type of offenseoffense:: Contravention = Cepat. Contravention = Cepat.
u/Tilang, Pelanggaranu/Tilang, Pelanggaran Delits = Singkat Delits = Singkat u/Tipiringu/Tipiring Crimes = TP Pidana berat Crimes = TP Pidana berat
(Pembunuhan, Korupsi, (Pembunuhan, Korupsi, Teroris, dll). Teroris, dll).
COUR D’ASSIS PROCEDURECOUR D’ASSIS PROCEDURE
03/05/23 By Flora for FHUI 2011
This courtroom This courtroom drawing shows drawing shows Judge Michael Judge Michael Sonberg presiding Sonberg presiding during procedures during procedures calling for the delay calling for the delay in the arraignment in the arraignment of IMF chief of IMF chief Dominique Strauss-Dominique Strauss-Kahn: Dominique Kahn: Dominique Strauss-Kahn: Strauss-Kahn: medical medical examination delays examination delays court appearance...court appearance...03/05/23