Top Banner
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR: .m ... TAHUN 2007 TENTANG PENGEJ..,OLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu penting dalam penyelenggaraan pemerirrtahar: '::2:; pembangunan daerah, sehingga per lu d ikclola sccar.. .cr: .. l) agar dapat dimanfaatkan secara optimal da.am :-ci:"',.gKd mendukung penyelenggaraan otonomi dacrah: b. bahwa dalam rangka pengamanan barang milik daerah , perlu dilakukan penertiban administrasi pengelolaan secara profesional; c. bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Perneriritah Ncmor 6 Tahun 2006, pengelolaan barang milik dacrah diatur dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b,dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II WayKanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 46 Tambahan Lemharan Negara Nomor 3825); 2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 195'/ tentang Penetapa.i Undang-undang Darurat Nomor ]9 Tahun 1<)55 tcn i aru; Penjualan Rumah Negeri kcpada Pegawai Ncgcri Undang-undang [Lcrnbaran Ncganl Rcpu bli k IIHI"!ll"si-1 Tnhun 1957 Nornor 15K); 't- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tcntarig Pcrat ura 11 Dasar Pokok-pokok Agraria [Lernbaran Negara Indonesia Tahun ]960 Nomor 104, Tarnbahan Lcrnbnr.m Negara Nomor 2(13); 1
42

.m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Nov 11, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR m TAHUN 2007

TENTANG PENGEJOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang a bahwa barang milik daerah merupakan salah satu -_~ ~

penting dalam penyelenggaraan pemerirrtahar 2

pembangunan daerah sehingga perlu d ikclola sccar cr l) agar dapat dimanfaatkan secara optimal daam -cigKd

mendukung penyelenggaraan otonomi dacrah

b bahwa dalam rangka pengamanan barang milik daerah perlu dilakukan penertiban administrasi pengelolaan secara profesional

c bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Perneriritah Ncmor 6 Tahun 2006 pengelolaan barang milik dacrah diatur dalam Peraturan Daerah

d bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf abdan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mengingat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II WayKanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 46 Tambahan Lemharan Negara Nomor 3825)

2 Undang-undang Nomor 72 Tahun 195 tentang Penetapai Undang-undang Darurat Nomor ]9 Tahun 1lt)55 tcn i aru Penjualan Rumah Negeri kcpada Pegawai Ncgcri SCI)]~~li

Undang-undang [Lcrnbaran Ncganl Rcpu bli k IIHIllsi-1 Tnhun 1957 Nornor 15K)

tshy

3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tcntarig Pcrat ura 11

Dasar Pokok-pokok Agraria [Lernbaran Negara h~CPllhlik

Indonesia Tahun ]960 Nomor 104 Tarnbahan Lcrnbnrm Negara Nomor 2(13)

1

4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nornor 3041 i sebagaimana telah dirubah dcngan Undang-undang NlJ11C) 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lcmbaran Ncgar Nomor 3041)

5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3815)

6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tcril a ru Kc-un nun n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2UUJ Nomor 47 Tambahan Lembai an Negara Nomor 428h)

7 Undang-undang Nom or 1 Tahun 2004 Te n ta ne Pcrbcnduharnan Neglr (LclltI)III NcgI 1(lllildik Indonesia Tahun 200 Nornor S Tarnbahau Lc II ilraquo I 1lt1 I I

Negara Nomor 4355)

8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lernb aran Negara Nomor 4437) sebagaimana te1ah dirubah elf ngan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

1lt 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor L1438)

10 Peraturan Pcmcrintah Nornor 46 Tahun 1CJ71 Il11[l1g

Penjualan Kendaraan Pcrorangan Dirias Milik ~lgll1

(Lembaran Ncgara Rcpublik lndoricsia Tahun 197 lltn 59 Tambahan Lembaran Ncgara Nornor 19(7)

11 Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tah un 19lJ4 tcmang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Ncgara Nomo 3573)

12 Peraturan Pemerintah Nornor 2 iahun 20U1 tcntang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Kekayuan Negara dari Pernerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah

13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)

15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4578)

16 Peraturan Pcrnerintah Nornor 6 Tah un (2UOh (CJ1lcil1g

Pengelolaan Barang Milik Negare Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2D06 Nomor 20 Tambahan Lembaran Ncgara Nornor 460C))

17 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri

18 Keputusan Prcsidcn Nomor 81 Ta h uri 1992 LcnLclf1g

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nornor 134 Tahun 1974 tentang Perubr han Penetapan Status Rumah Negeri

19 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang i Jasa Pemerintah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Turitutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah

21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 7001 tentarg Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutarig pada Daerah yang Baru Dibentuk

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang milik daerah

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang milik daerah

24 Kcputusan MCI1(Cli 1)11lt1111 ~Jcgni NOIII()r I~~ 1111111 WO tcntang Pcclomuu I)Cllibillll I~lrlllg mili k (lwri11

3

25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah Yang Dipisahkan

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

27 Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

28 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerab Kabupatcn sebagai Daerah Otonom

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG T[MUI~

dan BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Daerah Kabupatcn Lampung Timur 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Tlmur 3 Bupati adalah Bupati Lampung Timur 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

5 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

6 Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur

7 Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pcngawasan Daerah Kabupaten Lampung Timur

8 Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlcngkapan pacia Sckrctarial Daerah Kabupaten Lampung Timur

9 Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekrctariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

lO Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli a tau d ipcrolch atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

4

11 Pengelolaan Barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencariaan penentuan kebutuhan penganggaran standarisasi sarana dan prasarana dan standarisasi harga pcngadaan pcnyirnpunan penyaluran inventarisasi pengendalian pemeliharaan pengamanan pemanfaatan perubahan status hukum serta penatausahaannya

12 Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab rnelakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah

13 Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan perigelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah

14 Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunasn barang milik daerah

15 Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

16 Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu] tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati mclalui atasan langsungnya

17 Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalam proses pernakaiannya yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

18 Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pernerintah Kabupaten Lampung Timur

19 Unit kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang yarg melaksanakan satu atau beberapa program di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

20 Perencanaan adalah Kegiatan atau Tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam

( rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah yang akan datang

21 Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang milik daerah yang dituangkan dalam anggaran

22 Penganggaran adalah kegiatanatau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang milik daerah dengan mempcrhatikar alokasi anggaran yang tersedia

23 Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pernenuhan Kebutuhan Barang milik daerah dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah

24 Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkanjpengiriman barang dari gudang atau ternpat lain yang ditunjuk ke unit kerja j satuan kerja pemakai

25 Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan Slap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

5

26 Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengeridalian dalarn pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik administratif pengasuransian dan tindakan upaya hukum

27 Penggunaan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi irstansi yang bcrsnngkut an

28 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik ducrah yang tida k dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya clalam bentuk sewa pinjam pakai kerjasarna pemanfaatan clan bangun serah guna j bangun guna serah

29 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

30 Pinjarn pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang

31 Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik rlacrah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka - peningkatan penerima daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

32 Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

33 Bangun serah guna adalah pernanfaatan barang milik dacrah bcrupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikun bangunan clan f atuu sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayakan gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

34 Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk rnelepaskan pemilikan atau penguasaan Barang milik daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang milik daerah

35 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik NegarajDaerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual dipertukarkan dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah

36 Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang

37 Tukar menukar barang milik daerah tukar guling adalah perigalihan kepemilikan barang rnilik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Oaearah dengan Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain derigan mcnerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-Jcurangnya dengan nilai seimbang

38 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian

6

39 Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekavaan yang tielak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk d ipcrb itungknn sebagai modal saham daerah kepaela Badan Usaha Milik Negara daerah atau badan hukum lainnya

40 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik elaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

41 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik elaerah

42 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data fakta yang 0 byektif elan relevan den gan menggunakan metoele teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah

43 Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh rnasingshymasing pengguna

44 Daftar barang kuasa pengguna yang sclanjutnya disingkat DI3KP adalah daftar yang memunt datu bnrarig Yill1g d im ilik i okh 111ilSIll~

masing kuasa pengguna 45 Standarisasi sarana dan prasarana kcrju Pcrncrintuhan Ducra h

adalah pembakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi

46 Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas elalam 1 (satu) periode tertentu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik elaerah adalah untuk a Mengamankan barang milik elaerah b Menyeragamkan langkah-langkah elan tindakan elalam pengelolaan

barang milik daerah J c Memberikan jaminarr kepastian dalam pengelolaan barang rnilik

daerah

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik elaerah adalah urituk a Menunjang kelancaran pelaksanaan pcnyelcnggaraan Pcmcrintahnn

dan Pembangunan Daerah b Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang c Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib efektif dan

efisien

BAB III KEDUDUKAN WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara

7

Pasal 5

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah (2) Pencatatan barang milik daerah dilakukan sesuai Staridar Akurirau si

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang a Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah b Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan

tanah dan bangunan c Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah d Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 13arang

Milik Daerah sesuai batas kewenangannya f Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah

danj atau bangunan (3) Bupati dalam rangka pe1aksanaan pengelolaan barang milik daerah

sesuai dengan fungsinya dibantu oleh a Sekretaris Daerah selaku Pengelola b Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola c Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna d Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sclaku Kuasa Pcngguna e Penyimpan Barang milik daerah f Pengurus Barang milik daerah

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Dacrah (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwcnang

dan bertanggung jawab a Menetapkan pejabat yang mengurus clan nenyirnpan Barang Milik

Daerah b Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah c Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaanjperawatan barang milik Oaerah d Mengatur pe1aksanaan pemanfaatan penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati

e Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah

f Me1akukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan harang milik Daerah

(6) Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMO) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD

(7) Kepala Satuan Kerja Perangkal Oaerah selaku pcngguni burang rniiik Daerah berwenang dan bcrtanggung jawnb uta s pcnglol(~lI1 haruu milik Daerah di lingkungan SKIJD rnasing-masiug

8

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Unit Pclaksana Tcknis Daerah masing-masing dan melaporkan kcpadn Kcpa la Stlun hcrjl Perangkat Daerah yang bersangkutan

(9) Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang cliscrahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalarn proses pernakaian pada masing-masing penggunajkuasa pengguna

(10) Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan Barang milik daerah yang berada pada penggunajkuasa pengguna yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABIV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasa18

(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Pengguna terkait menyusun a Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pernerintahan Daerah b Standarisasi harga

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Pengguna menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) clan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standorisasi sarana dan prasarana kcrja Pcmerintah Dacrah can dan s ta ndarisusi harga

(3) Setelah APBD ditetapkan Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

9

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 2: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nornor 3041 i sebagaimana telah dirubah dcngan Undang-undang NlJ11C) 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lcmbaran Ncgar Nomor 3041)

5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3815)

6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tcril a ru Kc-un nun n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2UUJ Nomor 47 Tambahan Lembai an Negara Nomor 428h)

7 Undang-undang Nom or 1 Tahun 2004 Te n ta ne Pcrbcnduharnan Neglr (LclltI)III NcgI 1(lllildik Indonesia Tahun 200 Nornor S Tarnbahau Lc II ilraquo I 1lt1 I I

Negara Nomor 4355)

8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lernb aran Negara Nomor 4437) sebagaimana te1ah dirubah elf ngan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

1lt 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor L1438)

10 Peraturan Pcmcrintah Nornor 46 Tahun 1CJ71 Il11[l1g

Penjualan Kendaraan Pcrorangan Dirias Milik ~lgll1

(Lembaran Ncgara Rcpublik lndoricsia Tahun 197 lltn 59 Tambahan Lembaran Ncgara Nornor 19(7)

11 Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tah un 19lJ4 tcmang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Ncgara Nomo 3573)

12 Peraturan Pemerintah Nornor 2 iahun 20U1 tcntang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Kekayuan Negara dari Pernerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah

13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)

15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4578)

16 Peraturan Pcrnerintah Nornor 6 Tah un (2UOh (CJ1lcil1g

Pengelolaan Barang Milik Negare Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2D06 Nomor 20 Tambahan Lembaran Ncgara Nornor 460C))

17 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri

18 Keputusan Prcsidcn Nomor 81 Ta h uri 1992 LcnLclf1g

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nornor 134 Tahun 1974 tentang Perubr han Penetapan Status Rumah Negeri

19 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang i Jasa Pemerintah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Turitutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah

21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 7001 tentarg Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutarig pada Daerah yang Baru Dibentuk

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang milik daerah

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang milik daerah

24 Kcputusan MCI1(Cli 1)11lt1111 ~Jcgni NOIII()r I~~ 1111111 WO tcntang Pcclomuu I)Cllibillll I~lrlllg mili k (lwri11

3

25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah Yang Dipisahkan

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

27 Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

28 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerab Kabupatcn sebagai Daerah Otonom

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG T[MUI~

dan BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Daerah Kabupatcn Lampung Timur 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Tlmur 3 Bupati adalah Bupati Lampung Timur 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

5 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

6 Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur

7 Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pcngawasan Daerah Kabupaten Lampung Timur

8 Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlcngkapan pacia Sckrctarial Daerah Kabupaten Lampung Timur

9 Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekrctariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

lO Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli a tau d ipcrolch atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

4

11 Pengelolaan Barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencariaan penentuan kebutuhan penganggaran standarisasi sarana dan prasarana dan standarisasi harga pcngadaan pcnyirnpunan penyaluran inventarisasi pengendalian pemeliharaan pengamanan pemanfaatan perubahan status hukum serta penatausahaannya

12 Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab rnelakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah

13 Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan perigelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah

14 Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunasn barang milik daerah

15 Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

16 Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu] tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati mclalui atasan langsungnya

17 Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalam proses pernakaiannya yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

18 Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pernerintah Kabupaten Lampung Timur

19 Unit kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang yarg melaksanakan satu atau beberapa program di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

20 Perencanaan adalah Kegiatan atau Tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam

( rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah yang akan datang

21 Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang milik daerah yang dituangkan dalam anggaran

22 Penganggaran adalah kegiatanatau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang milik daerah dengan mempcrhatikar alokasi anggaran yang tersedia

23 Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pernenuhan Kebutuhan Barang milik daerah dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah

24 Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkanjpengiriman barang dari gudang atau ternpat lain yang ditunjuk ke unit kerja j satuan kerja pemakai

25 Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan Slap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

5

26 Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengeridalian dalarn pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik administratif pengasuransian dan tindakan upaya hukum

27 Penggunaan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi irstansi yang bcrsnngkut an

28 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik ducrah yang tida k dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya clalam bentuk sewa pinjam pakai kerjasarna pemanfaatan clan bangun serah guna j bangun guna serah

29 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

30 Pinjarn pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang

31 Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik rlacrah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka - peningkatan penerima daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

32 Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

33 Bangun serah guna adalah pernanfaatan barang milik dacrah bcrupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikun bangunan clan f atuu sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayakan gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

34 Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk rnelepaskan pemilikan atau penguasaan Barang milik daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang milik daerah

35 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik NegarajDaerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual dipertukarkan dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah

36 Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang

37 Tukar menukar barang milik daerah tukar guling adalah perigalihan kepemilikan barang rnilik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Oaearah dengan Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain derigan mcnerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-Jcurangnya dengan nilai seimbang

38 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian

6

39 Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekavaan yang tielak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk d ipcrb itungknn sebagai modal saham daerah kepaela Badan Usaha Milik Negara daerah atau badan hukum lainnya

40 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik elaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

41 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik elaerah

42 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data fakta yang 0 byektif elan relevan den gan menggunakan metoele teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah

43 Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh rnasingshymasing pengguna

44 Daftar barang kuasa pengguna yang sclanjutnya disingkat DI3KP adalah daftar yang memunt datu bnrarig Yill1g d im ilik i okh 111ilSIll~

masing kuasa pengguna 45 Standarisasi sarana dan prasarana kcrju Pcrncrintuhan Ducra h

adalah pembakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi

46 Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas elalam 1 (satu) periode tertentu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik elaerah adalah untuk a Mengamankan barang milik elaerah b Menyeragamkan langkah-langkah elan tindakan elalam pengelolaan

barang milik daerah J c Memberikan jaminarr kepastian dalam pengelolaan barang rnilik

daerah

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik elaerah adalah urituk a Menunjang kelancaran pelaksanaan pcnyelcnggaraan Pcmcrintahnn

dan Pembangunan Daerah b Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang c Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib efektif dan

efisien

BAB III KEDUDUKAN WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara

7

Pasal 5

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah (2) Pencatatan barang milik daerah dilakukan sesuai Staridar Akurirau si

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang a Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah b Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan

tanah dan bangunan c Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah d Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 13arang

Milik Daerah sesuai batas kewenangannya f Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah

danj atau bangunan (3) Bupati dalam rangka pe1aksanaan pengelolaan barang milik daerah

sesuai dengan fungsinya dibantu oleh a Sekretaris Daerah selaku Pengelola b Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola c Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna d Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sclaku Kuasa Pcngguna e Penyimpan Barang milik daerah f Pengurus Barang milik daerah

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Dacrah (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwcnang

dan bertanggung jawab a Menetapkan pejabat yang mengurus clan nenyirnpan Barang Milik

Daerah b Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah c Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaanjperawatan barang milik Oaerah d Mengatur pe1aksanaan pemanfaatan penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati

e Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah

f Me1akukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan harang milik Daerah

(6) Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMO) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD

(7) Kepala Satuan Kerja Perangkal Oaerah selaku pcngguni burang rniiik Daerah berwenang dan bcrtanggung jawnb uta s pcnglol(~lI1 haruu milik Daerah di lingkungan SKIJD rnasing-masiug

8

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Unit Pclaksana Tcknis Daerah masing-masing dan melaporkan kcpadn Kcpa la Stlun hcrjl Perangkat Daerah yang bersangkutan

(9) Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang cliscrahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalarn proses pernakaian pada masing-masing penggunajkuasa pengguna

(10) Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan Barang milik daerah yang berada pada penggunajkuasa pengguna yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABIV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasa18

(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Pengguna terkait menyusun a Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pernerintahan Daerah b Standarisasi harga

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Pengguna menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) clan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standorisasi sarana dan prasarana kcrja Pcmerintah Dacrah can dan s ta ndarisusi harga

(3) Setelah APBD ditetapkan Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

9

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 3: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)

15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4578)

16 Peraturan Pcrnerintah Nornor 6 Tah un (2UOh (CJ1lcil1g

Pengelolaan Barang Milik Negare Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2D06 Nomor 20 Tambahan Lembaran Ncgara Nornor 460C))

17 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri

18 Keputusan Prcsidcn Nomor 81 Ta h uri 1992 LcnLclf1g

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nornor 134 Tahun 1974 tentang Perubr han Penetapan Status Rumah Negeri

19 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang i Jasa Pemerintah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Turitutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah

21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 7001 tentarg Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutarig pada Daerah yang Baru Dibentuk

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang milik daerah

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang milik daerah

24 Kcputusan MCI1(Cli 1)11lt1111 ~Jcgni NOIII()r I~~ 1111111 WO tcntang Pcclomuu I)Cllibillll I~lrlllg mili k (lwri11

3

25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah Yang Dipisahkan

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

27 Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

28 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerab Kabupatcn sebagai Daerah Otonom

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG T[MUI~

dan BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Daerah Kabupatcn Lampung Timur 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Tlmur 3 Bupati adalah Bupati Lampung Timur 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

5 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

6 Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur

7 Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pcngawasan Daerah Kabupaten Lampung Timur

8 Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlcngkapan pacia Sckrctarial Daerah Kabupaten Lampung Timur

9 Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekrctariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

lO Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli a tau d ipcrolch atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

4

11 Pengelolaan Barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencariaan penentuan kebutuhan penganggaran standarisasi sarana dan prasarana dan standarisasi harga pcngadaan pcnyirnpunan penyaluran inventarisasi pengendalian pemeliharaan pengamanan pemanfaatan perubahan status hukum serta penatausahaannya

12 Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab rnelakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah

13 Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan perigelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah

14 Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunasn barang milik daerah

15 Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

16 Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu] tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati mclalui atasan langsungnya

17 Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalam proses pernakaiannya yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

18 Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pernerintah Kabupaten Lampung Timur

19 Unit kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang yarg melaksanakan satu atau beberapa program di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

20 Perencanaan adalah Kegiatan atau Tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam

( rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah yang akan datang

21 Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang milik daerah yang dituangkan dalam anggaran

22 Penganggaran adalah kegiatanatau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang milik daerah dengan mempcrhatikar alokasi anggaran yang tersedia

23 Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pernenuhan Kebutuhan Barang milik daerah dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah

24 Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkanjpengiriman barang dari gudang atau ternpat lain yang ditunjuk ke unit kerja j satuan kerja pemakai

25 Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan Slap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

5

26 Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengeridalian dalarn pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik administratif pengasuransian dan tindakan upaya hukum

27 Penggunaan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi irstansi yang bcrsnngkut an

28 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik ducrah yang tida k dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya clalam bentuk sewa pinjam pakai kerjasarna pemanfaatan clan bangun serah guna j bangun guna serah

29 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

30 Pinjarn pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang

31 Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik rlacrah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka - peningkatan penerima daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

32 Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

33 Bangun serah guna adalah pernanfaatan barang milik dacrah bcrupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikun bangunan clan f atuu sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayakan gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

34 Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk rnelepaskan pemilikan atau penguasaan Barang milik daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang milik daerah

35 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik NegarajDaerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual dipertukarkan dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah

36 Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang

37 Tukar menukar barang milik daerah tukar guling adalah perigalihan kepemilikan barang rnilik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Oaearah dengan Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain derigan mcnerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-Jcurangnya dengan nilai seimbang

38 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian

6

39 Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekavaan yang tielak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk d ipcrb itungknn sebagai modal saham daerah kepaela Badan Usaha Milik Negara daerah atau badan hukum lainnya

40 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik elaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

41 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik elaerah

42 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data fakta yang 0 byektif elan relevan den gan menggunakan metoele teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah

43 Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh rnasingshymasing pengguna

44 Daftar barang kuasa pengguna yang sclanjutnya disingkat DI3KP adalah daftar yang memunt datu bnrarig Yill1g d im ilik i okh 111ilSIll~

masing kuasa pengguna 45 Standarisasi sarana dan prasarana kcrju Pcrncrintuhan Ducra h

adalah pembakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi

46 Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas elalam 1 (satu) periode tertentu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik elaerah adalah untuk a Mengamankan barang milik elaerah b Menyeragamkan langkah-langkah elan tindakan elalam pengelolaan

barang milik daerah J c Memberikan jaminarr kepastian dalam pengelolaan barang rnilik

daerah

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik elaerah adalah urituk a Menunjang kelancaran pelaksanaan pcnyelcnggaraan Pcmcrintahnn

dan Pembangunan Daerah b Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang c Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib efektif dan

efisien

BAB III KEDUDUKAN WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara

7

Pasal 5

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah (2) Pencatatan barang milik daerah dilakukan sesuai Staridar Akurirau si

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang a Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah b Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan

tanah dan bangunan c Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah d Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 13arang

Milik Daerah sesuai batas kewenangannya f Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah

danj atau bangunan (3) Bupati dalam rangka pe1aksanaan pengelolaan barang milik daerah

sesuai dengan fungsinya dibantu oleh a Sekretaris Daerah selaku Pengelola b Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola c Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna d Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sclaku Kuasa Pcngguna e Penyimpan Barang milik daerah f Pengurus Barang milik daerah

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Dacrah (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwcnang

dan bertanggung jawab a Menetapkan pejabat yang mengurus clan nenyirnpan Barang Milik

Daerah b Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah c Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaanjperawatan barang milik Oaerah d Mengatur pe1aksanaan pemanfaatan penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati

e Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah

f Me1akukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan harang milik Daerah

(6) Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMO) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD

(7) Kepala Satuan Kerja Perangkal Oaerah selaku pcngguni burang rniiik Daerah berwenang dan bcrtanggung jawnb uta s pcnglol(~lI1 haruu milik Daerah di lingkungan SKIJD rnasing-masiug

8

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Unit Pclaksana Tcknis Daerah masing-masing dan melaporkan kcpadn Kcpa la Stlun hcrjl Perangkat Daerah yang bersangkutan

(9) Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang cliscrahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalarn proses pernakaian pada masing-masing penggunajkuasa pengguna

(10) Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan Barang milik daerah yang berada pada penggunajkuasa pengguna yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABIV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasa18

(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Pengguna terkait menyusun a Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pernerintahan Daerah b Standarisasi harga

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Pengguna menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) clan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standorisasi sarana dan prasarana kcrja Pcmerintah Dacrah can dan s ta ndarisusi harga

(3) Setelah APBD ditetapkan Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

9

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 4: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah Yang Dipisahkan

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

27 Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

28 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerab Kabupatcn sebagai Daerah Otonom

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG T[MUI~

dan BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Daerah Kabupatcn Lampung Timur 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Tlmur 3 Bupati adalah Bupati Lampung Timur 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

5 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

6 Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur

7 Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pcngawasan Daerah Kabupaten Lampung Timur

8 Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlcngkapan pacia Sckrctarial Daerah Kabupaten Lampung Timur

9 Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekrctariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

lO Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli a tau d ipcrolch atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

4

11 Pengelolaan Barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencariaan penentuan kebutuhan penganggaran standarisasi sarana dan prasarana dan standarisasi harga pcngadaan pcnyirnpunan penyaluran inventarisasi pengendalian pemeliharaan pengamanan pemanfaatan perubahan status hukum serta penatausahaannya

12 Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab rnelakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah

13 Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan perigelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah

14 Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunasn barang milik daerah

15 Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

16 Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu] tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati mclalui atasan langsungnya

17 Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalam proses pernakaiannya yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

18 Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pernerintah Kabupaten Lampung Timur

19 Unit kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang yarg melaksanakan satu atau beberapa program di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

20 Perencanaan adalah Kegiatan atau Tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam

( rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah yang akan datang

21 Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang milik daerah yang dituangkan dalam anggaran

22 Penganggaran adalah kegiatanatau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang milik daerah dengan mempcrhatikar alokasi anggaran yang tersedia

23 Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pernenuhan Kebutuhan Barang milik daerah dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah

24 Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkanjpengiriman barang dari gudang atau ternpat lain yang ditunjuk ke unit kerja j satuan kerja pemakai

25 Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan Slap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

5

26 Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengeridalian dalarn pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik administratif pengasuransian dan tindakan upaya hukum

27 Penggunaan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi irstansi yang bcrsnngkut an

28 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik ducrah yang tida k dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya clalam bentuk sewa pinjam pakai kerjasarna pemanfaatan clan bangun serah guna j bangun guna serah

29 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

30 Pinjarn pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang

31 Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik rlacrah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka - peningkatan penerima daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

32 Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

33 Bangun serah guna adalah pernanfaatan barang milik dacrah bcrupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikun bangunan clan f atuu sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayakan gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

34 Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk rnelepaskan pemilikan atau penguasaan Barang milik daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang milik daerah

35 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik NegarajDaerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual dipertukarkan dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah

36 Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang

37 Tukar menukar barang milik daerah tukar guling adalah perigalihan kepemilikan barang rnilik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Oaearah dengan Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain derigan mcnerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-Jcurangnya dengan nilai seimbang

38 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian

6

39 Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekavaan yang tielak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk d ipcrb itungknn sebagai modal saham daerah kepaela Badan Usaha Milik Negara daerah atau badan hukum lainnya

40 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik elaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

41 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik elaerah

42 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data fakta yang 0 byektif elan relevan den gan menggunakan metoele teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah

43 Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh rnasingshymasing pengguna

44 Daftar barang kuasa pengguna yang sclanjutnya disingkat DI3KP adalah daftar yang memunt datu bnrarig Yill1g d im ilik i okh 111ilSIll~

masing kuasa pengguna 45 Standarisasi sarana dan prasarana kcrju Pcrncrintuhan Ducra h

adalah pembakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi

46 Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas elalam 1 (satu) periode tertentu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik elaerah adalah untuk a Mengamankan barang milik elaerah b Menyeragamkan langkah-langkah elan tindakan elalam pengelolaan

barang milik daerah J c Memberikan jaminarr kepastian dalam pengelolaan barang rnilik

daerah

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik elaerah adalah urituk a Menunjang kelancaran pelaksanaan pcnyelcnggaraan Pcmcrintahnn

dan Pembangunan Daerah b Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang c Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib efektif dan

efisien

BAB III KEDUDUKAN WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara

7

Pasal 5

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah (2) Pencatatan barang milik daerah dilakukan sesuai Staridar Akurirau si

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang a Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah b Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan

tanah dan bangunan c Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah d Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 13arang

Milik Daerah sesuai batas kewenangannya f Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah

danj atau bangunan (3) Bupati dalam rangka pe1aksanaan pengelolaan barang milik daerah

sesuai dengan fungsinya dibantu oleh a Sekretaris Daerah selaku Pengelola b Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola c Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna d Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sclaku Kuasa Pcngguna e Penyimpan Barang milik daerah f Pengurus Barang milik daerah

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Dacrah (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwcnang

dan bertanggung jawab a Menetapkan pejabat yang mengurus clan nenyirnpan Barang Milik

Daerah b Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah c Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaanjperawatan barang milik Oaerah d Mengatur pe1aksanaan pemanfaatan penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati

e Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah

f Me1akukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan harang milik Daerah

(6) Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMO) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD

(7) Kepala Satuan Kerja Perangkal Oaerah selaku pcngguni burang rniiik Daerah berwenang dan bcrtanggung jawnb uta s pcnglol(~lI1 haruu milik Daerah di lingkungan SKIJD rnasing-masiug

8

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Unit Pclaksana Tcknis Daerah masing-masing dan melaporkan kcpadn Kcpa la Stlun hcrjl Perangkat Daerah yang bersangkutan

(9) Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang cliscrahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalarn proses pernakaian pada masing-masing penggunajkuasa pengguna

(10) Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan Barang milik daerah yang berada pada penggunajkuasa pengguna yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABIV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasa18

(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Pengguna terkait menyusun a Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pernerintahan Daerah b Standarisasi harga

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Pengguna menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) clan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standorisasi sarana dan prasarana kcrja Pcmerintah Dacrah can dan s ta ndarisusi harga

(3) Setelah APBD ditetapkan Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

9

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 5: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

11 Pengelolaan Barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencariaan penentuan kebutuhan penganggaran standarisasi sarana dan prasarana dan standarisasi harga pcngadaan pcnyirnpunan penyaluran inventarisasi pengendalian pemeliharaan pengamanan pemanfaatan perubahan status hukum serta penatausahaannya

12 Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab rnelakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah

13 Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan perigelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah

14 Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunasn barang milik daerah

15 Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

16 Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu] tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati mclalui atasan langsungnya

17 Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalam proses pernakaiannya yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

18 Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pernerintah Kabupaten Lampung Timur

19 Unit kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang yarg melaksanakan satu atau beberapa program di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

20 Perencanaan adalah Kegiatan atau Tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam

( rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah yang akan datang

21 Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang milik daerah yang dituangkan dalam anggaran

22 Penganggaran adalah kegiatanatau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang milik daerah dengan mempcrhatikar alokasi anggaran yang tersedia

23 Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pernenuhan Kebutuhan Barang milik daerah dan atau Pemeliharaan Barang milik daerah

24 Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkanjpengiriman barang dari gudang atau ternpat lain yang ditunjuk ke unit kerja j satuan kerja pemakai

25 Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan Slap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

5

26 Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengeridalian dalarn pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik administratif pengasuransian dan tindakan upaya hukum

27 Penggunaan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi irstansi yang bcrsnngkut an

28 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik ducrah yang tida k dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya clalam bentuk sewa pinjam pakai kerjasarna pemanfaatan clan bangun serah guna j bangun guna serah

29 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

30 Pinjarn pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang

31 Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik rlacrah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka - peningkatan penerima daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

32 Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

33 Bangun serah guna adalah pernanfaatan barang milik dacrah bcrupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikun bangunan clan f atuu sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayakan gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

34 Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk rnelepaskan pemilikan atau penguasaan Barang milik daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang milik daerah

35 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik NegarajDaerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual dipertukarkan dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah

36 Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang

37 Tukar menukar barang milik daerah tukar guling adalah perigalihan kepemilikan barang rnilik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Oaearah dengan Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain derigan mcnerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-Jcurangnya dengan nilai seimbang

38 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian

6

39 Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekavaan yang tielak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk d ipcrb itungknn sebagai modal saham daerah kepaela Badan Usaha Milik Negara daerah atau badan hukum lainnya

40 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik elaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

41 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik elaerah

42 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data fakta yang 0 byektif elan relevan den gan menggunakan metoele teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah

43 Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh rnasingshymasing pengguna

44 Daftar barang kuasa pengguna yang sclanjutnya disingkat DI3KP adalah daftar yang memunt datu bnrarig Yill1g d im ilik i okh 111ilSIll~

masing kuasa pengguna 45 Standarisasi sarana dan prasarana kcrju Pcrncrintuhan Ducra h

adalah pembakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi

46 Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas elalam 1 (satu) periode tertentu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik elaerah adalah untuk a Mengamankan barang milik elaerah b Menyeragamkan langkah-langkah elan tindakan elalam pengelolaan

barang milik daerah J c Memberikan jaminarr kepastian dalam pengelolaan barang rnilik

daerah

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik elaerah adalah urituk a Menunjang kelancaran pelaksanaan pcnyelcnggaraan Pcmcrintahnn

dan Pembangunan Daerah b Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang c Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib efektif dan

efisien

BAB III KEDUDUKAN WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara

7

Pasal 5

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah (2) Pencatatan barang milik daerah dilakukan sesuai Staridar Akurirau si

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang a Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah b Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan

tanah dan bangunan c Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah d Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 13arang

Milik Daerah sesuai batas kewenangannya f Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah

danj atau bangunan (3) Bupati dalam rangka pe1aksanaan pengelolaan barang milik daerah

sesuai dengan fungsinya dibantu oleh a Sekretaris Daerah selaku Pengelola b Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola c Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna d Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sclaku Kuasa Pcngguna e Penyimpan Barang milik daerah f Pengurus Barang milik daerah

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Dacrah (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwcnang

dan bertanggung jawab a Menetapkan pejabat yang mengurus clan nenyirnpan Barang Milik

Daerah b Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah c Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaanjperawatan barang milik Oaerah d Mengatur pe1aksanaan pemanfaatan penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati

e Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah

f Me1akukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan harang milik Daerah

(6) Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMO) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD

(7) Kepala Satuan Kerja Perangkal Oaerah selaku pcngguni burang rniiik Daerah berwenang dan bcrtanggung jawnb uta s pcnglol(~lI1 haruu milik Daerah di lingkungan SKIJD rnasing-masiug

8

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Unit Pclaksana Tcknis Daerah masing-masing dan melaporkan kcpadn Kcpa la Stlun hcrjl Perangkat Daerah yang bersangkutan

(9) Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang cliscrahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalarn proses pernakaian pada masing-masing penggunajkuasa pengguna

(10) Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan Barang milik daerah yang berada pada penggunajkuasa pengguna yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABIV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasa18

(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Pengguna terkait menyusun a Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pernerintahan Daerah b Standarisasi harga

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Pengguna menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) clan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standorisasi sarana dan prasarana kcrja Pcmerintah Dacrah can dan s ta ndarisusi harga

(3) Setelah APBD ditetapkan Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

9

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 6: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

26 Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengeridalian dalarn pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik administratif pengasuransian dan tindakan upaya hukum

27 Penggunaan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi irstansi yang bcrsnngkut an

28 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik ducrah yang tida k dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya clalam bentuk sewa pinjam pakai kerjasarna pemanfaatan clan bangun serah guna j bangun guna serah

29 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

30 Pinjarn pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang

31 Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik rlacrah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka - peningkatan penerima daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

32 Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan f atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

33 Bangun serah guna adalah pernanfaatan barang milik dacrah bcrupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikun bangunan clan f atuu sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayakan gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

34 Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk rnelepaskan pemilikan atau penguasaan Barang milik daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang milik daerah

35 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik NegarajDaerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual dipertukarkan dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah

36 Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang

37 Tukar menukar barang milik daerah tukar guling adalah perigalihan kepemilikan barang rnilik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Oaearah dengan Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain derigan mcnerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-Jcurangnya dengan nilai seimbang

38 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian

6

39 Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekavaan yang tielak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk d ipcrb itungknn sebagai modal saham daerah kepaela Badan Usaha Milik Negara daerah atau badan hukum lainnya

40 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik elaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

41 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik elaerah

42 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data fakta yang 0 byektif elan relevan den gan menggunakan metoele teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah

43 Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh rnasingshymasing pengguna

44 Daftar barang kuasa pengguna yang sclanjutnya disingkat DI3KP adalah daftar yang memunt datu bnrarig Yill1g d im ilik i okh 111ilSIll~

masing kuasa pengguna 45 Standarisasi sarana dan prasarana kcrju Pcrncrintuhan Ducra h

adalah pembakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi

46 Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas elalam 1 (satu) periode tertentu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik elaerah adalah untuk a Mengamankan barang milik elaerah b Menyeragamkan langkah-langkah elan tindakan elalam pengelolaan

barang milik daerah J c Memberikan jaminarr kepastian dalam pengelolaan barang rnilik

daerah

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik elaerah adalah urituk a Menunjang kelancaran pelaksanaan pcnyelcnggaraan Pcmcrintahnn

dan Pembangunan Daerah b Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang c Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib efektif dan

efisien

BAB III KEDUDUKAN WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara

7

Pasal 5

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah (2) Pencatatan barang milik daerah dilakukan sesuai Staridar Akurirau si

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang a Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah b Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan

tanah dan bangunan c Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah d Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 13arang

Milik Daerah sesuai batas kewenangannya f Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah

danj atau bangunan (3) Bupati dalam rangka pe1aksanaan pengelolaan barang milik daerah

sesuai dengan fungsinya dibantu oleh a Sekretaris Daerah selaku Pengelola b Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola c Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna d Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sclaku Kuasa Pcngguna e Penyimpan Barang milik daerah f Pengurus Barang milik daerah

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Dacrah (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwcnang

dan bertanggung jawab a Menetapkan pejabat yang mengurus clan nenyirnpan Barang Milik

Daerah b Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah c Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaanjperawatan barang milik Oaerah d Mengatur pe1aksanaan pemanfaatan penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati

e Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah

f Me1akukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan harang milik Daerah

(6) Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMO) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD

(7) Kepala Satuan Kerja Perangkal Oaerah selaku pcngguni burang rniiik Daerah berwenang dan bcrtanggung jawnb uta s pcnglol(~lI1 haruu milik Daerah di lingkungan SKIJD rnasing-masiug

8

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Unit Pclaksana Tcknis Daerah masing-masing dan melaporkan kcpadn Kcpa la Stlun hcrjl Perangkat Daerah yang bersangkutan

(9) Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang cliscrahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalarn proses pernakaian pada masing-masing penggunajkuasa pengguna

(10) Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan Barang milik daerah yang berada pada penggunajkuasa pengguna yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABIV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasa18

(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Pengguna terkait menyusun a Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pernerintahan Daerah b Standarisasi harga

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Pengguna menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) clan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standorisasi sarana dan prasarana kcrja Pcmerintah Dacrah can dan s ta ndarisusi harga

(3) Setelah APBD ditetapkan Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

9

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 7: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

39 Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekavaan yang tielak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk d ipcrb itungknn sebagai modal saham daerah kepaela Badan Usaha Milik Negara daerah atau badan hukum lainnya

40 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik elaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

41 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik elaerah

42 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data fakta yang 0 byektif elan relevan den gan menggunakan metoele teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah

43 Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh rnasingshymasing pengguna

44 Daftar barang kuasa pengguna yang sclanjutnya disingkat DI3KP adalah daftar yang memunt datu bnrarig Yill1g d im ilik i okh 111ilSIll~

masing kuasa pengguna 45 Standarisasi sarana dan prasarana kcrju Pcrncrintuhan Ducra h

adalah pembakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi

46 Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas elalam 1 (satu) periode tertentu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik elaerah adalah untuk a Mengamankan barang milik elaerah b Menyeragamkan langkah-langkah elan tindakan elalam pengelolaan

barang milik daerah J c Memberikan jaminarr kepastian dalam pengelolaan barang rnilik

daerah

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik elaerah adalah urituk a Menunjang kelancaran pelaksanaan pcnyelcnggaraan Pcmcrintahnn

dan Pembangunan Daerah b Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang c Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib efektif dan

efisien

BAB III KEDUDUKAN WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara

7

Pasal 5

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah (2) Pencatatan barang milik daerah dilakukan sesuai Staridar Akurirau si

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang a Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah b Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan

tanah dan bangunan c Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah d Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 13arang

Milik Daerah sesuai batas kewenangannya f Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah

danj atau bangunan (3) Bupati dalam rangka pe1aksanaan pengelolaan barang milik daerah

sesuai dengan fungsinya dibantu oleh a Sekretaris Daerah selaku Pengelola b Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola c Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna d Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sclaku Kuasa Pcngguna e Penyimpan Barang milik daerah f Pengurus Barang milik daerah

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Dacrah (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwcnang

dan bertanggung jawab a Menetapkan pejabat yang mengurus clan nenyirnpan Barang Milik

Daerah b Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah c Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaanjperawatan barang milik Oaerah d Mengatur pe1aksanaan pemanfaatan penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati

e Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah

f Me1akukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan harang milik Daerah

(6) Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMO) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD

(7) Kepala Satuan Kerja Perangkal Oaerah selaku pcngguni burang rniiik Daerah berwenang dan bcrtanggung jawnb uta s pcnglol(~lI1 haruu milik Daerah di lingkungan SKIJD rnasing-masiug

8

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Unit Pclaksana Tcknis Daerah masing-masing dan melaporkan kcpadn Kcpa la Stlun hcrjl Perangkat Daerah yang bersangkutan

(9) Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang cliscrahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalarn proses pernakaian pada masing-masing penggunajkuasa pengguna

(10) Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan Barang milik daerah yang berada pada penggunajkuasa pengguna yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABIV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasa18

(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Pengguna terkait menyusun a Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pernerintahan Daerah b Standarisasi harga

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Pengguna menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) clan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standorisasi sarana dan prasarana kcrja Pcmerintah Dacrah can dan s ta ndarisusi harga

(3) Setelah APBD ditetapkan Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

9

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 8: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasal 5

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang milik daerah (2) Pencatatan barang milik daerah dilakukan sesuai Staridar Akurirau si

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang a Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah b Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan

tanah dan bangunan c Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah d Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 13arang

Milik Daerah sesuai batas kewenangannya f Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah

danj atau bangunan (3) Bupati dalam rangka pe1aksanaan pengelolaan barang milik daerah

sesuai dengan fungsinya dibantu oleh a Sekretaris Daerah selaku Pengelola b Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola c Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna d Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sclaku Kuasa Pcngguna e Penyimpan Barang milik daerah f Pengurus Barang milik daerah

(4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Dacrah (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwcnang

dan bertanggung jawab a Menetapkan pejabat yang mengurus clan nenyirnpan Barang Milik

Daerah b Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah c Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaanjperawatan barang milik Oaerah d Mengatur pe1aksanaan pemanfaatan penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati

e Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah

f Me1akukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan harang milik Daerah

(6) Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMO) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD

(7) Kepala Satuan Kerja Perangkal Oaerah selaku pcngguni burang rniiik Daerah berwenang dan bcrtanggung jawnb uta s pcnglol(~lI1 haruu milik Daerah di lingkungan SKIJD rnasing-masiug

8

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Unit Pclaksana Tcknis Daerah masing-masing dan melaporkan kcpadn Kcpa la Stlun hcrjl Perangkat Daerah yang bersangkutan

(9) Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang cliscrahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalarn proses pernakaian pada masing-masing penggunajkuasa pengguna

(10) Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan Barang milik daerah yang berada pada penggunajkuasa pengguna yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABIV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasa18

(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Pengguna terkait menyusun a Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pernerintahan Daerah b Standarisasi harga

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Pengguna menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) clan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standorisasi sarana dan prasarana kcrja Pcmerintah Dacrah can dan s ta ndarisusi harga

(3) Setelah APBD ditetapkan Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

9

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 9: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Unit Pclaksana Tcknis Daerah masing-masing dan melaporkan kcpadn Kcpa la Stlun hcrjl Perangkat Daerah yang bersangkutan

(9) Pengurus Barang milik daerah adalah Pegawai yang cliscrahi tugas untuk mengurus Barang milik daerah dalarn proses pernakaian pada masing-masing penggunajkuasa pengguna

(10) Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan Barang milik daerah yang berada pada penggunajkuasa pengguna yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABIV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasa18

(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Pengguna terkait menyusun a Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pernerintahan Daerah b Standarisasi harga

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Pengguna menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) clan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standorisasi sarana dan prasarana kcrja Pcmerintah Dacrah can dan s ta ndarisusi harga

(3) Setelah APBD ditetapkan Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

9

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 10: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasa1 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pcnggangga ra n sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dcngan Pcraturan Bupati

Bagian Kedua Pcngadaan

Pasal 11

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisienefektif transparan terbuka dan bersaing adi1j tidak diskrirninatif dan akuntabel

Pasa1 12

(1) Pe1aksanaan pengadaan barangjasa Pemcrinrah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barangj Jasa Pcmeri n tah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Pengelola SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan BarangjJasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah di1aksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengadaan barangjjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Kepa1a Daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangshyundangan

Pasa1 14

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangjjasa Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1J dilakukan pcrucrik saa n okh Panitia Pemeriksa BarangjJasa Pemerintah Daerah yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada PengelolajSKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa BarangJasa

Pasal 15

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ]2 vang dihinyli dari APSD dilaporkan oleh Pengguna kepada Bupati mclalui Pcngelola berikut dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasa116

(1)

(2)

Setiap Tahun Anggaran Bupati membuat daftar (DBP) sebagaimana dimaksud da1am pasal 15 Oaftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk 1ampiran perhitungan APBD bersangkutan

hasil pengaclaan

pada ayat (1) tahun yang

10

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 11: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasal 17

Prosedur berikut bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) BarangJasa maupun Dafrar l lixil r)cngCII1I1 (1)111raquo) cw)qlillllll1

dimaksud dalam pasal 15 dan pasal J6 scsuai Icraturuu JcrllllcIW1l2

undangan

Pasal 18

(1) Penerimaan BarangjJasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati

(2) Penerimaan BarangjJasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi milik daerah

(3) Pengelola mencatat memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga scbagairnana dimaksud padn aya t (1) dan ayat (2)

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrirna (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikanjpcnguasaan yang sah

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterirna oleh Penyimpan Barang

(2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- berkewajiben melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adrninistrasi penerimaan barang nilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Penerimaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada avat

(1) selanjutnya disimpan dalam gudang j tempat penyirnpanan lain (5) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik ducrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(1) Hasil pengadaan oarang milik daerah yang tidak bergerak dit erima oleh Kepala SKPD kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya

(2) Penerimaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avu (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang milik daerah (PPBMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

11

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 12: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan shy

Pasal21

(1) Panitia Pemeriksa Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 bertugas memeriksa menguji meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari atau Kontrak Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pcmbayaran

Pasal22

(1) Penyaluran barang milic daerah olch Pcnyimpan ba raru dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari PenggunaKuasa Pengguna

(2) Setiap tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Pcngguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui Pembantu Penge1ola

BAB VI PENGGUNAAN

Pasal23

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut a Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usulu penggunaan b Pengelola Barang meneliti usulan tersebut dan mengajukan usul

penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya

Pasa124

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umurn scsuai t ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal25

(1) Penetapan status penggunaan tanah darr a tau bangunan dilacukan dengan ketentuan bahwa tanah dan Zatau bangunan tcrsebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi pengguna barang darratau kuasa pengguna barang

12

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 13: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

(2) Pengguna barang milik daerah dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah darratau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bu pati rnelalui Pengelola

Pasal26

(1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan zatau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bcrsangkutan kcpada Bupnti dikenakan sanksi berupa pembekuan dana peme1iharaan dan atau bangunan dimaksud

(2) Tanah darratau bangunan yang tiruk d igunakan scsuai tug~ls pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD Iainnya

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Pinjam Pakai

Pasal27

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelengaraan pernerintahan daerah

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan olch pcngclola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pinjam pakai barang milik daerah tidak merubah status kepernilikan barang milik daerah

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdassrkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang yang dipinjarnkan dan jangka

waktu peminjaman c tanggung jawab pemmjam atas biaya operasional dan

peme1iharaan selama jangka waktu perninjaman d persyaratan lain yang dianggap perIu

Bagian Ked ua Penyewaan

Pasa128

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak rna upun tidak bcrgcrak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Dacrah da put d iscwakrn kepada pihak ketiga sepanjanjz rncnguntungkm ducrnn

(2) Pcnycwaan harnng rnilik dicrnh alas scl)~lgill (11111 (1lll(lli

bangunan selain tanah dan Zatau bangunun yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengeloa

13

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 14: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

(3) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(4) Penyewaan Barang milik daerah tidak merubrh status kepernilikan barang milik dacruh

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik dacrah paling lama ) (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewashymenyewa yang sekurang-kurangnya memuat a pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b jenis luas atau jumlah barang besaran sewa dan jangka waktu

penyewaan c tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d persyaratan lain yang dianggap perIu

(7) Retribusi atas pemanfaatanjpenggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah

Bagian Kctiga Kerjasama pemanfaatan

Pasa129

Kerjasama pemanfaatan barang mil-k dacrah dcngun pihak lain dilaksanakan dalam rangka a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah b meningkatkan penerimaan daerah

Pasal30

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk a Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah danjatau

bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Pengelola

b Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah danjatau bangunan - yang masih digunakan oleh Pengguna

c Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setclah mendapat persetujuan Bupati

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilaksariakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Pasal 31

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memcnuhi biaya operasionaljpcmeliharaanj pcrbaikan yang dipcrlukan tcrhacin p barang milik daerah dimaksud

14

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 15: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

~

~~ b Mitra Kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pcscrtaj pcrninat kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung

c Mitra Kerjasama pemanfaatan harus mernbayar koritribusi rctap kc Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan

d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan-

hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang

e besaran pernbayaran kontribusi tctap dan pcrnbagian kcuntuugm hasil Kerjasama pernanfaatan harus mcndapat pcrsctujuan Pengelola

(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan sural perjanjian konsultan pelaksanaZpengawas dibcbankan olch pihak kchga

(3) Biaya pengkajian penclitian pcnaksir t111 pcngumuman tenderlelang di sural kabar dibebankr-n pada APHD

(4) Selama jangka waktu pengoperasian mit ra kcrjasuma pcmanfnatau dilarang menjaminkan atau mcnggadaicau bararu milik clacrah yang menjadi obyek kerjasama pernanfaatan

(5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

(6) Setelah berakhir jangka waktu kerj sarna pernanfaatan Bupati menetapkan status penggunaany pernafaatan atas tanah danj atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasa132

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk

kepentingan pelayanan umurn dan untuk menyelcnggarakan tugas pokok dan fungsi

b Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati

c Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud

(2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah (luna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan Zatau Kuasa Pengguna SCSlIDJ ugus pokok dan fungsinya

15

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 16: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasl133

Penetapan status penggunaan barang milik dacrah scbng-i hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Scruh dan Bangun Serall GUlla di lnksn nu kn n oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Pasa134

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangshykurangnya 5 (lima) peserta peminat

(3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Scrah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus mernenulu kewajiban sebagai berikut a Membayar kontribusi ke Kas Dacruh scl inp 1ltIlUIl yll1g

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwcnang

b Tidak menjaminkan mcnggadaikan atau mcrnindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah Guna

c Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Scrah GUlla

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gura harus dapat digunakan langsung untuk pcnyclenggaraan tugas pokok dan fungs pcmerintahan daerah

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mernuat a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian b Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna c Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna d Hak dan kewajiban para pihak yang terikat daam perjanjian e Persyaratan lain yang dianggap perlu

V (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah

(7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana pengawas dibebankan oleh Pihak Pemenang

(8) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tenderjlelang di surat kabar dibebankan pada APBD

Pasa135

(1) Mitra Bangun Guna Serah barang rnilik daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada ak hir jangka wakru pengoperasian setelah dilakukan audit olch aparat pcngawasan fungsional pemerintah

(2) Bangun Serah Guna barang milik claerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun

Serah Guna kepada Bupati segera setcla h sclcsainya pembangunan

16

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 17: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

b Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalarn surat perjanjian

c Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasa] 36

(1) Pengelola Pengguna danjatau Kuasa Pengguna wajib mclakukan pengamanan barang milik dacrah yang bcrucla dll III

penguasaannya (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pernbukuan

inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumcn kcpcmilikan (sertifikat tanah BPKB dan dokumen lainnya) serta pemasingan label kode lokasi dan kode barang

b pengamanan fisik meliputi kegiatan pemagaran pemasangan papan tanda kepernilikan penjagaan penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan

c pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukt i stat us kepemilikan atas barang milik daerah

Pasal37

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilcngkapi dc-ngan bukti kepemilikan atas nama Pernerintah Daerah

(3) Barang milik daerah selain tanah danj atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah dacrah

Pasal38

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Penge1ola

P8sal39

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncangshyundangan

17

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 18: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasal40

Pihak manapun dilarang rnelakukan penyitaan terhadap a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pcrncriruah

maupun Pihak Ketiga b Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal41

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai maka pihak lain yang merasa mem punyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut -

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal42

(1) Pembantu Pengelola Pengguna danatauKuasa Perigguna bcrtanggung jawab alas pcrncliharuun hlrlI1g rnilik dICJ(Ih ylI1g (1(11

di bawah penguasaannya (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal43

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala

(2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasa144

(1) Pengelola dan Pengguna dan Zatau Kuasa Pcngguna bcrtanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang bcrada eli bawah penguasaannya

(2) Pembantu Pengelola wajib rnclakukan koordinusi ltlIas pcmcliharu1I1 barang milik daerah yang dilakukan setiap SKPD

18

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 19: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasa145

(1) Pclaksanaan pcmcJiharaan baran milik dncrih sebaglillllIl1

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan olch Kcpala SKPD (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang milik daerah (DKPBMD)

Pasa146

(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkanjmenyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala

(2) Pengelola atau Pejabat yangmiddot ditunjuk meneliti Iaporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran scbagai Iampiran pcrhit urgan (llll~glrlIl

tahun yang bersangkutan

Pasa147

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapa bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang mIik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB1X PENHAIAN

Pasa149

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah pernanfaatan dan pcminda htnuga nan baral1g milik daerah

Pasal50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyu sunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuritansi Pemerintahan (SAP)

19

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 20: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasa151

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian asset

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABX PENGHAPUSAN

Pasa152

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi a Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Kuasa Pengguna

b Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Kuasa Pengguna

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain

Pasa153

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola alas nama Bupat i

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati

Pasa154

(1) Penghapusan barang rnilik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan tidak dapat diraanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundangshyundangan

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati

20

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 21: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

BAB Xl PEMJNDAHTANGANAN

Pasal55

(1) Barang milik daerah yangsudah rusak dun tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umumj pelelangan terbatas darratau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain

(4) Hasil Pelelangan umumPelelangan terbatas selagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah

(5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui a penjualan b tukar menukar c hibah d penyertaan modal pemerintah dacrah

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketcntuan sebagai bcrikut a Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditctipkan clcngan

Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 500000000000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu

1 sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayab penataar kota

2 harus dihapuskan karcna anggaran uru uk h1I2l mm pengganti sudah disediakan dalarn dokumcn pcnganggarc1l1

3 diperuntukkan bagi pcgawai negeri 4 diperuntukkan bagi kepentingan umum 5 dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yar g

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertaharikan tidak layak secara ekonomis

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati d Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 500000G00000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan Pengelola setelah mcndapat persetujuan Bupati

(7) Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

21

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 22: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Bagian Pertama Penjualan Pasal56

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pcrtimba ngan a untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih ideal b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual c sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu

(3) Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) meliputi penjualan kendaraan dinas perorangan Pejabat Negara penjualan rumah golongan III dan barang milik daerah lainnya yang ditcrapkan lebih lanjut oleh Pengelola

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat (3) dilaksanakan scsuai dcngan kctcn (Will peru IH11I1g

undangan

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal57

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal -56 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan sctelah rnasa jabatannya berakhir

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal58

(1) PenghapusanjPenjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasioiai khususjlapangan

(2) Kendaraan operasional Dinas sebagaimana dimaksud pada ava t (1) yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasa159

(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksucl pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar invcntaris barang milik daerah

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum darr atau pelelangan terbatas yang ditctapkan dcngan Kcput usau Bupati

22

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 23: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasa160

(1) Kendaraan operasional dinas khususjlapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) yang tclih bcrt rruu r IclJih dui I () (sepuluh) tahun lebih

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus r lapangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 58 aynL [l ] d ilak uia n mclalui pelelangan umum darrutau pelclangan tcrbatas yang ditct apkan dengan Keputusan Bupati

(3) Penjualan dan atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus Iapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah ada kendaraan penggantinya dany atau tidak mcngganggu kelancaran pelaksanaan tugas

Paragara 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

Fasal61

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas rnilik daerah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) dan rumah dinas claerah golongan III (perumahan pegawai)

Pasa162

Penjualan rumah milik Daerah mcmpcrhatikan pcnggolongall rurna l dinas sesuai ketentuan pcrundang-undanguu dan PClitltscllll(lllh

ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 63

(1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah a Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golorigannya

menjadi Rumah Daerah Golongan III b Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)

tahun atau lebih (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mernpunyai

masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pcrnah mernbeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pctucrn ta h Daerah atau Pemerintah Pusat

(3) Pegawai yang dapat mcrnhcli rurnah aclnlah j)cllgllllni IWllltgII11~

Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikcluarkan olch Bupat i (4) Rumah dinas dacrah dirnaksud tidak sedang dalurn scngkcta (5) Rumah Daerah yang dibangun rli utas (1I1lt1l yang I idik di kunsii olel

Pemerintah Daerah maka untuk perolchan Hak Alas Taria h icrscbut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketcntuan pcruturan perundang-undangan

23

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 24: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

PasaI61

(1) Perjualan Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan olch Bupali bcrdasarkan huga tnksiru dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

Pasa165

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sctelah harga penjualan atas tanah darratau bangunannya dilunasi

(2) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasa163 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pelepasan Hak Alas Tanah dan alau l3angunan dcngan (an( i l~ugi

Pasal6C)

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dany atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Asset

_ (3) Proses Pelepasan Hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelelangany tender

Pasa167

(1) Ketentuan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri

(2) Ketentuan pelepasan hak alas tanah kavling untuk pcgawai ncgcn ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan atau Bangunan

Pasa168

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan Zatau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

24

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 25: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dany atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut

a Pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola b Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjulan yang diajukan

Pengguna sesuai dengan kewenangannya c Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atai tidak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya

d Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Pcrwikila n r~lkytl

Daerah (4) Hasil penjualan barang milik daerah selain ianah dan atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disctor kc KIS

Daerah

Bagian Kedua Tukar Menukar

Pasal69

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksariakan dergan pertimbangan

a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelcnggaraan pemerintah

b untuk mengoptimalkan barang milik daerah c tidak terscdia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan _dcngun pihak

a Pemerintah Pusat dengan Pemcrintah Dacrah b Antar Pemerintah Dacrah

c Badan Usaha Milik Negaray Daerah atau Badan Hukum rnilik Pemerintah Iainnya

d Swasta

Pusal70

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa a tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala

SKPD kepada Bupati melalui Pengelola b Tanah dan Zatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c Barang milik dzerah selain tanah dan atau bangunan (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya

25

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 26: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasal71

Tukar menukar barang milik dncrah s(~bnglirnlIlltl d imn ksi rcl dnlllll 1gt1--1 70 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kctcutuan sclHliHi berikut a Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danjatau bangunan

kepada Bupati disertai alasanj pertimbangan dan kelengkapan data b Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek teknis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah danjatau bangunan yang akan dipertukarkan

d Tukar menukar tanah danj atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati

f Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Pasal 72

(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut a Pengguna mengajukan usul tukar mcnukar kcpada PCllgclcJIl

disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasi pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b Pengelola meneliti dan mengkaji alasanjpertimbangan perlunya tukar menukar tanah danjatau bangunan dari aspek middotnis ekonomis dan yuridis

c Apabila memenuhi syarat scsuai pcruturan yang lx-r luku F-l(middotl()

dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola

e Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarr Berita Serah Terima Barang

(2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal73

(1) Tukar menukar antara Pernerintah PUSHt dcngan Pcrncrintah Ducrn h dan antar Pemerintah Daerah apabila tcrdapat scli sih nilai lcbih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah

26

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 27: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Bagian Ketiga Hibah

Pasal 74

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan kernanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mernenuhi syarat sebagai berikut a bukan merupakan barang rahasia negaraj daerah b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak c tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas P kok dan fungsi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal75

Hibah barang milik daerah berupa a tanah danjatau bangunan yang telah diserahkan oleh Kopala

Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati b tanah darratau bangunan yang dari awal pcngadaannya

direncanakan untuk dihibahkan c selain tanah darratau bangunan yang telah discrahkan oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola

d selain tanahatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

Pasal76

-gt

(1)

(2)

(3)

(4)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sete1ah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali tanahdanjatau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf c Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b ditctapkan dengan Keputusan Bupati Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yang bernilai diatas Rp 5000000000- (lima milyar rupiah) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola

Bagian Keempat Penyertaan MOdrJ Pernerintah Daerah

Pasal 77

(1)

(2)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pergernbangan dan periingkatan kinerja Badan Usaha Milik NegarajDaerah aLau Badan l lukurn lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 28: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertarna Pembukuan

Pasal 78

(1) Penggunakuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A B C 0 E clan F

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 79

(1) Penggunakuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan taua h darratau bangunan milik pemerintah daerah

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasa180

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah

(3) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah

(4) Tata cara inventarisasi barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal81

(1) PenggunaIcuasa pengguna menyusun laporan barang serncstcran dan tahunan

28

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 29: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebclglirnIIllt1 d irnn ksud dalam ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LbMD)

BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasa182

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Bararg Milik Daerah

(2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerrh (3) Pengguna melakukan pernantauan dan pcncrt ib1I1 tcrhadu p

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnnpan Yl1g hr-rln ku

(4) Pengawasan fungsional dilakukan olch aparat pcngawus fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangm

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasa183

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) PejabatPegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif

(3) Penyimpan barang dan Pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya discsuaikan dengan

- kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABXV TUNTUTAN CANTI RUe]

Pasltll 81

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaiari penyalahgunaany pelanggaran hukum atas pengelolar Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danatau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundangshyundangan

29

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 30: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

BAB XVI KETENTUAN PENUTlrp

Pasal85

Hal-hal yang belum diatur dalam mengenai teknis pe1aksanaannya Peraturan Bupati

Peraturan Daerah ini sepanjang akan diatur kcrriudian dcngan

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalarn Lcrnba ru n I)acrcdl Kabupaten Lampung Timur

J j )L

I ~

f

lt

DitetE1pkan di Suk d P d a ana

a a tanggal 2 JUi 2007

BUPATLAMPUNG TMUR

ttd

SATONO

Diun pada

V K

LEJ NC

V1PUNG TMUR TAHUN 2007 NOMOR 10

Autentifikasi

CUM DAN ORGANSASI

~rlaq 1 tTIDJAJ~H

10

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 31: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasa185

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kcrnudian dcngan Peraturan Bupati

Pasal86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d dam Lcm oaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan eli Sukadann pada tanggal 2 j u li 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR

-c==

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 JU I 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUI~ TAIIUN 2007 NOMOR 1Q

30

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 32: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR pound bullbullbull TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintanan Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik drlarn penyelenggaraan Pemerintahan Pcmbangunan dan Kcruasya rakut a n terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undung-uridarn N()I11()r f) ~ h u r 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDacrah diperluxan kebijaksanaan dan langkah yang tcrkoordinasi scrta tcrpildll mcnsen~i

Pengelolaan Barang milik daerah Pernerintah Kabupaten L-npung 1l1u1

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur banyak rncmili k i dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber Barangshybarang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun unruk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola seem-a efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapu dipertanggungjawabkan

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah Namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang milik daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengarnankan aset Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tir-mr tentang Pengelolaan Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung limur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum vanz kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang milik daerah

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Cukup jelas angka 6 Cukup jelas angka 7 Cukup jelas angka 8 Cukup jelas angka 9 Cukup jelas

31

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 33: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

angka 10 angka J1 angka 12 angka 13 angka 14 angka 15 angka 16 angka 17 angka 18 angka 19 angka 20 angka 21 angka 22 angka 23 angka 24 angka 25 angka 26 angka 27 angka 28 angka 29 angka 30 angka 31 angka 32 angka 33 angka 34 angka 35 angka 36 angka 37 angka 38 angka 39 angka 40 angka 41 angka 42 angka 43 angka 44 angka 45 angka 46

Pasal2

Pasa13 hurufa hurufb

huruf c

Pasa14

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukupjelas Cukup je1as Cukup jelas Cukup jelas Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Akuntabilitas berarti harus mcncapai sa saran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dcngan prinsipshyprinsip serta kerentuan yang berlaku dalarn pengelolaan Barang milik daerah Cukup jelas

Barang Negara yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dimiliki dan d ikuasai oleh Instansi Pusat dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah

32

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 34: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasal 5 ayat (1) ayat (2)

Pasa16 ayat (1)

ayat (2) ayat (3)

ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10)

Pasal 7

Pasa18 ayat (1) ayat (2)

Pasa19 ayat (1) ayat (2)

ayat (3)

Pasall0

Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) ayat (2)

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengc1uaran barang milik daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berweriang menguji mengendalikan dan bertanggung jawab dalarn pelaksanaan pengelolaan Barang milik dacrah Cukup jelas Bupai dalarn pelaksn nannnya dipnt d iun u u olch Sekretaris Dacrah sebagai pcrigclola dalarn rangllaquo~ IWlllllillltllll 1)(II1([()Iltl111 L11illi~ n iilil daerah bcrtugas dan bertanggllng jiwab atas terselenggaranya koordinnsi eLl n si rikron isasi antar pengguna Cukup jelas Cukup jclas Cukup jclas Cukup jclas Cukupjelas Cukup jelas Cukupjclas

Cukup jelas

Cukup je1as Cukup jelas

Cukup jclas Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pcmcrintahan Dacrah adalah pcmbakuan ruang kantor perlengkapan kantor rumah dinas kendaraan dinas dan lain-lain barang vang memerlukan standarisasi Standar Harga adalah penetapan besaran 1- qrga barang sesuai dengan jerus spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

33

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 35: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

ayat (2)

Pasal 14 ayat (1) ayat (2)

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1) ayat (2)

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)

Pasal19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5)

Pengadaan barangjasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman dimaksud adalah

l Pekerjaan bcrdisarkan Larir rCSITl1 vuu ditetapkan Pemerintahatau

2 Pekerjaan Zbarang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu] pcnycl barangjasa pabrikan pemcgang iak patenatau

3 merupaka hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pcngrajin industri kccil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabilatau

4 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan tcknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barangjasa yang mampu mengapl ikasikannya

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jclas

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban [pcrjanjie n] hal ini wajib diserahkan kepada Bupati Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Dacrah berdasarkan perjanj ian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama Operasi (KSO) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

34

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 36: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasa120

Pasa121

Pasa122

Pasa123

Pasa124

Pasa125

Pasa126 ~~

Pasa127

Pasa128

-

I

Pasa129

Pasa130

Pasa131

ayat (1) ayat (2) ayat (3)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1) ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5) ayat (6)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas Cukupjelas

35

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 37: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasal32

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3~

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6)

ayat (7)

ayat (8)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Upaya pengamanan hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengarnanan barang milik daerah yang dilakukar dengan langkah-Iangkah YlIslISI s[wrt i lkl ivilIS

menghadapi klairn atau gugaLan atau penyerobotan penghunian liar atau tindakan melawan hukurr kepemilikan penguasaan oleh pihak lain

lainnya barang mili k

terhadap daerah

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang milik daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kernungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama

Cukup jelas

Cukup jelas

36

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 38: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasa142

Pasa143

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Pasa147

Pasa148

Pasa149

Pasa150

Pasa151

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cuk up jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelilara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah mcmfasrlirasi partisipasi masyarakut urn uk mcnu-lihulaquo i)lrltll~

berscjarah Cukupjelas

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kompensasi atau partisipasi banruan lainnya yang tidak mengikat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi bersertifikat serta merniliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Departemen Keuangan Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MJPPJ) (labungI1 Perusahaan Penilai Indonesia [(IJPPI) Cukup jclas

Cukup jclas

37

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 39: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

ayat (4)

ayat (5)

ayat (6) ayat (7)

Pasa156 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa157 ayat (1)

ayat (2)

Pasa158 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arb depresiasi) yang sesuai dengan kaidah stardar akuntansi be-Hang yang bcrlaku Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi un t uk kcpcntingan Satuan Kerja Perangkat Daerah Cukup jelas

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan rnemperhatikan kepentingan sosial keagarnaan kernanusiaan dan dalam mendukung penyeleriggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia bukan merupakan barang penting daerah bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dibutuh-kan oleh Pernerintah Daerah dan tidak mengganggu tugasshytugas pelayanan umum Pemerintahan Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

38

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 40: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasal59

Pasal60

Jmiddot middot middot _ I

Pasal61

Pasal62

Pasa163

Pasal64

Pasal65

Pasal66

Pasal67

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Setelah dihapus dari daftar inventaris pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pc1elangan tcrbatas Pele1angan Umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara Pelelangan Tcrbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang dapat mengikuti Pelelangan Terbatas terhadap kendaraan dinas operasicnal yaitu PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Lelah mempunyai masa kcrja 10 (sepulub) tahun dengan prioritas pejabaty peguwai yang a kan mernasuki masa pension dan pejabatpegawai pemegafg kendaraan dari atau pejabat pcgawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun

Cukupjelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupje1as

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup je1as

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukup jelas

19

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 41: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

Pasal68

Pasal69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal75

Pasal 76

Pasal77

Pasal78

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ay~t (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (l)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat mi ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah darr atau bangunan penganti

Yang dimaksud dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1Lll adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milix daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

40

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41

Page 42: .m · 2013. 2. 5. · Peniualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; 37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar

ayat (2)

ayat (3)

Pasa179 ayat (1)

ayat (2)

Pasa180 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal81 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa182 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasa183 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasa184 ayat (1)

ayat (2)

Pasa185

1~asal86

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalarn 5 (lima) tahun adalah sensus barang Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR (l

41