%LUR .HSHJDZDLDQ 6HNUHWDULDW -HQGHUDO … · mudah diakses; 4. Terwujudnya good ... Biro Kepegawaian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ... Maksud penyusun LAKIP Biro

LAKIP

LAKIP

LAKIP

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBiro Kepegawaian Sekretariat JenderalKementerian Kelautan dan PerikananTahun 2013

L a k i p B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... iv

RINGKASAN ………………………………………………………………………………. v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ………………………………………….…….……….... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ………………………………………………….…. 2

1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Biro Kepegawaian ………….……… 2

1.4 Organisasi dan Keragaan SDM Biro Kepegawaian ….……………… 6

1.5 Sistematika Penyajian LAKIP ……………….…………………………. 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi ……………………………………………………..……… 11

2.2 Tujuan dan Sasaran ……………………………………………….…… 12

2.3 Target Jangka Menengah ……………………………………………… 15

2.4 Program dan Kegiatan …………………………………………………. 17

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2013 ………………………………………. 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja ……….……………………………………………. 23

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja …………………………….……………. 26

3.3 Permasalahan.................................................................................... 38

3.4 Rekomendasi ................................................................................... 39

3.5 Tindak lanjut …….............................................................................. 39

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan ………………………………………………..…………….. 40

4.2 Rencana Tindak Lanjut ………………………….……………..………. 40

LAMPIRAN

L a k i p B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2012 – 2014 (semula) …………….…...…...… 15

Tabel 2.2 Target Kinerja Tahun 2013 – 2014 ……………………………….…… 15

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 ………….……… 20

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 (menggunakan pendekatan metode BSC) …………………………………………..…. 20

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 ……………………. 24

Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Kepegawaian Tahun 2013 ……. 35

L a k i p B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Kepegawaian …………….…................… 7

Gambar 1.2 Kekuatan PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Golongan …….… 8

Gambar 1.3 Kekuatan PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan ………………………………………………………...…… 8

Gambar 3.1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2013 ……………………. 24

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 v

RINGKASAN

Tahun 2013 merupakan tahun pertama Biro Kepegawaian menggunakan metode

dan strategi Balanced Scorecard (BSC) yang bertujuan untuk perbaikan pengelolaan

kinerja melalui restrukturisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Restrukturisasi SAKIP Biro Kepegawaian dengan pendekatan BSC telah menghasilkan

dokumen review penetapan kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013, dimana didalamnya

terdapat 12 Sasaran Strategis dan 18 IKU, yaitu:

a. Customer Perspective, memiliki sasaran strategis:

1. Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan professional;

2. Terintegrasinya informasi kepegawaian KKP yang valid dan handal;

3. Terwujudnya good governance & clean government.

b. Internal Process Perspective, memiliki sasaran strategis:

1. Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi;

2. Terwujudnya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi

Kepegawaian sesuai kebutuhan;

3. Terwujudnya pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian yang

akurat;

4. Terselenggaranya Program dan kegiatan Manajemen Perubahan Bidang SDM

aparatur sesuai roadmap RB KKP;

c. Learn & Growth Perspective, memiliki sasaran strategis:

1. Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan SDM aparatur sesuai

roadmap RB KKP;

2. Tersedianya SDM lingkup Biro Kepegawaian yang kompeten dan

professional;

3. Tersedianya informasi lingkup Biro Kepegawaian yang valid, handal dan

mudah diakses;

4. Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro

Kepegawaian;

5. Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara optimal.

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 vi

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja

Utama (IKU) Biro Kepegawaian yang belum mencapai target sesuai Tapja dan 2 (dua)

IKU Biro Kepegawaian yang capaiannya sangat tinggi, yaitu:

1. IKU Biro Kepegawaian yang belum mencapai target

a. Indeks Kesenjangan Kompetensi eselon II dan eselon III;

b. Indeks Kesenjangan Kompetensi eselon III dan eselon IV.

2. IKU Biro Kepegawaian yang capaiannya sangat tinggi

a. Persentase penyerapan DIPA Biro Kepegawaian;

b. Jumlah Jenis Jabatan Fungsional Tertentu;

Capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 117,54% merupakan nilai rata-rata

capaian kinerja dari IKU Biro Kepegawaian. Nilai capaian kinerja tahun 2013 tersebut

mengalami penurunan sebesar 37,02% bila dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2012 dengan rasio persentase 154,56%. Secara umum dapat dikatakan tugas

dan fungsi Biro Kepegawaian pada tahun 2013 dapat dilaksanakan sebagaimana

ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja di atas 100%.

Untuk mendukung sasaran strategis Biro Kepegawaian pada tahun 2013

ditetapkan indikator kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 12.873.587.000,- (Dua belas

milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu). Pada

kinerja keuangan, realisasi keuangan Biro Kepegawaian tahun 2013 mencapai 98,21%

atau sebesar Rp. 12.643.183.549,-. Capaian kinerja keuangan yang tidak mencapai

100% antara lain disebabkan:

1. Kebijakan penghematan sehingga perlu dilakukan revisi

2. Belum optimalnya perencanaan dalam penganggaran sehingga berdampak

terhadap penyerapan anggaran.

Terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti dan mendapatkan perhatian

pelaksanaan program dan kegiatan Biro Kepegawaian pada tahun 2013, diantaranya:

1. Belum melakukan penilaian kompetensi/assessment;

2. Belum membuat aplikasi kuesioner elektronik

Melihat hasil-hasil yang sepenuhnya belum dapat dicapai sesuai target, Biro

Kepegawaian selanjutnya akan melakukan upaya, antara lain:

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 vii

1. Melakukan perhitungan indeks kesenjangan pejabat lingkup KKP bekerjasama

dengan asesor;

2. Melakukan survey kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian melalui

sebaran kuesioner elektronik pada website Biro Kepegawaian

http://www.ropeg.kkp.go.id/

Dari uraian tersebut di atas, secara umum besar Biro Kepegawaian dapat

dinyatakan telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui visi dan

misi yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan program pembinaan dan

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP.

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah good governance

didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemerintahan

yang akuntabel, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan

terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme yang berpedoman pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah maka Biro Kepegawaian melaksanakan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Sebagai acuan adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri KP Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014 yang dilakukan penyesuaian

kembali dengan penetapan Peraturan Menteri Nomor PER.15/MEN/2012 serta

berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Nomor

KEP.132/MEN/SJ/2011 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP tahun

2010 – 2014.

Biro Kepegawaian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas

keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan pencapaian visi, misi, tujuan

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 2

organisasi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Biro Kepegawaian, serta diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat

dijadikan tolak ukur dan umpan balik untuk meningkatkan kinerja Biro Kepegawaian

pada tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusun LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013 adalah:

1. Mengukur capaian kinerja IKU yang ingin dicapai melalui program kerja dan

kegiatan terkait pada Tahun 2013;

2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU Tahun 2013;

3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Tahun 2013.

Adapun tujuan disusunnya LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013 adalah:

1. Gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU

pada Tahun 2013;

2. Gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upaya-upaya

yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU pada Tahun 2013;

3. Umpan balik dalam menata upaya dan anggaran yang berhasil guna dan

berdayaguna untuk lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU

pada tahun-tahun berikutnya.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Biro Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Biro Kepegawaian adalah salah satu unit organisasi yang berada di bawah

Sekretariat Jenderal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Biro

Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan,

pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha

kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta laporan

kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kepegawaian menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 3

2. Pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan

pemindahan pegawai;

3. Koordinasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan

administrasi jabatan fungsional;

4. Pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kepegawaian dilengkapi dengan 4 (empat) bagian dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

a. Tugas

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan

pegawai, pemberian penghargaan, penerapan disiplin, dan penyiapan

rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

b. Fungsi

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan

fungsi:

1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan, formasi,

pengadaan, pola karier, monitoring dan evaluasi pengelolaan pegawai;

2) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebutuhan, pengembangan,

dan penyaringan pegawai serta penyiapan pemberian penghargaan; dan

3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan disiplin

pegawai dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian.

c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas 3 (tiga)

subbagian, yaitu:

1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana dan program kepegawaian, kebutuhan pegawai,

formasi, pengadaan, pola karier, dan evaluasi kinerja pegawai;

2) Subbagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebutuhan, penyaringan, pengembangan karier

pegawai, dan administrasi pemberian penghargaan; dan

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 4

3) Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan bimbingan disiplin pegawai dan rancangan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

2. Bagian Mutasi

a. Tugas

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan

penetapan urusan pengangkatan dan kepangkatan, pemberhentian, pensiun,

dan pemindahan pegawai, monitoring dan evaluasi pelaporan naskah mutasi.

b. Fungsi

Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan pengangkatan dan

kepangkatan struktural dan fungsional umum;

2) Penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan kepangkatan

fungsional dan mutasi lainnya; dan

3) Penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan pemberhentian,

pensiun, dan pemindahan pegawai.

c. Bagian Mutasi terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:

1) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Struktural dan Fungsional

Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan

pengangkatan dan kepangkatan struktural dan fungsional umum;

2) Subbagian Kepangkatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penetapan kepangkatan fungsional dan mutasi lainnya;

dan

3) Subbagian Pemberhentian, Pensiun, dan Pemindahan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian, pensiun, dan

pemindahan pegawai.

3. Bagian Jabatan Fungsional

a. Tugas

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyusunan analisis, evaluasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta

pengelolaan administrasi angka kredit jabatan fungsional.

b. Fungsi

Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 5

1) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan analisis, monitoring, evaluasi,

dan informasi jabatan fungsional;

2) Penyiapan bahan koordinasi pengembangan jabatan fungsional;

3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengelolaan

administrasi angka kredit jabatan fungsional; dan

4) Pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan

fungsional.

c. Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:

1) Subbagian Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, analisis, dan informasi jabatan

fungsional, pemantauan dan fasilitasi serta pengelolaan administrasi

angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta

fasilitasi pengembangan jabatan fungsional di bidang pembudidayaan

ikan, penangkapan ikan, mutu hasil perikanan, hama dan penyakit ikan,

benih ikan, kepegawaian, perpustakaan, kearsipan, dan jabatan

fungsional teknis penunjang;

2) Subbagian Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, analisis dan informasi jabatan

fungsional, pemantauan dan fasilitasi serta pengelolaan administrasi

angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta

fasilitasi pengembangan jabatan fungsional: Widyaiswara, Dosen, Guru,

Instruktur, Pengawas Sekolah, Pranata Komputer, Auditor, Perancang

Peraturan Perundang-undangan dan jabatan fungsional lain yang

berkaitan dengan fungsi pendidikan dan pelatihan; dan

3) Subbagian Jabatan Fungsional III mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, analisis dan

informasi jabatan fungsional, pemantauan dan fasilitasi serta pengelolaan

administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan

pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional: Peneliti,

Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Statistisi, Perencana, Pranata Humas.

4. Bagian Tata Usaha Kepegawaian

a. Tugas

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 6

kepegawaian, arsip kepegawaian, administrasi keuangan, evaluasi

organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta

pelaporan biro.

b. Fungsi

Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan

pengolahan data kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi

kepegawaian;

2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan arsip

kepegawaian; dan

3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan usulan kartu pegawai,

kartu Istri/Suami, perawatan kesehatan, dan urusan kepegawaian, serta

pelaksanaan administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi organisasi

dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta

pelaporan biro.

c. Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:

1) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

kepegawaian;

2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal, arsip

kepegawaian, kartu pegawai, dan kartu Istri/ Suami; dan

3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi

keuangan dan pelayanan kesehatan pejabat, evaluasi organisasi dan tata

laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta pelaporan biro.

1.4. Organisasi dan Keragaman SDM Biro Kepegawaian

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Kepegawaian berupaya

mengoptimalkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada baik sarana,

prasarana maupun sumber daya manusia yang berjumlah 56 orang terdiri atas 1 (satu)

orang Kepala Biro Kepegawaian, 4 (empat) orang Kepala Bagian, 12 (dua belas) orang

Kepala Sub Bagian serta 39 (tiga puluh sembilan) pelaksana sebagaimana terlihat

dalam struktur organisasi Biro Kepegawaian dibawah ini:

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 7

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Kepegawaian

Saat ini Biro Kepegawaian memiliki pegawai yang terdiri dari pejabat struktural,

fungsional tertentu (Arsiparis) dan fungsional umum dengan jumlah 52 orang PNS dan

4 orang Non PNS. Kekuatan PNS Biro Kepegawaian pada Tahun 2013 adalah:

KEPALA

BIRO KEPEGAWAIAN

SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A

KEPALA

BAGIAN PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN PEGAWAI

REZY ANDRIYASMAN, S.H., M.H

KEPALA

BAGIAN MUTASI

Ir.RINI SILVIANTI

KEPALA

BAGIAN JABATAN

FUNGSIONAL

WIWIEN SATWIYANI, S.Sos, M.M

KEPALA

BAGIAN TATA USAHA

KEPEGAWAIAN

DENDA DJUANDA, S.H., M.M

KEPALA SUBBAGIAN

PERENCANAAN

FETRI HERYANI

KEPALA SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN

BADRI MUSTOFA, S.Sos, M.Si

KEPALA SUBBAGIAN

DISIPLIN DAN PERATURAN

KEPEGAWAIAN

SUDARMONO, S.H.

7 ORANG

FUNGSIONAL UMUM

KEPALA SUBBAGIAN

PENGANGKATAN DAN

KEPANGKATAN STRUKTURAL

DAN FUNGSIONAL UMUM

Drs.WAHYUDI ISKANDAR

KEPALA SUBBAGIAN

KEPANGKATAN FUNGSIONAL

SUROSO, S.Pd

KEPALA SUBBAGIAN

PEMBERHENTIAN, PENSIUN

DAN PEMINDAHAN

PIPIT SRI KURNIASIH, S.Pd

8 ORANG

FUNGSIONAL UMUM

KEPALA SUBBAGIAN

JABATAN FUNGSIONAL I

DIDA DANIARSYAH, S.Pd, M.Si

KEPALA SUBBAGIAN

JABATAN FUNGSIONAL II

SURATNA, S.Sos, M.A.P.

KEPALA SUBBAGIAN

JABATAN FUNGSIONAL III

NENENG DARMIYATI, S.H.

5 ORANG

FUNGSIONAL UMUM

KEPALA SUBBAGIAN

DATA DAN INFORMASI

KEPEGAWAIAN

ARI WICAKSANA, S.Kom

KEPALA SUBBAGIAN

TATA USAHA

SURADI, S.E.

KEPALA SUBBAGIAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

KOSINGIN, S.Sos

15 ORANG FUNGSIONAL UMUM

1 ORANG FUNGSIONAL TERTENTU

4 ORANG TENAGA KONTRAK

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 8

a. Berdasarkan Golongan

0

2

4

6

8

10

12

14

I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d

Gambar 1.2. Kekuatan PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Golongan

Pada gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2013 jumlah pegawai Biro

Kepegawaian sebanyak 52 orang yang terdiri dari PNS golongan IV sebanyak 7 orang

(13%), golongan III sebanyak 32 orang (62%), golongan II sebanyak 11 orang (21%)

dan pegawai golongan I sebanyak 2 orang (4%).

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

0

5

10

15

20

25

SLTP SLTA D3 S1 S2

Gambar 1.3. Kekuatan PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

Pangkat Golongan

1 1 1 2

4 4

2

13

7

10

3 3

0 1

3

9 10

23

7

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 9

Pada Gambar 1.3. terlihat bahwa Biro Kepegawaian didukung oleh 7 orang

pegawai (13%) berpendidikan Strata 2 (S-2), 23 orang pegawai (44%) berpendidikan

Strata I (S-1), 10 orang pegawai (19%) berpendidikan Diploma-III (D-III), 9 orang

pegawai (17%) berpendidikan SLTA dan 3 orang pegawai (6%) berpendidikan SLTP.

1.5. Sistematika Penyajian LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 menggambarkan

pencapaian kinerja Biro Kepegawaian selama tahun 2013. Capaian Kinerja

(performance result) 2013 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja

(performance agreement) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasi

adanya kesenjangan kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja pada tahun

mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kepegawaian pada Tahun 2013, disusun

sebagai berikut:

a. Kata Pengantar

b. Daftar Isi

c. Daftar Gambar/Tabel

d. Ikshtisar Eksekutif

e. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari per sub bab yang berisi tentang latar belakang, maksud dan

tujuan penyusunan LAKIP, tugas dan fungsi Biro Kepegawaian, dan keragaman

SDM Biro Kepegawaian.

f. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menjelaskan rencana strategis dan penetapan kinerja program kegiatan Biro

Kepegawaian tahun 2013

g. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja,

serta akuntabilitas keuangan Biro Kepegawaian Tahun 2013

h. Bab IV Penutup

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro

Kepegawaian Tahun 2013 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan

bagi perbaikan kinerja di masa datang.

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 10

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan dinamika organisasi yang berkembang pada Tahun 2013, Biro

Kepegawaian melakukan upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa

penggunaan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC), hal ini

dilakukan untuk menggapai efektifitas organisasi dengan penekanan pada 4 (empat)

perspektif yang saling berimbang dan di “cascading” (diturunkan) sampai level

staf/individu (pegawai).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian/Lembaga memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan berpedoman pada Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas

pembangunan nasional, pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang

ditempuh dengan dorongan partisipasi masyarakat. Renstra Kementerian Kelautan dan

Perikanan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Menggunakan metode/pendekatan dan strategi BSC maka dilakukan

restrukturisasi SAKIP yang dimulai dari level Renstra-KL sampai level monitoring, yaitu:

1. Renstra 2010 – 2014 yang memuat visi, misi, tujuan, 12 sasaran strategis (SS)

dan 40 IKU pembangunan kelautan dan perikanan, sesuai dengan Permen KP

Nomor 3/PERMEN-KP/2014;

2. Penyesuaian Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2013, sebagai perjanjian kinerja

antara Sekretaris Jenderal dengan Eselon II;

3. Sistem monitoring capaian kinerja kementerian termasuk di dalamnya sistem

pengumpulan data kinerja berbasis internet;

4. Cascading indikator kinerja sampai level individu/staf;

5. Sistem penilaian kinerja individu/pegawai (SIPKINDU); dan

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 11

6. Menteri KP sudah mengusulkan melalui surat ke Bappenas dan Kemenkeu

untuk penyelarasan target program dan kegiatan pada dokumen RKA-KL sesuai

BSC.

2.1. Visi dan Misi

Biro Kepegawaian secara organisasi berada di bawah Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas dibidang kepegawaian dalam

rangka mendukung kinerja organisasi lebih banyak berperan dalam melaksanakan

fungsi pelayanan, sehingga output yang diharapkan dapat mendukung kelancaran

pelayanan bagi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Kepegawaian berpedoman pada visi dan

misinya yang diharapkan mampu memberi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Visi Biro Kepegawaian adalah

Dengan demikian pengelolaan dan penataan pegawai diarahkan guna

mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis

kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan

kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem remunerasi yang

adil dan layak, pembinaan karier, penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis

kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, serta perlindungan hukum

untuk memacu Pegawai Negeri Sipil agar dapat berprestasi dan profesional, dengan

memperhatikan perkembangan isu strategis organisasi, seperti perubahan kebijakan

nasional.

Untuk mencapai visi organisasi diperlukan misi yang menggambarkan program

dalam pencapaian visi tersebut. Oleh sebab itu rumusan misi Biro Kepegawaian

disusun dengan mempertimbangkan secara seksama faktor-faktor kekuatan,

kelemahan, kendala, dan peluang yang dihadapinya. Hal ini dimaksudkan agar Biro

Kepegawaian dapat bekerja secara optimal, dalam meningkatkan mutu sumber daya

manusia aparatur, sesuai dengan kebutuhan aktual.

“Mewujudkan Manajemen PNS KKP yang Profesional, Akuntabel dan Inovatif untuk mendukung pelayanan administrasi Kepegawaian KKP”

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 12

Adapun misi Biro Kepegawaian yaitu:

Dengan Visi dan Misi tersebut, Biro Kepegawaian bertekad meningkatkan

pelayanan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga

keberadaannya mampu mengantisipasi perubahan kebutuhan pembinaan dan

meningkatkan kualitas pelayanan untuk menunjang salah satu tugas dan fungsi

organisasi.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik, serta

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka

merealisasi misi. Tujuan perencanaan stratejik Biro Kepegawaian adalah untuk

mengoptimalkan:

1. Pelayanan pembinaan, perencanaan dan pengembangan pegawai;

2. Pelayanan mutasi pegawai yang tepat waktu;

3. Pelayanan administrasi jabatan fungsional yang tepat waktu; dan

4. Pelayanan administrasi kepegawaian;

dengan sasaran PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional,

akuntabel, dan inovatif untuk mendukung pelayanan informasi Kepegawaian KKP.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Biro Kepegawaian ditetapkan sebagai

berikut:

1. Mengoptimalkan dukungan Administrasi Pelaksanaan Tugas KKP; dan

2. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan tugas unit

organisasi di lingkungan KKP.

“Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Kelautan dan

Perikanan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Kebutuhan”

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 13

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-

masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana

stratejik. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang

terukur. Biro Kepegawaian KKP mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan

dalam mendukung kinerja Sekretariat Jenderal yang dapat dioptimalkan untuk

mencapai sasaran pembangunan SDM aparatur KKP.

Sasaran strategis Biro Kepegawaian Tahun 2013 dengan pendekatan Balanced

Scorecard (BSC) adalah sebagai berikut:

a. Customer Perspective, fokus/berorientasi pada apa yang harus dilakukan organisasi

untuk masyarakat, yaitu:

1) Sasaran strategis 1: Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan profesional.

IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Indeks Kesenjangan Kompetensi

Eselon II dan III;

2) Sasaran strategis 2: Terintegrasinya informasi kepegawaian KKP yang valid dan

handal. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah persepsi kepuasan

pengguna terhadap informasi kepegawaian yang diberikan (skala likert 1-4);

3) Sasaran strategis 3: Terwujudnya good governance & clean government. IKU

pencapaian sasaran strategis ini adalah nilai inisiatif anti korupsi Setjen; dan nilai

penerapan RB KKP;

b. Internal Process Perspective, serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh

organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu:

1) Sasaran strategis 4: Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis

kompetensi. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah persentase unit kerja

yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi

dibanding total unit kerja yang ada di KKP;

2) Sasaran strategis 5: Terwujudnya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan

administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan. IKU pencapaian sasaran strategis

ini adalah Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat dibanding dengan jumlah

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 14

usulan; Persentase SK pengangkatan, pemindahan, pembebasan, dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional dibanding

dengan jumlah usulan; dan Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu;

3) Sasaran strategis 6: Terwujudnya pengolahan dan penyajian data informasi

kepegawaian yang akurat. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah

Dokumen Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Daftar Urut Kepangkatan,

dan Daftar Riwayat Hidup;

4) Sasaran strategis 7: Terselenggaranya Program dan kegiatan Manajemen

Perubahan Bidang SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP. IKU pencapaian

sasaran strategis ini adalah Persentase program dan kegiatan manajemen

perubahan SDM yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan

yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun;

c. Learn & Growth Perspective, menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki

organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan

sumberdaya internal organisasi, yaitu:

1) Sasaran strategis 8: Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan SDM

aparatur sesuai roadmap RB KKP. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah

persentase program dan kegiatan penataan SDM aparatur yang dilaksanakan

dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap

RB KKP setiap tahun;

2) Sasaran strategis 9: Tersedianya SDM lingkup Biro Kepegawaian yang

kompeten dan profesional. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Indeks

Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Kepegawaian;

3) Sasaran strategis 10: Tersedianya informasi lingkup Biro Kepegawaian yang

valid, handal dan mudah diakses. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah

Service Level Agreement Biro Kepegawaian; dan Persepsi user terhadap

kemudahan akses (skala likert 1-5);

4) Sasaran strategis 11: Terwujudnya good governance & clean government

lingkup Biro Kepegawaian. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah

rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

dibanding total rekomendasi; Nilai LAKIP Biro Kepegawaian; Nilai Inisiatif Anti

Korupsi Biro Kepegawaian, dan Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian;

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 15

5) Sasaran strategis 12: Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara optimal.

IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah persentase penyerapan DIPA Biro

Kepegawaian.

2.3. Target Jangka Menengah

Berdasarkan Rencana Strategis Biro Kepegawaian Tahun 2010-2014, target

jangka menengah sampai dengan tahun 2014 untuk setiap sasaran strategis dan

indikator kinerja ditetapkan dalam 1 sasaran strategis dan 4 Indikator Kinerja.

Tabel 2.1.

Target Kinerja Tahun 2012-2014

(Semula)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2012 2013 2014

Terwujudnya

pengelolaan SDM

KKP yang sesuai

dengan kebutuhan

a. Jumlah SDM yang dialokasikan

dalam perencanaan pegawai sesuai

kebutuhan

500 orang 500 orang 500 orang

b. Jumlah SDM yang dialokasikan

dalam pengembangan pegawai

sesuai kebutuhan

500 orang 500 orang 500 orang

c. Presentase pelayanan

pengangkatan, kepangkatan,

pemberhentian, pensiun dan mutasi

lainnya tepat waktu dan tepat orang

100% 100% 100%

d. Jumlah pelayanan administrasi dan

pengembangan jabatan fungsional

sesuai kebutuhan

600 SK 650 SK 700 SK

23 JF 24 JF 24 JF

Sejak triwulan III tahun 2013, Biro Kepegawaian menggunakan target dengan

pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Target Kinerja Tahun 2013 – 2014

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

TAHUN

2013

TARGET

TAHUN

2014

Customer Perspective

1

Tersedianya SDM KKP

yang kompeten dan

professional

1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II

dan III 60% 30%

2

Terintegrasinya informasi

kepegawaian KKP yang

valid dan handal

2

Persepsi kepuasan pengguna terhadap

informasi kepegawaian yang diberikan

(skala likert 1-4)

3 3,25

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 16

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

TAHUN

2013

TARGET

TAHUN

2014

3

Terwujudnya good

governance & clean

government

3 Nilai inisiatif anti korupsi Setjen 7,5 80

4 Nilai penerapan RB KKP

75

(setara

level 4)

80

(setara

level 4)

Internal Process Perspective

4

Terselenggaranya

penempatan SDM KKP

berbasis kompetensi 5

Persentase unit kerja yang

mengimplementasikan penempatan SDM

KKP berbasis kompetensi dibanding total

unit kerja yang ada di KKP

20% 74,76%

5

Terwujudnya pembinaan,

pengembangan dan

pengelolaan administrasi

Kepegawaian sesuai

kebutuhan

6 Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat

dibanding dengan jumlah usulan 100% 100%

7

Persentase SK pengangkatan,

pemindahan, pembebasan, dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan

struktural dan fungsional dibanding dengan

jumlah usulan

100% 100%

8 Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu 24 29

6

Terwujudnya pengolahan

dan penyajian data

informasi kepegawaian

yang akurat

9

Jumlah Dokumen Rekapitulasi Pegawai

berdasarkan Jabatan, Daftar Urut

Kepangkatan, dan Daftar Riwayat Hidup

10 2

7

Terselenggaranya

Program dan kegiatan

Manajemen Perubahan

Bidang SDM aparatur

sesuai roadmap RB KKP

10

Persentase program dan kegiatan

manajemen perubahan SDM yang

dilaksanakan dibanding jumlah program

dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai

roadmap RB KKP per tahun

100% 100%

Learn & Growth Perspective

8

Terselenggaranya

Program dan kegiatan

Penataan SDM aparatur

sesuai roadmap RB KKP

11

Persentase program dan kegiatan

penataan SDM aparatur yang dilaksanakan

dibanding jumlah program dan kegiatan

yang harus dilakukan sesuai roadmap RB

KKP per tahun

100% 100%

9

Tersedianya SDM lingkup

Biro Kepegawaian yang

kompeten dan

professional

12 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III

dan IV Biro Kepegawaian 60% 20%

10

Tersedianya informasi

lingkup Biro

Kepegawaian yang valid,

handal dan mudah

diakses

13 Service Level Agreement Biro

Kepegawaian 70% 75%

14 Persepsi user terhadap kemudahan akses

(skala likert 1-5) 4,00 4,25%

11

Terwujudnya good

governance & clean

government lingkup Biro

Kepegawaian

15

Jumlah rekomendasi aparat pengawas

internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

dibanding total rekomendasi

100% 100%

16 Nilai LAKIP Biro Kepegawaian Nilai

AKIP A

Nilai

AKIP A

17

Nilai Inisiatif Anti Korupsi Biro

Kepegawaian

7,5

7,75

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 17

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

TAHUN

2013

TARGET

TAHUN

2014

18 Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian

75

(setara

level 4)

8

12

Terkelolanya anggaran

Biro Kepegawaian secara

optimal

19 Persentase penyerapan DIPA Biro

Kepegawaian >95% >95%

2.4. Program dan Kegiatan

Biro Kepegawaian melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan

program Sekretariat Jenderal secara keseluruhan yaitu Peningkatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP. Sedangkan program kerja

Biro Kepegawaian adalah meningkatkan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian

KKP.

Tujuan kegiatan Biro Kepegawaian adalah “Terwujudnya dukungan

manajemen kepegawaian yang profesional di lingkungan KKP”.

Biro Kepegawaian menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai untuk

menjabarkan tujuan di atas. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah terwujudnya

pengelolaan SDM KKP yang sesuai dengan kebutuhan. Indikator Kinerja Kegiatan

dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan dilakukan melalui:

1. Penataan Kompetensi Sumber Daya Pegawai, yang terdiri dari:

a. Penyusunan Formasi Pegawai;

b. Uji Kompetensi Pegawai;

c. Penilaian Kompetensi Pejabat/Assessment.

2. Peningkatan Kompetensi Pegawai, yang terdiri dari:

a. Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar;

b. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijasah;

c. Seleksi Diklat Kepemimpinan dan Diklat Penjenjangan KKP;

d. Pemberian Penghargaan, Tanda Jasa dan Kehormatan.

3. Pembinaan Perencanaan, Pengembangan, Disiplin dan Etika, yaitu:

a. Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai

4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur / Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur/Reformasi Birokrasi Setjen

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 18

5. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian, yang terdiri dari:

a. Penyusunan Bahan Rapat BAPERJAKAT;

b. Pelantikan Pejabat KKP dan Pengambilan Sumpah PNS SETJEN;

c. Percepatan Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS KKP;

d. Percepatan Proses Administrasi, Pemberhentian, Pensiun, Pemindahan

serta SK Mutasi Pegawai Lainnya;

e. Pembinaan Mutasi Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun

dan Pemindahan Pegawai;

f. Pembekalan Pegawai KKP Calon Purna Bakti/Pensiun dan Temu Koordinasi

Pensiun.

6. Penyempurnaan Pedoman/Juknis Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:

a. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan;

b. Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;

c. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan;

d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

e. Pejabat Fungsional Berprestasi.

7. Pembinaan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:

a. Workshop/Forum Komunikasi/Lokakarya Unjuk Kerja Pejabat Fungsional;

b. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional;

c. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional.

8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yang terdiri dari:

a. Pengembangan Fitur Menu Cuti Pegawai Pada Aplikasi SIMPEG KKP;

b. Pemeliharaan Aplikasi, Input Data Lingkup SEtjen, dan Peremajaan Data

Pegawai KKP;

c. Harmonisasi Pengelolaan SIMPEG KKP;

d. Sinkronisasi Data Pegawai KKP;

e. Rancangan Aplikasi Absensi Pegawai KKP.

9. Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Biro, yang terdiri dari:

a. Penyusunan Draft Awal, Draft Final dan Finalisasi RKAKL, TOR dan RAB;

b. Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2013 dan Rencana Kerja Tahun

2014.

10. Penyusunan Bahan Review Kegiatan Biro, yang terdiri dari:

a. Penyusunan Laporan Kinerja Biro;

b. Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2012;

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 19

c. Penyusunan LAKIP Biro Tahun 2012;

d. Penertiban LHKPN KKP;

e. Peningkatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Lingkup Setjen.

11. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pegawai, yang terdiri dari:

a. Pembinaan Kepegawaian;

b. Peningkatan Kualitas SDM Lingkup Setjen;

c. Persiapan Implementasi PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai.

12. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, yang terdiri dari:

a. Pengelolaan Arsip Kepegawaian;

b. Penyusunan dan Validasi Dokumen Elektronik File;

c. Penerbitan SK Inpasing Gaji PNS;

d. Validasi Kelengkapan Administrasi Pegawai KKP;

13. Penyusunan Laporan SAK dan Penataan Dokumen Keuangan, yang terdiri dari:

a. Penyusunan Laporan SAK Tahun 2012 dan Laporan PP No. 39/2006

Triwulan IV Tahun 2013;

b. Penyusunan Laporan SAK dan Laporan PP No. 39/2006;

c. Sinkronisasi Dokumen Keuangan dan Realisasi Anggaran Satker;

d. Verifikasi Keuangan Satker;

e. Laporan Penyusunan Persediaan BMN.

14. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, yaitu:

a. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kantor

15. Pengadaan Peralatan Perkantoran, yaitu:

a. Pengadaan Alat Pengolah Data

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Tahun 2013, Biro Kepegawaian telah menetapkan target kinerja program dan

kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2013 yang disusun secara

berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon II (yaitu Kepala

Biro Kepegawaian) dengan pejabat Eselon I (yaitu Sekretaris Jenderal), dan pejabat

Eselon I dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 sebelum penggunaan

metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC) adalah:

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 20

Tabel 2.3.

Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Terwujudnya

pengelolaan SDM KKP

yang sesuai dengan

kebutuhan

Jumlah SDM yang dialokasikan dalam perencanaan pegawai

sesuai kebutuhan

a. Jumlah usulan tambahan formasi pegawai;

b. Jumlah usulan pejabat struktural KKP yang dilakukan

penilaian kompetensi/assessment

300 orang

200 orang

Jumlah SDM yang dialokasikan dalam pengembangan

pegawai sesuai kebutuhan

a. Jumlah usulan penerima penghargaan/tanda

jasa/kehormatan;

b. Jumlah usulan peserta ujian dinas dan ujian kenaikan

pangkat penyesuaian ijazah;

c. Jumlah usulan calon peserta diklatpim

250 orang

150 orang

100 orang

Presentase pelayanan pengangkatan, kepangkatan,

pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya tepat waktu dan

tepat orang

a. Pelayanan usul kenaikan pangkat pegawai;

b. Pelayanan proses pengangkatan CPNS;

c. Pelayanan usul mutasi lainnya

100%

100%

100%

Jumlah pelayanan administrasi dan pengembangan jabatan

fungsional sesuai kebutuhan

a. SK pengangkatan dalam dan dari Jabatan Fungsional

1) Pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional

b. Jumlah Jabatan Fungsional

1) Penyempurnaan Pedoman/Juknis Jabatan

Fungsional

650 SK

24

Sejak triwulan III Tahun 2013, Biro Kepegawaian telah melakukan perubahan

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 dengan menggunakan metode/pendekatan

dan strategi balanced scorecard (BSC), sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 (menggunakan pendekatan metode

BSC)

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

TAHUN 2013

Customer Perspective

1 Tersedianya SDM KKP yang

kompeten dan professional 1

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II

dan III 60%

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 21

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

TAHUN 2013

2

Terintegrasinya informasi

kepegawaian KKP yang valid

dan handal

2

Persepsi kepuasan pengguna terhadap

informasi kepegawaian yang diberikan (skala

likert 1-4)

3

3

Terwujudnya good

governance & clean

government

3 Nilai inisiatif anti korupsi Setjen 7,5

4 Nilai penerapan RB KKP

75

(setara level

4)

Internal Process Perspective

4

Terselenggaranya

penempatan SDM KKP

berbasis kompetensi

5

Persentase unit kerja yang

mengimplementasikan penempatan SDM

KKP berbasis kompetensi dibanding total unit

kerja yang ada di KKP

20%

5

Terwujudnya pembinaan,

pengembangan dan

pengelolaan administrasi

Kepegawaian sesuai

kebutuhan

6 Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat

dibanding dengan jumlah usulan 100%

7

Persentase SK pengangkatan, pemindahan,

pembebasan, dan pemberhentian dalam dan

dari jabatan struktural dan fungsional

dibanding dengan jumlah usulan

100%

8 Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu 24

6

Terwujudnya pengolahan dan

penyajian data informasi

kepegawaian yang akurat

9

Jumlah Dokumen Rekapitulasi Pegawai

berdasarkan Jabatan, Daftar Urut

Kepangkatan, dan Daftar Riwayat Hidup

10

7

Terselenggaranya Program

dan kegiatan Manajemen

Perubahan Bidang SDM

aparatur sesuai roadmap RB

KKP

10

Persentase program dan kegiatan

manajemen perubahan SDM yang

dilaksanakan dibanding jumlah program dan

kegiatan yang harus dilakukan sesuai

roadmap RB KKP per tahun

100%

Learn & Growth Perspective

8

Terselenggaranya Program

dan kegiatan Penataan SDM

aparatur sesuai roadmap RB

KKP

11

Persentase program dan kegiatan penataan

SDM aparatur yang dilaksanakan dibanding

jumlah program dan kegiatan yang harus

dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun

100%

9

Tersedianya SDM lingkup

Biro Kepegawaian yang

kompeten dan professional

12 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III

dan IV Biro Kepegawaian 60%

10

Tersedianya informasi lingkup

Biro Kepegawaian yang valid,

handal dan mudah diakses

13 Service Level Agreement Biro Kepegawaian 70%

14 Persepsi user terhadap kemudahan akses

(skala likert 1-5) 4,00

11

Terwujudnya good

governance & clean

government lingkup Biro

Kepegawaian

15

Jumlah rekomendasi aparat pengawas

internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

dibanding total rekomendasi

100%

16 Nilai LAKIP Biro Kepegawaian Nilai AKIP A

17 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Biro Kepegawaian 7,5

18 Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian

75

(setara level

4)

12 Terkelolanya anggaran Biro

Kepegawaian secara optimal 19

Persentase penyerapan DIPA Biro

Kepegawaian >95%

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 22

Alokasi anggaran Biro Kepegawaian pada tahun 2013 untuk mencapai sasaran

tersebut dengan sejumlah target indikator sebagaimana tabel 2.4. adalah sebesar Rp.

12.873.587.000,-. Dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Biro Kepegawaian Tahun 2013

(Lampiran 1) selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada akhir tahun

2013 yang dipaparkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian Tahun

2013.

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu dalam mengelola

seluruh kegiatan organisasi tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya

dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan

stratejik dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem

akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam

mewujudkan visi dan misi Biro Kepegawaian.

Sejak triwulan III tahun 2013, manajemen kinerja KKP telah menerapkan

pendekatan BSC. Melalui pendekatan metode ini diharapkan akuntabilitas kinerja dapat

terjaga dan dapat kejelasan tentang uraian tugas pada masing-masing bagian.

Disamping itu kejelasan indikator keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Biro

Kepegawaian adalah Reformasi Birokrasi bidang Penataan SDM Aparatur.

Proses penghitungan kinerja Biro Kepegawaian menggunakan Manual IKU yang

telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang

mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan

oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Langkah awal dalam menilai kinerja organisasi Biro Kepegawaian dengan

pendekatan BSC dimulai dengan menyusun peta strategis yang memetakan setiap

strategi untuk mencapai sasaran strategisnya, peta strategis Biro Kepegawaian adalah

sebagai berikut:

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 24

Gambar 3.1.

Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2013

Capaian kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 berdasarkan uraian capaian

kinerja secara rinci pada dilihat pada berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

Customer Perspective

1 Tersedianya SDM

KKP yang kompeten

dan professional

1 Indeks Kesenjangan

Kompetensi Eselon II dan III

60% 20,15% 166

2 Terintegrasinya

informasi

kepegawaian KKP

yang valid dan handal

2 Persepsi kepuasan pengguna

terhadap informasi

kepegawaian yang diberikan

(skala likert 1- 4)

3 3,37 112,33

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 25

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

3 Terwujudnya good

governance & clean

government

3 Nilai inisiatif anti korupsi

Setjen

7,5 7,7 102.66

4 Nilai penerapan RB KKP 75

(setara level 4)

79.1 105.47

Internal Process Perspective

4 Terselenggaranya

penempatan SDM

KKP berbasis

kompetensi

5 Persentase unit kerja yang

mengimplementasikan

penempatan SDM KKP

berbasis kompetensi

dibanding total unit kerja yang

ada di KKP

20% 46,04% 230,2

5 Terwujudnya

pembinaan,

pengembangan dan

pengelolaan

administrasi

Kepegawaian sesuai

kebutuhan

6 Persentase Penetapan

Kenaikan Pangkat dibanding

dengan jumlah usulan

100% 100% 100

7 Persentase SK

pengangkatan, pemindahan,

pembebasan, dan

pemberhentian dalam dan

dari jabatan struktural dan

fungsional dibanding dengan

jumlah usulan

100% 100% 100

8 Jumlah Jenis Jabatan

fungsional tertentu

24 29 120,83

6 Terwujudnya

pengolahan dan

penyajian data

informasi

kepegawaian yang

akurat

9 Jumlah Dokumen Rekapitulasi

Pegawai berdasarkan

Jabatan, Daftar Urut

Kepangkatan, dan Daftar

Riwayat Hidup

10 10 100

7 Terselenggaranya

Program dan

kegiatan Manajemen

Perubahan Bidang

SDM aparatur sesuai

roadmap RB KKP

10 Persentase program dan

kegiatan manajemen

perubahan SDM yang

dilaksanakan dibanding

jumlah program dan kegiatan

yang harus dilakukan sesuai

roadmap RB KKP per tahun

100% 100% 100

Learn & Growth Perspective

8 Terselenggaranya

Program dan

kegiatan Penataan

SDM aparatur sesuai

roadmap RB KKP

11 Persentase program dan

kegiatan penataan SDM

aparatur yang dilaksanakan

dibanding jumlah program

dan kegiatan yang harus

dilakukan sesuai roadmap RB

KKP per tahun

100% 100% 100

9 Tersedianya SDM

lingkup Biro

Kepegawaian yang

kompeten dan

professional

12 Indeks Kesenjangan

Kompetensi Eselon III dan IV

Biro Kepegawaian

60% 17,90% 170

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 26

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

10 Tersedianya

informasi lingkup Biro

Kepegawaian yang

valid, handal dan

mudah diakses

13 Service Level Agreement Biro

Kepegawaian

70% 73,5 105

14 Persepsi user terhadap

kemudahan akses (skala likert

1- 5)

4,00 4,37 109,25

11 Terwujudnya good

governance & clean

government lingkup

Biro Kepegawaian

15 Jumlah rekomendasi aparat

pengawas internal dan

eksternal yang ditindaklanjuti

dibanding total rekomendasi

100% 100% 100

16 Nilai LAKIP Biro Kepegawaian Nilai AKIP A Nilai AKIP A 100

17 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Biro

Kepegawaian

7,5 7,7 102,67

18 Nilai Penerapan RB Biro

Kepegawaian

75

(setara level 4)

79.1 105.47

12 Terkelolanya

anggaran Biro

Kepegawaian secara

optimal

19 Persentase penyerapan DIPA

Biro Kepegawaian

>95% 98,21% 103.38

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama untuk setiap perspektif sebagai berikut:

a. Customer Perspective

1) Sasaran Strategis 1, Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan professional

Kompetensi merupakan kombinasi keterampilan, pengetahuan dan perilaku

yang ditunjukkan oleh seorang anggota organisasi bagi terselenggaranya

fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Kombinasi tersebut mampu

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai dan

keberhasilan organisasi.

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III Tahun 2013 mencapai

20,15% dari target sebesar 60%. Capaian IKU ini diperoleh dari draft

peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi

Manajerial berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegwaian Negara Nomor

13 Tahun 2011 berupa jumlah jenis Kompetensi Manajerial yang dimiliki oleh

Pejabat Eselon II dan Eselon III. Nilai ini mengambarkan kesenjangan

kompetensi (competency gap) yang dimiliki oleh pejabat eselon II dan eselon

III lingkup Biro Kepegawaian. Rumus perhitungan Indeks Kesenjangan

Kompetensi (IKK) dengan uji coba lingkup Biro Kepegawaian yaitu jumlah

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 27

kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat (SP) berbanding dengan

jumlah standar kompetensi yang dipersyaratkan (SKM) dalam suatu jabatan.

SP IKK = X 100% SKM

Realisasi indeks kesenjangan kompetensi adalah 20,15% dari hasil simulasi

jumlah pejabat Biro Kepegawaian, namun belum dilakukan perhitungan

indeks kesenjangan pejabat lingkup KKP. Hal tersebut disebabkan

penetapan kinerja baru ditetapkan pada triwulan III sehingga belum

dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sebagai langkah tindak lanjut akan dilakukan perhitungan indeks

kesenjangan pejabat lingkup KKP bekerjasama dengan asesor.

2) Sasaran Strategis 2, Terintegrasinya informasi kepegawaian KKP yang valid

dan handal

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi merupakan tingkat

kepuasan pengguna terhadap layanan aksesibilitas informasi yang

disediakan dilingkungan Biro Kepegawaian. Pada Tahun 2013 tingkat

kepuasan penggunan terhadap layanan akses informasi di lingkungan Biro

Kepegawaian mencapai 3,34 dari target sebesar 3 dengan jumlah responden

sebanyak 618 pegawai dengan hasil sangat puas sebanyak 384 pegawai.

Nilai tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh pengunjung

website Biro Kepegawaian.

3) Sasaran Strategis 3, Terwujudnya good governance & clean government

Terdapat 2 (dua) indikator pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja

sebagai berikut:

a) Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat Jenderal merupakan salah satu

keberhasilan upaya pemberantasan korupsi pada suatu unit

utama/lembaga adalah inisiatif dari internal unit utama sendiri. Beberapa

inisiatif seperti pembuatan kode etik, pengawasan atas pengadaan

barang dan jasa, serta transparansi dalam rekrutmen pegawai merupakan

upaya yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal

terpenting dalam PIAK adalah indikator yang digunakan, karena dasar

penilaian dari PIAK adalah inisiatif, maka penetapan indikator harus dapat

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 28

disepakati bersama, dapat diaplikasikan ke semua unit utama yang

terlibat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu

instrumen Focus Group Discussion (FGD) menjadi bagian terpenting

dalam penentuan indikator serta kriteria penilaian PIAK ini. Hasil akhir

penilaian PIAK Sekretriat Jenderal ada Tahun 2013 adalah 7,7.

b) Nilai Penerapan RB KKP Tahun 2013 mencapai 73,13 dari target sebesar

75. Nilai tersebut masih akan dilakukan finalisasi melalui penilaian

terhadap PMPRB online tahun 2013 yang akan selesai akhir Maret

2014.Nilai penerapan RB dilakukan pada 8 (delapan) Area Perubahan

Reformasi Birokrasi, yaitu: (1) Organisasi; yang tepat fungsi dan tepat

ukuran (right sizing); (2) Tata Laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja

yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good

governance; (3) Peraturan Perundang-undangan; regulasi yang tertib,

tidak tumpang tindih, dan kondusif; (4) SDM Aparatur; SDM aparatur yang

berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi,

dan sejahtera; (5) Pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (6) Akuntabilitas;

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) Pelayanan

Publik; Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

dan (8) Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur; birokrasi dengan integritas

dan kinerja yang tinggi.

b. Internal Process Perspective

1) Sasaran Strategis 4, Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis

kompetensi

Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP

berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP. Penempatan

dan penataan pegawai sangat penting untuk memperoleh kuantitas, kualitas,

komposisi dan distribusi PNS yang tepat sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

KKP memiliki 202 unit kerja yang terdiri dari 67 unit kerja eselon II unit pusat

dan 135 unit pelaksana teknis. Pada tahun 2013, jumlah unit kerja yang

mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi adalah

sebesar 93 unit kerja atau 46,04%. Capaian tersebut sesuai dengan

penempatan CPNS tahun 2013.

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 29

2) Sasaran Strategis 5, Terwujudnya pembinaan, pengembangan dan

pengelolaan administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan.

Terdapat 3 (tiga) indikator pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja

sebagai berikut:

a) Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat dibanding dengan jumlah

usulan

Berdasarkan usul Kenaikan Pangkat ke BKN sebanyak 2.587 pegawai

telah terealisasi sebesar 100%.

b) Persentase SK pengangkatan, pemindahan, pembebasan, dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional

dibanding dengan jumlah usulan

Persentase SK pengangkatan, pemindahan, pembebasan, dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sebesar

100%. Jumlah SK Jabatan Struktural yang telah ditetapkan sebanyak

1.018 SK. Penetapan SK Jabatan Fungsional pada tahun 2013 sebanyak

923 SK.

c) Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu

Target jumlah jenis jabatan fungsional tertentu pada tahun 2013 adalah

24 jabatan dan terealisasi sebanyak 29 jabatan. Penambahan jumlah

jenis jabatan fungsional di KKP karena adanya pengembangan jabatan

fungsional baru yang dijabat oleh sebagian PNS KKP.

3) Sasaran Strategis 6, Terwujudnya pengolahan dan penyajian data informasi

kepegawaian yang akurat

Jumlah Dokumen Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Daftar Urut

Kepangkatan, dan Daftar Riwayat Hidup lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen

Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat

Jenderal, Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

4) Sasaran Strategis 7, Terselenggaranya Program dan kegiatan Manajemen

Perubahan Bidang SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 30

Pada tahun 2013 terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh

seluruh unit kerja eselon I dalam rangka pelaksanaan RB. Persentase

program dan kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan

kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB Tahun 2013

mencapai 90% dari target sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilakukan

antara lain: (1) Program Manajemen Perubahan, melalui penyusunan strategi

manajemen perubahan dan strategi komunikasi lingkup Setjen, sosialisasi

dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi,

pengesahan Keputusan Menteri Nomor 7/KEP-SJ/2013 tentang Tim RB

Setjen KKP, pengesahan Peraturan Menteri Nomor 30/PERMEN-KP/2013

tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi

Pegawai di Lingkungan KKP, sosialisasi mengenai presensi finger print dan

sosialisasi inisiasi antikorupsi lingkup Setjen, (2) Program Penataan

Peraturan Perundang-Undangan, melalui rekapitulasi Peraturan Perundang-

Undangan lingkup Setjen, percepatan penyelesaian peraturan perundang-

undangan, pembuatan KEPMEN SJ sejumlah 262 buah, percepatan

penyelesaian peraturan perundang-undangan melalui program legislasi KKP,

percepatan ratifikasi WCPFC, ratifikasi CTI, ratifikasi PSM, (3) Program

Penataan dan Penguatan Organisasi, melalui program dan kegiatan

penataan dan penguatan organisasi dengan pelaksanaan audit organisasi,

pelaksanaan audit organisasi di lingkup Setjen, pelaksanaan Audit

Organisasi oleh Konsultan PT. Sinergi Pakarya Sejahtera, dihasil kan 3

alternatif desain struktur organisasi KKP, penajamanan tugas dan fungsi Biro

Umum, Biro Keuangan, Pusdatin, dan Puskita, (4) Program Penataan Tata

Laksana, melalui penyempurnaan SOP lingkup Setjen, pembuatan aplikasi

dengan E-Gov, pembuatan SOP lingkup Setjen sejumlah 445 SOP,

pembuatan aplikasi E-Gov lingkup Setjen sejumlah 15 buah, (5) Program

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, melalui pertemuan untuk

penyusunan formasi PNS Tahun 2013 pada bulan Februari 2013,

penyampaian usulan formasi PNS KKP Tahun 2013 melalui surat Menteri KP

Nomor: B.112/MEN-KP/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, penyusunan Draft

Pedoman Pengadaan Pegawai Baru di pada bulan Juni 2013, pembahasan

pertama dalam rangka penyempurnaan Peraturan Menteri KP tentang

Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada bulan April 2013, Tim PIC

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 31

menindaklanjuti dengan menyusun data dukung sesuai permintaan Direktorat

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 15 Januari dan 18

Februari 2013, penyempurnaan job grading, jumlah SDM, nama jabatan, dan

peta jabatan sesuai dengan data terakhir dalam rangka akurasi data sesuai

permintaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 22

Januari 2013, penyusunan Peraturan Menteri KP tentang Standar

Kompetensi Manajerial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

pada tanggal 17 - 19 Juni 2013, pelaksanaan asesmen terhadap pejabat

eselon II pada bulan April 2013, penandatangan kontrak kinerja seluruh

pegawai untuk tahun 2013 pada bulan April 2013, pelaksanaan bimtek

implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011, tanggal 14 – 16 Mei 2013,

pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai

sesuai tugas dan fungsi organisasi (pada bulan Januari sampai dengan Mei

telah diterbitkan 3 SK Ijin Belajar S.3 lingkup KKP, pada bulan Januari

sampai dengan Mei telah diterbitkan 74 SK Tugas Belajar lingkup KKP), (6)

Program Penguatan Pengawasan Intern, melalui Penerapan sistem

pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkup Setjen, Peningkatan Peran

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan

consulting, nilai SPIP lingkup KKP dengan nilai 91,35, nilai opini atas nilai

keuangan KKP adalah WTP (wajar tanpa pengecualian), (7) Program

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, melalui evaluasi LAKIP, penyusunan BSC

mulai dari Level Eselon I, II, III dan IV, penyusunan IKU lingkup Setjen,

Penyusunan BSC mulai dari Level Eselon I, II lingkup Setjen, penilaian

LAKIP Setjen dengan nilai A, IKU Setjen dengan nilai 89,95, (8) Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui peringatan Hari Pelayanan

Publik Internasional, penilaian dan Pemeringkatan Pembina/Penanggung

Jawab Pelayanan Publik lingkup Setjen, penyusunan Rancangan Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pokja Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik, pengembangan Aplikasi EPP (Elektronik Pelayanan

Publik), penyusunan Instrumen Survey Pelayanan Publik, penetapan Quick

Wins, peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional Tahun 2013 lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan tema

“Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif, Transparan dan

Pertisipatif untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 32

Perikanan”, persiapan Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Pelayanan

Publik dan Koordinasi Pokja Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

pada tanggal: 31 Mei 2013, penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 238/KEPMEN-KP/SJ/ 2013 tentang Kelompok Kerja

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring, dan Evaluasi Dalam

Rangka ReformasiBirokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan, fitur entry data untuk Baseline Survey Pelayanan Publik berupa

puskita.kkp.go.id/epp-kkp, rapat pembahasan pengisian quick wins melalui

formulir F8K tanggal 13 November 2013, penyampaian laporan tentang quick

wins kepada Sekjen tanggal 27 Desember 2013, penyampaian laporan

tentang quick wins dari Sekjen kepada MKP tanggal 27 Desember 2013, (9)

Program Monitoring dan Evaluasi, melalui penyusunan Rancangan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pokja Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Brokrasi,

inventarisasi Rencana Aksi RB, monitoring Semester I, penyusunan

Pedoman Monev RB, monitoring Semester II, Desember 2013, penetapan

KEP MEN KP nomor 238/KEPMEN-KP/SJ/2013 tentang Kelompok Kerja

Peningkatan Kualitas PelayananPublik,Monitoring, dan Evaluasi dalam

Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan, pemaparan sistem monitoring dan evaluasi RB tanggal 11

November 2013, rapat pembahasan monitoring dan evaluasi RB tanggal 21

November 2013, penyampaian Nota Dinas No 2108/SJ.7/TU.330/XI/2013

tentang pendataan jenis pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan

publik di lingkungan KKP, inventarisasi Realisasi Rencana Aksi RB Lingkup

Sekretariat Jenderal, rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP

tentang Pedoman Monev RB, untuk dimintakan masukan dan tanggapan

pada tanggal 20 November 2013, inventarisasi Realisasi Rencana Aksi RB

dari seluruh unit Eselon I lingkup KKP tahun 2013.

c. Learn & Growth Perspective

1) Sasaran Strategis 8, Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan

SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP

Persentase program dan kegiatan penataan SDM aparatur yang

dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan

sesuai roadmap RB KKP tahun 2013

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 33

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain: (1) Rekruitmen pegawai atau

pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, (2) melakukan analisis jabatan SDM

Aparatur, (3) evaluasi jabatan, (4) melakukan penyusunan standar

kompetensi jabatan SDM Aparatur KKP, (5) Penilaian kompetensi jabatan

sturktural dan pegawai KKP, (6) penerapan sistem penilaian kinerja individu,

(7) pembangunan/pengembangan database pegawai, (8) pelaksanaan diklat

berbasis kompetensi.

2) Sasaran Strategis 9, Tersedianya SDM lingkup Biro Kepegawaian yang

kompeten dan professional

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Kepegawaian Tahun

2013 mencapai 17,90% dari target sebesar 60%. Capaian IKU ini diperoleh

dari draft peraturan Menteri KP tentang Standar Kompetensi Manajerial

berdasarkan Perka BKN Nomor 13 Tahun 2011 berupa jumlah jenis

Kompetensi Manajerial Eselon III dan Eselon IV yang dimiliki oleh pejabat

eselon III dan eselon IV. Nilai ini mengambarkan kesenjangan kompetensi

(competency gap) yang dimiliki oleh pejabat eselon III dan eselon IV.

Rumus perhitungan Indeks Kesenjangan Kompetensi (IKK) dengan uji coba

lingkup Biro Kepegawaian yaitu jumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang

pejabat (SP) berbanding dengan jumlah standar kompetensi yang

dipersyaratkan (SKM) dalam suatu jabatan.

SP IKK = X 100% SKM

Realisasi indeks kesenjangan kompetensi adalah 17,90% dari hasil simulasi

jumlah pejabat Biro Kepegawaian. Hal tersebut disebabkan penetapan

kinerja baru ditetapkan pada triwulan III sehingga belum dialokasikan

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

3) Sasaran Strategis 10, Tersedianya informasi lingkup Biro Kepegawaian yang

valid, handal dan mudah diakses

Terdapat 2 (dua) indikator pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja

sebagai berikut:

a) Service Level Agreement Biro Kepegawaian

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 34

Service Level Agreement (SLA) merupakan tingkat (mutu) layanan yang

diberikan oleh penyedia layanan (Biro Kepegawaian) kepada pengguna

layanan (unit kerja eselon I KKP) dalam hal akses informasi. Pada tahun

2013 tingkat layanan akses informasi untuk mendapatkan data dan

informasi yang valid dan handal mencapai 99,24% dari target sebesar

70%. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah waktu layanan yang diberikan

terhadap jumlah waktu layanan dalam 1 tahun. Selama tahun 2013 total

gangguan jaringan internet di KKP terjadi selama 66,21 jam, sementara

itu waktu layanan yang seharusnya diberikan dalam 1 tahun adalah 8.760

jam.

b) Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

Kemudahan akses informasi merupakan tingkat kepuasan pengguna

terhadap layanan aksesibilitas informasi yang disediakan dilingkungan

Biro Kepegawaian. Pada Tahun 2013 tingkat kepuasan penggunan

terhadap layanan akses informasi di lingkungan Biro Kepegawaian

mencapai 4,37 dari target sebesar 4 dengan jumlah responden sebanyak

618 pegawai dengan hasil sangat puas sebanyak 384 pegawai. Nilai

tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh pengunjung

website Biro Kepegawaian.

4) Sasaran Strategis 11, Terwujudnya good governance & clean government

lingkup Biro Kepegawaian

Terdapat 3 (tiga) indikator pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja

sebagai berikut:

a) Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang

ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Tahun 2013 mencapai 100%

dari target sebesar 100%

b) Nilai LAKIP Biro Kepegawaian

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Biro Kepeawaian tidak dilakukan

penilaian secara mandiri sehingga pada Tahun 2013 mencapai nilai AKIP

A dari target sebesar nilai AKIP A ini merupakan nilai gabungan dari

seluruh unit eselon II lingkup Sekretariat jenderal.

c) Nilai Inisiatif Anti Korupsi Biro Kepegawaian

Nilai inisiatif anti korupsi Biro Kepegawaian Tahun 2013 mencapai 7,7

dari target sebesar 7,5. Nilai PIAK merupakan penilaian terhadap inisiatif

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 35

yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam penerapan program-

program anti korupsi. Nilai ini mengukur kemajuan suatu instansi dalam

mengembangakan upaya pemberantasan korupsi. Nilai PIAK ini

merupakan nilai gabungan antara unit eselon II lingkup Sekretariat

Jenderal.

d) Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian

Nilai Penerapan RB Setjen Tahun 2013 mencapai 82 dari target sebesar

75 (setara level 4). Nilai tersebut merupakan hasil penilaian dari tim Itjen

sebagai tim penilai pelaksanaan RB. Nilai tersebut masih bersifat

sementara mengingat nilai RB akan ditetapkan pada akhir Maret 2014.

5) Sasaran Strategis 12, Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara

optimal

Persentase penyerapan DIPA Biro Kepegawaian

Dalam rangka pengelolaan anggaran Biro Kepegawaian Tahun 2013, telah

dilakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan anggaran mengacu pada

peraturan perundang-undangan. Pagu anggaran tahun 2013 sebesar Rp.

12.873.587.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.643.183.549,- atau sebesar

98,21% dari target sebesar 95% mengalami peningkatan sebesar 3,21%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya 96,72%, kinerja

realisasi keuangan Biro Kepegawaian Tahun 2013 menunjukan peningkatan.

Pagu anggaran dan realisasi Biro Kepegawaian tahun 2013 secara rinci

dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Kepegawaian Tahun 2013

No Kegiatan Pagu Awal (Rp) Pagu Revisi

(Rp) Realisasi (Rp) %

1 Penataan Kompetensi Sumber Daya Manusia

a Penyusunan Formasi 77.918.000 66.218.000 65.281.300 98,59

b Uji Kompetensi Pegawai 1.940.576.000 1.854.076.000 1.839.979.100 99,24

c Penilaian Kompetensi Pejabat/Assessment

708.630.000 695.930.000 674.719.650 96,95

2 Peningkatan Kompetensi Pegawai

a Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar

62.116.000 62.116.000 62.100.000 99,97

b Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat

240.890.000 240.890.000 237.796.850 98,72

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 36

No Kegiatan Pagu Awal (Rp) Pagu Revisi

(Rp) Realisasi (Rp) %

Penyesuaian Ijasah

c Seleksi Diklatpim dan Diklat Penjenjangan KKP

102.332.000 102.332.000 101.351.000 99,04

d Pemberian Penghargaan, Tanda Jasa dan Kehormatan

180.842.000 180.842.000 179.761.000 99,40

3 Pembinaan Perencanaan, Pengembangan, Disiplin dan Etika

a Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai

185.034.000 185.034.000 167.584.000 90,57

4 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur / Reformasi Birokrasi

a Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur/Reformasi Birokrasi

1.282.838.000 1.017.902.000 1.011.714.100 99,39

5 Pengeloaan Administrasi Mutasi Kepegawaian

a Penyusunan Bahan Rapat Baperjakat

251.328.000 161.768.000 129.627.900 80,13

b Pelantikan Pejabat KKP dan Pengambilan Sumpah PNS SETJEN

157.960.000 157.960.000 135.849.500 86,00

c Percepatan Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS KKP

542.080.000 544.480.000 540.125.000 99,20

d Percepatan Proses Administrasi, Pemberhentian, Pensiun, dan Pemindahan serta SK Mutasi Pegawai Lainnya

369.100.000 381.900.000 355.938.000 93,20

e Pembinaan Mutasi Pengangatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan Pemindahan Pegawai

159.600.000 159.600.000 159.374.700 99,86

f Pembekalan Pegawai KKP Calon Purna Bakti/ Pensiun dan Temu Koordinasi Pensiun

402.126.000 404.724.000 397.505.100 98,22

6 Penyempurnaan Pedoman/Juknis Jabatan Fungsional

a Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan

220.467.000 217.411.000 215.606.000 99,17

b Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

245.102.000 245.102.000 244.810.000 99,88

c Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan

210.755.000 210.755.000 202.483.000 96,08

d Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

239.163.000 241.719.000 240.464.800 99,48

e Pejabat Fungsional Berprestasi

161.900.000 162.400.000 156.670.000 96,47

7 Pembinaan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional

a Workshop/Forum Komunikasi/Lokakarya Unjuk Kerja Pejabat Fungsional

700.520.000 700.520.000 689.189.900 98,38

b Pengelolaan Administrasi 362.756.000 303.856.000 303.701.000 99,95

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 37

No Kegiatan Pagu Awal (Rp) Pagu Revisi

(Rp) Realisasi (Rp) %

Jabatan Fungsional

c Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional

125.400.000 125.400.000 125.387.100 0,00

8 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

a Pengembangan Fitur Menu Cuti Pegawai pada Aplikasi SIMPEG KKP

87.664.000 62.708.000 62.708.000 100,00

b Pemeliharaan Aplikasi, Input Data Lingkup Setjen dan Peremajaan Data Pegawai KKP

90.576.000 108.076.000 106.584.600 98,62

c Harmonisasi Pengelolaan SIMPEG KKP

213.532.000 213.532.000 212.571.000 0,00

d Sinkronisasi Data Pegawai KKP

105.156.000 85.260.000 85.257.750 100,00

e Rancangan Aplikasi Absensi Pegawai KKP

154.178.000 107.088.000 106.540.000 99,49

9 Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Biro

a Penyusunan Draft Awal, Draft Final dan Finalisasi RKAKL, TOR dan RAB

177.192.000 177.192.000 166.657.200 94,05

b Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2013 dan Rencana Kerja Tahun 2014

66.456.000 66.456.000 65.484.000 98,54

10 Penyusunan Bahan Review Kegiatan Biro

a Penyusunan Laporan Kinerja Biro

79.540.000 49.870.000 47.186.900 94,62

b Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2012

53.268.000 53.268.000 53.237.000 99,94

c Penyusunan LAKIP Tahun 2012

70.384.000 70.384.000 70.383.200 100,00

d Penertiban LHKPN 109.700.000 109.700.000 107.000.000 97,54

e Peningkatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Lingkup SETJEN

242.678.000 98.670.000 96.026.000 97,32

11 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pegawai

a Pembinaan Kepegawaian 1.217.394.000 631.152.000 630.766.350 99,94

b Peningkatan Kualitas SDM Lingkup Setjen

439.715.000 166.675.000 166.629.000 99,97

c Persiapan Implementasi PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

661.179.000 661.179.000 660.775.450 99,94

12 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

a Pengelolaan Arsip Kepegawaian

104.030.000 81.870.000 81.492.000 99,54

b Penyusunan dan Validasi Dokumen Elektronik File

48.820.000 48.820.000 47.884.000 98,08

c Penerbitan SK Inpassing Gaji PNS

37.740.000 37.740.000 37.739.500 100,00

d Validasi Kelengkapan Administrasi Kepegawaian

104.156.000 104.156.000 102.355.000 98,27

13 Penyusunan Laporan SAK dan Penataan Dokumen Keuangan

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 38

No Kegiatan Pagu Awal (Rp) Pagu Revisi

(Rp) Realisasi (Rp) %

a Penyusunan Laporan SAK Tahun 2012 dan Laporan PP No 39/2006

37.740.000 37.740.000 37.740.000 100,00

b Penyusunan Laporan SAK dan Laporan PP No 39/2006

74.480.000 74.480.000 74.180.000 99,60

c Sinkronisasi Dokumen Keuangan dan Realisasi Anggaran Satker

37.740.000 37.740.000 37.740.000 100,00

d Verifikasi Keuangan Satker 192.280.000 192.280.000 191.193.750 99,44

e Penyusunan Laporan Persediaan BMN

26.660.000 26.660.000 26.659.000 100,00

14 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

a Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kantor

858.746.000 858.746.000 847.847.349 98,73

15 Pengadaan Peralatan Perkantoran

a Pengadaan Alat Pengolah Data

289.210.000 289.210.000 283.527.500 98,04

Jumlah 15.439.311.000 12.873.587.000 12.643.183.549 98,21

3.3. Permasalahan

Meskipun capaian Indikator Kinerja Utama pada seluruh sasaran strategis lebih

banyak yang telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa

kendala yang dihadapi, antara lain:

a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III

Realisasi indeks kesenjangan kompetensi adalah 20,15% dari hasil simulasi

jumlah pejabat Biro Kepegawaian, namun belum dilakukan perhitungan indeks

kesenjangan pejabat lingkup KKP. Hal tersebut disebabkan penetapan kinerja

baru ditetapkan pada triwulan III sehingga belum dialokasikan anggaran untuk

pelaksanaan kegiatan dimaksud.

b. Persepsi kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian yang diberikan

(skala likert 1-4)

Pada tahun 2013 Biro Kepegawaian baru melakukan pengukuran kepuasan

pengguna terhadap informasi kepegawaian dengan menggunakan polling

melalui website Biro Kepegawaian pada http://www.ropeg.kkp.go.id/.

3.4. Rekomendasi

Memperhatikan capaian dan permasalahan yang dihadapi, rekomendasi untuk

perbaikan agar dilakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 39

a. Melakukan penilaian kompetensi/assessment;

b. Membuat aplikasi kuesioner elektronik.

3.5. Tindak lanjut

Tindak lanjut kegiatan di tahun ke depannya berdasarkan pada rekomendasi,

yaitu:

a. Melakukan perhitungan indeks kesenjangan pejabat lingkup Biro Kepegawaian

bekerjasama dengan asesor;

b. Melakukan survey kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian melalui

sebaran kuesioner elektronik pada website Biro Kepegawaian

http://www.ropeg.kkp.go.id/.

L A K I P B i r o K e p e g a w a i a n T a h u n 2 0 1 3 40

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Biro Kepegawaian Sekretariat

Jenderal tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa dari 3 perspektif kinerja Biro

Kepegawaian tahun 2013 semua telah mencapai target yang ditetapkan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan kendala yang dihadapi dan rekomendasi sebagaimana diuraikan

pada Bab III, serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Biro Kepegawaian

tahun 2014, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

a. Melakukan pemetaan, pendataan, perencanaan, penempatan dan pengembangan

SDM KKP

b. Melakukan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian lingkup KKP

c. Meningkatkan layanan kepegawaian

d. Pelaksanaan road map 9 Program Reformasi Birokrasi

e. Penerapan manajemen kinerja berbasis BSC yang terkomputerisasi lingkup Biro

Kepegawaian

f. Penerapan program RB Sekretariat Jenderal secara menyeluruh