PEMERINTAH DAERAH LPPD (LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BANTEN) TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 JL. SYEKH NAWAWI AL-BANTANI KP3B CURUG - KOTA SERANG
DATA AWAL
LAPORAN PEMERINTAH DAERAH
(LPPD) PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2018
JL. SYEKH NAWAWI AL-BANTANI KP3B CURUG - KOTA SERANG
LPPD (LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BANTEN) TAHUN ANGGARAN 2018
BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2019
JL. SYEKH NAWAWI AL-BANTANI KP3B CURUG - KOTA SERANG
LPPD BIRO ORGANISASI TAHUN 2018 i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
pada awal Tahun Anggaran 2019 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Banten telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2018.
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang- Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (6) yaitu Otonomi
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Daerah
mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah.
Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Biro Organisasi Setda
Provinsi Banten menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 dibuat
sebagai bahan untuk Penyusunan LPPD Provinsi Banten Tahun 2018.
Demikian laporan ini dibuat, dengan harapan agar informasi yang
disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Banten ini dapat bermanfaat dan juga dapat dijadikan
sebagai bahan evaluasi dan koreksi terhadap penyelenggaraan program dan
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, sehingga pada
tahun yang akan datang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan
lebih baik lagi.
Serang, Januari 2019.
KEPALA BIRO ORGANISASI,
Dr. H. DIAN WIRTADIPURA, M,Si
Pembina Utama Muda NIP. 19620311 198503 1 019
LPPD BIRO ORGANISASI TAHUN 2018 ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii
BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Dasar Hukum ...................................................................................... 3
B. Gambaran Umum Biro Organisasi .................................................... 4
BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (RENCANA STRATEGIS
SETDA PROVINSI BANTEN) .............................................................. 29
A. Visi dan Misi ........................................................................................ 30
B. Tujuan dan Sasaran Setda .................................................................. 31
C. Strategi dan arah Kebijakan ............................................................... 34
BAB III : KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN .................................. 38
A. ALOKASI BELANJA LANGSUNG .................................................. 38
B. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN/PROGRAM .......... 38
1. Penjelasan Realisasi Anggaran/Belanja per kegiatan
pada Biro Organisasi ........................................................................... 42
2. Permasalahan dan Solusi .................................................................... 42
BAB V : PENUTUP ................................................................................................ 44
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang- Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (6) yaitu
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan,keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga
untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.
Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Biro Organisasi Setda
Provinsi Banten menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pertanggungjawaban pemerintah yang diharapkan bukanlah hanya
formalitas belaka, namun lebih pada perwujudan semangat pemerintah untuk
bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan kepercayaan yang telah
diterimanya. Bentuk formal memang diperlukan, akan tetapi semangat untuk
menjadi pihak menjadi pihak yang penuh tanggungjawab tentunya lebih diharapkan
oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah satu jawaban untuk pertanggungjawaban
yang demikian. Akuntabilitas timbul karena adanya kekuasaan yang berupa
kepercayaan yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan
tugasnya dalam rangka menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan
tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. dari pengertian di atas
tersirat bahwa pihak yang diberikan amanah harus memberikan
pertanggungjawaban atau tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan
mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang
mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dalam ini penerima amanah harus
dapat dan berani mengungkapkan dalam laporannya semua keberhasilan maupun
2 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
kegagalan yang terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan yang telah dikeluarkan
oleh pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk
kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara
dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip
good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan
perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu
menyediakan public goods and service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Provinsi Banten yang beribukota di Serang ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten,
dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten
Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang serta
Kota Tangerang Selatan melalui pemekaran daerah menjadi bagian wilayah Provinsi
Banten. Sebagai provinsi baru, menuntut pembenahan hampir pada semua aspek
strategis pemerintahan untuk mensukseskan otonomi daerah.
Dengan otonomi daerah tersebut timbul paradigma baru yang menuntut
penyelenggaraan pemerintahan lebih demokratis, maka azas “dekonsentrasi” hanya
diselenggarakan di daerah provinsi, di bawah daerah (kabupaten/kota) hanya
mengenal azas “desentralisasi”, sehingga fungsi-fungsi dekonsentrasi dan
pemerintahan umum berubah menjadi fungsi-fungsi desentralisasi. Dengan kata lain
adanya pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara pusat dan daerah
dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah efisien, efektif, ekonomis
dan demokratis.
Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih banyak memegang
kendali pembangunan di daerahnya. Akibatnya konsep desentralisasi akan segera
terwujud dan mekanisme pembangunan akan berubah menjadi bottom up policy,
daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan
sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai instansi pemerintah terhadap
pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sebagai upaya pengendalian agar kegiatan yang
3 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
dilakukan tetap terarah kepada tujuan akhir yang akan dicapai. Selanjutnya dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan
datang.
Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pada Biro Organisasi Setda Provinsi Banten dapat
dijadikan sebagai dasar penyusunan LPPD Provinsi Banten dalam
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepala Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
4 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
B. GAMBARAN UMUM BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
1. Struktur Organisasi
A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI
a. Kedudukan
Biro organisasi merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh
seorang kepala biro dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
asisten tata praja.
b. Tugas Pokok
Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, mempunyai
tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan
pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang
kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan
sumber daya manusia, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja
organisasi.
5 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
c. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, biro organisasi mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis
jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik
serta peningkatan kinerja organisasi;
b) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis
pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan
dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik
serta peningkatan kinerja organisasi;
c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan
dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik
serta peningkatan kinerja organisasi;
d) Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan
sumber daya manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; dan
e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya
SUSUNAN ORGANISASI BIRO ORGANISASI TERDIRI ATAS :
a. Kepala Biro;
b. Kepala Bagian Kelembagaan, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kab/Kota;
3. Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
c. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
2. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.
d. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
6 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
PENJELASAN ATAS TUGAS DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI
A. BIRO ORGANISASI
1. Kepala Biro
a. Kepala Biro Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Bagian
Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, serta Bagian
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Biro Organisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Biro Organisai
berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Organisasi
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan
agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Biro Organisasi dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro
Organisasi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Melaksanakan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya pada
Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik,
serta Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah;
6) Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
kegiatan di Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik, serta Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro
Organisasi dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana
yang akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Organisasi
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja Biro Organisasi; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
7 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
2. Kepala Bagian Kelembagaan
a. Kepala Bagian Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Biro Organisasi dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah, Sub
Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota, serta Sub
Bagian Analisa Formasi Jabatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bagian Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Kelembagaan
berdasarkan program kerja Biro Organisasi serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian
KelembagaanBiro Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bagian Kelembagaan Biro Organisasi sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian
Kelembagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penataan
organisasi dan kelembagaan, pengembangan kapasitas Kelembagaan
Perangkat Daerah, dan Analisa Formasi Jabatan;
6) Merencanakan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di
bidang kelembagaan, berdasarkan peraturan dan prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) Merencanakan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang
kelembagaan, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
8) Merencanakan bahan penyusunan perencanaan pengorganisasian,
pengendalian pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan evaluasi penataan
organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pembinaan dan
Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota, serta Analisa Formasi Jabatan,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
9) Merencanakan penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi dan evaluasi
penataan organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pembinaan
dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota, serta Analisa Formasi
Jabatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Merencanakan bahan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi dan
Kelembagaan Perangkat Daerah, Pembinaan dan Pengendalian
Kelembagaan Kab/Kota, serta Analisa Formasi Jabatan dalam
berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Kelembagaan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Kelembagaan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bagian Kelembagaan dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi
serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian
Kelembagaan Perangkat Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatanSub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Kelembagaan Perangkat Daerah;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
9 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan penataan, pengembangan dan evaluasi
organisasi dan kelembagaan perangkat daerah, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
6) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi organisasi
perangkat daerah dalam rangka pelaksanaaan penataan,
pengembangan dan evaluasi organisasi dan kelembagaan;
7) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi
atas penyelenggaraan penataan, pengembangan dan evaluasi
organisasi dan kelembagaan perangkat daerah;
8) Menyusun bahan pengolahan data dan informasi penyelenggaraan
administrasi penataan, pengembangan, dan evaluasi organisasi dan
kelembagaan perangkat daerah;
9) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi penataan, pengembangan,
evaluasi organisasi, dan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Kelembagaan Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kabupaten/Kota;
a. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kabupaten/Kotamempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian
Kelembagaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Pembinaan dan
Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota.
10 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kabupaten/Kotamempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatanSub Bagian Pembinaan dan Pengendalian
Kelembagaan Kabupaten/Kota berdasarkan rencana operasional
Bidang Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan
dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kabupaten/Kotaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6) Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi,Pembinaan dan
Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kotaberdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
7) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi
atas penyelenggaraan Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kabupaten/Kota;
8) Menyusun bahan pengolahan data dan informasi terkait kegiatan
Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
9) Melaksanakan sosialisasi terkait kegiatan Pembinaan dan
Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Pembinaan
dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan
11 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja
dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan
a. Kepala Sub Bagian Analisa formasi Jabatan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Kelembagaan dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi
serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian
Analisa Formasi Jabatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan
berdasarkan rencana operasional Bagian Kelembagaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Analisa Formasi Jabatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Analisa Formasi Jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Analisa
Formasi Jabatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatanpenyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa
jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi
jabatandi tingkat provinsi,berdasarkan peraturan dan prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Melaksanakan fasilitasi penyusunan rincian tugas jabatan, formasi
jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan
standar kompetensi jabatan baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota;
7) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan
rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa beban
kerja, evaluasi jabatandan standar kompetensi jabatandi tingkat
12 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Pemerintah Pusat dan Provinsi,berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
8) Menyusun bahan pengolahan data dan informasi penyelenggaraan
administrasi penyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan,
analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar
kompetensi jabatandi tingkat provinsi,berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
9) Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi penyusunan
rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa beban
kerja, evaluasi jabatandan standar kompetensi jabatan di tingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
10) Melaksanakan, mengelola dan mengembangkan Sistem Aplikasi
Informasi kepegawaian data analisa jabatan, analisa bebankerja,
evaluasi jabatan, standar kompetensi manajerial dan standar
kompetensi teknis secara elektronik/komputerisasi;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Analisa
Formasi Jabatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Analisa
Formasi Jabatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
a. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Biro Organisasi dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dankegiatan Sub Bagian Tatalaksana
Pemerintahan, Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik dan Sub Bagian
Tata Usaha Biro.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional pada Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik berdasarkan program kerja Biro Organisasi serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
13 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bagian
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bagian
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pada Bagian
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publiksecara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan di bidang Tatalaksanadan Pelayanan
Publik, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
6) Merencanakan penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan penataan Tatalaksana Pemerintahan, Kebijakan
Pelayanan Publik dan Tata Usaha Biro;
7) Merencanakan bahan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan Tatalaksana
Pemerintahan, Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Usaha Biro;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publiksesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
a. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
14 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
berdasarkan rencana operasional Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Tatalaksana Pemerintahan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Tatalaksana Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tatalaksana
Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan padasub bagianTatalaksana Pemerintahan
berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
6) Melaksanakan kegiatan memfasilitasi penataan dan evaluasi
Tatalaksana Pemerintahan, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
7) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi
penataan Tatalaksana Pemerintahan;
8) Menyusun bahan pengolahan data dan informasi penyelenggaraan
administrasi penataan Tatalaksana Pemerintahan;
9) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penataan Tatalaksana
Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Tatalaksana Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Tatalaksana Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan
15 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik
a. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatanSub Bagian Kebijakan Pelayanan
Publikberdasarkan rencana operasional Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Kebijakan Pelayanan Publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan
Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan pada Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik untuk tingkat
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan peraturan dan
prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian
pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik tingkat Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
7) Melaksanakan kegiatan memfasilitasi penataan dan evaluasi
pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
16 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
8) Menyusun bahan pengolahan data dan informasi pelaksanaan
administrasi Kebijakan Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
9) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi pelaksanaan Kebijakan
Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Kebijakan Pelayanan Publik dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Kebijakan
Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dalam
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi Biro.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan
rencana operasional Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Tata Usaha Biro;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Tata Usaha Biro sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
Biro sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup
Biroberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
6) Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan,
kepegawaian,perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan
inventarisasi aset dilingkup Biro;
7) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi
penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan,
rumah tangga dan inventarisasi aset Biroberdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
8) Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis
Sekretariat Daerah, bahan rencana pembangunan jangka menengah
daerah lingkup Biro;
9) Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan
pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta
kehumasan Biro;
11) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup
Biro;
12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan lingkup Biro;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata
Usaha Biro dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
Biro sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
a. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Organisasi dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub
Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Sub Bagian Kepegawaian
dan Reformasi Birokrasi serta Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
18 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berdasarkan program kerja Biro
Organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerahsecara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakanbahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis
pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penyusunan Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi serta
Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Merencanakan, pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan
penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
7) Merencanakan bahan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan
penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
8) Merencanakan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam berbagai tingkatan
19 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
9) Merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur yang
berkaitan bidang sumber daya manusia,berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah terkait
bidang perencanaan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Akuntabilitas Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerahsesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
a. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatanSub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah berdasarkan rencana operasional Bagian Akuntabilitas Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
20 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) menyusun bahan perumusan kebijakan Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah, serta menyusun dan mengkompilasi laporan
kinerja provinsi, laporan kinerja sekretariat daerah, dokumen renstra
dan dokumen renja sekretariat daerah, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
6) Melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah terkait bidang
perencanaan;
7) Menyusun dan mengkompilasi renstra dan renja sekretariat daerah;
8) Melaksanakan pembinaan dan monitoring sistem akuntabilitas kinerja
institusi pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota;
9) Menyusun bahan analisis penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Menyusun bahan pengolahan data dan informasi penyusunan Renstra
Sekretariat Daerah dan laporan kinerja Provinsi;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dperintahkan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan
Reformasi Birokrasi.
21 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi
Birokrasi berdasarkan rencana operasional Bagian Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan Kepegawaian serta
pelaksanaan fasilitasi penyusunan program reformasi Birokrasi,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
reformasi Birokrasi;
7) Melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian dan Reformasi
Birokrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) Menyusun bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan
dengan pelayanan Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) Melaksanakan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat
Daerah;
10) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan sekretariat daerah;
11) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pegawai di
lingkungan sekretariat daerah;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
22 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana
kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber
Daya Manusia
a. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber
Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub
Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber
Daya Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan rencana
operasional Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Budaya
Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
pelaksanaan peningkatan dan pembinaan Budaya Kerja dan
23 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Melaksanakan upaya sosialisasi peningkatan dan pembinaan budaya
kerja pegawai;
7) Melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan
peningkatan dan pembinaan budaya kerja;
8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan dan pembinaan
budaya kerja lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
9) Melaksanakan, koordinasi antar perangkat daerah terkait bidang
sumber daya manusia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Budaya
Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Budaya
Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Komposisi Pegawai
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Organisasi Setda
Provinsi Banten didukung oleh personil/SDM sebanyak 34 orang, keadaan
pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
(1) Berdasarkan Golongan
Golongan Orang %
IV 6 17,65
III 22 64,71
II 6 17,65
Jumlah 34 100
24 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
(2) Berdasarkan Jabatan
(3) Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan Orang %
S-2 11 32,35
S-1 15 44,12
D-III 2 5,88
SLTA 6 17,65
Jumlah 34 100
(4) Jabatan Dan Diklat Struktural
Jabatan PIM II/
SPADIA PIM III/ SPAMA
PIM IV/ ADUM
Ess II 1 1
Ess III 3 3
Ess IV 5
Jumlah 4 13
(5) Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Orang %
Pria 16 47,06
Wanita 18 52,94
Jumlah 34 100
3. Urusan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan
jangka menengah daerah
Urusan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
Jabatan Orang %
Eselon II.b 1 2,94
Eselon III.a 3 8,82
Eselon IV.a 9 26,47
Pelaksana 21 61,76
Jumlah 34 100
25 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
PROGRAM BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BANTEN
(Berdasarkan RENSTRA Setda Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten) ( 2017-2022 )
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Terwujudnya
kelembagaan pemerintahan
daerah yang berakhlakul
kariman dengan
efektif, efisien,transparan,
akuntabel,dan sumber daya
aparatur
berintegritas, berkompetensi
serta melayani masyarkat
Tercapainya
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
1 Capian Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Banten
Program Tata Kelola Pemerintahan
1 Nilai IKM
Tata Usaha Biro Organisasi
Tata Usaha Biro Organisasi
1 Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan 2 Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
3 Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
4 Koordinasi dan
konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
6 dst
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
daerah yang berakhlakul
kariman dengan efektif, efisien,
transparan,
akuntabel, dan sumber daya
aparatur berintegritas,
berkompetensi
serta melayani masyarkat
Tercapainya
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan efisien
1 Capian Laporan
Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
Program
Penataan dan
Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
1 Persentase OPD yang
memiliki nilai Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah B
Tatalaksana Organisasi
Tatalaksana Organisasi
1 Perumusan Kebijakan
SOP Dinas Di
lingkungan Pemerintah
Prov.Banten
2 Penyusuna Rapergub
Tentang SOP Dinas Provinsi Banten
3 Lokakarya Pergub SOP
Dinas dilingkungan
Pemerintah Provinsi Banten
4 Perumusan Kebijakan
SOP Badan di lingkungan
Pemerintah Provinsi
Banten
26 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
5 Penyusunan Pergub
Tentang SOP Badan di Lingkungan
Pemerintah Prov. Banten
6 Lokakarya Pergub
tentang SOP Badan di
Lingkungan Pemeritah Prov. Bnaten
7 dst
Kebijakan Pelayanan Publik
Pembinaan dan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1 Koordinasi Bidang
Pelayanan Publik se-
Provinsi Banten
2 Sosialisasi Survey
kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di
Kab/kota dan Provinsi
Banten
3 Monitoring dan Evaluasi
Capaian Penerapan SPM
Provinsi dan Kab/Kota se- Provinsi Banten
4 Pembinaan, evaluasi dan
penilaian kinerja
penyelenggara
pelayanan public
5 Penyusunan norma
standar prosedur dan
kriteria (NSPK) Perangkat Daerah di Provinsi Banten
6 Survey indek kepuasan
masyarakat ke
penyelenggara pelayanan
di Provinsi Banten
7 Koordinasi Pelaksanaan
Inovasi Pelayanan Publik Provinsi banten
8 dst
Kelembagaan dan Perangkat Daerah
Kelembagaan dan Perangkat Daerah
1 Evaluasi elembagaan Perangkat Daerah
2 Koordinasi Hasil
Penataan Kelembagaan
Peangkat Daerah 3 Perumusan
kebijakan Perangkat
Daerah
4 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
5 dst
27 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota
Pembinaan dan
pengendalian Kelembagaan Kab/Kota
1 Pembinaan dan
Pengendalian dan Persetujuan Raperda
Perangkat Daerah dan SOTK pada Kab/Kota
2 Koordinasi Bidang
Kelembagaan Se-
Provinsi Banten
3 Penilaian Struktur
Organissi Budaya
Organisasi, dan Inovasi
Organisasi
4 dst
Analisa Formasi Jabatan
Analisa Formasi Jabatan
1 Penyusunan Uraian
Tugas
2 Perumusan Kebijakan Analisa Jabatan
3 Perumusan Kebijakan Analisa Beban Kerja
4 dst
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja dan
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Provinsi Banten
1 Penyusunan Laporan
Kinerja Provinsi Banten
2 Koodinasi Penyusunan
Laporan Kinerja Provinsi Banten 3 Monitoring dan Evaluasi
Laporan Kinerja Provinsi
Banten
4 Penyusunan Laporan
Kinerja Setda Provinsi
Banten
5 Penyusunan Rencana Kerja
Setda Provinsi Banten
6 Forum Rencana Kerja
Setda Provinsi Banten
7 dst
Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Setda
Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Setda 1 Koordinasi Evaluasi
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Banten Tahun 2018
2 Koordinasi Implementasi
Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi
Banten
3 Pembinaan Senam
Kesegaran Jasmani Aparatur Stda Provinsi
Banten
28 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 Pembinaan Rohani
Aparatur Setda Provinsi
Banten
5 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Setda
Provinsi Banten
6 Evaluasi dan pelaporan
pengelolaan arsip
kepegaaian Setda Provinsi Banten
7 Pembinaan dan
penyusunan SKP di lingkungan Setda
Provinsi Banten
8 dst
Budaya Kerja
dan
Koordinasi
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pemerintah
Provinsi
Banten
Budaya Kerja dan
Koordinasi
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pemerintah Provinsi Banten
1 Monitoring dan Evaluasi
Budaya Kerja ( Kab/Kota)
Pemerintah Provinsi
Banten
2 Koordinasi Pelaksanaan
Budaya Kerja Aparatur
Pemerintah Provinsi Banten
3 Perumusan kebijakan
Budaya Kerja Aparatur
Pemerintah Provinsi
Banten
4 Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur
Pemerintah Provinsi Banten
5 dst
4. Penghargaan yang diterima atas kinerja SKPD yang diberikan oleh kementerian/lembaga/Pemerintah pusat.
Selama kurun waktu tahun anggaran 2018 Biro Organisasi
belum mendapatkan penghargaan dari Kementerian/lembaga
/Pemerintah Pusat atas kinerja yang dilaksanakan.
29 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
(RENSTRA SETDA PROVINSI BANTEN)
Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Provinsi Banten mempunyai
Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Pemerintah Provinsi
Banten yang mencakup visi, misi prioritas daerah, tujuan, sasaran serta cara pencapaian
tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.
Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran
kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis baik nasional dan global.
Dengan perkataan lain, rencana startegis yang disusun oleh suatu instansi
pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang
realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil
keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk
mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Dengan visi, misi
strategi yang jelas dan tepat, diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan
potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama
pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja
merupakan tolok ukur penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017 – 2022. Tahun 2018 merupakan tahun
pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022.
Penetapan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 membawa dampak
perubahan terhadap kebijakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Provinsi Banten. Dalam rangka mewujudkan amanat yang ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi Banten, seluruh OPD yang ada di Provinsi Banten wajib
menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Banten.
30 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Demikian pula dengan Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Setda) telah menetapkan
Rencana Strategis tahun 2017 – 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Daerah Provinsi Banten.
Renstra Setda Provinsi Banten merupakan dasar bagi penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang
ada pada Setda. Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang akan
dicapai selama periode 5 tahun. Renstra Setda tahun 2017 – 2022 mencakup 1 Visi, 3
Misi, dan 10 Sasaran, yang akan dilaksanakan dengan 6 Strategi 5 Bidang Urusan serta
11 Program.
Pada bab ini akan diuraikan mengenai visi, misi dan sasaran pembangunan
daerah (point A); tujuan dan sasaran strategis (point B); sebagai berikut :
A. VISI DAN MISI
Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten
1. Visi
Sebagai lokomotif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan
pembangunan, posisi sekretariat daerah memiliki fungsi dan peranan yang
sangat penting. Selain sebagai perumus kebijakan pimpinan yang akan
dijalankan oleh SKPD, pemberian pelayanan kepada pimpinan daerah, juga
memberikan pelayanan fasilitasi administrasi kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam menjalankan tugas pemerintahan dan tugas
pembangunannya.
Dalam rangka menjawab isu strategis sebagaimana yang telah dijelaskan
pada bab sebelumnya, dan juga untuk mengawal arah kebijakan pembangunan
Provinsi Banten sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Banten
Tahun 2017-2022, dengan mempertimbangkan segala kondisi, permasalahan,
tantangan, dan peluang yang ada, maka Sekretariat Daerah Provinsi Banten
menetapkan Visinya yaitu :
“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan
Berakhlaqul Karimah”.
Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
Peningkatan Kualitas Kinerja, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang
terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan
yang prima kepada pemangku kepentingan.
31 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Tata kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan perwujudan dari
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-
prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas;
pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efesien dan efektivitas;
transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan
hukum.
2. Misi
Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam pencapaian visi.
Rumusan misi yang diangkat dalam rencana strategis Sekretariat Daerah
Provinsi Banten Tahun 2017-2022 didasarkan pada isu-isu strategis yang
berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.
Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam
pencapaian visi. Rumusan misi yang diangkat dalam rencana strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 didasarkan
pada isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi sekretariat daerah.
Adapun Misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah Provinsi
Banten untuk masa 2017 – 2022 adalah "Menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)".
B. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, perlu
dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang
lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau
implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
periode 1 - 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan
dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.
Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki
jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran
memerlukan indikator kinerja yang secara terperinci tujuan dan sasaran tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut :
32 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat Daerah Provinsi banten
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
KE-
1 2 3 4 5
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
daerah yang
berakhlakul
kariman dengan
efektif, efisien,
transparan,
akuntabel,dan
sumber daya
aparatur
berintegritas,
berkompetensi
serta melayani
masyarkat
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Akuntabel,
Efektif, dan
efisien
1 Program Tata
Kelola
Pemerintahan
Nilai IKM 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
2 Program
Penataan dan
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Persentase OPD
yang memiliki
nilai Laporan
Kinerja Pemerintah
Daerah B
30,00 50,00 65,00 75,00 100,00
3 Program
Perumusan Kebijakan
Pemerintahan
Persentase keselarasan kebijakan dibidang Pemerintahan
70,00 75,00 80,00 85,00 90,00
4 Program Perumusan
Kebijakan
Perekonomian
Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi
17,27 18,28 19,27 20,27 21,27
5 Program
Peningkatan
Kualitas Produk
dan Pelayanan
Hukum
Persentase realisasi target prolegda
100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
33 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
KE-
1 2 3 4 5
Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional
75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik
70,00 80,00 90,00 95,00 100,00
6 Program
Perumusan
Kebijakan
Infrastruktur
Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur
75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
7 Program
Perumusan
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra
75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
8 Program
Dukungan
Layanan
Administrasi Pembangunan
Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan
75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
75,00
80,00
85,00
90,00
90,00
9 Program
Fasilitasi dan
Pelayanan Pimpinan
Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan
75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan
75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
34 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
KE-
1 2 3 4 5
10
Program
Pelayanan
Umum
Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik
75,00 80,00 85,00 90,00 90,00
C. Strategi dan Kebijakan
1. Strategi
Strategi merupakan suatu cara untuk merespon isu strategis yang dihadapi
atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi
sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.
Strategi yang harus dan perlu diterapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi
Banten untuk jangka waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1) Strategi dalam rangka mewujudkan misi “Meningkatkan kualitas sumber
daya aparatur yang handal, visioner, Profesional dan akuntabel dalam
melaksanakan tugas dan fungsi”, adalah :
Membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan,
keahlian dan keilmuan.
Membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju
profesionalisme, jujur, kredibel, dan akuntabel.
2) Strategi dalam rangka mewujudkan misi “Mewujudkan Sekretariat
3) Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju
reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan,
serta umum”, adalah :
Menata Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang
mampu mengakomodir dan mengkoordinir semua pemangku
kepentingan
Memantapkan fungsi dan peran Sekretariat Daerah dalam perumusan
kebijakan
35 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
4) Strategi dalam rangka mewujudkan misi “Memberikan pelayanan yang
berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan, serta umum
kepada semua pemangku kepentingan”, adalah :
Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang
cepat, tepat, dan efesien
Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan
adminstrasi.
2. Kebijakan
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu
organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan atau pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan strategi,
sasaran, tujuan serta visi dan misi.
Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun mendatang adalah sebagai berikut :
1. Strategi “Membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan,
keahlian dan keilmuan” ditempuh melalui :
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya aparatur
2. Strategi “Membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju
profesionalisme, jujur, kredibel, dan akuntabel”, ditempuh melalui:
Meningkatkan kredibilitas aparatur
Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
Menerapkan reward and punishmen secara adil dan bijaksana.
3. Strategi “Menata Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah
yang mampu mengakomodir dan mengkoordinir semua pemangku
kepentingan”, ditempuh melalui penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan sekretariat daerah
4. Strategi “Memantapkan fungsi dan peran Sekretariat Daerah dalam
perumusan kebijakan”, ditempuh melalui :
Meningkatkan kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah;
Memperkuat kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah
36 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
5. Strategi “Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan
yang cepat, tepat, dan efesien”, ditempuh melalui :
Membangun sistem birokrasi yang efektif dan efesien;
Menyusun sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap
rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi pemerintahan.
6. Strategi “Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan
adminstrasi,” ditempuh melalui kebijakan menyusun peraturan
perundang-undangan
Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022
ditampilkan pada tabel dibawah ini :
Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022
No Tujuan Sasaran Starategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5
1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan,
akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat
1.1.1
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
1.1 Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan perangkat daerah
1.1 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan
1.2 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
1.2 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju
pelayanan prima 1.3 Meningkatkan kinerja
peneyelenggaraan pemerintah daerah
1.3 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.4 Meningkatkan akses keuangan daerah
1.4 Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan
1.5 Meningkatkan
akses perekonomian masyarakat
1.5 Peningkatan kualitas
kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat 1.6 Meningkatkan
kualitas dan kuantitas produk hukum daerah
1.6 Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah
1.7 Meningkatkan akses infrastruktur bagi masyarakat
1.7 Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktut bagi masyarakat 1.8 Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
1.8 Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
1.9 Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan
1.9 Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan
37 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
No Tujuan Sasaran Starategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5
1.10 Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan
1.10 Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan
1.11 Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat Daerah
1.11 Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan daerah
D. Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Banten merupakan unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi staffing
yaitu perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi operasional (Dinas
Daerah) dan fungsi penunjang (Lembaga Teknis Daerah). Hal tersebut
mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat
Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun
memberikan ”pelayanan” kepada unsur pimpinan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, dan Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Banten sebagai unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis
pada Dinas Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan lembaga lain sebagai bagian dari
perangkat daerah;
2. Tersusunnya hasil kajian penataan unit pelaksana teknis dinas pada Lembaga
Teknis Daerah berbentuk Badan.
3. Terlaksananya fasilitasi raperda organisasi perangkat daerah kabupaten/kota
dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah
kabupaten/kota
4. Tersusunnya hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah;
5. Tersusunnya Tatalaksana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas
perangkat daerah seperti standar pelayanan minimum, standar operasional
prosedur, dan lain sebagainya;
6. Peningkatan Budaya Kerja Aparatur dan mengawal Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Provinsi Banten
7. Pelayanan dan penataan dibidang kepegawaian dan administrasi
Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
38 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
A. ALOKASI BELANJA LANGSUNG
Pengelolaan belanja daerah di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Banten pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 2 (dua) program
dan 9 (sembilan) kegiatan, terdiri dari :
Nno PROGRAM /KEGIATAN ALOKASI
ANGGARAN
A Program tata kelola pemerintahan
1 Kegiatan Tata Usaha Biro Organisasi 891.754.500
B Program penataan dan peningkatan Kapasitas kelembagaan
2. Kelembagaan dan Perangkat Daerah 112.698.000
3. Pembinaan dan pengendalian Kelembagaan Kab/Kota 141.643.000
4. Analisa Formasi Jabatan 171.000.000
5. Tatalaksana Organisasi 228.910.000
6. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 210.787.000
7. Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Setda 315.797.500
8. Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Banten
114.920.000
9. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 162.990.000
2.350.500.000
B. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
Realisasi Belanja Daerah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018 merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan pengelolaan
anggaran dari 9 kegiatan yang dikelola oleh Biro Organisasi . Adapun realisasi
masing-masing sebagai berikut:
39 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
Tabel; Rencana dan Realisasi Belanja Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
Uraian APBD Murni Tahun 2018
APBD Perubahan Tahun 2018
Realisasi Keuangan Selisih
Kurang/Lebih
1 2 4 5 6
Rp. Rp % Rp
BELANJA LANGSUNG
2.719.438.000 2.350.500.000 2.142.552.185
91,15 207.947.815
BELANJA OPERASI
- Belanja
Barang dan
Jasa
2.719.438.000
2.350.500.000
2.142.552.185
91,15
207.947.815
Pagu Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan Anggaran
pada Biro Organisasi sebesar Rp. 2.350.500.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp.
2.142.552.185,- ( Dua Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua
Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah ) (91,15 %) sisa anggaran Rp. 207.947.815,- (Dua
Ratus Tujuh Juta Sembilan Raus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Belas
Rupiah) (8,85 %).
Tabel ; Rincian Realisasi Perkegiatan TA 2018
No. Program, Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
(Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 7
I PROGRAM TATA KELOLA PEMRINTAHAN
891.754.500
1 Kegiatan Tata Usaha Biro Organisasi
891.754.500 854.548.985 95,83 37.205.515 4,17
1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
26.716.000 25.916.000 97,01 800.000 2,99
2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
36.860.000 27.240.000 73,90 9.620.000 26,10
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
348.930.000 346.215.000 99,22 2.715.000 0,78
4 Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah
351.708.500 340.687.985 96,87 11.020.515 3,13
5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
127.540.000 114.490.000 89,77 13.050.000 10,23
II PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
1.458.745.500 1.288.003.200
2 Kegiatan Kelembagaan dan Perangkat Daerah 112.698.000 107.698.000 95,56 5.000.000 4,44
1 Rapat Koordinasi Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
17.836.000 16.336.000 91,59 1.500.000 8,41
40 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
No. Program, Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
(Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 7
2 Evaluasi Kelembagaan Peangkat Daerah
35.514.000 35.514.000 100,00 - 0,00
3 Penataan kelembagaan Perangkat Daerah 29.514.000 26.014.000 88,14 3.500.000 11,86
4 Penyusunan Rapergub Perangkat Daerah
29.834.000 29.834.000 100,00 - 0,00
3 Kegiatan Pembinaan dan pengendalian Kelembagaan Kab/Kota
141.643.000 118.002.000 83,31 23.641.000 16,69
1 Pembinaan dan Pengendalian dan
Persetujuan Raperda Perangkat Daerah dan SOTK pada Kab/Kota
74.028.000 55.528.000 75,01 18.500.000 24,99
2 Rakor Bidang Kelembagaan Se-Provinsi Banten
50.015.000 48.374.000 96,72 1.641.000 3,28
3 Penilaian Struktur Organissi Budaya Organisasi, dan Inovasi Organisasi
17.600.000 14.100.000 80,11 3.500.000 19,89
4 Kegiatan Analisa Formasi Jabatan 171.000.000 154.962.200 90,62 16.037.800 9,38
1 Penyusunan Uraian Tugas UPT/Balai
70.000.000 62.000.000 88,57 8.000.000 11,43
2 Penyusunan Rapergub Tentang Analisa Jabatan pada UPT/Balai
53.250.000 50.481.000 94,80 2.769.000 5,20
3 Penyusunan Rapergub Tentang Analisa Beban Kerja pada UPT Balai
47.750.000 42.481.200 88,97 5.268.800 11,03
5 Kegiatan Tatalaksana Organisasi 228.910.000 207.160.000 90,50 21.750.000 9,50
1 Rakor Penyusunan Pergub Tentang SOP Dinas Di lingkungan Pemerintah Prov.Banten
40.374.000 40.374.000 100,00 - 0,00
2 Penyusunan Rapergub Tentang SOP Dinas Provinsi Banten
34.800.000 34.800.000 100,00 - 0,00
3 Lokakarya Pergub SOP Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten
38.826.000 38.826.000 100,00 - 0,00
4 Rakor Penyusunan Pergub SOP Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
46.890.000 37.390.000 79,74 9.500.000 20,26
5 Penyusunan Pergub Tentang SOP Badan di Lingkungan Pemerintah Prov. Banten
45.260.000 37.760.000 83,43 7.500.000 16,57
6 Lokakarya Pergub tentang
SOP Badan di Lingkungan Pemeritah Prov. Bnaten
22.760.000 18.010.000 79,13 4.750.000 20,87
41 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
No. Program, Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
(Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 7
6 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
210.787.000 187.725.000 89,06 23.062.000 10,94
1 Rakor Bidang Pelayanan Publik se-Provinsi Banten
28.590.000 28.590.000 100,00 - 0,00
2 Sosialisasi Survey kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kab/kota dan Provinsi Banten
24.554.000 24.554.000 100,00 - 0,00
3 Survey indek kepuasan masyarakat ke penyelenggara pelayanan di Provinsi Banten
20.293.600 20.293.000 100,00 600 0,00
4 Monitoring dan Evaluasi Capaian Penerapan SPM Provinsi dan Kab/Kota se- Provinsi Banten
23.869.600 18.362.000 76,93 5.507.600 23,07
5 Rakor Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi banten
39.946.000 39.946.000 100,00 - 0,00
6 Pembinaan, evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik
42.495.800 37.420.000 88,06 5.075.800 11,94
7 Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) Perangkat Daerah di Provinsi Banten
31.038.000 18.560.000 59,80 12.478.000 40,20
7 Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Setda 315.797.500 248.096.000 78,56 67.701.500 21,44
1 Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018
75.563.000 42.244.000 55,91 33.319.000 44,09
2 Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten
49.582.500 32.400.000 65,35 17.182.500 34,65
3 Pembinaan Senam Kesegaran Jasmani Aparatur Stda Provinsi Banten
73.500.000 62.900.000 85,58 10.600.000 14,42
4 Pembinaan Rohani Aparatur Setda Provinsi Banten 12.000.000 10.000.000 83,33 2.000.000 16,67
5 Peningkatan Kapasitas Aparatur Setda Provinsi Banten
82.800.000 82.800.000 100,00 - 0,00
6 Evaluasi dan pelaporan pengelolaan arsip kepegaaian Setda Provinsi Banten
6.600.000 2.000.000 30,30 4.600.000 69,70
7 Pembinaan dan penyusunan SKP di lingkungan Setda Provinsi Banten
15.752.000 15.752.000 100,00 - 0,00
42 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
No. Program, Kegiatan Pagu
Anggaran
Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
(Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 7
8 Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Banten
114.920.000 107.670.000 93,69 7.250.000 6,31
1 Monitoring dan Evaluasi Budaya Kerja ( Kab/Kota) Pemerintah Provinsi Banten
175.000 175.000 100,00 - 0,00
2 Rapat koordinasi Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
35.425.000 35.425.000 100,00 - 0,00
3 Workshop Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
39.660.000 36.660.000 92,44 3.000.000 7,56
4 Bintek Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
39.660.000 35.410.000 89,28 4.250.000 10,72
9 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 162.990.000 156.690.000 96,13 6.300.000 3,87
1 Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten 49.500.000 49.500.000 100,00 - 0,00
2 Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten 31.720.000 31.720.000 100,00 - 0,00
3 Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten
22.450.000 16.150.000 71,94 6.300.000 28,06
4 Penyusunan Laporan Kinerja Setda Provinsi Banten 14.550.000 14.550.000 100,00 - 0,00
5 Penyusunan Rencana Kerja Setda Provinsi Banten 9.300.000 9.300.000 100,00 - 0,00
6 Forum Rencana Kerja Setda Provinsi Banten 35.470.000 35.470.000 100,00 - 0,00
2.350.500.000 2.142.552.185 91,15 207.947.815 8,85
C. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran
Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Biro Organisasi Setda
Provinsi Banten pada Tahun 2018, dilihat dari sisi penyerapan anggaran/belanja
daerah. secara keseluruhan dapat kami sampaikan sbb ;
1. Permasalahan :
- Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan
anggaran kegiatan kurang memperhatikan Rencana Orperasional Kegiatan
43 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
(ROK), sehingga ini dapat dilihat dari target capaian kinerja bulanan masing
masing kegiatan ada yang tidak tercapai.
- Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan
anggaran kegiatan Serapan realisasi Keuangan tidak mencapai target yang
ditentukan disebabkan adanya efesiensi dari masing masing kegiatan.
2. Solusi
Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat
memperhatikan Rencana Operasional (ROK) agar target capaian kinerja bulanan dan
triwulan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.
44 LPPD Biro Organisasi Tahun 2018
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan tugas pokok dan
fungsinya. Penyusunan LPPD pada hakekatnya adalah menyampaikan
amanah yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan, tentang amanah
yang diberikan baik tentang keberhasilan maupun kekurangberhasilannya.
Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2018 terkait dengan aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan
untuk Pemerintah Provinsi Banten khususnya pada Biro Organisasi adalah :
Aspek keselarasan dan efektivitas hubungan antara Pemerintahan
Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka
pengembangan otonomi daerah, dengan fokus implementasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan publik, dan kelembagaan.
Biro Organisasi Setda Provinsi Banten dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan segala potensi dan sumber daya yang ada, berupaya
melaksanakan agenda Pemerintah untuk mewujudkan organisasi
Pemerintah Daerah yang rasional, efektif, dan efisien dengan memfasilitasi
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, dan kepegawaian
Sekretariat Daerah. Biro Organisasi telah berupaya melaksanakan tugas
sesuai fungsinya, namun masih jauh dari sempurna dari yang diharapkan.
Pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang baik dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur
Pimpinan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil tidaknya
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bukan terletak pada perumusan
saja, tetapi juga saat diimplementasikan oleh seluruh elemen SKPD.
Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah memerlukan proses,
waktu, dan konsistensi.
Serang, Januari 2019.
KEPALA BIRO ORGANISASI,
Dr. H. DIAN WIRTADIPURA, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19620311 198503 1 019
- 1 -
GUBERNUR BANTEN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4210);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
- 2 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur
pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
5. Seketaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
7. Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang
bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 3 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan
susunan sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Sekretariat Daerah
Tipe A;
b. Sekretariat DPRD Provinsi Banten merupakan Sekretariat DPRD
Tipe A;
c. Inspektorat Daerah Provinsi Banten merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah Provinsi Banten, terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan
ketertiban umum dan sub bidang kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang
transmigrasi;
- 4 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan
hidup dan bidang kehutanan;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan
perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan
Keluarga berencana;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
11. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi
informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pariwisata;
19. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pertanian;
20. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pangan;
- 5 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan
sumber daya mineral;
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan
fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan
pengembangan;
2. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang
keuangan sub bidang pendapatan daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B,
melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub bidang pengelolaan
keuangan dan sub bidang aset daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi
penunjang bidang kepegawaian;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B,
melaksanakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan;
6. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan
urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 4
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja Perangkat Daerah Gubernur memperhatikan asas :
a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
b. efisiensi;
c. efektivitas;
d. pembagian habis tugas;
e. rentang kendali;
f. tata kerja yang jelas;dan
g. fleksibilitas.
- 6 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
BAB III
PEMBENTUKAN UPT
Pasal 5
(1) Pada Dinas Daerah Provinsi dan Badan Daerah Provinsi dapat dibentuk UPT.
(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
Pasal 6
(1) Selain UPT Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah Provinsi di bidang
pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi.
(2) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk satuan pendidikan formal.
Pasal 7
(1) Selain UPT Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
terdapat UPT dinas Daerah Provinsi di bidang kesehatan berupa rumah
sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit
layanan yang bekerja secara profesional.
(2) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata
kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum Daerah.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur
tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB IV
PEMBENTUKAN CABANG DINAS
Pasal 9
(1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan energi dan
sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota.
(2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
meliputi satu atau lebih Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Banten.
- 7 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
(3) Pada Dinas Daerah Provinsi yang telah dibentuk cabang dinas di
Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut
setingkat administrator, kecuali pada sekretariat.
BAB V
STAF AHLI
Pasal 10
(1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan
secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Nomenklatur, tugas dan tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan
pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugasnya sampai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum diundangkan.
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik.
- 8 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 14
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada saat
ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai
dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah
ini.
(2) Pengisian Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir Desember 2016.
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Sekretariat KPID Provinsi Banten (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Banten Nomor 22);
b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 41) Sepanjang tidak mengatur Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Banten;
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);
- 9 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
d. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Malingping
Provinsi Banten; (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 60).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lambat
2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Banten.
Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 November 2016
Plt. GUBERNUR BANTEN,
ttd
NATA IRAWAN
Diundangkan di Serang
Pada tanggal 23 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd
RANTA SOEHARTA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2016
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
AGUS MINTONO, SH.,M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010
- 10 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
I. UMUM
Salah satu pendelegasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
adalah mengenai perangkat daerah yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut yakni Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memerintahkan agar
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam)
bulan sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan peraturan daerah
tentang perangkat daerah harus sudah diselesaikan.
Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini memiliki perbedaan dengan
Peraturan Daerah sebelumnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
dimana perbedaan yang mendasar diantaranya adalah mengenai
menentukan jumlah perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan
perhitungan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi, Eselonering pada Perangkat Daerah yang dibentuk
berdasarkan Tipologi dari masing-masing Perangkat Daerah, serta susunan
dan kedudukan, susunan organisasi dan tugas yang sebelumnya termasuk
sebagai materi muatan dalam Peraturan Daerah menjadi materi muatan
Peraturan Gubernur.
Hasil Tipologi Perangkat Daerah yang dibentuk merupakan hasil dari
fasilitasi dan validasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri
adapun mengenai penggabungan urusan pada perangkat daerah ini sesuai
dengan perumpunan urusan dan kebutuhan serta potensi pemerintah
Provinsi Banten yang menghasilkan Perangkat Daerah
yang dibentuk terdiri atas :
- 11 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
1. 1 (satu) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
2. 1 (satu) Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tipe A;
3. 1 (satu) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
4. 22 (dua puluh dua) Dinas Daerah Provinsi Banten;dan
5. 6 (enam) Badan;
Perangkat Daerah di atas, merupakan hasil fasilitasi kementerian Dalam
Negeri sesuai dengan prinsip desain organisasi yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang
pembentukannya didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian
habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibel, urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan
pemerintahan dan potensi daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas intensitas urusan pemerintahan
dan potensi daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan
perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk
melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban
tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan
pemerintahan.
- 12 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
Yang dimaksud dengan “asas urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah” adalah perangkat daerah yang
hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pembentukan
perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan
tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas pembagian habis tugas” adalah
pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat
daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang
dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah pembentukan
perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat
guna dan berdaya guna.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas rentang kendali” adalah
penentun jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada
perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian
unit kerja bawahan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas tata kerja yang jelas” adalah
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja
pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas,
baik vertikal maupun horizontal.
- 13 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas fleksibilitas” adalah penentuan
tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada
perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas
dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
- 14 - Asda 1 Asda 1 Asda 3 Karo Hukum Karo Organisasi
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 66
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2018
merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Rencana Kerja Biro Organisasi Setda
Provinsi Banten Tahun 2018 meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan
ke II Tahun 2017, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2017.
Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2018 sebagai salah
satu bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Setda dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018, untuk kemudian menjadi bahan/acuan
dalam penyusunan Peubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Biro Organisasi
Setda Provinsi Banten Tahun 2018.
Pada Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018, Biro Organisasi Setda Provinsi
Banten akan Melaksanakan 1 Urusan, 2 Program kegiatan, yaitu 1).Program Tata
Kelola Pemerintahan 2). Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
dengan 9 Kegiatan dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-
Demikian Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun
2018 ini semoga dapat memenuhi harapan dan dapat dipergunakan sebagai bahan
perencanaan dan evaluasi selanjutnya, serta tidak lupa kami sampaikan ucapan
terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Biro
Orgaanisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2018.
Serang, 2017
KEPALA BIRO ORGANISASI,
Drs. H. DIAN WIRTADIPURA, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19620311 198503 1 019
BAB IV
PENUTUP 4.1. KAIDAH PELAKSANAAN
Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun
2018 hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten diupayakan secara optimal
untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018 yang telah
dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 yang telah diselaraskan dengan Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten 2017 – 2022 dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 –
2022.
2. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Banten dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi BantenTahun 2018, serta dokumen Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 tersebut dijadikan dasar untuk menyusun
RKA dan DPA Perubahan Tahun 2018.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Banten secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian
terhadap Rencana Kerja tersebut secara berkala baik triwulanan maupun
semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan berjalan
dengan Baik dan tepat sasaran, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Banten harus melakukan Koordinasi dengan SKPD lainnya dilingkungan
Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,
dan Pemerintah Pusat.
4.2. PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten
tahun 2018 ini, memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2018 s/d
semester I, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana kerja ini merupakan
langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas
kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2018 ini akan dapat
dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan Staf berdasarkan
tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan
hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan
oleh seluruh elemen/unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Oleh
karena itu, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.
KEPALA BIRO ORGANISASI
Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19620311 198503 1 019
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PROVINSI BANTEN
Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2018
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1 20 Administrasi Pemerintahan
1 20 04 Tatakelola Pemerintahan
Rasio Ketersediaan
Dokumen Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pembinaan dan pengendalian kelembagaan
kab/kota, ketatalaksanaan Analisa Formasi Jabatan dan Analisa Beban Kerja
100% 100%
I Kepala Bagian Kelembagaan
a Kepala Sub Bagain
Kelembagaan Perangkat
Daerah
1 20 04 01 Kelembagaan dan Perangkat Daerah
154.698.000 170.167.800
Rapat Koordinasi Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Provinsi Banten
1 keg 16.364.000 1
Dokumen
Evaluasi Kelembagaan Peangkat Daerah
Provinsi Banten
1 keg 50.000.000 1
Dokumen
Penataan kelembagaan Perangkat Daerah
Provinsi Banten
1 Dok 50.100.000 1
Dokumen
Penyusunan Rapergub Perangkat Daerah
Provinsi Banten
1 Dok 38.234.000 1
Dokumen
b Kepala Sub Bgaian Pembinaan
dan Pengendalian Kelembagaan
Kab/Kota
1 20 04 02 Pembinaan dan pengendalian Kelembagaan Kab/Kota
141.643.000 155.807.300
Pembinaan dan Pengendalian dan Persetujuan Raperda Perangkat Daerah dan SOTK pada Kab/Kota
Provinsi Banten
8 Dok 74.028.000 8 Dok
Rakor Bidang Kelembagaan Se-Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Dok 50.015.000 1 Dok
Penilaian Struktur Organissi Budaya Organisasi, dan Inovasi Organisasi
Provinsi Banten
1 Dok 17.600.000 1 Dok
c Kepala Sub Bagian Anforjab
1 20 6 1 Analisa Formasi Jabatan 200.000.000 17
Dokumen 220.000.000
Penyusunan Uraian Tugas UPT/Balai
Provinsi Banten
4 Dok 70.000.000 4 Dok
Penyusunan Rapergub Tentang Analisa Jabatan pada UPT/Balai
Provinsi Banten
3 Dok 69.500.000 3 Dok
Penyusunan Rapergub Tentang Analisa Beban Kerja pada UPT Balai
Provinsi Banten
6 Dok 60.500.000 6 Dok
II Kepala Bagian Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik
a Kepala Sub Bagian
Tatalaksana Pemerintahan
Tatalaksana Organisasi 280.410.000 308.451.000
Rakor Penyusunan Pergub Tentang SOP
Dinas Di lingkungan Pemerintah Prov.Banten
1 keg
48.300.000 1 keg
Penyusuna Rapergub Tentang SOP Dinas Provinsi Banten
1 Dok 46.800.000
1 Dok
Lokakarya Pergub SOP Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten
1 keg 46.600.000
1 keg
Rakor Penyusunan Pergub SOP Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
1 Dok 46.200.000
1 Dok
Penyusunan Pergub Tentang SOP Badan di Lingkungan Pemerintah Prov. Banten
1 keg 46.250.000
1 keg
Lokakarya Pergub tentang SOP Badan di Lingkungan Pemeritah Prov. Bnaten
1 Dok 46.260.000
1 Dok
b Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik
1 20 6 4 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
250.000.000 275.000.000
Rakor Bidang
Pelayanan Publik se-Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 keg
30.350.000 1 keg
Sosialisasi Survey kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kab/kota dan Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 keg 30.350.000 1 keg
Survey indek kepuasan masyarakat ke penyelenggara pelayanan di Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Dok 38.550.000
1 Dok
Monitoring dan Evaluasi Capaian Penerapan SPM Provinsi dan Kab/Kota se- Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 keg 23.900.000
1 keg
Rakor Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi banten
Provinsi Banten
1 keg 42.100.000
1 keg
Pembinaan, evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik
Provinsi Banten
1 keg 25.100.000
1 keg
Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) Perangkat Daerah di Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 keg 59.650.000
1 keg
c Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
1 20 9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Rasio dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Provinsi Banten
100% 100%
Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
Provinsi
Banten 100% 100%
1 20 9 1 Tata Usaha Biro Organisasi 988.020.500 1.086.822.550
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Provinsi Banten
3 dokumen
27.386.000
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Provinsi Banten
6 dokumen
48.240.000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Provinsi Banten
5 dokumen
349.946.500
Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Provinsi Banten
1 Dok 376.248.000
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Provinsi Banten
1 Dok 186.200.000
III Kepala Bagian Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Pemerintah
Daerah
a Kepala Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
b Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Revemasi Birokrasi
1 20 10 3 Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Setda
337.496.500 371.246.150
Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Banten
1 keg 75.400.500 1 keg
Provinsi Banten Tahun 2018
Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 keg 49.996.000 1 keg
Pembinaan Senam Kesegaran Jasmani Aparatur Stda Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 keg 73.500.000 1 keg
Pembinaan Rohani Aparatur Setda Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Dok 12.000.000 1 Dok
Peningkatan Kapasitas Aparatur Setda Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 keg 100.000.000
1 keg
Evaluasi dan pelaporan pengelolaan arsip kepegaaian Setda Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Dok 6.600.000
1 Dok
Pembinaan dan penyusunan SKP di lingkungan Setda Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Dok 20.000.000 1 Dok
c Kepala Sub Bagian Budaya
Kerja dan Koordinasi
Pengembangan SDM
1 20 10 4 Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Banten
119.120.000 33
Kegiatan 131.032.000
Monitoring dan Evaluasi Budaya Kerja ( Kab/Kota) Pemerintah
Provinsi Banten
Provinsi Banten
12 Dok
95.000 12 Dok
Rapat koordinasi Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
Provinsi Banten
2 Dok
34.775.000 2 Dok
Workshop Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Dok
36.375.000 1 Dok
Bintek Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya
Provinsi Banten
4Dok
47.875.000 4Dok
Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
248.050.000 272.855.000
Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
95.250.000 1
Kegiatan
Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Dokumen
40.750.000 1
Dokumen
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten
Provinsi Banten
3 Dokumen
22.450.000 3
Dokumen
Penyusunan Laporan Kinerja Setda Provinsi
Banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
23.550.000 1
Kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Setda Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
22.800.000 1
Kegiatan
Forum Rencana Kerja Setda Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Dokumen
43.250.000 1
Dokumen
T O T A L
2.719.438.000
2.991.381.800
Serang, 2017
KEPALA BIRO ORGANISASI,
Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620311 198503 1 019
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTENTahun Anggaran 2018
DPA-SKPD2.2
SEMUA
Urusan Pemerintahan : Administrasi Pemerintahan3001
Organisasi : 300104 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 30010404 BIRO ORGANISASI
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Jumlah
1 2 10
LokasiKegiatan
Target Kinerja(Kuantitatif)
BelanjaPegawai
Barang& Jasa Modal Jumlah
Program Kegiatan
3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8
Tahun 2018
Tahun 2019
3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 988.020.500,00 0,00 988.020.500,00 0,00
181 Tata Usaha Biro Organisasi 22 Dokumen 0,00 988.020.500,00 0,00 988.020.500,00 0,00BANTEN
3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAAN
0,00 1.731.417.500,00 0,00 1.731.417.500,00 0,00
001 Tatalaksana Organisasi 6 Dokumen 0,00 280.410.000,00 0,00 280.410.000,00 0,00BANTEN
002 Kebijakan Pelayanan Publik 7 Dokumen 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00BANTEN
003 Kelembagaan dan Perangkat Daerah 4 dokumen 0,00 154.698.000,00 0,00 154.698.000,00 0,00BANTEN
004 Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota 3 Dokumen 0,00 141.643.000,00 0,00 141.643.000,00 0,00BANTEN
005 Analisa Formasi Jabatan 13 Dokumen 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00BANTEN
006 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 8 Dokumen 0,00 248.050.000,00 0,00 248.050.000,00 0,00BANTEN
007 Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Setda 7 Dokumen 0,00 337.496.500,00 0,00 337.496.500,00 0,00BANTEN
008 Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SumberDaya Manusia Pemerintah Provinsi Banten
20 Dokumen 0,00 119.120.000,00 0,00 119.120.000,00 0,00BANTEN
Jumlah 0,00 2.719.438.000,00 0,00 2.719.438.000,00 0,00
Hal. 1 / 2SIMRAL
Adm.Pem KeuanganPerencanaan
Kode
Uraian
Jumlah
1 2 10
LokasiKegiatan
Target Kinerja(Kuantitatif)
BelanjaPegawai
Barang& Jasa Modal Jumlah
Program Kegiatan
3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8
Tahun 2018
Tahun 2019
0,00
Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungSatuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianTriwulan
7=3+4+5+6
No.I II III IV
21 3 4 5 6
Jumlah
567.534.700,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Modal
51
52
53 0,00
0,00
1.003.803.400,00
0,00
0,00
824.204.900,00
0,00
0,00
323.895.000,00
0,00
0,00
2.719.438.000,00
0,00
SERANG, 30 Desember 2017
KEPALA BIRO ORGANISASISelaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. H. Dian Wirtadiputra, M.SiNIP.196203111985031019
Mengetahui,
Dwi Sahara, AkNIP.196409251985032001
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Provinsi Banten
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan TandatanganParaf
1 Dr. H. Muchtarom, SE. MM. Ak. CA 196303241984021001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah ProvinsiBanten
2 Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM 196902192001121001 Kepala Biro AdministrasiPembangunan
3 Dwi Sahara, Ak 196409251985032001 Plt. Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Aset DaerahProvinsi Banten
Hal. 2 / 2SIMRAL
Adm.Pem KeuanganPerencanaan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
DraftDPPA-SKPD 2.2
Urusan Pemerintahan : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN3001
Organisasi : 300104 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 3.00.10.40 Biro Organisasi
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
KodeProgram dan
KegiatanUraian
Jumlah (Rp)
1
LokasiKegiatan
Target Kinerja(Kuantitatif) Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan (Rp) %
2 3 4 6 7 8 9
Sumber Dana
5
Bertambah /(Berkurang)
Administrasi Pemerintahan3001 2.719.438.000,00 2.350.500.000,00 (368.938.000,00) (13,57)
Program Tata Kelola Pemerintahan 988.020.500,00 891.754.500,00 (96.266.000,00) (9,74)3001.300104.01
Tata Usaha Biro Organisasi 988.020.500,00 891.754.500,00 (96.266.000,00) (9,74)PADBANTEN3001.300104.01.181
Program Penataan dan Peningkatan KapasitasKelembagaan
1.731.417.500,00 1.458.745.500,00 (272.672.000,00) (15,75)3001.300104.17
Tatalaksana Organisasi 280.410.000,00 228.910.000,00 (51.500.000,00) (18,37)PADBANTEN3001.300104.17.001
Kebijakan Pelayanan Publik 250.000.000,00 210.787.000,00 (39.213.000,00) (15,69)PADBANTEN3001.300104.17.002
Kelembagaan dan Perangkat Daerah 154.698.000,00 112.698.000,00 (42.000.000,00) (27,15)PADBANTEN3001.300104.17.003
Pembinaan dan Pengendalian KelembagaanKab/Kota
141.643.000,00 141.643.000,00 0,00 0,00PADBANTEN3001.300104.17.004
Analisa Formasi Jabatan 200.000.000,00 171.000.000,00 (29.000.000,00) (14,50)PADBANTEN3001.300104.17.005
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 248.050.000,00 162.990.000,00 (85.060.000,00) (34,29)PADBANTEN3001.300104.17.006
Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Setda 337.496.500,00 315.797.500,00 (21.699.000,00) (6,43)PADBANTEN3001.300104.17.007
Budaya Kerja dan Koordinasi PengembanganSumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Banten
119.120.000,00 114.920.000,00 (4.200.000,00) (3,53)PADBANTEN3001.300104.17.008
Jumlah 2.719.438.000,00 2.350.500.000,00 (368.938.000,00) (13,57)
2SIMRAL Hal. 1/
Adm.Pem KeuanganPerencanaan
APBDP DPPA 2018
KodeProgram dan
KegiatanUraian
Jumlah (Rp)
1
LokasiKegiatan
Target Kinerja(Kuantitatif) Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan (Rp) %
2 3 4 6 7 8 9
Sumber Dana
5
Bertambah /(Berkurang)
SERANG, 13 Oktober 2018
Drs. H. Dian Wirtadiputra, M.Si
NIP.196203111985031019
Dwi Sahara, Ak
196409251985032001
Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
0,00
Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungSatuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianTriwulan
7=3+4+5+6
No.I II III IV
21 3 4 5 6
Jumlah
551.274.700,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Modal
51
52
53 0,00
0,00
957.453.400,00
0,00
0,00
737.513.900,00
0,00
0,00
104.258.000,00
0,00
0,00
2.350.500.000,00
0,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan TandatanganParaf
1 Dr. H. Muchtarom, SE. MM. Ak. CA 196303241984021001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah ProvinsiBanten
2 Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM 196902192001121001 Kepala Biro AdministrasiPembangunan
3 Dwi Sahara, Ak 196409251985032001 Plh. Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Aset DaerahProvinsi Banten
2SIMRAL Hal. 2/
Adm.Pem KeuanganPerencanaan
1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BIRO ORGANISASI
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keuangan Biro Organisasi Setda Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun
2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD
sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Biro Organisasi
Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas
2
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
21. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pemerintah Provinsi Banten.
1.3 Organisasi Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Banten
Sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, susunan
organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
3
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan
BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
4.2 Penjelasan Pos-pos LO
4
4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII. PENUTUP
5
BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Realisasi Belanja Langsung
Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.142.453.185 atau
91,15% dari anggaran yang direncanakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sebesar Rp.2.350.500.000,-. Realisasi Belanja Biro Organisasi Setda Provinsi
Banten terdiri dari Belanja Operasi.
2.2 Hambatan dan Kendala
Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan
terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Namun terdapat 1 kegiatan dimana realisasi tidak
mencapai target (≤80%) sebagai berikut:
1. Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Setda realisasi sebesar Rp.248.096.000,- atau
78,56% dari anggaran sebesar Rp.315.797.500,- dikarenakan efisiensi kegiatan.
terkait realisasi yang tidak mencapai target (≤80%) yaitu :
- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan realisasi sebesar Rp 385.975.094 dari
anggaran sebesar Rp. 493.610.900 atau 78,19% dikarenakanSurat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat diluar Kantor. Dengan adanya Surat Edaran
tersebut kegiatan tersebut yang seyogyanya dilakukan diluar kantor tidak dapat dilaksanakan
dan berimbas pada penyerapan anggaran.
6
BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Banten merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah,
Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak
sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk
dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Organisasi Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya
melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.
Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi,
selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan
Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi
Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan Provinsi Banten.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini didasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerahdan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Provinsi Banten sebagaimana telah diubah denganPeraturan Gubernur 68 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Pergub No. 18 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.
Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama kali diterapkannya akuntansi berbasis
akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual.
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
Dimulai pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual
dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
7
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos
dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar
dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah
a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
(01) Pendapatan-LRA dikelompokan atas pendapatan asli daerah, pendapatan
transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang
terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi
menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus.
(04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis
pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah,
pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri,
kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat,
dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi
kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari
8
pemerintah daerah lainnya.
(05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
berdasarkan asas bruto.
(06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum
diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan
yang ditangguhkan.
(07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas
penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
(08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-
LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
(09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.
(10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata
uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat
terjadi pendapatan-LRA.
(11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain
penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-
LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
b. Kebijakan Akuntansi Belanja
(01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi,
dan fungsi/urusan.
(02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis
belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja
tak terduga.
9
(03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib
dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat;
(04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-
fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis
kinerja.
(05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah.
(06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.
(07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada
periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran
belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-
LRA.
(08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya
akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua
belas) bulan;
b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut
memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan
serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak
ketiga; dan
d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap
sebagai berikut:
No. Uraian Nilai Kapitalisasi Aset
Tetap
1 2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas :
10
1.1 Alat-alat Berat dan alat-alat Besar 10,000,000.00
1.2 Alat-alat Angkutan 2,000,000.00
1.3 Alat Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 1,000,000.00
1.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1,000,000.00
1.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- Alat-alat Kantor 1,000,000.00
- Alat-alat Rumah Tangga 1,000,000.00
1.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1,000,000.00
1.7 Alat-alat Kedokteran 5,000,000.00
1.8 Alat-alat Laboratorium 2,500,000.00
1.9 Alat Keamanan 1,000,000.00
2 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
2.1 Bangunan Gedung 15,000,000.00
2.2 Bangunan Monumen 15,000,000.00
3 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
3.1 Hewan dan Tanaman
a. Hewan 1,000,000.00
b. Tanaman
500,000.00
3.2 Aset Tetap Renovasi
Menyesuaikan dengan
jenis Asetnya
11
*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai
satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi
dan Jaringan dikapitalisasi.
(09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal
kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan
dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek
belanja barang non kapitalisasi.
(10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk
mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil
dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi
bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau
bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak
mengubah bentuk fisik semula.
(11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal
(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan
c sebagai berikut:
a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
- bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
- bertambah volume; dan/atau
- bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik
daerah tidak ada proses penghapusan; dan
c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset
tetap yang telah ditetapkan.
(12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka
aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan
dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol)
sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol)
tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol
koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
(13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang
yang memiliki criteria ”barang pecah belah”, tirai/gorden/vertical atau horizontal
12
blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan
sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan
sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra kompatabel).
(14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan
menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral
pada tanggal transaksi.
(15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun
berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab
tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang
dianggap perlu.
c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
(01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah sebesar nilai bruto
(02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah.
(03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu
periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
(04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
SiLPA/SiKPA.
(05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan
dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah
berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat
lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok
masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran
Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi
penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan
Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau
bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena
pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan
menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran
dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat
non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
13
(06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang
dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
(07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran.
b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian
pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah
yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
c) Informasi lainnya yang diangggap perlu.
d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
(01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
a) Timbulnya hak atas pendapatan;
b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
(02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan
menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan
transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
(03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal
besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
(04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO
pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang pendapatan.
(05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas
pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan
sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
(06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas
pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
14
(07) Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan beban),dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan.
(08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui
apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen
yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
dan Pajak Air Permukaan.
b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri
oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh
wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima
pembayaran dari Wajib Pajak.
2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang
masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka
akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang
pendapatan-LO.
Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
(09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam
pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen
perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang
digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan
15
Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan
STRD.
(10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan
kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan
besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-Iain PAD Yang
Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat
kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang
diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat
Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
(11) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas
Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
(12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat di terima di
RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
(13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO
yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan
(misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non
lancar) telah diterima.
(14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam
Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada
tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan
sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan
semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.
e. Kebijakan Akuntansi Beban
(01) Beban diakui pada saat:
a) timbulnya kewajiban;
b) terjadinya konsumsi aset;
c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
(02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas
kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi
aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
16
(03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya
waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan
atau amortisasi.
(04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
(straight line method).
(05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada
periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama.
Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan
dengan pembetulan pada akun ekuitas
(06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan
pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode
akuntansi.
(07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti
pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan
penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
(08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak
kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara
Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang
persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat
sebagai pengurang beban.
(09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk
keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal
pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
(10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan
subsidi telah timbul.
(11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD
disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat
hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan
penyesuaian.
(12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja
bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas
17
(basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum
dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir
periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
(13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi
berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan
mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
(14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan
persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti
memorial yang diterbitkan.
(15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul.
Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam
Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).
(16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam
hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan
tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka
nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan
kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
(17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk
dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan
dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non
Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan
dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan
untuk dibagihasilkan.
(19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan
Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).
(20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan
Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal
transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan
sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan
semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.
18
f. Kebijakan Akuntansi Aset
(01) Aset diklaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
(02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara
umum daerah terdiri dari:
a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan
deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
(03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang
berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang
harus memenuhi kriteria:
a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
(04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut:
a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan
dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar
yang diterbitkan;
b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan
dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk
WP yang mengajukan banding;
c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan
dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum
ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan
kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah
daerah.
(05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama
timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul
diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih
dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa
terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
19
(06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 0 ( nol ) tahun sampai dengan 1 ( satu ) tahun; dan/atau
2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
4) Wajib pajak likuid; dan/atau
5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang di atas 1 ( satu ) tahun sampai dengan 3 ( tiga ) tahun; dan/atau
2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang di atas 3 ( tiga ) tahun sampai dengan 5 ( lima ) tahun; dan/atau
2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 5 ( lima ) tahun; dan/atau
2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
(07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh
Gubernur (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
3) Wajib pajak likuid; dan/atau
20
4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
(08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
(09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);
c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
21
bar ang sitaan (jika ada); dan
d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
(10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan
sebesar:
a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
(11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan
dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
(12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang
belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
(13) Persediaan dapat terdiri dari:
a) Barang konsumsi;
b) Amunisi;
c) Bahan untuk pemeliharaan;
d) Suku cadang;
e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f) Pita cukai dan leges;
g) Bahan baku ;
h) Barang dalam proses/setengah jadi;
i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;
j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat;
k) Barang cetakan;
22
l) Perangko dan materai;
m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
n) Barang pakai habis lainnya.
(14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi
fisik (stock opname).
(15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
(16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
(17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan,
hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan
kepada masyarakat.
(18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
(19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
(20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
(21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila
memenuhi salah satu kriteria:
a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah daerah;
b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).
(22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
a) Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya
perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil
yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait.
b) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya
perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah
tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang
diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi
juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya
23
adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset
tetap.
c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran
nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan aging atas investasi non
permanen.
(23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.
(24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan
meliputi:
a. Tanah
b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
2) Alat-alat angkutan
3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
4) Alat-alat pertanian/peternakan
5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
6) Alat studio dan alat komunikasi
7) Alat-alat kedokteran
8) Alat-alat laboratorium
9) Alat keamanan
c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
1) Bangunan gedung
2) Bangunan monumen
d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
1) Jalan dan jembatan
2) Bangunan air/irigasi
24
3) Instalasi
4) Jaringan
e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
1) Buku dan perpustakaan
2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
3) Hewan/ternak dan tumbuhan
4) Aset tetap renovasi
f. Konstruksi dalam pengerjaan
(25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.
(26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan
monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
(27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan
bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat
elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat
laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi
siap pakai.
(28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi,
instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki
dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
(29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan
perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan
serta aset tetap renovasi.
(30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
(31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
25
(32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja),
pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan
pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
(33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan
datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja,
harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
(34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan
aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan
sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
(35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai
berikut:
No. Jenis Aset Tetap % Pengeluaran
setelah perolehan
terhadap harga
perolehan
Penambahan
Masa
Manfaat
1. Gedung dan Bangunan
Sampai dengan 30%
> 30% s.d 45%
> 45% s.d 65%
> 65% s.d 85%
> 85%
0 tahun
5 tahun
10 tahun
15 tahun
20 tahun
2. Jalan
Sampai dengan 30%
> 30% s.d 45%
> 45% s.d 65%
> 65% s.d 85%
> 85%
0 tahun
3 tahun
5 tahun
7 tahun
10 tahun
3. Jembatan dan irigasi Sampai dengan 30%
> 30% s.d 45%
0 tahun
26
> 45% s.d 65%
> 65% s.d 85%
> 85%
5 tahun
10 tahun
15 tahun
20 tahun
(36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan
jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak
menambah masa manfaat.
(37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan
untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan
Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi
Banten.
(38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap
No. Uraian Masa Manfaat
(Tahun)
1. Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
1.1 Alat-alat berat 8
1.2 Alat-alat Angkutan
a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih 8
b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3 4
c. Alat Angkut tidak bermotor 4
d. Alat Angkut Bermotor Udara 20
1.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
a. Alat bengkel Bermesin 8
b. Alat Bengkel Tidak bermesin 4
27
(39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat
berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat
c. Alat Ukur 8
1.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 4
1.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 4
1.6 Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi 4
1.7 Alat-alat Kedokteran 4
1.8 Alat-alat Laboratorium 4
1.9 Alat Keamanan 4
2. Gedung dan Bangunan, terdiri atas:
2.1 Bangunan Gedung 20
2.2 Bangunan Monumen 20
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:
3.1 Jalan dan Jembatan
a. Jalan 10
b. Jembatan 20
3.2 Bangunan Air/Irigasi 20
3.3 Instalasi 20
3.4 Jaringan 20
4. Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:
4.1 Aset Tetap Renovasi Sesuai dengan
umur ekonomik
mana yang lebih
pendek antara
masa manfaat aset
dengan masa
pinjaman/sewa
28
dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa
Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun,
ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas
roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi
nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam
rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
(41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada
tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua
bulan bahkan satu atau dua hari.
(42) Aset Tetap yang seluruh nilainya te1ah disusutkan dan secara teknis masih dapat
dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan
akumulasi penyusutannya.
(43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
(44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan
penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan
peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap
sebagai berikut:
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai
(jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang
digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat
bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
(46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu
tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya
memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut
bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
29
(47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
(48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan
digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset
tetap.
(49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan
jika kriteria berikut ini terpenuhi:
a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
(50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang
bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap
digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
(01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua
kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
(02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya,
meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut
atas dasar jangka panjang; dan
c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali
(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang
diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
(03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.
30
(04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
(05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam
perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui
kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
(06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang
ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat
harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara
kemajuan pekerjaan
(07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang
belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan
sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
31
BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
4.1.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten tidak
ada, ini dikarenakan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi bukan merupakan
OPD Penghasil.
Realisasi Pendapatan SKPD Biro Organisasi Tahun 2018
Realisasi Pendapatan Provinsi Banten Tahun 2018 dan 2017
Uraian
APBD
Murni
Tahun
2018
Perubahan
APBD Tahun
2017
Realisasi Tahun 2018 Selisih
Lebih/(Kurang)
Rp. Rp. Rp. % Rp.
1 2 3 4 5 6=3-4
PENDAPATAN - - - - -
Pendapatan Asli Daerah - - - - -
Pendapatan Pajak Daerah - - - - -
Pendapatan Retribusi Daerah - - - - -
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- - - - -
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
- - - - -
4.1.2 Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Realisasi Belanja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018
adalah sebesar Rp.2.142.453.185 atau 91,15 % dari anggaran belanja sebesar
Rp.2.350.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 adalah
sebagai berikut:
rp rp rp % rp 1 2 3 4 5 6=3-4
Pendapatan - -
- -
-
Pendapatan Asli Daerah - -
- -
-
Pendapatan Pajak Daerah - -
- -
-
Pendapatan Retribusi Daerah - -
- -
-
Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan -
- -
- -
selisih lebih/kurang REALISASI TAHUN 2018 Uraian APBD MURNI TAHUN 2018 PERUBAHAN APBD TAHUN
2018
32
Tabel
Realisasi Belanja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
APBD Murni
Tahun 2018
Perubahan
APBD Tahun
2018
Selisih
Kurang/(Lebih)
Rp. Rp. Rp. % Rp.
1 2 3 4 5 6=3-4
BELANJA 2.719.438.000 2.350.500.000 2.142.453.185 91,15 208.046.815
BELANJA OPERASI 2.719.438.000 2.350.500.000 2.142.453.185 91,15 208.046.815
Belanja Barang dan Jasa 2.719.438.000 2.350.500.000 2.142.453.185 91,15 208.046.815
BELANJA MODAL - - - - -
Belanja Aset Tetap Lainny a - - - - -
UraianRealisasi Tahun 2018
Realisasi Tahun
2017
Selisih Realisasi
TA.2018
Terhadap
TA.2017
Prosentasi
Naik/(Turun)
Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4=2-3 5=4/3
BELANJA 2.142.253.185 4.266.186.840 (2.123.933.655) (0,50)
BELANJA OPERASI 2.142.253.185 4.266.186.840 (2.123.933.655) (0,50)
BELANJA MODAL - - - -
Belanja Aset Tetap Lainny a - - - -
JUMLAH 2.142.253.185 4.266.186.840 (2.123.933.655) (0,50)
Uraian
Realisasi Tahun
2018
4.1.2.1 Belanja Operasi
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.142.253.185,- atau 91,15% dari
anggaran sebesar Rp.2.350.500.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp.5.197.374.369,- realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2018 berkurang sebesar
Rp.2.123.933.655 atau turun 50%. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut :
4.1.2.1.1 Belanja barang
Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi
Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 2.142.253.185,- atau
91,15% dari anggaran sebesar Rp. 2.350.500.000,-.
33
4.1.2.2 Belanja Modal
Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal
adalah sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp.0,-
4.1.3 Surplus/(Defisit)
Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan
Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Banten
menganggarkan defisit sebesar Rp. 0 dengan realisasi surplus sebesar Rp.0, hal ini
terjadi karena realisasi pendapatan melampaui target serta realisasi belanja dan
transfer dibawah anggaran yang ditetapkan. Tahun Anggaran 2018 terjadi surplus
sebesar Rp.0 Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel
Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2018
Tabel
Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2018 dan Tahun 2017
4.2 Penjelasan Pos-pos LO
Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi
berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
ANGGARAN TAHUN 2017 SELISIH LEBIH/(KURANG)
RP % RP
1 2 3 4 5 6=3-4
1 PENDAPATAN - - - -
2 BELANJA DAN TRANSFER - - - -
3 SURPLUS (DEFISIT)(1-2) - - - -
REALISASI TAHUN 2017NO URAIAN
REALISASI TAHUN 2017
SELISIH REALISASI
TAHUN 2018 TERHADAP
TAHUN 2017
PROSENTASE
NAIK/TURUN
RP % RP
1 2 3 4 6 7=3-4 8
1 PENDAPATAN - - -
2 BELANJA DAN TRANSFER - - - - -
3 SURPLUS (DEFISIT)(1-2) - - - -
-
URAIAN
REALISASI TAHUN 2018
34
dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan
dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4.2.1 Pendapatan LO
Realisasi Pendapatan LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0, sedangkan realisasi
Tahun 2017 adalah sebesar Rp 0.
4.2.2 Beban LO
Realisasi Beban LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.142.253.185,- (terdiri dari
beban Barang dan jasa, sedangkan realisasi Tahun 2017 adalah sebesar
Rp.4.505.461.491,-. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:
Uraian Thn 2018 Thn 2017
Rp Rp % Rp
2 3 4 5 6
Beban
Beban Operasi 2.142.453.185 4.266.186.840 0,50 (2.123.733.655)
- Belanja Pegawai - LO
- Beban Barang dan Jasa 2.142.453.185 4.266.186.840 0,50 (2.123.733.655)
Naik (Turun)
4.2.3 Defisit Non Operasional
Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0, sedangkan
realisasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,-
4.2.4 Beban Luar Biasa
Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0, sedangkan realisasi
Tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,-.
4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum
dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
35
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-
masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan
saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan
yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.
4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.0
dan Rp.0
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab
bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank
maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut:
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
4.3.4 Piutang
Saldo Piutang TA 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.
Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap
pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.
4.3.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi
atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang
masing-masing debitur
TAHUN 2018 TAHUN 2017 0 0 0 0 0 0
Pengembalian Belanja belum disetor ke 0 0 Kas Daerah
KETERANGAN Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah Pajak yang belum disetor Honor kegiatan yang belum dibagikan
THN 2018 THN 2017 0 0 0
0
KETERANGAN Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank
36
4.3.8 Belanja Dibayar di Muka
Saldo Belanja Dibayar di Muka TA 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp
0 dan Rp 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari
pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan
secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.
4.3.9 Persediaan
Nilai Persediaan TA 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)
pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.
Keterangan Tahun 2018 Tahun 2017
Persediaan
ATK 0 0
Barang Cetakan 0 0
Jumlah 0 0
4.3.13 Tanah
Nilai aset tetap berupa tanah TA 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.
4.3.14 Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017 adalah
Rp.2.765.567.739,31,- dan Rp.2.765.567.739,31,-. dengan nilai akumulasi
penyusutan peralatan dan mesin TA 2017 dan 2016 adalah
Rp.2.497.248.594,00,-dan Rp.2.497.248.594,00,-, pada tahun 2018 tidak terdapat
dropingan dari Biro Umum dan Perlengkapan. Mutasi nilai peralatan dan mesin
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
37
4.3.15 Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017 adalah Rp.0 dan Rp.0
4.3.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp.0 dan Rp.0
4.3.17 Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan 2017 adalah Rp.0 dan Rp.0. pada Tahun
2018 awal Aset tepa lainnya berupa Buku telah di pindah bukukan ke Biro
Umum Setda Provinsi Banten.
4.3.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Saldo konstruksi dalam pengerjaan TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp.0 dan Rp.0
4.3.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2017 dan 2016 adalah masing-
masing Rp.2.497.248.594,- dan Rp. 2.497.248.594,-. Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan
pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas
dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan
(KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2018 adalah sebagai
berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 Mutasi tambah Pembelian Hibah Barang Mutasi kurang Saldo per 30 Des 2018 Akumulasi Penyusutan sd 30 Des 2018 Nilai Buku per 31 Des 2018 Rp 268.319.145,31
Rp2.765.567.739.31 Rp 0
-
Rp2.765.567.739.31
Rp2.497.248.594,00
38
4.3.20 Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) TA 2018 dan 2017 adalah Rp.0 dan Rp.0,-.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi
tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang
digunakan untuk menunjang operasional kantor.
4.3.21 Aset Lain-Lain
Saldo Aset Lain-lain TA 2018 dan 2017 adalah Rp.0 dan Rp0. Aset Lain-lain
merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat
dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain
adalah sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 Rp0.00
Mutasi tambah -
reklasifikasi dari aset tetap -
Mutasi kurang 0
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan Rp0.00
Penghapusan BMN Rp0.00
Saldo TA 2018 Rp0.00
4.3.23 Utang kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0
dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus
dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak
ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).
4.3.24 Pendapatan Diterima di Muka
Nilai Pendapatan Diterima di Muka TA 2018 dan 2017 sebesar Rp.0 dan Rp.0.
Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima
pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan
No Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku 1 Peralatan dan Mesin 2.765.567.739,31 2.497.248.594 268.319.145,31
2 Gedung dan Bangunan - - - 3 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - 4 Aset Tetap Lainnya - 945.779,244.7-
39
Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka
waktu kontraknya lebih dari satu tahun.
4.3.25 Ekuitas
Ekuitas TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.268.319.145,31,-
dan Rp.268.319.145,31,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas
disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Tabel
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017
URAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2017 1. Ekuitas Awal 268.319.145,31 -
2. Surplus Defisit - LO (2.142.453.185,00)
3.711.346.984,09
4. Dampak Kumulatif Perubahan - Koreksi nilai persediaan - Selisih Revaluasi Aset Tetap - Lain-lain Ekuitas Akhir
-
-
268.319.145,31
(7.165.616.148,00)
(4.505.461.491.00)
1.062.433.652,22 3.R/K PPKD 2.142.453.185,00
1.062.433.652,22
40
BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten disebutkan bahwa:
1) Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, mempunyai tugas
pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakanpembinaan,
koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, tata laksana,
analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, administrasi
pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi..
2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Biro Organisasi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a) pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis
jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik
serta peningkatan kinerja organisasi;
b) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis
pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan
kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta
peningkatan kinerja organisasi;
c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan
kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta
peningkatan kinerja organisasi;
d) pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya
manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; dan
e) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya
3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Organisasi
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Kepala Biro Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi
Umum dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
daerah dan tugas pembantuan pada Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan
41
dan Pelayanan Publik, serta Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah
Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Biro
Organisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Biro Organisai berdasarkan rencana
strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Organisasi sesuai
dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Biro Organisasi dengan cara mengadakan
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Organisasi sesuai
dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Melaksanakan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya pada Bagian
Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, serta Bagian
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah;
6) Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di
Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, serta
Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berdasarkan
peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Organisasi
dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Organisasi sesuai
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Biro
Organisasi; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Kepala Biro Organisasi membawahi;
1. Kepala Bagian Kelembagaan;
2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
3. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
42
1. Kepala Bagian Kelembagaan
a. Kepala Bagian Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro
Organisasi dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian
Kelembagaan Perangkat Daerah, Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian
Kelembagaan Kab/Kota, serta Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Bagian Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Kelembagaan berdasarkan
program kerja Biro Organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian
KelembagaanBiro Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian
Kelembagaan Biro Organisasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Kelembagaan
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi dan
kelembagaan, pengembangan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, dan
Analisa Formasi Jabatan;
6) Merencanakan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang
kelembagaan, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
7) Merencanakan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang
kelembagaan, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
8) Merencanakan bahan penyusunan perencanaan pengorganisasian, pengendalian
pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi dan
Kelembagaan Perangkat Daerah, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kab/Kota, serta Analisa Formasi Jabatan, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
9) Merencanakan penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi dan evaluasi penataan
organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pembinaan dan Pengendalian
43
Kelembagaan Kab/Kota, serta Analisa Formasi Jabatan, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
10) Merencanakan bahan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah,
Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota, serta Analisa Formasi
Jabatan dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Kelembagaan dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Kelembagaan sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Kelembagaan dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Kelembagaan Perangkat
Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub
Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatanSub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
44
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan penataan, pengembangan dan evaluasi organisasi dan
kelembagaan perangkat daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi organisasi perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaaan penataan, pengembangan dan evaluasi
organisasi dan kelembagaan;
7) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas
penyelenggaraan penataan, pengembangan dan evaluasi organisasi dan
kelembagaan perangkat daerah;
8) Menyusun bahan pengolahan data dan informasi penyelenggaraan administrasi
penataan, pengembangan, dan evaluasi organisasi dan kelembagaan perangkat
daerah;
9) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi penataan, pengembangan, evaluasi
organisasi, dan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Kelembagaan
Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
a. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kabupaten/Kotamempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kelembagaan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub
Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub
Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kotamempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
45
1) Merencanakan kegiatanSub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kabupaten/Kota berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Pembinaan dan
Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan
dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan dan
Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan
Kabupaten/Kotaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi,Pembinaan dan Pengendalian
Kelembagaan Kabupaten/Kotaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
7) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas
penyelenggaraan Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
8) Menyusun bahan pengolahan data dan informasi terkait kegiatan Pembinaan
dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
9) Melaksanakan sosialisasi terkait kegiatan Pembinaan dan Pengendalian
Kelembagaan Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Pembinaan dan
Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Pembinaan dan
Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
46
4. Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan
a. Kepala Sub Bagian Analisa formasi Jabatan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bagian Kelembagaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub
Bagian Analisa Formasi Jabatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan berdasarkan
rencana operasional Bagian Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Analisa
Formasi Jabatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Analisa
Formasi Jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Analisa Formasi
Jabatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatanpenyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan,
analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatandi tingkat
provinsi,berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
6) melaksanakan fasilitasi penyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan,
analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi
jabatan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
7) melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan rincian tugas
jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi
jabatandan standar kompetensi jabatandi tingkat Pemerintah Pusat dan
Provinsi,berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) menyusun bahan pengolahan data dan informasi penyelenggaraan administrasi
penyusunan rincian tugas jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa
beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatandi tingkat
provinsi,berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) melaksanakan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi penyusunan rincian tugas
jabatan, formasi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi
47
jabatandan standar kompetensi jabatan di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) melaksanakan, mengelola dan mengembangkan Sistem Aplikasi Informasi
kepegawaian data analisa jabatan, analisa bebankerja, evaluasi jabatan, standar
kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis secara
elektronik/komputerisasi;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Analisa Formasi
Jabatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Analisa Formasi
Jabatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
5. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
a. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Biro Organisasi dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program
dankegiatan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, Sub Bagian Kebijakan
Pelayanan Publik dan Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Menyusun rencana operasional pada Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan
Publik berdasarkan program kerja Biro Organisasi serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bagian
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pada Bagian
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publiksecara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
48
5) merencanakan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
kegiatan di bidang Tatalaksanadan Pelayanan Publik, berdasarkan peraturan dan
prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) merencanakan penyelenggaraan kegiatan memfasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan penataan Tatalaksana Pemerintahan, Kebijakan Pelayanan Publik
dan Tata Usaha Biro;
7) merencanakan bahan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan Tatalaksana Pemerintahan,
Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Usaha Biro;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan
Publiksesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
6. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
a. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Tatalaksana
Pemerintahan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub
Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan berdasarkan
rencana operasional Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tatalaksana
Pemerintahan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Tatalaksana Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
49
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tatalaksana
Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;
5) menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
kegiatan padasub bagianTatalaksana Pemerintahan berdasarkan peraturan dan
prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) melaksanakan kegiatan memfasilitasi penataan dan evaluasi Tatalaksana
Pemerintahan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi penataan
Tatalaksana Pemerintahan;
8) menyusun bahan pengolahan data dan informasi penyelenggaraan administrasi
penataan Tatalaksana Pemerintahan;
9) melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penataan Tatalaksana Pemerintahan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tatalaksana
Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tatalaksana
Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
7. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik
a. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Kebijakan Pelayanan
Publik.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub
Bagian Kebijakan Pelayanan Publik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatanSub Bagian Kebijakan Pelayanan Publikberdasarkan
rencana operasional Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
50
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kebijakan
Pelayanan Publik;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan
Pelayanan Publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan Pelayanan
Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
pada Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik untuk tingkat Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7) melaksanakan kegiatan memfasilitasi penataan dan evaluasi pelaksanaan
Kebijakan Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
8) menyusun bahan pengolahan data dan informasi pelaksanaan administrasi
Kebijakan Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
9) melaksanakan pembinaan, sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kebijakan
Pelayanan Publik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Kebijakan
Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dalam melaksanakan pengelolaan
dan pelayanan administrasi Biro.
51
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan rencana
operasional Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
Biro;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata
Usaha Biro sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Biroberdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan,
kepegawaian,perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset
dilingkup Biro;
7) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan
keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan
inventarisasi aset Biroberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis Sekretariat
Daerah, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Biro;
9) Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan
pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Biro;
11) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Biro;
12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
lingkup Biro;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
52
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja
dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
9. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
a. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Biro Organisasi dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Sub
Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi serta Sub Bagian Budaya Kerja dan
Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Akuntabilitas Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah berdasarkan program kerja Biro Organisasi serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerahsecara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakanbahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan,
fasilitasi, dan evaluasi penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
6) merencanakan, pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan penyusunan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi
serta Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
53
7) merencanakan bahan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan
penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan
Sumber Daya Manusia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) merencanakan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi
serta Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9) merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan Rancangan
Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur yang berkaitan bidang sumber
daya manusia,berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah terkait bidang
perencanaan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian Akuntabilitas Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerahsesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
10. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
a. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub
Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub
Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Merencanakan kegiatanSub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
berdasarkan rencana operasional Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
54
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) menyusun bahan perumusan kebijakan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,
serta menyusun dan mengkompilasi laporan kinerja provinsi, laporan kinerja
sekretariat daerah, dokumen renstra dan dokumen renja sekretariat daerah,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah terkait bidang perencanaan;
7) menyusun dan mengkompilasi renstra dan renja sekretariat daerah;
8) melaksanakan pembinaan dan monitoring sistem akuntabilitas kinerja institusi
pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
9) menyusun bahan analisis penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
10) menyusun bahan pengolahan data dan informasi penyusunan Renstra
Sekretariat Daerah dan laporan kinerja Provinsi;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi.
55
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub
Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi
berdasarkan rencana operasional Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian
dan Reformasi Birokrasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) menyusun bahan perumusan kebijakan Kepegawaian serta pelaksanaan fasilitasi
penyusunan program reformasi Birokrasi, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
6) melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan reformasi
Birokrasi;
7) melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) menyusun bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan
pelayanan Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
9) melaksanakan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
10) melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan sekretariat daerah;
11) melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pegawai di lingkungan
sekretariat daerah;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian
dan Reformasi Birokrasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
56
12. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya
Manusia
a. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub
Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan rencana operasional Bagian
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Budaya Kerja
dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Budaya
Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Budaya Kerja dan
Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan
peningkatan dan pembinaan Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan
Sumber Daya Manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) melaksanakan upaya sosialisasi peningkatan dan pembinaan budaya kerja
pegawai;
7) melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan
peningkatan dan pembinaan budaya kerja;
8) melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan dan pembinaan budaya
kerja lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9) melaksanakan, koordinasi antar perangkat daerah terkait bidang sumber daya
manusia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
57
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Budaya Kerja
dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Budaya Kerja dan
Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
58
BAB VI
PENUTUP
Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten,
disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan
pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas
Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk
mengukur kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran
berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIT KERJA : BIRO ORGANISASI - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - SEKRETARIAT DAERAH
KEADAAN : JANUARI 2019
NO NAMA LENGKAPNIP
TGL. LAHIR
NO.URUT
PANGKATGOL. RUANG
T.M.T
JABATAN TERAKHIR MASAKERJA
PENDIDIKAN DAN LATIHANJABATAN TERAKHIR
PENDIDIKAN UMUM USIA CATATANMUTASI
KEPEGAWAIAN
KET.(NO.KARPEG)
NAMAJABATAN
T.M.T NAMA BLN THN JMLJAM
JURUSAN NAMASEKOLAH/P.T
TAHUNLULUS
TINGKATPENDIDIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si19620311 198503 1 019Bandung, 11/03/1962
1 PembinaUtama Muda
(IV/c)01/10/2014
Kepala BiroOrganisasi PadaAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerahEselon (II. b)
23/01/2017 33 thn10 bln
---
SPAMATOT. KMP
0611
199719921992
750 ILMUPEMERINTAHAN
UNIV.SATYAGAMA
2001 PASCASARJANA
56 Thn10 Bln
D 279037
2 Dra. Rt. Yati Priati, MM19640914 199203 2 003Serang, 14/09/1964
1 PembinaTingkat I (IV/b)
01/04/2013
Kepala BagianKetatalaksanaandan PelayananPublik Pada BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerahEselon (III. a)
23/01/2017 26 thn10 bln
---
DIKLATPIM TK. IVOPERASIONALGPKS
0608
200219971997
MAGISTERADMINISTRASI
STIA MANDALAINDONESIA
2005 PASCASARJANA
54 Thn4 Bln
G 019242
3 H. Ade Ahmad Kosasih, S.Pd,M.Pd19690709 199512 1 001Lebak, 09/07/1969
2 PembinaTingkat I (IV/b)
01/04/2013
Kepala BagianKelembagaanPada BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerahEselon (III. a)
23/01/2017 23 thn1 bln
---
DIKLATPIM TK. III
RENJA SKPD 05 50
ADMINISTRASIPENDIDIKAN
UNIV.MUHAMADIYAHHAMKA
2003 PASCASARJANA
49 Thn6 Bln
G.316827
4 Purwadi, S, Sos, M. Si19730411 199302 1 001Magelang, 11/04/1973
3 PembinaTingkat I (IV/b)
01/04/2014
AnalisKebijakanPenilaian SubBagianKepegawaiandan ReformasiBirokrasi PadaBagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/11/2018 25 thn11 bln
---
Diklatpim Tk. III 07 2009 360 AdministrasiNegara
Universitas IslamSyekh-YusufTangerang
2005 PASCASARJANA
45 Thn9 Bln
Batas UsiaPensiun 58
L.140279
5 Dra. Hj. Lisbetty Sadariyah,M.Si19630914 199203 2 007Tasikmalaya, 14/09/1963
4 PembinaTingkat I (IV/b)
01/10/2014
Kepala BagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah PadaBiro OrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerahEselon (III. a)
23/01/2017 26 thn10 bln
---
Diklatpim Tk. III
TELAAHAN STAFPARIPURNA
12
10
2015 240 Ilmu Administrasi UNISTANGERANG
2003 PASCASARJANA
55 Thn4 Bln
F. 005169
6 Faujia Dos Santos, S.STP,M.Si19790816 199810 2 001Los Palos, 16/08/1979
1 Pembina (IV/a)01/04/2017
Kepala SubBagianAkuntabilitasKinerjaPerangkatDaerah PadaBagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerahEselon (IV. a)
24/01/2017 20 thn3 bln
---
ADUM 11 2002 250 ADMINISTRASIPEMERINTAHAN
STIA YAPPAN 2010 PASCASARJANA
39 Thn5 Bln
J 094191
7 Pipit Silfani, S.IP, M.Si19781031 200112 2 003Bandung, 31/10/1978
2 Pembina (IV/a)01/04/2018
Kepala SubBagian TataUsaha Biro PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerahEselon (IV. a)
24/01/2017 17 thn1 bln
---
Diklatpim Tk. IV
DIKLAT MoT
12
02
2012 285 PEMERINTAHDAERAH
STIAMI 2012 PASCASARJANA
40 Thn3 Bln
L. 017432
8 Samhudi, AP19760729 199410 1 001Banjarmasin, 29/07/1976
1 Penata TingkatI (III/d)
01/10/2009
Penyusun BahanKebijakan SubBagianTatalaksanaPemerintahanPada BagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/07/2015 24 thn1 bln
---
Adum 10 1999 250 Pemerintahan STPDN 1998 SARJANA 42 Thn6 Bln
Batas UsiaPensiun 58
G 323368
9 Mulyadi, S.Sos19650427 199102 1 003Serang, 27/04/1965
2 Penata TingkatI (III/d)
01/04/2013
Pengelola DataSub BagianBudaya Kerjadan KoordinasiPengembanganSumber DayaManusia PadaBagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
31/01/2018 27 thn11 bln
---
PRAJABATANPENDIDIKANTEKHNISBENDAHARAWANPENYUSUTANKEARSIPAN
120806
199120012001
ADMINISTRASINEGARA
STIA MAULANAYUSUF
2000 SARJANA 53 Thn9 Bln
Batas UsiaPensiun 58
E 766526
10 Imanullah, S.Sos19700902 200112 1 003Cilegon, 02/09/1970
3 Penata TingkatI (III/d)
01/04/2014
Kepala SubBagian AnalisaFormasi Jabatanpada BiroOrganisasiSekretariatDaerah ProvinsiBantenEselon (IV. a)
24/01/2017 17 thn1 bln
---
Diklatpim Tk. IV 12 2017 290 ADMINISTRASINEGARA
UNIV.PASUNDAN 2001 SARJANA 48 Thn4 Bln
L 016419
11 Lelis Rostiati, SE19621109 199203 2 004Tasikmalaya, 09/11/1962
4 Penata TingkatI (III/d)
01/04/2016
AnalisKelembagaanSub BagianKelembagaanPerangkatDaerah PadaBagianKelembagaanBiro OrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/05/2013 26 thn10 bln
---
PRAJABATAN
DATA BASE
02
09
1993 MANAJEMEN STIE DHARMAAGUNGBANDUNG
2003 SARJANA 56 Thn2 Bln
Batas UsiaPensiun 58
E 997301
12 Lentina Simarangkir, SE19611005 198203 2 008Simarangkir, 05/10/1961
5 Penata TingkatI (III/d)
01/10/2016
VerifikatorKeuangan SubBagian TataUsaha Biro padaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik pada BiroOrganisasi padaAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah ProvinsiBanten
01/01/2015 36 thn10 bln
---
PRAJABATAN
BENDAHARAWAN
02
10
1983
180
EKONOMI UNIV. SURAPATI 2003 SARJANA 57 Thn3 Bln
Batas UsiaPensiun 58
C. 0715540
13 Rinon Agus Wijanarko, S.Kom,MM19770911 200212 1 004Ponorogo, 11/09/1977
6 Penata TingkatI (III/d)
01/04/2017
Kepala SubBagianPembinaan danPengendalianKelembagaanKab/Kota PadaBagianKelembagaanBiro OrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerahEselon (IV. a)
23/01/2017 16 thn1 bln
---
Diklatpim Tk. IV
DIKLATTELEMATIKA TTGDASAR-DASAR
12
10
2012 285 MAGISTERMANAGEMENT
IPWIJA 2008 PASCASARJANA
41 Thn4 Bln
L 052658
14 Eki Baehaqi, SE19740708 200604 1 010Serang, 08/07/1974
1 Penata (III/c)01/04/2014
Kepala SubBagianKebijakanPelayananPublik PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerahEselon (IV. a)
24/01/2017 12 thn9 bln
---
Akuntansi Untirta 2001 SARJANA 44 Thn6 Bln
P.177913
15 Hikmah, SE19740228 200112 2 002Jakarta, 28/02/1974
2 Penata (III/c)01/04/2015
VerifikatorKeuangan SubBagian TataUsaha Biro PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 17 thn1 bln
---
PRAJABATAN 08 2002 120 Ekonomi Sekolah TinggiEkonomi Banten
2005 SARJANA 44 Thn11 Bln
Batas UsiaPensiun 58
L.017462
16 Erlina19640804 198708 2 001Medan, 04/08/1964
3 Penata (III/c)01/04/2016
Kepala SubBagian BudayaKerja danKoordinasiPengembanganSumber DayaManusia PadaBagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerahEselon (IV. a)
23/01/2017 31 thn5 bln
---
Diklatpim Tk. IV 09 2016 290 IPA/PASPAL SMA SWASTAMUHAMMADIYAHTAKENGON
1984 SLTA UMUM 54 Thn5 Bln
E 428314
17 Tb. Muhamad Sarip, S.Sos, MM19680107 200112 1 002Pandeglang, 07/01/1968
4 Penata (III/c)01/04/2017
PenyusunProgramAnggaran danPelaporan SubBagian TataUsaha Biro PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 17 thn1 bln
---
PRAJABATAN 07 2002 120 MANAJEMENSUMBER DAYAMANUSIA
Sekolah Tinggi IlmuEkonomi \\\\\\
2011 PASCASARJANA
51 Thn0 Bln
Batas UsiaPensiun 58
L 017479
18 Yahya Hidayat, SE19760528 200112 1 005Tegal, 28/05/1976
5 Penata (III/c)01/04/2017
Penyusun Norma,Standar,Prosedur danKriteria SubBagianKebijakanPelayananPublik PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 17 thn1 bln
---
PRAJABATAN 08 2002 120 MANAGEMENT UNTIRTA 2008 SARJANA 42 Thn8 Bln
Batas UsiaPensiun 58
L. 016543
19 Akhmad Mahmudin, S.Sos19801008 200901 1 003Serang, 08/10/1980
6 Penata (III/c)01/04/2017
Analis LaporanAkuntabilitasKinerja SubBagianAkuntabilitasKinerjaPerangkatDaerah PadaBagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 10 thn0 bln
--- Pendidikan dan
Pelatihan PrajabatanGolongan III
11 216
AdministrasiNegara
sekolah tinggi ilmuadministrasi negara
2008 SARJANA 38 Thn3 Bln
Batas UsiaPensiun 58
P 555044
20 Rofiqoh, SE,MM19781224 200112 2 001Purbalingga, 24/12/1978
7 Penata (III/c)01/04/2017
Pengolah DataKelembagaanSub BagianPembinaan danPengendalianKelembagaanKab/Kota PadaBagianKelembagaanBiro OrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 17 thn1 bln
---
PRAJABATAN 10 2002 120 ManajemenSumber DayaManusia
SEKOLAH TINGGIMANAJEMENIMMI JAKARTA
2014 PASCASARJANA
40 Thn1 Bln
Batas UsiaPensiun 58
L 016573
21 Martianna, S.Sos19840311 200112 2 001Jakarta, 11/03/1984
8 Penata (III/c)01/04/2017
AnalisKesejahteraanSumber DayaManusiaAparatur SubBagian BudayaKerja danKoordinasiPengembanganSumber DayaManusia PadaBagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
03/01/2017 17 thn1 bln
---
PRAJABATAN 10 2002 120 ADMINISTRASINEGARA
STIA MAULANAYUSUF BANTEN
2007 SARJANA 34 Thn10 Bln
Batas UsiaPensiun 58
L. 016728
22 Ambar Eka Rahmawati, A.Md19790719 200112 2 003Pati, 19/07/1979
9 Penata (III/c)01/04/2018
PengadministrasiUmum SubBagianKepegawaiandan ReformasiBirokrasi PadaBagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/03/2017 17 thn1 bln
---
PRAJABATAN
SATUANPEMEGANG KAS
09
09
2002 120 AKUNTANSI UNIV. INDONESIA 2000 DIPLOMA III 39 Thn6 Bln
Batas UsiaPensiun 58
L. 016432
23 Asep Saripudin, S.Kom19790309 201001 1 006Garut, 09/03/1979
10 Penata (III/c)01/04/2018
Penyusun BahanKebijakan SubBagian AnalisaFormasi JabatanPada BagianKelembagaanBiro OrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/02/2017 9 thn 0bln
--- Pendidikan dan
Pelatihan PrajabatanGolongan III
05 290
Ilmu Komputer STMIK BANTENJAYA
2005 SARJANA 39 Thn10 Bln
Batas UsiaPensiun 58
Q 021907
24 Astri Taurina, S.Sos19870424 201101 2 001Pandeglang, 24/04/1987
1 Penata MudaTingkat I (III/b)
01/04/2015
PengelolaKegiatan danAnggaran SubBagian TataUsaha Biro PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2011 8 thn 0bln
--- Pendidikan dan
Pelatihan PrajabatanGolongan III
03 225
FIKOM/PERPUS UNPAD 2009 SARJANA 31 Thn9 Bln
Batas UsiaPensiun 58
Q 127123
25 Rachmawati, SE, MM19860928 200902 2 001Serang, 28/09/1986
2 Penata MudaTingkat I (III/b)
01/10/2015
Bendahara SubBagian TataUsaha Biro PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/04/2008 9 thn11 bln
--- PENDIDIKAN DAN
PELATIHANPRAJABATANGOL II
06 190
ManajemenSumber DayaManusia
UNIV PANCASILA 2013 PASCASARJANA
32 Thn4 Bln
Batas UsiaPensiun 58
P.320114
26 Tintin Setia Indrayani, SE19760627 200801 2 007Cicalengka, 27/06/1976
3 Penata MudaTingkat I (III/b)
01/04/2017
Pengolah DataAplikasi danPengelolaanData SistemKeuangan SubBagian TataUsaha Biro PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2008 11 thn0 bln
--- PENDIDIKAN DAN
PELATIHANPRAJABATANGOL II
04 195
MANAJEMENT STIE BANTEN 2007 SARJANA 42 Thn7 Bln
Batas UsiaPensiun 58
N 625102
27 Eneng Kurnianingsih, SE19791001 201409 2 002Bandung, 01/10/1979
4 Penata MudaTingkat I (III/b)
01/10/2018
PengelolaAkuntansi SubBagian TataUsaha Biro PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 4 thn 4bln
--- Pendidikan dan
Pelatihan PrajabatanGolongan III
03 69
Ekonomi IKOPIN BANDUNG 2002 SARJANA 39 Thn3 Bln
Batas UsiaPensiun 58
B 03012631
28 Muhsi, S.Sos,MM19720119 201409 1 001Serang, 19/01/1972
5 Penata MudaTingkat I (III/b)
01/10/2018
Pengolah DataSub BagianKepegawaiandan ReformasiBirokrasi PadaBagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/06/2016 4 thn 4bln
---
Diklat PrajabatanBimbingan TeknisNasional TataNaskah Dinas diLingkungan PemdaNomor
0302
20152015
6946
Keuangan Daerah STIE PBM 2013 PASCASARJANA
47 Thn0 Bln
Batas UsiaPensiun 58
B 03012633
29 Irham Wahyuni19760812 201410 1 002Bengkulu, 12/08/1976
1 Pengatur MudaTingkat I (II/b)
01/10/2018
PengadministrasiUmum SubBagian AnalisaFormasi JabatanPada BagianKelembagaanBiro OrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 4 thn 3bln
--- PENDIDIKAN DAN
PELATIHANPRAJABATANGOL II
03 69
IPA/PASPAL SMU YP 17SERANG
1999 SLTA UMUM 42 Thn5 Bln
Batas UsiaPensiun 58
B 03012635
30 Halimatu Sa`adiyah19860606 201410 2 001Serang, 06/06/1986
2 Pengatur MudaTingkat I (II/b)
01/10/2018
PengadministrasiUmum SubBagian BudayaKerja danKoordinasiPengembanganSumber DayaManusia PadaBagianAkuntabilitasKinerja AparaturPemerintahDaerah BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/03/2017 4 thn 3bln
--- PENDIDIKAN DAN
PELATIHANPRAJABATANGOL II
03 69
AKUNTANSI SMK YP 17 2004 SLTAKEJURUAN
32 Thn7 Bln
Batas UsiaPensiun 58
B 03012583
31 Laili Barokah19810408 201409 2 001Pandeglang, 08/04/1981
3 Pengatur MudaTingkat I (II/b)
01/10/2018
PengadministrasiKeuangan SubBagian TataUsaha Biro PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 4 thn 4bln
--- PENDIDIKAN DAN
PELATIHANPRAJABATANGOL II
03 69
IPA/PASPAL SMUN 1 CIRUAS 1999 SLTA UMUM 37 Thn9 Bln
Batas UsiaPensiun 58
B.03012636
32 Sobri19680425 201411 1 002Serang, 25/04/1968
1 Pengatur Muda(II/a)
01/11/2014
PengadministrasiUmum SubBagianKelembagaanPerangkatDaerah PadaBagianKelembagaanBiro OrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 4 thn 2bln
---
Perkantoran SMEA YP 17 1988 SLTAKEJURUAN
50 Thn9 Bln
Batas UsiaPensiun 58
B.03014471
33 Najmuddin19700307 201411 1 001Serang, 07/03/1970
2 Pengatur Muda(II/a)
01/11/2014
PengadministrasiPemerintahanSub BagianPembinaan danPengendalianKelembagaanKab/Kota PadaBagianKelembagaanBiro OrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 4 thn 2bln
---
Pendidikan danPelatihan PrajabatanGolongan I dan II
69A.3/IPS MAN SERANG 1989 SLTA UMUM 48 Thn
10 BlnBatas UsiaPensiun 58
AB 03014420
34 Sarif Hidayat19720725 201411 1 003Serang, 25/07/1972
3 Pengatur Muda(II/a)
01/06/2016
PengadministrasiUmum SubBagian TataUsaha Biro PadaBagianKetatalaksanaandan PelayananPublik BiroOrganisasiAsistenAdministrasiUmumSekretariatDaerah
01/01/2015 4 thn 2bln
---
|Diklat Prajabatan II 03 20152015
69A.3/IPS SMA TIRTAYASA
SERANG1993 SLTA UMUM 46 Thn
6 BlnBatas UsiaPensiun 58
B 03012632
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018PERIODE : 01 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018
PER REKENING JENIS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
SEKRETARIAT DAERAHSATKER :
SUB UNIT : BIRO ORGANISASI
UraianNo(Rp.)Pagu Anggaran %
Lebih / (Kurang)
Realisasi
21 5 = 4 - 33 64
Jumlah (Rp.)
BELANJA5
BELANJA OPERASI 2.350.500.000,00 (208.046.815,00) 91,1551 2.142.453.185,00
Belanja Barang dan Jasa512 (208.046.815,00) 91,152.142.453.185,002.350.500.000,00
JUMLAH BELANJA 2.350.500.000,00 (208.046.815,00)2.142.453.185,00 91,15
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.350.500.000,00 (208.046.815,00)2.142.453.185,00 91,15
Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si196203111985031019
SERANG, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran
SURPLUS / (DEFISIT) (2.350.500.000,00) 208.046.815,00(2.142.453.185,00) 91,15
Hal 1 /SIMRAL PMD 64/2013 1
PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018
PERIODE : 01 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018
PER REKENING RINCIAN OBYEK
SEKRETARIAT DAERAHSATKER :
SUB UNIT : BIRO ORGANISASI
No(Rp.)
UraianRealisasiPagu Anggaran %
Lebih / (Kurang)Jumlah (Rp.)
1 2 3 65 = 4 - 34
5 BELANJA DAERAH
2.350.500.000,00 (208.046.815,00)BELANJA LANGSUNG52 2.142.453.185,00 91,15
2.350.500.000,00Belanja Barang dan Jasa522 2.142.453.185,00 (208.046.815,00) 91,15
231.880.200,00 (10.892.200,00)Belanja Bahan Pakai Habis52201 220.988.000,00 95,30
59.070.000,00 0,00Belanja Alat Tulis Kantor5220101 59.070.000,00 100,00
480.000,00 0,00Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos5220104 480.000,00 100,00
6.566.000,00 (2.750.000,00)Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata5220119 3.816.000,00 58,12
165.764.200,00 (8.142.200,00)Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia5220122 157.622.000,00 95,09
128.081.300,00 (24.920.100,00)Belanja Cetak dan Penggandaan52206 103.161.200,00 80,54
87.450.000,00 (20.562.800,00)Belanja Cetak5220601 66.887.200,00 76,49
40.631.300,00 (4.357.300,00)Belanja Penggandaan5220602 36.274.000,00 89,28
40.570.000,00 0,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat52207 40.570.000,00 100,00
15.620.000,00 0,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan5220703 15.620.000,00 100,00
24.950.000,00 0,00Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan5220705 24.950.000,00 100,00
295.810.000,00 (11.715.000,00)Belanja Makanan dan Minuman52214 284.095.000,00 96,04
295.810.000,00 (11.715.000,00)Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5221404 284.095.000,00 96,04
351.708.500,00 (11.119.515,00)Belanja Perjalanan Dinas52218 340.588.985,00 96,84
86.479.600,00 (10.944.425,00)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5221801 75.535.175,00 87,34
265.228.900,00 (175.090,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5221802 265.053.810,00 99,93
0,00 0,00Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS52220 0,00 NaN
0,00 0,00Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan5222001 0,00 NaN
49.000.000,00 (550.000,00)Belanja Jasa Konsultansi52224 48.450.000,00 98,88
49.000.000,00 (550.000,00)Belanja Jasa Konsultansi Manajemen5222404 48.450.000,00 98,88
138.450.000,00 (12.750.000,00)Uang Saku dan Uang Makan52229 125.700.000,00 90,79
138.450.000,00 (12.750.000,00)Uang Saku5222901 125.700.000,00 90,79
1.031.000.000,00 (135.350.000,00)Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan52231 895.650.000,00 86,87
Hal 1 /SIMRAL 2PMD 13/2006
No(Rp.)
UraianRealisasiPagu Anggaran %
Lebih / (Kurang)Jumlah (Rp.)
1 2 3 65 = 4 - 34
936.500.000,00 (123.500.000,00)Belanja Jasa Narasumber/Instruktur5223101 813.000.000,00 86,81
94.500.000,00 (11.850.000,00)Belanja Jasa Tenaga Ahli5223102 82.650.000,00 87,46
54.000.000,00 0,00Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas52232 54.000.000,00 100,00
54.000.000,00 0,00Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis5223205 54.000.000,00 100,00
20.000.000,00 0,00Belanja Jasa Kegiatan52233 20.000.000,00 100,00
20.000.000,00 0,00Belanja Iuran/Kontribusi Asosiasi Pemerintah Daerah5223309 20.000.000,00 100,00
10.000.000,00 (750.000,00)Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi52235 9.250.000,00 92,50
10.000.000,00 (750.000,00)Belanja Promosi dan Publikasi5223503 9.250.000,00 92,50
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.350.500.000,00 (208.046.815,00)2.142.453.185,00 91,15
(2.350.500.000,00)SURPLUS / (DEFISIT) (2.142.453.185,00) 208.046.815,00
SERANG, 31 Desember 2018
Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si
196203111985031019
91,15
Kuasa Pengguna Anggaran
Hal 2 /SIMRAL 2PMD 13/2006
PROVINSI BANTEN
NERACA SKPD
PER : 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
SEKRETARIAT DAERAHSATKER :
SUB UNIT : BIRO ORGANISASI (Dalam Rupiah)
No UraianJumlah
%Jumlah
Kenaikan (Penurunan)
Tahun 2018 Tahun 2017
1 ASET
11 ASET LANCAR
111 Kas dan Setara Kas 0,00 0,00 0,00 0,00
11101 Kas di Kas Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
11102 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 0,00 0,00
11103 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0,00
11104 Kas di BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00
11105 Kas di Bendahara BOS 0,00 0,00 0,00 0,00
11106 Kas Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00
11301 Piutang Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00
11302 Piutang Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00
11304 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
11305 Belanja Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00
11306 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00
11307 Piutang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
117 Persediaan 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR 0,000,00 0,00 0,00
13 ASET TETAP
131 Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Peralatan dan Mesin 2.765.567.739,31 2.765.567.739,31 0,00 0,00
133 Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
135 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00
137 Akumulasi Penyusutan (2.497.248.594,00) (2.497.248.594,00) 0,00 (0,00)
JUMLAH ASET TETAP 0,00268.319.145,31 268.319.145,31 0,00
14 DANA CADANGAN
141 Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH DANA CADANGAN 0,000,00 0,00 0,00
15 ASET LAINNYA
153 Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00
15301 Aset Tak Berwujud (Bruto) 89.377.500,00 89.377.500,00 0,00 0,00
15302 Amortisasi Aset Tak Berwujud (89.377.500,00) (89.377.500,00) 0,00 (0,00)
154 Aset Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH ASET LAINNYA 0,000,00 0,00 0,00
Hal 1 /SIMRAL 2
No UraianJumlah
%Jumlah
Kenaikan (Penurunan)
Tahun 2018 Tahun 2017
JUMLAH ASET 0,00268.319.145,31 268.319.145,31 0,00
2 KEWAJIBAN
21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)
0,00 0,00 0,00 0,00
214 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Utang Belanja 0,00 0,00 0,00 0,00
216 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0,000,00 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 0,000,00 0,00 0,00
3 EKUITAS
31 EKUITAS
311 Ekuitas 268.319.145,31 268.319.145,31 0,00 0,00
JUMLAH EKUITAS 0,00268.319.145,31 268.319.145,31 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 0,00268.319.145,31 268.319.145,31 0,00
SERANG, 31 Desember 2018
Pengguna Anggaran
Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si
196203111985031019
Hal 2 /SIMRAL 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTENTahun Anggaran 2018
RKA-SKPD2.2
SEMUA
Urusan Pemerintahan : Administrasi Pemerintahan3001
Organisasi : 300104 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 30010404 Biro Organisasi
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Jumlah
1 2 10
LokasiKegiatan
Target Kinerja(Kuantitatif)
BelanjaPegawai
Barang& Jasa Modal Jumlah
Program Kegiatan
3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8
Tahun 2018
Tahun 2019
3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 988.020.500,00 0,00 988.020.500,00 0,00
181 Tata Usaha Biro Organisasi 22 Dokumen 0,00 988.020.500,00 0,00 988.020.500,00 0,00Provinsi Banten
3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAAN
0,00 1.731.417.500,00 0,00 1.731.417.500,00 0,00
001 Tatalaksana Organisasi 6 Dokumen 0,00 280.410.000,00 0,00 280.410.000,00 0,00Provinsi Banten
002 Kebijakan Pelayanan Publik 7 Dokumen 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00Provinsi Banten
003 Kelembagaan dan Perangkat Daerah 4 dokumen 0,00 154.698.000,00 0,00 154.698.000,00 0,00Provinsi Banten
004 Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota 3 Dokumen 0,00 141.643.000,00 0,00 141.643.000,00 0,00Provinsi Banten
005 Analisa Formasi Jabatan 13 Dokumen 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00Provinsi Banten
006 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 8 Dokumen 0,00 248.050.000,00 0,00 248.050.000,00 0,00Provinsi Banten
007 Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Setda 7 Dokumen 0,00 337.496.500,00 0,00 337.496.500,00 0,00Provinsi Banten
008 Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SumberDaya Manusia Pemerintah Provinsi Banten
20 Dokumen 0,00 119.120.000,00 0,00 119.120.000,00 0,00Provinsi Banten
Hal. 1 /2SIMRAL
Adm.Pem KeuanganPerencanaan
Kode
Uraian
Jumlah
1 2 10
LokasiKegiatan
Target Kinerja(Kuantitatif)
BelanjaPegawai
Barang& Jasa Modal Jumlah
Program Kegiatan
3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8
Tahun 2018
Tahun 2019
Jumlah 0,00 2.719.438.000,00 0,00 2.719.438.000,00 0,00
SERANG, 28 Desember 2017
Drs. H. Dian Wirtadiputra, M.Si
NIP.196203111985031019
KEPALA BIRO ORGANISASIPROVINSI BANTEN
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan TandatanganParaf
1 Dr. H. Muchtarom, SE. MM. Ak. CA 196303241984021001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah ProvinsiBanten
2 Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM 196902192001121001 Kepala Biro AdministrasiPembangunan
3 Dwi Sahara, Ak 196409251985032001 Plt. Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Aset DaerahProvinsi Banten
Hal. 2 /2SIMRAL
Adm.Pem KeuanganPerencanaan
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
RKAP-PD2.2
Urusan Pemerintahan : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN3001
Organisasi : 300104 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit : 3.00.10.40 Biro Organisasi
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
KodeProgram dan
KegiatanUraian
Jumlah (Rp)
1
LokasiKegiatan
Target Kinerja(Kuantitatif) Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan (Rp) %
2 3 4 6 7 8 9
Sumber Dana
5
Bertambah /(Berkurang)
Administrasi Pemerintahan3001 2.719.438.000,00 2.350.500.000,00 (368.938.000,00) (13,57)
Program Tata Kelola Pemerintahan 988.020.500,00 891.754.500,00 (96.266.000,00) (9,74)3001.300104.01
Tata Usaha Biro Organisasi 988.020.500,00 891.754.500,00 (96.266.000,00) (9,74)PADBANTEN3001.300104.01.181
Program Penataan dan Peningkatan KapasitasKelembagaan
1.731.417.500,00 1.458.745.500,00 (272.672.000,00) (15,75)3001.300104.17
Tatalaksana Organisasi 280.410.000,00 228.910.000,00 (51.500.000,00) (18,37)PADBANTEN3001.300104.17.001
Kebijakan Pelayanan Publik 250.000.000,00 210.787.000,00 (39.213.000,00) (15,69)PADBANTEN3001.300104.17.002
Kelembagaan dan Perangkat Daerah 154.698.000,00 112.698.000,00 (42.000.000,00) (27,15)PADBANTEN3001.300104.17.003
Pembinaan dan Pengendalian KelembagaanKab/Kota
141.643.000,00 141.643.000,00 0,00 0,00PADBANTEN3001.300104.17.004
Analisa Formasi Jabatan 200.000.000,00 171.000.000,00 (29.000.000,00) (14,50)PADBANTEN3001.300104.17.005
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 248.050.000,00 162.990.000,00 (85.060.000,00) (34,29)PADBANTEN3001.300104.17.006
Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Setda 337.496.500,00 315.797.500,00 (21.699.000,00) (6,43)PADBANTEN3001.300104.17.007
Budaya Kerja dan Koordinasi PengembanganSumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Banten
119.120.000,00 114.920.000,00 (4.200.000,00) (3,53)PADBANTEN3001.300104.17.008
Jumlah 2.719.438.000,00 2.350.500.000,00 (368.938.000,00) (13,57)
2SIMRAL Hal. 1/
Adm.Pem KeuanganPerencanaan
APBDP RKAP 2018
KodeProgram dan
KegiatanUraian
Jumlah (Rp)
1
LokasiKegiatan
Target Kinerja(Kuantitatif) Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan (Rp) %
2 3 4 6 7 8 9
Sumber Dana
5
Bertambah /(Berkurang)
SERANG, 07 September 2018
Drs. H. Dian Wirtadiputra, M.Si
NIP.196203111985031019
Kuasa Pengguna Anggaran
0,00
Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungSatuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianTriwulan
7=3+4+5+6
No.I II III IV
21 3 4 5 6
Jumlah
551.274.700,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Modal
51
52
53 0,00
0,00
957.453.400,00
0,00
0,00
737.513.900,00
0,00
0,00
104.258.000,00
0,00
0,00
2.350.500.000,00
0,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan TandatanganParaf
1 Dr. H. Muchtarom, SE. MM. Ak. CA 196303241984021001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah ProvinsiBanten
2 Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM 196902192001121001 Kepala Biro AdministrasiPembangunan
3 Dwi Sahara, Ak 196409251985032001 Plh. Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Aset DaerahProvinsi Banten
2SIMRAL Hal. 2/
Adm.Pem KeuanganPerencanaan