LOKAKARYA LAYANAN KERJASAMA DAN INFORMASI PTNB … fileLOKAKARYA LAYANAN KERJASAMA DAN INFORMASI PTNB 2016 Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik 22 September 2016 1 KEBIJAKAN KERJASAMA

LOKAKARYA LAYANAN KERJASAMA DAN INFORMASI

PTNB 2016

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik

22 September 2016 1

KEBIJAKAN KERJASAMA DAN

LAYANAN INFORMASI/KEHUMASAN

KEMENRISTEKDIKTI

Layanan Kerjasama

Pelayanan Publik & Layanan Informasi Publik

Pengelolaan Kehumasan

OUTLINE PAPARAN

2

STRUKTUR

BIRO KERJASAMA & KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Kerjasama

Subbagian Kerjasama Dalam Negeri

Subbagian Kerjasama Luar Negeri

Subbagian Sistem Informasi Kerjasama

Bag. Komunikasi Publik

Subbagian Komunikasi Lembaga

Subbagian Komunikasi Media Massa

Subbagian Komunikasi Internal dan

Layanan Informasi Publik

Bag. Publikasi Dokumentasi

Subbagian Publikasi dan Pemberitaan

Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan

Subbagian Tata Usaha 3

LAYANAN KERJASAMA

4

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

DASAR HUKUM

5

Tujuan

1. menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan kerja sama di Kementerian

2. mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang ilmu

pengetahuan, teknologi dan pendidikan tinggi

3. meningkatkan koordinasi antar

unit di Kementerian

Bentuk Kerja Sama

Kerja Sama Dalam Negeri

• Kerja sama dengan kementerian/lembaga;

• Kerja sama dengan pemerintah daerah; dan

• Kerja sama dengan badan hukum.

Kerja Sama Luar Negeri

• Kerja sama dengan pemerintah dan/atau badan hukum di negara lain (kerja sama bilateral);

• Kerja sama dengan dua atau lebih negara dan/atau badan hukum internasional (kerja sama multilateral).

6

Tahapan Kerja Sama Dalam Negeri Kerja Sama Luar Negeri

Penjajakan Dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan mengidentifikasi kerja sama dan koordinasi dengan mitra/ pihak lain.

Perundingan Dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan melibatkan unit kerja yang menangani kerja sama di Unit Pemrakarsa. Hasil perundingan berupa proposal dan/atau draft naskah kerja sama. 1. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri disampaikan oleh Unit

Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal. 2. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal/ Inspektorat

Jenderal atau Direktorat dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal atau Direktur disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal.

3. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Pusat atau Biro yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/ Kepala Biro disampaikan kepada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

4. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama digunakan sebagai bahan perumusan naskah kerja sama.

Perumusan naskah Perumusan naskah kerja sama dikoordinasikan oleh: 1. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri

atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/Kepala Biro; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal

atau Direktur; dan 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. 4. Perumusan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan

Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja/instansi terkait.

• Perumusan naskah kerja sama luar negeri dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

• Perumusan naskah kerja sama dilakukan dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri, dan unit kerja/instansi terkait lainnya.

• Perumusan naskah kerja sama luar negeri wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan, dan budaya tradisional; 2. Perjanjian alih material (Material Transfer Agreement); 3. kekayaan intelektual; 4. alih teknologi; dan 5. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Penandatanganan

Proses penandatanganan naskah kerja sama menjadi tanggung jawab Unit Pemrakarsa.

Proses penandatanganan naskah kerja sama menjadi tanggung jawab Unit Pemrakarsa.

PENYUSUNAN KERJASAMA

7

Telaah Aspek Substansi dan Program

• Unit Pemrakarsa, Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/Kepala Biro;

• Unit Pemrakarsa, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Direktur; dan

• Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

• dilakukan dengan mengkaji isi naskah kerja sama yang meliputi: 1)tujuan; 2)ruang lingkup; 3)bentuk; 4)pembiayaan; 5)jangka waktu; 6)keterkaitan kerja sama dengan program yang mendukung kebijakan Kementerian; 7)hal-hal lain yang dianggap perlu.

Telaah Aspek Hukum

•Biro Hukum dan Organisasi dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/Kepala Biro;

• Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Direktur; dan

• Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

•Telaah aspek hukum dilakukan dengan mengkaji isi naskah kerja sama terhadap penerapan kaedah hukum dan format naskah kerja sama.

PERUMUSAN NASKAH KERJASAMA

8

Unit pemrakarsa harus menyampaikan laporan setiap

kegiatan kerja sama yang dilaksanakan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Laporan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) semester dan diunggah ke aplikasi sistem informasi kerja sama kementerian (SIKMA).

PELAPORAN KERJASAMA

9

• SIKMA merupakan sistem informasi kerjasama, berfungsi sebagai pusat informasi, komunikasi, dan proses pengusulan yang berkaitan dengan kerjasama baik itu kerjasama luar negeri maupun dalam negeri di Kemenristekdikti.

• Database Kerja Sama Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri Ristekdikti beserta LPNK dibawah koordinasinya (LAPAN, LIPI, BPPT, BAPETEN, BSN & BATAN) > SIKMA.

• Database Kerja Sama Perguruan Tinggi > Silemkerma.

SISTEM INFORMASI KERJASAMA

10

PELAYANAN PUBLIK

& LAYANAN INFORMASI PUBLIK

11

“Untuk itu, pemerintah semua

tingkat, dari pusat sampai

daerah, BUMN, perguruan

tinggu, institusi lain, harus segera

berubah ke arah pemerintah yang

terbuka atau open government”

”Hanya dengan mengadopsi prinsip

Pemerintah Terbuka, Pemerintah di

semua tingkatan akan bisa

membangun legitimasi, membangun

memperkuat kepercayaan publik.”

Visi Presiden – Pemerintah Terbuka

“Pilihannya hanya ada dua,

menjadi negara terbuka atau

tertutup. Pikiran saya bagi

Indonesia yang tepat adalah kita

menjadi negara yang terbuka.”

15 Desember 2015 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Istana Negara

17 Mei 2016 Penghargaan Asia Journalist Association

– Ajou University

12

9 Agenda Pembangunan 2015-2019 | Nawacita

Menghadirkan kembali

negara untuk melindungi

segenap bangsa dan

memberikan rasa aman

kepada seluruh warga negara

Membuat Pemerintah selalu

hadir dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya

Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka

negara kesatuan

Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa

Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia

lainnya

Meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia

Memperkuat kehadiran negara

dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya

Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

Melakukan revolusi karakter

bangsa

Memperteguh kebhinekaan

dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia

13

Sub Agenda – Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya

Melanjutkan konsolidasi

demokrasi untuk

memulihkan kepercayaan

publik

Penyempurnaan dan

Peningkatan Kualitas

Reformasi Birokrasi

Nasional (RBN)

Meningkatkan Peranan dan

Keterwakilan Perempuan

dalam Politik dan

Pembangunan

Meningkatkan

Partisipasi Publik dalam

Proses Pengambilan

Kebijakan Publik

Membangun

Transparansi dan

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan

14

Arah Kebijakan & Strategi 2016 – 2019 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya

Penyempurnaan sistem manajemen

dan pelaporan kinerja

Penerapan e-government untuk

mendukung bisnis proses pemerintahan

dan pembangunan

Penerapan Open Government

1. Pembentukan PPID

2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik

3. Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

anggaran

4. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi

pelaksanaan kebijakan publik

5. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat

diakses publik

6. Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

15

RENAKSI OGI 2016-2017 (RISTEKDIKTI)

No Aksi Sasaran Indikator 2016 Indikator 2017

Penguatan

keterbukaan

informasi publik

di Perguruan

Tinggi Negeri

Mewujudkan

keterbukaan

informasi

publik di

perguruan

tinggi negeri

1. Tersusunnya Peraturan

Menteri Ristekdikti mengenai

Pengelolaan Informasi Publik

2. Implementasi pilot project

penguatan keterbukaan

informasi di Perguruan Tinggi

Negeri di 5 PTN (1 PTN

Badan Hukum, 2 PTN Badan

Layanan Umum, dan 2 PTN

Satuan Kerja) sebagai

pelaksanaan dari

Permenristekdikti terkait

Pengelolaan Informasi Publik

di lingkup Ristek Dikti

100 % PTN sudah memahami dan

menjalankan ketentuan

Permenristekdikti mengenai

Pengelolaan Informasi Publik di lingkup

Ristekdikti dan Piloting project di 6 PTN

(3 PTN Badan Layanan Umum, dan 3

PTN Satuan Kerja)

16

STRUKTUR BARU

PPID KEMENRISTEKDIKTI

Koordinator PPID

PPID di Kementerian

PPID PTN BH

DASAR HUKUM • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik

PERMEN SEBELUMNYA

• Permendikbud No. 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Permenristek No. 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi 17

Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pusat dan daerah

Pendampingan operasionalisasi

PPID

Penguatan e-government

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM

PTSP (PP NO 97/2014)

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik

Penetapan quick wins pelayanan publik

K/L/Pemda dan Nasional

Peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan

pelayanan perizinan.

Penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan

penganggaran

Penetapan partisipasi masyarakat dalam

pelayanan publik melalui Citizen charter

Program Pelayanan Publik dalam RPJMN 2015-2019

18

SALURAN LAYANAN “PINTU”

Internet

Call Center 1500661

E-Mail

Twitter

Facebook Tanpa Tatap Muka

(Online)

E-Layanan

Tatap Muka (Offline)

Helpdesk PINTU

PEMOHON

Kelembagaan, Kemahasiswaan,

Periinan, Sertifikasi dll.

PPID

Pelayanan Teknis

Permohonan Informasi

Pengaduan & Aspirasi 1. Pengaduan Umum 2. Pengaduan Layanan

19

20

• Izin Pendirian Perguruan Tinggi • Izin Pembukaan Program Studi • Akreditasi Pranata Litbang • Perizinan Mahasiswa Asing / Tenaga Ahli Asing / Tenaga Sukarela

Pembelajaran dan Kemahasiswaan

• Penyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri

Sumber Daya Iptek Dikti

• Sertifikasi Dosen • Peningkatan Kualifikasi Dosen • Registrasi Dosen

Kelembagaan

Umum

• Mutasi Pegawai (tahap selanjutnya)

Layanan Teknis yang

Terintegrasi dalam “PINTU”

Riset dan Pengembangan

• Perizinan Peneliti Asing (tahap selanjutnya)

21

LOKET JENIS LAYANAN

LOKET 1 - 3 Pembelajaran& Kemahasiswaan

Layanan Penyetaraan Ijazah Lulusan PT Luar Negeri

LOKET 4 Sumber daya Iptek Dikti

1. Sertifikasi Dosen

2. Layanan Registrasi Pendidik

3. Layanan Penilaian Angka Kredit (PAK)

4. Peningkatan Kualifikasi Dosen

LOKET 5 Kelembagaan

1. Izin Belajar Mahasiswa Asing

2. Layanan Akreditasi Pranata Penelitian dan pengembangan

3. Silemkerma Layanan usulan perizinan Kelembagaan perguruan tinggi a. Usul Pendirian Perguruan Tinggi

b. Usul Perubahan Perguruan Tinggi

c. Usul Pembukaan Program Studi

PEMBAGIAN FUNGSI LOKET

22

LOKET JENIS LAYANAN

LOKET 6 PUSDATIN

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

LOKET 7 (HELPDESK) Layanan Informasi Program, Kebijakan dan Kegiatan Ristekdikti

1. Uji kompetensi

2. Akreditasi Jurnal Nasional

3. Puspiptek (Graha Widya Bhakti; Wisma Tamu Puspiptek; Wisata Iptek; Balai Pengobatan)

4. Program Inkubasi Bisnis Teknologi (Ditjen Inovasi)

5. Izin Mahasiswa Asing, Izin Peneliti Asing, Klinik Penjaminan Mutu

6.Dan Program/Kebijakan/Layanan Ristekdikti lainnya

LOKET 8 (HELPDESK)

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

2. Layanan Pengaduan dan Aspirasi (LAPOR!)

PEMBAGIAN FUNGSI LOKET

23

LAYANAN PENGADUAN PUBLIK

Saluran Yang Dikelola Internal

Lapor Menteri http://lapormenteri.ristekdikti.go.id/

Tanya Ristekdikti http://tanya.ristekdikti.go.id/

Saluran yang disediakan KSP

LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

www.lapor.go.id 24

LAYANAN PENGADUAN PUBLIK

Sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial

pertama yang berprinsip mudah, terpadu, dan tuntas untuk

pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik

di Indonesia.

Telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sesuai amanat UU

25/2009 jo. Perpres 76/2013

www.lapor.go.id

25

26

Interface LAPOR!

27

PENGELOLAAN KEHUMASAN

28

29

Persepsi tentang

Humas Pemerintah

1. Hanya kliping koran 2. Berada di posisi tidak penting, atau level bawah

3. Menyampaikan yang baik-baik cenderung menutupi keburukan pimpinan atau lembaga

30

Aik conten content

Paradigma Baru Humas Pemerintah

Menjadi bagian dari pemutus keputusan dan pemberi saran kepada pimpinan lembaga

Berada pada posisi yang strategis .

Aware terhadap perkembangan media content maupun TI

1

2

3 31

Humas tidak boleh bohong, menutupi fakta dan data. Namun juga tidak selalu harus menyatakan semuanya.

Menguasai materi atau konsep terkait sebuah kebijakan lembaganya.

5 4 Humas harus bisa membatasi mana

yang bisa di-share ke media dan yang tidak.

32

PENGELOLAAN KOMUNIKASI KEHUMASAN

33

Pengelolaan Humas

Selalu update informasi tentang kebijakan Lembaga

Memperoleh akses kepada semua pejabat di Lembaga.

Membangun relationship dengan pihak luar lembaga maupun

masyarakat.

34

Membangun hubungan dengan media massa

Prinsip utama : Wartawan mudah mengakses informasi

Harus berdasarkan data yang benar dan akurat dari

Kementrian

Cepat merespon pertanyaan dari Wartawan

Jangan menjawab pertanyaan yang belum paham jawabannya

Tidak boleh jawab no comment

35

36

KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA

JUMPA PERS / EKSPOSE PROGRAM

Kegiatan Jumpa Pers dan Program

Eskpose Unggulan merupakan upaya

untuk mempublikasikan dan

mensosialisasikan berbagai kebijakan

dan hasil-hasil pembangunan bidang

riset, teknologi dan pendidikan tinggi

secara cepat, tepat, dan akurat kepada

masyarakat, serta untuk meluruskan

pemahaman yang keliru dan kurang

tepat terhadap berbagai isu aktual

kebijakan riset, teknologi dan

pendidikan tinggi yang berkembang di

masyarakat melalui pemberitaan media

massa, baik media cetak maupun

media elektronik.

37

KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA

MEDIA GATHERING

Kegiatan Media Gathering adalah upaya untuk menjalin hubungan yang

efektif dengan antara Kementerian Ristekdikti dengan para jurnalis media

massa, baik media cetak maupun media elektronik melalui kegiatan yang

dikemas dengan menarik dan diselaraskan dengan agenda tahunan

Kementerian Ristekdikti seperti peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari

Kebangkitan Teknologi Nasional sehingga agenda tahunan tersebut

mendapatkan ekspose yang besar di media massa. 38

KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA

PRESS TOUR

Press Tour adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan kebijakan,

program, kegiatan Kemenristekdikti secara lebih dekat kepada para

jurnalis, dengan cara mengajak langsung para jurnalis datang ke lokasi

program dan kegiatan Kemenristekdikti di daerah agar wartawan dapat

melihat langsung perkembangannya dan dapat diberitakan kepada

masyarakat melalui berita yang positif. 39

KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA

MONITORING & ANALISIS MEDIA

Kegiatan Monitoring Media merupakan pemantauan secara rutin harian terhadap perkembangan

berita, isu, dan informasi aktual tentang riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang dimuat media

cetak dan online, sebagai bahan informasi bagi kementerian.

40

KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA

MONITORING & ANALISIS MEDIA

Hasil monitoring terhadap berita hardnews, feature, tajuk, foto berita, artikel, surat pembaca maupun

advertorial tersebut dihimpun dan dikemas dalam format kliping sebagai bahan informasi yang

diberikan kepada para pimpinan di lingkungan unit-unit utama.

Analisis diperlukan untuk menilai pro dan kontra media massa terhadap kebijakan Kementerian

Ristekdikti juga untuk melihat kecenderungan isu yang makin menghangat atau mulai menurun

pemberitaannya bsebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan selanjutnya oleh pemangku

pimpinan Kemenristekdikti.

Rencana Provider Monitoring dan Analisis Media Tahun 2016

PT. Binokular Media Utama

41

KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA

MONITORING & ANALISIS MEDIA

Alamat akses : http://ristekdikti.binokular.net

42

TERIMA KASIH

43