Kata Pengantar Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugera-NYA, Badan Komunikasi dan lnformatika Kota Batam dapat menyusun Laporan Kiner:ja lnstansi Pemerintah Tahun Anggaran lA17, yang merupakan dokumen berisi gambaran peruuujudan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkatan penpapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan dan visi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah menjadi suatu kewajiban Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Batam untuk memberikan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksana organisasi. Tujuan dari Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Batam Tahun Anggaran 2017 yaitu guna mendorong penyelenggaraan iugas umum pemerintahan dan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan urusan persandian berjalan efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) TA. 2017 dapat menjadi dokumen yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ke depan. Batam, Januari 2018 ALA DINAS INFORMATIKA 1 1990011001 '...---=-
62
Embed
lnstansi - kominfo.batam.go.id filekegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan dan visi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat dan anugera-NYA, Badan Komunikasi dan lnformatika Kota Batam
dapat menyusun Laporan Kiner:ja lnstansi Pemerintah Tahun Anggaran lA17,yang merupakan dokumen berisi gambaran peruuujudan Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikanpertanggungjawaban kinerja dan tindakan suatu organisasi. Sedangkan kinerja
itu sendiri merupakan hal mengenai tingkatan penpapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan dan
visi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
menjadi suatu kewajiban Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Batam untuk
memberikan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksana
organisasi.
Tujuan dari Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Dinas
Komunikasi dan lnformatika Kota Batam Tahun Anggaran 2017 yaitu guna
mendorong penyelenggaraan iugas umum pemerintahan dan pembangunan
urusan komunikasi dan informatika, statistik dan urusan persandian berjalan
efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan
dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga
terpeliharanya kepercayaan masyarakat.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) TA.
2017 dapat menjadi dokumen yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan
pembelajaran dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ke depan.
Batam, Januari 2018
ALA DINASINFORMATIKA
1 1990011001
'...---=-
DAFTAR ISI
Kata PengantarDaftar lsi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar BelakangB. Susunan OrganisasiC. Tug"t. Fungsi dan Kedudukan
D. AsPek Strategis
BAB II PERENCANMN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana StrategisB. Rencana Kinerja Tahunan
C. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CaPaian Kinerja Organisasi
B. Analisa CaPaian Kinerja
C. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
t. Hlllr""nan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja
6. btt"t"si dan Pemecahan Masalah
D. Saran dan Rekomendasi
LAMPIRAN
./ Lampiran 1 Formulir PPS
/ LamPiran 2 Formulir PKK
r' Lampiran 3 Formulir RKTY n"nirnu Ker.ia (Renja) Tahun 2017
; ij#i#;-Kinerja tFer'rlnl rahun 2017
I2
b
11
2021
IJ2834
40404141
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi untuk mewujudkan sistem kepemerintahan yang
baik (good governance) dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR
XI/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas-asas
penyelenggaraan yang baik dalam UU Nomor 28 tahun 1999 :
Asas Kepastian Hukum
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Asas Kepentingan Umum
Asas Keterbukaan
Asas Proporsionalitas
Asas Profesionalitas
Asas Akuntabilitas
Setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan
negara harus tetap dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan TAP
MPR XI/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
Mahsuh et all (2011:32), akuntabilitas adalah
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedang
UN Conference on Transparency and Accoutibility (2007) dikatakan
akuntabilitas jika dapat mempertanggungjawabkan sumber daya yang
digunakan dan hasil yang diperoleh.
Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa
akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang
amanah (agent) kepada masyarakat sebagai pemberi amanah
2
(principal) untuk memberi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan,
pengungkapan (disclosure) segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya, pemerintah bertindak sebagai pelaku (subyek),
pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk
tahu, baik itu diberi informasi dan hak untuk didengar aspriasinya.
Akuntabilitas adalah konsekuensi logis dari model relasional antara
principal dengan agent.
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
6 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
40% 40% 100 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
139.438.000 131.223.000 94.11
37
Tabel. 10 Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya
No
Sasaran
Indikator Sasaran % Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
Persentase Data Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terintegrasi
100 98.65 101.36
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi
100 91.55 109.22
Persentase Pemenuhan Data dalam Perencanaan Daerah
20 71.50 27.97
Persentase pengamanan data dan informasi berklasifikasi
6.7 99.02 6.76
2 Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah
Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD
100 91.04 109.84
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100 94.11 106.25
Tabel. 11 Realisasi Anggaran Tahun 2017
No Uraian Belanja Anggaran Setelah
Perubahan Realisasi
Rp %
I Belanja Tidak Langsung 5.727.252.199,47 5.483.162.267,00 95.74
II Belanja Langsung 8.420.632.460,00 7.403.222.043,00 87.92
1 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.005.285.000,00 1.704.941.605,00 85.02
Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet
2.005.285.000,00 1.704.941.605,00 85.02
2 Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa
4.208.716.480,00 3.715.436.729,00 88.27
Kegiatan Publikasi 87.355.000,00 85.305.000,00 97.65
38
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi
108.470.000,00 106.457.200,00 98.14
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
59.770.000,00 57.220.000,00 95.73
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika
44.700.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Kota Batam
27.100.000,00 26.630.000,00 98.27
Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di Kota Batam
3.881.321.480,00 3.439.824.529,00 88.63
3 Program Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah
172.940.000,00 123.645.000,00 71.50
Kegiatan penyediaan data statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM
172.940.000,00 123.645.000,00 71.50
4 Program keamanan data dan informasi
42.400.000,00 41.982.740,00 99.02
Kegiatan pengamanan dan komunikasi dan informasi yang berklasifikasi
42.400.000,00 41.982.740,00 99.02
5 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.851.852.980,00 1.685.992.969,00 91.04
Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.851.852.980,00 1.685.992.969,00 91.04
6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
139.438.000,00 131.223.000,00 94.11
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
139.438.000,00 131.223.000,00 94.11
JUMLAH
39
Tabel. 12 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Anggaran Setelah
Perubahan
% Anggaran
I Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
1 Persentase Sistem Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara Online
3.040.285.000 36.11
2 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi
4.207.716.400 49.97
3 Kelengkapan data SIPD Kota
172.940.000 2.05
4 Persentase informasi yang berklasifikasi di Pemko Batam
42.400.000 0.05
Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah
1 Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD
816.852.980 9.70
2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
139.438.000 1.66
40
BAB IV
P E N U T U P
A. Umum
Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
dalam melaksanakan tugas fungsi ketiga urusan yang diemban dalam
pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam Tahun 2017 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai
RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Tahun 2017-2021.
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi
dan Informasi Tahun 2017 adalah sebagai alat kendali, alat penilai
kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan
dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga
berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam kepada masyarakat.
Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada
dokumen perencanaan (Renstra, Renja OPD) dan dokumen perjanjian
kinerja tahun anggaran 2017, maka diharapkan pencapaian kinerja dan
kualitas pelaksanaan dapat terlaksana lebih baik dari tahun anggaran
sebelumnya, bahkan menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas
Kominfo Kota Batam di tahun anggaran 2018 untuk ditingkatkan
kinerjanya guna mencapai prestasi pada tahun-tahun berikutnya.
B. Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja
Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam dalam pencapaian sasaran strategis dan
indikator kinerja utama adalah :
Belum adanya pedoman yang menjadi standarisasi dan petunjuk
teknis bagi OPD dalam membangun, mengembangkan dan melakukan
pemeliharaan terhadap TIK yang ada di Pemerintah Kota Batam;
Belum optimalnya tata kelola e-Government Pemerintah Kota Batam;
41
Belum optimalnya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian
informasi nasional sesuai Permen Kominfo Nomor
:22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
Minimnya SDM yang menguasai ilmu statistik;
Rendahnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan urusan
persandian.
C. Strategi dan Pemecahan Masalah
Terhadap permasalahan yang dihadapi dan kondisi Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Batam saat ini, langkah-langkah strategis yang
perlu dilakukan adalah :
Menyusun standarisasi dan petunjuk teknis pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan TIK Pemko Batam di tahun 2018,
untuk menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
dalam penyelenggaraan elektronik pemerintahan dan pelayanan publik
yang diatur dalam peraturan walikota;
Melaksanakan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional
sesuai SPM bidang komunikasi dan informatika yang didukung dengan
anggaran;
Memberikan Pendidikan dan pelatihan bagi SDM statistik dan
menambah jumlah SDM yang mumpuni di bidang statistik;
Memetakan urgensi pelaksanakaan bidang persandian terhadap
pengamanan data dan informasi.
D. Saran dan Rekomendasi
Saran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam dan Peraturan Daerah Kota Batam nomor
10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Tugas fungsi Perangkat Daerah melaksanakan urusan
42
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik
dan bidang Persandian.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi
dan informatika yang mempunyai fungsi antara lain : Perumusan
kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik
dan bidang persandian, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
sangat diperlukan oleh masyarakat dan aparatur dalam
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Mengingat
program-program bidang Kominfo merupakan urusan wajib
pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional,
sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana memadai
serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan Pendidikan
khususnya mengikuti setiap pelatihan oleh Kemeterian Komunikasi
dan Informatika dalam penyelenggaraan elektronik pemerintahan
dan menggunakan aplikasi terpusat untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara
optimal di daerah.
Rekomendasi
Agar peran Dinas Kominfo Kota Batam dapat terlaksana optimal dalam
fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang
bersifat konvensional/tradisional maupun secara online dengan
dukungan TIK serta mewujudkan misi pertama Kepala Daerah dalam
RPJMD Kota Batam periode 2017-2021 yaitu “Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan
mengayomi” maka diperlukan rekomendasi antara lain :
1. Dinas Kominfo dapat menjadi rujukan dalam pembangunan dan
pengembangan penyelenggaraan TIK bagi seluruh unit kerja
dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
43
2. Mendorong OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam dalam
rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan
informasi publik sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan;
3. Pengintegrasian data bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan
HAM yang dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan Pemerintah
Kota Batam, pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai
perangkat daerah yang melaksanakan urusan statistik, untuk
memudahkan pengumpulan data dan koordinasi dalam rangka
penyediaan dan peningkatan data dalam perencanaan
pembangunan.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat
memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan
balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo
Kota Batam di tahun depan.
44
ggE
E
a!d; e;o;:-
o <
.rEdP
E 9gE
;EE
!EE
$:E
lg;E
.i:9H
;.gEE
? A
g hE=
o;'E
A
5*_E:.E
:Fi
EE
FE
EE
6xE{
F
!Z !
\Z W
3i ii
N r
iE $s$
6 E-9
H9yrF
Pf
CE
E(n;
Ul'!
oa9-!;9fi'o!ggeS
.FH
aqE
zoo
qo-
qN
r6+E
8gn^
6qvE_9FE
q',=
ts
3f
.E_9*
o':
bbs-c gE-q=
r5bb
.-qIt
F5 bE
>E
H
o:
sr :B*
!b !
qur
H E
5 'F
;: E
^0,:
I !s frE*
E:€ 9E
EI93.
.Er
-o=gd-6;qqr Jl
'6
-g3iE
P-6;'!E€
.gc
E6t
l4;e696-:E
6io'60!-?
IoO
&F
E3
.3
=;fi
fEe
Xg'i.5 €*!
;EE
i* EE
iu sE
g; l$sfnE
L|!Q)rrar:
lcJo.Fo.
H
. E. .4
'!qqdii.tiH
F.S
aPT
EH
EE
$-o
b'91 v-.E
:oio^-r!B
sE.6fiU
b
9oE<
oE
zoo
qIe
s
c;F.
c;
rEp
lnlot:3v
sg
I
gsd9
_eE
-t
>6
qE_
F 6',
aEP;
!r5 bE
! b>
\E
" -8c
F{J
ftlottr
c 3o
ll-b -!
.S c
99 o" € !
;E{E
EF
"Hl!ic
ii6.
EE
€58 $;*6 c ol=
>
Y I)
c0o tc:
catJo.F
o.:
I
E? E
fig g J'E-E
H g€
'E ? b<
c
IE ?sE
..E
!Cq:
gl efiIet -40.
i
.$5F=
E
E t
sllii! -hi,
FE
,!; .aP
= l! E
ra.r-la,
o-i[:
l!4 -
-n !
:HipE
pe*gE
#EE
9$$40.u-o-6.
E
3.E
6! -x
5t r!trA
E
;::a i;prb.=
FE
4
6_.t. vY<
ao -
-Eik+E
bi-P
e E
ij >E
i:s E
d!E.5
qga i€E
a $lsr.qeE
Er:=
BE
gqg'T
€ P b.E
5 E 9 b I6
E'
F
rD E
-O.C
o.5 E
OE
rIE
Ee:-:.
ai3F
6:F
Ed
EItE
EH
;:.i;5;lg:1; P
;3.96c-e.9gF
E-a
tooorr-lo6oro
oE
z6
c
oo
gFt
F ,s'i
i9r.-5
P.5
P9o
sEb>-9F€sr
EB
i+,.
B
:gtEiE
*ssEH
Hi.-
iE;H
$IEE
€I gE;6g
EE
=*E
I pE! H
EE
.E-E
EE
_ 3:
E
p'*+.c
E+
i E:=
8€;;&
5-qEiE
Ei***E
EE
Hir
EIE
"'F8-9t;E
E;E
EgE
:iEg
+.
Pb P
9€EF
{r=-q*
EseF
i 99 0E
3 E!
b_9
EE
E
c.E
:FE
> d.!
:' o .nl
-9 r<t
G r!
Ft
PE
b5
r! !6d
9 ..!fi
>
IE$gs1
Ei; q*r
{:9$1c E
gFE
!!FE
ON
tr
Es €
- 6H
z* E
IoH;
E?iiE
Eolj
--o-E
FF
f,!sc;
sh6! q
EP
FF
9.F i
-a
;sP&
Eg*gE!, .:
Eet Id E
J.-oos h.9F
?Eea 4C
olii
I
Lu= €rt4E
a9 f e€$-
;deg;.,'z-86;i 5E .€
:r itE
e?i:g966E6-sS
:P
Eg'*
! E5 E
',$E:"ef H
;t!Ee^ **:E
; o
ru ru o o 6, d o ij
r! o ; n, r! R
5rD
oro
oE
z
q
oo
r.E P
s3EE
E
"Fdq:gEF
Esl
':v,
*cc?-b
P B
3 E q':
aii4 E
vti!rE
oE
'69E
E
hEPF
Sf
o.gsA
3!oi;cxq b^r
i ,elt c
{*-;$E !
f r l*E;$
Elin!iorE
lF
E g;+
Ets5E
FE
E,IF
EfiF
R
E
_!-,
Hs *,;Q
E !
EE
f Ei: '*
{! EE
E+
TE
Fl
- E
|a, P:Jii
s-
s€;gEF
EfiF
98 eo- ri
'
!9
d:
t,Eil
*3(\t
g
oE
z
q?
oo
oo+oo
-Eo
!I
gs6!
.9FE
o'
3*
!oE
cP=6!
Er!
r! tt
S
" ..1
l! c
o=o
6 I
:i
HJ {
.feEE
!-cE
:E:E
e;E.$
ic EgicE
figEe
F -
g|= o o:
i-+
>q (,
; o o !
qr;i;n;;!
44l/lt@d,rJF
ci93
Dalam rangkadan akuntabelbawah ini:
PERNYATAAN PER}ANJ IAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparanserta berorientasi pada hasil, kami yang berianda tangan di
NamaJabata n
selanjutnyaNamaJabatan
:
disebut pihak pertama
SALIM, S.Sos, M.SiKEPALA DINAS
MUHAMMAD RUDIWALIKOTA KOTA BATAM
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewuludkan target kinerja yang sehsrusnyasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akafi melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakanyang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Batam, 23 Januari 2017
Pihsk Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK,A