llB di melaluilayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/5ee8b0f9d802b2...PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK MANDTRt (PERSERO) Tbk. DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB POSO TENTANG

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT BANK MANDTRt (PERSERO) Tbk.

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB POSO

TENTANG

LAYANAN KEAGENAN MELALUIAGEN MANDIRI BADAN HUKUM

Nomor : 10. BR.PSO I PKS.BB I L25 I 2O2O

Pada hari rabu tanggal enam bulan mei tahun dua ribu dua puluh (06-05-2020) diJakarta oleh dan,a nta ra

(1) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., berkedudukan diJakarta Selatan dan berkantor pusat diJalan Gatot Subroto Kav. 36 - 38, Jakarta 72!90, didirikan berdasarkan hukum negara Republiklndonesia, dalam hal ini diwakili oleh Gladies Nelry Kambey dalam jabatannya selaku Kepala

'* Cabang, berdasarkan surat kuasa No. R10.Ar.PAU/710IA/2017 tanggal 22 November 2OI7,oleh karenanya sah untuk dan atas nama PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. , selanjutnyadisebut "BANK MANDlRl", dan

(21 Rumah Tahanan Negara Kelas llB Poso, suatu lembaga pemasyarakatan yang didirikanmenurut dan berdasarkan perundang-undangan Republik lndonesia, berkedudukan di Poso,sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas llB Poso,berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Yohanis Yabes Tjiaman, SH., M.Kn Nomor 03 (Tiga)tanggal 02 Oktober 2019, dalam hal ini diwakili oleh Tomi Elyus, dalam kedudukannya selakuPimpinan, oleh karenya sah bertindak untukdan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas llBPoso, selanjutnya disebut AGEN BADAN HUKUM

BANK MANDIRI dan AGEN MANDIRI BADAN HUKUM selanjutnya secara bersama-sama disebut"PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PARA PIHAK dalam ini terlebih dahulumenerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) BANK MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang salah satuusahanya adalah menyediakan Layanan Keuangan Digital (LKD), yang telah mendapatkanpenegasan dari Bank lndonesia sesuai surat Bank lndonesia No. 1,6/t2lDPAU tanggal22 Juli2014 perihal ... dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan lnklusif (LAKUPANDAI) yang telah mendapatkan penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai suratNo. S-45/PB .3/201,5 tanggal 22 Desembe r 2OI5 perihal ....

(2) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM adalah perseroan yang bekerjasama dengan bank danbertindak untuk dan atas nama bank dalam Layanan Keuangan Digital (LKD) dan LayananKeuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan tnklusif (LAKU pANDAI).

(3) BANK MANDIRI berkeinginan untuk memperluas Layanan Keuangan D[gital (LKD) dan LayananKeuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan lnklusif (LAKU PANDAI) dengan membukakesempatan kepada AGEN MANDIRI BADAN HUKUM melalui pola .KerjasamaPenyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor DalamRangka Keuangan lnklusif (LAKU PANDAI) melalui AGEN MAND|R| BADAN iiUfuu .

(4) Atas penawaran tersebut, AGEN MANDIRI BADAN HUKUM bersedia untuk bekerjasamadengan BANK MANDIRI dalam rangka dimaksud da'h ikut serta dalam menawarkan LayananKeuangan Digital (LKD) dan Layanan Keuangan Tanpa-(antor Dalam Rangka Keuangan lnklusif

.:

(LAKU PANDAI) melalui AGEN MANDIRI BADAN HUKUM tersebut dalam wilayah Republiklndonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan demi tercapainya suatu pelayanan yang optimal kepadaNasabah yang menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Layanan Keuangan Tanpa KantorDalam Rangka Keuangan lnklusif (LAKU PANDAI) maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalinkerjasama yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Keagenan Melalui AGENMANDIRI BADAN HUKUM (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN") yang memuat syarat-syaratdan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Sebagaimana yang digunakan dalam PERJANJIAN ini, istilah-istilah yang telah ditetapkan akanmempunyai arti sebagai berikut (arti tersebut berlaku sama terhadap bentuk tunggal maupunbentuk jamak dari istilah-istilah yang ditetapkan itu):

(1) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM adalah perseroan yang bekerjasama dengan BANK yangbertindak untuk dan atas nama BANK MANDIRI dalam memberikan Layanan Keuangan Digital(LKD) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan lnklusif (LAKU PANDAT).

(2) Atribut Kelengkapan Agen adalah perlengkapan operasional untuk mendukung aktivitasAGEN MANDIRI BADAN HUKUM dalam menjalankan Layanan Keagenan Mandiri yangmeliputi spanduly'tanda pengenal Agen, formulir, materi promosi, sertifikat dan lainnya yangditentukan oleh BANK MANDIRt.

(4) Formulir adalah sarana tertulis yang diisi Nasabah dengan data-data berkenaan registrasipembukaan rekening simpanan pada BANK MANDIRI yang dilakukan di AGEN MANDIRIBADAN HUKUM maupun dalam melakukan transaksi lain yang antara lain namun tidakterbatas pada pembukaan rekening, setoran tvnai, fund tronsfer dan Mini ATM. pencetakanatau penggandaan sarana tertulis sebagaimana dimaksud yang dilakukan pihak selain BANKMANDIRI akan dianggap sebagai tindakan pemalsuan, dan sarana tertulis tersebut dinyatakantidak sah sebagai syarat dalam melakukan Layanan Keagenan Mandiri.

(5) Hari Kalender adalah setiap hari kalender dalam penanggalan tahun masehi sebagaimanatercantum dalam satu tahun kalender yang berlaku secara nasional di lndonesia, sejak tanggal1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(6) Hari Kerja adalah hari dimana bank umum buka untuk beroperasi dan melakukan kliringsesuai ketentuan Bank lndonesia kecuali hari tersebut merupakan Hi libur nasional ataudinyatakan sebagai hari libur nasionaloleh pemerintah.

(7) Penerbit Kartullssuer adalah bank atau lembaga selain bank yang telah memperol'eh ijin dariotoritas yang berwenang untuk menerbitkan Kartu, antara lain seperti f{rtu Oebit dan/atauKartu Prabayar.

(8) Kartu adalah Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit dan/atau Kartu pra Bayar

(3) Buku Panduan Agen adalah buku yang digunakan oleh AGEN MANDIRI BADAN HUKUM yangberisi panduan mengenai cara bertransaksi menggunakan sarana berbasis web dan saranaBank lainnya.

(9) Kartu Debit adalah Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajibanyang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimanakewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung rekeningsimpanan Pemegang Kartu.

(10) Layanan Keagenan adalah kegiatan Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Layanan KeuanganTanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan lnklusif (LAKU PANDAI) yang dilakukan melalui AGENMANDIRIBADAN HUKUM.

(11) layanan Keuangan Digitat (LKD] adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dankeuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan saranadan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuanganinklusif.

(LZ) Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan lnklusif (LAKU PANDA!) adalahkegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya termasuknamun tidak terbatas pada jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan tidakmelaluijaringan kantor namun melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan didukung denganpenggunaan sarana teknologi informasi seperti namun tidak terbatas pada mobile maupunberbasis web dalam rangka keuangan inklusif.

(13) Mini ATM On EDC adalah fasilitas dimana AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dapat melakukanpenerimaan pembayaran utilitas yaitu pembayaran telepon, listrik, angsuran kendaraanbermotor, TV Kabel, maupun biller lainnya melalui mesin EDC.

(14) Nasabah adalah semua pihak yang menggunakan jasa BANK MANDtRt

(15) Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari Kartu.

(16) Penerbit Kartu adalah bank atau lembaga selain bank yang telah memperoleh ijin dari otoritasyang berwenang untuk menerbitkan Kartu.

(L7l Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untukmenerima dana hasil transfer.

(18) Penerima Asal (Originator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah TransferDana.

(19) Pengirim (sender) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semuaPenyelenggara Penerus yang menerbitkan perintah Tansfer Dana.

(20) Rekening Deposit AGEN MANDIRI BADAN HUKUM adalah rekening simpanan pada BANKMANDIRI dalam mata uang Rupiah yang dimilikioleh AGEN MAND|RI BADAN HUKUM sebagairekening transaksi AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dalam menjalankan Layanan KeagenanMandiri yang penggunaannya diatur sesuai syarat dan ketentran \ring berlaku di BANKMANDIRI.

(21) Rekening Penampungan Komisi AGEN MANDIRI BADAN HUKUM adalah''rekening simpananpada BANK MANDIRI dalam mata uang Rupiah yang dimiliki oleh AGEN MANDIRI BADANHUKUM sebagai rekening penampungan komisi transaksi yang dilakukan oleh AGEN MANDIRIBADAN HUKUM untuk transaksi tertentu yang ditentukan oleh BANK MANDIRI.

(22) Soles Draft adalah bukti tertulis atas transaksi yang telah mendapatkan otorisasi dari Bankyang dikeluarkan melalui mesin EDC.

(23) Sarana Bank adalah terminal Electronic Data Capture (EDC) dan perlengkapannya yangdisediakan oleh BANK MANDIRI untuk memproses TRANSAKSI di AGEN MANDIRI BADANHUKUM, guna memperoleh otorisasi dan mencetak Soles Draft.

(241 Setoran Tunai/lsi Ulang adalah layanan penyetoran uang yang dilakukan secara tunai dandikredit ke rekening nasabah dan dilakukan diAGEN MANDIRI BADAN HUKUM.

(25) Sistem Web Agen adalah sistem berbasis web yang disediakan oleh BANK MANDIR| untukmemproses transaksi Layanan Keagenan Mandiri diAGEN MANDIRI BADAN HUKUM.

(26) Tanggal Efektif adalah tanggal pada saat PERJANJIAN ini ditandatangani oleh pARA ptHAKsebagaimana tercantum dalam awal paragraf pERJANJIAN ini.

(27) Tarif adalah beban yang dikenakan kepada Nasabah untuk mengadakan suatu transaksi, yangtidak termasuk beban tambahan untuk pembayaran pajak yang dikenakan pada jasa LayananKeagenan Mandiri.

(28) Tarik Tunai adalah layanan penarikan uang secara tunai yang didebet dari rekening NasabahmelaluiAGEN MANDIRI BADAN HUKUM

(29l, Transaksi adalah transaksi keuangan yang dilakukan Nasabah dengan AGEN MANDIR| BADANHUKUM baik untuk LKD maupun LAKU PANDAt.

(30) Transaksi Kartu adalah transaksi yang sah menggunakan Kartu Debit di sarana Bank.

PASAT 2RUANG LINGKUP

(1) PERJANJIAN ini mencakup ruang lingkup kerjasama penyelenggaraan Layanan Keagenandengan konsep penggunaan AGEN MANDIR! BADAN HUKUM.

(2) Adapun prinsip kerjasama ini dibangun dengan semangat kesetaraan, profesionalisme,transparan, dan akuntabel.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa model kerjasama yang dilakukan adalah kegiatan menyediakanlayanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya termasuk namun tidak terbatas padajasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor namunmelalui kerja sama dengan pihak ketiga dan didukung dengan penggunaan sarana teknologiinformasi seperti namun tidak terbatas pada mobile maupun berbasis web dalam rangkakeuangan inklusif, dengan prinsip pemberian komisi sebagai dasar pen8iiiuan pembagian hasil(revenue sharing). Dengan model kerjasama dimana AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akanmemperoleh komisi dari BANK MANDIRI atas setiap aktivitas Layanan Keagenan Mdndiri yangdilakukan di AGEN MANDIRI BADAN HUKUM, yaitu namun tidak terbata'b pada pembukaanrekening simpanan pada BANK MANDIRI, Setoran Tunai, Tarik Tunai, Transfer danMultipoyment.

PASAL 3

LAYANAN KEAGENAN METALUIAGEN MANDIRI BADAN HUKUM

(1) Selama jangka waktu PERJANJIAN ini, AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akan menyediakanLayanan Keagenan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan PERJANJTAN ini dan LampiranPERJANJIAN.

(2) Khusus untuk penyelenggaraan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuanganlnklusif (LAKU PANDAI) maka BANK MANDIRI akan mengatur pengklasifikasian AGENMANDIRI BADAN HUKUM berdasarkan cakupan layanan sebagaimana ketentuan dalamLampiran PERJANJIAN.

(3) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akan menawarkan dan melakukan Transaksi LayananKeagenan Mandiri kepada Nasabah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya selamajam kerja operasionalAGEN MANDIRI BADAN HUKUM, pelayanan selama tujuh hari seminggudan 24jam jika memungkinkan, untuk memberikan pelayanan yang tepat kepada Nasabah.

(4) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM tidak diperkenankan menggunakan Agen pengganti untukmenyediakan Layanan Keagenan di Wilayah Republik lndonesia.

(5) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM hanya akan melakukan Transaksi Layanan Keagenan baikuntuk Setoran Tunai, Tarik Tunai, Tronsfer dan Multipoyment, dalam bentuk tunai dalam matauang rupiah maupun Transaksi lain di kemudian hari yang akan disepakati oleh PARA PIHAKdan diperkenankan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(6) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM setuju untuk menjaga rata-rata ketersediaan uang tunai dansaldo di Rekening Deposit AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dalam rangka melakukanpelayanan kepada Nasabah.

(7) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM setuju untuk hanya mengenakan Tarif yang secara khususditetapkan dalam daftar tarif Layanan Keagenan sebagaimana termuat dalam LampiranPERJANJIAN, yang dapat diubah dan ditentukan oleh BANK MANDIRI secara sepihak dariwaktu ke waktu.Setiap pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, yang dikenakan atas pelaksanaan kerjasama inibaik yang ada saat ini maupun yang ada di kemudian hari akan menjadi

(8) tanggung jawab dan dibayar oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

(9) Jika diperlukan, PARA PIHAK setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan denganpembayaran Pajak sehubungan PERJANJIAN ini.

(10) BANK MANDtRI atau afiliasinya dapat membantu menyediakan dan/atau melakukanpemasangan Atribut Kelengkapan Agen, dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnyakepada AGEN MANDIRT BADAN HUKUM. Afiliasidari BANK MANDIRI merupakan pihak ketigayang telah bekerjasama dengan BANK MANDIRI dalam implementasi Layanan KeagenanMandiri.

(11) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dalam menjalankan Layanan Keagenan Mandiri wajibmenerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, Rahasia Bank, anti pencucian uang - pencegahanpendanaan terorisme, dan aspek perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur olehperaturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK p

(1) Hak AGEN MANDTR! BADAN HUKUM, antara lain :

(a) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berhak mendapatkan akses Sistem Web Agen dan/atauSarana Bank lainnya yang pemberiannya berdasarkan syarat dan ketentuan BANKMANDIRI, serta merupakan hak prerogatif dari BANK MANDIRI untuk menjalankanLayanan Keagenan dari BANK MANDIRI.

(b) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berhak untuk mendapatkan komisi atas Transaksi yangtelah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dengan rincian komisi sebagaimana termuatdalam Lampiran PERJANJIAN.

(c) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berhak mendapatkan Atribut Kelengkapan Agen, bahan-bahan edukasi, iklan, serta materi promosi lainnya yang akan digunakan oleh AGENMANDIRI BADAN HUKUM. AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban menjagatanda pengenal/signage AGEN MANDIRI BADAN HUKUM, tarif, sertifikat serta materipromosi lainnya terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum. AGEN MANDIRI BADANHUKUM tidak diperbolehkan menyalahgunakan Formulir maupun Atribut KelengkapanAgen lainnya tersebut tanpa persetujuan tertulis yang jelas dari BANK MANDIRI. AGENMANDIR! BADAN HUKUM mengetahui bahwa BANK MANDIRI atas kebijakannya sendiriberhak mengubah format atau isi dalam Formulir tersebut.

(2) Kewajiban AGEN BADAN HUKUM, antara lain :

(a) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban secara aktif melakukan promosi,penawaran Layanan Keagenan bersama-sama dengan BANK MANDIRI maupun dilakukansecara sepihak kepada masyarakat dalam cara sedemikian rupa sesuai dengan prinsipkerja yang baik, tidak melanggar hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehinggadapat dengan sukses membina pasar untuk Layanan Keagenan serta agar dapatmeningkatkan minat masyarakat terhadap Layanan Keagenan. AGEN MANDIRI BADANHUKUM berkewajiban melaporkan aktivitas promosi Layanan Keagenan yang dilakukan diluar lokasi usaha AGEN MANDIRI BADAN HUKUM kepada BANK MANDIR! untukmendapatka n persetujua n.

(b) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban menjalankan Transaksi dalam LayananKeagenan Mandiri yaitu pengumpulan formulir pembukaan rekening simpanan padaBANK MANDIRI, Setoran Tunai, Tarik Tunai, Transfer dan Multipayment di lokasi usahaAGEN MANDIRI BADAN HUKUM yang terdaftar di BANK MANDIRI serta menjagakerahasiaan data Nasabah.

(c) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan Usernome/tD dan Possword atas Sistem Web Agen dan/atau Sarana Bank Lainnya, tidakmenyalahgunakan, menjaga kerahasiaan dan tidak mensubkontrakkan/mengalihkankepada pihak lain serta membebaskan BANK MANDIRI dari segala tuntutan akibatpenyalahgunaan User Name/lD dan password tersebut.

(d) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM wajib melakukan pelaporan transaksi kepada BANKMANDIRI termasuk namun tidak terbatas pada transaksi mencurigakan yang dilakukanoleh Nasabah dan/atau nasabah yang dicurigai melakukan tindakan terkait dengankejahatan, terorisme, atau penyaluran obat-obatan terlarang kepada BANK MANDIRt.

(a) Dalam penerimaan Transaksi berbasis Kartu, maka AGEN MAND|R! BADAN HUKUM wajibmelakukan hal-hal sebagai berikut:L. Memastikan Transaksi dilakukan oleh pemegang Kartu. \.r

a. Memastikan masa berlaku dan keaslian Kartu sesuai dengan prosedur danpetunjuk yang diberikan BANK MANDtRI.

b. Memastikan nomor Kartu yang tertera pada Sarana Bank dan/atau Sales Drafttelah sesuai dengan nomor Kartu yang tertera pada fisik Kartu. "

c. Menggunakan Sarana Bank dan mendapatkan Otorisasidari BANK MANDIRI.d. Mencetak sales draft melalui Sarana Bank.

e. Menginformasikan kepada Pemegang Kartu tentang besarnya biaya yang timbulakibat Transaksi yang akan dilaksanakan.

f. Melakukan konfirmasi kepada Pemegang Kartu untuk nominal Transaksipembayaran sebelum melakukan Transaksi untuk diproses lebih lanjut.

g. Bilamana terdapat suatu gambaran fisik yang mencurigakan pada Kartu, makaAGEN MANDIRI BADAN HUKUM harus segera menghubungi BANK MANDIRI.

h. AGEN MANDIRI BADAN HUKUM harus memberikan satu copy So/es Draft setelahTransaksi selesai diproses.

2. Dalam hal timbul keraguan atas penerimaan Kartu sebagaimana angka 1-, maka AGENMANDIRI BADAN HUKUM wajib menghubungi Bagian Otorisasi BANK MAND|RI ataumenghubungi cabang BANK MANDIRI terdekat, pada saat proses penerimaanTransaksi Kartu berlangsung atau atas pertimbangan sendiri AGEN MANDIRI BADANHUKUM dapat menolak Kartu.

3. AGEN MANDIRI BADAN HUKUM wajib membatalkan Transaksiatas permintaan BANKMANDIRI apabila Kartu diduga palsu atau bermasalah.

(e) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban menjaga ketersediaan likuiditas dalammenjalankan Transaksi tunai Nasabah baik ketersediaan uang tunai maupun dalamRekening Deposit Agen BADAN HUKUM.

(f) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban menjaga ketersediaan likuiditas dalammenjalankan Transaksi tunai Nasabah baik ketersediaan uang tunai maupun dalamRekening Deposit Agen BADAN HUKUM.

(e) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban mendepositkan sejumlah dana minimumRp.10.000.000 pada Rekening Deposit AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dan menjagaketersediaan dana minimum pada Rekening Deposit AGEN MANDIRI BADAN HUKUMtersebut dariwaktu ke waktu sesuai ketentuan yang berlaku di BANK MANDIRI.

(h) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban menjaga ketersediaan Formulir danmenginformasikan kepada BANK MANDIRI apabila persediaan Formulir akan segerahabis. Kelalaian AGEN MANDIRI BADAN HUKUM untuk menginformasikan dan berakibatFormulir tidak tersedia dapat mengakibatkan pembekuan Layanan Keagenan Mandirisecara keseluruhan melaluiAGEN MANDIRI BADAN HUKUM oleh BANK MANDIRI sampaiformulir tersedia di lokasi usaha AGEN MANDIRT BADAN HUKUM

(i) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban menerima dan menyerahkan dokumenpembukaan rekening simpanan Mandiri kepada petugas BANK MANDIRI dan dokumenatas Transaksi Nasabah lainnya yang dilakukan di AGEN MANDIR| BADAN HUKUM.Dokumen-dokumen tersebut akan diserahterimakan kepada BANK MANDIRI maksimal 3(tiga) Hari Kerja sejak dokumen Nasabah diterima disertai dengan Berita Acara SertaTerima. Selain itu, AGEN MANDIRI BADAN HUKUM juga berkewajiban memberikanlaporan dokumen atau data yang diminta oleh Bank, Otoritas Jasa Keuangan dan/atauBank lndonesia dan/atau Otoritas yang berwenang.

(j) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban memastikan dan menjelaskan kepadaNasabah yang akan melakukan pembukaan Rekening Simpanan pada BANK MAND|RIbahwa Nasabah bertanggung jawab atas kesamaan/kesesuaian data identitas yangdiserahkan kepada AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dengan data yang diisi oleh calonnasabah pada Formulir pembukaan rekening simpanan Mandiri. r-.

(k) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban melindungi kerahasiaan BANK MANDTR!dan data pribadi nasabah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 6 pERJANJIAN ini.(l) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban untuk menyetorkan kepada BANKMANDIRI seluruh uang pokok atau beban lain yang terhutang kepada BANK MANDTRIsehubungan dengan transaksi Layanan Keagenan Mandiri, termasuk namun tidakterbatas pada jumlah uang pokok dan semua transaksi Layanan Keagenan MandirimelaluiAGEN MAND|RI BADAN HUKUM yang belum dibayarkan.

(m) AGEN MANDIR! BADAN HUKUM berkewajiban untuk mematuhi peraturan terkaitpenyelenggaraan Layanan Keagenan dan prosedur Layanan Keagenan yang telah diaturdalam Buku Panduan Agen sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

(n) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkeiruajiban menerima keluhan atas transaksi Nasabahyang dilakukan di AGEN MANDIRI BADAN HUKUM. Setiap keluhan atau pengaduan yangdiajukan oleh Nasabah akan diteruskan oleh AGEN MAND|R| BADAN HUKUM ke saluranpengaduan penanganan keluhan yang disediakan oleh BANK MANDIRt.

(o) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM, wajib menghapus Akses Sistem Web Agen atauperangkat lunak dan/atau Sarana Bank Lainnya dari memori komputer atau dari mediapenyimpanan lainnya milik AGEN MANDIRI BADAN HUKUM di mana perangkat lunak itudisimpan baik dengan atau tanpa pemberitahuan dari BANK MANDtRt setelahPERJANJIAN berakhir dengan sebab apapun dengan menyampaikan secara tertuliskepada BANK MANDIRI bahwa penghapusan tersebut telah dilakukan dan waktupenghapusan tersebut dilakukan.

(3) Hak BANK MANDIRI, antara lain :

(a) BANK MANDIRI berhak melakukan verifikasi atas laporan, dokumen, dan data yangdiperoleh dari Agen dengan mencocokkan laporan, dokumen, dan data yang dimiliki olehBank. Dalam hal terjadi perbedaan laporan, dokumen, dan data maka akan mengacupada data yang dimilikioleh Bank.

(b) BANK MANDIRI berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap aktivitasLayanan Keagenan yang dilaksanakan AGEN MAND|RI BADAN HUKUM.

(c) BANK MANDIRI berhak meminta laporan berupa dokumen maupun data kepada AGENMANDIRIBADAN HUKUM.

(4) Kewajiban BANK MANDIRI, antara lain :

(a) BANK MANDIRI berkewajiban memberikan Atribut Kelengkapan Agen seperti bahan-bahan edukasi, iklan, dan promosi serta lainnya yang akan digunakan oleh AGENMANDIRI BADAN HUKUM. BANK MANDIRI berhak meminta AGEN MANDIRI BADANHUKUM untuk menggunakan Atribut Kelengkapan Agen baru maupun materi promosilainnya, dan menarik kembali yang lama, setelah ada pemberitahuan secara tertulissebelumnya dari BANK MANDIRI.

(b) BANK MANDIRI berkewajiban memberikan pelatihan dengan cuma-cuma bagi AGENMANDIRI BADAN HUKUM agar mampu memberikan Layanan Keagenan Mandiri sertamenerbitkan sertifikat bagi AGEN MANDIR! BADAN HUKUM dalam hal telah memenuhipelatihan tersebut. Pelatihan tersebut dapat dilakukan di lokasi usaha AGEN MANDIRIBADAN HUKUM, tempat lain dalam Wilayah Republik lndonesia, atau di lokasi BANKMANDIR! yang terdekat.

(c) BANK MANDIRI dapat menyediakan kepada AGEN MAND|R| BADAN HUKUM peralatanyang diperlukan untuk berkomunikasi, dengan spesifikasi peralatan yang ditentukan dandapat diubah sewaktu-waktu oleh BANK MANDIRI setelah adanya pemberitahuan tertuliskepada AGEN MANDTRTBADAN HUKUM.

(d) BANK MANDIRI berkewajiban memberikan akses Sistem Web Agen atau perangkat lunakdan/atau Sarana Bank lainnya kepada AGEN MANDTRI BADAN IU.KUfU yang diperlukansehubungan pemberian Layanan Keagenan Mandiri. AGEN MAND|R| BADAN HUKUMakan menggunakan versi-versi baru dari sistem tersebut atau perangkat lunak yangdikirimkan oleh BANK MANDIRT kepada AGEN MANDIRI BADAN HUKUM. BANKMANDIRI memberikan lisensi yang tidak eksklusif, tidak dapat dialiirkan, bebas royaltikepada AGEN MANDIRI BADAN HUKUM untuk Akses Sistem Web Agen atau perangkatlunak tersebut sehubungan dengan dan selama jangka waktu PERJANJIAN. Hak cipta dansemua hak kekayaan intelektual dalam perangkat lunak tersebut adalah milik BANK

MANDIRI. Setelah PERJANJIAN berakhir dengan sebab apapun, Akses Sistem Web Agenatau perangkat lunak dan/atau Sarana Bank Lainnya akan dihapus dari memori komputeratau dari media penyimpanan lainnya milik AGEN MANDIRI BADAN HUKUM di manaperangkat lunak itu disimpan.

(e) BANK MANDIRI berkewajiban menyediakan layanan pengaduan untuk AGEN MAND;RIBADAN HUKUM dalam menjalankan Layanan Keagenan termasuk pengaduan gangguanakses Sistem Web Agen atau perangkat lunak yang diberikan BANK MANDIRT kepadaAGEN MANDIRI BADAN HUKUM,

BANK MANDIR! wajib melakukan pembayaran komisi secara rutin sesuai komisi dan tata carapembayaran yang disepakati dalam Lampiran PERJANJIAN. BANK MANDTRI berkewajiban untukmenerima keluhan dari AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dan/atau Nasabah terkait transaksi yangdilakukan di AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan tersebut keunit kerja terkait sebagai unit penyelesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

KLASI FI KASI LAYANAN KEAG ENAN

(1) BANK MANDIRI menetapkan klasifikasi bagi AGEN MANDIRI BADAN HUKUM yang bekerjasama dalam penyediaan Layanan Keuangan Digital.

(2) Bagi AGEN MANDIRI BADAN HUKUM yang baru pertama kali bekerja sama dengan BANKMANDIRI maka akan diberikan KlasifikasiA.

(3) Klasifikasi bagi AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dapat berubah menjadi klasifikasi lainnyasesuai dengan kebijakan BANK MANDIRI apabila telah memenuhi syarat dan ketentuansebagaimana diatur dala m Lampiran PERJANJIAN.

l4l AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dapat mengetahui klasifikasi yang dtentukan oleh BANKMANDIRI.

PASAL 6CATATAN DAN PERLI N DU N GAN DATA/KE RAHASIAAN NASABAH

(1) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akan menyimpan dokumen dan catatan-catatan atas semuaTransaksi Layanan Keagenan Mandiri. Dokumen dan catatan-catatan tersebut merupakanmilik BANK MANDIRI dan dapat diaudit dan ditinjau oleh BANK MANDTRI dan/atau otoritasperbankan lndonesia termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atauBank lndonesia dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerjasebelumnya kepada AGEN MANDIR| BADAN HUKUM.

(2) Atas permintaan BANK MANDIRI, AGEN MANDIR! BADAN HUKUM akan memberikan salinanyang sah dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Transaksi Layanan KeagenanMandiri yang terjadi di lokasi usaha AGEN MANDTRI BADAN HUKUM kepada BANK MANDIRTdalam tempo 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan tersebut.

(3) Atas permintaan otoritas perbankan lndonesia termasuk namun tida(terbatas pada OtoritasJasa Keuangan dan/atau Bank lndonesia, AGEN MANDIR| BADAN nuiijrvr akan memberikansalinan yang sah dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Transaks.i LayananKeagenan Mandiri yang terjadi di lokasi usaha AGEN MANDIRI BADAN HUKUM kepada pihakotoritas perbankan lndonesia tersebut dalam jangka waktu yang

o ditentukan pada

pemberita huan otoritas perbankan lndonesia tersebut.(4) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM setuju bahwa catatan dan informasi yang terdapat di

dalamnya hanya akan digunakan untuk melaksanakan Layanan Keagenan saja, tidak akan

dijual, disewakan, dipertukarkan atau dengan cara lain diungkapkan kepada sesuatu pihakselain dari BANK MANDIRI.

(5) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM bersedia untuk menyampaikan semua laporan, informasidan data kepada aparat penegak hukum dafr pejabat anti pencucian uang (money loundering)dan pendanaan kegiatan terorisme sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang kepadaBANK MANDIRI.

(6) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM tidak akan mengumpulkan, menyimpan, memproses ataudengan cara lain yang menggunakan sumber berupa dokumen atau data pribadi mengenaiNasabah tanpa izin tertulis lebih dulu dari BANK MANDIRI, kecuali bahwa AGEN MANDIR|BADAN HUKUM dapat menggunakan data berdasarkan ketentuan perundang-undangan yangberlaku dan persyaratan Layanan Keagenan Mandiriserta syarat-syarat dalam PERJANJIAN ini.Dokumen atau data pribadi Nasabah akan dikumpulkan, diproses dan disimpan (baik softcopyalau hardcopyl di kantor cabang BANK MANDIRI terdekat. Jangka waktu pengumpulandokumen adalah 3 (tiga) Hari Kerja sejak transaksi berhasil dilakukan di AGEN MANDIRIBADAN HUKUM

(71 AGEN MANDIRI BADAN HUKUM mengakui bahwa semua informasi mengenai Nasabah yangdihimpun oleh AGEN MANDIRI BADAN HUKUM termasuk namun tidak terbatas padainformasi yang diberikan oleh Nasabah pada Formulir merupakan milik BANK MANDIRI. AGENMANDIRI BADAN HUKUM tidak boleh menggunakan sendiri atau mengalihkan informasitersebut kepada pihak ketiga, untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari BANKMANDIRI (kecuali hanya untuk pengungkapan kepada aparat penegak hukum dan jugainstansi lain yang berwenang sebagaimana yang mungkin diwajibkan oleh undang-undang).Jika BANK MANDIRI mengijinkan penghimpunkan, penggunaan atau pengalihan informasiNasabah, maka AGEN BADAN HUKUM MANDIRI menjamin BANK MAND|RI bahwapenghimpunan, penggunaan dan pengalihan tersebut akan dilaksanakan dengan mematuhisemua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perlindungan data dankerahasiaan Nasabah serta sesuai dengan persyaratan Layanan Keagenan. Apabila AGENMANDIRI BADAN HUKUM diwajibkan untuk memberikan informasi di luar proses pelaporanyang biasa kepada aparat penegak hukum atau instansi lain yang berwenang maka AGENMANDIRI BADAN HUKUM akan segera memberitahukan kepada BANK MANDIRI dan jikadiminta oleh BANK MANDIRI, akan sedapat mungkin bekerjasama sepenuhnya untukmendapatkan suatu perintah perlindungan atau tindakan perlindungan lainnya.

(8) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akan bekerjasama sepenuhnya dengan BANK MANDIRIdalam melaksanakan setiap prosedur yang diwajibkan oleh undang-undang agar dapatmelindungi kerahasiaan Nasabah atau prosedur lainnya yang secara komersial wajardilaksanakan oleh AGEN MAND|R| BADAN HUKUM.

(9) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM wajib melindungi kerahasiaan identifikasi pengamanan,nomor-nomor rekening dan tindakan serta prosedur pengamanan lainnya yang digunakanoleh BANK MANDIRI. AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akan menjaga kerahasiaan dan samasekali tidak akan (baik selama jangka waktu PERJANJIAN ini atau setelah pengakhiran atauberakhirnya PERJANJIAN ini dengan alasan apapun) menggunakan untuk diri sendiri atauuntuk keuntungan pihak lain, atau mengungkapkan kepada pihak manapun, setiap rahasiadagang, daftar NASABAH, syarat-syarat usaha yang berkaitan dengan PERJANJTAN ini atauhubungan antara AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dengan BANK IU.ANDIRI, metode atauinformasi usaha yang secara wajar telah diketahui atau seharusnya diketahui oleh AGENMANDIRI BADAN HUKUM sebagai hal rahasia mengenai usaha atau urusan BANK MANDIRIatau Layanan Keagenan Mandiri.

(10) Semua informasi yang berkaitan dengan dan diperoleh dari Transaksi Layahan Keagenan akandimiliki oleh BANK MANDIRI dan dapat digunakan oleh BANK MANDIR| beserta afiliasinyadengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

PENAHANAN KARTU

(1) Apabila BANK MANDIRI meminta AGEIS MANDIRI BADAN HUKUM untuk melakukanpenahanan Kartu yang diberikan oleh Pemegang Kartu yang diduga secara kuat merupakanKartu palsu atau Kartu yang diperoleh dari tindak pidana, maka atas pertimbangan AGENMANDIRI BADAN HUKUM, penahanan Kartu harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya.

(2) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berhak melakukan penahanan Kartu karena:(a) Data Kartu yang muncul pada sarana Bank berbeda dengan fisik Kartu.(b) Kartu dibawa oleh bukan Pemegang Kartu.(c) Respon pada Sarana Bank adalah "pick Up Card".(d) Kartu atau fisik Kartu dicurigai palsu.

(3) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM wajib menyimpan Kartu yang ditahan dengan sebaik-baiknyasampai dengan proses penyerahterimaan tersebut oleh BANK MANDIRI.

(4) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akan membebaskan BANK MANDIRI dari semua tanggungjawab sehubungan dengan kerugian yang dialami Pemegang Kartu dan/atau pihak ketigalainnya yang disebabkan oleh karena penahanan Kartu tersebut hingga diserahterimakankartu kepada BANK MANDIRt.

PASAL 8AKTIVITAS YANG TIDAK DIPERKENANKAN

(1) Dalam hal penerimaan Transaksi, AGEN MANDIRI BADAN HUKUM tidak diperkenankan untuk:(a) Melakukan penerimaan Transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur

pada Pasal4 poin (2) (f) PERJANJTAN ini.(b) Melakukan pembagian nilai Transaksi (split Transaksi) untuk menghindari pelanggaran

terhadap ketentuan BANK MANDtRt.(c) Mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada Nasabah/pemegang Kartu,

untuk AGEN MANDIRT BADAN HUKUM.(d) Dalam hal transaksi berbasis Kartu, maka AGEN MAND|R! BADAN HUKUM tidak

diperkenankan untuk:i. Menerima Kartu dari Pemegang Kartu yang digunakan untuk pembiayaan kembali

hutang yang telah ada atau untuk menggantikan suatu cek yang ditolak, kecuali diaturberbeda berdasa rka n peratura n perundang-undanga n yang berla ku.

ii. Mengembalikan uang tunai kepada Pemegang Kartu apabila Transaksi tidakterjadi/batal/Transaksi ganda atau terjadi kelebihan input nominal Transaksi padaSarana Bank.

iii. Mendokumentasikan dan/atau menyimpan data Kartu dengan alat selain Sarana Bankuntuk kepentingan lain selain kepentingan BANK MANDIRI.

iv. Menerima titipan Transaksi dari pihak ketiga atau dari cabang/outlet AGEN MANDIRIBADAN HUKUM lainnya.

\.r:.(e) Meminjamkan Sarana Bank kepada pihak ketiga atau cabang eGeru MANDIRI BADANHUKUM lainnya.

(f) Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan PERJANJIAN.(g) Mengalihkan PERJANJIAN ini kepada pihak manapun. {

(h) Mencetak atau mengadakan Formulir atau sarana tertulis yang dilakukan selain pihakBANK MANDIRI.

(2) BANK MANDIRI berhak melakukan investigasi terhadap AGEN MANDIRI BADAN HUKUMapabila terdapat indikasi pelanggaran ketentuan dalam angka 1.

(3) Apabila AGEN MANDIR! BADAN HUKUM diduga kuat oleh BANK MANDIRI dan/atau terbuktimelanggar ketentuan dalam angka L, ma-ka BANK MANDIRI berhak memberikan sanksisebagai berikut:(a) Seluruh Transaksi yang tidak sah atau yang tidak diakui oleh Pemegang Kartu atau lssuer

akan menjadi beban dan tanggung jawab AGEN MANDIR| BADAN HUKUM.(b) BANK MANDIRI berhak melakukan penangguhan pembayaran tagihan sebesar jumlah

nominal Transaksi.(c) BANK MANDIRI dapat mengakhiri PERJANJIAN inidengan pemberitahuan terlebih dahulu.

(4) Apabila AGEN MANDIR! BADAN HUKUM diduga kuat oleh BANK MANDIRI dan/atau terbuktimelanggar ketentuan dalam angka 1 butir h, maka akan dianggap sebagai tindakanpemalsuan, dan Formulir/sarana tertulis tersebut dinyatakan tidak sah sebagai syarat dalammelakukan Layanan Keagenan Mandiri.

PASAL 9JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai sejak tanggalditandatanganinya PERJANJIAN ini sampai dengan tanggal 06 Mei 2021. Jangka WaktuPERJANJIAN dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, kesepakatan yangmana akan dituangkan dalam suatu addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh danantara PARA PIHAK.

(2) Berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN atau pengakhiran PERJANJIAN initidak menghapuskankewajiban PARA PIHAK yang timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhir, dan olehkarenanya PIHAK yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadapPIHAK lainnya, tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang diperjanjikan sekalipun jangkawaktu PERJANJIAN ini telah berakhir.

PASAL 10KOMISI LAYANAN KEAGENAN

(1) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM mendapatkan komisi atas setiap transaksiyang dilaksanakandalam Layanan Keagenan dengan besaran sesuai dengan poin B dalam Lampiran PERJANJIAN.

(21 Tata cara pembayaran komisiAGEN MANDIRI BADAN HUKUM dilakukan oleh BANK MAND|R!sesuai dengan poin D dalam Lampiran PERJANJIAN.

PASAL 11HAK KEKAYAAN INTELEKTUAT

(1) Semua nama dagang, merek dagang, merek jasa, hak cipta, dan hak kekayaan intelektuallainnya dari salah satu PIHAK akan tetap menjadi milik eksklusif pIHAK dimaksud, dan ptHAKlainnya tidak akan mengajukan suatu tuntutan terhadapnya selama Jangka WaktuPERJANJIAN ini atau sesudahnya. PARA PIHAK akan menggunakan merek-merek tersebut

sesuai dengan yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini dan hanya selama Jangka WaktuPERJANJIAN inisaja.

(2) PARA PIHAK tidak akan melakukan suatu perbuatan atau hal yang tidak sesuai denganpemilikan salah satu PIHAK atas aset serta-hak-hak tersebut, dan akan menjaga sewajarnyaagar aset dan hak itu terlindungi dari pelanggaran atau kerusakan, termasuk namun tidakterbatas pada pemberitahuan kepada salah satu PIHAK tersebut mengenai adanyapenggunaan yang tidak semestinya atas aset tersebut.

PASAT 12

ASURANSI

(1) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM atas inisiatif dan beban sendiri dapat dimungkinkan, untukmelakukan penutupan asuransi yang cukup dengan suatu perusahaan asuransi untukmelindungi baik AGEN MANDIRI BADAN HUKUM maupun BANK MANDIRI, sebagaitertanggung tambahan, dari dan terhadap segala tuntutan, termasuk cidera pada orang,kerusakan pada barang, penggelapan, pencurian dan perampokan, yang mungkin timbulsehubungan dengan Layanan Keagenan Mandiri atau ditempat usaha AGEN MANDIRI BADANHUKUM.

(21 Dalam hal dilakukannya penutupan asuransi, AGEN MAND|R| BADAN HUKUM setuju untukmemberikan kepada BANK MANDIRI salinan dari polis asuransinya yang berlaku, dalam tempo30 (tiga puluh) hari kalender setelah penutupan asuransi tersebut dilakukan, denganmekanisme yang diatur kemudian dan selanjutnya setuju untuk mempertahankan asuransinyapada tingkat tertentu atau yang lebih besar, yang dianggap layak diperlukan oleh AGENMANDIRI BADAN HUKUM untuk melindungi secara memadai kepentingan dari AGENMANDIRI BADAN HUKUM dan BANK MANDIR|.

PASAL 13PEMBERIAN GANTI RUGIDAN PEMBATASAN KEWAJIBAN

(1) BANK MANDIRI akan memberikan ganti rugi dan membebaskan AGEN MANDIRI BADANHUKUM dari dan terhadap setiap tuntutan, kehilangan, kerugian, kewajiban atau biaya yangtimbul dari tuntutan atau gugatan mengenai kekeliruan, kesalahan, keterlambatan atau tidakdisampaikannya transaksi yang merupakan bagian dari Layanan Keagenan Mandiri sebagaiakibat tidak dilakukannya kewajiban atau kesalahan yang dilakukan oleh BANK MANDtRtkepada AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dan bukan ditimbulkan oleh perbuatan dari AGENMANDIRI BADAN HUKUM atau salah seorang karyawannya yang secara nyata terbuktimenimbulkan kerugian yang dapat dihitung secara finansial. Ganti rugi yang diberikan BANKMANDIRI kepada AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dimaksud hanya sebatas nilai yang secaranyata merupakan kerugian bagiAGEN MANDIRI BADAN HUKUM.

(2) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akan memberikan ganti rugi dafr''membebaskan BANKMANDIRI dari dan terhadap setiap tuntutan, kehilangan, kerugian, kewajiban atau biaya yangtimbul dari perbuatan AGEN MANDIRI BADAN HUKUM atau salah seorang kaiyawannyasehubungan dengan Layanan Keagenan Mandiri yang dilakukannya '' atau pelaksanaanPERJANJIAN ini.

PASAL 14

PEMBATASAN (LARANGAN)

PARA PIHAK dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan PERJANJIANini baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain.

PASAL 15PENYETESAIAN SENGKETA

(1) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan PERJANJTAN ini, maka PARA PIHAK sepakatmenyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila denganmusyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikanperselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri (PN) setempat berdasarkan domisili tempattinggal AGEN MANDIR! BADAN HUKUM.

(2) Terhadap PERJANJIAN ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk tunduk padaketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik lndonesia dan sepakat untuk memilihdomisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat berdasarkan domisilitempat tinggalAGEN MANDIRT BADAN HUKUM.

PASAL 15PENGAKHIRAN PERJANJTAN

(1) PARA PIHAK atau salah satu PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN ini apabila :

(a) Jika terjadi Peristiwa Wanprestasi sebagai berikut:i' Pengalihan penguasaan/pengendalian salah satu PIHAK atau induk perusahaannya;

atauii. Salah satu PIHAK menjual seluruh atau sebagian besar dari asetnya; atauiii. Pernyataan atau penjaminan dalam PERJANJIAN ini terbukti tidak benar dalam segala

hal materiil ketika dibuat atau ketika dianggap telah dibuaUiv' Salah satu PIHAK lalai/ingkar-janji dalam segala hal materiil untuk melaksanakan atau

memenuhi syarat, janji, ketentuan PERJANJIAN ini dan kelalaian tersebut terusberlangsung selama jangka waktu 30 hari kalender setelah ada pemberitahuan tertulisdari PIHAK yang tidak lalai; atau

v. Salah satu PIHAK mengajukan perkara dengan sengaja atau mengajukan perkaraterhadap dirinya berdasarkan undang-undang kepailitan di Wilayah Republiklndonesia atau berdasarkan undang-undang lain yang berhubungan dengankebangkrutan, kepailitan, reorganisasi, penutupan atau penyesuaian hutang,penunjukan wali-amanat, penerima, penjaga/pengurus, likuidator atau semacam itubagi salah satu PIHAK tersebut, atau atas sebagian besar dari aset salah satu pIHAKtersebut, dan perkara atau proses pengadilan tersebut tidak ditolak atau dihentikanselama jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender berturut-turut, btiu diadakan perintahyang memberikan upaya hukum yang diminta dalam perkara atau dalam prosespengadilan tersebut terhadap salah satu pIHAK tersebut; atau

vi. Terdapat usaha oleh salah satu PIHAK untuk menghibahkan, tnelimpahkan ataudengan cara lain mengalihkan PERJANJIAN ini atau salah satu dari hak-hak ataukewajibannya dalam pERJANJTAN ini.

(b) BANK MANDIRI menghentikan Layanan Keagenan melalui AGEN MAND|R! BADANHUKUM.

(c) Atas perintah tertulis dari Otoritas Perbankan lndonesia termasuk namun tidak terbataspada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank lndonesia.

(d) Atas pertimbangan BANK MANDIRI bahwa dengan melanjutkan kerjasama dengan AGENMANDIRI BADAN HUKUM akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu PIHAKmaupun PARA PIHAK.

(e) AGEN MANDIRT BADAN HUKUM tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Agen,dan/atau

(f) BANK MANDIRltidak lagi memenuhi kriteria penyelenggara Layanan Keagenan.(g) AGEN MANDIRI BADAN HUKUM melanggar ketentuan rahasia bank dan/atau kewajiban

merahasiakan data pribadi nasabah.(h) Setelah PERJANJIAN ini diakhiri karena sesuatu alasan:

i' AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban untuk menyetorkan kepada BANKMANDIRI seluruh uang pokok atau beban lain yang terhutang kepada BANK MANDIRIsehubungan dengan transaksi Layanan Keagenan Mandiri, termasuk namun tidakterbatas pada jumlah uang pokok dari semua Layanan Keagenan Mandiri melaluiAGEN MANDIRI BADAN HUKUM yang belum dibayarkan.

ii. BANK MANDIRI berkewajiban dan akan menyetorkan kepada AGEN MANDIRI BADANHUKUM seluruh Komisi atau beban lain yang masih terhutang oleh BANK MANDIRTkepada AGEN MANDTRTBADAN HUKUM.

iii. Kecuali untuk kepentingan pemberian Surat Pemberitahuan yang diberikan sesuaidengan huruf (b.iv) di bawah ini, AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akan segeramelepaskan Atribut Kelengkapan Agen, materi promosi, pajangan atau atribut lainnyadan menghentikan upayanya untuk tetap memberikan Layanan Keagenan Mandiriyang dicakup dalam PERJANJIAN ini.

iv. BANK MANDIRI akan memberikan Surat Pemberitahuan kepada AGEN MANDTRIBADAN HUKUM maupun menginformasikan kepada masyarakat pada umumnya danNasabah pada khususnya, mengenai nomor-nomor telepon dan nama BANKMANDIRI, alamat dan nomor-nomor telepon dari lokasi di mana Layanan KeagenanMandiri.

v. AGEN MANDIRI BADAN HUKUM berkewajiban mengembalikan kepada BANKMANDIRI segala Atribut Kelengkapan Agen, sarana dan prasarana yang telah diberikanoleh BANK MANDIRI kepada AGEN MANDIRI BADAN HUKUM, dan akan dituangkandalam berita acara tersendiri. AGEN MANDIRI BADAN HUKUM akan memberikanketerangan tertulis kepada BANK MANDlRlyang menyatakan bahwa semua perangkatlunak, informasi dan data milik BANK MANDIRI yang tersimpan di lokasi telahdikembalikan kepada BANK MANDIRI, dimusnahkan atau dihapus dari memorisemuakomputer atau media penyimpanan lainnya milik AGEN MAND|R| BADAN HUKUM.BANK MANDIRI berkewajiban mengambil seluruh Atribut Kelengkapan AGENMANDIRI BADAN HUKUM selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejakpengakhiran kerjasama.

vi. Terhadap semua panggilan yang bermaksud untuk meminta keterangan mengenaiLayanan Keagenan Mandiri, AGEN MANDIRI BADAN HUKr.t{.yl dapat membantumemberitahukan nomor-nomor telepon dan lokasi yang Jiientukan oleh BANKMANDIRI, dan tidak akan mengarahkan panggilan-panggilan tersebut kepadaperusahaan lain selain dariBANK MANDIR|atau AGEN MANDIR| BADAN nUfUfU laln.

vii. Apabila ditemukan penyalahgunaan Atribut Kelengkapan AGEN'MANDIRI BADANHUKUM akibat kelalaian dari AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dalam melakukanpelepasan Atribut Kelengkapan AGEN MANDIRI BADAN HUKUM tersebut makaseluruh akibat hukum yang timbul atas penyalahgunaan tersebut sepenuhnya akan

menjadi tanggung jawab AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dan akan membebaskanBANK MANDIRI dari tuntutan AGEN MANDIRI BADAN HUKUM dan pihak ketigalainnya.

viii.AGEN MANDIRI BADAN HUKUM (ttrmasuk namun tidak terbatas pada pejabat dankaryawannya) tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan berdasarkan PERJANJTAN inimeskipun PERJANJIAN telah berakhir.

PASAL 17KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalamPERJANJIAN ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir,atau faksimili kepada PARA PTHAK dengan alamat sebagai berikut:PT BANK MANDtRt (PERSERO) Tbk.Region

Kota

PT.....

Ka nto r

Telepon : (021)

Up. Head Business Development

(21 Perubahan terhadap korespondensi tersebut diatas wajib disampaikan selambat-lambatnya 7(tujuh) Hari Kerja sebelum dilakukan perubahan dimaksud. Perubahan tersebut berlaku efektifsetelah diterima oleh PTHAK lainnya disertai dengan dokumen pendukung terkait. Dalam halterjadi keterlambatan pemberitahuan, maka akibat keterlambatan pemberitahuan tersebutmenjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.Semua pemberitahuan, permintaan atau pernyataan dianggap berlaku efektif apabila:a. melalui surat tercatat atau kurir pada tanggal diterimanya terbukti dengan tanda terima

atau konfirmasi penerimaan, ataub. Dikirim melalui faksimile yaitu pada tanggal diterimanya dokumen tersebut.

PASAL 18TAMPIRAN DAN SIFAT KETERPISAHAN

(1) PERJANJIAN ini memiliki lampiran yang menyusun ketentuan tentang(a) Tarifyang dikenakan dalam Layanan Keagenan.(b) Komisiyang diberikan kepada AGEN MANDIR! BADAN HUKUM.(c) Pajak atas KomisiAGEN MANDtRt BADAN HUKUM.

f

Kode Pos

(d) Cara Pembayaran KomisiAGEN MAND|RI BADAN HUKUM.(e) Denda atas Keterlambatan Pembayaran KomisiAGEN MANDIRI BADAN HUKUM.(f) Cakupan Layanan Keagenan.(g) Klasifikasi Layanan Keagenan.(h) Perubahan Klasifikasi Layanan Keagenan.(i) Buku Panduan Agen

(2) Seluruh lampiran yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan melekat dalam pERJANJTAN inimenjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJTAN ini dan dalam pelaksanaannyatidak dapat berdiri sendiritanpa adanya PERJANJTAN ini. Apabila terdapat perubahan ketentuanKomisi dan Tarif di kemudian hari akan dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada AGENMANDIRI BADAN HUKUM selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum ketentuantersebut berlaku.

(3) Perubahan ketentuan dari BANK MANDIRI untuk Komisi dan Tarif dikemudian hari tidakmembatalkan PERJANJIAN ini dan hanya mengubah Lampiran Komisi dan Tarif.

(4) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam PERJANJTAN ini dinyatakan tidak sah atau tidakdapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, makaketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagianketentuan tersebut. Sedangkan ketentuan lainnya dari PERJANJIAN ini akan tetap berlaku danmempunyai kekuatan hukum secara penuh.

(5) PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapatdiberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini akan diganti atau diubah denganketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksuddan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh pARA plHAK.

PASAT 19KEADAAN MEMAKSA

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam PERJANJTAN ini adalah kejadian yang terjadidi luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaanPERJANJIAN yaitu :

a) Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencanaalam lainnya.

b) Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.c) Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap

pelaksanaan PERJANJIAN ini.(1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas sehingga

mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka pIHAK yang mengalamiKeadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada PTHAK lainnya dalam pERJANJTAN iniselambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebutuntuk diselesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukankepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini,berakibat tidak dapatnya peristiwa tersebut diajukan sebagai Keadaan Memaksa, sehinggaseluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul men.;act'i beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

(3) Keadaan Memaksa tidak menggugurkan kewajiban PARA PTHAK dalam PERJANJIAN ini, setelahberakhirnya Keadaan Memaksa, PARA PIHAK kembali melaksanakan kewaji6an-kewajiban yangtertunda.