LKj Pemkab Ketapang · Web viewPertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran

LKj Pemkab Ketapang 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa

setiap akhir tahun anggaran Kepala Daerah wajib melaporan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada

Pemerintah, DPRD dan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014, LKj tingkat Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada

Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah dokumen laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Proses

penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran dengan

mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja. Disinilah esensi dari prinsip penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

3


LKj dapat digunakan sebagai alat kendali/controlling untuk

mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi

keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj menjadi

sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang. Diharapkan dengan LKj ini pemerintah daerah

mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.

1.3 Kondisi Geografis

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas di Provinsi

Kalimantan Barat dengan luas sebesar 31.588 km2 atau sekitar 21,28

persennya luas total Kalimantan Barat. Secara geografis Kabupaten

Ketapang berada pada posisi 0019’ 26,51” Lintang Selatan (LS) sampai

dengan 304’16,59” Lintang Selatan (LS) dan 1090 47’36,55” Bujur Timur

(BT) sampai dengan 1110 21’37,36” Bujur Timur (BT), dan posisinya paling

selatan di Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif Kabupaten

Ketapang terdiri dari 20 kecamatan, 253 desa dan 9 kelurahan dengan

batas wilayah sebagai berikut:

a

.

Sebelah Utara : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau

b

.

Sebelah Selatan : Laut Jawa

c. Sebelah Timur : Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang dan

Provinsi Kalimantan Tengah

d

.

Sebelah Barat : Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong

Utara, dan Selat Karimata.

Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten

Ketapang terdiri dari tanah kuarter (49,6 persen), efusif tak dibagi (17,38

persen) dan intrusif dan plutonik asam. Selain itu sebagian wilayah

Kabupaten Ketapang merupakan perairan laut dengan jumlah pulau

4


sebanyak 45 buah dimana 93,33 persen tidak berpenghuni dan tersebar di

Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan

Matan Hilir Utara.

1.4 Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil proyeksi data BPS, bahwa pada tahun 2016

jumlah penduduk Kabupaten Ketapang diprediksi sebanyak 485.118 jiwa

(250.816 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 234.302 jiwa berjenis kelamin

perempuan). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lima tahun

sebelumnya yakni tahun 2012, terdapat penambahan sejumlah 37.883

jiwa.

Dari sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan Delta Pawan

adalah kecamatan dengan penduduk terbanyak. Sedangkan Kecamatan

Pemahan adalah kecamatan dengan penduduk paling sedikit. Secara

rinci, sebaran penduduk di tiap kecamatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.1Jumlah Penduduk Kabupaten Ketapang per Kecamatan tahun 2016No. Kecamatan Jumlah (jiwa) Persentase1 2 3 41. Kendawangan 36.455 7,51

2. Manis Mata 28.440 5,86

3. Marau 13.776 2,84

4. Singkup 6.922 1,43

5. Air Upas 18.742 3,86

6. Jelai Hulu 17.127 3,53

7. Tumbang Titi 25.146 5,18

8. Pemahan 5.050 1,04

9. Sungai Melayu Rayak 13.228 2,73

10. Matah Hilir Selatan 34.225 7,06

11. Benua Kayong 40.427 8,33

5


No. Kecamatan Jumlah (jiwa) Persentase1 2 3 412. Matan Hilir Utara 16.238 3,35

13. Delta P awan 84.868 17,49

14. Muara Pawan 14.609 3,01

15. Nanga Tayap 30.570 6,30

16. Sandai 27.830 5,74

17. Hulu Sungai 12.608 2,60

18. Sungai Laur 19.173 3,95

19. Simpang Hulu 31.405 6,47

20. Simpang Dua 8.279 1,71

JUMLAH 485.118 100,00Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka Tahun 2017

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya,

jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2016 sejumlah

324.507 jiwa dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65

tahun keatas) sejumlah 160.611 jiwa. Dengan membandingkan antara

jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka

akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio).

Angka beban ketergantungan Kabupaten Ketapang pada tahun 2016

adalah sebesar 4,94 persen, turun menjadi 0.03% dari tahun sebelumnya.

Secara rinci, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang di tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Ketapang berdasar Kelompok Umur

Tahun 2016

Kelompok Umur Jumlah (jiwa)1 2

0-4 49.8295-9 48.940

10-14 43.862

6


Kelompok Umur Jumlah (jiwa)1 2

15-19 42.53220-24 41.72525-29 44.19730-34 42.14135-39 40.54640-44 35.48645-49 28.73750-54 21.65055-59 16.07160-64 11.42265-69 7.65370-74 5.07575 + 5.270

Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka Tahun 2017

1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang

merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi se Kalimantan Barat pada

tahun 2016. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata

pertumbuhannya sebesar 7,97 persen, sedangkan di Kalimantan Barat

sebesar 5,22 persen. Pada tahun terdapat tiga kategori lapangan usaha

yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya yaitu; kategoro pertambangan

dan penggalian sekitar 38,76 persen, kategori pengadaan listrik dan gas

sekitar 17,09 persen, dan kategori jasa keuangn dan asuransi sekitar

12,53 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Ketapang pada tahun 2016

didominasi oleh lima kategori ekonomi yang menguasai lebih dari 77

persen perekonomian di Kabupaten Ketapang, yang terdiri dari: kategori

pertanian, kehutanan dan perikanan (25,11 persen); kategori

pertambangan dan penggalian (17,62 persen), kategori industri

pengolahan (13,64 persen), kategori perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor (11,28 persen), serta kategori konstruksi

(10,10 persen).

7


Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang ditopang oleh

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan,

perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor,

pertambangan dan penggalian dan konstruksi. PDRB per kapita

Kabupaten Ketapang pada tahun 2016 adalah sebesar 41,27 juta rupiah.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan per kapita Kabupaten

Ketapang memiliki tren naik, dan pada tahun 2016 kenaikannya sekitar

11,94 persen dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya jika dilihat dari

laju inflasi, Kabupaten Ketapang mencapai sebesar 5,66 persen, lebih

tinggi jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 yang angkanya 4,16

persen. Laju inflasi Kabupaten Ketapang lebih tinggi jika dibandingkan

dengan laju inflasi Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 4,62 persen.

1.6 Gambaran Umum Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ketapang

Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II

di Kalimantan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah menjalankan otonomi

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas

urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam pelaksanaan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah;

8


mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut

pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di

daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-

undangan.

Sedangkan dalam pelaksanaan otonomi, daerah mempunyai

kewajiban melindungi masyarakat; menjaga persatuan; kesatuan dan

kerukunan nasional; serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mengembangkan

kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan;

meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas

pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun

perencanaan dan tata ruang daerah; mengembangkan sumber daya

produktif di daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola

administrasi kependudukan; melestarikan nilai sosial budaya; membentuk

dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

kewenangannya; dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah, memimpin

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda; menetapkan

Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun

dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk

dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya

kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,

dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

peraturan perundangundangan; dan melaksanakan tugas dan

wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9


Kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah, memegang teguh dan

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia; meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan

kehidupan demokrasi; mentaati dan menegakkan seluruh peraturan

perundang-undangan; menjaga etika dan norma dalam penyelenggaran

pemerintahan daerah; memajukan dan mengembangkan daya saing

Daerah; melaksanakan prinsip taat kepemerintahan yang bersih dan baik;

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

daerah; menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di

Daerah dan semua perangkat Daerah; menyampaikan rencana strategis

penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna

DPRD. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah

Kabupaten Ketapang memiliki struktur organisasi sebagaimana terlampir.

1.7 Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Ketapang dipimpin oleh seorang

Bupati dengan dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan perangkat

daerah. Organisasi perangkat daerah Kabupaten Ketapang terdiri

dari:

a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai unsur staf

yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi

Bupati Ketapang. Sekretariat Daerah dipimpin oleh

Sekretaris Daerah dan terdiri dari tiga asisten yang

membidangi urusan pemerintahan, urusan perekonomian,

pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan urusan

administrasi umum.

10


b. Inspektorat, sebagai unsur perangkat daerah dengan fungsi

pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten.

c. Dinas Daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

d. Badan Daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

e. Unit Pelaksana Teknis, unsur pelaksana teknis Dinas atau

Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

b. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Kabupaten Ketapang memiliki PNS sebanyak

6.939 orang dengan perimbangan laki-laki sebanyak 3.732 orang

(53,78%) dan perempuan sebanyak 3.207 orang (46,22%), yang

menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana

nampak dalam grafik berikut:

Gambar 1.7Komposisi PNS Kabupaten Ketapang berdasarkan Gender

tahun 2016

54%

46% Laki-lakiPerempuan


11


Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase

terbesar adalah jenjang pendidikan D IV/S1 sebanyak 2.827 orang

(40,74%), kemudian SLTA sebanyak 2.107 orang (30,36%). Selain

itu PNS dengan pendidikan S2 dan D-I/D-II/D-III juga cukup

banyak, yaitu berturut-turut 195 orang dan 1.635 orang. Pemerintah

Kabupaten Ketapang memiliki keragaman PNS yang baik.

Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7Komposisi PNS Kabupaten Ketapang berdasar Pendidikan

tahun 2016


1.8 Bidang Kewenangan

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan

konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara

pemerintah pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota

yang dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak

12

No. Jenjang Pendidikan Jumlah1 2 3 1 SD 49

2 SLTP 126

3 SLTA 2.107

4 D-I/D-2/D-3 1.635

5 D-IV/S-1 3.474

6 S-2 217

7 S-3 -

Jumlah


berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan urusan Pemerintahan

Pilihan sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 11 undang-

undang tersebut. Adapun urusan konkuren menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan

Dasar, terdiri dari :

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat; dan

f. Sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan

Pelayanan Dasar, terdiri dari :

a. Tenaga kerja;

b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. Pangan;

d. Pertanahan;

e. Lingkungan hidup;

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. Perhubungan;

j. Komunikasi dan informatika;

k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;

l. Penanaman modal;

m. Kepemudaan dan olah raga;

n. Statistik;

o. Persandian;

13


p. Kebudayaan;

q. Perpustakaan; dan

r. Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari :

a. Kelautan dan perikanan;

b. Pariwisata;

c. Pertanian;

d. Kehutanan;

e. Energi dan sumber daya mineral;

f. Perdagangan;

g. Perindustrian; dan

h. Transmigrasi.

Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang baik itu

yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh Kabupaten Ketapang sesuai dengan potensi

yang dimiliki. Adapun penentuan urusan mana saja yang dapat

diselenggarakan oleh Kabupaten Ketapang adalah melalui

penghitungan skor indikator masing-masing urusan yang tercantum

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dengan hasil seperti yang dapat dilihat pada

tabel berikut.

14


Tabel 1.8.1Urusan Pemerintahan Kabupaten Ketapang

No. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan

Pelayanan Dasar

Urusan Pilihan

1 2 3 4a. Pendidikan Tenaga kerja Perikanan

b. Kesehatan Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan

anak

Pariwisata

c. Pekerjaan umum dan

penataan ruang

Pangan Pertanian

d. Perumahan rakyat dan

kawasan permukiman

Pertanahan Perdagangan

e. Ketenteraman,

ketertiban umum, dan

perlindungan

masyarakat

Lingkungan hidup Perindustrian

f. Sosial Administrasi

kependudukan

dan pencatatan

sipil

Transmigrasi

g. Pemberdayaan

masyarakat dan

desa

h. Pengendalian

penduduk dan

keluarga

15


No. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan

Pelayanan Dasar

Urusan Pilihan

1 2 3 4berencana

i. Perhubungan

j. Komunikasi dan

informatika

k. Koperasi, usaha

kecil dan

menengah

l. Penanaman

modal

m. Kepemudaan dan

olah raga

n. Statistik

o. Persandian

p. Kebudayaan

q. Perpustakaan

r. Kearsipan

1.9 Permasalahan Umum Pembangunan dan Isu-Isu Strategis yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Ketapang

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan Kabupaten

Ketapang serta dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan,

masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan

dalam mewujudkan target yang direncanakan. Beberapa

16


permasalahan pembangunan di Kabupaten Ketapang tahun 2017

adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan struktur organisasi baik itu dari bidang

menjadi dinas, dari kantor menjadi dinas, maupun adanya

pemisahan dan/ atau penggabungan bidang urusan

berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016;

2. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar rakyat terutama

pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan

bekerja, air bersih dan sanitasi, sumber daya dan lingkungan

hidup;

3. Terbatasnya akses dan mutu layanan pendidikan yang antara

lain dipengaruhi oleh kurangnya prasarana dan sarana,

terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum

meratanya persebaran tenaga pengajar;

4. Rendahnya akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat

terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum

meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan di daerah

perdesaan, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih

dan sehat;

5. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan

perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat Ketapang yang disebabkan oleh terbatasnya

jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya

penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya

prasarana pelabuhan dan terbatasnya industri pengolahan hasil

perikanan;

6. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-

pusat pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah

Kabupaten Ketapang yang disebabkan oleh belum meratanya

17


pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan

dan arteri sekunder yang menghubungkan antarkecamatan;

terbatasnya transportasi laut terutama dalam menghubungkan

antarpulau; terbatasnya transportasi udara yang ditandai oleh

masih sedikitnya rute penerbangan pesawat, mahalnya biaya

untuk setiap penerbangan, dan masih kecilnya kapasitas

bandara yang Ketapang dapat melayani jenis pesawat tertentu

saja; serta belum adanya keterpaduan sistem transportasi

antara darat-laut-dan udara yang menghubungkan seluruh

wilayah Kabupaten Ketapang;

7. Rendahnya jumlah dan mutu sarana prasarana

ketenagalistrikan dan telekomunikasi;

8. Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan

pembangunan daerah sebagai akibat belum terciptanya iklim

usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah dan

terbatasnya kerjasama antar daerah;

9. Belum optimalnya layanan di bidang umum dan pemerintahan

terutama dalam memberikan layanan publik yang lebih baik,

cepat, mudah, murah, dan bermutu;

10.Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi

yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu

sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu

pengetahuan dan teknologi lemahnya; dan belum optimalnya

sinergi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan

informasi;

11.Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap

kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik

pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan

penurunan daya dukung lingkungan;

18


Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi perhatian dan

prioritas bagi pemerintah Kabupaten Ketapang untuk dapat lebih

memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Ketapang

karena tujuan utama pemerintah kabupaten adalah menjadi pelayan bagi

warga Kabupaten Ketapang.

19


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. VISI

Suatu wilayah harus memiliki visi dan misi untuk perencanaan

jangka panjang yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maupun jangka menengah yang

tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menenngah

Daerah (RPJMD). RPJMD kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan

untuk periode satu tahun.

Lkj ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

Ketapang selama tahun 2017, dan merupakan tahun pertama

pelaksanaan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD)

periode 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021, visi

Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah: “Kabupaten Ketapang Yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”

Visi tersebut memiliki dua kunci pokok yaitu Maju dan Sejahtera.

Maju, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih

baik, membawa ke dalam keadaan lebih baik. Untuk terciptanya kemajuan

tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek

kehidupan. Dalam konteks ini, kemajuan memiliki dimensi paling tidak

terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan

ekonomi masyaraka serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat.

Sejahtera, kamus besar bahasa Indonesia mengandung makna

aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam

gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat adalah

kunci dan indikator keberhasilan pembangunan, dalam konteks ini,

20


kesejahteraan memiliki dimensi: 1) kesejahteraan yang dinikmati oleh

segenap komponen masyarakat secara keadilan; 2) kesejahteraan yang

betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yan kuat

dan berkesinambungan; 3) kesejahteraan yang mampu mengurangi

jurang kesenjangan antara miskin dan kaya; dan 4) kesejahteraan yang

mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab.

2. MISI

Upaya dalam mewujudkan visi “Kabupaten Ketapang Yang Maju

Menuju Masyarakat Sejahtera” akan ditempuh melalui misi dengan

sasaran sebagai berikut:

a. Melaksanakan kepemerintahan yang baik;

b. Meningkatkan insfrastruktur daerah;

c. Meningkatkan perekonomian masyarakat;

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

e. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

f. Meingkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di

Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS3.1 TUJUAN

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah

tahun 2016-2021 yang merupakan lima tahun ketiga dari RPJPD

tahun 2005-2025, maka ditetapkan prioritas pembangunan yang

dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan lima tahun

pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai

berikut:

21


1. Melaksanakan Kepemerintahan yang Baik.a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada terlaksananya Reformasi

Birokrasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Ketapang.

b. Mengembangkan sistem administrasi daerah yang maju

berbasis teknologi informasi; dengan sasaran pembangunan

difokuskan pada terlaksananya pengembangan sistem

administrasi daerah.

c. Melaksanakan penataan Daerah Otonomi Baru dan

penataan tapal batas wilayah; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada terlaksananya pelayanan

prima kepada masyarakat Kabupaten Ketapang.

d. Melaksanakan pencegahan tindakan pelanggaran hukum;

dengan sasaran pembangunan difokuskan pada terciptanya

proses pencegahan dan pelanggaran hukum.

e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan lebih baik demi

terciptanya kualitas perencanaan dan kebijakan daerah;

dengan sasaran pembangunan difokuskan pada terciptanya

proses penelitian dan pengembangan untuk perencanaan

dan pengambilan keputusan kebijakan daerah Kabupaten

Ketapang.

f. Terlaksananya sinergitas kerjasama antar Pemerintah

Daerah; dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

terciptanya sinergitas kerjasam antar Pemerinah Daerah

Kabupaten Ketapang dengan Pemerintah Daerah lainnya.

g. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan

lingkungan; dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

terciptanya keamanan, keteriban dan kenyamanan di

Kabupaten Ketapang.

22


2. Meningkatkan Infrastruktur Daeraha. Meningkatnya ketersediaan mutu dan prasarana dasar jalan

dan jembatan; dengan sasaran pembangunan difokuskan

pada terciptanya infrastruktur jalan dan jembatan di

Kabupaten Ketapang.

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

infrastruktu perdesaan; dengan sasaran pembangunan

difokuskan pada terciptanya dan tersedianya sarana dan

prasarana infrastruktur perdesaan di Kabupaten Ketapang.

c. Meningkatnya kualitas dan jumlah jaringan irigasi, rawa dan

jaringan perairan; dengan sasaran pembangunan difokuskan

pada tersedianya kualitas dan jumlah jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan.

d. Terciptanya pembangunan sarana telekomunikasi bagi

seluruh wilayah Kabupaten Ketapang; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada tersedianya pembangunan

sarana telekomunikasi bagi seluruh wilayah Kabupaten

Ketapang.

e. Terciptanya sarana dan prasarana serta keamanan dan

kenyamanan lalu lintas masyarakat; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada Terciptanya sarana dan

prasarana serta keamanan dan kenyamanan lalu lintas

masyarakat di Kabupaten Ketapang.

f. Peningkatan kebersihan, keindahan, dan pengembangan

manajemen pengelolaan sampah; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada peningkatan kebersihan,

keindahan, dan pengembangan manajemen pengelolaan

sampah di Kabupaten Ketapang.

g. Terciptanya sinkronisasi dan sinergitas Program Prioritas

Daerah Pembangunan Infrastruktur; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada terciptanya sinkronisasi dan

23


sinergitas Program Prioritas Daerah Pembangunan

Infrastruktur antar PD di Kabupaten Ketapang.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakata. Terwujudnya ketahanan, kemandiran dan kedaulatan

pangan; dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

tersedianya lahan tanaman pangan.

b. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil; dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di

Kabupaten Ketapang.

c. Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat; dengan

sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatya

kemampuan petani, peternak dan nelayan dalam

pemanfaatan teknologi.

d. Terciptanya sinkronisasi dan sinergitas Program Prioritas

Daerah Pengembangan Ekonomi Daerah; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada tersedianya sinkronisasi dan

sinergitas program prioritas daerah pengembangan ekonomi

daerah.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusiaa. Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak usia

sekolah; dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

tersedianya akses pendidikan bagi seluruh anak usia

sekolah.

b. Meningkatkan pendidikan non-formal; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada tersedianya pendidikan non

formal di Kabupaten Ketapang.

24


c. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada meningkatnya mutu

pendidikan, kinerja, kualitas tenaga pendidik di Kabupaten

Ketapang.

d. Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan dasar

Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah; dengan

sasaran pembangunan difokuskan pada tersedianya sarana

dan prasarana kesehatan dasar Puskesmas dan Rumah

Sakit Umum Daerah.

e. Meningkatkan julmah dan mutu layanan jaringan keluarga

berencana; dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

meningkatnya jumlah dan mutu layanan dan jaringan

keluarga berencana.

f. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga;

dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

meningkatkan peran serta kepemudaan dan peningkatkan

prestasi dibidang olahraga.

g. Meningkatkan pengembangan dan peningkatan peran

Perguruan Tinggi dalam pembangunan Kabupaten

Ketapang; dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

jumlah peran serta perguruan tinggi dalam keikutsertaan

pembangunan di Kabupaten Ketapang.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desaa. Memperkuat peran dan fungsi Pemerintah Kecamatan,

Kelurahan dan Desa; dengan sasaran pembangunan

difokuskan pada peningkatan peran dan fungsi Pemerintah

Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Ketapang.

25


b. Peningkatan Pembangunan Kecamatan dan Desa Tertinggal

serta Penanggulangan Kemiskinan; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada tersedianya askes

Pembangunan Kecamatan dan Desa Tertinggal serta

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ketapang.

6. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap Menjaga Kelestarian lingkungana. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan

non hayati; dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

optimalisasi sumber daya alam dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan di Kabupaten Ketapang.

b. Peningkatan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan

dan Lahan; dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya

kebakaran hutan dan lahan.

c. Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan hutan/lahan; dengan

sasaran pembangunan difokuskan pada memperbaiki

lingkungan yang mengalami kerusakan dan melakukan

antisipasi terhadap bencana alam, banjir dan kebakaran

hutan/lahan dengan melakukan perbaikan daerah aliran

sungai, perbaikan tanggul, irigasi, reboisasi, penghutanan

kembali serta pembangunan kanal blok.

d. Terciptanya Sinkronisasi dan Sinergisitas Program Prioritas

Daerah keenam Meningkatkan Pengelolaan dan

Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada tersedianya sinkronisasi dan

sinergitas program prioritas daerah keenam meningkatkan

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di

Kabupaten Ketapang.

26


3.2 KETERKAITAN ANTARA MISI DENGAN SASARAN

Misi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan dalam tabel

berikut :

No. Misi Indikator Sasaran

1 meningkatkan kualitas capaian reformasi birokrasi dan kualitas pengembangan sistem administrasi daerah berbasis teknologi informasi dan efisiensi

1

2

3

persentase capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi

Melaksanakan kepemerintahan

yang baikpersentase kecamatan penyelenggara PATEN dan Zona Hijauintensitas pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegotongroyongan

2 meningkatkan kualitas penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dan kebijakan peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah

1 perencanaan aparatur sipil negara sesuai ketentuan perundang-undangan :

a. persentase penyusunan standar kompetensi jabatan

b. persentase penyusunan evaluasi jabatan

2 persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik

3 persentase tapal batas administrasi kecamatan yang memiliki pilar batas

4 persentase tapal batas wilayah administrasi kabupaten yang ditetapkan koordinatnya dan terpetakan

3 meningkatkan capaian restrukturisasi, efisiensi dan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah

1 penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan

2 pertumbuhan penyedia barang/ jasa yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah

27



3 waktu dan proses pemilihan yang lebih singkat

4 persentase penghematan penggunaan APBD/ APBN dalam pengadaan barang/ jasa

4 meningkatkan kualitas legislasi, produk hukum dan kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung penerapan yang berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan

1 persentase telaahan kebijakan yang terfasilitasi

2 jumlah inisiatif raperda eksekutif yang masuk program legislasi daerah

3 persentase penyelesaian sengketa hukum di Lembaga Bantuan Hukum

5 meningkatkan kualitas inovasi pelayanan, kualitas pengelolaan data, sistem informasi, dan kehumasan lingkup pemerintah daerah

1 persentase fasilitasi dan pelayanan hubungan masyarakat

2 persentase fasilitasi pengaduan dan pengelolaan informasi

3 jumlah produk unggulan daerah yang dipamerkan/ dipromosikan (lolos kurasi atau bahkan ber SNI)

4 jumlah kerjasama strategis usaha besar dan usaha kecil menengah

5 intensitas pembinaan kegiatan keagamaan dalam satu tahun

6 jumlah lembaga keagamaan dan kemasyarakatan lainnya yang difasilitasi

6 meningkatkan kualitas pengelolaan dan dukungan

1 persentase peningkatan pelayanan rumah tangga dan

28



administrasi pimpinan, ketatausahaan,rumah tangga dan fasilitasi layanan perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah

keamanan sesuai kebutuhan

2 tingkat ketepatan waktu operasionalisasi ketatausahaan pimpinan

7 Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas kinerja legislatif

1 Persentase penerbitan Perda

a. Perda usulan eksekutif

b. Perda inisiatif DPRD

2 Ketepatan agenda sidang

a. Rapat paripurna DPRD

b. Rapat paripurna istimewa DPRD

3 a Rapat internal komisi DPRD

b. Rapat kerja komisi DPRD (eksekutif)

4 Rapat badan musyawarah DPRD

5 a. Rapat internal Badan Angaran DPRD

b. Rapat kerja badan anggaran DPRD (eksekutif

6 a. Rapat internal badan legislasi DPRD

b. Rapat kerja badan legislasi DPRD (eksekutif)

29



7 a. Rapat internal badan kehormatan DPRD

b. Rapat kerja badan kehormatan DPRD (terkait)

8 a. Rapat internal panitia khusus DPRD

b. Rapat kerja panitia khusus DPRD (eksekutif)

9 Rapat-rapat fraksi DPRD

8 Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis, dan pemantauan evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan puskesmas

9 Meningkatkan sistem informasi integrasi

Persentase puskesmas yang menyampaikan laporan tepat waktu

10 meningkatkan kapabilitas APIP dari level 1 ke level 2 dan level 3

Pemenuhan kelengkapan administrasi kapabilitas APIP dari level 1 ke level 2 dan level 3

11 Meningkatkan tingkat ketaatan dan kinerja pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah

Diketahuinya tingkat kelemahan auditan dalam pelaksanaan tugas tata kelola pemerintahan daerah

12 Meningkatkan Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut

Persentase jumlah temuan dan rekomendasi TLHP yang dapat

30



Hasil Pemeriksaan (TLHP) ITKAB Ketapang, ITPROV Kalbar dan BPK RI Kalbar lebih tinggi

diselesaikan hasil pengawasan :

a) BPK RI Kalbar

b) ITPROV Kalbar

c) ITKAB Ketapang

13 Meningkatkan pelayanan masyarakat secara baik dan bersih (Good Governance)

1 Cakupan penerbitan KTP

a. Persentase penduduk yang memiliki KTP dengan NIK

b. Rata-rata jangka waktu penerbitan per e-KTP

2 Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

a. Persentase penduduk yang memperoleh Akta Kelahiran

b. Rata-rata jangka waktu penerbitan Akta Kelahiran

3 Rata-rata Jangka Waktu Penerbitan Akta Kelahiran

4 Cakupan kecamatan dalam pelaksanaan sistem informasi kependudukana. pelayanan perekaman e-

KTP

b. pelayanan Akta Capil

5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

14 Tersedianya pembangunan sarana telekomunikasi bagi seluruh wilayah Kabupaten Ketapang

1 persentase peningkatan kapasitas data dan jaringan transaksi digital

2 tersedianya dokumen rencana pengembangan informasi dan

31



komunikasi

3 tersedianya kegiiatan dan komunitas guna mendukung kontribusi masyarakat agar mengerti TIK terhadap pembangunan

a. jumlah pembinaan komunitas radio komunikasi

b. jumlah kelompok informasi masyarakat

15 Meningkatkan jumlah izin investasi yang diberikan secara cepat dan tepat

persentase izin usaha yang diterbitkan

16 meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan cepat

1 persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

2 rata-rata waktu perizinan dan non perizinan terbit :

a. IMB

b. HO

c. SIUP

d. Izin Bidang Kesehatan

3 persentase pengawasan dan pengendalian perizinan

4 persentase penanganan dan pemeriksaan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti

5 persentase pengukuran indeks kepuasan masyarakat

32



17 Menurunkan pelanggaran terhadap produk hukum di daerah (perda, perkada dan keputusan kepala daerah)

tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)

1 jumlah penertiban PKL

2 jumlah pengawalan dan pengamanan pejabat

3 jumlah kegiatan operasi penegakan perda, perbup dan keputusan bupati

4 jumlah penertiban bangunan liar

5 jumlah penertiban penambang pasir

6 jumlah patroli kota

7 jumlah sosialisasi tentang media informasi dan promosi

8 jumlah penyelenggaraan penegakan dan penindakan perda

9 jumlah penegakan perda

10 jumlah tenaga kerja pengendalian keamanan yang dilatih

11 jumlah pembangunan pos jaga dan sarana keamanan

18 Meningkatkan lingkungan masyarakat yang kondusif

persentase pengamanan lingkungan

1 pengamanan lingkungan kantor bupati

2 pengamanan lingkungan rumah jabatan bupati

3 pengamanan lingkungan rumah kediaman bupati

4 pengamanan lingkungan rumah jabatan wakil bupati

5 pengamanan lingkungan rumah kediaman wakil bupati

6 pengamanan aset-aset daerah

7 pengamanan lingkungan gedung DPRD

33



19 Meningkatkan pemeliharaan kamtibmas dan kepatuhan terhadap peraturan daerah

1 jumlah pemeriksaan surat ijin mendirikan bangunan (IMB)

2 jumlah pemeriksaan surat ijin tempat usaha (SITU, SIUP)

20 Mewujudkan peningkatan SDM anggota Satpol PP

jumlah anggota Satpol PP mengikuti pendidikan dan pelatihan

21 Meningkatkan kepedulian kepada masyarakat kurang mampu

1 jumlah pelaksanaan kegiatan HUT Satpol PP

2 jumlah anak kurang mampu yang disunat

22 Meningkatkan penanganan kambibmas terhadap penyakit masyarakat (PEKAT)

persentase peningkatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)

1 jumlah penyuluhan pencegahan / berkembangnya praktek prostitusi

2 jumlah penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek perjudian

25 Menurunkan angka/ tingkat bahaya narkoba kepada pemuda

peningkatan intensitas pembinaan kepada pemuda

Persentase peningkatan bahaya narkoba bagi pemuda

26 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

1 persentase penyusunan rencana strategis (RENSTRA)

34



pembangunan yang sinergis dan partisipatif

perangkat daerah sesuai RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021

2 persentase penyusunan RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2017 sesuai RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021

3 persentase penyusunan RENJA perangkat daerah sesuai RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021, dan sesuai RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2017

4 persentase pelaksnaan asistensi rencana kerja anggaran perangkat daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2018

27 Mewujudkan koordinasi program dan kegiatan perangkat daerah dengan visi misi Bupati dan wakil bupati

persentase kesesuaian program dan kegiatan perangkat daerah dengan visi misi bupati dan wakil bupati

28 Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah

persentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah

29 Meningkatkan hasil penelitian

jumlah kajian penelitian strategis yang dilaksanakan

35



30 Meningkatkan hasil pengembangan

jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada forum FGD

31 Meningkatkan hasil desiminasi kelitbangan

jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan

32 Meningkatkan mendapatan yang sesuai dengan potensi daerah

1 persentase peningkatan wajib pajak

2 persentase peningkatan pajak daerah

3 persentase peningkatan pendapatan asli daerah lainnya :

a. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

b. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

4 persentase PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

5 persentase kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah

33 Mewujudkan penyusunan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah

1 jumlah perda APBD dan APBD perubahan

2 jumlah perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

3 jumlah perda tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah

4 jumlah perda tentang pengelolaan barang milik daerah

5 jumlah perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

6 jumlah perbup tentang penjabaran APBD dan APBD-P

7 jumlah perbup tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

36



8 jumlah perbup tentang pengelolaan keuanga desa

9 tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten

34 Mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang akurat dan akuntabel

1 ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah

2 opini BPK terhadap laporan keuangan

3 jumlah laporan aset pada setiap SKPD

4 jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana perimbangan

35 Mewujudkan peningkatan pengetahuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah

1 persentase terlaksananya pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan daerah

2 persentase tersedianya tenaga pengelolaan aset barang milik daerah yang terlatih

36 Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

1 ketepatan waktu penetapan APBD Tahun Anggaran 2018

2 persentase belanja untuk pelayanan dasar

3 persentase belanja untuk urusan pendidikan

4 persentase belanja untuk urusan kesehatan

5 persentase belanja langsung terhadap DAU

6 persentase belanja langsung terhadap APBD

7 persentase dana perimbangan yang terserap

8 persentase SILPA terhadap total pendapatan

37 Meningkatkanpengelolaan barang milik daerah

1 persentase inventarisasi aset BMD

37



2 persentase penilaian terhadap Barang Milik Daerah SKPD

3 persentase pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten Ketapang

4 jumlah penyusunan buku RKBMD, DKBMD, dan RKPBMD

5 jumlah tertib penghapusan dan pemindahtanganan aset

38 Meningkatkan SDM aparatur

1 indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian

2 tingkat akurasi data kepegawaian

3 persentase pegawai yang mengikuti diklat/ bimbingan teknis/ sosialisasi sesuai dengan AKD

4 jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar

5 persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi jabatan

6 persentase mutasi pegawai ke jabatan fungsionall tertentu

7 persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

8 persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

9 persentase temuan pengelolaan anggaran SKPD oleh BPK/ inspektorat yang ditindaklanjuti

39 Meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan sesuai kaedah kearsipan yang efisien dan efektif

1 Persentase arsip yang terawat

2 Persentase arsip statis yang terdata dan terawat

3 Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku

40 Meningkatkan jumlah pemustaka perpustakaan

Persentase peningkatan jumlah pengunjung (usia 7-59)

38



41 Menigkatkan kualitas pelayanan informasi kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat

42 Meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan sesuai kaedah kearsipan yang efisien dan efektif

1 Persentase arsip yang terawat

2 Persentase arsip statis yang terdata dan terawat

3 Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku

43 Meningkatkan kualitas infrastruktur

1Persentase luas wilayah Kabupaten Ketapang yang sudah mempunyai rencana rinci

Meningkatkan pembangunan

infrastruktur secara terpadu

dan merata2 Persentase RDTRK/ RTRK yang

disusun dibandingkan RTRW

3 Persentase peningkatan kondisi jalan yang mantap

4 Persentase peningkatan kondisi jembatan yang mantap

5 Persentase panjang jalan yang dibangun

6 Persentase jembatan yang dibangun

7 Persentase peningkatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/ wilayah kecamatan terpencil

8 Persentase peningkatan luas layanan jaringan irigasi/ rawa

44 Meningkatkan kualitas perumahan kawasan permukiman

1 Cakupan rumah tidak layak huni yang direhab

2 Cakupan luasan lingkungan perumahan kumuh yang ditangani

3 Cakupan rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih

39



4 Cakupan luasan ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara

45 Meningkatkan pengelolaan persampahan

1 persentase pengolahan sampah

2 persentase kenaikan sampah yang terangkut

46 Tersedianya sarana dan prasarana serta keamanan dan kenyamanan lalu lintas masyarakat Kabupaten Ketapang

1 terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi

a. persentase penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas :

- Persentase korban tewas

- persentase korban dengan luka parah/ berat

b. jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi

- jumlah marka jalan

- jumlah rambu lalu lintas darat

- jumlah RPPJ

- jumlah LPJU

2 peningkatan pelayanan transportasi

a. jumlah perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan sungai

b. jumlah perencanaan pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan darat

3 peningkatan kapasitas sarana dan prasarana

a. jumlah pengadaan armada angkutan sungai

40



b. jumlah pembangunan dermaga

c. jumlah rehabilitasi LPJU

d. jumlah rehabilitasi APIL

e. jumlah rehabilitasi warning light

47 Berkembangnya koperasi dan usaha kecil menengah

1 jumlah peserta pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

Meningkatnya pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui

pengembangan sektor dan komoditas

unggulan di setiap desa dan

kecamatanproduksi

perikanan tangkap sungai

perikanan budidaya sungai

perikanan budidaya kolam

2 jumlah KUKM yang dilakukan pemantauan

2 persentase koperasi yang berkategori sehat

3 persentase usaha koperasi dan UMKM yang dapat berkembang dengan baik

48 Berkembangnya kegiatan industri kecil dan menengah

1 jumlah pengrajin yang terampil melakukan pengembangan keterampilan

2 jumlah sumber daya manusia yang meningkat keterampilannya

3 jumlah produk IKM yang dipromosikan pada pameran inacraft di Jakarta

4 jumlah pengrajin yang terampil melakukan pengembangan keterampilan wanita usaha mandiri dan pengembangan kreatifitas dan produktivitas melalui binaan dekranasda Ketapang

5 jumlah pengrajin yang terampil pada industri kreatif berbasis

41



teknologi informatika

6 jumlah pengrajin yang terampil menganyam, meubelair dan pengolahan hasil laut

7 persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengrajin

49 Berkembangnya perdagangan daerah, koperasi dan UKM

1 persentase hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

2 jumlah agen, distributor dan pedagang yang diawasi

3 jumlah pelaksanaan operasi pasar murah sembako

4 persentase pasar yang berfungsi dengan baik

5 jumlah produk daerah kabupaten ketapang yang dipromosikan pada pameran produk dalam negeri

6 jumlah peserta pembinaan dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan

7 jumlah kecamatan yang didata alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya

8 jumlah buku data peluang pasar

9 persentase kerja sama antara pusat dan dalam pengembangan ekspor

10 jumlah promosi potensi daerah dan produk unggulan Kabupaten

42



Ketapang

11 jumlah pasar yang dibangun

12 jumlah buku informasi data perusahaan

50 Mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1 persentase PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial

2 persentase penurunan PMKS

3 jumlah bantuan sosial daerah kumuh/ rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS- RTLH)

4 jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan program keluarga harapan (PKH)

5 persentase PMKS penerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sosial sejeis lainnya yang meningkat taraf hidupnya

51 meningkatkan pelayanan dan pembinaan panti asuhan

persentase panti sosial, WKBSM dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya yang dibantu dan difasilitasi

52 meningkatkan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1 persentase penyandang cacat fisik dan mental anak terlantar serta lanjut usia tidak potensial menerima jaminan sosial

2 persentase pembinaan eks penyakit sosial (eks narapidana

43



dan pekerja seks komersial)

3 persentase pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi eksploitasi perdagangan perempuan dan anak

4 persentase peningkatan konseling dan kampanye sosial bagi PMKS

53 Meningkan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan berkualitas produktif dan sejahtera

1 peningkatan pelayanan pelatihan

a. persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

b. persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

2 persentase instruktur pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat/ mendapat pelatihan

3 jumlah pencari kerja yang memanfaatkan informasi bursa kerja

4 pengembangan tenaga kerja lokal

a.jumlah lapangan kerja

b.persentase peningkatan lapangan kerjapeningkatan dari sektor sekunder dan tersier

44



peningkatan daei wirausaha

c.partisipasi angkatan kerja

d.peningkatan upah layak (UMK dan upah harian)

e.persentase perusahaan/ badan usaha yang menerapkan UMK

5 persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

6 persentase meningkatnya pekerja/ buruh menjadi peserta jamsostek

7 persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

8 persentase peningkatan UMK

54 Menyediakan lokasi penempatan, mobilisasi dan pemberdayaan penduduk transmigrasi

1 jumlah penerimaan KK transmigrasi

2 jumlah lokasi/ kawasan/ wilayah transmigrasi potensial yang disediakan/ dikembangkan

3 jumlah pembinaan dan pengembangan usaha produktif wilayah / kawasan transmigrasi

55 Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura

persentase peningkatan produksi hasil pertanian :

1 padi

2 jagung

3 sayuran

4 buah-buahan

45



56 Meningkatkan produksi komoditas tanaman perkebunan

persentase peningkatan produksi hasil perkebunan

1 karet

2 kelapa

3 kopi

4 sawit

5 lada

57 Meningkatkan produksi komoditas peternakan

1 persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan

2 persentase peningkatan populasi

a. ternak besar

b. ternak kecil

c. ternak unggas

3 jumlah kelompok tani pengembnag budidaya

a. ternak potong

b. ternak unggas dan aneka ternak

58 Meningkatkan pengelolaan lahan dan air

jumlah kelompok tani yang menggunakan alat mesin pertanian

59 Meningkatkan penerapan teknologi pertanian

jumlah kelompok tani yang menggunakan galur harapan unggul tanaman/ varietas unggul

60 Meningkatkan jumlah kelompok tani dan pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan yang berorientasi agribisnis

jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan

1 kelompok penangkar bibit perkebunan

46



2 kelompok pengolahan hasil perkebunan

3 kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura yang mendapat pendampingan pemasaran

61 Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah ynag unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembnagan sektor dan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan

Jumlah kelompok nelayan pembudidaya dan usaha pengolahan hasil perikanan yang mendapat pendampingan dan pelatihan

1 jumlah nelayan/ kelompok nelayan perikanan tangkap yang mendapat pendampingan

2 jumlah pembudidaya/ kelompok pembudidaya perikanan yang mendapat penyuluhan dan pendampingan

3 jumlah usaha/ kelompok usaha dan pengolahan hasil perikanan yang mendapat penyuluhan dan pendampingan

4 persentase peningkatan produksi kelompok binaan

a.

b.

c.

62 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani dan kelembagaan petani

1 meningkatnya kemampuan lembaga tani

a. peningkatan kelas kelompok

b. peningkatan gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP)

47



2 peningkatan jumlah petani terampil

3 peningkatan jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pelatihan teknologi

63 Meningkatkan kesehatan masyarakat

1 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (cakupan K4)

Meningkatkan sumber daya manusia yang

berkualitas, sehat dan produktif2 Persentase puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil

3 Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan lengkap (KF3)

4 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

5 Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN 3)

6 Persentase sekolah yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I

7 Persentase sekolah yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X

8 Persentase sekolah yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

9 Persentase puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)

10 Persentase kunjungan bayi

11 Penurunan persentase BBLR

12 Prevalensi kekurangan gizi

48



13 Persentase anak balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek (stunting)

14 Persentase bayi < 6 bulan mendapat ASI eksklusif

15 Persentase bayi baru lahir mendapat inisasi menyusui dini (IMD)

16 Persentase balita yang terpantau pertumbuhan dan perkembangannya di posyandu

17 Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

18 Persentase ibu hamil KEK (kurang energi kronik)

19 Persentase kasus balita gizi buruk mendapat perawatan

20 Persentase anak balita yang mendapat kasup vitamin A

21 Persentase ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A

22 Persentase anemia pada ibu hamil

23 Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)

24 Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)

25 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

26 Persentase baduta kurus mendapat makanan tambahan

27 Persentase bumil mendapat makanan tambahan

49



28 Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS

29 Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM

30 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan

31 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

32 Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/ KIS

64 Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan terlaksananya pengendalian penyakit tidak menular

1 Jumlah puskesmas dengan API < 1 per 1.000 penduduk

2 Jumlah puskesmas endemis filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1%

3 Persentase puskesmas dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk

4 Persentase puskesmas yang eliminsasi rabies

5 Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

6 Persentase puskesmas dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (success rate) minimal 85%

7 persentase angka kasus HIV yang diobati

8 Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu

50



9 Persentase anak usia 0 sampai bulan 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

10 Persentase kemampuan puskesmas melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan yang berpotensi wabah

11 Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon

12 Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

13 Persetase kelurahan/ desa yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu (posbindu) PTM

14 Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

15 Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok beresiko

16 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan haji

17 Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM

18 Persentase air minum yang dilakukan pengawasan

19 Persentase tempat umum yang sangat memenuhi syarat kesehatan

20 Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

65 Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan

1 Persentase daerah terpencil yang mendapat pelayanan

51



kesehatan kesehatan

2 Jumlah puskesmas yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer

3 Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar

66 Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

67 Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan

Jumlah puskesmas memiliki minimal 5 tenaga kesehatan

68 meningkatkan pendidikan anak usia dini PAUD dan TK

1 APK PAUDNI

2 APK TK

69 meningkatkan mutu pendidikan dasar 9 tahun

1 APK SD/MI

2 APK SMP/ MTs

3 APM SD/ MI

4 APM SMP/ MTs

52



5 Angka Melanjutkan

6 Rasio Siswa-sekolah SD/ MI

7 Rasio Siswa-sekolah SMP/ MTs

8 Rasio Siswa-kelas SD/ MI

9 Rasio Siswa-kelas SMP/ MTs

10 Rasio kelas-ruang kelas SD/ MI

11 Rasio kelas-ruang kelas SMP/MTs

12 Angka Putus Sekolah SD/ MI

13 Angka Putus Sekolah SMP/ MTs

14 Angka Lulusan SD/ MI

15 Angka Lulusan SMP/ MTs

16 Nilai rata-rata ujian SD/ MI

17 Nilai rata-rata ujian SMP/ MTs

18 Rasio siswa-guru SD/ MI

19 Rasio siswa-guru SMP/ MTs

20 Angka mengulang SD/ MI

21 Angka mengulang SMP/ MTs

22 Perentase sekolah yang menerapkan MBS

70 meningkatkan mutu pendidikan menengah

1 Rasio siswa-sekolah

2 Rasio siswa- kelas

3 Angka Putus Sekolah

4 Angka lulusan

5 Rasio guru-siswa

53



6 Angka mengulang

7 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah di daerah terpencil

8 % sekolah yang menerapkan MBS

71 meningkatkan mutu pendidikan dan manajemen pendidikan

1 % guru sesuai kualifikasi SD

2 % guru sesuai kualifikasi SMP

3 % jumlah kepala sekolah SD berkualifikasi akademik S1

4 % jumlah kepala sekolah SMP berkualifikasi akademik S1

5 % pengawas sekolah berkualifikasi S1 dan telah bersertifikasi pendidik

72 Meningkatkan Pengembangan pendidikan non formal

1 % garapan kejar paket A

2 % garapan kejar paket B

3 % garapan kejar paket C

4 % peningkatan angka melek huruf

73 Meningkatkan prestasi dan peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan

1

2

jumlah organisasi kepemudaan di kecamatan yang aktifjumlah pemuda dalam organisasi kepemudaan yang dibinajumlah nelayan/ kelompok nelayan perikanan tangkap yang mendapat pendampinganjumlah pemuda yang mengikuti fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

3

54



jumlah pembudidaya/ kelompok pembudidaya perikanan yang mendapat penyuluhan dan pendampinganjumlah pemuda yang mengikuti seleksi kepemudaan

4

5 jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan paskibra dan aubade

74 Terwujudnya pemuda yang sehat, terampil dan memiliki wawasan kebangsaan dan kewirausahaan

1 jumlah penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

2 jumlah generasi muda yang mengikuti penyuluhan

pencegahan penggunaan narkoba

3 jumlah generasi muda yang mengikuti penyuluhan

pencegahan peredaran miras

4 jumlah generasi muda yang mengikuti penyuluhan berkembangnya praktek prostitusi

jumlah wasit yang mengikuti pelatihan1

2 jumlah bibit atlet/olahragawan yang mendapat pembinaan

75 Meningkatkan mutu dan prestasi olahraga

3 jumlah klub yang mengikuti kompetisi bola dan volly

4 jumlah klub dan atlet yang mengikuti kejuaraan futsal dan bulu tangkis

5 jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga

55



jasmani dan kreasi

jumlah atlet lanjut usia/ penyandang cacat yang mengikuti kejuaraan

6

jumlah orang yang terbina pada kegiatan jenis olahraga yang berkembang di masyarakat

7

jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada pekan olahraga pelajar

8

76 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

1 bertambah dan meningkatnya kualitas fasilitas/ perlengkapan olahraga

2 bertambah dan meningkatnya fasilitas/perlengkapan kepemudaan

77 Meningkatkan kesejahteraan perlindungan perempuan dan anak serta terjaminnya keadilan dalam pembangunan gender dalam pembangunan kebijakan kualitas anak dan perempuan Tahun 2016

1 persentase peningkatan advokasi dan fasilitas PUG bagi perempaun

2 persentase penurunan kasus korban KDRT

3 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum

4 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

5 persentase peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

78 Menurunkan pasangan usia subur yang tidak terlayani pemenuhan KB nya dan menurunnya

1 cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif

2 cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

56



angka kelahiran

3 persentase pemasangan kontrasepsi KB

4 cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa

79 meningkatkan peranan perempuan

persentase peningkatan jumlah pekerja perempuan

80 Meningkatkan perlindungan perempuan

1 persentase penanganan KDRT yang terselesaikan

2 angka IPG

81 Meningkatkan pemenuhan hak anak

tercapainya predikat evaluasi kabupaten layak anak

82 Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR)

cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif

a. jumlah peserta KB aktif tahun 2017

b. jumlah target sasaran peserta KB aktif tahun 2017

c. jumlah pasangan usia subur (PUS) pada tahun 2017

83 Menurunkan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

a. jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak

57



lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak ber-KB) pada tahun 2017

b. jumlah PUS pada tahun 2017

84 meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1 rasio jumlah petugas KB (2 desa : 1 PLKB)

a. jumlah PKB tahun 2017

b. jumlah desa Kabupaten Ketapang tahun 2017

2 penataan kelembagaan dan pembinaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKS)

a. jumlah kelompok kegiatan yang dibina tahun 2017

b. jumlah kelompok kegiatan yang ada tahun 2017

85 Meningkatkan kesehatan masyarakat

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan

2 pertumbuhan rata-rata kunjungan IGD

3 pertumbuhan pemeriksaan radiologi

4 pertumbuhan pemeriksaan laboratorium

5 persentase pengaduan/ komplain yang ditindaklanjuti

6 persentase pelayanan kesehatan rujukan

7 persentase kebutuhan penunjang medis

58



8 peningkatan efisiensi layanan :

a. BOR (Bed Occupancy Rate)

b. AVLOS (Average Length of Stay)

9 persentase penulisan resep sesuai formularium

10 persentase pengulangan pemeriksaan laboratorium

11 tercapainya kondisi ideal untuk :

a. rasio kas (cash ratio)

b. rasio lancar (current ratio)

12 persentase kepuasan pegawai terhadap layanan utama

13 persentase penempatan staf pada layanan unggulan

86 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa

1 persentase teknologi tepat guna (TTG) diterapkan

Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa2 persentase jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina

3 persentase pembangunan sarana dan prasarana perdesaan

4 persentase tingkat keswadayaan masyarakat

5 cakupan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

a. persentase desa dengan administrasi baik

b. persentase jumlah aparatur dilatih tata pemerintahan desa

c. persentase batas administrasi desa yang

59



memiliki pilar batas/ patok batas

87 Menguragi tingkat resiko/ efek negatif akibat kebakaran serta meningkatnya partisipasi dalam pencegahan, penanganan kebakaran dan penanggulangan kebakaran

1 jumlah peserta penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatkan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya

alam di kabupaten ketapang

dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan

2 jumlah pelaksana pencegahan mitigasi bencana kebakaran

3 jumlah kesiapan jaminan asuransi kesehatan tenaga kerja

4 jumlah pemeliharaan kendaraan pedoman kebakaran

5 jumlah monitoring kesiapan dan pencegahan bahaya kebakaran

6 jumlah anggota damkar yang dilatih

88 Meningkatkan penanganan banjir dan kualiitas air minum

1 Persentase penurunan luas genangan banjir

2 Persentase peningkatan jumlah desa/ kelurahan terlayani air bersih

89 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA Kab. Ketapang dengan tetap menjaga kelestariannya

1 Sumber daya Air yang memenuhi Baku Mutu

a. COD air sungai

Intake PDAM Ketapang (Sungai Pawan)

b. BOD air sungai

Intake PDAM Ketapang (Sungai Pawan)

2 Sumber daya udara yang memenuhi baku mutu

a. kualitas udara perkotaan (PM 2,5)

b. disparitas SO2 antar wilayah/ lingkungan

c. disparitas PM 2,5 antar wilayah/ lingkungan

60


Jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kabupaten

Ketapang dalam program pembangunan tahun 2017 adalah Rp.

2.078.057.761.871,91,- dengan rincian sebagai berikut:

Program Anggaran

1 2Sekretariat Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 14.843.269.515,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 8.414.905.600,00

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 81.000.000,00

4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 633.636.510,00

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp 915.501.500,00

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 1.125.617.235,00

7.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Rp 80.249.150,00

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 1.511.942.450,00

9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp 72.860.000,00

10. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp 127.205.550,00

11. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 4.252.018.517,00

12. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 1.038.633.300,00

13. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 2.428.990.900,00

14. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 7.000.000,00

15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 327.325.420,00

16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 122.969.710,00

17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 674.700.075,00

18. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 1.212.797.694,00

19. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Rp 833.154.000,00

61


Program Anggaran

1 2

20. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 217.256.456,00

21. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Rp 310.968.354,00

Dinas Pendidikan


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 820.344.000,00

3.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 519.680.395,00

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 12.073.123.423,00

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 67.281.753.623,00

6. Program Pendidikan Menengah Rp 399.556.500,00

7. Program Pendidikan Non Formal Rp 1.878.783.794,00

8. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Rp 36.707.140.568,00

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 3.939.185.615,00

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 53.279.500,00

11. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Rp 50.000.000,00

12. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp 84.000.000,00

Dinas Perhubungan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.231.779.832,00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 723.020.000,00

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 220.593.768,00

4. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp 8.107.080.000,00

5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Parsarana dan Fasilitas LLAJ Rp 78.550.000,00

6. Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 584.253.494,00

62


Program Anggaran

1 2

7. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 4.906.095.000,00

8. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Rp 30.000.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp 1.296.840.750,00

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Rp 265.983.750,00

4. Penataan Administrasi Kependudukan Rp 2.864.668.900,00

Inspektorat


2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 891.687159,00

3. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 67.570.000,00

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Rp. 315.740.000,00

5.Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Rp 3.181506.100,00

6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Rp 294.551.100,00

7. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rp. 120.000.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengembangan Data / Informasi Rp 103.478.480,00

2. Kerjasama Pembangunan Rp 239.098.000,00

3. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar Rp 427.030.000,00

4. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.713.231.500,00

5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 3.204.082.620,00

6. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Rp 903.879.340,00

7. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Rp 707.040.620,00

63


Program Anggaran

1 2

8. Perencanaan Tata Ruang Rp 111.440.000,00

9. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 102.120.000,00

10. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 179.130.872,00

11. Pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.964.044.450,00

12. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 713.016.700,00

13. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp. 80.000.000,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1. Peningkatan Keberdayaan Masyrakat Pedesaan Rp 3.315.375.000,00

2. Pengembangan Lembaga ekoomi pedesaan Rp 460.142.550,00

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Rp 829.517.535,00

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp 1.586.961.320,00

5. Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Rp 157.500.000,00

6. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Rp. 283.834.250,00

7. Penataan Otonomi baru Rp. 427.718.505,00

8. Keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan Rp. 125.337.500,00

9. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 314.418.000,00

10. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Rp. 259.489.000,00

11. Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan Rp. 1.780.184.887,00

12. Keluarga berencana Rp. 523.767.476,00

13. Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. 301.758.869,00

14. Pelayanan Kontrasepsi Rp. 248.232.500,00

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup



64


Program Anggaran

1 2

3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 163.422.000,00

4. Program Pengembangan Perumahan Rp 3.700.000.000,00

5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman Rp 4.977.000.000,00

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 5.508.239.700,00

7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp 1.068.350.000,00

8. Program Perlindungan dan Konservasi SDA Rp 1.357.907.800,00

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Rp 46.848.000,00

10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp 2.706.216.500,00

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.762.155.175,00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 236.795.615,00

3. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 23.450.000,00

4. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 107.209.466,00

5. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Rp.1.510.696.310,00

6. Pengembangan budidaya perikanan Rp. 9.327.765.014,00

7. Pengembangan perikanan tangkap Rp. 3.994.606.398,00

8. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp. 406.929.000,00

Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Rp. 26.938.000,00

2. Peningkatan peran serta kepemudaan Rp. 3.831.431.200,00

3. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Rp. 1.860.801.500,00

4. Peningkatan sarana dan prasarana Rp. 4.714.000.000,00

5. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Rp. 148.610.000,00

Dinas Komunikasi dan Informatika

65


Program Anggaran

1 2

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 653.220.692,00

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.163.037.372,00


4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp 547.231.740,00

5. Kerjasama Informasi dan Media Massa Rp 127.242.000,00

6. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 124.535.000,00

7. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pos Rp 54.678.000,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 122.597.000,00

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Rp 251.627.000,00

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp 435.414.235,00

6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 159.815.000,00

7. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 200.000.000,00

8. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rp 5.020.000,00

9. Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 113.980.951,00

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

1. Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Rp 1.300.862.000,00


3. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 39.000.000,00



6. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rp 95.153.300,00

66


Program Anggaran

1 2

7. Pemberdayaan, Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Rp 1.804.425.000,00

8. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp 395.636.700,00

9. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp 344.824.920,00

10. Peran Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Rp 2.021.000.000,00

11. Keluarga Berencana Rp 2.544.401.504,00

12. Kesehatan Reproduksi Remaja Rp 293.264.640,00

13. Pelayanan Kontrasepsi Rp 93.113.856,00

14. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 2.075.071.700,00

15. Pembinaan Anak Terlantar Rp 80.278.700,00

16. Pembinaan Para Penyandang cacat dan eks Trauma Rp 59.785.000,00

17. Pembinaan Panti Asuhan / panti Jompo Rp 1.153.793.000,00

18. Pembinaan Eks Penyakit Sosial Rp 141.637.600,00

19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp 81.304.000,00

20. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Rp 8.650.947.000,00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi




4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Rp 90.320.000,00


6. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Rp 511.760.000,00

7. Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp 1.594.100.000,00

8. Transmigrasi Lokal Rp 50.000.000,00

67


Program Anggaran

1 2

9. Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 129.307.000,00

10. Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp 464.000.000,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1. Peningkatan kesejahteraan petani Rp. 725.562.990,00

2. Peningkatan ketahanan pangan Rp. 5.931.312.100,00

3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Rp. 498.000.000,00

4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Rp. 215.590.000,00

5. Peningkatan produksi pertanian Rp. 163.305.208.658,00

6. Pembedayaan penyuluh pertanian lapangan Rp. 1.750.000.000,00

7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak Rp. 145.728.475,00

8. Peningkatan produksi hasil peternakan Rp. 216.364.284.675,00

Satuan Polisi Pamong Praja

1. Peningkatan keamanan lingkungan Rp. 5.677.458.300,00

2. Penataan peraturan perundang-undangan Rp. 69.658.000,00

3. Pemeliharaan kentramtibmas dan pencegahan tindak kriminal Rp. 125.510.000,00

4. Wawasan kebangsaan Rp. 130.000.000,00

5. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Rp. 196.875.000,00

6. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bah total Rp. 641.980.000,00

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

1. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM Rp. 268.650.000,00

2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Rp. 133.800.000,00

3. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Rp. 1.455.154.500,00

4. Peningkatan dan pengembangan ekspor Rp. 45.657.000,00

68


Program Anggaran

1 2

5. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Rp. 4.990.855.000,00

6. Pengembangan industri kecil dan menengah Rp. 1.161.000.000,00

7. Peningkatan kemampuan Teknologi Industri Rp. 1.648.500.000,00

8. Penataan Struktur Industri Rp. 2.577.530.000,00

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

1. Pelayanan Administrasi perkantoran Rp. 892.728.900,00

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 669.854.000,00

3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp. 7.707.000,00

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 52.403.000,00

5. Pengembangan budaya baca dan pengelola perpustakaan Rp. 324.938.400,00

6. Pengelolaan kekayaan budaya Rp. 10.120.000,00

7. Perbaikan sistem administrasi kearsipan Rp. 18.075.000,00

8. Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Rp. 20.176.100,00

9. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Rp. 30.996.900,00

Badan Penelitian dan Pengembangan

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 3.580.420.000,00

2. Pengembangan Kemitraan Rp 45.731.666,67

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah





5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 2.570.668.973,00

6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 11.630.979.478,00

69


Program Anggaran

1 2Badan Pendapatan Daerah

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 541.649.760,00

2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 2.025.199.640,00

3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Rp 1.607.186.600,00

4. Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 276.090.000,00

5. Pengembangan Data / Informasi/Statistik Daerah Rp 1.127.478.150,00

6. Kerjasama Informasi dan Media Masa Rp 71.250.000,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rp 529.336.031,00

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp 97.087.500,00

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 1.445.348.000,00

5. Pembinaan dan pengembangan aparatur Rp 7.447463.414,00

RSUD Dr. Agoesdjam






6. Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 17.500.000.000,00

7. Promosi Kesehatan Masyarakat Rp 40.000.000,00

8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 70.310.000,00

70


Program Anggaran

1 2

9. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 248.661.960,00

10.Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Rp 32.956.092.400,00

11.Pemiliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Rp 853.816.000,00

12. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp 781.086.000,00

13. Upaya Kesehatan Perorangan Rp 7.448.548.940,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tiap intansi memiliki

program masing-masing dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan

guna mewujudkan visi dari Kabupaten Ketapang dengan pendanaan yang

sesuai dengan anggaran program pembangunan di Kabupaten Ketapang

pada tahun 2017.

71

LKj Pemkab Ketapang · Web viewPertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran

Documents