LKIP - mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/lkip-kota-mataram-tahun-2016.pdf · manajemen pemerintahan dalam ... kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang ... - Misi 1 “Meningkatkan

LKIPLaporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram

Tahun 2016

PEMERINTAH KOTA MATARAMJalan Pejanggik Nomor 16 MataramTelp. 0370-634320 Fax 0370 633575

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA MARAM

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalammanajemen pemerintahan dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai aplikasi daripenyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja memberikangambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, yang diformulasikan dari hasilkinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alatakuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi hasil kinerja.Laporan Kinerja ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program,kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu jugamengungkapkan strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan di masa mendatang agarsasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Tahun 2016 adalah tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota MataramTahun 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaranmenunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuangdalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021. Dalam memastikanpencapaian target keberhasilan sasaran telah ditetapkan Keputusan Walikota Mataram Nomor675/IX/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Mataram Tahun2011-2015, dengan menetapkan 5 misi, 5 tujuan, 10 sasaran strategis, dan 30 IndikatorKinerja Utama (IKU), dengan uraian selengkapnya sebagai berikut:- Misi 1 dengan 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, dan 4 Indikator Kinerja Utama.- Misi 2 dengan 1 Tujuan, 4 sasaran strategis, dan 8 Indikator Kinerja Utama.- Misi 3 dengan 1 Tujuan, 1 sasaran strategis, dan 8 Indikator Kinerja Utama.- Misi 4 dengan 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, dan 4 Indikator Kinerja Utama.- Misi 5 dengan 1 Tujuan, 1 sasaran strategis, dan 6 Indikator Kinerja Utama.

Uraian capaian kinerja masing-masing Misi, sebagai berikut:- Misi 1 “Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-

Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman,Rukun dan Damai, dengan capaian rata-rata misi sebesar 100,04 persen, dengan kategoricapaian kinerja Sangat Memuaskan.

- Misi 2 “Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui PemenuhanPelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerahyang Berdaya Saing” dengan capaian rata-rata misi sebesar 95,70 persen, dengan kategoricapaian kinerja Sangat Memuaskan.

- Misi 3 “Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi RakyatBerbasisPotensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera” dengancapaian rata-rata misi sebesar 95,09 persen, dengan kategori capaian kinerja SangatMemuaskan.



IKHTISAR EKSEKUTIF

- Misi 4 “Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana danPrasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan PembangunanYang Berkelanjutan” dengan capaian rata-rata misi sebesar 74,09 persen dengan kategoricapaian kinerja Memuaskan.

- Misi 5 “Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalamrangka Mewujudkan Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)” dengan capaian rata-rata misi sebesar 88,33 persen dengan kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan.

Pada tahun 2016 ditetapkan sebanyak 10 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaranPemerintah Kota Mataram secara keseluruhan sebesar 90,65 persen, dengan rincian masing-masing indikator sasaran, adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 6 indikator sasaran mencapai kategori sangat Memuaskan (90 sd. 100)2. Sebanyak 2 Indikator sasaran mencapai kategori Memuaskan (80 sd. 90)3. Sebanyak 2 Indikator sasaran mencapai Sangat baik. (70 sd. 80)4. Tidak ada Indikator sasaran yang mencapai kategori Kurang. (0 sd. 40)

Capaian masing-masing sebagai berikut:

MISI SASARAN CAPAIAN KATEGORIMISI 1:Meningkatkan Keimanan danKetaqwaan Masyarakatmelalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan KearifanLokal dalam rangkaMewujudkan Masyarakatyang Aman, Rukun danDamai

Meningkatnya kualitasharmonisasi kehidupan masyarakat

99,31 SangatMemuaskan

Meningkatnya nilai-nilaireligiusitas


MISI 2:Meningkatkan KemampuanSumber Daya Manusiamelalui PemenuhanPelayanan Sosial Dasar danPenguasaan IPTEK dalamrangka Mewujudkan Daerahyang Berdaya Saing

Meningkatnya kualitas layananpendidikan dasar

104,99 Memuaskan

Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat


Meningkatnya efektvitaspengarusutamaan gender


Meningkatnya efektivitaspengendalian pertumbuhanpenduduk


MISI 3:Mendorong KemajuanEkonomi melaluiPemberdayaan EkonomiRakyat BerbasisPotensiLokal dalam rangkaMewujudkan Masyarakatyang Sejahtera

Meningkatnya pertumbuhanekonomi daerah




IKHTISAR EKSEKUTIF

MISI 4 :Meningkatkan KelayakanHidup Masyarakat MelaluiPenanganan Sarana danPrasarana Perkotaan BerbasisTata Ruang dalam rangkaMewujudkan PembangunanYang Berkelanjutan

Meningkatnya kualitas saranaprasarana perumahan danpermukiman

76,20 Sangat Baik

Meningkatnya kualitasInfrastruktur Perkotaan

71,98 Sangat Baik

MISI 5Meningkatkan KeandalanPelayanan Publik melaluiReformasi Birokrasi dalamrangka MewujudkanKepemrintahan Yang Baik(Good Governance)

Meningkatnya efektivitaspenerapan Reformasi Birokrasi

83,33 Memuaskan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian 10 kinerja sasaran pada tahun 2016dicapai sebesar 91,49 persen, dengan kategori keberhasilan Sangat Memuaskan.

WALIKOTA MATARAM

SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esakarena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Pemerintah Kota MataramTahun 2016 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan pengembangan danpenerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, laporan kinerjadapat bermanfaat untuk mendorong Pemerintah Daerah dalammenyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secaraberdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ujung tombak penyelenggaraan akuntabilitas kinerjaterletak pada terbangunnya pemenuhan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalamupaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dinamika permasalahan pembangunan kota yang makin beragam, mengharuskan Pemerintah KotaMataram untuk terus menguatkan komitmen dan berupaya membangun sinergitas dengan berbagaipihak guna menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhanmasyarakat. Tahun 2016 adalah periode awal pelaksanaan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021, sebagai tahun penyelarasan dantindaklanjut pencapaian sasaran RPJMD periode sebelumnya. Pencapaian positif dalampeningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator kunci keberhasilanprogram pembangunan selama ini. Selain itu, meningkatnya sarana prasarana pendukung pelayananpublik menjadi bagian penting dalam memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhanmasyarakat.

Harapan kita bersama, nantinya Kota Mataram dapat tumbuh dengan geliat pembangunan yangmakin positif dalam kerangka mewujudkan visi Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.Target pencapaian kinerja program prioritas dapat dicapai dengan baik, sehingga dengan kerjasamadan ikhtiar kita bersama adalah salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya.

Terakhir, semoga dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 ini dapatmenjadi bahan evaluasi kita bersama untuk terus membangun Kota Mataram yang kita cintai, gunameningkatkan kinerja pembangunan pada tahun mendatang.

Mataram, Pebruari 2017

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH


iv

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA MATARAM

IKHTISAR EKSEKUTIFDAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan Tujuan1.3. Landasan Hukum1.4. Bidang Kewenangan1.5. Struktur Organisasi1.6. Prestasi Daerah Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA2.1. Penetapan Sasaran Strategis2.2. Kebijakan dan Program Pembangunan Tahun 20162.3. Target Indikator Makro 20162.4. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja3.2. Capaian Indikator Makro3.3. Pencapaian Program Prioritas3.4. Pengukuran Capaian Kinerja3.5. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran

Kinerja3.5. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

iivvvi

1123457

8891718

282828334748

84

90


v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis

Tabel 2 Target Indikator Makro Tahun 2016

Tabel 3 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan menurut

Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2016

Tabel 4 Penggunaan Lahan menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha)

Tabel 5 Pertumbuhan penduduk dirinci per Kecamatan

Tabel 6 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7 Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2015-2016

Tabel 8 Target Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2015-2016

Tabel 9 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2016

9

17

29

30

32

49

85

86

87


vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Penduduk Kota Mataram berdasarkan Jenis KelaminTahun 2012-2015

Grafik 2 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram

32

33


BAB I PENDAHULUAN 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ujung tombak penyelenggaraan akuntabilitas kinerja terletak pada terbangunnyapemenuhan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam upaya memenuhikebutuhan masyarakat. Aspek kemudahan dan kecepatan pelayanan publik menjadituntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis. Dalam upaya mengembangkanstrategi peningkatan pelayanan publik dengan kompleksitas permasalahan yangdihadapi, penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang didasarkan padapenyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel secara bertahap harusterus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Optimalisasi penerapan prinsip kepemerintahan yang baik dilaksanakan melaluipengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur.Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negaradiwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaserta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaanstrategis yang telah ditetapkan. Pengembangan sistem pelaporan melalui SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam upaya memenuhi kewajibanuntuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam tiga komponen penting dalam satu kesatuan, yaitu: perencanaanstrategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pemerintah Kota Mataram sebagai penyelenggara pelayanan publik, diwajibkanmenyampaikan pelaporan kinerja dengan berdasarkan pada isu-isu strategispembangunan daerah yang dihadapi dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang baikdan berkualitas, dalam empat aspek yaitu aspek geografis dan demografis, aspekkesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan, dan aspek daya saing, yang diuraikan secarajelas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaMataram.

Sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi pusat aktivitasperekonomian dan pertumbuhan di sektor jasa. Hal ini sejalan dengan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW), Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional(PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi sertakegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Untuk mendukung Kota Mataram sebagaiPusat Kegiatan Nasional, pemerintah Kota Mataram berupaya mengatasi isu-isu strategispembangunan yang dihadapi yaitu: Budaya, Kondusifitas Wilayah, Kesehatan,


BAB I PENDAHULUAN 2

Pendidikan, Daya Saing Perekonomian Daerah, Kemiskinan, Infrastruktur, LingkunganHidup, Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaPemerintahan.

Sebagai bentuk perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Mataram dalammengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuaidengan bidang kewenangan Pemerintah Kota Mataram sebagai Daerah Otonom, makaunsur pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi RPJMD setidaknya harus memuatlima komponen penting yang menjadi satu kesatuan, sebagai berikut:

a. Perencanaan Strategis, yang dimuat dalam Dokumen Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, dan Rencana Strategis SatuanKerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

b. Perencanaan Kinerja, yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja SKPD danPenetapan Kinerja (PK).

c. Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu metode atau cara mengetahui tingkatkesesuaian antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan kinerja oleh SKPD.

d. Pelaporan Kinerja, yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) menyajikan data dan informasi tentang hasil pengukuran dan evaluasicapaian kinerja.

e. Capaian Kinerja, yang menggambarkan tingkat capaian kinerja masing-masingsasaran strategis dalam RPJMD Kota Mataram.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja dalam kerangka sinergitas Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) bermanfaat untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalammenyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, untuk menjadimasukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangkameningkatkan kinerja. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat pengendali, alatpenilai, dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Sebagai dokumen evaluasi,Laporan Kinerja menyelenggarakan dua fungsi, yaitu sebagai evaluasi yang bersifatvertikal (kepada Pemerintahan yang lebih tinggi), serta sebagai evaluasi yang bersifathorizontal (kepada masyarakat di Daerah).

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 inimerupakan bagian tidak terpisahkan dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuhdikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, sebagaimana diamanatkan Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah danmengacu pada 2 (dua) Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, yaitu:


BAB I PENDAHULUAN 3

a. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015, yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2011 dan berakhir pada tanggal 14Agustus 2016; dan

b. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021, yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2016.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016, memperhatikanketentuan dan materi pokok yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya DaerahTingkat II Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;


BAB I PENDAHULUAN 4

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang PembentukanSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana teah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah KotaMataram;

17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;

18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang PembentukanSusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari PerangkatDaerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaMataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KotaMataram Nomor 19 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan TataKerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram;

19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;

20. Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2016;

21. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2016;

22. Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/VIII/2016 tentang Penetapan IndikatorKinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Mataram 2016-2021.


BAB I PENDAHULUAN 5

1.4. BIDANG KEWENANGAN

Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenanganPemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana pada tahun 2014 Pemerintah telahmenetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namunsampai tahun 2016, Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014belum terbit, dan berdasarkan ketentuan Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014, menyatakan bahwa “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahdinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan denganketentuan dalam Undang-Undang ini”. Sehingga sampai dengan tahun 2016 ini,khususnya terkait dengan pelaksanaan program dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) Kota Mataram tahun 2016 masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah KotaMataram.

Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenanganPemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: (1) Perencanaan dan pengendalianpembangunan, (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (3)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (4) Penyediaan saranadan prasarana umum, (5) Penanganan bidang kesehatan, (6) Penyelenggaraan bidangpendidikan, (7) Penanggulangan masalah sosial; (8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan,(9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, (10) Pengendalianlingkungan hidup, (11) Pelayanan pertanahan, (12) Pelayanan Kependudukan, danCatatan Sipil, (13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan, (14) Pelayananadministrasi penanaman modal, (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

Sedangkan urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2016, sebagai berikut: (1)Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum, (4) Perumahan, (5) Penataan Ruang,(6) Perencanaan Pembangunan, (7) Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup,(9)Kependudukan dan Catatan Sipil, (10) Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, (11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, (12) Sosial, (13)Ketenagakerjaan, (14) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (15) Kesatuan Bangsa dan


BAB I PENDAHULUAN 6

Politik Dalam Negeri, (16) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, (17) KetahananPangan, (18) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (19) Komunikasi dan Informatika,(20) Kearsipan, (21) Perpustakaan. Terdapat enam urusan pilihan yang dilaksanakanpada tahun 2016, antara lain: Pertanian, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan,Perdagangan, Industri, Ketransmigrasian.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentangPembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana teahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun2013 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang PembentukanSusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari PerangkatDaerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaMataram Nomor 9 Tahun 2013, adalah sebagai berikut :1. Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram2. Sekretaris Daerah3. Tiga Asisten, yang terdiri dari: Asisten Tata Praja. Asisten Perekonomian

Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.4. Sekretariat DPRD.5. Tiga belas Dinas Dinas Daerah, terdiri dari: Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan

Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DinasKebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan, Dinas TataKota, Dinas Kebersihan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan, dan Dinas Pertamanan.

6. Inspektorat.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.8. Tiga belas Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga BerencanaBadanPemberdayaan Masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan PenanggulanganBencana Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu , Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Perpustakaan dan ArsipDaerah, Satuan Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, dan SekretariatDewan Pengurus KORPRI

9. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram


BAB I PENDAHULUAN 7

10. Enam Kecamatan, terdiri dari: Kecamatan Ampenan, Kecamatan SekarbelaKecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Cakranegara, danKecamatan Sandubaya

11. Limapuluh Kelurahan.12. Tiga belas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu: UPTD Pengelola

Perbekalan Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD PengelolaAdministrasi SD/TK Kec. Mataram & Selaparang, UPTD Pengelola AdministrasiSD/TK Kec. Cakranegara & Sandubaya, UPTD Pengelola Administrasi SD/TKKec. Ampenan & Sekarbela, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, UPTD PengujianKendaraan Bermotor, UPTD Perparkiran, UPTD Terminal Mandalika, UPTDMetrologi Legal, UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), UPTD PasarWilayah Cakranegara dan Sandubaya, dan UPTD Pasar Wilayah Mataram,Selaparang, Ampenan dan Sekarbela

13. Sebelas Puskesmas, yaitu Puskesmas Ampenan, Puskesmas Cakranegara,Puskesmas Dasan Cermen, Puskesmas Karang Pule, Puskesmas Karang Taliwang,Puskesmas Mataram, Puskesmas Dasan Agung, Puskesmas Pagesangan, PuskesmasTanjung Karang, Puskesmas Selaparang, dan Puskesmas Pejeruk.

1.6. PRESTASI DAERAH TAHUN 2016

Penghargaan Nasional kepada Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016, sebagai berikut:1. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas diraihnya Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan KeuanganPemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.

2. Sertifikat ISO 9001-2008 Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipildiserahkan oleh Mendagri.

3. Penghargaan Dalam Penerapan KTP-Elektronik sehingga dapat mencapai targetPenerbitan KTP-Elektronik sesuai jumlah yang ditetapkan.

4. Piagam Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dari Badan Informasi GeospasialIndonesia RI.

5. National Procurement Award 2016 pada Kategori Komitmen 100% e-ProcurementPemenuhan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 dalamAksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Rakernas LPSE 2016 di Jakarta.

6. Peringkat I Nasional Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Tahun 2016.

7. Penghargaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah KotaMataram sebagai Kota Peduli HAM Tahun 2016.

8. Penghargaan nilai CC atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) Tahun 2015 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia.

9. Peringkat 1 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik KategoriPemkab/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.

10. Penghargaan atas keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan KeuanganTahun 2015 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.


BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1. PENETAPAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja danmerupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerjaPemerintah Kota Mataram. Sasaran kinerja juga lebih menjamin suksesnya pelaksanaanrencana kinerja program yang menyangkut keseluruhan Satuan Kerja Perangkat DaerahKota Mataram.

Mengingat kekosongan acuan perencanaan pada awal tahun 2016, sementara periodeRPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 telah berakhir pada tahun 2015, makapenyusunan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kota Mataram dan SKPD tahun 2016masih mengacu pada RPJMD periode sebelumnya yaitu periode tahun 2011-2015, hal inidisebabkan oleh belum ditetapkannya RPJMD periode terbaru dari Walikota dan WakilWalikota Mataram Terpilih sesuai hasil PILKADA SERENTAK 2015. Pada sisi yanglain, Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram dan SKPD tahun 2016 harus mengacupada RPJMD pada periode berikutnya yaitu periode tahun 2016-2021. Dalam mengatasihal tersebut, dilakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian, terutama pada sasaranstrategis dan indikator kinerja utama.

Dalam dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 pada BAB X tentangPedoman Masa Transisi, ditegaskan bahwa:

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025kemudian menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawahkepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum pada periodeberikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosonganRKPD setelah berakhirnya dokumen RPJMD ini berakhir”.

“Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalahpembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD KotaMataram ini berakhir dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalamtahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakantahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilukadapada periode berikutnya”.

Dalam upaya sinkronisasi dan penyelarasan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Mataramdan SKPD sesuai dengan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dilakukanpenyesuaian kembali (review). Review dilakukan mengingat RPJMD 2016-2021ditetapkan pada pertengahan tahun (Agustus 2016), yang menyebabkan ketidaksesuaianantara RPJMD dengan aspek perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.



Sasaran strategis dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021 telah ditetapkan sejumlah 10Sasaran Strategis, sebagai dasar pengukuran kinerja pada Laporan Kinerja PemerintahKota Mataram Tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 1Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis

VISI MISI SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya KotaMataram yangMaju Religius danBerbudaya

Meningkatkan Keimanan danKetaqwaan Masyarakat MelaluiPenerapan Nilai-Nilai Agama danKearifan Lokal dalam rangkaMewujudkan Masyarakat yangAman, Rukun dan Damai

1. Meningkatkan kualitasharmonisasi kehidupanmasyarakat

2. Meningkatnya nilai-nilaireligiusitas masyarakat

Meningkatkan Kemampuan SumberDaya Manusia melalui PemenuhanPelayanan Sosial Dasar danPenguasaan IPTEK dalam rangkamewujudkan Daerah yang BerdayaSaing

1. Meningkatnya kualitas layananpendidikan dasar

2. Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

3. Meningkatnya efektivitaspengarusutamaan gender

4. Meningkatnya efektivitaspengendalian pertumbuhanpenduduk

Mendorong Kemajuan EkonomiMelalui Pemberdayaan EkonomiRakyat berbasis Potensi Lokal dalamrangka mewujudkan MasyarakatYang Sejahtera

Meningkatnya pertumbuhanekonomi daerah

Meningkatkan Kelayakan HidupMasyarakat melalui PenangananSarana dan Prasarana PerkotaanBerbasis Tata Ruang dalam rangkamewujudkan Pembangunan yangBerkelanjutan

1. Meningkatnya kualitas saranaprasarana perumahan danpermukiman yang memadai

2. Meningkatnya kualitasinfrastruktur

Meningkatkan Keandalan PelayananPublik melalui Reformasi Birokrasidalam rangka mewujudkanKepemerintahan Yang Baik (GoodGovernance)

Meningkatnya efektivitaspenerapan reformasi birokrasi

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.



2.2 KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, peganganatau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalamupaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangkamencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaranlebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yangmemberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensiwaktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyatadari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran,sebagaimana Review RPJMD Kota Mataram 2016-2021, sebagai berikut:1. Sasaran : Meningkatnya kualitas harmonisasi kehidupan masyarakat

Strategi :a. Menurunkan gangguan dan potensi terjadinya pelanggaran tramtibb. Peningkatan pencegahan tindakan kriminalc. Peningkatan kompetensi personild. Peningkatan pemahaman berpolitike. Peningkatan pengawasan Pemilukadaf. Peningkatan pencegahan dan penanganan konflikg. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindakan pelanggaran hukum dan

HAMh. Peningkatan pencegahan dan penanganan pelanggaran PerdaKebijakan :a. Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran.b. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan.c. Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi.d. Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat.e. Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada.f. Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan, pelanggaran

hukum dan HAM.Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib KesatuanBangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama sebagai berikut:a. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamananb. Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).c. Program pendidikan politik masyarakat.d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.e. Program pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dan pencegahan

tindakan kriminal.



2. Sasaran : Meningkatnya nilai-nilai religiusitas masyarakatStrategi :a. Optimalisasi peran forum komunikasi umat beragamab. Peningkatan koordinasi pencegahan dan penanganan konflikc. Meningkatkan kegiatan keagamaanKebijakan :a. Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama.b. Optimalisasi peran kelembagaan adat keagamaan.c. Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu: UrusanWajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dan Urusan Wajib KesatuanBangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama:a. Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan.b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan pendidikanStrategi:a. Peningkatan kualitas/mutu pendidikanb. Optimalisasi pelayanan pendidikanc. Peningkatan kualifikasi gurud. Peningkatan akses perpusatakan bagi masyarakate. Peningkatan minat baca masyarakatKebijakan :a. Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan.b. Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi.c. Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan.d. Memantapkan peran dan fungsi perpustakaan daerah.Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan danUrusan Wajib Perpustakaan, dengan program utama;a. Program pendidikan dan usia dini.b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.c. Program pendidikan menengah.d. Program pendidikan non formal.e. Program pendidikan luar biasa.f. Program manajemen pelayanan pendidikang. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

4. Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakatStrategi :a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anakb. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu



c. Peningkatan kualitas hidup sehatd. Peningkatan layanan kesehatan anake. Peningkatan kompetensi dan jumlah bidanf. Peningkatan pelayanan kesehatan dasarg. Peningkatan pelayanan RSUh. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pendudk penerima JAMKESMASi. Peningkatan pembinaan dan pengawasan HIV/AIDSKebijakan :a. Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan.b. Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat.c. Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita.d. Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan.e. Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas/Pustu.f. Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram.g. Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis.h. Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.i. Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS.Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesehatan,dengan program utama;a. Program upaya kesehatan masyarakat.b. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.c. Program perbaikan gizi masyarakat.d. Program pengembangan lingkungan sehat.e. Program pencegahan penyakit menular.f. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.g. Program peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Sasaran : Meningkatnya kualitas perempuan dan kesetaraan genderStrategi :a. Peningkatan kesetaraan genderb. Peningkatan keterbukaan akses bagi peran perempuanc. Pemantapan penanganan potensi dan kasus KDRTKebijakan :a. Optimalisasi kesetaraan gender.b. Meningkatkan upaya partisipasi perempuan.c. Menurunkan jumlah KDRT.Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, dengan program utama:a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.



6. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengendalian pertumbuhan pendudukStrategi :a. Peningkatan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan kepada keluargab. Peningkatan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan KBKebijakan :a. Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.b. Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KBUntuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: UrusanWajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Urusan WajibPemberdayaan Masyarakat, dengan program utama:a. Program keluarga berencana.b. Program pelayanan kontrasepsi.c. Program pembinaan peran-serta masyarakat dan kelompok usaha dalam

pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan.d. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

7. Sasaran : Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakatStrategi :a. Peningkatan program pengentasan kemiskinanb. Pengurangan Jumlah Penduduk Miskinc. Peningkatan kapasitas kelembagaan LPMKebijakan :a. Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin.b. Pemberdayaan penduduk rentan miskin.c. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial dan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Sosial,dengan program utama:a. Program perencanaan sosial dan budaya.b. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.c. Program pembinaan anak terlantar.d. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.e. Program pemberdayaan keluarga muda mandiri.

8. Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerjaStrategi :a. Peningkatan kesempatan kerjab. Peningkatan kapasitas penduduk usia produktifc. Peningkatan pemahaman untuk membuka lapangan usaha barud. Peningkatan intervensi program bagi pengembangan usaha mikro/kecile. Pemantapan kelembagaan pengrajinf. Peningkatan kapasitas koperasi



Kebijakan :a. Meningkatkan peluang lapangan kerja.b. Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka.c. Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha kecil/mikro.d. Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha mikro/kecil.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan WajibKetenagakerjaan dan Urusan Wajib Koperasi, dengan program utama:a. Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.b. Program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja.c. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif.d. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.e. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

9. Sasaran : Meningkatnya aminitas wisatawanStrategi :a. Peningkatan pengembangan Industrib. Pengembangan klaster unggulanc. Peningkatan pengembangan Industri Rumah TanggaKebijakan :a. Mengoptimalkan pengembangan peluang dan pemasaran.b. Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah.c. Mengoptimalkan peluang dan pemasaran industri rumah tangga.d. Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga Urusan, yaitu: UrusanPilihan Pariwisata, dengan program utama:a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisatab. Program Pemasaran Destinasi Pariwisatac. Program Pengembangan Kemitraand. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

10. Sasaran : Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dankawasan permukiman kumuh

Strategi :a. Peningkatan penanganan rumah tidak layak hunib. Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuhc. Peningkatan layanan persampahanKebijakan :a. Meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak huni.b. Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh.c. Meningkatkan sarpras sanitasi.d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan Tempat PembuanganSampah.



Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib PekerjaanUmum, dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut:1. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.2. Program pengembangan perumahan.3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

11. Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas WilayahStrategi :a. Peningkatan fungsi RTHb. Peningkatan sarpras dasar masyarakatc. Pemantapan fungsi tata ruang sesuai peruntukannyaKebijakan:a. Menambah ruang RTH.b. Mengoptimalkan pengawasan bangunan.Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib PekerjaanUmum, dengan program utama, sebagai berikut:1. Program Pembangunan Jalan/Jembatan2. Program pembangunan talud/turap/bronjong.3. Program pemeliharaan saluran drainase.4. Program pengembangan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya.5. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai,6. Program pengendalian pemanfaatan ruang7. Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman.

12. Sasaran : Meningkatnya kualitas sarana prasarana perumahan danpermukiman

Strategi : Pengurangan kawasan kumuh perkotaanKebijakan : Meneningkatkan kualitas kawasan permukiman perkotaanUntuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Wajib yaituPekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut:1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.2. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.3. Program pengendalian banjir.

13. Sasaran : Meningkatnya akses sanitasi layakStrategi : Peningkatan kualitas sanitasi bagi masyarakatKebijakan : Meningkatkan akses sanitasi.Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib PekerjaanUmum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan, dengan program utama, sebagaiberikut:a. Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.b. Program pengembangan lingkungan sehat



14. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pelayanan perijinanStrategi : Peningkatan manajemen pelayanan satu atap (one stop service)Kebijakan :a. Meningkatkan efektivitas pelayanan perijinan.b. Memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan.c. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomidaerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian dan persandian, dengan program utama sebagai berikut:a. Peningkatan penanaman modal daerah.b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

15. Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan daerahStrategi :a. Peningkatan manajemen keuangan daerahb. Peningkatan Manajemen Aset Daerahc. Peningkatan manajemen pelaporan dan pengendalian pembangunand. Peningkatan manajemen evaluasiKebijakan :a. Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah.b. Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/pembinaan SKPD.c. Meningkatkan kualitas Pengawas (auditor).d. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah.e. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).f. Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah.Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib PekerjaanUmum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagaiberikut:a. Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah.b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH.

16. Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiStrategi :a. Peningkatan akses masyarakat dalam pembangunanb. Peningkatan manajemen pelaporan dan pengendalian pembangunanc. Peningkatan manajemen evaluasiKebijakan :a. Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian pengadaan barang/jasa.b. Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi.c. Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja.



Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat urusan pemerintahan,yaitu: Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangandaerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, Urusan Wajib perumahan,serta Urusan Wajib komunikasi dan informasi, dengan program utama:a. Program pengendalian pembangunan daerah.b. Program peningkatan capaian kinerja.c. Program penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN.

17. Sasaran : Meningkatnya Keterbukaan Informasi PublikStrategi :a. Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitasb. Pemantapan penerapan layana publik yang transparan dan berkualitasKebijakan : Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholdersUntuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomidaerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian dan persandian, dengan program utama, yaitu:a. Program kerjasama informasi dengan mass media.b. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota.d. Program peningkatan dan pengembangan manajemen partisipatif.

2.3. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2016

Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritaspembangunan Tahun 2016 diarahkan untuk mencapai target indikator makro KotaMataram Tahun 2016, sebagai berikut:

TABEL 2TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2016

No INDIKATOR KINERJA UTAMAPEMERINTAH KOTA MATARAM

SATUAN TARGET

1 2 3 41 Persentase kejadian konflik yang ditindaklanjuti Persentase 90,002 Persentase pertemuan antar umat beragama dalam satu

tahunPersentase 99,00

3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase 90,004 Jumlah kegiatan keagamaan dalam satu tahun kegiatan 5005 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 126 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 127 Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase 100

8 Angka Partisipasi Murni (APM) Persentase 1009 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 70,2010 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Nilai 0,73511 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai 7012 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) Nilai 2,0013 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Persentase 8,0614 Laju Inflasi Persentase 1,0015 Tingkat Daya Beli Masyarakat Juta Rupiah 14.000



1 2 3 416 Pendapatan Per Kapita Penduduk Juta Rupiah 32.87817 Angka Kemiskinan Persentase 10,5918 Indeks Gini Ratio Nilai 0,519 Persentase Sanitasi Layak Persentase 90,0020 Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

dengan Kriteria BaikPersentase 20,00

21 Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik kilometer 347.19022 Persentase Permukiman Kumuh Perkotaan Persentase 0,5

23 Tingkat Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik Kategori Hijau

24 Nilai Opini BPK terhadap pelaporan Keuangan Daerah Opini WTP

25 Hasil Evaluasi AKIP Kota Mataram Nilai B

26 Hasil EKPPD Kategori Terbaik I

27 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Parameter Level 3

28 Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PemerintahKabupaten/Kota

Peringkat Terbaik I

29 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021

2.4. PERJANJIAN KINERJAPerjanjian Kinerja merupakan uraian capaian kinerja yang ingin dicapai pada tahun2016, yang berisikan target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yangdihasilkan dari kegiatan tahun–tahun sebelumnya agar terwujud kesinambungan kinerjasetiap tahunnya.. Capaian kinerja strategis yang dilakukan oleh Pemerintah KotaMataram dalam mengatasi permasalahan dan isu pembangunan dikelompokkan dalamtarget pencapaian setiap MISI dalam RPJMD Kota Mataram yang didasarkan padaidentifikasi data-data sektoral maupun data-data statistik daerah, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-NilaiAgama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukundan Damai

KINERJA UTAMA pada Misi 1 : “Meningkatkan kualitas Penerapan Nilai-nilai Agama danKearifan Lokal”

SASARAN STRATEGISINDIKATOR

KINERJA UTAMAPEMERINTAH KOTA MATARAM

TARGET

1 2 3Meningkatkan kualitas harmonisasikehidupan masyarakat

Persentase kejadian konflik yangditindaklanjuti

90,00%

Persentase pertemuan antar umatberagama dalam satu tahun

99,00%

Meningkatnya nilai-nilai religiusitasmasyarakat

Rasio tempat ibadah per satuanpenduduk

90,00%

Jumlah kegiatan keagamaan dalamsatu tahun

500 kegiatan



Pencapaian sasaran strategis pada Misi 1, didukung oleh pencapaian Indikator Kinerja SKPD, sebagaiberikut:

SASARAN STRATEGIS SKPDSESUAI RPJMD 2016-2021

SKPDPENANGGUNGJAWAB

Indikator KinerjaRenstra-SKPD

Tersedianya sarana penunjangkebudayaan yang memadai

DINASPENDIDIKAN

% event budaya yang berbasispengembangan nilai-nilai budayalokal

Tersedianya budayawan yang kompeten Jumlah seniman/budayawan yangmendapatkan Anugerah Budaya

Tertanganinya situasi keamanan danketertiban yang kondusif

(1) BAKESBANGPOL

(2) SATPOL PP

% Kasus Pelanggaran KetertibanUmum dan Ketentraman masyarakat

Terwujudnya kerukunan hidupmasyarakat yang optimal

% jumlah pertemuan antar umatberagama tahun ini dibanding tahunlalu

Tersedianya sarana penunjang kehidupanberagama yang memadai

BAGIAN KESRA % ketersediaan rumah ibadah persatuan penduduk

Tersedianya tenaga keagamaan yangberkualitas

% tenaga keagamaan yang memilikiijasah pendidikan Keagamaan (S.Ag)

Tersalurnya dana untuk tenaga syiar danlembaga keagamaan yang proporsional

% realisasi anggaran bantuankeagamaan yang disalurkan

Terbinanya masyarakat secaraberkelanjutan

KECAMATAN % Kecamatan yang menerapkanPelayanan PATEN

Misi 2 : Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan PelayananSosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang BerdayaSaing

KINERJA UTAMA pada Misi 2 : “Meningkatkan Akses Pelayanan Sosial Dasar dan IPTEK”

SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA UTAMA

TARGET

1 2 3Meningkatnya kualitas layananpendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah(HLS)

12 tahun

Angka Rata-rata Lama Sekolah(RLS)

12 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS)jenjang Sekolah Dasar

100%

Angka Partisipasi Sekolah (APS)jenjang Sekolah Menengah Pertama

100%

Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH) 70,20Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat (IPKM)

0,735

Meningkatnya kualitas perempuan dankesetaraan gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 70

Meningkatnya efektivitas pengendalianpertumbuhan penduduk

Angka Kelahiran Total (TotalFertility Rate /TFR)

2,00





PENANGGUNGJAWAB


Tersedianya prasarana dan saranapendidikan yang memadai

DINASPENDIDIKAN

1) Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah

2) % bangunan sekolah dasar dalamkondisi baik

3) % bangunan SMP dalam kondisibaik

4) % ketersediaan lembaga PAUDsesuai standar nasional dalam satuwilayah

Tersedianya SDM Pendidikan yangsesuai kompetensi secara merata

(1) % guru yang memiliki SertifikasiMengajar

(2) % guru yang memiliki kualifikasiS1/Diploma IV

(3) Rasio guru per murid per kelas rata-rata

Tersedianya sarana prasaranakesehatan dasar dan rujukan yangmemadai

DINASKESEHATAN

(1) % Puskesmas yang telah memilikiAkreditasi

(2) Rasio Posyandu per Satuan Balita(3) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu

per 1.000 penduduk(4) Cakupan Puskesmas(5) Cakupan Pustu(6) Cakupan kunjungan bayi

Tersedianya kualitas SDM kesehatanyang profesional

DINASKESEHATAN

(1) Rasio dokter per 10.000 penduduk(2) Rasio Tenaga Medis per 1.000

penduduk(3) % Tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi minimal Diploma 3Tersedianya standar pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangbermutu

DINASKESEHATAN

(1) Angka Kelangsungan Hidup Bayiper 1.000 kelahiran

(2) Angka Harapan Hidup pada saatlahir

(3) Prevalensi Gizi Buruk(4) % bayi lima tahun yang

mendapatkan imunisasi(5) Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani(6) % persalinan ditolong tenaga

kesehatan di fasilitas kesehatan(7) Cakupan Kelurahan UKI(8) Cakupan gizi buruk yang mendapat

perawatan(9) Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA(10) Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD(11) Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin(12) Prevalensi gizi buruk



RSUD 1) Nilai Akreditasi RSUD2) Cakupan Layanan Kesehatan

Rujukan untuk masyarakat tidakmampu

3) Respontime layanan kedaruratan(respon MEMS: MataramEmergency Medical Service)

Terwujudnya kesetaraan gendersecara menyeluruh

BPPKB (1) % partisipasi perempuan di lembagapemerintahan

(2) % partispasi perempuan di lembagaswasta

(3) Rasio KDRT

Terbinanya kelembagaan perempuansecara berkelanjutan

Jumlah organisasi perempuan yangterdaftar

Tertanganinya permasalahan anaksesuai situasi

BPPKB % kasus kekerasan terhadap anak yangditangani

Terwujudnya layanan yangberkualitas bagi anak

% ketersediaan fasilitas taman bermaindan pendidikan bagi anak dalam satuwilayah

Tertanganinya laju pertumbuhanpenduduk secara berkelanjutan

BPPKB (1) Rasio Akseptor KB(2) Cakupan Peserta KB Aktif

Terwujudnya keluarga yangberkualitas

% terbentuknya keluarga muda mandiri

Tersedianya prasarana dan layanankependudukan yang memadai

DINASKEPENDUDUKAN

& CAPIL

(1) Kepemilikan KTP-El(2) Kepemilikan Akte Kelahiran(3) Kepemilikan KIA (Kartu Identitas

Anak)

Terwujudnya layanan kependudukanyang berkualitas

(1) Rasio penduduk ber-KTP per 1.000penduduk

(2) Rasio bayi berakte kelahiran(3) Rasio pasangan berakte nikah

Tertanganinya masalah sosialkemasyarakatan secara berkelanjutan

DINAS SOSIAL,NAKERTRANS

% penyandang masalah kesejahteraansosial yang mendapat bimbingan/pelatihan

Terdatanya penduduk miskin sesuaikondisi

% jumlah keluarga miskin yang terdatadengan baik

Terbinanya Kelembagaan Pemudasecara berkelanjutan

DINASPENDIDIKANPEMUDA &OLAHRAGA

% lembaga pemuda yang aktif

Tersedianya sarana prasaranaolahraga yang memadai

% sarpras olahraga dalam kondisi baik

Tersedianya dana pembinaanolahraga yang memadai

% atlet berprestasi



Tersedianya sarana pendukung yangmemadai

DINASPERHUBUNGANKOMUNIKASI &INFORMATIKA

% jumlah sengketa informasi yangditindaklanjuti

Tersedianya sistem data yang terpadu Jumlah masyarakat yang memanfaatkanlayanan Website Pemkot Mataram

Tersedianya sarana prasaranakearsipan yang memadai

KANTORPERPUSTAKAAN

& KEARSIPAN

% peningkatan dokumen/arsip daerahyang dialihmediakan

Terpenuhinya SDM Layanan Arsipsesuai kebutuhan

% Nilai IKM layanan kearsipan

Terpenuhinya sistem pengelolaanarsip yang terpadu

% OPD yang menyelenggarakan arsipsecara terpadu

Tersedianya sarana prasaranaperpustakaan yang memadai

KANTORPERPUSTAKAAN

& KEARSIPAN

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) layanan perpustakaan

Terpenuhinya SDM LayananPerpustakaan yang memadai

% cakupan kunjungan perpustakaandaerah dalam satu tahun

Misi 3 : Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BerbasisPotensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

KINERJA UTAMA pada Misi 3 : “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif danBerdaya Saing Berbasis Potensi Lokal”


KINERJA UTAMAPEMERINTAH KOTA

MATARAM

TARGET

1 2 3Meningkatnya pertumbuhan ekonomidaerah

Persentase Pertumbuhan Ekonomi 8,06Laju Inflasi 1,00Tingkat Daya Beli Masyarakat 14.000Pendapatan Per Kapita Penduduk 32.878Angka Kemiskinan 10,59Indeks Gini Ratio 0,5Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)

1,00



PenanggungJawab


Tersedianya tenaga kerja yangberkompeten

DINASSOSNAKERTRANS

(1) % jumlah tenaga kerja dibawahumur

(2) % pencari kerja yang memilikisertifikat BLK

Terlindunginya tenaga kerja sesuaiketentuan

% penyelesaian pengaduan hubunganindustrial

Tersedianya informasi ketenagakerjaanyang terintegrasi

% cakupan media informasiketenagakerjaan



Terbentuknya kelembagaan koperasiyang professional

DINASKOPERINDAG

% koperasi aktif

Tersedianya SDM yang berkompeten% pengurus/pengelola koperasi danUKM yang dilatih

Terwujudnya akses permodalan% koperasi yang memiliki kecukupanmodal

Tersedianya kelembagaan yang mantap KANTORKETAHANAN

PANGAN

skor/nilai Pola Pangan Harapan (PPH)

Tersedianya sarana dan prasarana yangmemadai

% keamanan pangan yang dikonsumsi

Tersedianya SDM yang berkompeten % aparatur yang telah dilatih

Tersedianya sarana dan prasarana yangrepresentatif

DINASPERTANIAN,

PERIKANAN &KELAUTAN

1. % luas areal penanaman yangdipanen (ha)

2. % indeks pertanaman padi3. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub

SektorTersedianya sarana dan prasarana yangrepresentatif

DINASKEBUDAYAAN &

PARIWISATA

Tingkat hunian hotel dalam satu tahun

Tersedianya Data/Informasi yangmemadai

Ketersediaan portal informasipariwisata daerah berbasis WEB

Terdidiknya Pelaku Wisata yangProfesional

Jumlah usaha pariwisata jasaakomodasi penunjang MICE yangberkualitas

Terpeliharanya situasi keamanan secaramenyeluruh

1. Jumlah kunjungan wisatawan2. Jumlah Wisatawan Menginap3. Rata-rata Lama Menginap

Tersedianya Sarana Prasarana YangMemadai

DINASPERTANIAN,

KELAUTAN &PERIKANAN

1. % peningkatan produksi perikanantangkap

2. % peningkatan produksi perikananbudidaya

Tersedianya Sumberdaya PerikananNilai tambah produk hasil perikanan dankelautan (Triliun Rp.)

Terlatihnya Sumberdaya Petani/Nelayanyang Terampil

% kelompok perikanan dan kelautanyang naik kelas

Tersedianya modal uaha yang memadai% cakupan kelompok usaha perikananyang memperoleh bantuan

Terwujudnya masyarakat yang pahamtentang perkembangan harga komoditas

DINASKOPERINDAG

% cakupan bina kelompok pedagang

Tersedianya sarana dan prasarana yangmemadai

% sarana perdagangan dalam kondisibaik/layak

Tersedianya Tim Pengamanan danPengawasan Peredaran Barang dan jasayang berkompeten

% pengaduan konsumen yangditindaklanjuti

Tersedianya pelaku IKM yang berdayasaing

% jumlah IKM yang dibina danmeningkat omsetnya

Tersedianya permodalan Usaha % IKM yang mendapat bantuan

Tersedianya Sarana Produksi yangmemadai

% industri yang telah menerapkanstandarisasi dan HKI



Tersedianya SDM penanaman modalyang handal

(1) BPMP2T(2) BAGIAN

EKONOMI(3) BAGIAN PDE

% fasilitasi penyelesaian masalahpenanaman modal

Tersedianya sistem pelayanan yang tepat

1. Jumlah pengaduan masyarakat yangdisampaikan di website PemerintahKota Mataram

2. Jumlah pengaduan pelayanan yangditindaklanjuti

Tersedianya regulasi layanan perijinanyang proporsional

1. % cakupan regulasi yangdilaksanakan sesuai dengankebutuhan pelayanan

2. % ijin penanaman modal yangdirealisasikan

Tersedianya sarana penunjang yangmemadai

BAPPEDA 1. Cakupan ketepatan waktu penetapandokumen perencanaan daerah

2. Ketersediaan kajian sesuai dengankebutuhan/isu strategis daerah

Tersedianya sistem perencanaan daerahyang kredibel

% cakupan usulan masyarakat yangdirealisasikan

Misi 4 : Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana danPrasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunanyang Berkelanjutan

KINERJA UTAMA pada Misi 4 : “Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Perkotaan yangBerkelanjutan dan Berbasis tata Ruang”



TARGET

1 2 3Meningkatnya kualitas saranaprasarana perumahan dan permukiman

Persentase Sanitasi Layak 90,00%Persentase Taman/RuangTerbuka Hijau (RTH) Kotadengan Kriteria Baik

20,00%

Meningkatnya kualitas infrastrukturperkotaan

Rasio minimalRuas Jalan dalamKondisi Baik

347.190 km

Persentase Permukiman KumuhPerkotaan

0,5%



PENANGGUNGJAWAB

Indikator KinerjaRENSTRA

Tersedianya regulasi pengelolaan airlimbah yang komprehensif

BADANLINGKUNGAN

HIDUP

Jumlah regulasi air limbah yangditetapkan dibanding kebutuhan



Tersedianya lembaga pengelolaan airlimbah yang terstruktur

Ketersediaan Pengelola IPAL

Tersedianya lahan sarana pengolah airlimbah yang memadai

Ketersediaan IPAL Skala Kawasan

Tersedianya prasarana dan saranapengelolaan air limbah yang memadai

Ketersediaan IPAL Komunal

Tersedianya akses air bersih secaramerata

Persentase Cakupan layanan air bersih

Tersedianya regulasi pengelolaansampah yang komprehensif

Persentase Cakupan layananPersampahan

Tersedianya lembaga pengelolaansampah secara berjenjang

Ketersediaan Bank Sampah di tingkatLingkungan

Tersedianya prasarana dan saranapengelolaan sampah yang memadai

Rasio jumlah TPS

Terbentuknya TPA regional yangoptimal

Ketersediaan TPA Regional

Terkelolanya sampah berbasis energiterbarukan yang berkualitas

Inovasi Pengeolaan Sampah

Tertanganinya permasalahan banjir dangenangan secara optimal

BPBD Respon time kejadian bencana (menit)

Terwujudnya kualitas jasa konstruksiyang sesuai standar

(1) DINASPEKERJAANUMUM

(2) BAGIAN APPSETDA

1. Jumlah pengadaan barang/jasamelalui Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) / e-Procurement.

2. Jumlah pegawai yang memilikisertifikat keahlian pengadaanbarang/jasa

Tertanganinya kawasan permukimankumuh secara menyeluruh

(1) DINAS PU(2) KANTOR

PEMADAMKEBAKARAN

% luas kawasan kumuh

Tertanganinya rumah tidak layak hunisecara menyeluruh

Jumlah rumah tidak layak huni

Tersedianya sarana dan prasaranaperumahan dan kawasan permukimanyang memadai

Jumlah kawasan perumahan yangmemiliki fasum dan fasos

Tersedianya jaringan jalan dan jembatansesuai standar

DINASPEKERJAAN

UMUM

Panjang jalan dalam kondisi mantap

Tersedianya fasilitas pejalan kaki danpesepeda yang aman dan nyaman

Panjang jalan yang sudah memilikitrack/jalur sepeda

Terpeliharanya jaringan irigasi yangoptimal

DINASPEKERJAAN

UMUM

% jaringan irigasi dalam kondisi baik

Tersedianya sistem transportasi publikyang memadai

DINASPERHUBUNGANDAN KOMINFO

Ketersediaan angkutan publik

Tersedianya prasarana dan fasilitasperhubungan yang memadai

Indeks kepuasan masyarakat terhadappelayanan pengujian kendaraan



Terpasangnya fasilitas perlengkapan dankeselamatan jalan (road safety) secaramenyeluruh

Rata-rata persentase fasilitasperlengkapan yang terpasangdibanding jumlah kebutuhan

Terkelolanya perparkiran secara optimal % jumlah titik parkir terdaftar &dikelola juru parkir resmi dibandingkeseluruhan potensi/titik parkir

Terwujudnya perencanaan tata ruangyang berkualitas

DINASPEKERJAAN

UMUM

Tersedianya dokumen RTRW

Terwujudnya pemanfaatan ruang secaratertib sesuai prosedur

% penyimpangan penggunaan ruangsesuai RUTR

Terwujudnya pengendalian pemanfaatanruang yang sejalan dengan peraturan

% jumlah IMB yang terbitkan sesuaidengan dokumen tata ruangdibandingkan jumlah pengajuan IMB

Terkelolanya aset milik daerah secaratertib sesuai prosedur

BADANPENGELOLAANKEUANGAN &ASET DAERAH

% jumlah aset/tanah yang sudahmemiliki sertifikat

Tertanganinya pencemaran lingkunganhidup secara menyeluruh

BADANLINGKUNGAN

HIDUP

% jumlah industri yang memilikiIPAL sesuai standar

Tercapainya luasan ruang terbuka hijaupublik dan privat sejalan denganperaturan

Luasan Ruang Terbuka Hijau Baruyang terbentuk

Misi 5 : Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangkaMewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

KINERJA UTAMA pada Misi 5 : “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”



TARGET

1 2 3Meningkatknya efektivitas penerapanReformasi Birokrasi

Tingkat Kepatuhan terhadapPelayanan Publik

Hijau

Nilai Opini BPK terhadappelaporan Keuangan Daerah

WTP

Hasil Evaluasi AKIP Kota Mataram BHasil EKPPD Terbaik IMaturitas Sistem PengendalianIntern

Level 3

Keterbukaan Informasi BadanPublik Kategori PemerintahKabupaten/Kota

Terbaik I

Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B





PENANGGUNGJAWAB


Tersedianya sarana prasarana pemerintahyang memadai

BAGIAN UMUMSETDA

% SKPD yang belum memilikigedung kantor sesuai standarpelayanan publik

Terwujudnya layanan perijinan yangprofesional

BPMP2T 1. Rata-rata waktu penyelesaian ijin2. Jumlah pengunjung yang

memanfaatkan website (pelayananonline)

3. Indeks Kepuasan Masyarat dalampelayanan perijinan

Tertatanya birokrasi pemerintahan BAGIANPEMERINTAHAN

% Rata-rata Hasil Penilaian EvaluasiLPPD-SKPD dalam kategori baik

Tersedianya SDM yang profesional BKD % jumlah ASN yang mengikutidiklat penjenangan struktural

Tersedianya regulasi daerah sesuaikebutuhan

(1) BAGIANHUKUM

(2) SEKRETARIAT DPRD

1. % penetapan progleda2. % produk hukum yang

terpublikasikan (JDIH)

Terpenuhinya laporan hasil pemeriksaankegiatan pembangunan yang efektif danefisien

INSPEKTORAT 1. Persentase penyelesaian TindakLanjut Hasil Pemeriksaan

2. Level Kapasitas APIP3. Persentase hasil evaluasi SAKIP

SKPD yang mendapat nilai baik(B)

Terpenuhinya struktur kelembagaanyang proporsional

BAGIANORGANISASI

% SKPD menyampaikan PK tepatwaktu dan sesuai dengan ketentuanPermen PANRB

Terbinanya SDM Aparatur secaraberkelanjutan

BKD 1. % pelanggaran disiplin ASN yangditindaklanjuti penangannya

2. % bezeting ASNTersedianya Dokumen Perencanaanyang akurat dan akuntabel

BAPPEDA 1. % ketepatan waktu penetapanPERWAL RKPD sesuai dengan UU25/2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional

2. % ketepatan waktu penyampaianKUA & PPAS sebagai dasarpenetapan RAPBD

3. % keselarasan program dalam RKPDdengan program dalam RPJMD

4. % ketersediaan dokumen kajianpenelitian sesuai dengan isu strategispembangunan daerah

Terjalinnya Kerjasama dan Kemitraandengan berbagai pemangku kepentinganPembangunan

BAGIAN HUMAS &PROTOKOL

1. Jumlah MoU Kerjasama yangdisepakati Pemda dengan pihaklain

2. Jumlah SKPD yang memilikiSatgas PPID

Terjaringnya aspirasi masyarakat dalamproses perencanaan pembangunan

BAPPEDA % kehadiran masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formaluntuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan (level) secaraberjenjang. Pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatutujuan dan sasaran strategis orgnasisasi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal diharapkan akan diperolehinformasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemenkinerja secara baik, serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategisorganisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitaskinerja. Perlunya ditetapkannya IKU adalah agar terdapat proses yang wajar yangdigunakan baik oleh pelaksana dan pimpinan organisasi dalam mengelola usaha-usahaorganisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi (Peraturan Menteri PANNomor: PER/20/M.PAN/11/2008).

3.2. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Capaian kinerja sasaran strategis merupakan akumulasi dari capaian seluruh programpembangunan daerah, sehingga akumulasi ini tergambarkan dalam data-data Skunderyang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statisik, sebagaimana wewenang yang diberikankepada BPS dalam hal publikasi data dan informasi pembangunan daerah, berdasarkanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Keberhasilan pelaksanaanpembangunan selama tahun 2016 dapat dilihat dari tingkat capaian sasaran-sasaranstrategis dengan mengimplementasikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program tahun 2016 ada dua hal utama yang dinilai,yakni: capaian kinerja indikator makro dan capaian pelaksanaan program RKPD 2016.Indikator makro merupakan variabel-variabel yang berdampak luas. Oleh karena itu,indikator makro lebih berorientasi kepada pencapaian target-target visi ataupun misi yangtelah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Keberhasilan kinerja pembangunan daerah secara umum dapat diukur dengan indikatorkinerja makro dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan pendekatan padapencapaian janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, hasilPILKADA SERENTAK Tahun 2016, yang telah diintegrasikan kedalam dokumenRPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Capaian kinerja makro tersebut merupakanlangkah percepatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kondisi eksistingstrategis Kota Mataram.



1. KONDISI EKSISTING KOTA MATARAM

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 Km2 (6.130 Ha) dan 56,80 Km2perairan laut serta garis pantai sepanjang 9 km. Luas wilayah Kota Mataramtersebut hanya 0,30 persen dari luas Provinsi NTB secara keseluruhan yaitu20.153,15 Km², sehingga menjadikan Kota Mataram sebagai kota dengan wilayahterkecil dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB.

Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah kecamatan, 50kelurahan dan 325 lingkungan, dengan wilayah kecamatan terluas adalahKecamatan Selaparang dengan luas 10,77 km² dan luas wilayah terkecil adalahKecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,46 km², sebagaimana terlihat padatabel berikut ini:

Tabel 3Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan

di Kota Mataram Tahun 2016

KecamatanJumlah

KelurahanJumlah

LingkunganLuas Wilayah

(Km2)Persentase

(%)Ampenan 10 55 9,46 15,43

Cakranegara 10 73 9,67 15,77Sekarbela 5 36 10,32 16,84Mataram 9 55 10,76 17,55

Selaparang 9 61 10,77 17,57Sandubaya 7 45 10,32 16,84

Jumlah 50 325 61,30 100,00

Sumber: BPS Kota Mataram, 2016

Secara lebih rinci, luas wilayah Kota Mataram menurut kecamatan dan kelurahandapat dilihat pada tabel berikut:

LuasKota Mataram

6.130,00 Ha


Ampenan15.43%

Sekarbela16.84%Mataram

17.55%

Selaparang17.57%

Cakranegara15,77%

Sandubaya16.84%

KOTA MATARAM



b. Letak GeografisSecara geografis, Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombokdan secara astronomis terletak pada posisi antara 08°33’ dan 08°38’ LintangSelatan dan antara 116°04’ dan 116°10’ Bujur Timur, dengan panjang garis pantai9 km.

c. Penggunaan LahanSebagai Ibukota provinsi, pola guna lahan di Kota Mataram dalam kurun waktu 10tahun terakhir berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembanganpola linear terjadi karena tata guna lahan mengikuti pola jaringan jalan seperti padakoridor utama Kota Mataram di Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko – JalanPejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya. Perkembangan guna lahan secarakonsentrik yang berbentuk grid (mengelompok) seperti yang tersebar di KawasanCakranegara dan sekitarnya. Sedangkan, pola guna lahan yang berkembang secaraparsial terjadi di Kelurahan Rembiga, Sayang-Sayang di bagian utara, KelurahanJempong Baru, Pagutan, dan pusat permukiman di Kawasan Bertais. Pada polalinier, konsentrik, dan parsial tersebut terjadi penyatuan guna lahan, sehinggaterbentuklah kawasan terbangun yang telah berkembang seperti saat ini.

Dalam perkembangannya konversi lahan sebagian besar untuk fungsi perumahan,perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan. Hal ini tentunya terjadi dengansemakin pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan Kota yangberimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untukpengembangannya. Penggunaan lahan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4 Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha)

No Penggunaan LahanLuas Lahan (Ha)

2012 2013 2014 2015

1 Perumahan 2.352,18 2.401,12 2,414.48 2.426.64

2 Lapangan Olahraga 46,10 46,10 46,10 46.103 Kuburan 51,64 51,64 51,64 51.644 Perkantoran 115,45 115,45 115,45 116.135 Pendidikan 151,82 151,82 151,82 152.476 Kesehatan 23,37 23,37 23,37 23.627 Ibadah 63,33 63,33 63,33 63.338 Jasa 0,26 0,26 0,38 0,389 Pasar/Terminal 68,35 68,35 68,35 68.3510 Pertokoan/SPBU 101,98 102.78 104.57 104.9811 Warung/Rumah Makan 1,06 1,55 1,55 1.5512 Hotel 18,91 18,91 18,91 19.2213 Pergudangan 50,60 52,24 52,24 2.39

14 Industri dan Jasa 51,75 51,75 51,75 51.75

15 Taman Kota 6,07 6,07 6,07 6.0716 Tanah Diperuntukan 125,82 125,88 129.88 129.8817 Tanah Pertanian 2.819,42 2.763,49 2,748.22 2.733.6218 Tanah Tidak Diusahakan 81,89 81,89 81.89 81.89

Kota Mataram 6.130,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00

Sumber: BPS Kota Mataram dan BPN Kota Mataram, 2016



Neraca Perubahan penggunaan lahan di Kota Mataram tahun 2015 antara lain luasperubahan pada perumahan mengalami peningkatan sebesar 12,164 di tahun 2015untuk perkantoran terjadi peningkatan sebesar 0,68 begitu juga untuk pendidikanmengalami peningkatan sebesar 0,65 dan yang paling signifikan terjadipengurangan di tahun 2015 ini adalah di jenis penggunaan tanah pertanianberkurang sebesar 114,59.

d. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkansebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utamatransportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sementara, dalamRTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi.

Secara kewilayahan Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam RTRW KotaMataram, dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama adalah:1) Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan

perdagangan dan jasa serta pariwisata;2) Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan

perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan;3) Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan

perdagangan dan pusat bisnis.

e. Kondisi Demografis

Demografi meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimanajumlah penduduk berubah setiap waktu akibat peristiwa kelahiran, kematian,migrasi serta penuaan. Dengan demikian data kependudukan adalah segalatampilan data penduduk dalam bentuk resmi atau tidak resmi yang diterbitkan olehbadan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalamberbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain-lain.

Kota Mataram merupakan daerah otonom dengan luas wilayah terkecil di ProvinsiNTB, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif besar. Berdasarkan dataBPS, jumlah penduduk Kota Mataram sebesar 450.226 jiwa dan didominasi olehpenduduk perempuan dengan selisih antara penduduk perempuan dan laki-laki5.034 jiwa.

Jumlah penduduk mengalami peningkatan 9.162 jiwa dari tahun sebelumnya.Besarnya jumlah penduduk tersebut di satu sisi dapat menjadi potensi SumberDaya Manusia bagi pembangunan Kota Mataram di segala bidang, namun di sisiyang lain banyak kebutuhan sosial kemasyarakatan yang harus dipenuhi.

Lebih jelas mengenai gambaran komposisi jumlah penduduk Kota Mataram tahun2012 hingga tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimanagambar berikut.



Grafik 1Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2012 – 2015

Sumber : BPS Kota Mataram, 2015

Jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan sebagian dari masalahkependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan.Tingginya tingkat migrasi penduduk ke Kota Mataram menjadikan jumlahpenduduk Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebabtingginya migrasi penduduk ke Kota Mataram adalah kedudukan dan fungsi KotaMataram sebagai ibukota provinsi, PKN, KSP, pusat pemerintahan, pendidikan,kesehatan serta perdagangan dan jasa.

Adapun gambaran pertumbuhan penduduk dirinci per Kecamatan, sebagaiamantabel berikut:

Tabel 5Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan

No Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan1 Ampenan 89.421 9.453

2 Sekarbela 67.431 6.5343 Mataram 85.491 7.9454 Selaparang 75.027 6.9665 Cakranegara 67.395 6.9696 Sandubaya 74.549 7.224

Jumlah 459.314 7.493


Penyebaran penduduk di Kota Mataram masih terkonsentrasi di KecamatanAmpenan yaitu 89.421 jiwa. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penduduk, makaKecamatan Sekarbela memiliki pertumbuhan penduduk yang paling tinggidibanding dengan kecamatan lainnya yaitu 3,9%.

2012 2013 2014 2015Laki-Laki 208,886 213,520 218,068 222,596Perempuan 213,787 218,356 222,996 227,630Total Penduduk 422,673 431,876 441,064 450,226

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000



Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di KotaMataram dengan membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif(15-64 tahun). Rasio ketergantungan penduduk sebesar 45%, artinya setiap 100orang penduduk Kota Mataram yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar44 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasioketergantungan penduduk usia muda sebesar 39% dan rasio ketergantunganpenduduk usia tua sebesar 6%. Sehingga kebijakan dan program perlumemperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan. Rasioketergantungan penduduk Kota Mataram tahun 2015, sebagaimana Tabel berikut:

Grafik 2Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram


3.3. PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KOTA MATARAM

Hasil dari capaian berdasarkan program prioritas di Kota Mataram yang telah ditetapkandan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan padaperiode RPJMD sebelumnya (tahun 2011-2015), serta mempertimbangkan JanjiKampanye Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Program-program pembangunanlima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021, disusunberdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah.Upaya mewujudkan komitmen pembangunan dengan hasil yang dapat dimanfaatkanoleh masyarakat atau warga Kota Mataram, dilakukan dengan memastikan bahwa setiapVisi & Misi RPJMD dapat dijalankan oleh seluruh SKPD yang bertanggungjawab ataspencapaiannya. Konsep pembangunan Mataram untuk Semua (Mataram for All) dapattercapai, melalui penekanan pada program/kegiatan pembangunan dapat menyentuhkebutuhan masyarakat dan mengatasi setiap permasalahan.Tantangan pembangunan Kota Mataram sebagai Kota Heterogen dengan karaktermasyarakat yang majemuk, antara lain:

0%

20%

40%

60%

Rasio ketergantunganMuda

Rasio ketergantunganTua

Rasio KetegantuanganTotal

38,02%

5,79%

43,82%



Sebagai sebuah Kota yang plural dan heterogen menjadi tantangan tersendiri bagikeamanan wilayah atau adanya kejadian gangguan keamanan/konflik dalam rentangwaktu setiap tahun;

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk diatas 1% setiap tahunnya menjaditantangan Kota Mataram sebagai Urban City dengan meningkatnya trend urbanisasi.

Dilema penerapan bina lingkungan pada penerimaan siswa baru/PPDB on line

Belum meratanya penempatan guru di wilayah pinggiran kota yang menyebabkanadanya istilah sekolah favorit.

Belum adanya kebijakan yang fokus pada distribusi tenaga pengajar yangberkualitas, terutama untuk sekolah pada pinggiran kota.

Penerima beasiswa bagi keluarga tidak mampu belum tepat sasaran

Menjamurnya pembangunan komplek-komplek perumahan yang dibangun diwilayah Kota Mataram, namun tidak didukung oleh fasilitas umum/sosial yangmemadai, bahkan tidak ada.

Penegakan PERDA yang masih belum optimal.

Penjelasan tentang capaian prioritas pembangunan Kota Mataram sebagai substansi yangterkait erat dengan pencapain Visi Pembangunan Kota Mataram, sebagai berikut:3.3.1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan MoU antara Wakil Gubernur Provinsi NTB sebagai Ketua TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTB dengan WakilWalikota Mataram selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Kota Mataram, menyepakati penurunan kemiskinan di Kota Mataramsebesar 1% (satu persen) setiap tahunnya.Terjadinya pelambatan penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh masyarakatsangat miskin yaitu penduduk dengan kondisi kemiskinan yang sudah kronik,yang sulit dientaskan. Penduduk miskin bukan dilihat hanya karena faktorpendapatan yang rendah, tapi juga karena kapabilitas (tingkat pendidikan dankesehatan), yang bersifat kait-mengait pada diri penduduk miskin. Berbagaiprogram penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan umumnya berhasilmengentaskan sebagian besar kelompok miskin penerima bantuan. Namun, haltersebut menyisakan sebagian kelompok tertentu, yang masih memerlukanbantuan khusus secara intensif, bahkan sepanjang hidup, yaitu: penyandangdisabilitas berat, penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf.Beberapa program yang diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan di KotaMataram, yaitu:1. Santunan kematian (Rp. 500.000,- per jiwa).2. Layanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas & RSUD.3. Bantuan sosial secara stimulan kepada PMKS melalui usaha ekonomi

produktif (UEP).4. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 170/HUK/2015,

ditetapkan jumlah penerima bantuan langsung tunai di Kota Mataram



sebanyak 146.894 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) penerimasebanyak 28.502 KK.

5. Jumlah masyarakat miskin yang menjadi peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 153.470 jiwa.

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram telah merealisasikansebesar 3,8 Miliar dari dana ZIS sebesar 4,5 Miliar, dengan kegiatan yangbersifat bantuan langsung kepada masyarakat miskin.

7. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan8. Perbaikan Drainase Lingkungan9. Program Sambungan Air Bersih Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah.10. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah mengintervensi 3.900

Unit Rumah, dengan memberikan Stimulan Perbaikan Rumah. JumlahRumah pada Akhir Tahun 2014 Sebanyak 101.415 Unit, dengan JumlahRumah Layak sebanyak 99.518 Unit.

11. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dilakukan melalui PenyediaanAir Bersih dan Sanitasi, Sambungan PDAM Gratis Bagi MBR, Sumur Gali,Kran Umum, Sumur Bor, Sumur Pompa Tangan, MCK Komunal &Perlindungan Mata Air, dalam upaya Pencapaian Target 100 0 100 (100Akses Air Minum Layak, 0 Rumah Tidak Layak Huni, 100 Sanitasi Layak).

12. Pemberian Bantuan Peralatan bagi Industri Kecil13. Penataan Tempat Berusaha bagi PKL/Asongan14. Pemberdayaan dan Pendampingan Keluarga Tani Miskin/Gakin15. Capacity Building Petugas dan Pendamping Sosial16. Bimbingan Sosial & Kie Konseling bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial.17. Pelatihan Ketrampilan & Praktek Belajar bagi Anak Terlantar18. Bimtek bagi Keluarga Muda Mandiri19. Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang

Penyakit Sosial20. Pemberdayaan Masyarakat Bantaran Sungai & Pesisir Pantai



Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2016 berkaitan denganadanya alokasi pada peningkatan prasarana pendidikan dasar berupapembangunan dan Rehab SDN dan SMPN, peningkatan pelayanan dasarkesehatan berupa peningkatan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya,pemenuhan kebutuhan obat/farmasi, dan pelayanan rawat inap kelas III di RSUD,serta peningkatan infrastruktur publik, berupa peningkatan kualitas jalan dandrainase, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN APBD 2015 APBD 2016

Kluster I: MEMPERBAIKI PROGRAMPERLINDUNGAN SOSIAL

17.143.185.100 17.382.338.650

Kluster II: MENINGKATKAN AKSESTERHADAP PELAYANAN DASAR

16.823.349.350 107.931.870.000

Kluster III: PEMBERDAYAANKELOMPOK MASYARAKAT MISKIN

7.745.580.582 7.812.500.310

Kluster IV:MENCIPTAKAN PEMBANGUNANYANG INKLUSIF

1.409.840.000 1.396.837.350

TOTAL 43.121.955.032 134.523.546.310

3.3.2. Puskesmas GratisPuskesmas dan RSUD gratis adalah puskesmas dan RSUD yang memberikanpelayanan kesehatan dasar dan rujukan kelas III secara cuma-cuma (tanpa bayar)bagi seluruh masyarakat.. Dalam rangka mendukung janji Walikota ini telahdiupayakan oleh Dinas Kesehatan melalui program upaya Pelayanan KesehatanMasyarakat dan Program Pelayanan Kesehatan Dasar. Adapun output utamaadalah terlaksananya pelayanan Puskesmas 24 Jam yaitu Puskesmas yangmemberikan pelayanan dasar Medik dan Pelayanan Kegawatdaruratan Medis 24Jam yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kewenangan Puskesmas.Kota Mataram memiliki 11 Puskesmas dengan 4 Puskesmas Perawatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 jam. Dari 11 Puskesmas tersebut, 5Puskesmas telah mendapatkan Akreditasi dengan rincian 2 Puskesmas mendapatkategori Akreditasi Dasar (Puskesmas Tanjung Karang dan Puskesmas KarangPule), 2 Puskesmas mendapatkan kategori Akreditasi Madya (PuskesmasMataram dan Puskesmas Karang Taliwang) serta 1 Puskesmas mendapatkankategori Akreditasi Utama (Puskesmas Cakranegara). Dengan diperolehnyaperoleh akreditasi tersebut, pelayanan kesehatan dasar Puskesmas telah dijaminmutu dan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.Dalam upaya pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah KotaMataram telah melakukan terobosan untuk memberikan pelayanan kesehatangratis, telah ditetapkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2016tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Perawatan Kelas IIIRSUD, untuk penduduk ber-KTP Kota Mataram sebagai tindaklanjut Peraturan



Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembebasan RetribusiPelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya. Dengan penetapanperaturan tersebut, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat KotaMataram, khususnya saat adanya masa tunggu sebelum terbitnya KARTU JKN.Antisipasi keterlambatan proses klaim menjadi tetap terjaminnya pembiayaanyang dapat dilakukan sesuai dengan Perwal dimaksud.APBD Kota Mataram yang dialokasikan untuk implementasi PERWAL Nomor 3Tahun 2016 dimaksud, adalah sebesar Rp. 3.903.502.000,- BPJS dan BPSPJKProvinsi NTB (tahun 2016), dan sebesar Rp. 4.266.000.000,- (tahun 2017) atauterjadi peningkatan alokasi anggaran sebesar 9,3%. Alokasi tersebut dialokasikanuntuk pembiayaan kesehatan pada BPJS yang digunakan bagi pasien kurangmampu dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bayi Berisiko tinggi.Dalam upaya optimalisasi pelayanan Faslitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)di Puskesmas dan jaringannya telah dialokasikan anggaran pada tahun 2016sebesar Rp. 4.080.000.000 sebagai dana Non Kapitasi yang digunakan untukmengantisipasi atau memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk ber-KTPKota Mataram yang belum memiliki Kartu BPJS. Realisasi anggaran dimaksudsebesar Rp. 1.532.510.000,- (37,56%). Penggunaan anggaran dialokasikan untukmembiayai Pendaftaran Kepesertaan BPJS, yang didaftarkan oleh PemerintahKota Mataram. Data terakhir jumlah peserta yang dibiayai premi-nya sebanyak12.778 orang (Januari 2014-Desember 2016). Jumlah peserta pada awalpenerapan JKN pada Januari 2014 sebanyak 11.499 orang, dengan pertumbuhanpeserta baru sebanyak 1.279 orang. Pada tahun 2017, ditargetkan jumlah pesertatumbuh yang akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Mataram sebanyak 2.439orang. Dalam upaya mendukung optimalisasi pelayanan sebagai dampak programPuskesmas Gratis, telah dialokasikan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.3.081.747.500.000,- (pengganti jasa pelayanan (jaspel) dan kegiatan lainnya diPuskesmas (non kapitasi). Penerimaan anggaran JKN di Puskesmas denganjumlah yang bervariasi atau berbeda antara satu Puskesmas dengan Puskesmaslainnya, hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan jumlah penduduk yangdilayani atau perbedaan cakupan kunjungan. Alokasi anggaran JKN digunakanuntuk: pembelian alat kesehatan, penyediaan sistem informasi (e-Puskesmas),pengadaan makan dan minum pasien (untuk puskesmas perawatan) sertapeningkatan sarana pendukung/utilitas Puskesmas yang bersifat non-medik.



3.3.3. Pelayanan RSUD Kelas III GratisSelain di tingkat Puskesmas, pelayanan kesehatan gratis juga diberikan padaPelayanan Kesehatan Tingkat Rujukan (FKTR) di Rumah Sakit Umum DaerahKota Mataram khususnya pada Pelayanan Perawatan Kelas III. RSUD KotaMataram telah menjadi Rumah Sakit Rujukan Rawat Inap di Provinsi NTB sejakditingkatkan statusnya sebagai RSUD Type B. Jika melihat data visit rate atautingkat kunjungan, rata-rata visit rate RSUD telah mencapai >1, artinya setiaporang penduduk di Kota Mataram pernah memanfaatkan RSUD minimal 1 kalidalam setahun. Pelayanan sarana kesehatan (rumah sakit) dapat diukur kinerjanyaantara lain dengan melihat persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakitatau Bed Occupation Rate (BOR). BOR yang ideal untuk suatu rumah sakitadalah antara 60% sampai dengan 80%. Persentase rata-rata pemakaian tempattidur (BOR) RSUD Kota Mataram tahun 2016 sebesar 87,75%, artinya BORtelah tercapai ideal. Keberadaan ruang perawatan disesuaikan dengan jumlah Bed(tempat tidur) yang tersedia. Saat ini, jumlah Bed terbagi sebagai berikut: VVIP 3bed, VIP 14 bed, Kelas I 16 bed, Kelas II 16 bed, Kelas III 87 bed, ICU 9 bed,NICU 5 bed, TT bayi 3 bed. Adanya permintaan Ruang Perawatan Tambahansebagai salah satu konsekuensi akibat meningkatnya jumlah pengguna layananatau jumlah kunjungan pasien di RSUD. Dana DBHCT yang dianggarkan sebesar5 M akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan saranapendukung RSUD lainnya. Pemenuhan Ruang Perawatan Kelas III dilakukansebagai upaya untuk mengatasi kekurangan ruang perawatan yang ada saat ini.Meningkatnya jumlah pengguna pelayanan kelas III terutama masyarakat tidakmampu harus diimbangi dengan ketersediaan ruang perawatan kelas III yangmemadai pula, hal ini sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkanefektivitas penerapan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas danperawatan kelas III di RSUD Kota Mataram.Alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan rujukan sebesar Rp.1.884.000.000,-, terealisasi 1.873.805.596 (99,46%). Pada tahun 2017,peningkatan alokasi anggaran dilakukan untuk optimalisasi kebutuhan pelayanansebesar Rp. 6.000.000.000,- yang bersifat anggaran Non Kapitasi sebagaipengganti JKN) di RSUD Kota Mataram. Realisasi diperoleh melalui jumlahtagihan klaim dari Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataramkepada Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kesehatan dan BPKAD.



3.3.4. Mataram Emergency Medical Service (MEMS)Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat diwilayah Kota Mataram, berbagai upaya program pelayanan kesehatan telahdilakukan untuk mengoptimalkan tingkat layanan dalam mencapai target kinerjakesehatan sebagaimana RPJMD Kota Mataram 2011-2015.Ketersediaan rasio tenaga medis yang cukup memadai telah mempengaruhiderajat kualitas kesehatan masyarakat dan bermuara pada meningkatnya AngkaHarapan Hidup (AHH). Kinerja ini sebagai hasil yang membanggakan daridampak Inovasi Pelayanan Kesehatan.Kinerja pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk Kota Mataram memberikanpengaruh positif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatanmanajemen pelayanan kesehatan dilakukan juga dengan membentuk Tim MedisSiaga. Tim ini merupakan tim reaksi cepat dan terpadu yang khusus menanganilayanan kesehatan jemput bola, atau layanan kesehatan langsung di lokasi pasien.Tim medis dapat membawa dan merujuk pasien ke Puskesmas terdekat ataubilamana memerlukan penanganan serius, pasien dapat dirujuk langsung keRumah Sakit. Masyarakat Kota Mataram yang sakit nantinya dapat meneleponnomor lokal di 0370-620009 dan 081907455552, masyarakat akan didatangiAmbulance dan dokter didampingi perawat.RSUD Kota Mataram menetapkan tim Mataram Emergency Medical Service(MEMS) dengan sifat layanan adalah Tim Emergency Service (TES) berbasis online service 24 jam. Tim dokter dan perawat beserta mobil Ambulance langsungmenuju rumah warga yang sakit tanpa dipungut bayaran (gratis). Ketika tibaditempat yang dituju, petugas kesehatan akan melakukan observasi kepadapasien. Bila petugas bisa menangani di tempat, maka tidak perlu di antar kerumah sakit. Namun bila kondisinya memerlukan perawatan lebih lanjut,Ambulance akan membawa pasien ke rumah sakit.



3.3.5. Mataram SEHATI (Perijinan Sehari Pasti Jadi)Kota Mataram terus berinovasi dalam melayani masyarakat. Segala bidangdigalakkan untuk meningkatkan pelayanan. Semua pelayanan harus mempercepatyang lambat, memudahkan yang rumit, dan membuka sekat agar transparan.Penyediaan loket layanan perizinan, informasi, kasir hingga pengaduan, jangkawaktu proses membuat izin juga dilakukan secaara daring atau online. Dalamwebsite resmi pelayanan perijinan Kota Mataram, masyarakat bisa mengaksesberbagai layanan yang dibutuhkan terkait perizinan, cek status perizinan, hinggaformulir yang bisa diunduh. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan itu dimanasaja mereka berada selama terkoneksi dengan jaringan internet. BPMP2T KotaMataram pada Tahun 2016 ini siap untuk memberikan layanan perizinan denganproses dalam 1 hari (One Day Service) yang dinamakan SEHATI (Sehari PastiJadi). Pelayanan Perizinan SEHATI antara lain:1. SIUP Mikro2. TDP Usaha Mikro3. Daftar Ulang SIUP4. Perpanjangan TDP5. Izin Reklame Insidentil6. Daftar Ulang SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi)7. Perpanjangan Kartu Pengawas (KPS) Kendaraan Bermotor Angkutan Barang8. Perpanjangan Izin Lokasi (ILOK)9. Legalisasi IzinDan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dari tahun 2015, izin masuk 10.309 izindengan izin terbit 9.983 izin sedangkan pada tahun 2016 jumlah izin masukmeningkat sebanyak 10.755 izin dengan izin terbit sebanyak 10.552 izin. Dengandilaksanakannya pelayanan perizinan SEHATI dengan tidak dikenakan biayaretribusi dan persyaratan yang mudah memberikan kemudahan pemohon dalammengurus izin dimana pada tahun 2016 setiap tahun izin masuk semakinbertambah sehingga jumlah izin terbit dari 10.552 izin terdapat 3.074 izin yangterbit melalui pelayanan perizinan SEHATI. Dengan kondisi tersebut mendorongmasyarakat untuk lebih termotivasi melaksanakan usaha untuk membuat izindengan kemudahan persyaratan, transparan, cepat prosesnya sehingga KotaMataram yang lebih maju dan dapat bersaing dengan daerah lainnya.



3.3.6. Pelayanan Kependudukan TerpaduDalam memberikan kepastian pelayanan kependudukan yang berkualitas,beberapa program yang telah direalisasikan antara lain: Pelayanan KTP Gratis,Pelayanan Akte Kelahiran gratis dan program Isbat Nikah/Nikah Massal. Untukprogram Nikah Massal atau Istbat Nikah, merupakan program rutin setiaptahunnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMataram. Pembiayaan itsbat nikah untuk 600 pasangan dengan biaya Rp.250.000 per pasangan sesuai dengan standar pengadilan, bagi pasangan yangmuslim. Sementara untuk pasangan non muslim disediakan anggaran sebesar Rp.150.000 per pasangan yang berjumlah 100 pasangan nikah. Program Istbat Nikahtersebut merupakan salah satu program strategis dalam upaya meningkatkantertib pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Mataram.Dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas StandarPelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota,maka jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal bidang Kependudukandan Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan. Cakupanpenerbitan KTP-el dari tahun 2010 s/d tahun 2015 realisasinya sebanyak 127.477KTP-el. Angka ini tercapai secara signifikan pada tahun 2012, dimana tahun2012 dilakukan pencetakan KTP-el secara Nasional dan Masal.Intervensi program prioritas dalam memperkuat pelayanan kependudukanberdampak pada peningkatan jumlah KTP yang diterbitkan. Jumlah pendudukber-KTP sebanyak 282.792 dari target penerbitan sebanyak 285.688 atau sebesar99,00%. Sebagai upaya peningkatan pelayanan KK dan KTP terkait denganprogram Nasional yaitu percepatan perekaman KTP bagi masyarakat yangmengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekamanKTP-el di masing-masing Kelurahan dan Sekolah Menengah Atas (SMA danSMK) yang ada di Wilayah Kota Mataram dan sejalan pula dengan Surat MenteriDalam Negeri Nomor 900/2380/SJ Tanggal 10 Mei Tahun 2015 tentangPenyediaan Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Program KTP-elektronik dalamAPBD.Keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam peningkatan pelayanankependudukan ditunjukkan dengan pemberian Sertifikat ISO 9001-2008 BidangPelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diserahkan oleh Menteri DalamNegeri, serta Penghargaan dalam Penerapan KTP-Elektronik sehingga dapatmencapai target Penerbitan KTP-Elektronik sesuai jumlah yang ditetapkan.



3.3.7. Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kota Mataram merupakan amanatPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010-2025. Dalam peraturan tersebut, terdapat sasaran-sasaran tahunanyang ingin dicapai berkaitan dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu: programmanajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan danpenguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDMaparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatankualitas pelayanan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RB dilingkungan Pemerintah Kota Mataram.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataramdimulai dengan mempersiapkan hal-hal mendasar berkaitan dengan penataanyaitu: penataan organisasi, penataan tata laksana, dan penataan SDM aparatur.Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka RB diKota Mataram dilakukan secara sistematis.

Langkah langkah utama yang perlu mendapat perubahan guna mewujudkansasaran Reformasi Birokrasi di Kota Mataram seperti:

1. Mendapatkan Komimen yang Kuat dari Pimpinan.Dalam hal ini Kota Mataram menunjukkan komitmennya sejak ditunjuksebagai Pilot Project RB (berdasarkan Kep. Menpan dan RB No. 96/2013)dengan 3 (tiga) program percepatan yakni:a. Dengan membentuk unit layanan yang menyelenggarakan proses

pengadaan barang dan jasa baik secara manual (konvensional) maupunsecara elektronik atau e-procurement melalui:

Unit Layanan Pengadaan (ULP) berupa pelayanan PengadaanBarang dan Jasa oleh Pokja.

Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berupaLayanan Admin, Layanan Trainer, Layanan Verifikator danLayanan Helpdesk.

Penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)Kinerja dalam pelayanan ini ditunjukkan dengan pemberianpenghargaan National Procurement Award 2016 pada KategoriKomitmen 100% e-Procurement Pemenuhan Inpres Nomor 7 Tahun2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 dalam Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi pada Rapat Kerja Nasional LPSE 2016.Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-tenderingmemberikan dampak yang signifikan dalam efisiensi anggaran. Haltersebut dapat dilihat melalui progress efisiensi anggaran dari tahun ketahun yang berjalan meningkat seiring dengan peningkatan paguanggaran dan jumlah paket yang dilelang



b. Pelayanan Informasi Bidang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.Dalam hal ini salah satu produk hasil pengembangan untuk mendukungcapaian indikator kinerja “mempertahankan tingkat opini BPKterhadap LKPD” yakni: Program Aplikasi SIMDA Keuangan. Program Aplikasi SIMDA BMD. Program Aplikasi SIMDA Gaji. Program Aplikasi SIMDA Pendapatan. Sub Aplikasi Display SPP s/d SP2D. Sub Aplikasi Gabungan Per-Prov. Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank.

Yang menjadi bahan acuan atau referensi dalam melakukan ReformasiManajemen Keuangan Daerah adalah: Pedoman Pengembangan SAK/SIMDA/Neraca Awal. Pedoman Model SAP. Pedoman Manajemen Aset Daerah. Pedoman Asistensi Penyusunan Raperda tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman Asistensi Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemda. Pedoman Manajemen Keuangan Publik. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemda. Aplikasi Model SAP dan SIMDA. Pedoman Evaluasi Juknis LAKIP. Modul Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

c. Pelayanan Investasi dan Perizinan Satu Pintu.

Komitmen pembentukan lembaga yang melayani masyarakat untukmelakukan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yangdilakukan dalam satu tempat sesuai pendelegasian atau pelimpahanwewenang dari Walikota (Permendagri 24/2006), dengan tujuansebagai upaya terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinanyang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.Pencapaian prestasi pelayanan publik diperoleh dengan perolehanPeringkat 1 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan PublikKategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun 2016.



3.3.8. PSB on line (Penerimaan Siswa Baru) dan Pendaftaran Gratis PSBPelayanan bidang pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik prioritasyang harus diwujudkan. Peningkatan kinerja bidang pendidikan masing-masingjenjang diarahkan pada peningkatan kualitas/mutu pendidikan dan peningkatanpelayanan pendidikan. Dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terutamabagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kota Mataram telah menggratiskanbiaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar negeri dan menengah pertamanegeri. Penerimaan Siswa Baru (PSB) menjadi isu yang berkembang di tengahmasyarakat setiap tahunnya, mengingat Kota Mataram sebagai barometerpendidikan di Provinsi NTB menyebabkan meningkatnya minat penduduk usiasekolah untuk melanjutkan pendidikannya di Kota Mataram. Kemajuanpembangunan pendidikan di Kota Mataram berdampak pada tingginya“urbanisasi siswa” dari daerah lain, sehingga 7% dari jumlah peserta didik adalahberasal dari luar Kota Mataram. Penerapan kebijakan Bina Lingkungan menjadisalah satu alternatif pemecahan terhadap ketidaksesuaian antara ketersediaanruang belajar/rombongan belajar dibandingkan dengan jumlah pendaftar. Salahsatunya melalui peningkatan jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) dan meningkatkanjumlah sekolah pada jenjang SD dan SMP sehingga dapat sebanding denganjumlah rombongan belajar dan siswa baru yang ada.

3.3.9. Jalan Lingkungan Kondisi MantapKinerja Bina Marga ditunjukkan dengan meningkatnya status jalan dengankondisi jalan baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram dari256,453 km pada tahun 2013 menjadi 291,514 km pada tahun 2014 ataubertambah sepanjang 35,061 km, terjadi peningkatan 12,03%. Penambahanpanjang jalan pada tahun 2014 adalah sepanjang 347,188 km dari panjang jalantahun 2013 sepanjang 333,918 km. Adapun status jalan provinsi dan nasionalyang juga mengalami perbaikan pada beberapa ruas diantaranya Jalan TGH.Faisal, Jalan Bung Karno, Jalan Saleh Sungkar, Jalan Energi dan lain-lain.Perbaikan tersebut juga disertai dengan penataan drainase dan trotoar. KinerjaBina Marga juga dapat dilihat dengan adanya peningkatan panjang jalan sebagaiakibat dibukanya ruas-ruas jalan baru diantaranya jalan tembus dari ruas JalanBung Hatta menuju Jalan Jenderal Sudirman, akses BIL menuju Kota Mataramtembus Jalan Gajah Mada, dan Jalan Dakota. Jalan baru tersebut selain menguraikemacetan pada ruas jalan tertentu, juga membuka akses dari dan ke KotaMataram yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomianmasyarakat sekitarnya.



3.3.10. Mataram Bebas GenanganKondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar berpotensi untuk menimbulkangenangan pada beberapa titik, sehingga dalam perancangan sistem drainase harusmemperhatikan kondisi tersebut. Beberapa titik di Kota Mataram terutama diKecamatan Sekarbela, Mataram, dan Ampenan kerap terjadi genangan. Ruassungai yang berada di Kota Mataram merupakan hilir aliran sungai yang ada diPulau Lombok. Hal tersebut menyebabkan Kota Mataram berpeluang mengalamiterjadinya genangan atau banjir. Sungai besar yang melintasi wilayah KotaMataram berjumlah empat sungai dan semuanya bermuara di sepanjang pesisirbarat Kota Mataram. Sebagai upaya pencegahan potensi genangan dibutuhkankawasan resapan air untuk mengurangi run off air hujan yang langsung ke aliransungai. Untuk mendukung penanganan genangan dan banjir di Kota Mataram,dengan berkolaborasi dengan masyarakat telah dibentuk Pasukan Biru, yangbertugas untuk membersihkan gorong-gorong/selokan. Beberapa titik lokasibanjir berada pada wilayah hilir Kota Mataram di wilayah kecamatan Sekarbela.

3.3.11. Mataram BersihPrioritas lain yang ditangani dalam urusan lingkungan hidup adalah mengatasimasalah persampahan. Hingga saat ini, dari total volume sampah sebanyak 1.350m3 per hari, yang tertangani adalah 831,76m3 perhari atau hanya sekitar 65%dari total volume sampah. Sehingga dalam rangka mengimbangi penambahanvolume sampah, Pemerintah Kota Mataram memerlukan peningkatan jumlahsarana prasarana persampahan seperti dump truck, arm roll, pick up dancontainer. Upaya lain dalam mengatasi persoalan sampah adalah denganmengurangi jumlah timbulan sampah melalui Gerakan LISAN dan Bank SampahKota Mataram.Masalah persampahan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan perkembanganpenduduk Kota Mataram. Penanganan sampah yang dihasilkan oleh rumahtangga memerlukan perhatian yang serius mengingat jenis dan jumlah sampahyang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasipembuangan sampah serta fasilitas persampahan lainnya merupakan kebutuhanmasyarakat yang pokok untuk mengatasi masalah persampahan.Penanganan sampah di Kota Mataram sementara ini masih menggunakan polamemindahkan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menujutempat pengelolaan akhir di wilayah Kebon Kongo, namun pola penanganansampah yang demikian tersebut tidak bisa dilakukan secara terus menerus, upayapemerintah dan masyarakat untuk mengurangi jumlah timbulan sampah domestikseperti yang telah disayaratkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008tentang Pengelolaan Sampah, maka secara ideal timbulan sampah domestik harusdikelola sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan konsep 3R yaitu Reuse,Recycle dan Reduce.



Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat akan mengurangi jumlahtimbulan sampah yang harus dipindahkan ke lokasi pengolahan akhir.Pengelolaan sampah memerlukan target untuk pengurangan jumlah sampah yangada. Beberapa metode pengangkutan sampah untuk melayani penyelesaianpemindahan sampah ke tempat pengelolaan akhir secara sederhana dapat dibagiatas dua jenis pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan menggunakansistem container yang diangkut oleh Armroll; dan kedua adalah menggunakansistem TPS yang dilayani oleh dumptruck. Pola pengelolaan sampah yangberkembang saat ini di Kota Mataram adalah sebagai berikut :a. Sistem individual langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan

secara door to door dengan mendatangi sumber sampah, dimana sampahtersebut diangkut dengan menggunakan dump truk.

b. Sistem individual tak langsung yaitu pengumpulan sampah yangdilakukan secara door to door yang dilakukan oleh petugas kebersihandengan menggunakan gerobak serta truk kecil dan sampah yang adaditampung di tempat penampungan sementara (TPS) atau kontainer dengankapasitas 6 - 8 m3, dan kemudian sampah yang terkumpul dibawa ke TPA.

c. Sistem Komunal yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan olehmasing-masing penghasil sampah dan dibuang ke tempat-tempatyang telah disediakan berupa kontainer dan transfer depo, kemudiandibawa ke TPA.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan telah nampakmeskipun sebagian masih belum optimal, ini dibuktikan dengan masihrendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihanlingkungannya. Rendahnya peran masyarakat dalam usaha pemilahan danpengurangan volume sampah sejak dari sumber, serta masih rendahnyapartisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomikarena belum memahami secara mendalam tentang potensi sampah yangmemiliki nilai ekonomis untuk diusahakan. Upaya yang telah dilakukan untukmeningkatkan peranserta masyarakat dengan memberikan bimbingan danpenyuluhan di beberapa kelurahan serta telah memberikan pelatihanpengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilaiekonomi.

3.3.12. Menuju Mataram Smart CityPemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat akan melakukan kajianterhadap penerapan program “Smart City” yang akan bekerja sama dengan PT.Indosat. Sesuai dengan program yang direncanakan dari PT. Indosat akanmenjadikan Mataram sebagai daerah, “Smart City” atau Kota Pintar denganmengoptimalkan peran jaringan tekhnologi informasi.Program ini akan sejalan dengan perkembangan Kota Mataram sebagai ibu kotaProvinsi NTB dan kawasan MICE (Meeting, Incentive, Convention andExhibition). “Smart City” sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologiinformasi untuk mendorong percepatan pembangunan di kota ini. Hal ini akan



ditindaklanjuti secara lebih teknis terkait dengan pemanfaatan teknologiinformasi di Kota Mataram yang memang saat ini dirasakan masih perluditingkatkan.Disamping itu, perlu dilakukan kajian terhadap peningkatan sistem penggunaanteknologi informasi. Karena Kota Mataram saat ini sudah melakukan beberapapelayanan dengan sistem online. Pelayanan itu antara lain: pelayanan perizinandan penerimaan siswa baru. Kedepan agar seluruh program yang terkait denganpelayanan “online” seperti pelayanan kependudukan dan kesehatan “online”dapat dilibatkan.

3.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikatorkinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaranstrategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerjasasaran. Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinalsebagai berikut:

Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagaiberikut :

No. Kategori Nilai Angka Interpretasi1234567

AAA

BBB

CCCD

90-10080-9070-8060-7050-6040-500-40

Sangat MemuaskanMemuaskanSangat Baik

BaikCukup Baik

CukupKurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerjasasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaranyang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Dari 10 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 30 indikator kinerja,pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

NO KATEGORICAPAIAN SASARAN

JUMLAHINDIKATOR SASARAN

1 Sangat Memuaskan 5 Indikator2 Memuaskan 3 Indikator3 Sangat Baik 2 Indikator4 Baik - Indikator5 Cukup Baik - Indikator6 Cukup - Indikator7 Kurang - Indikator

Jumlah 10 Indikator Sasaran



3.5. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Pemerintah Kota Mataram melaksanakan 5 misi yang telah ditetapkan dengan memiliki 10indikator pencapaian sasaran RPJMD untuk masing-masing misi, sebagai berikut:

MISI JUMLAHINDIKATOR SASARAN

JUMLAHIKU

Misi 1 2 indikator sasaran 1 s/d 2 4Misi 2 4 indikator sasaran 3 s/d 6 8Misi 3 1 indikator sasaran 7 8Misi 4 2 indikator sasaran 8 s/d 9 4Misi 5 1 indikator sasaran 10 6Jumlah 10 indikator 30

Adapun pencapaian KINERJA SASARAN STRATEGIS dirinci dalam bentuk matrik, sebagaiberikut :

No SASARAN STRATEGISJumlah

Indikator

CapaianRata-rata(%)

60s/d70

70s/d80

80s/d90

90s/d100

MISI 1:Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama danKearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai

1 Meningkatnya kualitasharmonisasi kehidupanmasyarakat

2 - - - - 99,31

2 Meningkatnya nilai-nilaireligiusitas

2 - - - - 100,76

Capaian Rata-rata Misi 1 (4 IKU) 100,04 Sangat MemuaskanMISI 2 :Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasardan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing

3 Meningkatnya kualitas layananpendidikan dasar

4 - - - - 104,99

4 Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

2 - - - - 92,62

5 Meningkatnya efektvitaspengarusutamaan gender

1 - - - - 107,16

6 Meningkatnya efektivitaspengendalian pertumbuhanpenduduk

1 - - - - 95,00

Capaian Rata-rata Misi 2 (8 IKU) 99,94 Sangat MemuaskanMISI 3 :Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BerbasisPotensi Lokaldalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

7 Meningkatnya pertumbuhanekonomi daerah

8 - - - - 95,09

Capaian Rata-rata Misi 3 (8 IKU) 95,09 Sangat Memuaskan



MISI 4 :Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana PerkotaanBerbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan

8 Meningkatnya kualitas saranaprasarana perumahan danpermukiman

2 - - 76,20 - -

9 Meningkatnya kualitasInfrastruktur Perkotaan

2 - - 71,98 - -

Capaian Rata-rata Misi 4 (4 IKU) 74,09 Sangat BaikMISI 5 :Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka MewujudkanKepemrintahan Yang Baik (Good Governance)10 Meningkatnya efektivitas

penerapan Reformasi Birokrasi6 - - 83,33 -

Capaian Rata-rata Misi 5 (6 IKU) 88,33 MemuaskanRata-Rata Seluruh Capaian Misi (30 IKU) 91,49 Sangat Memuaskan

Dari 10 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 91,49 persen dengankriteria Sangat Memuaskan.

Berdasarkan Lampiran III/2-5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukurankinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6Target dan Realiasai Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

berdasarkan Sasaran Strategis pada masing-masing Misi

MISI, IKU & SASARAN MISI SATUAN TARGET REALISASI

Misi 1 : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui PenerapanNilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakatyang Aman, Rukun dan Damai

Persentase kejadian konflik yang ditindaklanjuti persentase 90,00 89,15Persentase pertemuan antar umat beragama persentase 99,00 98,56Rasio tempat ibadah per satuan penduduk persentase 90,00 90,00Jumlah kegiatan keagamaan dalam satu tahun kegiatan 500 467Misi 2 : Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan

Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yangBerdaya Saing

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 18,00 15,28Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 12,00 9,05APK % rata-rata 112,14 94,14APM % rata-rata 82,89 77,51Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 70,20 70,43Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) nilai 0,735 0,627



Indeks Pembangunan Gender (IPG) nilai 70 69,14Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) nilai 2 1,9Misi 3 : Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

BerbasisPotensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang SejahteraPersentase Pertumbuhan Ekonomi persentase 8,06 8,12Laju Inflasi persentase 1,00 0,75Tingkat Daya Beli Masyarakat rupiah 14.000 juta 13.999 jutaPendapatan Per Kapita Penduduk rupiah 32.878 juta 32.552 jutaAngka Kemiskinan persentase 10,59 9,73Indeks Gini Ratio nilai 0,5 0,29Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persentase 4,5 7,5Misi 4 : Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan

Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka MewujudkanPembangunan yang Berkelanjutan

Persentase Sanitasi Layak persentase 90,00 85,90Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau(RTH) Kota dengan Kriteria Baik

persentase 20,00 11,39

Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik kilometer 347.190 326.154Persentase Permukiman Kumuh Perkotaan persentase 0,5 0,25Misi 5 : Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam

rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)Tingkat Keterbukaan Pelayanan Publik Kategori Hijau KuningNilai Opini BPK terhadap Pelaporan KeuanganDaerah

Opini WTP WTP

Hasil Evaluasi AKIP Kota Mataram Nilai B CCHasil EKPPD Kategori Baik Sekali BaikMaturitas Sistem Pengendalian Intern Parameter Level 3 Level 1Keterbukaan Informasi Badan Publik KategoriPemerintah Kabupaten/Kota

Peringkat Terbaik I Terbaik I

Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B C

Jumlah APBD Kota Mataram 2016 : Rp. 1.421.368.181.842,-Jumlah Realisasi APBD Kota Mataram 2016 : Rp. 1.330.717.743.924,-Persentase Realisasi APBD 2016 : 93,60%



Secara lebih rinci evaluasi capaian masing-masing kinerja sasaran strategis adalah sebagaiberikut:

I. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1

Untuk sasaran 1 ini masyarakat Kota Mataram merasa aman bila pencapaianpeningkatan rasa “AMAN” yang ditunjukkan dengan kehidupan yang dilandasi nilaiagama dan budaya melalui peningkatan kondusivitas wilayah Kota Mataram, sertapeningkatan toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

Evaluasi capaian sasaran 1 berdasarkan IKU yang telah ditetapkan adalah sebagaiberikut:

Tabel 3.1EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1

“Meningkatnya kualitas harmonisasi kehidupan masyarakat”

NoINDIKATOR

KINERJA UTAMA(IKU)

TAHUNSATUAN TARGET

REALISASI CAPAIANKINERJA

1 Persentase kejadiankonflik yangditindaklanjuti

2015 % 90 85,20 94,662016 % 90 89,15 99,06

2 Persentase pertemuanantar umat beragama

2015 % 99 98,02 99,012016 % 99 98,56 99,56

Rata-rata Capaian IKU 99,31Kinerja Capaian Sasaran 1 99,31

Dengan heterogenitas yang dimiliki Kota Mataram, sangat berpotensi untuk terjadinyakonflik. Karakteristik konflik yang terjadi dalam lingkup lokal setempat, seringkalidipicu oleh kesalahpahaman antar pihak yang berkonflik. Dalam mengatasi pemicupotensi konflik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan danPermendagri, Pemerintah Kota Mataram telah membentuk 12 (dua belas) tim/forumdalam mengoptimalkan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan dalam penanganan danpenyelesaian konflik sebagai berikut: FKPD Kota Mataram, PPWK Kota Mataram,Kominda Kota Mataram, FKDM Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Forum PembauranKebangsaan Kota Mataram, Pemantauan Orang Asing, FKUB Kota Mataram, TimVerifikasi BANPOL Kota Mataram, Bantuan Keuangan PARPOL, serta SekretariatFKPD Kota Mataram.Beberapa kegiatan dalam memantapkan kesatuan bangsa dan politik, sebagai berikut:Diklat Pelatihan Bela Negara, Diklat Wawasan Kebangsaan bagi Toga, Toma, Todadan unsur-unsur lainnya, Pekat pada rumah kost se-Kota Mataram, Menurunnyamoralitas anak tingkat SD, SMP, SMA, serta Penguatan FKDM, FKUB dan Komindadalam rangka peningkatan SDM.



Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban disebabkan meningkatnya jumlahpatrol satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan pelanggaran trantib selama 24jam. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, peningkatan penegakan peraturandaerah dan peraturan Walikota dalam memastikan setiap tindakan sesuai denganprosedur dan kriteria penanganan pelanggaran.Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja, telah dilakukan penanganan potensigangguan tramtib sebanyak 300 penertiban atau 100% dengan jumlah personil saat inisebanyak 124 orang. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui penguatankapasitas anggota melalui Diklat dengan capaian sebesar 64% (77 orang dari 124anggota). Dalam upaya perlindungan masyarakat telah dibentuk Petugas PerlindunganMasyarakat (LINMAS) dengan jumlah 186 orang. Dalam hal penegakan PERDA,capaian kinerja sebesar 150% yaitu sebanyak 300 kasus pelanggaran PERDA yangtelah ditetapkan, terdapat 450 kasus pelanggaran yang dapat diselesaikan, artinyaterdapat PERDA yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat diselesaikanpenegakannya pada tahun 2016.Komposisi penduduk Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras, suku danagama dapat rawan potensi konflik, jika tidak ditangani dengan benar. Dalammengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang dilakukan: pertama,meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorongharmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik. Kedua, PemerintahDaerah secara terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapatkoordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Tak ketinggalan keberadaanKomunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan. payalain adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yangmerupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dankeberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB).

Permasalahan dan Solusi:

1. Pertumbuhan penduduk di Kota Mataram cukup tinggi, hal ini merupakan dampakdari posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB, yang menjadi penarikbagi para pedagang/usahawan untuk berusaha. Fenomena pelanggaran tata ruangdan peruntukan lahan sering kali terjadi. Sehingga patroli tramtib terus dilakukan.

2. Dinamika masalah sosial kemasyarakatan dengan adanya fenomena anak jalanan,gelandangan dan pengemis terkadang seringkali terjadi, disamping masalah sosiallainnya. Perpaduan kerja tim penanganan masalah sosial dioptimalkan denganmengembangkan pola-pola penertiban yang lebih humanis, dengan menyiapkananggota polisi pamong praja wanita dengan jumlah 17 orang.



II. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2


“Meningkatnya nilai-nilai religiusitas masyarakat”

NoINDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)TAHUN

SATUAN TARGETREALISASI CAPAIAN

KINERJA

1 Rasio tempat ibadah persatuan penduduk

2015 % 90 90 100,002016 % 90 90 100,00

2 Jumlah KegiatanKeagamaan dalam SatuTahun

2015 Kegiatan 450 414 83,002016 Kegiatan 460 467 101,53


Penduduk Kota Mataram mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah 353.617jiwa atau 84,46 persen dari total penduduk Kota Mataram yang berjumlah 418.679jiwa. Pembinaan umat beragama di Kota Mataram dilaksanakan secara intensif dalamkegiatan sehari-hari. Dengan digalakkan imtaq di sekolah dan kantor pada hari Jum’atdiharapkan kualitas SDM dapat lebih ditingkatkan, utamanya dari segi religiusitasnya.Jumlah pemeluk agama di Kota Mataram tercatat sebanyak 353.617 jiwa pemelukagama islam, 52.980 jiwa pemeluk agama Hindu, 9.267 jiwa pemeluk Nasrani, dan2.815 jiwa pemeluk agama Budha dan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaankehidupan beragama di Kota Mataram, telah terbangun sarana peribadatan, yaitu 232Masjid, 163 Pura, 15 Gereja Kristn, 2 Gereja Katholik, dan 11 Vihara. Sementara itu,terdapat beberapa lembaga pendidikan agama sejak dini, yaitu sebanyak 36 RaudhatulAthfal (RA), 24 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 22 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 12Madrasah Aliyah (MA), 7 sekolah katholik, dan 6 sekolah kristen. Beberapa kegiatankeagamaan tersebut antara lain: (1) Festival Maulid, (2) Festival Lebaran Topat, (3)MTQ/MFQ, (4) Pawai Ogoh-ogoh. Pertemuan antar umat beragama dilakukan selama5 kali dalam satu tahun dengan melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat,tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Banyaknya lembaga kelembagaan mengalamipeningkatan sebesar 0,44 persen dari tahun 2015 sebanyak 441 kegiatan sampai tahun2016 yang mencapai 467 kegiatan dan di tahun 2016.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya toleransimasyarakat dalam kehidupan beragama adalah: Untuk mengatasi penanganan konflikyang terjadi, Pemerintah Kota Mataram telah secara aktif mendorong harmonisasi danmengantisipasi sedini mungkin potensi konflik, Pemerintah Daerah juga secara terusmenerus memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukanmediasi penanganan konflik dengan melibatkan keberadaan Komunitas IntelejenDaerah dan jejaringnya, serta memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlahormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman ataspluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB).



III. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3Tabel 3.3

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3“Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar”

NoINDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)TAHUN


KINERJA

1 Angka Harapan LamaSekolah

2015 Tahun 99,70 93,59 93,872016 Tahun 99,80 96,69 96,49

2 Rata-rata Lama Sekolah(RLS)

2015 Tahun 12 9,04 75,342016 Tahun 12 9,05 75,42

3 Angka Partisipasi Kasar(APK)-SD/MI 2015 % >105.27 102,97 97,81

2016 % >105.27 106,44 101,12-SMP/MTs 2015 % >114.19 101,58 88.,95

2016 % >114.19 101,59 88,97- SMA/SMK/MA 2015 % >116.96 168,16 143,78

2016 % >116.96 168,17 143,794 Angka Partisipasi Murni

(APM)-SD/MI 2015 % >89.68 74,60 83,19

2016 % >89.68 74,70 83,80- SMP/MTs 2015 % >79.01 74,44 94,21

2016 % >79.01 74,45 94,23- SMA/SMK/MA 2015 % >79.97 124,79 156,04

2016 % >79.97 124,80 156,06Rata-rata Capaian IKU 104,99

Kinerja Capaian Sasaran 3 104,99

Sumber : BPS Kota Mataram dan Dikpora Kota Mataram, 2016.

Dari tabel diatas, tergambarkan adanya perkembangan positif dalam pembangunanbidang pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upayamemperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yangsama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baiksecara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuanintelektual serta kondisi fisik. Langkah-langkah dalam pemenuhan pelayanan bidangpendidikan, yaitu penyediaan anggaran untuk BOSDA (Bantuan Operasional SekolahDaerah), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Rehab Berat Sekolah dan Ruang Kelas Baru(RKB), Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, Pengadaan AlatPraktik dan Peraga Siswa, serta Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Sekolah.Selain itu dalam peningkatan kualitas pendidikan, jumlah tenaga pengajar yang luluspada pendidikan dan latihan profesi guru (sertifikasi guru) terus bertambah setiaptahunnya. Pengembangan guru sebagai profesi; merupakan kebijakan yang strategisdalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional,guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Pengembangankompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil



kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada Standar NasionalPendidikan (SNP) dan analisis kesenjangan kompetensi.Menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, pada tahun 2016 dilaksanakan persiapan pelimpahankewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kota Mataram ke PemerintahProvinsi NTB dalam rangka optimalisasi kinerja program pendidikan menengah.Pelimpahan kewenangan tersebut agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokusmembenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PendidikanMasyarakat (Dikmas), sementara Pemerintah Provinsi dapat lebih memprioritaskanpendidikan menengah dalam upaya mencapai Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun.Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan rata-rata kunjungan perpustakaantahun 2015 sebanyak 20.116 orang menjadi sebanyak 22,348 orang pada tahun 2016.Begitu juga dengan cakupan layanan perpustakaan pada tahun 2011 sebanyak 20 unitmeningkat pada tahun 2015 menjadi 30 unit dengan capaian sebesar 100%. Dalammeningkatkan minat baca masyarakat dibutuhkan penguatan dalam sarana danprasarana pendukung, termasuk ketersediaan personil yang memadai dalam halkuantitas dan kualitas. Keberadaan perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah danperpustakaan rumah ibadah merupakan sarana pendukung dalam memperkuat aksesmasyarakat untuk mendapat data dan informasi, salah satunya dalam memenuhiketersediaan koleksi buku dan bahan bacaan lainnya, yang saat ini berjumlah sebanyak7.611 jenis. Akselerasi cakupan layanan perpusatakan dilakukan dengan optimalisasilayanan Perpustakaan Keliling sebanyak satu unit yang merupakan bantuan dariPerpustakaan Nasional RI. Sebagai alternatif pilihan masyarakat untuk mengaksesperpustakaan, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang berjumlah 39 TBMdapat memperpendek jarak layanan perpustakaan bagi masyarakat Kota Mataram.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaranmeningkatkan kualitas pendidikan selama tahun 2016 adalah:1. Kota Mataram sebagai Pusat Pendidikan di Provinsi NTB, memberikan daya

tarik bagi siswa dari daerah lainnya. Dalam pola Penerimaan Siswa Baru (PSB)tahun 2016, mekanisme penerimaan menggunakan sistem on line, denganmemberikan kesempatan kepada pendaftar untuk 3 Sekolah Pilihan yangdiinginkan. Jika nilai yang diperoleh berdasarkan passing grade pada ketigasekolah tidak memenuhi, pendaftar dapat memanfaatkan mekanisme binalingkungan dengan pola tes ujian masuk (tes akademik) pada sekolah yangdituju. Penerapan kebijakan Bina Lingkungan menjadi salah satu alternatifpemecahan terhadap ketidaksesuaian antara ketersediaan ruangbelajar/rombongan belajar dibandingkan dengan jumlah pendaftar.

2. Keberadaan sekolah swasta dalam menunjang penyelenggaraan pendidikanmasih belum optimal dalam menjaring siswa baru, sementara hampir sebagianbesar orang tua siswa menyekolahkan putra putrinya di sekolah negeri. Hal inimenyebabkan adanya ketimpangan jumlah rombongan belajar (rombel) antarasekolah negeri dengan swasta. Tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta



menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut. Untuk itu sekolah swastaperlu mendapat perhatian, antara lain dalam bentuk subsidi.

3. Dalam meningkatkan minat baca masyarakat khususnya bagi siswa, ditemukanmasih terbatasnya keanekaragaman bahan pustaka/koleksi perpustakaan yangdapat menunjang minat baca masyarakat. Upaya yang dilakukan untukmengatasi hal tersebut melalui penambahan bahan pustaka/koleksi perpustakaanhingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

4. Optimalisasi kinerja pelayanan perpusatakan masih dihadapkan padapermasalahan keterbatasan sarana prasarana perpustakaan daerah dan masihkurangnya jumlah mobil operasional perpustakaan keliling untuk mengkomodircakupan pelayanan perpustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi haltersebut dengan melengkapi sarana perpustakaan, mengembangkan pilihanmedia kepustakaan daerah secara on-line, dan mengusulkan penambahan mobiloperasional perpustakaan keliling.

IV. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4


“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”

NoINDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)TAHUN

SATUAN TARGET REALISASI CAPAIANKINERJA

1 Angka Harapan Hidup 2015 Tahun 68,60 70,18 102,302016 Tahun 70,20 70,43 100,33

2 Indeks PembangunanKesehatan Masyarakat(IPKM)

2015 Nilai 0,735 0,614 83,542016 Nilai 0,735 0,627 84,90


Sebagai Ibukota Provinsi NTB, cakupan layanan kesehatan melalui ketersediaanRumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Poliklinik, Puskesmas danJaringannya yang cukup memadai, telah memberikan dampak bagi optimalnyapenanganan masalah kesehatan masyarakat. Karakteristik Kota Mataram yangmajemuk dengan tingkat keamanan dan kenyamanan hidup (hospitality) yang positiftelah memberikan pengaruh pada pola kehidupan masyarakat menuju angka harapanhidup yang terus membaik setiap tahunnya.Kesadaran masyarakat atas arti pentingnya kesehatan telah memberikan pengaruhpositif terhadap menurunnya angka kesakitan di Kota Mataram. Angka kesakitan(morbiditas) adalah derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi yangmengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan denganpopulasi tertentu yang sering kali merupakan kelompok yang sehat atau kelompokyang beresiko. Angka kesakitan pada penduduk berasal dari community based data



yang diperoleh melalui pengamatan terutama yang diperoleh dari fasilitas pelayanankesehatan melalui pencatatan dan pelaporan rutin dan insidentil. Kasus penyakit yangpaling banyak diderita masyarakat di Kota Mataram adalah infeksi akut lain padasaluran pernafasan bagian atas. Kondisi ini erat kaitannya dengan kesehatanlingkungan masyarakat. Hal yang patut diwaspadai dari data kunjungan tahun 2016adalah peningkatan yang cukup signifkan pada penyakit tekanan darah tinggi.Perubahan life style kearah negatif seperti kurang aktifitas fisik, lebih seringmengkonsumsi fast food, junk food dan stress factor adalah beberapa faktor yangmemicu tingginya angka kejadian hipertensi.Kasus yang seringkali muncul saat perubahan musim di Kota Mataram adalah KasusDemam Berdarah Dengue atau DBD yang disebabkan oleh virus yang ditularkanmelalui gigitan nyamuk. Sebagian diantaranya mewabah secara tiba-tiba danmenjangkiti ribuan orang dalam waktu singkat. Penyakit DBD sebagai salah satupenyakit menular, sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat diKota Mataram karena penyebarannya yang cepat, berpotensi kematian dan semuawilayah sudah pernah terjangkit DBD. Insidence rate DBD mengalami penurunankasus, dimana kasus yang terjadi belum melampaui ambang batas yang ditetapkansecara nasional yaitu <20/100.000 penduduk. Kebersihan lingkungan dan pola hidupyang kurang baik, kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit DBD yangcenderung mengarah ke upaya kuratif serta kurangnya upaya promotif ataupunpreventif masyarakat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tetap tingginyakejadian DBD.Pada indikator prevalensi gizi buruk pada tahun 2016 terjadi penurunan, seluruh kasussudah tertangani dengan baik. Langkah penurunan angka kejadian gizi burukdilakukan dengan mengefektifkan pendataan, kontrol kejadian, dan intervensi dalampenanganannya. Pemantauan status gizi buruk dan gizi kurang dilakukan dengankegiatan Survailans Gizi setiap bulannya oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram.Upaya dalam membangun sinergitas program kesehatan dengan terus mengedepankanperan dan fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Puskesmas danjaringannya melalui penyiapan SDM (Dokter, Bidan dan Perawat) sehingga dapatmemenuhi rasio yang ditetapkan. Keberadaan 11 Puskesmas termasuk di dalamnya 4Puskesmas Perawatan dan 6 Puskesmas yang telah terakreditasi, telah berkontribusiterhadap peningkatan jangkauan pelayanan Puskesmas di wilayah Kecamatan, denganpersentase cakupan diatas 80%.Dalam membangun jejaring yang baik dalam mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan,peran Puskesmas dan jaringannya harus mampu sebagai penopang pelayanan RumahSakit Umum Daerah Kota Mataram, sehingga pemahaman masyarakat harusterbentuk. Setiap penduduk yang menginginkan pelayanan di tingkat RSUD, harusmemperoleh rujukan terlebih dahulu dari Puskesmas. Mekanisme BPJS lebih banyakdigunakan oleh masyarakat Kota Mataram untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatkan kualitasdan derajat kesehatan masyarakat selama tahun 2016 adalah:



1. Dengan semakin meningkatnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomimasyarakat telah menjadikan adanya perubahan orientasi masyarakat dalammenilai pelayanan kesehatan, masyarakat cenderung menuntut pelayanan yanglebih baik, lebih ramah dan lebih bermutu. Dengan demikian maka tuntutanmasyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan harus diatasi secara bertahap yangperlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikankepuasan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat.

2. Tuntutan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berkaitan dengan orientasimasyarakat yang masih cenderung menggunakan paradigma sakit denganmenekankan pada upaya-upaya pengobatan (kuratif) secara langsung harusdiimbangi dengan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat danperbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi padaupaya promotif (pemberdayaan), dan upaya preventif (pencegahan), dilakukanmelalui penguatan peran promosi kesehatan (Promkes) melalui organisasi PKK,Posyandu, Penyuluh KB di tingkat masyarakat. Disamping itu, tenaga kesehatanharus mampu mengajak, memotivasi Tenaga kesehatan harus mampu mengajak,memotivasi dan memberdayakan masyarakat, mampu melibatkan kerja samalintas sektoral, mampu mengelola sistem pelayanan kesehatan yang efisien danefektif, mampu menjadi pemimpin, pelopor, pembinaan dan teladan hidup sehat.Dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sangat penting adalahbagaimana mengajak dan menggairahkan masyarakat untuk dapat tertarik danbertanggungjawab atas kesehatan mereka sendiri.

3. Adanya keterbatasan tenaga Bidan mempengaruhi layanan persalinan oleh tenagakesehatan di wilayah Kelurahan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan melaluioptimalisasi pelayanan kebidanan dengan memberdayakan Bidan di Puskesmassebagai Bidan Bina Wilayah.

V. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5Tabel 3.5

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 5“Meningkatnya Kesetaraan Gender”

NoINDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)TAHUN


KINERJA

1 Indeks PembangunanGender (IPG)

2015 % 50 57,77 115,54

2016 % 70 69,14 98,78


Sumber : BPS Kota Mataram, 2016



Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPMdengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukurpencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun diarahkan untukmengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapt digunakanuntuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakintinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.IPG dan IPM memiliki kecenderungan asosiasi yang searah. Kota Mataram memilikinilai IPM tertinggi (70,18) dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Nilai IPGNTB 58,69 persen, IPG Nasional sebesar 70,83.Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak dibandingkan penduduklaki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio sebesar 98 (kurang dari 100) yangberarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan di Kota Mataram tahun 2016 mencapai 91,27persen sehingga masih ada 9,84% angka buta huruf perempuan. Penduduk perempuanKota Mataram lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Besaran angka inididominasi oleh penduduk usia lanjut yang berjenis kelamin perempuan.Kebijakan yang ditetapkan adalah Kebijakan yang Sadar Gender, dengan mengakuiperempuan adalah aktor pembangunan yang sama dengan laki-laki, keterlibatanperempuan pada dasarnya ditentukan oleh relasi gendernya sehingga keterlibatannyaberbeda dan seringkali tidak setara; hal ini untuk menjamin bahwa target dan manfaatdari program sama-sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki dalam menjawabkebutuhan praktis gender mereka, sehingga kedepan tercipta suatu relasi yang lebihsetara antara perempuan dan laki-laki dan menyentuh kebutuhan strategis gender.Disamping itu, dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan upaya-upaya,antara lain dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan,terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsipeserta Musrenbang/MPBM sebesar 30 persen adalah peserta dari unsur perempuan,membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibuterhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan membukakesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dananak, serta meningkatkan ruang expresi perempuan melalui peningkatan frekuensiacara berbasis gender bernilai kebangsaan seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini,dan lain-lain.Disamping penguatan peran perempuan, upaya perlindungan terhadap anak terusmenerus dilakukan dengan memberikan akses dan ruang ekpresi anak. KeberadaanTaman-taman Kota yang juga menjadi Kawasan Hijau Kota Mataram, dijadikansebagai salah satu ruang apresiasi dan media ekpresi anak. Penguatan karakter anakyang beriman, bertaqwa dan berbudi pekerti luhur sebagai salah satu basis pendidikananak usia dini menjadi fokus pembelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan anakusia dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Mataram.Berkembangnya jumlah PAUD dan TK serta meningkatnya jumlah siswa PAUD dan



TK setiap tahunnya memberikan gambaran bahwa masyarakat telah memberikanperhatian serius terhadap pendidikan anak.Dari sisi kebijakan, Pemerintah telah menjadikan perlindungan anak menjadi urusanwajib di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2013 telah dicanangkan Kota Mataram menujuKota Layak Anak. Langkah utama dalam Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anakadalah menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) yang memuat31 indikator yang merujuk pada 5 klaster Konvensi Hak Anak untuk mendorong setiapSatuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram menjadikan kepentingan terbaik bagianak sebagai dasar dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya kesetaraangender selama tahun 2016 sebagai berikut:

1. Kota Mataram sebagai sebuah kota yang mempunyai daya tarik tersendiri danmemiliki karakteristik urban dengan dinamika permasalahan perempuan dananak yang makin beragam. Upaya yang dilakukan dengan membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadapkesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Meningkatkanpengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatanpembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak

2. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya membutuhkan ketersediaanRuang Ekspresi dan Ruang Publik yang memadai dan proporsional, dimana saatini masih terbatas dimiliki oleh Kota Mataram. Ketersediaan sarana ruang publikyang memadai tersebut dalam rangka pemenuhan akses dan ruang ekspresi bagikebutuhan anak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut denganmeningkatkan ruang expresi perempuan dan anak, serta peningkatan frekuensievent/acara berbasis gender bernilai kebangsaan, seperti Peringatan Hari Ibu,Hari Kartini, Hari Anak Nasional (HAN), dan lain-lain.

VI. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6Tabel 3.6.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6“Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk”

NoINDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)TAHUN


KINERJA

1 Angka Kelahiran Total(Total Fertility Rate (TFR)

2015 Nilai 2 1,9 95,00

2016 Nilai 2 1,9 95,00


Sumber: BPPKB Kota Mataram, 2016



Keberhasilan program Keluarga Berencana dapat dilihat dari data Total Fertility Rate(TFR) di Kota Mataram mencapai sebesar 1,9. Artinya bahwa setiap Pasangan UsiaSubur (PUS) yang sudah berkeluarga mempunyai anak 1-2 orang. Hasil inimemberikan gambaran bahwa rata-rata masyarakat yang termasuk dalam PUS telahmelaksanakan program KB dengan baik. Angka tersebut menunjukkan peningkatanpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB.Pelaksanaan program KB dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan alatkontrasepsi mengalami penerunan, hal ini dapat dilihat dari pencapaian programpelayanan dan pembinaan sampai dengan bulan Desember 2016, dimana jumlahpeserta KB aktif sebesar 55.625 dari PPM sebesar 53.635 peserta, atau 103,71%, dariPPM/PPA dan 76,44% dari PUS sebesar 72.393 peserta dibandingkan pencapaiantahun 2015, jumlah peserta KB aktif sebesar 53.635 peserta dari PPM sebesar 51.329atau 104,49% dari PPM/PA dan PUS sebesar 70.498 peserta. Sedangkan pencapaianpeserta KB Baru pada bulan Januari s/d desember 2016 sebesar 9.893 peserta atau108,44% dari PPM peserta baru sebesar 9.123 peserta. Pencapaian peserta KB barutahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1.000 peserta dimana peserta KB Barusebesar 10.893 peserta dari PPM peserta KB Baru sebesar 12.638 peserta.Efektivitas pengendalian penduduk terkait juga dengan keluarga penerima manfaat.Data target jumlah keluarga penerima manfaat sebagai Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTSPM) sebanyak 28.533 keluarga, dengan jumlah penerimaKartu Indonesia Sejahtera sebanyak 28.212 jiwa. Dari data tersebut terdapat 81.755keluarga sejahtera dari target 110.288 jumlah seluruh keluarga. Progress positif dalampeningkatan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampakmeningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagikeluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan pemberian bantuan modal,pembinaan kepada kelompok UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja,dan Bina Keluarga Lansia. Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam upayaPendewasaan Usia Perkawinan (PUP) telah dilakukan berbagai kegiatan antara lainkonseling KRR bagi remaja yang dilaksanakan di pondok pesantren, SLTA/SLTP, danmelakukan penyuluhan di setiap kelurahan.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi selama tahun 2016 antara lain:1. Upaya dalam mengatasi masih rendahnya pengetahuan/pemahaman para keluarga

tentang perlunya memelihara dan meningkatkan kesehatan melalui peningkatanGerak Kader dalam mencari Akseptor KB baru, serta mengingkatkan frekuensi,pelatihan/orientasi program KB-KS.

2. Masih minimnya frekuensi pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta peraninstitusi masyarakat dalam pelaksanaan KB masih rendah. Upaya yang dilakukanantara lain meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok BKB, BKR dan BKL,melaksanakan orientasi/sosialisasi bagi pengurus dan anggota kelompokBKB,BKR dan BKL, serta melakukan pembinaan dan Temu Kader.



VII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 7


“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah”

NoINDIKATOR

KINERJA UTAMA(IKU)

TAHUNSATUAN TARGET


1 PertumbuhanEkonomi

2015 % 8,00 7,99 99,88

2016 % 8,06 8,12 100,75

2 Laju Inflasi 2015 % 1,00 0,94 (94,00)2016 % 0,5 0,75 150,00

3 Tingkat Daya Beli 2015 Rp. (000) 14.000 13.021 93,012016 Rp. (000) 14.000 13.999 99,29

4 Pendapatan perKapita Penduduk

2015 Rp. 33.758 29.406 87,112016 Rp. 32.878 32.552 99,01

5 Rasio PendudukMiskin

2015 % 11,59 10,06 (88,80)2016 % 10,59 9,73 (91,88)

6 Indeks Gini Ratio 2015 % 0,5 0,36 72,002016 % 0,5 0,29 58,00

7 TingkatPengangguranTerbuka (TPT)

2015 % 4,5 4,79 (106,45)2016 % 4,5 7,50 (66,67)


Sumber : BPS Kota Mataram 2016* Ket. : angka dalam kurung adalah persentase pencapaian penurunan

1. Pertumbuhan ekonomiPemerintah Kota Mataram tidak bergerak sendiri untuk berkontribusi dalampeningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggerak utama pertumbuhan adalah sektorprivat atau swasta, fungsi Pemerintah adalah mengarahkan, memberikan ruang danmengatur kebijakan ekonomi daerah. Dalam meningkatkan perkembangan positifpertumbuhan ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi dicapai antara 7-8persen, maka upaya yang dilakukan, diarahkan pada mempertahankan kondusivitaswilayah, membuka peluang investasi, menjamin keterbukaan usaha, danmemberikan kemudahan perijinan usaha, meningkatkan pemerataan pembangunaninfrastruktur ekonomi, dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja, sertamenumbuhkan usaha mikro kecil dan industri rumah tangga, dan membuka aksespermodalan usaha.Struktur perekonomian suatu daerah terlihat dari besarnya peranan masing-masingkategori ini terhadap pembentukan PDRB daerah tersebut. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh kategoriPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranansebesar 19,97 persen. Selanjutnya kategori Konstruksi merupakan terbesar keduadengan peranan 10,25 persen. Kemudian kategori Jasa Keuangan dan Asuransidengan peranan sebesar 9,86 persen. Kategori Pertambangan dan Penggalian



merupakan kategori yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukanPDRB Kota Mataram yaitu sebesar 0,01 persen.PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang terbentuk dari berbagaiaktifitas ekonomi dalam suatu daerah pada tahun tertentu. Besaran PDRBmenggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam dansumber daya manusia yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk melaluiproses produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram setiaptahun mengalami perkembangan baik dinilai atas dasar harga berlaku maupun atasdasar harga pada tahun dasar 2010 (harga konstan). Nilai PDRB atas dasar hargaberlaku pada tahun 2015 mencapai 13,24 triliun rupiah, mengalami peningkatansebesar 13,75 persen dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 11,64 triliun rupiah.Sementara itu, nilai PDRB Kota Mataram atas dasar harga konstan pada tahun2015 mencapai 10,68 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 7,99 persendibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2014 sebesar 9,89 triliun rupiah.Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dariseluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, danPerikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrikdan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; JasaPerusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) Kota Mataram terhadapProvinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa 13kategori ekonomi penggerak perekonomian di Kota Mataram merupakan sektorunggulan dengan nilai LQ lebih besar dari 1. Kategori-kategori tersebut meliputiIndustri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air; PengelolaanSampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan danAsuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan;Pertahanan danJaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Soaial danJasa Lainnya. Kategori-kategori tersebut perlu dikembangkan mengingat multipliereffect yang diciptakan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah kemudianmeningkatkan konsumsi serta mendorong investasi yang ada di Kota Mataram,sehingga secara keseluruhan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi KotaMataram.Laju pertumbuhan ekonomi bermanfaat untuk mengukur kemajuan ekonomisebagai hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sedangakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat digunakan AngkaPDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita. PDRB Per Kapita memberikangambaran kasar bagian PDRB yang diterima secara rata-rata oleh seluruhpenduduk dalam suatu daerah dan merupakan pembagian antara besaran PDRB



dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Meskipun besar kecilnya pendapatanper kapita suatu daerah merupakan salah satu ukuran bagi tingkat kemakmurandaerah tersebut, namun belum bisa digunakan langsung dalam pengukuranpemerataan pendapatan. PDRB Kota Mataram mengalami peningkatan baik ADHBerlaku maupun ADH Konstan 2010. PDRB atas harga berlaku mencapai 13,24trilliun rupiah sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 10,68 trilliun rupiah.Pertumbuhan ekonomi secara sektoral juga memperlihatkan sektor-sektor unggulan(yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Kota Mataram) mengalamipertumbuhan yang relatif stabil, seperti: sektor Industri pengolahan, sektorbangunan, sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor keuangan, persewaandan jasa perusahaan. Sementara sektor bangunan dalam 5 tahun terakhirmengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya.Percepatan pertumbuhan sektor bangunan di dorong juga oleh pembangunan fisikyang dilakukan Pemerintah Kota Mataram seperti pembangunan rumah sakit dansebagainya. Demikian pula dengan pembangunan pusat–pusat pertokoan danpemukiman elit yang dilaksanakan pihak swasta. Pertumbuhan Ekonomi positifKota Mataram dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh besarterhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, hal tersebutdapat dilihat dari semakin berkembangnya iklim usaha yang ada di Kota Mataramseperti pembangunan hotel, restoran/rumah makan dan hiburan serta penambahanjenis usaha-usaha lainnya, sehingga perkembangan iklim usaha tersebut merupakansumber utama dalam rangka penggalian potensi pajak daerah di Kota Mataram.Potensi PAD menjadi semakin meningkat sejak berlakunya Undang-undangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karenadiberikannya kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungutBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi danBangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya menjadikewenangan pusat. Kedua komponen ini memberikan peningkatan yang signifikanbagi peningkatan PAD secara keseluruhan.Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram mengalami perkembanganpositif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, realisasi PAD tercatat sebesar Rp.82.300.211.074 dengan persentase reliasasi terhadap APBD sebesar 12,12 %,kondisi tersebut meningkat terus yaitu pada tahun 2016 tercapai realisasi PADsebesar Rp. 210.334.038.668,80,- dari target yang diharapkan sebesar215.599.750.389,00 terealisasi sebesar 97,40%, dengan persentase terhadapPeningkatan ini terjadi karena upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Matarammelalui intensifikasi dalam proses pemungutan potensi pendapatan daerahkhususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah; serta ekstensifikasipotensi pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapatdipungut oleh daerah dengan mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dijadikansumber penerimaan, mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaikibasis data objek, menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melaluipendataan rutin setiap triwulan.



2. InflasiSalah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah harga barang.Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, ataumerupakan perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam PDRB,kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks HargaImplisit (IHI). IHI menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dari seluruhkegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa ataudengan kata lain tingkat perubahan IHI menggambarkan tingkat perubahan hargayang terjadi pada sektor/sub sektor. Inflasi Kota Mataram mencapai 3,25% lebihrendah dari inflasi nasional yang mencapai 3,50%. Paritas Daya Beli di tahun 2015sebesar 650.090 meningkat setiap tahunnya dan di tahun 2016 menjadi 662.656capaian sebesar 101,93 dan di tahun 2015. Perkembangan harga barang akanmempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup.

3. KemiskinanEvaluasi capai sasaran meningkatnya upaya penanggulangan masalah sosialekonomi masyarakat dengan IKU rasio penduduk miskin di tahun 2015 dengancapaian 88,80 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 91,88%. Meningkatnyaadanya jumlah penduduk miskin ini dikarenakan salah satunya adanya perpindahanpenduduk dari luar Kota Mataram yang menimbulkan banyaknya pengangguran,adanya pernikahan dini. Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggirawan akan masalah kemiskinan, sehingga harus ditangani secara menyeluruhdengan melibatkan berbagai unsur. Selama tahun 2015-2016 jumlah pendudukmiskin Kota Mataram terus mengalami penurunan. Dengan kecenderungan selalumenurun di beberapa tahun terakhir, Angka kemiskinan diharapkan akan terusdapat ditekan sekecil mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat di KotaMataram dapat dinikmati secara menyeluruh dan merata.Jumlah fakir miskin dan daerah kumuh yang terdata sebanyak 700 KK, sedangkanyang sudah di tangani dengan dana yang sudah ada sebanyak 615 KK, sedangkanyang belum di tangani karena dana yang tidak tersedia sebanyak 85 KK.Bentukkegiatan bantuan Stimula Pemberdayaan Fakir Miskin dalam bentukPengembanagn dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif. Jumlah Pemberianbantuan fakir miskin dan PMKS 70 orang , sedangkan yang sudah di beri bantuansebanyak 65 orang, yang belum mendapat bantuan sebanyak 5 orang. Dalamkegiatan Bantuan Stimula Pemberdayaan Fakir miskin dalam bnetukpengembangan Usaha Ekonomi Produktif. Jumlah Penyandang Cacat danPenyakit Kronis sebanyak 200 Orang, sedangkan yang sudah tertangani dengandana yang tersedia sebanyak 145 Orang, jadi jumlah yang belum tertanganisebanyak 55 Orang. Kegiatan yang di lakukan adalah pelatihan bagi penyandangcacat dan diberikan bantuan usaha produkti dan bagi penyandang cacat berat diberikan bantuan berupa sembako. Jumlah pencari kerja pelatihan yang berbasisMasyarakat, yang berminat dan terdata sebanyak 50 Orang sedangkan yang sudahdilatih sesuai dengan dana yang ada sebanyak 48 Orang dengan jumlah yang



belum dilatih sebanyak 2 orang, Kegiatan yang di lakukan adalah Pelatihan servisAC, Pelatihan Tata Rias dan Pelatihan Pembuatan Sandal. Jumlah Pencari Kerjadan yang di tempatkan, terdata sebanyak 1000 Orang sedangkan yang sudah ditempatkan sebanyak 985, jadi yang belum di tempatkan sebanyak 15 Orang,kegiatan yang dilakukan adalah BKLO (Bursa Kerja Online)Penanganan anak jalanan, anak terlantar, eks penyandang Narkoba dan PMKSdilakukan melalui Bimbingan Sosial bagi Penyandang Masalah KesejahteraanSosial, peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendampingsosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, pelaksanaan KIEKonseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS), dan pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnya upayapenanganan masalah sosial ekonomi masyarakat pelaksanaan selama tahun 2016,antara lain:1. Dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berkaitan erat dengan

semakin meningkat permasalahan sosial ekonomi masyarakat, termasukdidalamnya masih adanya kesenjangan penduduk mampu dengan penduduktidak mampu. Keterbatasan ekonomi dan akses sosial masyarakat masyarakatmiskin membutuhkan program pengentasan yang terencana dan berkelanjutan.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengoptimalkanpelaksanaan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakatmiskin.

2. Adanya permasalahan dalam data dan jumlah penduduk miskin yangdigunakan untuk memastikan intervensi program, sehingga informasi datayang akurat mutlak dibutuhkan. Upaya yang dilakukan dengan verifikasi danvalidasi mengacu pada 14 variabel fakir miskin versi Kementerian Sosial RI.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dengan IKUTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mataram pada tahun 2015mencapai realisasi 76,71 persen, dan pada tahun 2016 mengalami sedikitpeningkatan mencapai realisasi sebesar 79,36 persen, penghitungan TPAKdidasarkan atas jumlah angkatan kerja berbanding jumlah penduduk usia kerjakerja berdasarkan kelompok umur yaitu 15-24 tahun (kelompok usia sekolah) danumur 65 ke atas (kelompok purna bakti/pensiun) lebih banyak masuk ke kelompokbukan angkatan kerja.Dengan demikian terjadi penurunan rasio jumlah angkatankerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berimplikasi pada berfluktuasinyaangka TPAK.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaranmeningkatnya ketersediaan lapangan kerja tahun 2016 adalah:



1. Pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan tidak melaporkan kembalike Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Untukmengatasi hal tersebut dilakukan Sosialisasi pada pencari kerja untukmelaporkan jika sudah mendapatkan pekerjaan.

2. Adanya kesenjangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlahpencari kerja. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upayapenyelenggaraan Informasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja danmeningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan swasta untukmendorong penyiapan lapangan pekerjaan baru.

5. Koperasi dan UMKMKontribusi pertumbuhan ekonomi dari sektor koperasi, pada tahun 2016 jumlahkoperasi seluruhnya 602 koperasi target kinerja 65% (391 koperasi), sementarakoperasi aktif sebanyak 396 koperasi (65,78%), sehingga kinerjanya mencapai101,28%, yang artinya berkinerja memuaskan. Pada tahun 2016 targetterbentuknya UMKM sebanyak 550 UMKM, realisasi terciptanya UMKMsebanyak 521 UMKM. Jadi capaian kinerjanya 94.73%, yang artinya berkinerjasangat memuaskan. Pada tahun 2016, jumlah KUMKM yang mendapatbantuan/difasilitasi sebanyak 428 KUMKM, sementara target KUMKM yang akanmendapat bantuan sebanyak 450 KUMKM, maka capaian kinerja yang diperolehpada tahun 2016 adalah 95.11%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.Upaya peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitasdiintervensi melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan danPelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan KoperasiBerprestasi, serta Peningkatan Penataan Data Koperasi. Dari jumlah koperasi aktifyang ada, secara berkesinambungan dilakukan penilaian kinerja dalam rangkapenetapkan koperasi yang berkualitas.Dasar penetapan kinerja koperasi dilakukan melalui Pemeringkatan Koperasi yangmengacu pada Permen Nomor 06/Per/M.KUMKM/III/2008 tanggal 12 Maret 2008tentang perubahan atas Permen nomor 22/KEP/M.KUMKM/IV/2007 tanggal 16April 2007 tentang pemeringkatan koperasi. Berdasarkan hasilpengklasifikasian/penilaian yang dilakukan ditetapkan 133 koperasi berkualitas,meningkat sebanyak 5 koperasi dari tahun sebelumnya.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran MeningkatnyaEfektivitas Pengembangan Sistem dan Akses Permodalan UMKM selama tahun2016, adalah:1. Belum optimalnya upaya pendampingan untuk koperasi, untuk mengatasi hal

tersebut dilakukan upaya Meningkatkan intensitas pendampingan WUB;2. Terbatasnya sumber pemodalan usaha, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan

upaya Kerjasama dengan lembaga perbankan yang berorientasi pada usahamikro, kecil dan menengah;



3. Masih banyaknya proporsi koperasi tidak aktif, untuk mengatasi hal tersebutdilakukan upaya melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat terkaitpenyederhanaan prosedur penghapusan koperasi dan mengoptimalkan fungsipengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan oleh SKPD dan DewanKoperasi Indonesia Daerah;

4. Masih minimnya modal usaha koperasi, untuk mengatasi hal tersebutdilakukan upaya Mengembangkan pola kemitraan/ kerjasama usaha denganperbankan maupun pengusaha besar.

6. Wirausaha Baru (WUB)Pengembangan kearah penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) menjadi hal yangpenting dalam upaya peningkatan perekonomian suatu daerah umumnya danpeningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja baru di Kota Matarampada khususnya. Dalam perkembanganya, pertumbuhan WUB di Kota Matarammenunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, dimanaPada tahun 2016 target WUB sebanyak 5.392 WUB. Namun realisasinya mencapai5.288 Wira Usaha Baru. Sehingga realisasi terbentuknya WUB dibandingtargetnya adalah sebesar 98.07% yang artinya berkinerja sangat memuaskan.Keberhasilan capaian tersebut sebagai bentuk terhadap upaya startegis yang telahdilaksanakan Pemerintah Kota Mataram yaitu 1) peningkatkan kemampuankewirausahaan, 2) membudayakan kewirausahaan, 3) pemberdayaan sumberdaya4) pendayagunaan sumber daya, serta 5) pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjamdan Lembaga Keuangan Mikro.Upaya peningkatan iklim usaha yang kondusif di Kota Mataram serta dayadukungnya dalam penciptaan WUB, peran koperasi menjadi prioritas pemerintahKota Mataram dalam menumbuhkembangkan semangat perkoperasian sertapeningkatan kualitas koperasi. Jumlah koperasi yang berkualitas pada tahun 2011sebanyak 345 koperasi sesuai dengan target yang diinginkan sebesar 345 dengancapaian kinerja sebesar 100 persen dan di tahun 2015 meningkat menjadi 386koperasi aktif. Masih besarnya proporsi koperasi tidak aktif terlepas dari belumoptimalnya kinerja program/kegiatan, terdapat beberapa faktor yangmenyebabkannya yaitu diantaranya koperasi yang berada di wilayah pemekarandan masuk dalam binaan pemerintah Kota Mataram tercatat sebagai koperasi tidakaktif serta terkendala prosedur penghapusan.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnyaefektivitas pengembangan usaha selama tahun 2016 adalah :1. Belum optimalnya upaya pendampingan bagi WUB. Untuk mengatasi hal

tersebut dilakukan upaya Meningkatkan intensitas pendampingan WUB;2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha WUB. Untuk mengatasi

hal tersebut dilakukan upaya Penyediaan sarana prasana pendukung usahaWUB;



3. Terbatasnya akses WUB terhadap sumber pemodalan usaha. Untuk mengatasihal tersebut dilakukan upaya Kerjasama dengan lembaga perbankan yangberorientasi pada usaha mikro, kecil dan menengah;

4. Masih banyaknya proporsi koperasi tidak aktif. Untuk mengatasi hal tersebutdilakukan upaya melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat terkaitpenyederhanaan prosedur penghapusan koperasi dan mengoptimalkan fungsipengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan oleh SKPD dan DewanKoperasi Indonesia Daerah;

5. Masih minimnya modal usaha koperasi. Untuk mengatasi hal tersebutdilakukan upaya Mengembangkan pola kemitraan/ kerjasama usaha denganperbankan maupun pengusaha besar.

7. Kunjungan Wisatawan

Meningkatnya capaian kinerja sasaran dipengaruhi oleh kontribusi sektorperdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kota Mataram ADH Konstanmengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pencapaian berdasarkanproyeksi angka yang bersumber dari BPS Kota Mataram. Perkembangan positif inisejalan dengan komitmen pemerintah Kota Mataram sebagai fasilitator agarkegiatan pariwisata yang dilakukan oleh swasta dapat berkembang lebih pesat.Peran fasilitator dapat diartikan sebagai menciptakan iklim yang nyaman agar parapelaku kegiatan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif. Disisi lain,penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua Ampenan sertakawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di Kota Mataram, menjadikandaya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuklebih mengenal Kota Mataram serta didukung dengan reaksi positif swastaterhadap pembangunan hotel dan restoran. Peningkatan jumlah kunjunganwisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk melihatkeberhasilan pelaksanaan program/kegiatan kepariwisataan.

Hal ini mengingat sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakan ekonomirakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana danprasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkandalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisatayang berbasis kerakyatan atau community-based tourism development. Selain itujuga, konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan stakeholder kepariwisataanserta keterbukaan terhadap investor yang akan berinvestasi di sektorkepariwisataan menjadi penting dalam rangka pengembangan kepariwisataan diKota Mataram.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran MeningkatnyaEfektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokalselama tahun 2016, adalah:



1. Belum sinerginya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) ProvinsiNTB dengan RIPARDA Kota Mataram sebagai acuan perencanaan sektorkepariwisataan, untuk masalah tersebut perlunya dilakukan reviu terhadapRencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kota Mataram.

2. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pengembangan sektorkepariwisataan, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan melaluipeningkatan intensitas dan cakupan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesonakepada masyarakat.

VIII. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 8Tabel 3.8

EVALUASI CAPAIAN SASARAN 8“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan”

NoINDIKATOR

KINERJA UTAMA(IKU)

TAHUNSATUAN TARGET


1 Persentase SanitasiLayak

2015 % 90,00 82,14 91,27

2016 % 90,00 85,90 95,45

2 Persentase RuangTerbuka Hijau (RTH)

2015 % 20,00 12,00 60,00

2016 % 20,00 11,39 56,95


1. Sanitasi LayakCakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakatpada tahun 2015 cakupan layanan air bersih mencapai 92,31 persen dan pada tahun2016 meningkat menjadi 198,74 persen. Penyediaan layanan air bersih yangdilakukan selain melalui program yang dilaksanakan oleh Pemerintah KotaMataram juga melalui bantuan dari Pemerintah Pusat dan kerjasama denganPemerintah Australia. Bantuan tersebut berupa Program Sambungan Air BersihGratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam tahun 2015 upayapeningkatan cakupan layanan air bersih dilakukan melalui kegiatan penyediaanprasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.peningkatan pelayanan air bersih terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapatmeningkat derajat kesehatan melalui ketersediaan akan air bersih.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran meningkatnyaefektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik selama tahun 2016 antaralain:1. Untuk meningkatkan layanan cakupan sampah di wilayah Kota Mataram

diperlukan penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah untukmengimbangi penambahan volume sampah setiap tahun.



2. Semakin bertambahnya kawasan permukiman menyebabkan bertambahnyakebutuhan akan pelayanan air bersih dan penanganan sampah. Cakupan airbersih telah mencapai 87,70%. Tinggi rendahnya cakupan dapat dipengaruhioleh pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak diikuti denganpenambahan jumlah sambungan rumah tangga. Untuk menambah cakupanpelayanan tersebut Pemerintah Kota Mataram selain menangani melaluiAPBD Kota Mataram juga dengan mengajukan bantuan Hibah dariPemerintah Australia untuk program sambungan air minum gratis bagimasyarakat berpenghasilan rendah.

2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Pertumbuhan dan perkembangan Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan danperdagangan diprovinsi NTB akan berdampak signifikan terhadap terhadappertumbuhan penduduk dan perekonomian Kota Mataram, hal ini jugaberpengaruh signifikan terhadap ketersediaan ruang publik diwilayah KotaMataram. Kebutuhan penggunaan lahan untuk ruang publik seperti taman, terjadipenurunan dari 6,10 hektar pada tahun 2015 menjadi 6,07 hektar. Hal inimenggambarkan bahwa terjadi pengurangan luas taman yang dimiliki KotaMataram. Saat ini terdapat 30 lokasi taman didukung dengan 344.688 m2 hutankota. Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik, ditetapkan kebijakankepada para pengembang (developer) perumahan untuk menyediakan fasilitasruang publik bagi penghuni perumahan. Kebijakan ini setidaknya mengingatkanbahwa kebutuhan ruang publik telah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan.Dalam rangka meningkatkan cakupan ruang publik dan fasilitas media ekpresimaka Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya dengan mengeluarkankebijakan kepada para pengembang (developer) perumahan untuk menyediakanfasilitas ruang publik atau ruang ekspresi bagi penghuni perumahan. Kebijakan inisetidaknya mengingatkan bahwa kebutuhan ruang publik dan media ekspresi telahmenjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Disamping itu, untuk beberapa fasilitasmedia ekpresi yang sudah ada, dioptimalkan fungsinya melalui penangananlangsung oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram selaku leading sector dalamdekorasi dan penataan ruang kota.Undang-Undang Penataan Ruang yang mewajibkan ketersediaan Ruang TerbukaHijau (RTH) sebesar 30 persen, maka Pemerintah Kota Mataram melakukanpenambahan luasan RTH pada areal tanah pecatu, penataan kembali taman-tamankota yang ada, seperti Taman Sangkareang. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH)Kota Mataram mencapai 12 persen sehingga dibutuhkan upaya guna meningkatkanpersentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebesar 20 persen atau setaradengan kebutuhan 41 titik RTH. Kota Mataram memiliki luas 6.130 hektar,sehingga kebutuhan 20 persen RTH setara dengan luas 460,86 hektar, saat inikebutuhan RTH dipenuhi baru 12 persen sehingga 8 persen RTH harus dipenuhi.Pada tahun 2013, luas RTH Publik yang ada di Kota Mataram seluas 765,07 hektardari luas wilayah Kota Mataram sebesar 6.130 Km2.



Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha membutuhkan 20 persen Ruang TerbukaHijau (RTH) publik setara dengan luas 460,86 Ha. Ruang Terbuka Hijau padatahun 2016 mencapai 11,39, dimana penambahan RTH yang relatif kecil iniberasal dari penambahan RTH dari Program P2KH dan RTH Jalur pada ruas jalan-jalan baru. Di samping itu, isu ketersediaan Taman Pemakaman Umum (TPU)menjadi salah satu masalah yang cukup pelik dihadapi saat ini. Sebagai langkahsolusi yang telah dilakukan adalah Pemerintah Kota meminta dukungan kemitraandan komitmen bersama dari pihak pengembang perumahan (developer) untukdapat menyediakan lahan TPU.Lahan pertanian di Kota Mataram kian menyempit, alih fungsi lahan dalam enamtahun terakhir sekitar 282,74 hektare di tahun 2011 lahan pertanaian di KotaMataram sekitar 2.229,21 hektare dan di tahun 2015 menjadi 1.992,77 hektare,angka penyusutan lahan tiap tahunnya bervariasi dari 43,37 sampai dengan 180,70hektare jumlah ini tergolong sangat besar dengan luas wilayah Kota Mataram yanghanya 61,30 km dan 56,80 kilometer perairan laut. Ancaman akan kehilanganlahan pertanian tidak bisa dipungkiri jika setiap tahun terjadi alih fungsi sekitar100 hektare maka dalam 20 tahun mendatang semua sawah di Kota Mataram akanhilang. Dampak alih fungsi ini sangat besar terhadap pertanian maupunlingkungan. Terkait indikator alih fungsi lahan dari lahan pertanian, bahwa alihfungsi lahan pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi di Kota Mataram.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaranMeningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik selama tahun 2016,adalah:1. Untuk meningkatkan ketersediaan ruang publik perlu dilaksanakan secara

maksimal dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang publikyang terpadu dengan seluruh pamangku kebijakan baik secara teknis maupunnon teknis.

2. Lahan pertanian rata-rata mencapai 26,69% (34,93 ha) yang pemanfaatannyaterbesar adalah untuk pembangunan perumahan dan insfrastruktur(developer) di wilayah kota Mataram untuk itu perlu diberi sangsi tegasterhadap para pengembang (developer) yang tidak melaksanakannyakewajibannya untuk menyediakan lahan fasilitas ruang publik.

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran MeningkatkanEfektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan LingkunganHidup selama tahun 2016 adalah keterbatasan lahan yang akan diarahkan untukpemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana salah satunya termasuk TempatPemakaman Umum (TPU). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebutantara lain :



a. Menambah luasan RTH baru melalui pembebasan lahan untukmemperbanyak pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam,lapangan olahraga, dan hutan kota;

b. Mengembangkan koridor hijau dengan penanaman pohon-pohon pelindungsecara massal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota di sepanjang jalurhijau jalan, pedestrian, sempadan sungai dan sempadan pantai.

IX. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 9Tabel 3.9

EVALUASI CAPAIAN SASARAN“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan”

NoINDIKATOR

KINERJA UTAMA(IKU)

TAHUNSATUAN TARGET


1 Panjang Jalan dalamKondisi Baik

2015 km 347,188 321,124 92,502016 km 347,190 326,154 93,95

2 Persentase PermukimanKumuh Perkotaan

2015 % 0,5%(303,57 ha)

0,17 20,00

2016 % 0,5%(303,57 ha)

0,25 50,00


1. Kualitas JalanPeningkatan pelayanan jalan ditunjukkan dengan meningkatnya status jalan dalamkondisi baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram dari 235,31km pada tahun 2011 menjadi 306,154 km pada tahun 2015. Penambahan panjangjalan di Kota Mataram merupakan konsekuensi dari tuntutan perkembangankawasan perkotaan. Beberapa ruas jalan baru yang merupakan sharing bersamaantara Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Pusatdiantaranya Jalan Gajah Mada menuju Patung Sapi, Jalan Tembus Bung Hatta, danJalan Tohpati Cakranegara Utara. Upaya Pemerintah Kota Mataram untuk terusmeningkatkan persentase kondisi jalan baik terus dilakukan. Selain penambahanpanjang jalan baru dilakukan pula perbaikan dan peningkatan jalan melaluiberbagai sumber pendanaan. Berkembangnya Kota Mataram yang diikuti denganperkembangan kawasan permukiman menuntut dibangunnya jalan-jalan barusebagai akses bagi masyarakat.

2. Kualitas DrainaseIndikator capaian drainase dalam kondisi baik sangat terkait dengan antisipasi yangdilakukan Pemerintah Kota Mataram untuk mengatasi banjir atau genangan lebihdari 3 jam. Klimatologi Kota Mataram umumnya merupakan daerah yang beriklimtropis, musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dengan curahhujan rata-rata sebesar 1.256,66 mm/tahun, dan jumlah hari hujan relatif yakni 110hari/tahun, curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember sebesar 302 mm danjumlah hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan Desember sebanyak 29 hari.



Selain itu, kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerahdatar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar.Beberapa titik di Kota Mataramterutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadigenangan dan banjir. Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi topografiyang cenderung datar, juga disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidakberfungsi secara optimal. Beralihnya fungsi dari saluran irigasi menjadidrainase/air buangan.Kota Mataram memiliki 12 titik rawan genangan dengan air tergenang kurang dari6 jam. Faktor penyebab terjadinya genangan selain alih fungsi lahan juga karenaakses jalan kurang memadai, idealnya setiap per 10 meter jalan harus tersedialubang drainase jalan. Untuk mencapai target 2014, Kota Mataram bebas genangandi 12 lokasi rawan genangan tersebut, mulai tahun 2013 telah dilakukan pembuatandan perbaikan saluran drainase sepanjang 18,6 Km dari Dana PenyesuaianInfrastruktur Daerah (DPID) sebesar 9,7 milyar rupiah, dan sepanjang 4,7 Kmberasal dari APBD Kota Mataram sebesar 2,3 milyar rupiah. Pada tahun 2013,drainase dalam kondisi baik terealisasi sebesar 71,32 persen dari target 75,00persen, dengan panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 173.946 meter, dandrainase dalam kondisi kurang baik atau tersumbat sepanjang 49.880 meter,penanganan genangan dan banjir dilakukan melalui normalisasi saluran drainasebaik di jalan utama, juga drainase di permukiman dan perumahan penduduk. Titik-titik genangan pada tahun 2015 mulai berkurang.Genangan yang terjadi pada saat musim hujan masih terjadi di Kota Mataram inidisebabkan kondisi topografi Kota Mataram yang cenderung datar atau landaisebagai salah satu penyebab terjadinya genangan. Selain itu masalah sampah yangdibuang ke saluran juga menghambat fungsi drainase untuk mengalirkan air hujan.Hal tersebut tidak terlepas dari kurang pedulinya masyarakat untuk tidakmembuang sampah ke saluran. Upaya untuk mengurangi genangan adalah denganmembatasi alih fungsi lahan, mengoptimalkan peran Pasukan Biru dalammenormalisasi dan pengangkatan sedimen saluran, serta meningkatkan partisipasimasyarakat.

3. Penanganan Kawasan Sungai dan PantaiRasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar dan pantai KotaMataram memiliki panjang pantai 9,1 kilometer. Abrasi pantai terjadi karenatergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak tinggi pada waktu tertentu yangterus menerus. Hal ini dikarenakan pantai tidak memiliki penahan gelombang,sehingga mempercepat proses terjadinya abrasi pantai. Kawasan yang rawan abrasipantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir Ampenan. Salah satu dampakabrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi airtanah di wilayah Kota Mataram. Upaya menjaga pantai dari abrasi maupunbangunan liar terus dilakukan.Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai dilaksanakan melalui kegiatanPembangunan Turap/Talud/Bronjong dan normalisasi sungai. Pembangunan



turap/talud/ bronjong yang dibangun sepanjang 574 meter dan meningkat setiaptahunnya menjadi 1.646 meter. Pembangunan turap/talud/bronjong dilakukanmelalui kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan banjir danlongsor. Saat ini selain masih dalam kegiatan survey juga dalam penyiapandokumen perencanaan teknis. Masalah genangan air, banjir merupakan bencanayang rentan terjadi di Kota Mataram. Banjir yang terjadi merupakan luapan airsungai yang sudah tidak dapat mengalirkan air dari hulu ke hilir. Hal tersebutdisebabkan beberapa hal diantaranya berkurangnya daerah resapan, debit sungaidari wilayah hulu yang melebihi kapasitas sungai dan terjadinya penyempitan lebarsungai yang disebabkan pemanfaatan sempadan sungai sebagai tempat berdirinyabangunan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Mataram mengupayakanpeningkatan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusatmelalui Balai Wilayah Sungai Tenggara I dalam menangani wilayah sungai yangada di Kota Mataram.

4. Pelayanan PersampahanUntuk cakupan layanan persampahan rata-rata sebesar 65%. Penambahan danperemajaan armada pengangkutan sampah dalam meningkatkan cakupan layanansampah terus dilakukan untuk mengimbangi penambahan volume sampah setiaptahun. Terkait pengembangan layanan persampahan, Pemerintah Kota Mataramsecara terus menerus mengembangkan inovasi pengelolaan sampah, denganprogram LISAN (lingkungan dengan sampah menuju NIHIL) dan pembentukanBANK SAMPAH. Pada tahun 2015 ada peningkatan jumlah sampah yangdiangkut ke TPA disebabkan adanya penambahan 10 unit dump truck pick updengan 2x ritasi dan sweping 4 unit dump truck 25 hari setiap bulannya, rasiotempat pembuangan sampah sementara (TPS) mencapai angka 0,17%. Dayatampung TPS mencapai 1.038,3m³ pada tahun 2015, sedangkan daya tampunguntuk tahun 2016 sebesar 956,04m³, penurunan ini disebabkan karena adanyapenghapusan beberapa TPS karena adanya pelebaran jalan dan juga karenakeinginan masyarakat sendiri karena konflik antar lingkungan.

5. Rumah Layak HuniKebutuhan rumah di Kota Mataram sangat tinggi. Di satu sisi harga lahan di KotaMataram tergolong tinggi, sehingga pertumbuhan kawasan permukiman padatkumuh dan miskin bertambah luasannya. Salah satu permasalahan kekumuhanadalah keberadaan rumah tidak layak huni dengan kondisi sanitasi yang tidakmemadai. Pemerintah Kota Mataram telah melakukan pendataan terhadap jumlahrumah tidak layak huni. Untuk menangani program tersebut dilakukan olehberbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat melalui KementerianPerumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, SKPD KotaMataram, BAZNAS dan PNPM Mandiri Perkotaan. Diharapkan denganketerlibatan banyak pihak dapat segera menyelesaikan permasalahan rumah tidaklayak huni. Selain itu Pemerintah Kota Mataram mengupayakan pembangunan



Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam mengatasi dan mengurangikawasan permukiman padat kumuh.Pemerintah Kota Mataram telah melakukan pendataan terhadap jumlah rumahtidak layak huni. Untuk menangani program tersebut dilakukan oleh berbagaipemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat melalui Kementerian PerumahanRakyat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, SKPD Kota Mataram, danBAZNAS. Diharapkan dengan keterlibatsan banyak pihak dapat segeramenyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni. Selain itu Pemerintah KotaMataram mengupayakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa(Rusunawa) dalam mengatasi dan mengurangi kawasan permukiman padat kumuh.Sedangkan penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan melaluipenyediaan air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2016 cakupan rumah tanggabersanitasi mencapai 85,90 persen dan pada tahun 2015 mencapai 78,94 persen.Belum meningkatnya cakupan rumah tangga bersanitasi erat kaitannya denganmasih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi. Pada beberapatempat masih terdapat masyarakat yang belum bebas buang air besar sembarangan(BABS). Selain itu masalah sampah juga sebagai salah satu masih rendahnyacakupan sanitasi.

X. EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10


“Meningkatnya Efektivitas Penerapan Reformasi Birokrasi”

NoINDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)TAHUN


KINERJA

1 Tingkat PenilaianKepatuhan PelayananPublik (Ombudsman RI)

2015 kategori Hijau Kuning 80,002016 kategori Hijau Kuning 80,00

2 Nilai opini BPK terhadapPelaporan KeuanganDaerah

2015 Opini WTP WTP 100,002016 Opini WTP WTP 100,00

3 Hasil Evaluasi AKIP 2015 Nilai B CC 80,002016 Nilai B CC 80,00

4 Hasil EKPPD 2015 Kategori Baik Sekali Baik 80,002016 Kategori Baik Sekali Baik 80,00

5 Maturitas SistemPengendalian Intern

2015 Parameter Level 3 Level 2 90,002016 Parameter Level 3 Level 2 90,00

6 Keterbukaan InformasiBadan Publik kategoriPemerintah Kab./Kota

2015 Peringkat Terbaik I Terbaik I 100,002016 Peringkat Terbaik I Terbaik I 100,00

7 Indeks ReformasiBirokrasi

2015 Nilai B C 80,002016 Nilai B C 80,00




1. Tingkat Penilaian Pelayanan PublikDalam hal penilaian kepatuhan pelayanan publik sebagaimana hasil penilaianlembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam menilai kinerja pelayanan publikyang dilakukan oleh SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepadamasyarakat.Berkaitan dengan perijinan, sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah KotaMataram, ditunjuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPMP2T) untuk menangani seluruh pengurusan perizinan hingga teknis perizinan(SITU, HO, IMB, ILOK, SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI, Hotel, Rumah Makan, IUJP,SIUJK, Sewa Lahan, Trayek). Bagian perekonomian yang semula menangani izinHO dan SITU sejak saat itu dibebankan tugas dalam rangka monitoring danevaluasi atas dikeluarkannya perizinan tersebut.Kebijakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dilakukan melaluipeluncuran perizinan paket, dimana pelaku usaha dapat mengurus beberapa izindalam satu waktu (paket), yaitu pengurusan izin HO, SIUP, TDP, dan IUJK. Selainitu, BPMP2T juga terus meningkatkan kualitas pelayanannya dengan dukungansarana dan prasarana yang nyaman diantaranya loket informasi hingga loket teknisdan loket pengaduan serta dilengkapi dengan mesin antrian konsumen. Papaninformasi tentang tarif dan waktu penyelesaian izin juga telah dibuat dan dipasangditempat yang strategis dapat terlihat oleh pelaku usaha yang akan mengurus izin.Peningkatan kualitas pelayanan perijinan menjadi fokus utama pemerintah KotaMataram dalam rangka meningkatkan iklim berinvestasi. Hal tersebut dapatterlihat dari peningkatan SKPD pelayanan perizinan. Waktu penyelesaian Izinmempunyai hubungan serta pengaruh yang signifikan terhadap peningkatanpersentase perizinan, pada tahun 2015 capaian kinerja Waktu penyelesaian IzinIMB, PIMB, ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan,IUJK, Ijin Hotel, Ijin Rumah Makan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, IjinUsaha Jasa Pariwisata, Ijin Sewa Lahan, dan Izin Trayek sebesar 90% mengalamikenaikan/peningkatan pada tahun 2016 sebesar 97%.Permasalahan dan SolusiPermasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian sasaranmeningkatnya kepastian berinvestasi selama tahun 2016 adalah :1. Belum terintegrasi data investasi antara Pemerintah Kota dengan Provinsi.

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya melakukan koordinasi,sinkronisasi dan integrasi data investasi kota dengan provinsi.

2. Belum ada system informasi yang dapat digunakan langsung oleh masyarakatpengurus izin dalam memudahkan pengecekan status izin yang diajukan.Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pembangunan Aplikasi SistemInformasi Perizinan yang berbasis website.



Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mulai digunakan pada tahunanggaran 2013 dimana lelang pengadaan barang/jasa diselenggarakan oleh UnitLayanan Pengadaan (ULP) dan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun2012 dengan besaran nilai pengadaan barang/jasa diatas 200 juta. Perubahanjumlah PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa padatahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami perubahan. Beberapa hal yangmenyebabkan perubahan tersebut adalah sebagian PNS yang bersertifikatmenduduki Jabatan Struktural di SKPD masing-masing tidak mau memperpanjangsertifikat yang dimiliki, selain itu beberapa PNS yang bersertifikat telah memasukimasa pensiun. Untuk tahun 2015 dari 126 pegawai yang bersertifikat 10 personildiantaranya duduk sebagai panitia di dalam POKJA Unit Layanan Pengadaan(ULP).

2. Nilai opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan DaerahKinerja pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan APBD setelahproses perencanaan. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD menjadi hal pentingguna kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kinerja inimenunjukan capaian keberhasilan bersama antara pihak eksekutif dan legislativedalam melaksanakan tugasnya. Dukungan DPRD Kota Mataram menetapkanAPBD tepat waktu menunjukan komitmen bersama dalam percepatan pelaksanaanpembangunan di Kota Mataram.Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahanan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan penetapanrancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentangpenjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaransebelumnya.Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, dengan semangat reformasi pengelolaankeuangan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dimanadisebutkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah LaporanKeuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang saat ini dalam penyusunanya wajibmengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Berdasarkan ketiga regulasi tersebut pada pada tahun 2010 Pemerintahmenerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawabankinerja pemerintah yang merupakan revisi dari Peraturan pemerintah Nomor 24Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah dimana Peraturan pemerintahdimaksud mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintahtermasuk Pemerintah Daerah dari yang sebelumnya “berbasis kas menuju akrual”dan ditegaskan pula dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun



2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual padaPemerintah Daerah yang penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh palinglambat Tahun Anggaran 2015.Dalam mendukung penyesuaian-penyesuaian penerapan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2014 melalui BPKADmembangun SimdaBMD dan SimbaPers dalam rangka pencatatan Barang MilikDaerah dan catatan persediaan yang mendukung Sistem Informasi yang telahdibangun sebelumnya yaitu SimDa, dengan bekerjasama dengan lembaga-lembagaPemerintah dalam penyediaan Tehnologi Informasi (BPKP, Kemendagri,Kemenkeu) dalam penyediaan Sistem informasi Pengelolaan keuangan. Sisteminformasi yang telah dibangunpun tetap dibenahi guna mengakomodir solusipermasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Simda telah dikembangkanmenjadi versi 2.7. dimana aplikasi ini diterapkan mulai tahun 2015 untukmendukung penerapan akuntansi berbasis akrual dan terintegrasi denganpencatatan barang milik daerah dalam rangka memenuhi Permendagri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pengelolan Barang Milik Daerah (BMD).Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan keuanganPemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebutmerupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah. Hasilpemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaraninformasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pencapaian sasaranInspektorat Kota Mataram “ Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkunganPemerintah Kota Mataram” terkait dengan Opini Pemeriksa dalam hal ini BPK RIyang berupa pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenaitingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan.Opini didasarkan pada kriteria:1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan4. efektivitas sistem pengendalian intern

Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 sampaidengan Tahun 2013 terhadap LKPD tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah WajarDengan Pengecualian (WDP). Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangkamencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah :1. Perbaikan penyusunan Laporan Barang Daerah dengan pendampingan BPKP2. Melakukan monitoring evaluasi asset Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga Kota Mataram sampai di sekolah.3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pendampingan BPKP

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah reviu atas Laporan KeuanganPemerintah Kota Mataram dan Laporan Keuangan SKPD lingkup Kota Mataram.Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang



memadai bahwa Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PemerintahKota Mataram telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sehinggadiharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mendapatkan opiniwajar tanpa pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian baru didapatkan olehPemerintah Kota Mataram pada Tahun 2015 untuk Laporan Keuangan TahunAnggaran 2014 dan dapat dipertahankan untuk Laporan Keuangan TahunAnggaran 2015 pada Tahun 2016

Sehingga sejak Tahun 2015 Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraBarat terhadap LKPD Tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) danberlanjut untuk Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadapLKPD Tahun 2015 yang pemeriksaannya dilaksanakan pada tahun 2016.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI PerwakilanProvinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar 93,28 %yaitu 722 rekomendasi dari 774 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RIPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan. PersentasePenyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram realisasisebesar 86,04% yaitu 1.831 rekomendasi dari 2.128 rekomendasi dari hasilpemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan.

3. Hasil Evaluasi AKIPPada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2015 yang telah dilaksanakan padatahun 2016 :a. 4 SKPD mendapatkan nilai Ab. 9 SKPD mendapatkan nilai BBc. 13 SKPD yang mendapatkan nilai BSehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi SAKIPyang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 26 SKPD dari keseluruhan 37SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang dievaluasi, realisasinya sebesar70% sehingga capaian kinerjanya 116% dengan kategori sangat memuaskan(pembulatan 100%). Pencapaian ini telah mencapai capaian kinerja yangdiinginkan pada tahun 2016, melebihi dari target yang ditetapkan dalam PerjanjianKinerja Tahun 2016 namun belum mencapai target pada akhir periode Renstraperiode 2016-2021. Dapat dilihat pada tahun 2016, mengalami penurunanpencapaian dari tahun 2015 sebesar 6% karena adanya penyesuaian kriteria danpembobotan penilaian serta adanya penyesuaian interval nilai angka per katagori.Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram, dimulai dengan adanyakoordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat, dan BagianOrganisasi Setda Kota Mataram) yang berperan sebagai leading sector dalammelakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di lingkunganPemerintah Kota Mataram. Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Programpeningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakanKepala Daerah.



Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja SKPD Lingkup Kota Mataram dilaksanakandengan tujuan:a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD);c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas instansi;d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.Kemudian review LAKIP Kota Mataram merupakan penelaahan atas laporankinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasikinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)mengamanatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerahuntuk melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangkameyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan olehWalikota kepada Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Pelaksanaan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Mataram oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2015,dengan tujuan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban hasilterhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yangberorientasi kepada hasil. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah KotaMataram memperoleh nilai 58,88. Hasil Evaluasi Kinerja Kota Matarammengalami peningkatan 0,16 point dari 58,72 (tahun 2014) menjadi 58,88 (tahun2015) dengan predikat CC. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektvitas danefisiensi anggaran masih rendah jika dikaitkan dengan capaian kinerjanya. Hal inidisebabkan oleh pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraanpemerintahan pemerintahan yang berorientasi hasil di Pemerintah Kota Matarammasih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.Dari kategori CC untuk mencapai kategori B (60 point), terdapat deviasi pointsebesar 1,28 point. Untuk mendapat kriteria berkinerja baik yaitu pada kategori Btersebut, Pemerintah Kota Mataram (sebagaimana hasil evaluasi) akan melakukanlangkah-langkah penguatan dalam akuntabilitas kinerja dengan memperbaikikeselarasan dan integrasi penerapan akuntabilitas perencanaan, pengukuran,pelaporan dan evaluasi kinerja, dengan memperhatikan orientasi pencapaian hasil(outcome).

4. Hasil EKPPDSumber penilaian utama EKPPD adalah LPPD dengan mengacu pada PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2008. LPPD Kota Mataram dievaluasi olehPemerintah Provinsi NTB. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilanpenyelenggaraan aspek-aspek pemerintahan daerah yang tertuang dalam LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EKPPD dilakukan dengan cara menilaikinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dantingkat pelaksana kebijakan daerah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).EKPPD telah mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim



Nasional EPPD dan Tim Daerah, dengan mendasarkan pada tingkat pencapaianstandar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yangdilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penilaian EKPPD yang dilakukanoleh Tim Provinsi NTB, hasil EKPPD Kota Mataram berada pada peringkatpertama dari 10 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

5. Maturitas Sistem Pengendalian InternKapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuanuntuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yangsaling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harusdimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatankapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkankelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusiaAPIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.Level kapabilitas yang dimaksud menggunakan struktur IACM yangmenggambarkan tahap-tahap kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan APIPsehingga diharapkan dapat berkembang dalam menentukan, menerapkan,mengukur, mengendalikan, dan meningkatkan proses pengawasan. Perbaikandalam proses dan praktik pada setiap tahap memberikan dasar untuk naik ketingkat kapabilitas berikutnya. Pada setiap tingkatan terdapat enam proses yangselanjutnya disebut elemen, yaitu 1) peran dan layanan APIP, 2) pengelolaanSDM, 3) praktik profesional, 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja, 5) budayadan hubungan organisasi, dan 6) struktur tata kelola.Untuk menuju level 2 (Infrastructure) dan level 3 (Integrated), APIP berperanpenting dalam upaya meningkatkan tata kelolanya karena untuk membangunsebagian besar elemen tersebut sepenuhnya dalam kendali APIP. Pada level 2,elemen 1 sampai dengan 4 merupakan area peningkatan yang sepenuhnyabergantung pada upaya dari APIP sendiri untuk mewujudkannya, sedangkanelemen 6 perlu melibatkan institusi atau pihak di luar APIP. Sementara itu untuklevel 3, yang berada dalam pengendalian APIP sendiri adalah elemen 1 sampaidengan 4, sedangkan elemen 5 dan 6 perlu melibatkan pihak lain. Oleh karena itu,untuk membangun kapabilitas pada level 2 dan 3 tersebut relatif lebih mudah untukdicapai karena sebagian besar elemen berada dalam pengendalian APIP.Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas,Inspektorat Kota Mataram akan mengirim tenaga pemeriksa untuk mengikuti diklatsubstantif seperti diklat Reviu Atas Laporan Keuangan, Diklat Reviu RKA, DiklatInvestigatif dan diklat-diklat substantif lainnya dalam paket diklat peningkatankapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh BPKP. Selain itu di tahun 2017 akandilaksanakan perekrutan APIP agar memenuhi syarat minimal jumlah APIP padapeningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kota Mataram dari level 2 ke level3.



6. Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

Kategori KIP yang diselenggarakan Komisi Informasi NTB difokuskan pada upayamembangun legitimasi dan kepercayaan publik untuk mewujudkan pemerintahyang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahanmentalitas, perubahan pola pikir, mindset, di kalangan birokrasi pemerintah danbadan-badan publik, namun dengan menerapkan reformasi sistem dan pola kerja.Keterbukaan Informasi Publik juga melihat upaya-upaya inovasi yang telahdilakukan, termasuk didalamnya penggunaan e-Government. Hal tersebutmeningkatkan transparansi dan dapat memberikan respon secara cepat terhadappenanganan keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat.Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Matarammelalui pemanfaatan website: [email protected] dengan penyediaan lamapengaduan masyarakat. Hal-hal yang menjadi pengaduan diteruskan kepadaKepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi. Dalam penilaian KIPTingkat Provinsi NTB, Pemerintah memperoleh Predikat 1 (pertama) kategoriPemerintah Kabupaten/Kota dalam hal kecepatan dan ketepatan memberikanrespon terhadap permasalahan dan pengaduan yang disampaikan kepadamasyarakat.

7. Indeks Reformasi BirokrasiPelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dimulaisejak tahun 2009 dengan mempersiapkan dan melakukan hal-hal mendasarberkaitan dengan penataan pada tiga hal yaitu: penataan organisasi, penataan tatalaksana, dan penataan SDM aparatur. Langkah-langkah utama telah dilakukanguna mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu: (1) Mendapatkan KomimenYang Kuat Dari Pimpinan, dengan penerapan e-procurement, Pelayanan InformasiBidang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Pelayanan Investasi danPerizinan Satu Pintu, (2) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, (3)Membentuk Tim Reformasi Birokrasi, (4) Menetapkan Road Map atau 8 (delapan)area perubahan, (5) Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja, (6)Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk Quick Wins, (7)Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB) serta (8) Menindaklanjuti hasilmonitoring dan evaluasi juga merupakan langkah-langkah utama yang perlumendapat perubahan yang dapat mewujudkan secara Reformasi Birokrasi.Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Hasil Evaluasi RB tanggal 30Maret 2016, dengan nilai 47,91 terkategori CC, dengan rincian nilai, sebagaiberikut: Manajemen Perubahan (1,08), Penataan Peraturan Perundang-Undangan(2,71), Penataan dan penguatan organisasi (2,49), Penataan Tata Laksana (2,59),Penataan Sistem Manajemen SDM (9,86), Penguatan Akuntabilitas (3,60),Penguatan Pengawasan (2,27), dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (4,15).Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program ReformasiBirokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitasdan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, danpeningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.



3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN3.5.1. KEBIJAKAN APBD

1. KEBIJAKAN PENDAPATANKebijakan pendapatan diarahkan untuk peningkatan target pendapatan daerahyang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian denganmemperhatikan kendala dan potensi yang ada, mengembangkan kebijakanpendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan, mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaandaerah, serta perluasan sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Dalam meningkatkan PAD dibutuhkan beberapa strategi, antara lain: Peningkatankualitas sumber daya manusia aparatur untuk lebih profesional dalam manajemenpengelolaan Pendapatan Daerah; Inventarisasi dan penyusunan produk hukumdaerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penerapan Standar PelayananMinimal (SPM) dalam pelayanan publik; Inventarisasi potensi PAD termasukpotensi wajib pajak yang belum terdaftar sehingga data potensi menjadi akuratdalam rangka intensifikasi pungutan; Pengawasan semakin diintensifkan untukmenghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah.

2. KEBIJAKAN BELANJAKebijakan Umum Belanja Daerah disusun dengan beberapa pertimbangansebagai berikut:Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkanuntuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berimplikasipada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkansebagai modal belanja pembangunan; Peningkatan kemampuan manajemenpengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi pengelolaankeuangan, serta peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalianpembangunan daerah, dan Kebijaksanaan untuk mendorong keikutsertaan swastadalam pelayanan publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelolajasa pelayanan masyarakat.

3. KEBIJAKAN PEMBIAYAANPembiayaan Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59tahun 2007 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untukmemanfaatkan surplus.Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerahyang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagaiberikut: Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kasdalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahunberjalan; Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasaldari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasibelanja; Apabila sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak mencukupi untukmenutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.



3.5.2. PERHITUNGAN APBD

1. TARGET & REALISASI PENDAPATAN DAERAHPertumbuhan ekonomi Kota Mataram periode waktu tahun 2015-2016 mengalamipeningkatan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap peningkatanPendapatan Daerah, sehingga pemerintah Kota Mataram berupaya untuk lebihmenggali potensi penerimaan daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan targetpendapatan dari tahun ke tahun.

Perkembangan target pendapatan daerah periode tahun 2015-2016 dapat dilihatpada tabel dan Grafik berikut:

Tabel 7Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2015 s/d 2016

URAIAN TAHUN2015 2016

PENDAPATAN DAERAH 1.117.841.861.974,85 1.309.963.250.298,85

PENDAPATAN ASLI DAERAH 196.892.000.000,00 255.000.000.000,00

Pendapatan Pajak Daerah 81.955.000.000,00 102.835.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 20.636.846.000,00 20.234.820.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan

11.946.01..624,00 6.400.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yangSah

82.354.142.376,00 125.530.180.000,00

DANA PERIMBANGAN 708.473.592.452,00 810.516.804.776,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BukanPajak

58.141.955.452,00 58.105.032.776,00

Dana Alokasi Umum 593.930.707.000,00 609.016.722.000,00

Dana Alokasi Khusus 56.400.930.000,00 143.395.050.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH

212.476.269.522,85 244.446.445.522,85

Pendapatan Hibah 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. danPEMDA Lainnya

60.909.871.522,85 60.909.871.522,85

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 131.924.598.000,00 131.934.598.000,00

Bantuan Keuangan Prov. atau PemdaLainnya

10.631.800.000,00 -

Pendapatan Lainnya - 42.601.976.000,00

Sumber: Ringkasan APBD Kota Mataram Tahun 2015 dan 2016



2. TARGET & REALISASI BELANJA DAERAH

Kemampuan pemerintah Kota Mataram dalam menggali sumber-sumberpendapatan daerah diiringi dengan peningkatan realisasi pendapatan daerah diatastarget yang ditetapkan. Hal ini sebagai dasar pemerintah Kota Mataram untukmembiayai pembangunan, sehingga target belanja yang ditetapkan setiaptahunnya selalu meningkat secara signifikan. Anggaran Belanja Kota Mataramperiode tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8Target Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2015-2016


BELANJA 1.205.803.052.415,53 1.344.563.250.298,85BELANJA TIDAK LANGSUNG 671.959.575.736,18 674.467.237.783,64Belanja Pegawai 613.318.592.282,18 634.216.931.703,34Belanja Hibah 30.615.425.802,00 18.963.570.000,00Belanja Bantuan Sosial 26.000.557.652,00 18.321.937.300,30Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa

0 912.798.780,00

Belanja Tidak Terduga 2.025.000.000,00 2.055.000.000,00BELANJA LANGSUNG 533.843.476.679,35 670.096.012.515,21Belanja Pegawai 84.514.900.789,00 99.337.876.789,00Belanja Barang dan Jasa 221.591.717.428,00 315.926.425.468,00Belanja Modal 227.736.858.462,35 254.831.710.258,21

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015 dan 2016.

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Mataramperiode 2015-2016 meningkat disebabkan semakin besarnya kebutuhan daerahseiring majunya perkembangan Kota Mataram yang sangat pesat sehinggaperanan pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan melalui pengeluaran ataubelanja pemerintah harus lebih besar pula. Sesuai amanat amanat PeraturanPresiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Pemerintahdaerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah. Dalam hal ini Pemerintah KotaMataram selalu mengalokasikan anggaran Belanja Modal lebih dari 30% padaAPBD periode 2011-2015. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dariPemerintah Kota Mataram untuk memperhatikan alokasi anggaran pada belanjainvestasi yang produktif.

Pada tahun anggaran 2016, implementasi strategi belanja daerah diarahkan padapemenuhan kebutuhan strategis daerah di bidang ekonomi, sosial, daninfrastruktur kota, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepadamasyarakat. Target belanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2016 porsidan kebutuhannya disesuaikan dengan kekuatan finansial daerah yang dimiliki(fiscal capacity). Upaya-upaya efisiensi dalam kerangka optimalisasi anggaran



berbasis kinerja (performance budgeting) dilakukan melalui mekanismeakuntansi dan verifikasi rencana belanja SKPD yang cukup ketat terkait denganimplementasi ketetapan Standar Harga Satuan Barang/jasa berdasarkan prinsipvalue for money. Hal ini dimaksudkan agar anggaran belanja sesuai dengankebutuhannya (tepat biaya).

3. TARGET & REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yaitu penerimaanpembiayaan dan pengeluaran pembiayan. Penerimaan pembiayaan terdiri dariSiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, dan PiutangDaerah, sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan ModalDaerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Pada tahun 2015, efisiensi belanja daerahtelah dilakukan SKPD sehingga memunculkan sisa anggaran. SiLPA APBDtahun 2015 sebesar Rp. 80.971.985.306,01. SiLPA tersebut digunakan untukmenutup defisit anggaran pada RAPBD Kota Mataram tahun 2015.

Rincian selengkapnya untuk target pembiayaan daerah periode 2015-2016disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2016


PENERIMAAN PEMBIAYAANDAERAH

- Target 101.521.190.440,68 55.000.000.000,00PENGELUARAN PEMBIAYAANDAERAH

- Target 13.560.000.000,00 20.400.000.000,00PEMBIAYAAN NETTO

- Target 87.961.190.440,68 34.600.000.000,00Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2016

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan periode tersebutdiutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih PerhitunganAnggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauanpenerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauanpenerimaan lain-lain pendapatan yang sah.



3.5.3. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai denganmandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-sama dengan caradan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikalmaupun horizontal dengan baik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanyatransparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan KeuanganPemerintah Daerah yang komprehensif dan berdasar pada Standar AkuntansiPemerintah (SAP). Untuk mewujudkan hal tersebut, aplikasi SIMDA (SistemInformasi Pengelolaan Keuangan Daerah) telah diterapkan di Kota Mataram. SIMDAmengintegrasikan tiga komponen anggaran yaitu aspek penganggaran, perbendaharaan,dan pembukuan APBD. SIMDA telah memberikan manfaat yang positif dalampenyelenggaraan tertib administrasi keuangan daerah, akurasi data, serta transparansidan akuntabilitas kinerja keuangan daerah.Dalam upaya meningkatkan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadapPengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus perbaikan terutama terhadappengelolaan aset daerah. Seluruh pencatatan, pemindahan, dan penghapusan asetdaerah dilakukan menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIBD), yang secaraoperasional terintegrasi (linked) dengan SIMDA.Dalam hal tertib pelaporan dan pengendalian administrasi pembangunan setiapbulannya, serta guna memberikan akuntabilitas pelaporan keuangan SKPD, diterapkanProgram Pengendalian Pelaporan Keuangan SKPD secara on line (web base) melaluiwww.programlaporanapp.com. Upaya ini memiliki manfaat dalam hal publikasilaporan capaian keuangan SKPD maupun Pemerintah Kota Mataram.Sebagai salah satu faktor pendukung pencapaian WTP, maka jadwal penetapanPeraturan Daerah tentang APBD menjadi prioritas. Pada tahun anggaran 2016, APBDKota Mataram ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015, sehingga tidak terdapatketerlambatan penetapan Perda-APBD. Hasil ini dapat dicapai juga didukung olehketepatan jadwal penyusunan dokumen perencanaan sebelumnya sebagai dasarpenyusunan RAPBD, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Masing-masing dokumen perencanaan ditetapkan sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2017 (ditetapkandengan Peraturan Walikota Mataram pada bulan Mei 2016);

Kebijakan Umum-APBD 2017 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan ditetapkanbersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada 23 September 2016

PPAS-APBD 2017 (Nota Kesepakatan ditandatangani dan ditetapkan bersamaantara Kepala Daerah dan DPRD pada 23 September 2016.



Permasalahan dan SolusiMasalah utama yang dihadapi daerah dalam pengelolaan anggaran dan belanja daerahadalah :1. Tingginya kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas

fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjanganfiskal yang cukup besar hal ini mengakibatkan ketergantungan daerah terhadapPemerintah Pusat sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut diupayakanmelalui Optimalisasi potensi PAD dan meningkatkan keterlibatan dan peranswasta dalam pembangunan.

2. Peraturan yang kerap kali berubah-ubah, sehingga menimbulkan sejumlahkendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengatasimasalah tersebut diupayakan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkaitperubahan peraturan perundang-undangan.

3. Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah karena keterbatasankelembagaan dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah baik dalamkuantitas maupun kualitas. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah KotaMataram telah melakukan restrukturisasi kelembagaan pengelola keuangandaerah dari eselon III menjadi Eselon II, peningkatan jumlah serta kapasitasaparatur pengelola keuangan SKPD dengan mengikutsertakan PNS dalampendidikan Pasca Sarjana Program Akuntansi dan melaksanakan bimbinganteknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PENUTUP 90


BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 disusun sebagai pelaksanaanakuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram sebagai wujudpertanggung jawaban dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaiansasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan sasaran strategisPemerintah Kota Mataram yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalanpelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Berdasarkan hasilpengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Hasil analisis 10 sasaran yang ada, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota MataramTahun 2016 rata-rata sebesar 91,49 persen terkategori Sangat Memuaskan. Berdasarkan padapengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakanbahwa program pembangunan Pemerintah Kota Mataram secara umum dapat dilaksanakandengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat direalisasikan 91,49 persen danAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram dapat terealisasikan sebesar 93,60persen dengan kategori Sangat Memuaskan.

Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Mataram ini tidak terlepas dari hambatan dankendala baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi tersebut diantisipasi dengan caramelakukan evaluasi dan meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektorsecara berkala. Dengan demikian dapat diketahui penyebab timbulnya hambatan dan kendaladalam pencapaian kinerja sehingga dapat diambil langkah dan strategi untuk meminimalisirdan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

LKIP - mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/lkip-kota-mataram-tahun-2016.pdf · manajemen pemerintahan dalam ... kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang ... - Misi 1 “Meningkatkan

Documents