LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan i KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan evaluasi dan pertanggung jawaban Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di sektor industri yang diarahkan untuk menunjang pembangunan industri baik Nasional maupun Regional, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, laporan ini juga merupakan pertanggung jawaban Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penelitian pengembangan dan standardisasi industri dan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan industri secara nasional maupun regional. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 151/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pimpinan Kementerian Perindustrian khususnya Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri dalam menilai pelaksanaan tupoksi yang telah dilaksanakan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Tahun 2014 dan sekaligus dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan dalam upaya optimalisasi pencapaian program kerja dan kinerja tahun yang akan datang.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan evaluasi dan pertanggung
jawaban Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) terhadap pelaksanaan tugas
umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di sektor industri yang
diarahkan untuk menunjang pembangunan industri baik Nasional maupun Regional,
khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, laporan ini juga merupakan
pertanggung jawaban Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penelitian pengembangan
dan standardisasi industri dan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan industri secara
nasional maupun regional.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 150/M-IND/PER/12/2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Perindustrian serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor :
151/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Laporan ini juga diharapkan dapat
memberikan masukan kepada Pimpinan Kementerian Perindustrian khususnya Badan
Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri dalam menilai pelaksanaan tupoksi yang
telah dilaksanakan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Tahun 2014 dan sekaligus
dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan dalam upaya optimalisasi pencapaian
program kerja dan kinerja tahun yang akan datang.
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
ii
Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Renstra Balai Besar Industri Hasil
Perkebunan Makassar 2010 – 2014, Perjanjian Kinerja BBIHP Tahun 2014, dan DIPA
Tahun Anggaran 2014. Semoga Laporan Kinerja Balai Besar Industri Hasil
Perkebunan Makassar ini dapat memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan
Tupoksi Tahun 2014 dan, bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
BBIHP pada masa yang akan datang.
Makassar, Januari 2015
KEPALA,
WILLEM PETRUS RIWU
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Besar Industri Hasil
Perkebunan (BBIHP) Tahun 2014 adalah wujud pertanggungjawaban
Perjanjian Kinerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan pada Tahun
Anggaran 2014 yang berisi tentang keberhasilan maupun belum tercapainya
sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi serta rekomendasi
perbaikan kinerja. Perjanjian Kinerja (TAPKIN) adalah penjabaran dari dari
sasaran strategis BPKIMI dan Renstra BBIHP 2010-2014.
Perjanjian Kinerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan TA 2014
merupakan perjanjian komitmen kinerja Kepala Balai Besar Industri Hasil
Perkebunan dengan Kepala Badan Pengkajian dan Kebijakan Iklim Mutu
Industri. TAPKIN berisi delapan sasaran strategis dengan delapan indikator
kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun.
Delapan sasaran strategis yang ditetapkan dalam TAPKIN adalah
1) meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri , 2)
meningkatnya kerjasama litbang, 3) meningkatnya publikasi ilmiah hasil
3.29 Tingkat Kepuasan Pelanggan .............................................................................. 34
3.30 Realisasi RENSTRA Tingkat Kepuasan Pelanggan ........................................... 34
3.31 Realisasi Anggaran BBIHP Tahun 2014 Sumber RM ......................................... 35
3.32 Realisasi Anggaran BBIHP Tahun 2014 Sumber PNBP..................................... 38
3.33 Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2014 ............................................................... 39
3.34 Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT Tahun 2010-2014 .......................... 41
3.35 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2013 dan Tahun 2014 ................ 42
DAFTDAFTAR TABEL
AR TABEL DA
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
xi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Pengukuran Kinerja
2. Capaian Rencana Strategis BBIHP Tahun 2010-2014
3. Capaian Kinerja Tapkin BBIHP Tahun 2014
4. Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2014
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
1
BAB 1 PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 119/M-
IND/PER/11/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Baristand
Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I
Kementerian Perindustrian menetapkan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perindustrian Nomor: 48/M-IND/PER/6/2006 sebagai unit pelaksana teknis di bawah
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.
Tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan
kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan
pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri.
Sedangkan fungsi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah:
a. Pelaksanaan penelitian, dan pengembangan dan pelayanan jasa teknis bidang
teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan, dan
penanggulangan pencemaran industri hasil perkebunan;
b. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses;
c. Penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan standardisasi;
d. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu,
produk akhir, hasil ikutan dan limbah;
e. Pelaksanaan pelayanan teknis kalibrasi peralatan;
f. Pelaksanaan inspeksi teknis;
g. Pelaksanaan alih teknologi penelitian dan pengembangan;
h. Pelaksanaan penyuluhan termasuk pembinaan teknis dan ekonomis, konsultansi,
dan informasi;
i. Pelaksanaan pemasaran dan kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan
teknologi informasi;
j. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBIHP dan
penyusunan laporan serta evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan.
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
2
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI
Program Trisakti Pemerintah RI yaitu Berdaulat Dibidang Politik, Berdikari
Dibidang Ekonomi, dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan. Dimana khusus
penjabaran trisakti kedua, berkaitan langsung dengan Kemenperin yaitu Berdikari
dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan
negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.
Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan
berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui
penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran untuk memenuhi hak
dasar warganegara. Lanjut pada Sembilan program strategis Nawacita point 6 dan 7
yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik. Tentunya Program Trisakti dan Nawacita tersebut yang
merupakan bagian dari visi misi Jokowi JK harus kita laksanakan sesuai dengan
lingkup tupoksi kita
Indikator hasil pembangunan industri nasional dapat dilihat dari angka
kontribusi dan pertumbuhan PDB sektor industri, kinerja ekspor-impor hasil industri,
penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan sektor terkait, dan jumlah investasi
langsung baik yang berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman
modal asing di sektor industri. Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian
Perindustrian periode 2010-2014, BPKIMI telah menetapkan visinya yaitu “Menjadi
lembaga penyedia rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis
teknologis terkini yang profesional bagi sektor industri nasional”.
Sesuai dengan amanah UU No. 3 Tentang Perindustrian tahun 2014 dan
Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 28
Tahun 2008 dan RPJMN 2010-2014, maka arah kebijakan litbang industri tahun 2010-
2014 adalah: (1) Mempertajam fokus litbang industri yang berorientasi pada pemetaan
dan kebutuhan dunia usaha dengan road map yang jelas; (2) Meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat sumber daya manusia,
kelembagaan intermediasi dan sarana litbang; (3) Meningkatkan networking (jejaring)
antara lembaga litbang, memperkuat kompetensi inti balai-balai dan memperkuat
pemasaran bersama balai-balai; (4) Meningkatkan pengelolaan pengetahuan
(knowledge management) melalui pusat-pusat inovasi industri, inkubator, dan pilot
project di daerah-daerah; (5) Meningkatkan pelayanan teknis standar industri dan
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
3
regulasi teknis; (6) Perumusan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan KPIN yang
efektif; dan (7) Meningkatkan fasilitasi kepada kawasan industri hijau dan
pengembangan pemanfaatan energi terbarukan.
Dalam mensukseskan program pemerintah di sektor industri dan perdagangan
tersebut, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, sebagai unit pelaksana teknis di
bawah Badan Pengkajian Kebijkan Iklim dan Mutu Industri diharapkan akan
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari kementerian khususnya melalui
kegiatan litbang terapan yang berupa pelayanan bantuan teknis antara lain teknologi
proses dan teknologi bahan/produk, konsultasi, peningkatan kemampuan tenaga
profesi tertentu, standardisasi dan pengujian produk, penanggulangan limbah industri
serta rancang bangun dan perekayasaan terutama untuk Industri Kecil dan Menengah.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah secara penuh, Balai Besar Industri
Hasil Perkebunan yang masih tetap di bawah koordinasi Badan Pengkajian Kebijakan
Iklim dan Mutu Industri akan lebih dituntut peran dan keberadaannya, disamping
melayani kebutuhan Pemerintahan Daerah juga memberikan pelayanaan jasa kepada
dunia usaha industri di daerah, dalam rangka mengembangkan potensi daerah.
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 48/M-IND/PER/6/2006 dan berdasarkan
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 119/M-IND/PER/11/2010, Balai Besar
Industri Hasil Perkebunan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan
Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian,diharapkan
akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan Kementerian
Perindustrian. Dalam menjalankan kebijakan litbang, Balai Besar Industri Hasil
Perkebunan akan selalu berpedoman pada kebijakan pemerintah, kebijakan
Kementerian Perindustrian, serta pedoman pada Badan Pengkajian Kebijkan Iklim dan
Mutu Industri (BPKIMI) yang tentunya tidak terlepas dari segala potensi yang ada,
baik itu sumber daya manusia, maupun potensi sumber daya alam (komoditi hasil
perkebunan) yang ada di daerah Sulawesi Selatan khususnya dan seluruh wilayah
Indonesia umumnya yang tentunya juga sinergitas dengan kebijakan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan ikut menunjang pertumbuhan industri
secara nasional dan regional khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi daerah
yang mempunyai beberapa keunggulan dalam sumber daya alam yang belum dikelola
secara optimal, dengan demikian Balai Besar Industri Hasil Perkebunan akan menjadi
penggerak utama dan ujung tombak dalam pengelolaan dan pengembangan sumber
daya alam khususnya yang meliputi :
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
4
1. Mengembangkan industri, khususnya industri kecil dan menengah, dengan
melakukan penelitian dan pengembangan terhadap teknologi, bahan baku, proses,
peralatan dan produk;
2. Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat
industri;
3. Memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat industri dalam hal standardisasi
dan pengawasan mutu;
4. Memberikan bantuan teknik tentang teknologi proses dan peralatan;
5. Memberikan bantuan penanggulangan pencemaran akibat aktivitas industri.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar
1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Balai Besar Industri
Hasil Perkebunan.
BALAI BESAR INDUSTRI HASIL
PERKEBUNAN
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
5
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program, evaluasi dan laporan;
b. Pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara; dan
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah
tangga, keamanan, urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan serta
urusan kepegawaian.
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan
inventarisasi barang milik negara.
(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan,
perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan
laboratorium serta urusan kepegawaian.
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan
pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Jasa Teknik
menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, pelayanan pelanggan,
kerjasama, negosiasi, dan kontrak kerjasama usaha; dan
b. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi bagi
peningkatan pelayanan jasa teknologi pada industri, serta pengelolaan
perpustakaan.
Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari:
(1) Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, pelayanan pelanggan,
kerjasama, negosiasi, dan kontrak kerjasama usaha.
(2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan,
pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
6
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, penelitian dan pengembangan bahan baku, bahan
pembantu, produk akhir, teknologi proses, rancang bangun dan perekayasaan
industri, hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan
menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan dan pelaksanaan teknologi pengolahan hasil perkebunan
pasca panen; dan
b. Perencanaan dan pelaksanaan teknologi diversifikasi produk hilir.
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
(1) Seksi Teknologi Pengolahan Pasca Panen mempunyai tugas melakukan
persiapan bahan penelitian dan pengembangan, alih teknologi dan
konsultansi di bidang industri hasil perkebunan pasca panen dan hasil ikutan
serta limbah industri hasil perkebunan.
(2) Seksi Teknologi Diversifikasi Produk Hilir mempunyai tugas melakukan
persiapan bahan penelitian dan pengembangan alih teknologi dan
konsultansi di bidang diversifikasi produk hilir industri hasil perkebunan.
4. Bidang Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, produk industri serta
kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan
fungsi:
a. Perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu dan
produk industri, serta pelaporan dan evaluasi hasil pengujian;
b. Perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi peralatan, evaluasi hasil kalibrasi,
penyiapan penerbitan sertifikat kalibrasi dan melaksanakan sertifikasi ulang;
dan
c. Perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu produk, keamanan,
pengambilan contoh, jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem
sertifikasi.
Bidang Penilaian Kesesuaian terdiri dari:
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
7
(1) Seksi Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu dan
produk industri, pelaporan dan evaluasi hasil pengujian, pelaksanaan
kalibrasi peralatan, dan evaluasi hasil kalibrasi, serta persiapan penerbitan
sertifikat kalibrasi dan melaksanakan sertifikasi ulang.
(2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan sertifikasi
sistem mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, jasa
pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri
dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh
kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala
BBIHP.
(3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. DUKUNGAN PERSONIL BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN
Sumber daya manusia Balai Besar Industri Hasil Perkebunan menurut jabatan
sampai dengan 31 Desember 2014 seperti pada tabel berikut:
Tabel 1.1 Profil SDM berdasarkan jabatan
No Jabatan
2010 2011 2012 2013 2014
1 Struktural Eselon II 1 1 1 1 1
2 Struktural Eselon III 4 4 4 4 4
3 Struktural Eselon IV 9 9 9 9 9
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
8
4 Fungsional peneliti 13 16 14 12 16
5 Fungsional perekayasa 4 4 4 4 5
6 Fungsional teknisi l itkayasa 8 6 6 6 5
7 Fungsional penyuluh 6 5 2 1 1
8 Fungsional PMB - - 1 1 5
9 Fungsional pustakawan 2 2 2 2 2
10 Fungsional arsiparis 2 2 2 2 4
11 Pengendali dampak lingkungan. 3 2 2 1 1
12 Pranata Humas 1 1 1 1 1
13 Perencana - - - - 1
14 Umum 45 50 44 41 35
Total 98 102 92 85 90
Sumber daya manusia Balai Besar Industri Hasil Perkebunan menurut pendidikan
sampai dengan 31 Desember 2014 seperti pada tabel berikut:
Tabel 1.2 Profil SDM berdasarkan pendidikan
No Jabatan 2010 2011 2012 2013 2014
1 SD 1 1 1 - 1
2 SLTP 4 3 2 3 3
3 SMU 15 12 9 11 16
4 D3 12 9 6 3 3
5 S1 55 64 58 48 49
6 S2 11 13 16 20 17
7 S3 - - - - 1
Total 98 102 92 85 90
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
9
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI
Visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa
Indonesia untuk menjadi “ Sebuah negara industri tangguh di dunia “, dengan visi
yaitu “ Pada tahun 2020 Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru”. Hal ini
terwujud dalam kondisi bahwa pada tahun tersebut kemampuan industri nasional
telah diakui di dunia internasional, yang mampu menjadi basis kekuatan ekonomi
modern secara struktural pada masa depan, sekaligus mampu menjadi wahana
tumbuh-suburnya ekonomi, maka sebagai visi Kementerian Perindustrian sampai
dengan tahun 2014 adalah menjadikan sektor industri sebagai pilar utama
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sedangkan visi BPKIMI adalah Menjadi lembaga penyedia rumusan
kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini yang professional
bagi sektor industri nasional
Sebagai implementasi dari visi Kementerian Perindustrian dan visi BPKIMI
maka Balai Besar Industri Hasil Perkebunan telah menetapkan visinya untuk
memberikan suatu pedoman dan pendorong untuk mencapai tujuannya.
Visi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan didefinisikan sebagai berikut:
“Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Industri Hasil
Perkebunan dan Penyedia Layanan Jasa Teknis yang Unggul dan Terdepan”
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Balai Besar Industri Hasil
Perkebunan selanjutnya menetapkan misi-nya yang merupakan penyataan yang
menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang akan membawa institusi
kepada suatu fokus. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
organisasi, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik.
Misi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan kurun waktu 2010 – 2014 adalah
sebagai berikut yaitu :
a. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif
dan berorientasi pada kebutuhan industri
b. Meningkatkan pelayanan jasa teknis yang berkualitas dan profesional
c. Memperluas jejaring dengan industri dan lembaga terkait lainnya
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
10
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1. Tujuan Strategis
Tujuan strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan menggambarkan
arah prioritas strategis institusi dan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan
sesuai dengan tugas dan fungsi institusi dan isu-isu strategis. Tujuan ini
merupakan penjabaran atau implementasi dari misi institusi dan merupakan hasil
akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima).
Tujuan strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan mencakup hal-hal sebagai
berikut :
a. Meningkatkan peran dan kualitas hasil litbang dalam mendukung Industri
Hasil Perkebunan
b. Meningkatkan kegiatan pelayanan teknis
c. Peningkatan kelembagaan
d. Meningkatkan jejaring yang luas antara lembaga litbang dan institusi terkait
2. Sasaran Strategis
Sasaran strategis disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi setiap dalam
kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur,
berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun.
Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada
tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan
strategi secara berkelanjutan (sustainable) dan memiliki dukungan secara nyata
terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis.
Sasaran Strategis BBIHP ditetapkan untuk kurun waktu 2010 – 2014 adalah
sebagai berikut :
a. Terwujudnya hasil riset teknologi terapan yang inovatif dan dapat
dimanfaatkan dan diterapkan oleh dunia industri, masyarakat, pemerintah
daerah, dan dunia pendidikan.
b. Terwujudnya peningkatan kegiatan konsultansi teknologi, pelatihan, pengujian,
standardisasi, sertifikasi, kalibrasi peralatan, rancang bangun dan
perekayasaan, dan sistem manajemen mutu terhadap masyarakat sehingga
berdampak pada peningkatan nilai Jasa Pelayanan Teknis (JPT) dan daya
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
11
saing produk yang dihasilkan
c. Terwujudnya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang handal dan
profesional.
d. Terwujudnya kerjasama yang luas dengan industri atau instansi terkait di
bidang iptek, litbang, pelatihan maupun kegiatan lainnya baik skala nasional
maupun internasional.
Tujuan dan sasaran strategis organisasi tahun 2010 – 2014 telah dijabarkan
secara detail dalam Matriks Kinerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai
indikator sasaran adalah :
a. Meningkatnya volume litbang yang inovatif dan litbang yang dapat diterapkan,
b. Kenaikan volume kegiatan/jasa layanan secara keseluruhan selama periode
2010-2014,
c. Kenaikan penerimaan jasa pelayanan teknis (JPT), untuk periode yang sama,
d. Meningkatnya jumlah SDM yang terlatih,
e. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama yang siap diterapkan.
Karena sifatnya yang spesifik, suatu kegiatan/jasa layanan yang sejenis
apalagi yang berbeda jenis, akan memerlukan sumber daya keahlian, sarana dan
waktu penyelesaian yang berbeda dari yang lainnya.
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi (2010-2014)
TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR
1
Meningkatkan peran dan kualitas hasil litbang dalam mendukung IndustriHasil Perkebunan
Terwujudnya hasil riset teknologi terapan yang inovatif dan dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh dunia industri, masyarakat, pemerintah daerah dan dunia pendidikan
Meningkatnya persentase jumlah dan kualitas litbang
2 Meningkatkan kegiatan pelayanan jasa teknis
Terwujudnya peningkatan kegiatan konsultansi teknologi, pelatihan,pengujian, standardisasi, sertifikasi, kalibrasi peralatan, rancang bangun dan perekayasaan dan sistem manajemen mutu terhadap masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan nilai jasa (JPT) dan daya saing produk yang dihasilkan
1. Naiknya volume kegiatan/jasa layanan secara keseluruhan selama periode 2010 s/d 2014,
2. Naiknya penerimaan jasa pelayanan teknis (JPT), untuk periode yang sama.
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
12
TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR
3 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal dan profesional
Jumlah sumberdaya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana di Balai
4 Meningkatkan jejaring yang luas antara lembaga litbang dan institusi terkait
Terwujudnya kerjasama yang luas dengan industri atau instansi terkait di bidang Iptek, Litbang, pelatihan maupun kegiatan lainnya baik skala nasional maupun internasional
Meningkatnya jumlah kerjasama dengan industri dan instansi yang terkait
B. RENCANA KINERJA
Rencana kinerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan tahun 2014 ini disusun
berdasarkan matriks Rencana Strategis BBIHP 2010-2014 yang dituangkan dalam
rencana strategis tahunan pada tahun 2014. tugas pokok dan fungsi sesuai Surat
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 48/M-IND/PER/6/2006, dengan
memperhatikan arah kebijakan sektor industri Kementerian Perindustrian.
Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan sektor industri, mengacu pada
arah Kebijakan Industri Nasional yang menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan bagi seluruh lembaga tinggi
negara, kementerian dan BUMN dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di
bidang atau sektornya masing-masing. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
sangat mengharapkan perencanaan dapat menciptakan integritas, sinkronisasi dan
sinergi baik antar fungsi Pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin
kerterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengembangan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, keadilan dan berkelanjutan.
Sementara itu kebijakan operasional diarahkan untuk mendorong terwujudnya
industri yang kuat dan maju, berdaya saing tinggi, yang mengolah sumber daya alam
dalam negeri, terutama yang mengolah hasil pertanian (agro industri); serta
penyediaan kebutuhan pokok menumbuhkan kemampuan inovasi teknologi industri
melalui kegiatan penelitian terapan bertumpu pada sumber daya manusia industrial
yang berkualitas dan mampu mendorong penyebaran pembangunan industri ke
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
13
wilayah-wilayah yang belum berkembang serta memperluas pengembangan dan
modernisasi industri kecil.
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2014
Program/Kegiatan
Prioritas
Indikator Target Kinerja BBIHP
1 2 3
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
a. Penelitian dan
Pengembangan
Teknologi Industri
1. Jumlah hasil litbang yang siap
diterapkan
2
2. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 5
3. Jumlah hasil litbang yang telah
diimplementasikan
2
b. Pelayanan jasa teknis
industri
1. Jumlah orang 5
2. Jumlah sampel 1870
3. Jumlah desain prototype 1
4. Jumlah perusahaan yang dilayani 138
5. Nilai (Rp) JPT 1.450.000.000
6. Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4
c. Peningkatan industri
daerah
1. Jumlah SDM yang memperoleh
sertifikat
20
2. Jumlah pengadaan alat laboratorium 3
3. Jumlah lingkup pengakuan produk
LPK yang diakui oleh KAN
11
Prioritas Kementerian dan Lembaga
Penelitian dan
pengembangan teknologi
industri
1. Jumlah hasil litbang teknologi baru 2
2. Jumlah kerjasama litbang dan
rancang bangun
2
C. RENCANA ANGGARAN
Pada tahun anggaran 2014, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan mendapat
pagu anggaran dari APBN melalui DIPA sebanyak Rp. 15.158.934.000,00. Pagu
berdasarkan per jenis belanja yaitu : Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.524.915.000,00,
Belanja Operasional sebesar Rp. 2.016.743.000,00 dan Belanja Non Operasional
sebesar Rp. 3.617.276.000,00 Pagu berdasarkan sumber Pendanaan yaitu : Rupiah
Murni (RM) sebesar Rp. 13.777.229.000,00 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
14
(PNBP) sebesar Rp. 1.381.705.000,00 (target penerimaan PNBP TA. 2014 sebesar
Rp. 1.450.000.000,00). DIPA awal BBIHP dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 2.3 Rincian Anggaran Tahun 2014 sebelum revisi
Output URAIAN PAGU (Rp)
Program Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri 15.158.934.000
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 15.158.934.000
Output 1 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 486.012.000
011 Penelitian 286.024.000
A. Pemanfaatan Kulit Buah Untuk Pembuatan Arang dan Asap Cair
121.063.000
B. Pengembangan Produk Kosmetik Berbasis Lemak Kakao 97.300.000
C. Diversifikasi Produk Biji Kakao Menjadi Dark dan White Chocolate
67.661.000
012 Kajian 199.988.000
A. Kajian Finger Print Mutu Biji Kakkao (Komponen Organik) di Sulawesi Barat dan Tenggara
199.988.000
Output 2 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 85.075.000
011 Rekayasa 85.075.000
A. Pembuatan alat kristalisasi portabel 85.075.000
Output 3 Layanan Jasa Teknis 1.077.198.000
011 Sertifikasi 196.400.000
013 Pelatihan Teknis 18.755.000
014 Konsultansi 13.680.000
015 Pengujian dan kalibrasi 848.363.000
Output 4 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri 1.266.866.000
011 Pengembangan SDM 461.044.000
A. Pendidikan dan Pelatihan Struktural 42.700.000
B. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 147.904.000
C. Workshop/Seminar/Sosialisasi/Diseminasi 108.115.000
D. Diklat Motivasi Pegawai/Outbond Training 152.025.000
9 Jasa Lainnya - 241.831 8.897.680 10.600.135 19.000.000
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
42
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014
Realisasi capaian kinerja Tahun anggaran 2014 dari 14 indikator kineja
semuanya tercapai dan ada beberapa indiaktor kinerja yang melampau dari target
realisasi. Berbeda dengan tahun 2013 yang masih ada satu indicator kegiatan yang
belum tercapai yaitu indikator kinerja jumlah desain/prototip. Perbandingan antara
capaian kinerja tahun anggaran 2013 dan 2014 ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 3.35 Perbandingan antara capaian kinerja tahun anggaran 2013 dan 2014
No Indikator kinerja 2013 2014
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Hasil litbang yang siap
diterapkan
2 Judul 2 Judul 100 2 Judul 2 Judul 100
2 Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Judul 2 Judul 200 1 Judul 2 Judul 200
3 Kerja sama litbang
instansi dengan industri
2 4 200 2 2 100
4 Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
5 KTI 7 KTI 140 5 KTI 13 KTI 260
5 Peningkatan jumlah
jenis produk yang sudah
bisa diuji di laboratorium
3,5% 3,5% 100 4,7% 5,8% 123
6 Jumlah SDM industri
yang dilatih
25 Orang 26 Orang 104 5 Orang 10 Orang 200
7 Jumlah contoh uji 1025 1866 182 1870 3055 163
8 Jumlah Desain/Prototip 1 0 0 1 1 100
9 Jumlah perusahaan
yang dilayani
100 207 207 100 276 276
10 Nilai JPT (Rp.000.) 936.065 1.651.631 176 1.450.000 2.154.462 148
11 Jumlah SDM yang
memperoleh sertifikat
10 64 184 10 56 56
12 Jumlah pengadaan alat
laboratorium
6 15 25 3 11 366
13 Jumlah lingkup
pengakuan produk LPK
yang diakui oleh KAN
10 18 180 18 18 100
14 Tingkat kepuasan
pelanggan
4 Indeks 5 Indeks 125 Indeks 4 Indeks 5 125
Pencapaian realisasi tahun 2014 dibanding tahun 2013 untuk beberapa
indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan terjadi peningkatan 6 judul KTI,
dikarenakan pada tahun 2014 ini Jurnal JIHP Makassar sudah menerbitkan 2
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
43
volume terbitan dan ditambahkan 1 terbitan dari Jurnal Perekayasa Industri.
Sedangkan pada tahun JIHP hanya menerbitkan 1 kali volume.
2. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium juga
mengalami peningkatan dari 89 jenis produk pada tahun 2013 menjadi 94 jenis
produk arinya terjadi penambahan jumlah produk sebanyak 5 jenis. Sedangkan
pada tahun 2013 hanya terjadi peningkatan 3 jenis produk baru yang bisa diuji.
3. Jumlah SDM industri yang dilatih mengalami peningkatan persentasi
dibandingkan tahun 2013 namun dari jumlah peserta yang terlatih pada tahun
2013 masih lebih banyak. Pada tahun 2013 tersebut jumlah SDM yang terlatih
tidak semuanya dalam bentuk pelayanan jasa PNBP namun hanya berupa
jumlah SDM idustri yang telah dilatih oleh pemanfaatan SDM BBIHP yang
dijadikan narasumber pada pihak penyelenggara diluar kegiatan BBIHP sendiri.
Berbeda pada tahun 2014 jumlah 10 orang SDM terlatih sudah menjadi hasil
pemanfaatan jasa teknis pelatihan BBIHP daam bentuk penerimaan PNBP.
4. Jumlah desain prototype yang dimanfaakan industri untuk hingga saat ini masih
terjadi hambatan untuk realisasi. Selain minat industri untuk membeli hasil RBPI
yang kurang juga jenis RBPI BBIHP yang ditawarkan masih terbatas. Sehingga
agak sulit untuk meraisasikan target ini. Meskipun demikan pada tahun ini sudah
diupayakan merealisasikan 1 unit alat kristalisasi kakao.
5. Jumlah Pengadaan peralatan laboratorium pada tahun 2014 lebih kurang
dibandingkan tahun 2013 dari segi jumlah, namun jumlah tersebut disebabkan
karena jenis peralatan laboratorium yang diadakan pada tahun 2014 berbeda
jenis alat dan harganya pada tahun 2014. Hal ini juga disebabkan pada tahun
2013 diperoleh alokasi pagu dipa yang lebih besar dibanding tahun 2014
sehingga pada belanja modal pada tahun 2013 jauh lebih besar.
6. Terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang dilayani dibanding dengan tahun
2013, ini artinya bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat industri untuk
memanfaatkan layanan jasa teknis BBIHp disamping itu berarti semakin
meningkat pula kinerja pelayanan publik BBIHP.
7. Terjadi peningkatan layanan jasa teknis BBIHP jika dibandingkan tahun 2013
terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang dilayani, peningkatan jumlah
sampel, jumlah SDM yang dilatih dan peningkatan jumlah realisasi PNBP.
Sehingga secara umum capaian realisasi kinerja BBIHP tahun 2014 lebih baik
kinerjanya dibandingkan pada tahun 2013.
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
44
BAB 4 PENUTUP
A. KESIMPULAN Secara umum organisasi telah berhasil mewujudkan pencapaian sasaran strategis
pada Perjanjian Kinerja Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan TA. 2014
kepada Kepala Badan Pengkajian Iklim Mutu Industri. Dari lima sasaran strategis
yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (TAPKIN) tahun 2014, pencapaian realisasi
secara umum dapat diwujudkan, dan beberapa kegiatan telah melebihi target dan
meskipun beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran tersebut belum
dianggarkan namun beberapa pencapaian sasaran diperoleh dari kegiatan-kegiatan
pendukung lainnya yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Secara singkat,
capaian kinerja masing-masing sasaran organisasi dapat digambarkan sebagai
berikut ini:
- Capaian rata-rata realisasi untuk sasaran meningkatnya hasil-hasil litbang yang
dimanfaatkan oleh industri yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja telah
melampaui target yang ditetapkan sebesar 150%
- Capaian realisasi untuk sasaran strategis meningkatnya kerja sama litbang yang
terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja telah tercapai.
- Capaian realisasi untuk sasaran strategis meningkatnya publikasi ilmiah hasil
litbang adalah 140%.
- Capaian realisasi untuk sasaran strategis meningkatnya usulan penerapan SNI
telah melampaui target sebesar 123%.
- Capaian rata - rata realisasi untuk sasaran strategis meningkatnya jasa
pelayanan teknis kepada dunia usaha, telah melampaui target yang ditetapkan
sebesar 142%.
- Capaian rata - rata realisasi untuk sasaran strategis meningkatnya meningkatnya
standardisasi industri daerah, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar
342%.
- Capaian realisasi untuk sasaran strategis meningkatnya budaya pengawasan
pada unsur pimpinan dan staf telah mencapai target
- Capaian realisasi untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan
publik telah mencapai target.
Untuk Pencapaian pada Pengelolaan Anggaran dapat disimpulkan bahwa realisasi
anggaran Dari total pagu sebesar Rp. 15.795.282.000,- hingga 31 Desember 2014
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
45
sebesar 94,45% dan fisik sebesar 100%. Telah terjadi peningkatan penerimaan
PNBP dari target sebesar Rp. 1.450.000.000,- meningkat menjadi Rp.
2.154.462.700,- atau 148% dan telah dilaksanakan revisi target penerimaan
sebanyak dua kali sebesar Rp.636.348.000,- . Hal ini menyebabkan
perubahan/penambahan pagu dari Rp. 15.158.934.000 menjadi Rp.15.795.282.000,-
- Untuk realisasi keuangan dan fisik output kegiatan TA. 2014 secara umum telah
sesuai dengan target.
- Secara keseluruhan pencapaian realisasi kinerja telah tercapai dan cenderung
diatas target yang ditetapkan. Namun secara keseluruhan penganggaran pada
DIPA BBIHP 2014 saling mendukung dan terkait dalam pencapaian indikator
kinerja.
B. PERMASALAHAN DAN KENDALA
a. Ditinjau dari realisasi pencapaian target kelima sasaran startegis umumnya
sudah mencapai target yang ditetapkan. Namun penetapan indikator sasaran
kinerja belum sepenuhnya in line dengan dukungan penganggaran. Hal ini
disebabkan masih kurang singkronnya antara proses penyusunan anggaran
yang disusun lebih awal dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja yang disusun
kemudian, sehingga terkesan beberapa pencapaian indikator ada yang tidak
mendapat dukungan penganggaran.
b. Kapasitas Litbang BBIHP jika dibandingkan dengan peningkatan tuntutan dan
kebutuhan aplikasi litbang terapan masih sangat kurang disebabkan belum
maksimalnya strategi kebijakan litbang. Hal ini terkit dengan
keterbatasanpenyediaan anggaran litbang yang memadai guna memenuhi
kebutuhan baik peralatan proses dan pengujian litbang, maupun biaya
operasionalnya. Sehingga tim litbang BBIHP masih kesulitan menciptakan
penelitian-penelitian yang menjadi problem solving industri hasil perkebunan.
c. Untuk kegiatan kerjasama litbang masih menemukan kendala dari sharing
cost dengan industri, disebabakan IKM yang ditawarkan untuk kerjasama
litbang masih mengharap sepenuhnya sumber anggaran berasal dari
pemerintah (BBIHP).
d. Evaluasi kinerja terhadap pencapaian indikator masih melakukan sistem
evaluasi secara internal dan masih dalam pencapaian kineja tingkat output.
Hal ini disebabkan masih terbatasnya tingkat kemampuan melakukan evaluasi
dan keterbatasan data informasi pembanding pencapaian kinerja.
e. Kondisi peralatan instrumentasi laboratorium yang telah banyak mengalami
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
46
kerusakan dikarenakan frekuensi penggunaan yang telah melebihi batas
kemampuan alat tersebut, sehingga memperlambat proses pelayanan.
C. SARAN DAN REKOMENDASI
a. Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja Kepala Balai
Besar Industri Hasil Perkebunan kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan
Iklim dan Mutu Industri yang dilakukan setiap awal tahun anggaran sebaiknya
disinkronkan dengan Rencana Kinerja atau Sasaran Strategis yang telah
dituangkan pada Renstra Balai Besar Industri Hasil Perkebunan yangm
merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan
Mutu Industri sehingga keterkaitan sasaran strategis bisa sejalan dengan
rencana kegiatan tahunan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan.
b. Peningkatan kinerja organisasi sangat tergantung dari strategi kebijakan
penganggaran yang proporsional dialokasikan kepada organisasi, dilihat dari
kapasitas sumber daya yang tersedia (aset modal dan SDM), lokasi satker
dan cakupan industri yang dilayani, sehingga kebutuhan terkait peningkatan
hasil litbang dan peningkatan layanan publik bisa diakomodir oleh organisasi
dengan baik.
c. Diperlukan proses evaluasi kinerja yang lebih mendalam dengan melakukan
penilaian sampai tingkat efektivitas pencapaian kinerja dan melakukan
perbandingan kinerja dengan satker lain yang pencapaian kinerjanya lebih
baik dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan.
d. Perlunya penambahan peralatan laboratorium, antara lain alat instrumentasi
AAS.
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
47
LAMPIRAN
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
Form PK
PENGUKURAN KINERJA
Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Tahun Anggran : 2014
Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target
Realisasi
%
Kegiatan/komponen/ sub komponen
Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perspektif pemangku kepentingan/stakeholder
Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan
2 2 100 a) Pengembangan formula hand body lotion dan sabundari lemak kakao b) Pengembangan formula masker wajah dan lulur dari biji kakao
Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan
1 2 200 a) Pengembangan makanan kesehatan dari pasta kakao b) Pemanfaatan Alat kristalisasi untuk pembuatan minuman cokelat
Perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya kerjasama litbang
Kerjasama litbang instansi dengan industri
2 2 100 a) Pengembangan formula minuman cokelat b) Pengolahan cokelat oles
62.150.000 59.897.000 96,37
Meningkatkan publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
5 KTI
5 7 13 KTI
260
Judul - judul Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Industri Hasil Perkebunan Tahun 2014 adalah : 1. Mempelajari Kestabilan dan Efek Iritasi Losion
Alas Bedak Yang Diformulasi Dengan Substitusi Lemak Kakao.
2. Kajian Komponen Fungsional dalam Biji Kakao di Sulawesi Selatan.
61.210.000 56.898.000 92,95
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
3. Ekstraksi Komponen Aktif Kulit Buah Kakao dan Pemanfaatan sebagai Bahan Pengawet Alami Pada Produk Makanan.
4. Pemilihan Model Teknologi Produksi Pada Industri Kecil Menengah Cokelat Terkait Input Produksi Kakao yang Digunakan.
5. Pengaruh Suplementasi Kacang hijau dan Jagung Manis Terhadap Minuman Fungsional Berbasis Kakao.
6. Pengaruh Suhu Penyangraian Terhadap Mutu Cokelat sebagai Makanan Kesehatan.
7. Thermal Perfomances of The TC-20 Cylindrical Type Cocoa Beans Roaster.
Untuk jurnal yang tidak terakreditasi: Judul – judul Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Rekayasa dan Teknologi Industri Tahun 2014 adalah :
1. Teknik Penyangraian Biji Kakao dengan Menggunakan Mesin Sangrai Tipe Silinder Berputar TC-20
2. Rekayasa Prototype Mesin Tempering Cokelat Tipe Silinder Berjaket Air
3. Tingkat Cemaran Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada Pasta Cokelat yang dihasilkan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
4. Ektraksi dan Identifikasi Senyawa Monoterpen dari Tanaman Geranium
5. Pengaruh Penambahan Minyak Jagung pada Pembuatan Cokelat Oles
6. Pengaruh cara pengeringan terhadap kadar air dan kadar beta karoten tepung labu kuning.
Meningkatkan usulan penerapan SNI
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji dilaboratorium
4,7% 5,8% 123 a) Komoditi cokelat batangan b) Dark chocolate c) Kopi bubuk d) Madu e) VCO
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Jumlah orang 5 Orang 10 Orang 200% a) Pelatihan pemeriksaan mikrobiologi untuk air minum dalam kemasan
b) Pelatihan analisa kandungan gizi pangan c) Pelatihan pengolahan kakao
19.555.000 18.093.000 92,52
Jumlah Contoh uji 1870 3055 163 a) Contoh uji laboratorium pengujian b) Contoh uji kalibrasi peralatan
Jumlah desain/ prototipe
1 desain 1 desain 100 alat roasting biji kakao type TC oleh IKM pengolahan kakao/cokelat di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
Jumlah perusahaan yang dilayani
100 276 276 a) Perusahaan b) Perorangan
Nilai JPT (Juta) rupiah
1.450 2.154 148 a) Jasa pengujian b) Jasa kalibrasi c) Jasa sertifikasi d) Jasa k onsultansi e) Jasa pelatihan teknis f) Jasa lainnya
Meningkatnya standardisasi industri daerah
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
10 orang 56 orang 560 a) In house training ISO/IEC 17020, 17021, 17025 b) Workshop agilent technologiest c) Bimbingan teknis laboratorium lingkungan d) Pesticide residue testing in cocoa beans using
GC-MS e) Jaminan mutu hasil pengujian/kalibrasi f) Inhouse training validasi metode uji
mikrobiologi g) Inhouse training kalibrasi suhu dan tekanan
80.546.000 76.884.000 95,45
Jumlah pengadaan alat laboratorium
3 alat 11 alat 366 a) Combution gas analyzer b) Ambient gas analyzer c) Digital anemometer d) GPS e) Sound Level Meter (2 Unit) f) Alat Ukur Debit Air g) Tabung Gas (2 Unit) h) Refrigerator i) Alat Ukur Cuaca
262.700.000
245.990.000 93,63
LKIP 2014 Balai besar industrI hasil perkebunan
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
18 Lingkup
18 Lingkup
100 a) Air minum dalam kemasan b) Mie instan c) Garam konsumsi beryodium d) Tepung terigu e) Pupuk NPK padat f) Pupuk urea g) Pupuk dolomit h) Pupukkalium klorida i) Pupuk cair hasil samping proses asam amino j) Pupuk super fosfat k) Biji kakao l) Kakao bubuk m) Kopi biji n) Air dan air limbah o) Gula rafinasi p) Garam meja dan konsumsi q) Gula pasir r) Semen portland
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja
1 sistem 1 sistem 100 Realisasi fisik dari indikator ini adalah 100% dengan hasil yaitu pemahaman (knowing) untuk membangun kesadaran dan persamaan persepsi, dan pemetaan untuk mengetahui kondisi pengendalian pada proses litbang dan proses pengujian.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 4 Indeks 5 100 Realisasi fisik dari indikator ini adalah Indeks 5 (lima) masuk kategori Sangat Puas. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 183 Responden yang terdiri dari Perusahaan dan Perorangan.