Lingkungan Politik, Hukum, Dan Regulasi SHOW

Lingkungan Politik, Hukum, dan Regulasi Pemasaran GLobal

Anggota Kelompok :• Almira Rahma (110810201113)• Andy Salsabil (110810201142)• Yoshua Rhandy (110810201159)• Ade Jauhari (110810201161)• Rico Wicahya (110810201162)

Lingkungan Politik

Politik yang dianut oleh berbagai Negara tidaklah selalu sama dan bahkan seringkali

berubah. Perbedaan tersebut yang menyebabkan persoalan yan kompleks dalam

kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, setiap perusahaan global perlu meningkatkan dan

mengantisipasi setiap resiko politik yang bisa mempengaruhi kelangsungan bisnisnya.

Lingkungan Politik

Kedaulatan

Resiko Politik

Pajak

Kontrol atas Saham

Penyitaan

Resiko Politik

Risiko ketidakstabilan umum

Risiko Eksproriasi

Risiko operasi

HUKUM INTERNATIONAL

Hukum merupakan aturan-aturan yang dilaksanakan dalam

rangka mengatur tingkah laku individu

dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.Secara garis besar, ada 2

macam sistem hukum internasional

Common law

Code law

Permasalahan Hukum: Isu Bisnis yang Penting

Pendirian

Yuridiksi

Hak Intelektual: Paten dan merek dagang

Antitrust

Lisensi dan Rahasia Dagang

Suap dan Korupsi

Pemecahan Konflik, Penyelesaian Perselisihan, dan Proses Pengadilan

Negosiasi Langsung

Konsiliasi

Arbitrasi

Proses Pengadilan

Lingkungan PengaturanLembaga pengatur dalam pemasaran global terdiri dari beragam agensi, baik dari pihak

pemerintah maupun yang non-pemerintah, yang menjalankan undang-undang atau menetapkan

garis pedoman untuk memimpin bisnis.

Lingkungan Pengaturan

Uni Eropa World Trade Organization

• Pengadilan peradilan Eropa yang berbasis di Luksemburg, mendengarkan perselisihan yang terjadi diantara 15 negara Uni Eropa yang menjadi anggotanya atas permasalahan perdagangan seperti merger, monopoli, dan hambatan perdagangan.

Uni Eropa

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO, sebelumnya GATT)

merupakan badan pengatur dengan pengaruh yang sangat luas dalam kegiatan pemasaran

global. Lebih dari 120 pemerintah negara yang menandatangani perjanjian GATT dalam usaha

untuk menciptakan hubungan perdagangan internasional yang teratur dan dapat diprediksi.

World Trade Organization

STUDI KASUS

Perusahaan dagang Carrefour dibentuk tahun 1957 oleh keluarga

Fournier dan Defforey, disusul dengan pembukaan supermarket

Carrefour setahun kemudian di kota Annecy, wilayah sebelah timur

Prancis. Penemuan konsep swalayan baru ―hypermarket‖ oleh

perusahaan ini pada tahun 1963 direalisasikan dengan pembukaan hypermarket Carrefour di Sainte-

Genevieve-des-Bois, suatu kawasan di kota Paris, dengan menempati

lahan seluas 2500 m2 yang memuat 400 buah areal parkir dan 12 jalur

kasa pembayaran.

PT Carrefour

Carrefour Indonesia dibuka pertama kali pada bulan oktober 1998 di kawasan cempaka putih,

Puri Indah, Jakarta Barat, Sebelum memutuskan untuk hadir di pasar Asia,

Carrefour melakukan beberapa studi kemungkinan (feasibility study) dengan tujuan untuk menganalisis kondisi lokal apakah sesuai

dengan kriteria Carrefour.

Lingkungan Politik dan Hukum Carrefour di Indonesia

Carrefour di Indonesia ditinjau dari lingkungan hukum, politik dan regulasi

pemasaran Global

Merangsang pertumbuhan ekonomi lokalDistribusi logistik nasional, kata dia, juga dikontribusikan dengan keberadaan Carrefour di seluruh Indonesia. Hal itu dapat membantu perekonomian masyarakat untuk tetap dijaga dengan cara mempertahankan harga yang terjangkau segingga dapat menekan laju inflasi.

Mempekerjakan tenaga kerja lokalCarrefour yang telah bermitra dengan Usaha Kecil Menengah (UMKM) lokal melalui Pojok Rakyat di Indonesia

Membagi kepemilikan : joint venture & voluntary (planned) domestication• Trans Corp melalui PT Trans Ritel telah membeli 40%

saham PT Carrefour Indonesia senilai US$300 juta atau lebih dari Rp3 triliun dan posisi saham berikutnya dikuasai Carrefour SA 39%, Carrefour Netherland BV 9,5% dan Onesia BV 11,5%.

• Perjanjian jual beli saham dan usaha patungan Carrefour di Indonesia dilaksanakan di kantor pusat di Paris, Prancis, pa da 12 Maret 2010 ditandatangani langsung oleh Chairul dan Lars Olofsson, Chief Executive Officer Carrefour Group.

Carrefour di Indonesia ditinjau dari lingkungan hukum, politik dan regulasi

pemasaran Global

Sebelum memutuskan untuk hadir di pasar Asia, Carrefour melakukan beberapa studi kemungkinan

(feasibility study) selama 1.5 bulan di Taiwan, dengan tujuan untuk menganalisis kondisi lokal apakah

sesuai dengan kriteria Carrefour. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Carrefour dalam kehadirannya di Taiwan adalah kandungan alam terhadap retailing,

keterbukaan terhadap investasi asing, stabilitas politik dan inflasi rendah; serta undang-undang keamanan lingkungan dan rintangan bahasa.

Lingkungan Politik dan Hukum Carrefour di Taiwan

Carrefour di Taiwan ditinjau dari lingkungan hukum, politik dan regulasi

pemasaran Global

Carrefour menghadapi aturan yang menyulitkan berkenaan dengan penggunaan tanah, dan perbedaan-perbedaan antara penggunaan

untuk industri dan penggunaan tanah untuk perdagangan, hal tersebut menyebabkan Carrefour tidak dapat membangun di bagian pinggiran kota (suburbs). Selain itu dalam membuka market retail di Taiwan, investasi dalam hal dekorasi dan layout juga dibatasi, lantai diberi semen yang sederhana, memasang ubin putih pada toko-toko yang mewah. Oleh karena hal perlu dilakukan oleh Carrefour untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan politik dan hukum di Taiwan menciptakan suatu kondisi kekeluargaan sehingga dapat menyatu

dengan kehidupan masyarakat setempat.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (dahulu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Gizindo

Primanusantara, PT Indosentra Pelangi, PT Indobiskuit Mandiri Makmur, dan PT Ciptakemas Abadi) merupakan

produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini

didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Panganjaya Intikusuma yang pada tahun 1994

menjadi Indofood. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa.

PT Indofood

Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering

tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan

masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan

idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut

Lingkungan Politik dan Hukum Indofood di Indonesia

Pengaruh politik dan hukum terhadap industri sapi potong dapat dinilai dari berbagai peraturan maupun kesepakatan berbagai pihak

yang terkait, misalnya kesepakatan WTO dan AFTA yang berskala internasional, atau Peraturan Daerah (Perda) yang lingkupnya lebih

sempit. Hukum dagang PT. Indofood, yang pada awalnya didirikan dengan

nama PT. Panganjaya Intikusuma berdasarkan akta pendirian no.228 yang kemudian diubah dengan akta no. 249, dan akta no.171 tanggal 15 november 1994. Tujuan utama didirikannya PT. Indofood adalah

memproduksi makanan olahan (khususnya mie instant), pengolahan gandum menjadi tepung terigu, industri makanan terpadu,

distribusi, perkebunan, dan pengolahan kelapa sawit.

Lingkungan Politik dan Hukum Indofood di Indonesia

Sudah bertahun-tahun PT. Indofood bertahan di pasar Australia bahkan begitu digemari oleh warga Australia. Daur hidup produknya pun, tetap berada di puncaknya

bahkan mengalahkan mie instant dari negaranya sendiri maupun negara luar lainnya. Tetapi dengan harga Indomie yang begitu tinggi dibandingkan di Indonesia, perusahaan

tetap saja harus membayarkan pajak usaha dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hingga kini,

permintaan Australia terhadap produk PT. Indofood tetap meningkat dari tahun ke tahun. Itu yang membuat

perusahaan ini bertahan di pasar Australia hingga sekarang.

Lingkungan Politik dan Hukum Indofood di Australia

TERIMAKASIH