lingkungan-hidup-Laporan Penilaian Resiko 2019.pdf

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur atas berkat Allah SWT, penyusunan

Laporan Penilaian Resiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019

telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Laporan Penilaian Resiko dilakukan setiap

tahun sebagai salah satu cara agar dapat mengetahui kendala dan masalah yang

akan dihadapi maupun yang telah dihadapi sebagai bahan pertimbangan evaluasi

untuk kegiatan yang berjalan selanjutnya. Laporan ini diharapkan dapat

digunakan digunakan sebagai salah satu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) serta sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja berikutnya.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengedalian

Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan pemerintah daerah mencakup

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan

pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada

semua tingkatan kegiatan di instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Salah satunya adalah

terbangunnya Penilaian Resiko yang pada Pemerintah Kabupaten Malang telah

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Penilaian Resiko pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 dapat dijadikan salah satu

pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat kegiatan,

dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah. Demikian

kiranya bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Malang, 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19600622 198811 1 001

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Ruang Lingkup

1.5 Metodologi

3

4

BAB II Gambaran Umum Organisai 5

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Lingkungan Hidup

5

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 16

2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Dinas

Lingkungan Hidup

18

BAB III Hasil Penilaian Resiko 20

3.1 Kriteria Penilaian Resiko 20

3.2 Identifikasi Resiko 22

3.3 Analisa Resiko 22

BAB IV Kesimpulan 25

LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Dampak Dinas Lingkungan Hidup 20

Tabel 3.2 Skala Kemungkinan (Probabilitas) Dinas Lingkungan

Hidup

21

Tabel 3.3 Resiko Beridentifikasi 22

Tabel 3.4 Hasil Analisa Resiko Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

22

Tabel 3.5 Hasil Analisa Resiko Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

23

Tabel 3.6

Tabel 3.7

Tabel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Hasil Analisa Resiko Program Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil Analisa Resiko Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Hasil Analisa Resiko Program Penataan Lingkungan,

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Hasil Analisa Resiko Program Pengawasan, Penertiban

dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan

Hidup

Hasil Analisa Resiko Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

23 23 24 24 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Penilaian Risiko merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penilaian Risiko

merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dalam pasal 13 ayat (1)

mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian

risiko.

Penilaian risiko terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu : (1) Identifikasi Risiko dan

(2) Analisis Risiko. Proses penilaian risiko didahului dengan penetapan tujuan

baik tujuan di Perangkat Daerah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Konsep

penilaian risiko menuntut adanya pra kondisi agar proses identifikasi dan

analisis risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakter yang

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah telah ditetpakan dalan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Agar

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat teroperasionalisasi secara konsisten

maka tujuan dan sasaran dibagi sesuai konteksnya agar kegiatan penilaian

risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan

sasaran dapat terindentifikasi.

Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan SPIP juga telah

menerbitkan Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Malang. Penilaian risisko pada Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Malang disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP

dan sub unsur dengan harapan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk

melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Penilaian Risiko

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup;

12. Peraturan Bupati Malang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019;

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Malang;

14. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1002/KEP/35.07.013/2018

tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/578/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-

2021.

3 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan penilaian risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang Tahun 2019 ini adalah sebagai alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada

pada dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam pengambilan keputusan

dan pencapaian tujuan program/kegiatan berdasarkan analisis risiko.

Tujuan penyusunan Penilaian Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang Tahun 2019 adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

sampai pada tingkat kegiatan dan program Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang;

2. Pemetaan risiko pada tingkat kegiatan dan program pada penyelenggaraan

pelayanan bidang lingkungan hidup.

1.4 RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup penilaian risiko pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang Tahun 2019 meliputi sekretariat, seluruh bidang dan UPTPP

yang terdiri dari :

I. Sekretariat

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

II. Bidang Tata Lingkungan

1. Seksi Kajian Strategis Lingkungan

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan

III. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. Seksi Pengurangan Sampah

2. Seksi Penanganan Sampah

3. Seksi Penanganan Limbah B3

IV. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan

2. Seksi Penanggulangan Pencemaran

3. Seksi Pemulihan Lingkungan

4 V. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. Seksi Pengawasan Lingkungan

2. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

VI. Unit Pelayanan Persampahan

1. UPT Pelayanan Persampahan Singosari

2. UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen

3. UPT Pelayanan Persampahan Tumpang

4. UPT Pelayanan Persampahan Bululawang

5. UPT Pelayanan Persampahan Turen

6. UPT Pelayanan Persampahan Pagak

7. UPT Pelayanan Persampahan Pujon

1.5 METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 baik pada tahap identifikasi risiko dan

tahap analisis risiko adalah Metode Kualitatif. Sedangkan teknik yang digunakan

adalah Focus Group Discusion (FGD) yang melibatkan seluruh bidang dan Unit

Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Malang, sebagaimana

amanat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah sebagai

berikut:

a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan

Hidup mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base

serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;

b. Perencanaan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup

c. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan

hidup;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

lingkungan hidup;

e. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta

penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

f. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup;

g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan dalam

urusan lingkungan hidup;

h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;

i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis(UPT) dalam lingkup tugasnya;

j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan

hidup di lingkup Pemerintah Daerah;

6

k. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga

pemerintah dan lembaga lainnya;

l. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, meliputi :

• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

• Sub Bagian Keuangan dan Aset

• Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :

• Seksi Kajian Strategis Lingkungan

• Seksi Kajian Dampak Lingkungan

• Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari :

• Seksi Pengurangan Sampah

• Seksi Penanganan Sampah

• Seksi Penanganan Limbah B3

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, meliputi

:

• Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan

• Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

• Seksi Pemulihan Lingkungan

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,

meliputi :

• Seksi Pengawasan Lingkungan

• Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

• Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

7. UPT

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan

Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas

dalam penanganan sampah. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

secara lebih jelas adalah sebagai berikut :

7

8

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup

dibantu oleh :

1. Sekretariat yang mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,

keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan

pendidikan pelatihan pegawai;

c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan

masyarakat;

d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan

kekayaan daerah;

e. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan,

penggandaan, kearsipan;

f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus

pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;

g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan,

evaluasi dan pelaporan.

2. Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas :

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata

lingkungan;



Bidang Tata Lingkungan, melaksanakan fungsi:

1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

2) Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH);

3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM);

9

4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan

daya tampung lingkungan;

7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk

Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau,

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

8) Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

9) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan

Hidup;

10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS);

17) Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS);

18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan / AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan

dan Upaya Pemantauan Lingkungan / UKL-UPL, Izin Lingkungan,

Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);

19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;

22) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

23) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

24) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

25) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

10

26) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

27) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan

penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

28) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

29) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman

hayati;

30) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi

keanekaragaman hayati;

31) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

dan

32) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati.

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) yang mempunyai tugas :

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan

sampah dan limbah B3;



Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, melaksanakan fungsi:

1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;

2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu;

3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

produsen/industri;

5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang

mampu diurai oleh proses alam;

6) Pembinaan pendaur ulangan sampah;

7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan

produk;

9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di tingkat daerah;

10) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pemrosesan akhir sampah;

11) Penyediaan sarpras penanganan sampah;

12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

11

13) Penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS),

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;

14) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem

pembuangan open dumping;

15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah;

16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir

sampah;

17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah;

18) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

19) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang

diselenggarakan oleh swasta;

20) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah

dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

21) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan

usaha);

22) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

23) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan

sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan

pencabutan) di daerah;

24) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di

daerah;

25) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan

sementara limbah B3 di daerah;

26) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan

limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)

di daerah;

27) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat

angkut roda 3 (tiga) dilakukan di daerah;

12

29) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan di

daerah;

30) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan

31) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,

pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

yang mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

melaksanakan fungsi:

1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;

5) Penentuan baku mutu lingkungan;

6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium

lingkungan);

7) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non

institusi;

8) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan

non institusi;

9) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

10) Penentuan baku mutu sumber pencemar;

11) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup kepada masyarakat;

12) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar

institusi dan non institusi;

13) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan

non institusi;

13

14) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

sumber pencemar institusi dan non institusi;

15) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

16) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

17) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian

serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan

18) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan lingkungan

5. Bidang Penaatandan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang

mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penaatandan

peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,

melaksanakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;

2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang

tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

4) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil

tindak lanjut pengaduan;

6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;

7) Sosialisasi tata cara pengaduan;

8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan;

10) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

14

11) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

12) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah;

13) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum

lingkungan;

14) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

15) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

16) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara

terpadu;

17) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum

adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum

Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

18) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan

keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

19) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat

Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

20) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat

(MHA);

21) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

22) Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat

(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

23) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum

Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

15

24) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

25) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

26) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH);

27) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH);

28) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

29) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

30) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

31) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;

32) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli

Lingkungan Hidup;

33) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

34) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

35) Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;

36) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan

Lingkungan Hidup;

37) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

38) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan

39) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan

nasional

Dalam melaksakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara

vertikal maupun horisontal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggung

jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing

– masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan

16

sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Kepala

Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh personil wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertangung jawab kepada atasan pejabat masing-

masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya. Setiap laporan yang

diterima oleh pimpinan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas

Lingkungan Hidup dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi

bawahannya (Kepala Bidang) untuk memberikan bimbingan dan arahan

kepada bawahan masing – masing yang dilaksanakan dengan

mengadakan rapat berkala.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat

dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai

permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia-

biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta

mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu

dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau

kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan tugas organisasi Dinas Lingkungan Hidup

didukung oleh 343 personil yang terdiri dari 173 PNS dan 170 tenaga

kontrak. Jumlah personil pada masing – masing bidang dijelaskan pada

data berikut :

1. Kepala Dinas : 1 orang

2. Sekretaris : 1 orang

3. Kepala Sub Bagian : 3 orang

4. Kepala Bidang : 4 orang

5. Kepala Seksi : 12 orang

6. Kepala UPTPP : 7 orang

7. Ka. TU UPTPP : 4 orang

8. Staf PNS : 141 orang

9. Tenaga Kontrak : 170 orang

Dari jumlah tersebut terdapat 2 orang berpendidikan Strata 3, 15

orang berpendidikan Strata 2, 41 orang berpendidikan Strata 1, 3 orang

berpendidikan Diploma 3, 109 orang berpendidikan SMA, 75 orang

berpendidikan SMP dan 78 orang berpendidikan SD. Berdasarkan

pangkat/golongan PNS yang ada terdiri dari Pembina Utama Muda (IV-c)

17

sebanyak 1 orang, Pembina Tingkat I (IV-b) sebanyak 1 orang, Pembina

(IV-a) sebanyak 9 orang, Penata Tingkat I (III-d) sebanyak 12 orang, Penata

(III-c) sebanyak 12 orang, Penata Muda Tingkat I (III-b) sebanyak 6 orang,

Penata Muda (III-a) sebanyak 6 orang, Pengatur (II-c) sebanyak 36 orang,

Pengatur Muda Tingkat I (II-b) sebanyak 18 orang, Pengatur Muda (II-a)

sebanyak 32 orang, Juru Tingkat I (I-d) sebanyak 18 orang dan Juru (I-c)

sebanyak 27 orang.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup

adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk

menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di

wilayah Kabupaten Malang. Sarana dimaksud terdiri dari :

a. Kendaraan operasional roda 4 sebanyak 9 unit dan roda 2 sebanyak 54

unit dengan rincian 1 unit Station wagon Toyota Innova, 2 unit Station

wagon Toyota Kijang, 1 unit Mobil mini laboratorium, 1 unit Station

wagon Toyota Hilux Double Cabin, 2 unit Toyota Avanza, 1 unit Suzuki

APV dan 1 unit Pick Up. 3 unit Sepeda motor Honda Legenda, 3 unit

Sepeda motor Honda GL 200 D serta 46 unit Sepeda motor Honda Supra

X dan 2 unit sepeda motor Kawasaki LX 150F (trail).

b. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri

dari 36 unit Personal Computer, 14 unit Laptop/ notebook, 39 unit

Printer, 1 unit OHP dan 2 unit scanner.

c. Peralatan pengujian kualitas air.

Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum

dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum

tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk

laboratorium. Sedangkan untuk melakukan uji paramater kualitas

lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat

beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih

dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji

parameter kualitas lingkungan.

Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota

dan persampahan dapat disampaikan data-data Prasarana dan Sarana

sebagai berikut : :

a. Tempat Pemrosesan Akhir ;

1) TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Randuagung-Singosari, luas 5,6

Ha (menampung sampah untuk 5 Kecamatan / 2 UPTPP);

18

2) TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Paras–Poncokusumo, luas 1,2 Ha

(menampung sampah untuk 4 Kecamatan/1 UPTPP);

3) TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Talangagung-Kepanjen, luas 2 Ha

(menampung sampah 10 Kecamatan/4 UPTPP);

b. Pengolahan 3-R pada 3 (tiga) lokasi (bantuan APBN TA. 2008, 2009,

2010, 2013, 2015) sudah berjalan.

c. Excavator : 4 Unit

d. Bulldozer : 3 Unit

e. Whell Loader : 2 Unit

f. Arm-roll Truck : 27 Unit

g. Dump Truck : 13 Unit

h. Sepeda Motor Roda 3 : 68 Unit

i. Gerobak sampah : 577 Unit

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata

laksana berupa Standar Operasional Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat 72 Standar Operasional Pelayanan yang meliputi Standar

Operasional Pelayanan terkait bidang kesekretariatan (umum dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan

pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang tata lingkungan,

pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan, serta penaatan dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup.

2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan kepala daerah terpilih sebagimana tertuang pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi

utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kebersamaan

masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Sedangkan sasaran pada RPJMD adalah meningkatnya kualitas dan fungsi

lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran

serta peningkatan tutupan lahan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD, untuk mendukung

pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan

tujuan “meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup”, serta

sasarannya yakni “meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup

19

melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan

tutupan lahan”.

Dalam pencapaian tujuan tersebut Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang menentukan 3 (tiga) indikator utama yakni Indeks

Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan

Lahan (IKTL), dan untuk mencapai 3 indikator agar sesuai target

dilaksanakan 3 (tiga) strategi yakni :

1. Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air;

2. Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara;

3. Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi.

Tiga strategi tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang

menggambarkan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Kebijakan dan program yang

dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air;

2. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara; dan

3. Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan

tutupan vegetasi.

Berdasarkan kebijakan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang menetapkan program-program utama sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup;

2. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Lingkungan Hidup;

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan

Penanganan Limbah B3;

4. Program pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana teknis

Pelayanan Persampahan (UPTPP);

5. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam;

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

3.1 KRITERIA PENILAIAN RISIKO

1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 menggunakan 5 (lima) skala sesuai

yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun

2018, dengan deskripsi pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Dampak Dinas Lingkungan Hidup

No Skala Dampak Definisi Skala Dampak

1.

2.

3.

4.

5.

Tidak Signifikan

Kurang Signifikan

Sedang

Signifikan

Sangat Signifikan/

berbahaya/katatrospik

Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan /

organisasi meskipun tidak signifikan

Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan /

organisasi secara cukup signifikan

Sebagian tujuan kegiatan / organisasi gagal

dilaksanakan

Sebagian besar tujuan kegiatan / organisasi

gagal dilaksanakan

Tujuan kegiatan / organisasi gagal

dilaksanakan

2. Skala Kemungkinan

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya

(probabilitas) risiko ditetapkan menjadi 5 (lima) skala dan dibuatkan

deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko. Skala penilaian

kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 menggunakan skala 5 (lima)

dengan deskripsi sebagai berikut :

21 Tabel 3.2 Skala Kemungkinan (probabilitas) Dinas Lingkungan Hidup

No Skala

Kemungkinan Deskripsi Skala Kemungkinan

1.

2.

3.

4.

5.

Sangat Jarang Jarang Kadang – kadang Sering Sangat sering

- Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan - Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol - Mungkin terjadi sekali dalam 4 tahun - Probabilitas kurang dari 25% - Mungkin terjadi sekai dalam 3 tahun - Probabilitas antar 30% - 50%, tetapi masih

cukup tinggi - Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun - Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 - Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun - Kemungkinan terjadi > 50% - Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

3. Matriks Risiko / Skala Risiko

Matrik risiko dibuat sebagai dasar untuk penyusunan peta risiko

sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang

dapat diterima dan area risiko yang tidak dapat diterima. Matrik risiko dibuat

sesuai skala dampak dan skala kemungkinan yang telah diukur sebelumnya.

Penyusunan skala risiko pada matrik akan menentukan sifat tindakan atau

strategi penanganan risiko dalam unsur pengendalian berikutnya. Matrik

konsisten yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Lingkungan

Hidup adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai berikut :

5 Sedang Tinggi Sangat tinggi

Sangat tinggi

Sangat tinggi P R

O B

A B

I L I T A

S

4 Sedang Sedang Tinggi Sangat tinggi

Sangat tinggi

3 Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sangat tinggi

2 Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi

1 Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi

1 2 3 4 5

D A M P A K

22

3.2 IDENTIFIKASI RESIKO

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 memiliki 27

resiko, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Resiko beridentifikasi

No. Program Tahun 2019 Resiko Dampak

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 7

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 3

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 7

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3 4

5. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3 3

6. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

3 3

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

6 6

JUMLAH 27 33

3.3 ANALISA RESIKO

Analisa resiko dilakukan dengan forum group discussion (FGD), yang

diikuti oleh seluruh bidang dan Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan

Persampahan terdiri dari pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hasil analisa resiko adalah sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil analisa resiko pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Hasil Analisa Resiko Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Uraian Warna Jumlah

1. Sangat Tinggi 0

2. Tinggi 1

3. Sedang 1

4. Rendah 3

23

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil analisa resiko pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Hasil Analisa Resiko Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


1. Sangat Tinggi 0

2. Tinggi 1

3. Sedang 0

4. Rendah 1

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Hasil analisa resiko pada Program Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Hasil Analisa Resiko Program Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan


1. Sangat Tinggi 0

2. Tinggi 2

3. Sedang 0

4. Rendah 3

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Hasil analisa resiko pada Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Hasil Analisa Resiko Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup


1. Sangat Tinggi 0

2. Tinggi 0

3. Sedang 2

4. Rendah 1

24

5. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Hasil analisa resiko pada Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Hasil Analisa Resiko Program Penataan Lingkungan, Perlindungan

dan Konservasi Sumber Daya Alam


1. Sangat Tinggi 0

2. Tinggi 2

3. Sedang 1

4. Rendah 0

6. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Lingkungan Hidup

Hasil analisa resiko pada Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Hasil Analisa Resiko Program Pengawasan, Penertiban dan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup


1. Sangat Tinggi 0

2. Tinggi 1

3. Sedang 1

4. Rendah 1

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan

Penanganan Limbah B3

Hasil analisa resiko pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Limbah B3 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Hasil Analisa Resiko Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Limbah B3


1. Sangat Tinggi 0

2. Tinggi 2

3. Sedang 3

4. Rendah 1

BAB IV

KESIMPULAN

Penilaian resiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang tahun

2019 dilaksanakan melalui 2 tahap yakni identifikasi resiko dan analisa resiko.

Adapun kesimpulan dari hasil penilaian resiko adalah sebagai berikut :

1. Resiko dengan kategori “sangat tinggi” tidak ditemukan pada seluruh program

dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup.

2. Resiko dengan kategori “tinggi” berjumlah 9 resiko dengan rincian Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 rsiko, Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 1 resiko, Program Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 resiko, Program Penataan

Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2 resiko,

Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lingkungan Hidup 1 resiko, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Penanganan Limbah B3 2 resiko.

3. Resiko dengan kategori “sedang” berjumlah 8 resiko dengan rincian Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 resiko, Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 resiko, Program Penataan

Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 resiko,

Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lingkungan Hidup 1 resiko, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Penanganan Limbah B3 3 resiko.

4. Resiko dengan kategori “rendah” berjumlah 10 resiko dengan rincian Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 resiko, Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 1 resiko, Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 resiko, Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 resiko, Program Pengawasan,

Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup 1

resiko, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan

Penanganan Limbah B3 1 resiko.

KERTAS KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MALANG

KKPR – 1.1

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan A. DATA AWAL

No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran dan

Indikator Kegiatan Jumlah administrasi keuangan yang tersusun Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan Terselenggaranya administrasi keuangan

3. Tujuan Organisasi Terselenggaranya administrasi keuangan yang teratur

4. Misi Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

5. Visi Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah administrasi keuangan yang

tersusun 2. Tujuan Kegiatan Terselenggaranya administrasi keuangan

1.2 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor A. DATA AWAL


Indikator Kegiatan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 77 unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

3. Tujuan Organisasi Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang disediakan 2. Tujuan Kegiatan 77 unit peralatan dan perlengkapan kantor

yang disediakan

II. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.1 Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal A. DATA AWAL


Indikator Kegiatan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 4 orang pegawai yang mengikuti pelatihan

3. Tujuan Organisasi Tersedianya pegawai yang mengikuti pelatihan




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

2. Tujuan Kegiatan 4 orang pegawai yang mengikuti pelatihan

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran A. DATA AWAL


Indikator Kegiatan Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 1 buku dokumen laporan keuangan semester I dan semester II

3. Tujuan Organisasi Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah dokumen laporan keuangan

semester I dan semester II 2. Tujuan Kegiatan 1 buku dokumen laporan keuangan semester I

dan semester II 3.2 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD A. DATA AWAL


Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan Tersusunnya 2 dokumen perencanaan dan 2 dokumen laporan kinerja dengan tepat waktu

3. Tujuan Organisasi Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-

IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)

2. Tujuan Kegiatan Tersusunnya 2 dokumen perencanaan dan 2 dokumen laporan kinerja dengan tepat waktu

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH

4.1 Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan A. DATA AWAL


Indikator Kegiatan Jumlah titik pantau pengujian kualitas air Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 235 titik pantau pengujian kualitas air

3. Tujuan Organisasi Terlaksananya pengujian kualitas air dan udara




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah titik pantau pengujian kualitas air

2. Tujuan Kegiatan 235 titik pantau pengujian kualitas air

4.2 Kegiatan : Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup A. DATA AWAL


Indikator Kegiatan Jumlah lahan kritis / rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 2 lokasi lahan kritis / rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya

3. Tujuan Organisasi Terfasilitasinya pemulihan kerusakan pada lahan kritis / rusak




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah lahan kritis / rusak yang difasilitasi

pemulihan kerusakannya 2. Tujuan Kegiatan 2 lokasi lahan kritis / rusak yang difasilitasi

pemulihan kerusakannya

4.3 Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup A. DATA AWAL


Indikator Kegiatan Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 15 unit instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang terbangun

3. Tujuan Organisasi Terbangunnya instalasi pengolah limbah organik (biogas)




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah instalasi pengolah limbah organik

(biogas) yang dibangun 2. Tujuan Kegiatan 15 unit instalasi pengolah limbah organik

(biogas) yang terbangun

V. PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 5.1 Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup

A. DATA AWAL


Indikator Kegiatan Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 5 dokumen kajian strategis lingkungan yang tersusun

3. Tujuan Organisasi Tersusunnya dokumen kajian strategis lingkungan




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan

yang disusun 2. Tujuan Kegiatan 5 dokumen kajian strategis lingkungan yang

tersusun

5.2 Konservasi Sumber Daya Alam

A. DATA AWAL No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran dan

Indikator Kegiatan Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 15 lokasi konservasi sumber daya alam

3. Tujuan Organisasi Melaksanakan konservasi sumber daya alam melalui penanaman pohon di sumber mata air




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah lokasi konservasi melalui

penanaman pohon 2. Tujuan Kegiatan 15 lokasi konservasi sumber daya alam

5.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup


Indikator Kegiatan Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan / usaha Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 150 dokumen lingkungan hidup oleh pelaku usaha / kegiatan

3. Tujuan Organisasi Tersusunnya dokumen lingkungan hidup oleh pelaku usaha / kegiatan




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah dokumen lingkungan yang disusun

oleh pelaku kegiatan / usaha 2. Tujuan Kegiatan 150 dokumen lingkungan hidup oleh pelaku

usaha / kegiatan

VI. PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP 6.1 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan

Hidup


Indikator Kegiatan Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 100 kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup

3. Tujuan Organisasi Terlaksananya pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah pengawasan ketaatan

kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup

2. Tujuan Kegiatan 100 kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup

6.2 Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup


Indikator Kegiatan Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 100% pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan ditindaklanjuti

3. Tujuan Organisasi Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan

pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti 2. Tujuan Kegiatan 100% pengaduan masyarakat atas dugaan

pencemaran lingkungan ditindaklanjuti

6.3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup


Indikator Kegiatan Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 10 Kecamatan yang memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri

3. Tujuan Organisasi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui penilaian Kecamatan Berseri, Adipura dan Adiwiyata




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator

penilaian Kecamatan Berseri 2. Tujuan Kegiatan 10 Kecamatan yang memenuhi indikator

penilaian Kecamatan Berseri

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENANGANAN LIMBAH B3 7.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah


Indikator Kegiatan Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 156 ton/hari volume sampah yang tereduksi di sumbernya

3. Tujuan Organisasi Meningkatkan volume sampah yang tereduksi dari sumbernya




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah volume sampah yang tereduksi di

sumbernya 2. Tujuan Kegiatan 156 ton/hari volume sampah yang tereduksi

di sumbernya

7.2 Penanganan dan Pengelolaan Sampah


Indikator Kegiatan Jumlah volume sampah yang ditangani Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 1046 ton/hari volume sampah terlayani

3. Tujuan Organisasi Meningkatkan volume sampah yang dilayani




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah volume sampah yang ditangani

2. Tujuan Kegiatan 1046 ton/hari volume sampah terlayani

7.3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3


Indikator Kegiatan Jumlah kegiatan / usaha yang memiliki izin TPS B3 Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria: a. Spesifik Ya/Tidak b. Dapat diukur Ya/Tidak c. Dapat dicapai Ya/Tidak d. Relevan Ya/Tidak e. Terikat Waktu Ya/Tidak

2. Tujuan Kegiatan 20 kegiatan / usaha yang memiliki izin TPS B3

3. Tujuan Organisasi Peningkatan jumlah kegiatan / usaha yang memiliki izin TPS B3




No. Butir Kegiatan Uraian 1. Sasaran Kegiatan Jumlah kegiatan / usaha yang memiliki izin

TPS B3 2. Tujuan Kegiatan 20 kegiatan / usaha yang memiliki izin TPS B3

KKPR – 2.2


PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

A. SKALA DAMPAK

No. Kriteria

Dampak Definisi Kriteria

Dampak Skala Nilai

1 Tidak Signifikan Mengganggu pencapaian

tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan

1

2 Kurang Signifikan Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan

2

3 Sedang Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan

3

4 Signifikan Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan

4

5 Sangat Signifikan / Berbahaya / Katastropik

Tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan

5

B. SKALA KEMUNGKINAN

No. Tingkat Kemungkinan Penjelasan Skala Nilai

1 Sangat Jarang - Kecil kemungkinan tetapi

tidak diabaikan - Probabilitas rendah, tetapi

lebih besar dari nol - Mungkin terjadi sekali dalam

4 tahun

1

2 Jarang - Probabilitas kurang dari pada 25%

- Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun

2

3 Kadang-Kadang - Probabilitas antara 30% - 50%, tetapi masih cukup tinggi

- Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun

3

4 Sering - Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

- Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun

4

5 Sangat Sering - Kemungkinan terjadi > 50% - Dapat terjadi beberapa kali

dalam setahun

5

KPR – 3.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

KIR*)

Pernyataan Risiko

Pemilik

Dampak

Pengendalian yang

Ada

Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2

) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tujuan kegiatan : Terselenggaranya administrasi keuangan 1. Kehilangan / ketekoran

kas Kasubag Keuangan dan Aset

Internal C Kesalahan penghitungan uang

Buku Kas Kas kurang

Eksternal C Uang kurang dari bank

2. Kesalahan input pajak Kasubag Keuangan dan Aset

Internal C Jenis pajak tidak sesuai dengan belanja

Buku Kode Pajak Pemindah-bukuan pajak

1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tujuan kegiatan : 77 unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

1. Keterlambatan pengadaaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Internal C Keterlambatan proses pengumuman pengadaan di SIRUP dan proses belanja di e-Katalog

Pengoptimalan aplikasi e-Katalog

Keterlambatan pengadaaan peralatan dan perlengkapan kantor

Eksternal U Barang tidak tayang pada e-katalog

2. Kerusakan pada peralatan dan perlengkapan kantor


Internal C Kesalahan cara penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor

BA pemegang perlengkapan kantor dan SOP penggunaan peralatan kantor

Kerusakan pada peralatan dan perlengkapan kantor

3. Kehilangan peralatan dan perlengkapan kantor

Kasubag Keuangan dan Aset

Internal C Jumlah aset peralatan dan perlengkapan kantor tidak sesuai dengan neraca

Pemuktahiran data aset dan Penyediaan kartu inventaris ruangan

Kehilangan peralatan dan perlengkapan kantor

KIR*)

Pernyataan Risiko

Pemilik

Dampak

Pengendalian yang

Ada

Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tujuan kegiatan : 4 orang pegawai yang mengikuti pelatihan 1. Pelaksanaan diklat tidak

dapat dipenuhi Kasubag Umum dan Kepegawaian

Internal C Belum direncanakan / tidak ada anggaran untuk pelaksanaan diklat

Perencanaan jadwal dan anggaran diklat

Pelaksanaan diklat tidak dapat dipenuhi atau pelaksanaan diklat terlambat

Eksternal U Tidak ada jadwal pelaksanaan diklat dari instansi penyelenggara

2. Pegawai kurang disiplin pada absensi


Internal C Data rekapitulasi absensi yang kurang lengkap

Finger print dan absensi manual

Pegawai kurang disiplin pada absensi Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak tepat waktu

III PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tujuan kegiatan : 1 buku dokumen laporan keuangan semester I dan semester II 1. Keterlambatan

penyusunan laporan keuangan

Kasubag Keuangan dan Aset

Internal C Keterlambatan rekonsiliasi data

Penetapan batas waktu rekonsiliasi data

Keterlambatan penyusunan laporan keuangan

KIR*)

Pernyataan Risiko

Pemilik

Dampak

Pengendalian yang

Ada

Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3.2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tujuan kegiatan : Tersusunnya 2 dokumen perencanaan dan 2 dokumen laporan kinerja dengan tepat waktu 1. Keterlambatan

penyusunan Renja Kasubag Renvapor Internal C SDM kurang memahami

penyusunan Renja. Kurangnya waktu untuk mengerjakan

Mengerjakan di luar jam kerja (lembur)

Penetapan Renja tidak tepat waktu

Eksternal U Keterlambatan penetapan Renja

2. Kesalahan pembebanan kode rekening belanja pada RKA-RKAP/DPA-DPPA

Kasubag Renvapor Internal C Penyusun RKA-RKAP kurang teliti / salah dalam menentukan kode rekening

Menyediakan buku petunjuk pengisian kode rekening belanja

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan

Keterlambatan realisasi anggaran (tidak sesuai perencanaan)

3. Alokasi anggaran responsif gender kurang proporsional

Kasubag Renvapor Internal C Kurang paham akan perencanaan anggaran responsif gender

Sosialisasi tentang perencanaan penganggaran responsif gender

Kegiatan responsif gender kurang terakomodir

4. Realisasi / serapan anggaran tidak mencapai target

Kasubag Renvapor Internal C Keterlambatan pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan anggaran kas

Realisasi / serapan anggaran tidak mencapai target Eksternal U Kegiatan belum sesuai

juknis

KIR*)

Pernyataan Risiko

Pemilik

Dampak

Pengendalian yang

Ada

Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) IV PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH 4.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tujuan kegiatan : 235 titik pantau pengujian kualitas air 1. Keterlambatan laporan

hasil pengujian kualitas lingkungan

Kasie Pemantauan Kualitas Lingkungan

Internal C Pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara yang tidak sesuai jadwal

Pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara sesuai jadwal

Keterlambatan laporan hasil pengujian kualitas lingkungan Eksternal U Hasil pengujian dari pihak

pelaksana uji kualitas lingkungan belum terbit

4.2 Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Tujuan kegiatan : 2 lokasi lahan kritis / rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya

1. Keterlambatan pelaksanaan pemulihan lahan kritis dengan penanaman pohon

Kasie Pemulihan Lingkungan

Eksternal U Syarat administrasi pelaksanaan pemulihan lahan kritis belum lengkap

Petunjuk teknis pelaksanaan pemulihan lahan kritis

Keterlambatan pelaksanaan pemulihan lahan kritis dengan penanaman pohon

4.3 Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Tujuan kegiatan : 15 unit instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang terbangun

1. Penerima bantuan Biogas tidak sesuai perencanaan

Kasie Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Eksternal U Kendala teknis pada penerima bantuan Biogas

Pembuatan proposal penerima bantuan Biogas

Keterlambatan pelaksanaan pembangunan Biogas

V PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 5.1 Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup

Tujuan kegiatan : 5 dokumen kajian strategis lingkungan yang tersusun 1. Ketersediaan data yang

digunakan untuk mendukung penyusunan kajian tidak / belum tersedia

Kasie Pengkajian Strategis Lingkungan

Eksternal C Penyusunan kajian tidak sesuai dengan kerangka acuan

Menggunakan data tahun sebelumnya

Penyusunan kajian tidak sesuai kerangka acuan

KIR*)

Pernyataan Risiko

Pemilik

Dampak

Pengendalian yang

Ada

Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian 5.2 Konservasi Sumber Daya Alam

Tujuan kegiatan : 15 lokasi konservasi sumber daya alam 1. Bibit tanaman untuk

konservasi mengalami kematian

Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Eksternal U Berkurangnya jumlah bibit tanaman untuk konservasi sumber mata air

Melakukan pemeriksaan kondisi bibit secara rutin, mengganti bibit baru pada masa pemeliharaan

Bibit tanaman untuk konservasi mengalami kematian

5.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tujuan kegiatan : 150 dokumen lingkungan hidup oleh pelaku usaha / kegiatan

1. Rekomendasi dokumen lingkungan tidak terbit sesuai jadwal pada SOP

Kasi Kajian Dampak Lingkungan

Internal C Terhambatnya pengurusan ijin lingkungan bagi kegiatan / usaha

Penetapan SOP penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan

Rekomendasi dokumen lingkungan tidak terbit sesuai jadwal pada SOP

VI PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP 6.1 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Tujuan kegiatan : 100 kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup 1. Kegiatan/usaha tidak taat

terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup

Kasi Pengawasan Lingkungan

Eksternal C Penurunan kualitas lingkungan hidup

Peraturan perundangan bidang lingkungan hidup dan SDM selaku PPLHD

Kegiatan/usaha tidak taat terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup

6.2 Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tujuan kegiatan : 100% pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan ditindaklanjuti

1. Tidak dapat memberikan sanksi paksaan pemerintah karena belum mempunyai PPLHD / PPNS

Kasi Penanganan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Internal C Kegiatan / usaha yang diduga mencemari lingkungan tidak dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan

Memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan

Tidak dapat memberikan sanksi paksaan pemerintah karena belum mempunyai PPLHD / PPNS

KIR*)

Pernyataan Risiko

Pemilik

Dampak

Pengendalian yang

Ada

Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian 6.3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan kegiatan : 10 Kecamatan yang memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri 1. Terdapat Kecamatan yang

belum memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri

Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Eksternal U Indikator penilaian Kecamatan Berseri belum dapat dipenuhi oleh Kecamatan

- Pembinaan kepada Kecamatan

- Jasa pendampingan pembentukan wilayah / kampung bersih

Terdapat Kecamatan yang belum memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri

VII PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENANGANAN LIMBAH B3 7.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah

Tujuan kegiatan : 156 ton/hari volume sampah yang tereduksi di sumbernya 1. Tidak mendapatkan data

volume sampah yang tereduksi dari sumbernya secara valid

Kasi Pengurangan Sampah

Eksternal C Bank Sampah, TPST dan Pelapak Sampah terlambat memberikan data volume sampah yang diterima

Jadwal pengumpulan data

Volume sampah yang tereduksi belum valid

7.2 Penanganan dan Pengelolaan Sampah Tujuan kegiatan : 1046 ton/hari volume sampah terlayani

1. Kerusakan sarana prasarana pengangkut sampah

Kasie Penanganan Sampah

Internal C Tidak ada perawatan rutin pada sarana prasarana pengangkut sampah

Perawatan berkala pada sarana prasarana

Kerusakan sarana prasarana pengangkut sampah

2. Adanya kegiatan insidentil masyarakat yang menambah volume sampah


Eksternal U Kegiatan bersih desa Penambahan armada Adanya kegiatan insidentil masyarakat yang menambah volume sampah

3. Terdapat sumber potensi sampah yang tidak terlayani


Eksternal U Terdapat TPS yang belum terdata

Penambahan armada Terdapat sumber potensi sampah yang tidak terlayani

KIR*)

Pernyataan Risiko

Pemilik

Dampak

Pengendalian yang

Ada

Sisa Risiko

Sumber U/C Uraian 4. Kerusakan pada alat

penimbang Kasie Penanganan Sampah

Internal C Tidak ada perawatan rutin pada sarana prasarana alat penimbang

Menggunakan alat penimbang manual

Kerusakan pada alat penimbang

7.3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Tujuan kegiatan : 20 kegiatan / usaha yang memiliki izin TPS LB3

1. Terbitnya rekomendasi Izin TPS LB3 tidak sesuai jadwal

Kasie Penanganan Limbah B3

Eksternal C Rekomendasi Izin TPS LB3 tidak dapat diterbitkan karena Persyaratan izin TPS LB3 belum dilengkapi oleh pemohon

SOP penerbitan rekomendasi Izin TPS LB3

Keterlambatan terbitnya rekomendasi Izin TPS LB3

*) KIR: Kode Identitas Risiko

KKPR – 3.2


PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO A. STATUS RISIKO

KIR*)

Pernyataan Risiko

Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko

Penjelasan

Uraian Nilai Uraian Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4) x (6) (8)

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.1.1 Kehilangan /

ketekoran kas Sangat jarang

1 Tidak Signifikan

1 1 Rendah

1.1.2 Kesalahan input pajak

Sering 4 Tidak Signifikan

1 4 Sedang

1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.2.1 Keterlambatan

pengadaaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jarang 2 Tidak Signifikan

1 2 Rendah

1.2.2 Kerusakan pada peralatan dan perlengkapan kantor

Sangat sering

5 Kurang Signifikan

2 10 Tinggi

1.2.3 Kehilangan peralatan dan perlengkapan kantor

Sangat jarang

1 Sedang 3 3 Rendah

II. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.1.1 Pelaksanaan

diklat tidak dapat dipenuhi

Jarang 2 Kurang Signifikan

2 4 Rendah

2.1.2 Pegawai kurang disiplin pada absensi

Sangat sering

5 Kurang

Signifikan

2 10 Tinggi

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.1.1 Keterlambatan

penyusunan laporan keuangan

Jarang 2 Kurang

Signifikan 2 4 Rendah

3.2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.2.1 Keterlambatan penyusunan Renja

Jarang 2 Kurang


KIR*)

Pernyataan Risiko


Penjelasan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4) x (6) (8)

3.2.2 Kesalahan pembebanan kode rekening belanja pada RKA-RKAP/DPA-DPPA

Sangat sering

5 Kurang Signifikan

2 10 Tinggi

3.2.3 Alokasi anggaran responsif gender kurang proporsional


2 4 Rendah

3.2.4 Realisasi / serapan anggaran per tribulan tidak mencapai target

Sangat sering

5 Kurang Signifikan

2 10 Tinggi


4.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan 4.1.1 Keterlambatan

laporan hasil pengujian kualitas lingkungan

Sering 4 Kurang

Signifikan 2 8 Sedang

4.2 Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup 4.2.1 Keterlambatan

pelaksanaan pemulihan lahan kritis dengan penanaman pohon

Sangat jarang

1 Sedang 3 3 Rendah

4.3 Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup 4.3.1 Penerima

bantuan Biogas tidak sesuai perencanaan

Sering 4 Kurang


V. PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

5.1 Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup 5.1.1 Ketersediaan

data yang digunakan untuk mendukung penyusunan kajian tidak / belum tersedia

Sering 4 Kurang


5.2 Konservasi Sumber Daya Alam 5.2.1 Bibit tanaman

untuk konservasi mengalami kematian

Sangat sering

5 Kurang Signifikan

2 10 Tinggi

5.3 Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup 5.3.1 Rekomendasi

dokumen lingkungan tidak terbit sesuai jadwal pada SOP

Sangat sering

5 Kurang Signifikan

2 10 Tinggi

KIR*)

Pernyataan Risiko


Penjelasan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4) x (6) (8)

VI. PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP

6.1 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup

6.1.1 Kegiatan/usaha tidak taat terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup

Sangat sering

5 Kurang Signifikan

2 10 Tinggi

6.2 Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

6.2.1 Tidak dapat memberikan sanksi paksaan pemerintah karena belum mempunyai PPLHD / PPNS

Jarang 2 Kurang


6.3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

6.3.1 Terdapat Kecamatan yang belum memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri

Sering 4 Kurang Signifikan

2 8 Sedang

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENANGANAN LIMBAH B3

7.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah

7.1.1 Tidak mendapatkan data volume sampah yang tereduksi dari sumbernya secara valid

Sering 4 Sedang 3 12 Tinggi

7.2 Penanganan dan Pengelolaan Sampah

7.2.1 Kerusakan sarana prasarana pengangkut sampah

Sangat sering

5 Kurang Signifikan

2 10 Tinggi

7.2.2 Adanya kegiatan insidentil masyarakat yang menambah volume sampah


1 4 Sedang

7.2.3 Terdapat sumber potensi sampah yang tidak terlayani


1 4 Sedang

KIR*)

Pernyataan Risiko


Penjelasan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4) x (6) (8)

7.2.4 Kerusakan pada alat penimbang


2 4 Rendah

7.3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

7.3.1 Terbitnya rekomendasi Izin TPS LB3 tidak sesuai jadwal

Kadang-Kadang

3 Kurang

Signifikan

2 6 Sedang

B. PETA RISIKO I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tingkat Kemungkinan Tingkat Dampak

Uraian

Dampak

Tidak Signifikan

Kurang Signifikan Sedang Signifi-

kan Sangat

Signifikan

1 2 3 4 5

Sangat

Sering

5

Sering 4

Kadang - Kadang

3

Jarang 2

Sangat Jarang 1

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

II. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


Uraian

Dampak

Tidak Signifikan


kan Sangat

Signifikan

1 2 3 4 5

Sangat

Sering

5

Sering 4

Kadang - Kadang

3

Jarang 2

Sangat Jarang 1

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Uraian

Dampak

Tidak Signifikan


kan Sangat

Signifikan

1 2 3 4 5

Sangat

Sering

5

Sering 4

Kadang - Kadang

3

Jarang 2

Sangat Jarang 1

2.1.2

3.2.2

2.1.1

3.1.1

3.2.1

3.2.3

3.2.4



Uraian

Dampak

Tidak Signifikan


kan Sangat

Signifikan

1 2 3 4 5

Sangat

Sering

5

Sering 4

Kadang - Kadang

3

Jarang 2

Sangat Jarang 1

V. PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM


Uraian

Dampak

Tidak Signifikan


kan Sangat

Signifikan

1 2 3 4 5

Sangat

Sering

5

Sering 4

Kadang - Kadang

3

Jarang 2

Sangat Jarang 1

5.2.1

4.1.1

4.2.1

4.3.1

5.1.1

5.3.1

VI. PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP


Uraian

Dampak

Tidak Signifikan


kan Sangat

Signifikan

1 2 3 4 5

Sangat

Sering

5

Sering 4

Kadang - Kadang

3

Jarang 2

Sangat Jarang 1

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DAN PENANGANAN LIMBAH B3


Uraian

Dampak

Tidak Signifikan


kan Sangat

Signifikan

1 2 3 4 5

Sangat

Sering

5

Sering 4

Kadang - Kadang

3

Jarang 2

Sangat Jarang 1

6.1.1

6.3.1

7.2.1

7.1.1

6.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3.1

lingkungan-hidup-Laporan Penilaian Resiko 2019.pdf

Documents