1 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Jl. Gatot Subroto No.31 Telp (021) 5704323 Fax (021) 5700502 Jakarta Pusat 10210 Jakarta, Januari 2011 Nomor : /S/V-XVI/ /2011 Kepada Yth. Lampiran : 1 (satu) berkas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal : Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Ditjen P2MKT, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta di Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2MKT), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, dengan cut off pemeriksaan tanggal 30 Juni 2010. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) untuk menguji dan menilai apakah pelaksanaan belanja barang dan belanja modal telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, yang meliputi prosedur-prosedur yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan. Realisasi anggaran Ditjen P2MKT Kemenakertrans tahun 2009 dan Semester I tahun 2010 serta realisasi belanja yang diperiksa per jenis belanja adalah sebagai berikut: (Dalam Jutaan Rupiah) Rp % Rp % TA 2009 1 Belanja Pegawai 23.952,61 19.179,85 80,07 - - 2 Belanja Barang 82.593,02 80.118,31 97,00 56.271,73 70,24 3 Belanja Modal 3.266,77 3.173,34 97,14 3.173,34 100,00 4 Bantuan Sosial 35.867,42 27.467,01 76,58 - - Jumlah TA 2009 145.679,82 129.938,50 89,19 59.445,07 45,75 Semester I TA 2010 1 Belanja Pegawai 24.111,89 10.575,55 43,86 - - 2 Belanja Barang 89.748,76 22.004,71 24,52 6.772,84 30,78 3 Belanja Modal 4.104,96 2.166,66 52,78 2.166,66 100,00 4 Bantuan Sosial 5.200,00 - - - Jumlah Sem I TA 2010 123.165,61 34.746,91 28,21 8.939,50 25,73 Total TA 2009 & SemI TA 2010 268.845,43 164.685,41 61,26 68.384,56 41,52 Nilai yang diperiksa No. Jenis Belanja Anggaran Realisasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Jl. Gatot Subroto No.31 Telp (021) 5704323 Fax (021) 5700502 Jakarta Pusat 10210 Jakarta, Januari 2011 Nomor : /S/V-XVI/ /2011 Kepada Yth. Lampiran : 1 (satu) berkas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal : Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan
Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Ditjen P2MKT, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
di Jakarta
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2MKT), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, dengan cut off pemeriksaan tanggal 30 Juni 2010. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) untuk menguji dan menilai apakah pelaksanaan belanja barang dan belanja modal telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, yang meliputi prosedur-prosedur yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.
Realisasi anggaran Ditjen P2MKT Kemenakertrans tahun 2009 dan Semester I tahun 2010 serta realisasi belanja yang diperiksa per jenis belanja adalah sebagai berikut:
(Dalam Jutaan Rupiah)
Rp % Rp % TA 2009
1 Belanja Pegawai 23.952,61 19.179,85 80,07 - - 2 Belanja Barang 82.593,02 80.118,31 97,00 56.271,73 70,24 3 Belanja Modal 3.266,77 3.173,34 97,14 3.173,34 100,00 4 Bantuan Sosial 35.867,42 27.467,01 76,58 - -
Jumlah TA 2009 145.679,82 129.938,50 89,19 59.445,07 45,75
Semester I TA 20101 Belanja Pegawai 24.111,89 10.575,55 43,86 - - 2 Belanja Barang 89.748,76 22.004,71 24,52 6.772,84 30,78 3 Belanja Modal 4.104,96 2.166,66 52,78 2.166,66 100,00 4 Bantuan Sosial 5.200,00 - - -
Jumlah Sem I TA 2010 123.165,61 34.746,91 28,21 8.939,50 25,73 Total TA 2009 & SemI TA 2010 268.845,43 164.685,41 61,26 68.384,56 41,52
Nilai yang diperiksa No. Jenis Belanja Anggaran
Realisasi
2
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran belanja barang dan belanja modal Ditjen P2MKT Kemenakertrans TA 2009 dan Semester I 2010 telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian BPK masih menemukan permasalahan tentang kepatuhan sebagai berikut:
1. Pemecahan paket pekerjaan pengadaan peralatan pembangkit listrik tenaga bayu TA 2009 di UPT Mekarsari, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat senilai Rp187.682.500,00, sehingga harga pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak bukan merupakan harga yang menguntungkan bagi negara. Hal tersebut disebabkan pejabat yang terkait dalam penganggaran tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menyusun rencana kerja serta pejabat KPA, PPK serta panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
2. Rekayasa dalam proses pengadaan pekerjaan rehab ruangan Direktur PKSM TA 2009 senilai Rp99.750.000,00 mengakibatkan harga pekerjaan tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan adanya unsur kesengajaan dari PPK dan Panitia PBJ untuk tidak mematuhi ketentuan.
3. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sebenarnya, sehingga pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut belum dipertanggungjawabkan senilai Rp1.125.611.300,00. Hal tersebut disebabkan oleh itikad tidak baik pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas; verifikasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan perjalanan dinas tidak optimal.
4. Dalam pelaksanaan kontrak 15 pekerjaan TA 2009 pada Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat, Direktorat Pengembangan Usaha, dan Direktorat Penyerasian Lingkungan, terdapat kemahalan senilai Rp89.663.818,00 dan kelebihan bayar sebesar Rp6.821.580,60 yang harus ditarik kembali dan disetor ke Kas Negara. Hal tersebut disebabkan oleh Panitia PBJ, PPK, dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
BPK menyarankan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar:
1. Memberikan sanksi kepada petugas dan pejabat terkait di bidang penganggaran, pejabat KPA, PPK, Panitia PBJ, Panitia Penerima Barang dan Jasa di lingkungan Ditjen P2MKT yang lalai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan;
2. Memberikan sanksi kepada pejabat/pegawai yang lalai dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas atau melakukan perjalanan dinas fiktif, mempertanggungjawabkan/ menarik kembali kelebihan pembayaran biaya perjalanan dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp1.125.611.300,00 serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK;
3. Menarik kelebihan pembayaran dari CV ZP sebesar Rp6.821.581,00 kemudian menyetorkannya ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK.
Untuk jelasnya kami persilahkan untuk mempelajari laporan hasil pemeriksaan terlampir dan BPK mengharapkan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
3
Atas perhatian dan kerjasama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kami menyampaikan terima kasih.
Tembusan: 1. Yth. Direktur Jenderal P2MKT, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK; 4. Yth. Inspektur Utama BPK; 5. Yth. Kepala Ditama Revbang BPK.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL
TA 2009 DAN SEMESTER I TA 2010
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2MKT)
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DI JAKARTA
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III
Nomor : 15/HP/XVI/01/2011
Tanggal : 19 Januari 2011
i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Simpulan Hasil Pemeriksaan
Atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal
Tahun Anggaran 2009 dan Semester I Tahun Anggaran 2010 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan Semester I TA 2010 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2MKT), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) untuk menguji dan menilai apakah pelaksanaan belanja barang dan belanja modal telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, yang meliputi prosedur-prosedur yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.
Realisasi anggaran Direktorat Jenderal P2MKT, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen P2MKT Kemenakertrans) Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 per jenis belanja; realisasi belanja yang diperiksa; serta nilai temuan pemeriksaan non administratif adalah sebagai berikut:
(Dalam Jutaan Rupiah)
Rp % Rp % Rp % dari nilai yang diperiksa
% dari realisasi anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/6 x 100 10 = 8/4 x 100Tahun 2009
Jumlah TA 2009 145.679,82 129.938,50 89,19 59.445,07 45,75 1.560,76 2,63 1,20
Semester I TA 20101 Belanja Pegawai 24.111,89 10.575,55 43,86 - - - 2 Belanja Barang 89.748,76 22.004,71 24,52 6.772,84 30,78 - - 3 Belanja Modal 4.104,96 2.166,66 52,78 2.166,66 100,00 - - 4 Belanja Bantuan Sosial 5.200,00 - - -
Jumlah Semester I TA 2010 123.165,61 34.746,91 28,21 8.939,50 25,73 - - - Jumlah TA 2009 dan Semester I TA 2010 268.845,43 164.685,41 61,26 68.384,56 41,52 1.560,76 2,28 0,95
Nilai Temuan Non AdministratifNilai yang diperiksa
No Jenis Belanja Anggaran
Realisasi
ii
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran belanja barang dan belanja modal Ditjen P2MKT Kemenakertrans TA 2009 dan Semester I 2010 telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian BPK masih menemukan permasalahan tentang kepatuhan sebagai berikut:
1. Prosedur pengadaan barang dan jasa TA 2009 dan semester I TA 2010 di lingkungan Ditjen P2MKT tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi: tujuan pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi terutama penyedia jasa konsultansi dari daerah setempat maupun dari daerah lainnya tidak tercapai; terjadi kelebihan perhitungan biaya langsung personil (BLP) atas pekerjaan jasa konsultansi; personil dan peralatan pendukung pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi tidak memenuhi syarat yang disepakati dalam kontrak kerja dan tidak mendukung pencapaian hasil pekerjaan yang optimal; hasil pekerjaan yang diserahterimakan tidak sesuai dengan kontrak; dan tujuan penetapan denda keterlambatan yaitu agar penyedia barang/jasa segera menyelesaikan pekerjaannya tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan KPA, PPK, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang dan Jasa (PPBJ) di lingkungan Ditjen P2MKT belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan ketentuan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlaku serta kurang optimalnya pengawasan oleh KPA dan PPK.
2. Dalam pelaksanaan tiga pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi tahun 2009 terjadi ketidakhematan keuangan negara sebesar Rp51.230.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh panitia PBJ tidak cermat dalam menyusun RAB dan dalam negosiasi; PPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan; dan kurangnya koordinasi antara panitia PBJ dengan pelaksana kegiatan.
3. Kemahalan nilai kontrak 14 pekerjaan TA 2009 pada Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat dan Direktorat Pengembangan Usaha mengakibatkan ketidakhematan keuangan negara sebesar Rp84.460.908,00. Hal tersebut disebabkan oleh panitia PBJ tidak cermat dalam menyusun HPS; klarifikasi teknis dan/atau negosiasi biaya tidak maksimal; dan pengawasan PPK terhadap perencanaan pekerjaan tersebut tidak optimal.
4. Pemecahan paket pekerjaan pengadaan peralatan pembangkit listrik tenaga bayu TA 2009 di UPT Mekarsari, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat senilai Rp187.682.500,00, sehingga harga pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak bukan merupakan harga yang menguntungkan bagi negara. Hal tersebut disebabkan pejabat yang terkait dalam penganggaran tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menyusun rencana kerja serta pejabat KPA, PPK serta panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
5. Rekayasa dalam proses pengadaan pekerjaan rehab ruangan Direktur PKSM TA 2009 senilai Rp99.750.000,00 mengakibatkan harga pekerjaan tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan dari PPK dan Panita PBJ untuk tidak mematuhi ketentuan.
6. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sebenarnya, sehingga pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut belum dipertanggungjawabkan senilai Rp1.125.611.300,00. Hal tersebut disebabkan oleh itikad tidak baik pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas; verifikasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan perjalanan dinas tidak optimal.
iii
7. Dalam pekerjaan rehabilitasi ruang rapat dan ruang Subdit Direktorat Penyerasian Lingkungan terdapat pembayaran fee yang seharusnya bukan merupakan komponen harga kontrak pekerjaan sebesar Rp5.202.910,00; kelebihan pembayaran dari pekerjaan tidak riil yang harus ditarik kembali dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp6.821.581,00. Hal tersebut disebabkan oleh panitia PBJ tidak menyusun HPS secara cermat; Penanggung Jawab Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan; Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa tidak melakukan pemeriksaan fisik secara cermat sebelum membuat dan menandatangani BA Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa; dan rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
BPK menyarankan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar:
1. Memberiksan sanksi kepada petugas dan pejabat yang terkait dalam penganggaran, KPA, PPK, Panitia PBJ, Panitia Penerima Barang dan Jasa di lingkungan Ditjen P2MKT yang lalai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan;
2. Memberikan sanksi kepada pejabat/pegawai yang lalai dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas, mempertanggungjawabkan/ menarik kembali kelebihan pembayaran biaya perjalanan atau pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas fiktif kemudian menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp1.125.611.300,00 serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK.
3. Menarik kelebihan pembayaran dari CV ZP sebesar Rp6.821.581,00 kemudian menyetorkannya ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK.
Untuk mengetahui hasil pemeriksaan lebih lengkap dapat dibaca dalam hasil pemeriksaan terlampir.
Jakarta, Januari 2011
iv
DAFTAR ISI SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN ...........................................................................i DAFTAR ISI ...................................................................................................................iv DAFTAR TABEL ............................................................................................................v DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................vi BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
1.1. Dasar Hukum Pemeriksaan ......................................................................... 1 1.2. Entitas yang diperiksa ................................................................................. 1 1.3. Tujuan Pemeriksaan .................................................................................... 1 1.4. Lingkup Pemeriksaan ................................................................................. 1 1.5. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan ................................................................ 2 1.6. Standar Pemeriksaan ................................................................................... 2 1.7. Metode Pemeriksaan ................................................................................... 2
1.8. Batasan Pemeriksaan ................................................................................. 2 BAB II GAMBARAN UMUM ....................................................................................... 3
2.1. Kelembagaan .............................................................................................. 3 2.2. Tugas dan Fungsi ........................................................................................ 3 2.3. Susunan Organisasi ..................................................................................... 3 2.4. Anggaran dan Realisasi .............................................................................. 4
BAB III HASIL PEMERIKSAAN ................................................................................ 6
3.1. Penilaian Terhadap Sistem Pengendalian Intern ......................................... 6 3.2. Temuan tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) .................................... 8
3.2.1. Prosedur pengadaan barang dan jasa TA 2009 dan semester I TA 2010 di lingkungan Ditjen P2MKT tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ........................................... 8
3.3. Temuan tentang Kepatuhan terhadap Perundang-undangan ..................... 15 3.3.1. Pemborosan tiga pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi
Tahun 2009 senilai Rp51.230.000,00 .......................................... 15 3.3.2. Kemahalan nilai kontrak 14 pekerjaan di lingkungan Ditjen
listrik tenaga bayu di UPT Mekarsari, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat senilai Rp187.682.500,00 .................................. 21
3.3.4. Rekayasa dalam proses pengadaan pekerjaan rehab ruangan Direktur PKSM TA 2009 senilai Rp99.750.000,00 ..................... 23
3.3.5. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sebenarnya ................................... 26
3.3.6. Kemahalan pekerjaan Rp5.202.910,00 dan kelebihan bayar Rp6.821.580,60 atas pekerjaan rehabilitasi ruang rapat dan ruang Subdit Direktorat Penyerasian Lingkungan ................................ 28
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Ditjen P2MKT Kemenakertrans Tahun 2009 dan semester I Tahun 2010 serta realisasi yang
diperiksa per satker .................................................................... 4 Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Ditjen P2MKT Kemenakertrans Tahun 2009 dan semester I Tahun 2010 serta realisasi yang
diperiksa per jenis belanja......................................................... 5 Tabel 3.1. Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2009 dan semester I
Tahun 2010 Ditjen P2MKT ....................................................... 8 Tabel 3.2. Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi TA 2009 dan
Semester I TA 2010 .................................................................. 8 Tabel 3.3. Daftar kontrak yang menuangkan denda keterlambatan
maksimal TA 2009 ................................................................... 12 Tabel 3.4. Daftar kontrak yang menuangkan denda keterlambatan
maksimal TA 2010 .................................................................... 12 Tabel 3.5. Daftar kontrak pengadaan akomodasi dan konsumsi ................ 15 Tabel 3.6. Rincian dokumen penyelesaian dan pembayaran pekerjaan
pengadaan akomodasi dan konsumsi ........................................ 16 Tabel 3.7. Rincian nilai kelebihan perhitungan pekerjaan pengadaan
akomodasi dan konsumsi .......................................................... 16 Tabel 3.8. Rincian perhitungan biaya pencetakan buku ............................. 20 Tabel 3.9. Perhitungan ulang biaya pencetakan buku ................................ 20 Tabel 3.10. Daftar SPK pengadaan peralatan PLTB yang dipecah .............. 22 Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Perjalanan Dinas Ditjen P2MKT
Tahun 2009 ............................................................................... 26 Tabel 3.12. Daftar pengajuan harga penawaran rehabilitasi ruang rapat dan
ruang Subdit Dit. PL ................................................................. 28 Tabel 3.13. Daftar calon pemenang pekerjaan rehab ruang rapat dan ruang
subdit Dit. PL ........................................................................... 29 Tabel 3.14. Daftar item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek dan
kurang volume ........................................................................... 29
vi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Daftar Pengadaan Jasa Konsultansi TA 2009 dan Semester I TA 2009
yang Masing-Masing Bernilai di Atas 200 Juta dan Diinformasikan Hanya pada Satu Media Cetak
Lampiran 2 Daftar Hasil Konfirmasi Audit Payroll Lampiran 3 Perbandingan Volume Waktu Pekerjaan dalam Kontrak vs Laporan
Hasil Pekerjaan Lampiran 4 Output Pendukung Penayangan Dokumenter Daftar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2009 dan Semester
I Tahun 2010 yang Memuat Denda Keterlambatan Maksimal pada: Lampiran 5. 1 - Sekretariat Ditjen P2MKT TA 2009 Lampiran 5. 2 - Direktorat Peningkatan Kapasitas SDM & Masyarakat TA 2009 Lampiran 5. 3 - Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan TA 2009 Lampiran 5. 4 - Direktorat Penyerasian Lingkungan TA 2009 Lampiran 5. 5 - Direktorat Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat Semester I
TA 2010 Lampiran 5. 6 - Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Semester I
TA 2010 Lampiran 5. 7 - Direktorat Penyerasian Lingkungan Semester I TA 2010 Lampiran 6 Analisa Perhitungan Akomodasi dan Konsumsi: Penyiapan Bahan
Forkasi Lampiran 7 Analisa Perhitungan Akomodasi dan Konsumsi: Sarasehan
Pengembangan Sarpras dan Peningkatan Kapasitas SDM Lampiran 8 Kemahalan Nilai Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya TA 2009 pada
Satker PKSM Ditjen P2MKT Lampiran 9 Rincian Perhitungan Ulang Biaya Pencetakan Buku Lampiran 10.1 Bukti Penerbangan untuk Perjalanan Dinas di Lingkungan Ditjen
P2MKT TA 2009 dengan Nomor Tiket Ganda Lampiran 10.2 Keterangan Pegawai yang Bersangkutan atas
Bukti Penerbangan untuk Perjalanan Dinas di Lingkungan Ditjen P2MKT TA 2009 dengan Nomor Tiket Ganda
Lampiran 11 Manifest Penerbangan Maskapai Garuda – No Confirm Lampiran 12 Manifest Penerbangan Maskapai Batavia – No Confirm Lampiran 13 Perhitungan Selisih Spesifikasi, Volume dan Nilai Pekerjaan Antara
Kontrak dengan Hasil Pengamatan/Pengukuran Fisik: Pemasangan Karpet
Lampiran 14 Perhitungan Selisih Volume dan Nilai Pekerjaan Antara Kontrak dengan Hasil Pengamatan/Pengukuran Fisik: Pekerjaan selain Pemasangan Karpet
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum Pemeriksaan 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
1.2. Entitas yang diperiksa Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3. Tujuan Pemeriksaan Untuk menguji dan menilai apakah pelaksanaan belanja barang dan belanja modal TA 2009 dan Semester I TA 2010 telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
1.4. Lingkup Pemeriksaan Lingkup Pemeriksaan meliputi pelaksanaan belanja barang dan belanja modal pada program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan program Pengembangan Wilayah Tertinggal TA 2009 dan Semester I TA 2010 meliputi: 1. Belanja barang yang digunakan untuk menampung pembelian barang dan jasa
yang habis pakai yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas. Kegiatan yang dibiayai belanja barang yaitu kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; pelayanan publik/birokrasi; pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan; penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaan; penyelenggaraan bimbingan teknis administrasi; sistem pengelolaan administrasi keuangan; fasilitasi dukungan manajemen ketransmigrasian di wilayah tertinggal; perencanaan teknis pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan di wilayah tertinggal; pengembangan kawasan transmigrasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) di wilayah tertinggal; pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal; penyerasian lingkungan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal; pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi di wilayah tertinggal.
2. Belanja Modal yang digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Modal yaitu kegiatan penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaan; pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung; perencanaan teknis pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan di wilayah tertinggal; pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal; penyerasian lingkungan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal; pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi di wilayah tertinggal.
2
1.5. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas BPK RI Nomor: 103/ST/V/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan 120/ST/V-XVI/09/2010 tanggal 20 September 2010 selama 40 hari sejak 19 Juli hingga 6 September 2010 dan 23 September hingga 29 September 2010.
1.6. Standar Pemeriksaan Standar pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
1.7. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan secara uji petik atas dokumen dan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan, wawancara dan konfirmasi kepada pejabat terkait dan pemeriksaan fisik di lapangan, pengujian data, analisis prosedur dan analisis kuantitatif.
1.8. Batasan Pemeriksaan Uji petik pemeriksaan tidak mencakup: 1. Belanja pegawai karena pengendalian internal untuk belanja jenis ini dinilai baik
dan memiliki resiko yang rendah; 2. Belanja barang mencakup Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat, Belanja Langganan daya dan jasa, Belanja Sewa TA 2009 dan Semester I TA 2010 karena besar jenis belanja ini tidak signifikan yaitu 0,54% pada TA 2009 dan 1,08% pada Semester I TA 2010. Sedangkan belanja perjalanan dinas TA 2009 sampai dengan Semester I TA 2010, Tim membatasi uji petik pemeriksaan pada tiga bulan terakhir tahun 2009 karena resiko pelaksanaan pada periode tersebut dinilai tinggi;
3. Belanja bantuan sosial karena lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri yang mendapat alokasi bantuan sosial yang signifikan telah dicover dalam post audit TA 2009 Inspektorat Jenderal Kemenakertrans.
3
BAB II
GAMBARAN UMUM
2.1. Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) merupakan salah satu dari 14 Eselon I di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Ditjen P2MKT menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan teknis
pengembangan masyarakat dan kawasan, peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan dan penyerasian lingkungan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan, pengingkatan kapasitas SDM dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan dan penyerasian lingkungan;
c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan, pengingkatan kapasitas SDM dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan dan penyerasian lingkungan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan, pengingkatan kapasitas SDM dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan dan penyerasian lingkungan;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
2.3. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen); b. Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan (PTPMK); c. Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat (PKSM); d. Direktorat Pengembangan Usaha (PU); e. Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan (PSPK); f. Direktorat Penyerasian Lingkungan (PL).
4
2.4. Anggaran dan Realisasi Pemeriksaan dilakukan terhadap Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan Semester I Tahun Anggaran 2010 pada enam satker tersebut di atas. Dalam DIPA Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Kegiatan P2MKT untuk dana satker pusat masing-masing tahun mendapat alokasi anggaran sebesar Rp145.679.822.000,00 dan Rp123.165.606.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan 30 Juni 2010 telah direalisasikan masing-masing tahun sebesar Rp129.938.500.008,00 dan Rp34.746.913.109,00. Berikut disajikan anggaran dan realisasi Ditjen P2MKT Kemenakertrans Tahun 2009 dan semester I Tahun 2010 serta realisasi yang diperiksa per satker dan per jenis belanja:
Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Ditjen P2MKT Kemenakertrans Tahun 2009 dan semester I Tahun 2010 serta realisasi belanja yang diperiksa per satker
2Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat 16.974,98 16.610,37 97,85 12.980,00 78,14
3 Direktorat Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat 19.596,38 18.328,31 93,53 10.948,34 59,73
4 Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 25.142,50 24.867,75 98,91 6.643,87 26,72
5 Direktorat Pengembangan Usaha 29.477,84 21.687,15 73,57 10.943,62 50,46
6 Direktorat Penyerasian Lingkungan 13.501,39 13.230,17 97,99 6.068,94 45,87
Jumlah TA 2009 145.679,82 129.938,50 89,19 59.445,07 45,75
Semester I TA 20101 Sesditjen P2MKT 43.867,63 15.312,33 34,91 1.949,33 12,73
2 Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat 13.274,28 4.351,53 32,78 1.499,51 34,46
3 Direktorat Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat 14.500,00 3.274,08 22,58 1.199,24 36,63
4 Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 17.692,00 3.434,64 19,41 966,78 28,15
5 Direktorat Pengembangan Usaha 21.034,84 3.333,84 15,85 966,45 28,99
6 Direktorat Penyerasian Lingkungan 12.796,86 5.040,49 39,39 2.358,20 46,79
Jumlah Sem I TA 2010 123.165,61 34.746,91 28,21 8.939,50 25,73
Total TA 2009 & SemI TA 2010 268.845,43 164.685,41 61,26 68.384,56 41,52
No. Satker AnggaranRealisasi Nilai yang diperiksa
5
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Ditjen P2MKT Kemenakertrans Tahun 2009 dan semester I Tahun 2010 serta realisasi belanja yang diperiksa per jenis belanja
Uji petik pemeriksaan tidak mencakup: 1. Belanja pegawai karena pengendalian internal untuk belanja jenis ini dinilai baik
dan memiliki resiko yang rendah; 2. Belanja barang mencakup Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja pengiriman
surat dinas pos pusat, Belanja Langganan daya dan jasa, Belanja Sewa TA 2009 dan Semester I TA 2010 karena besar jenis belanja ini tidak signifikan yaitu 0,54% pada TA 2009 dan 1,08% pada Semester I TA 2010. Sedangkan belanja perjalanan dinas TA 2009 sampai dengan Semester I TA 2010, Tim membatasi uji petik pemeriksaan pada tiga bulan terakhir tahun 2009 karena resiko pelaksanaan pada periode tersebut dinilai tinggi;
3. Belanja bantuan sosial karena lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri yang mendapat alokasi bantuan sosial yang signifikan telah dicover dalam post audit TA 2009 Inspektorat Jenderal Kemenakertrans.
(Dalam Jutaan Rupiah)
Rp % Rp % TA 2009
1 Belanja Pegawai 23.952,61 19.179,85 80,07 - - 2 Belanja Barang 82.593,02 80.118,31 97,00 56.271,73 70,24 3 Belanja Modal 3.266,77 3.173,34 97,14 3.173,34 100,00 4 Bantuan Sosial 35.867,42 27.467,01 76,58 - -
Jumlah TA 2009 145.679,82 129.938,50 89,19 59.445,07 45,75
Semester I TA 20101 Belanja Pegawai 24.111,89 10.575,55 43,86 - - 2 Belanja Barang 89.748,76 22.004,71 24,52 6.772,84 30,78 3 Belanja Modal 4.104,96 2.166,66 52,78 2.166,66 100,00 4 Bantuan Sosial 5.200,00 - - -
Jumlah Sem I TA 2010 123.165,61 34.746,91 28,21 8.939,50 25,73 Total TA 2009 & SemI TA 2010 268.845,43 164.685,41 61,26 68.384,56 41,52
No. Jenis Belanja AnggaranRealisasi Nilai yang diperiksa
6
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
3.1. Penilaian Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal di Jakarta dilakukan dengan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission),yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian
Secara umum unsur-unsur yang membentuk lingkungan pengendalian pada satker pusat Ditjen P2MKT mencakup Integritas dan Nilai Etika; Komitmen terhadap Kompetensi; Gaya Operasi dan Filosofi Manajemen; Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab dan Wewenang; Kebijakan dan Praktek SDM serta Kegiatan Pengawasan secara formil sudah dipenuhi. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: a. Pergeseran tupoksi antara Ditjen P2MKT dan Ditjen Penyiapan Permukiman
dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Kemenakertrans pada tahun 2005 yang mengharuskan mutasi sebagian personil guna memenuhi kebutuhan kompetensi pada masing-masing Ditjen. Namun mutasi itu tidak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan kompetensi personil khususnya pada Ditjen P2MKT. Peningkatan kompetensi juga masih diperlukan bagi personil yang ada guna mendukung pelaksanaan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan.
b. Pendelegasian tugas dan fungsi kepada personil di lingkungan Ditjen P2MKT tidak optimal dan masih bersifat formalitas. Hal itu terlihat dengan masih adanya penerimaan barang dan jasa tanpa adanya pemeriksaan yang cermat dan teliti apakah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak.
c. Beberapa posisi di lingkungan Ditjen P2MKT dengan kapasitas seorang supervisor belum terisi.
d. Masih ada personil yang belum memiliki komitmen terhadap nilai integritas dan etika sehubungan dengan ditemukannya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dimana terdapat pengaturan pemenang untuk pekerjaan tertentu.
2. Penilaian Resiko
Penilaian risiko atas pelaksanaan kegiatan P2MKT yang dilaksanakan oleh Ditjen P2MKT belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan: a. Asumsi atau dasar yang digunakan dalam menyusun anggaran pada sebagian
kegiatan belum mendukung tujuan dengan sedekat mungkin pada keakuratan biaya pelaksanaan kegiatan, sehingga masih ditemukan ketidakhematan pada beberapa pelaksanaan kegiatan.
7
b. Resiko inherent yang terkait dengan signifikansi dan kompleksitas pelaksanaan kegiatan P2MKT belum teridentifikasi dengan baik khususnya pada pengadaan jasa konsultansi.
c. Pengelolaan resiko termasuk tindakan-tindakan yang harus diambil terhadap pelaksanaan kegiatan yang signifikan dan kompleks seperti pengadaan jasa konsultansi, hingga yang rutin seperti pemeliharaan aset, belum optimal.
3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian pengelolaan dana pada satker pusat Ditjen P2MKT belum dilakukan secara optimal terutama pelaksanaan reviu oleh manajemen fungsional dan manajemen tingkat atas belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kelemahan yang sama pada seluruh atau beberapa satker yaitu tahapan dalam proses pengujian Biaya Langsung Personil pekerjaan jasa konsultansi belum dilaksanakan sesuai ketentuan, pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yang tidak konsisten dengan pembiayaannya, penggunaan dasar anggaran yang tidak disesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan, dan pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa dilakukan hanya sebatas formalitas.
4. Komunikasi dan Informasi
Komunikasi dan informasi pengelolaan dana satker pusat Ditjen P2MKT telah memadai. Hal ini ditunjukkan dengan informasi keuangan telah diidentifikasi, diperoleh, diproses, dan dilaporkan melalui suatu sistem informasi yang ditetapkan pemerintah pusat; terdapat teknologi informasi transmigrasi yang sedang dikembangkan, penggunaan metode komunikasi efektif yang antara lain meliputi manual kebijakan dan prosedur, arahan manajemen dan teknologi internet.
5. Pemantauan
Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh satker pusat Ditjen P2MKT belum sepenuhnya efektif. Strategi pemantauan yang dilaksanakan di lingkungan Ditjen P2MKT belum menjamin umpan balik (feed back). Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya kondisi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan secara berulang.
8
3.2. Temuan tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) 3.2.1. Prosedur pengadaan barang dan jasa TA 2009 dan semester I TA 2010 di
lingkungan Ditjen P2MKT tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pada tahun 2009 dan semester I Tahun 2010 Ditjen P2MKT melakukan 568 pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan total nilai Rp90.093.469.370,00. Nilai pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dirinci per satuan kerja sebagai berikut:
Tabel 3.1. Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2009 dan semester I Tahun 2010 Ditjen P2MKT
Total 419 63.858.047.970,00 149 26.235.421.400,00 568 90.093.469.370,00
Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada para pelaksana pengadaan barang dan jasa pada satker pusat Ditjen P2MKT menunjukkan beberapa prosedur pengadaan barang dan jasa seperti yang diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya tidak sepenuhnya dilaksanakan, yaitu:
a. Jasa Konsultansi
Pada tahun 2009 dan semester I Tahun 2010 Ditjen P2MKT melakukan 147 pekerjaan pengadaan jasa konsultansi dengan total nilai Rp22.686.506.100,00. Nilai pengadaan jasa konsultansi tersebut dapat dirinci per satuan kerja sebagai berikut:
Tabel 3.2. Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi TA 2009 dan Semester I TA 2010
Total 122 22.344.800.100,00 25 341.706.000,00 147 22.686.506.100,00
Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada para pelaksana pengadaan jasa konsultansi pada satker pusat Ditjen P2MKT menunjukkan hal-hal berikut:
9
1) Seleksi umum pengadaan jasa konsultansi pada Direktorat PTPMK TA 2009 dan Semester I TA 2010 untuk masing-masing pekerjaan bernilai di atas 200 juta hanya diumumkan pada satu media cetak nasional. Menurut ketentuan, pekerjaan-pekerjaan tersebut wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan. Rincian pekerjaan untuk TA 2009 sebanyak 11 pekerjaan dengan total nilai Rp8.313.112.500,00 dan semester I TA 2010 sebanyak empat pekerjaan dengan total nilai Rp3.558.450.000,00 (dapat dilihat pada lampiran 1).
2) Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada PPK di lingkungan Ditjen P2MKT pada tanggal 6 Agustus 2010 menunjukkan bahwa seluruh pelaksana pengadaan barang dan jasa pada satker pusat Ditjen P2MKT tidak melakukan pengujian Biaya Langsung Personil (BLP) apakah melewati batas maksimal yang ditentukan dalam Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya. Menurut ketentuan, BLP tidak boleh melebihi 10% dari 3,2 kali gaji dasar tenaga ahli tetap atau tidak melebihi 10% dari 1,5 kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap, berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan bersangkutan. Para PPK menjelaskan sebagai berikut:
- Para pelaksana pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen P2MKT telah mengetahui adanya ketentuan mengenai batas maksimal BLP dalam Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya.
- Para pelaksana pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen P2MKT meyakini bahwa unsur BLP dalam kontrak yang telah dilaksanakan tidak melewati batas maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena biaya-biaya dalam HPS didasarkan pada Acuan Standar Harga Satuan (ASHS) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa TA 2009 dan TA 2010 untuk lingkungan Ditjen P2MKT yang disusun berdasarkan sumber informasi resmi diantaranya Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultansi INKINDO, Permenkeu No. 01/PMK.02/2009 tentang SBU TA 2010, Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan Propinsi DKI Jakarta Januari 2010, Harga Pasar dan Harga Departemen Pertanian, Patokan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemprov khusus Ibukota Jakarta, dan lainnya. Oleh karena itu klarifikasi dan negosiasi biaya khususnya BLP ditekankan pada BLP yang nilainya melebihi HPS.
- Selain itu terdapat kekhawatiran bahwa permintaan dokumen berupa daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan akan mempersulit proses pengadaan.
Sehubungan dengan kondisi tersebut tim BPK RI melakukan konfirmasi kepada beberapa rekanan dan tenaga ahli serta mengirimkan permintaan dokumen pendukung untuk menguji perhitungan BLP berupa Daftar Gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga
10
ahli konsultan tahun 2008 dan 2009 masing-masing untuk pekerjaan jasa konsultansi tahun 2009 dan semester I tahun 2010. Sampai dengan waktu pemeriksaan di lapangan selesai, 12 perusahaan rekanan telah menyampaikan dokumen pendukung berupa audit payroll dan empat rekanan menyampaikan SPT Tahunan tenaga ahli.
Guna meyakini validitas audit payroll, tim melakukan konfirmasi kepada KAP yang memeriksa atau mereview audit payroll serta Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa tujuh dari 12 audit payroll tidak valid karena KAP yang bersangkutan tidak pernah memberikan jasa audit payroll kepada rekanan, atau KAP sedang dalam masa sanksi tidak berpraktek. Sedangkan untuk lima audit payroll lainnya hingga pemeriksaan lapangan selesai dilakukan tim pemeriksa BPK RI belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Rincian hasil konfirmasi dapat dilihat pada lampiran 2.
3) Seluruh pelaksana pengadaan barang dan jasa pada satker pusat Ditjen P2MKT tidak memeriksa (menginspeksi) personil dan peralatan pada masa persiapan/setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugasnya.
4) Proses pemeriksaan hasil pengadaan jasa konsultansi dilakukan sebatas formalitas. Kondisi ini ditemukan pada Direktorat PSPK dimana pada tahun 2009 Direktorat PSPK mengadakan 48 pekerjaan jasa konsultansi dengan total nilai pekerjaan Rp6.069.397.000,00. Secara umum output pekerjaan jasa konsultansi yang dihasilkan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Draft Akhir, dan Laporan Akhir.
Dalam surat perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dijabarkan secara rinci ke dalam volume waktu pekerjaan yang dibutuhkan oleh masing-masing personil yang ditugaskan dan menjadi dasar untuk perhitungan BLP dalam lembar RAB maupun berita acara klarifikasi dan negosisasi biaya. Sehubungan dengan hal ini, tim pemeriksa BPK membandingkan volume waktu pekerjaan dalam surat perjanjian kerja dengan jadual pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadual penugasan personil yang disajikan dalam laporan pendahuluan penyedia jasa.
Hasil pemeriksaan dokumen terhadap delapan pekerjaan jasa konsultansi tahun 2009 yang dilaksanakan oleh enam rekanan menunjukkan bahwa volume waktu pekerjaan yang dilaporkan dalam jadual penugasan personil ternyata kurang dari volume waktu pekerjaan yang ditentukan dalam surat perjanjian kerja (rincian dapat dilihat dalam lampiran 3).
Hasil konfirmasi tim pemeriksa BPK RI kepada pihak terkait menunjukkan hal-hal berikut:
- Panitia penerima barang tidak memeriksa output pengadaan berupa laporan pendahuluan konsultansi yang mencakup jadual penugasan personil serta tidak melakukan konfirmasi kepada penyedia jasa sehubungan dengan perbedaan volume waktu pekerjaan tersebut.
11
- Manajemen perusahaan jasa konsultansi melalui PPK Direktorat PSPK secara tertulis menjelaskan telah terjadi kesalahan penyajian atau pengetikan volume waktu personil pada jadual pelaksanaan yang disajikan dalam laporan pendahuluan dan memperbaiki laporan tersebut serta melampirkan bukti terkait.
b. Jasa Lainnya
1) Pelelangan umum untuk pengadaan publikasi Transmigrasi Membangun Daerah pada Dit. PKSM TA 2009 dengan kontrak senilai Rp2.017.750.000,00 hanya diumumkan pada satu media cetak nasional. Seharusnya diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.
2) Proses pemeriksaan hasil pengadaan jasa lainnya dilakukan sebatas formalitas
Kondisi ini ditemukan pada Dit. PKSM dimana pada tahun 2009 satker tersebut mengadakan kegiatan publikasi pembinaan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi melalui pembuatan dan penayangan dokumenter agar pembangunan program transmigrasi dapat diketahui dan dipahami masyarakat maupun pihak-pihak terkait, yang pada akhirnya diharapkan masyarakat luas mendukung implementasi dari kebijakan tersebut. Secara umum output atau hasil keluaran dari kegiatan tersebut berupa penayangan di stasiun televisi serta output pendukung berupa naskah, master siap tayang, master hasil tayang dan penggandaan dokumenter DVD/VCD.
Seluruh output baik bukti penayangan pada stasiun TV maupun output pendukung telah diserahterimakan dari rekanan kepada panitia penerima barang/jasa dan dituangkan dalam berita acara penerimaan barang/jasa. Namun hasil pemeriksaan dokumen, fisik dan konfirmasi kepada panitia pelaksana menunjukkan bahwa walaupun output akhir yaitu penayangan dokumenter telah terlaksana, namun output pendukungnya tidak diserahkan. Output pendukung kemudian baru diserahkan oleh rekanan pada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa saat pemeriksaan di lapangan oleh Tim BPK RI. Rincian output pendukung tersebut dapat dilihat pada lampiran 4.
c. Jasa Konsultansi/Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
217 dari 568 kontrak pekerjaan baik jasa konsultansi/pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada satker-satker pusat Ditjen P2MKT TA 2009 dan Semester I TA 2010 memuat ketentuan tentang pembatasan denda keterlambatan sebesar lima persen dari nilai kontrak. Jumlah kontrak bermasalah tersebut pada masing-masing satker pusat TA 2009 adalah sebagai berikut:
12
Tabel 3.3. Daftar kontrak yang menuangkan denda keterlambatan maksimal TA 2009
Jumlah 26 2.409.370.500,00 149 26.235.421.400,00 17,4% (Rincian kontrak dapat dilihat pada lampiran 5.5 sampai dengan 5.7)
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan 1. Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat
(1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: - Pasal 20A (Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan
Keempat) Pasal I angka (8)) bahwa pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan /jasa lainnya dengan metode pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan metode pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dilakukan dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut: Butir b bahwa untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan;
13
- Pasal 25A (Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (10)) bahwa untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diumumkan sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan;
- Lampiran I BAB II.B.1.p.2.a) yang menyatakan dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas, klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal, aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama: (1) lingkup dan sasaran jasa konsultasi; (2) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; (3) kualifikasi tenaga ahli; (4) organisasi pelaksanaan; (5) program alih pengetahuan; (6) jadual pelaksanaan pekerjaan; (7) jadual penugasan personil; (8) fasilitas penunjang.
- Lampiran I Bab II B.1.p. 3) a. bahwa dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya atau pagu anggaran atau biaya terendah, klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan biaya dilakukan sesuai klarifikasi dan negosiasi pada metoda evaluasi kualitas, kecuali: harga satuan biaya langsung personil tidak boleh dikurangi, kecuali jika dinilai terlalu tinggi yaitu melebihi 10% (sepuluh persen) dari 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan melebihi 10% (sepuluh persen) dari 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap, berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
- Lampiran I Bab II D.3.c. mengenai Pemeriksaan Personil dan Peralatan butir: 1) Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan berita acara hasil inspeksi/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa; 3) Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan pengecekan apakah personil yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak;
- Pasal 37 ayat (1) bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
14
Penjelasan ayat (1) bahwa besarnya denda keterlambatan tidak dibatasi dan Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan. Penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut.
Hal ini berpotensi mengakibatkan: 1. Tujuan pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi yaitu harus dapat
memberikan informasi kepada masyarakat luas, terutama penyedia jasa konsultansi baik dari daerah setempat maupun dari daerah lainnya tidak tercapai;
2. Terjadi kelebihan perhitungan biaya langsung personil (BLP) atas pekerjaan jasa konsultansi;
3. Personil dan peralatan pendukung pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi tidak memenuhi syarat yang disepakati dalam kontrak kerja dan tidak mendukung pencapaian hasil pekerjaan yang optimal;
4. Hasil pekerjaan yang diserahterimakan tidak sesuai dengan kontrak; 5. Tujuan penetapan denda keterlambatan yaitu agar penyedia barang/jasa
segera menyelesaikan pekerjaannya tidak tercapai.
Kondisi tersebut disebabkan KPA, PPK, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen P2MKT belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlaku serta kurang optimalnya pengawasan oleh KPA dan PPK. Menanggapi permasalahan tersebut PPK di lingkungan Ditjen P2MKT menyatakan: 1. Pengumuman pengadaan pekerjaan jasa konsultansi yang bernilai di atas 200
juta hanya diumumkan pada satu media cetak nasional dan tidak pada media cetak provinsi di lokasi kegiatan yang bersangkutan karena: - keterbatasan dana/alokasi anggaran untuk pengumuman seleksi umum; - mengasumsikan bahwa media nasional yang digunakan beroplah besar,
mudah didapat dan menjangkau peredaran seluruh wilayah Indonesia; - untuk penghematan uang negara.
2. Seluruh pelaksana pengadaan barang dan jasa pada satker pusat Ditjen P2MKT tidak menguji BLP apakah melewati batas maksimal yang ditentukan dalam Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya karena: - proses pengujian BLP terjadi pada tahap klarifikasi dan negosiasi atau
setelah pengumpulan dokumen awal lelang dikumpulkan, sehingga posisi tawar panitia lemah untuk mendapatkan dokumen pendukung pengujian BLP;
- meyakini bahwa BLP tidak melewati batas maksimal yang ditentukan Keppres 80 karena BLP dalam kontrak dibawah standar billing rate di lapangan.
15
3. Mengakui tidak memeriksa (menginspeksi) personil dan peralatan pada masa persiapan/setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugasnya.
4. Pelelangan umum untuk pengadaan jasa lainnya yaitu publikasi Transmigrasi Membangun Daerah pada Dit. PKSM TA 2009 dengan kontrak senilai Rp2.017.750.000,00 hanya diumumkan pada satu media cetak nasional karena keterbatasan dana.
5. Mengakui bahwa walaupun output akhir pekerjaan publikasi pada Dit PKSM yaitu penayangan dokumenter telah terlaksana, namun output pendukungnya tidak diserahkan sesuai kontrak.
6. Mengakui bahwa sebagian besar isi kontrak pekerjaan baik jasa konsultansi, pengadaan barang, jasa pemborongan, dan jasa lainnya pada satker-satker pusat Ditjen P2MKT TA 2009 dan Semester I TA 2010 memuat ketentuan tentang pembatasan denda keterlambatan sebesar lima persen dari nilai kontrak yang tidak sesuai dengan Keppres 80.
BPK RI menyarankan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan pemahaman dan mengikuti ketentuan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlaku, khususnya proses klarifikasi dan negosiasi pengadaan jasa konsultansi.
3.3. Temuan tentang Kepatuhan terhadap Perundang-undangan
3.3.1. Pemborosan tiga pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi Tahun 2009 senilai Rp51.230.000,00
Pada tahun 2009, satker Direktorat PKSM dan Direktorat PSPK melaksanakan tiga kegiatan pengadaan akomodasi dan konsumsi sebagai berikut:
Tabel 3.5. Daftar kontrak pengadaan akomodasi dan konsumsi
No. Satker Kegiatan Yang Didukung SPK / Kontrak Pelaksana Nilai (Rp) Jangka Waktu
Pelaksanaan 1. Dit.
PKSM Penyiapan bahan forkasi kegiatan fasilitas kerjasama UNSOED dan daerah Kabupaten/Kota, diikuti 12 peserta
SPK.74/P2MKT/PKSM-KPA/V/2009, 1 Mei 2009
PT Hotel LP
17.600.000,00 4 sd. 5 Mei 2009
2. Dit. PSPK
Sarasehan/semiloka pengembangan sarpras di UPT/Kawasan Transmigrasi, diikuti 85 peserta
Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa, SPM, dan SP2D terkait, PPK menyatakan pekerjaan telah selesai dan membayar lunas ketiga pekerjaan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
16
Tabel 3.6. Rincian dokumen penyelesaian dan pembayaran pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi
No. Satker Kegiatan Yang Didukung
BA Pemeriksaan dan Penerimaan
Barang/Jasa SPM SP2D
1. Dit. PKSM
Penyiapan bahan forkasi kegiatan fasilitas kerjasama UNSOED dan daerah Kabupaten/Kota
37/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/V/2009, 6 Mei 2009
00065/451459/ LS/2009, 17 Juli 2009
083991M/088/118, 21 Juli 2009
2. Dit. PSPK
Sarasehan/semiloka pengembangan sarpras di UPT/Kawasan Transmigrasi
011/P2MKT-PSPK/PPB/VII/2009, 7 Juli 2009
00054//LS/2009, 2 Oktober 2009
769242M/088/118, 5 Oktober 2009
3. Dit. PKSM
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
297/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XII/2009, 8 Desember 2009
00181/451459/ LS/2009, 14 Desember 2009
147465O/088/118, 22 Desember 2009
Penelusuran menunjukkan bahwa proses penunjukan dan pemilihan pelaksana kegiatan telah sesuai dengan prosedur. Namun demikian, proses klarifikasi dan negosiasi hanya dilakukan pada harga satuan pekerjaan. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tidak mempertimbangkan jangka waktu kegiatan agar sesuai dengan jadwal acara sehingga seharusnya dapat mengurangi volume pekerjaan dan harga negosiasi.
Penelusuran lebih lanjut terhadap laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa:
1. Kegiatan penyiapan bahan forkasi kegiatan fasilitas kerjasama UNSOED dan daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 4 Mei 2009 pukul 17:00 yaitu peserta melakukan registrasi dan selesai pada tanggal 5 Mei 2009 pukul 13:00.
2. Kegiatan sarasehan/semiloka pengembangan sarpras di UPT/Kawasan Transmigrasi dimulai 6 Juli 2009 pukul 08:00 yaitu peserta melakukan registrasi dan mendapat pembagian materi. Kegiatan selesai pada tanggal 7 Juli 2009 pukul 14:30 setelah makan siang.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dimulai pada tanggal 2 Desember 2009 pukul 14:00 yaitu peserta melakukan registrasi dan check-in dan selesai pada tanggal 3 Desember 2009 pukul 13:00.
Tim pemeriksa berpendapat terjadi kelebihan perhitungan volume akomodasi dan konsumsi sebesar total Rp51.230.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.7. Rincian nilai kelebihan perhitungan pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi No. Satker Kegiatan Yang Didukung Nilai Kelebihan
Perhitungan (Rp) Rincian
Perhitungan 1. Dit.
PKSM Penyiapan bahan forkasi kegiatan fasilitas kerjasama UNSOED dan daerah Kabupaten/Kota
10.890.000,00 Lampiran 6
2. Dit. PSPK
Sarasehan/semiloka pengembangan sarpras di UPT/Kawasan Transmigrasi
19.550.000,00 Lampiran 7
3. Dit. PKSM
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
20.790.000,00 Lampiran 7
Jumlah 51.230.000,00
17
Tim pemeriksa melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut: 1. Pada pengadaan akomodasi dan konsumsi dalam rangka penyiapan bahan
forkasi kegiatan fasilitas kerjasama UNSOED dan daerah Kabupaten/Kota: a. Panitia pelaksana kegiatan dan peserta kegiatan memberi penjelasan
bahwa kegiatan mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2009. Peserta sudah dapat masuk kamar sejak pukul 13:00. Check-out dilaksanakan keesokan harinya, tanggal 5 Mei 2009 antara pukul 13:00.
b. PPK memberi penjelasan bahwa ada sebagian peserta dan panitia yang datang lebih dahulu sebelum jadwal acara dimulai dan pulang lebih sore/malam setelah jadwal acara selesai. Kedatangan dan kepulangan panitia dan peserta yang tidak sesuai jadwal tersebut dikarenakan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun PPK tidak dapat menjelaskan jenis kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di luar jadwal acara dan tidak ada laporan kegiatannya.
2. Pada pengadaan akomodasi dan konsumsi dalam rangka sarasehan/semiloka pengembangan sarpras di UPT/Kawasan Transmigrasi, panitia pelaksana kegiatan menjelaskan bahwa pada hari pertama kegiatan, peserta baru dapat masuk ke kamar masing-masing pada siang hari setelah jam istirahat pukul 12:00 dan kegiatan selesai sesuai jadual acara.
3. Pada pengadaan akomodasi dan konsumsi dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia: a. Peserta kegiatan menjelaskan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
jadwal acara. b. PPK memberi penjelasan bahwa ada sebagian peserta dan panitia yang
datang lebih dahulu sebelum jadwal acara dimulai (tanggal 2 Desember 2009 pagi) dan pulang lebih malam setelah jadwal acara selesai (tanggal 3 Desember 2009 setelah makan malam). Tidak sesuainya kedatangan dan kepulangan panitia dan peserta sesuai jadwal acara dikarenakan terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun PPK tidak dapat menjelaskan jenis kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di luar jadwal acara dan tidak ada laporan kegiatannya.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
3. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
18
- pasal 3 huruf b yang menetapkan bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- pasal 5 huruf f yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan keuangan negara total sebesar Rp51.230.000,00 dengan rincian: 1. PT Hotel LP Rp30.440.000,00 2. PT PSA (Hotel Pa Cipayung Bogor) Rp20.790.000,00
Kondisi tersebut disebabkan: 1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak cermat dalam menyusun RAB dan
dalam negosiasi; 2. PPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan; 3. Kurangnya koordinasi antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan
pelaksana kegiatan.
Menanggapi permasalahan tersebut: 1. PPK Dit. PSPK menyatakan mengakui kondisi tersebut; 2. PPK Dit. PKSM menyatakan bahwa kondisi kelebihan perhitungan yang
terjadi pada pengadaan akomodasi dan konsumsi dalam rangka penyiapan bahan forkasi kegiatan fasilitas kerjasama Unsoed dan daerah Kabupaten/Kota oleh PT Hotel LP dan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM oleh PT PSA dikarenakan adanya perbedaan persepsi jangka waktu pelaksanaan kegiatan antara pelaksana kegiatan dan panitia pengadaan barang dan jasa.
BPK RI menyarankan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kecermatan dan koordinasi antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan pelaksana kegiatan di lingkungan Ditjen P2MKT.
19
3.3.2. Kemahalan nilai kontrak 14 pekerjaan di lingkungan Ditjen P2MKT TA 2009 senilai Rp84.460.908,00 a. Kemahalan nilai kontrak 13 pekerjaan pembuatan dan penayangan
dokumenter dan dialog interaktif pada Direktorat PKSM Tahun 2009 sebesar Rp78.290.908,00 Pada tahun 2009 satker Direktorat PKSM mengadakan 13 kegiatan publikasi pembinaan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi berupa pembuatan dan penayangan dokumenter dan dialog interaktif. Tujuan kegiatan tersebut adalah agar pembangunan program transmigrasi dapat diketahui dan dipahami masyarakat maupun pihak-pihak terkait, yang pada akhirnya diharapkan masyarakat luas mendukung implementasi dari kebijakan tersebut. Proses pengadaan 13 pekerjaan pembuatan dan penayangan dokumenter dan dialog interaktif tersebut dengan metode pemilihan langsung dan telah sesuai prosedur. Nilai ketigabelas kontrak pekerjaan tersebut sebesar total Rp1.254.175.000,00. Masing-masing pekerjaan tersebut dikerjakan oleh rekanan sedangkan penayangannya oleh TVRI. PPK telah membayar lunas pekerjaan-pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa, SPM, dan SP2D terkait. Rincian dokumen dapat dilihat pada lampiran 8. Hasil konfirmasi kepada panitia pengadaan menunjukkan bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut berdasarkan data harga pengadaan tahun 2008. Tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada TVRI mengenai biaya penayangan pekerjaan terkait. Hasil perhitungan ulang pemeriksa menunjukkan terdapat kemahalan atas biaya penayangan dokumenter dan dialog interaktif tersebut sebesar total Rp78.290.908,00. Rincian perhitungan kemahalan dapat dilihat pada lampiran 8.
b. Kemahalan pekerjaan pencetakan buku Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong di Kawasan Transmigrasi Pembibitan di KTM tahun 2009 pada Direktorat PU senilai Rp6.170.000,00
Direktorat PU melalui PPK pada tahun 2009 melaksanakan kegiatan pencetakan buku sebesar Rp34.155.000,00. Pelaksana pekerjaan adalah PT GPV sesuai SPK Nomor: SPK.37A/P2MKT-PU/KPA/XI/2009 tanggal 3 November 2009. PPK telah membayar lunas sesuai SP2D No. 146013O tanggal 21 Desember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa No. BAPP-37A/PL/PPBJ-PU/XI/2009 tanggal 23 November 2009. Pencetakan/penggandaan tersebut terdiri dari tiga judul dengan rincian sebagai berikut:
20
Tabel 3.8. Rincian perhitungan biaya pencetakan buku
No. Jenis Barang Volume Harga Satuan (Rp)
Nilai Kontrak (Rp)
1. Buku I Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong di Kawasan Transmigrasi Pembibitan di KTM Jumlah halaman : 50 halaman
200 Exp 32.050,00 6.410.000,00
2. Buku II Pedoman Pelaksanaan Intensifikasi Lahan di Kawasan Transmigrasi. Jumlah Halaman : 50 halaman
200 Exp 90.220,00 18.044.000,00
3. Leaflet : Pemanfaatan Limbah Biogas 994 lbr 6.600,00 6.560.000,00 Jumlah sebelum PPN 31.014.400,00 PPN 10 % 3.101.440,00 Total jumlah setelah PPN 34.115.840,00
Proses penunjukan pelaksana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Kontrak bersifat lumpsum dan biaya cetak tidak disajikan secara rinci. Proses klarifikasi dan negosiasi hanya dilakukan pada harga satuan pekerjaan. Panitia PBJ tidak mempertimbangkan penggunaan bahan baku secara optimal sehingga seharusnya dapat mengurangi harga negosiasi. Hasil perhitungan ulang pemeriksa sesuai konfirmasi dengan PT GPV menunjukkan kelebihan penghitungan biaya cetak untuk Buku I Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong di Kawasan Transmigrasi Pembibitan di KTM dan Leaflet Pemanfaatan Limbah Biogas sebesar total Rp6.170.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.9. Perhitungan ulang biaya pencetakan buku
No. Jenis Pekerjaan Volume Harga Kontrak(Rp)
Perhitungan Ulang
Pemeriksa (Rp)*
Selisih (Rp)
1. Buku I Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong di Kawasan Transmigrasi Pembibitan di KTM Jumlah halaman : 50 halaman
200 exp 6.410.000,00 4.800.000,00
1.610.000,00
2. Leaflet : Pemanfaatan Limbah Biogas
994 lbr 6.560.000,00 2.000,000,00 4.560.000,00
Jumlah selisih 6.170.000,00* Perhitungan sudah mencakup keuntungan rekanan
Rincian perhitungan ulang dapat dilihat pada lampiran 9.
Hal tersebut tidak sesuai dengan: 1. Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat
(1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
21
2. Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
3. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 5 huruf f yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan sebesar Rp84.460.908,00 atas pekerjaan: 1. Pembuatan dan penayangan dokumenter dan dialog interaktif sebesar
Rp78.290.908,00. 2. Pencetakan buku Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Usaha Peternakan
Sapi Potong di Kawasan Transmigrasi Pembibitan di KTM tahun 2009 sebesar Rp6.170.000,00.
Kondisi tersebut disebabkan: 1. Panitia PBJ tidak cermat dalam menyusun HPS; 2. Klarifikasi teknis dan/atau negosiasi biaya tidak maksimal; 3. Pengawasan PPK terhadap perencanaan pekerjaan tersebut tidak optimal.
Menanggapi permasalahan tersebut: 1. PPK Dit. PKSM menyatakan kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya
standar harga bidang seni/art; 2. KPA Dit. PU menyatakan bahwa harga satuan buku pedoman pelaksanaan
pengembangan usaha peternakan sapi potong ditetapkan berdasarkan Acuan Satuan Harga Standar yang ditetapkan oleh Ditjen P2MKT.
BPK RI menyarankan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal P2MKT untuk meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
3.3.3. Pemecahan paket pekerjaan pengadaan peralatan pembangkit listrik tenaga bayu di UPT Mekarsari, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat senilai Rp187.682.500,00 Dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, Direktorat PSPK mengadakan kegiatan Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di UPT Mekarsari Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009. Kegiatan tersebut terbagi menjadi empat tahap kegiatan, yaitu: a. Penyusunan desain teknis penerapan,
22
b. Pengadaan peralatan PLTB, c. Pemasangan/instalasi, dan d. Pelatihan pemeliharaan operasional. Pekerjaan penyusunan desain teknis penerapan PLTB dilaksanakan oleh pihak ketiga yang diseleksi melalui proses seleksi langsung. Kontrak pekerjaan ini dimenangkan oleh PT RIC sesuai SPPP.93/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009, tanggal 2 September 2009 senilai Rp64.345.000,00. PPK menyatakan pekerjaan tersebut selesai dengan BA.07.B.14.A/P2MKT-PSPK/PPB/X/2009, tanggal 14 Oktober 2009 dan membayar lunas sesuai SPM No. 00160, tanggal 15 Desember 2009 dan SP2D No. 1520330, tanggal 28 Desember 2009. Laporan kegiatan penyusunan desain teknis penerapan PLTB tersebut menunjukkan bahwa peralatan PLTB merupakan satu sistem rangkaian, sehingga seharusnya diadakan dalam satu paket pengadaan dengan metode pelelangan umum. Namun pengadaan peralatan PLTB untuk uji coba dilaksanakan oleh enam rekanan melalui proses penunjukan langsung. Penelusuran lebih lanjut atas pengadaan peralatan PLTB untuk uji coba di UPT Mekarsari menunjukkan bahwa dalam POK TA 2009 pekerjaan tersebut disusun secara terpisah dalam enam paket pekerjaan dan semua telah direalisasikan melalui penunjukan langsung. SPK pengadaan peralatan PLTB yang dipecah tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10. Daftar SPK pengadaan peralatan PLTB yang dipecah
No. SPK Rincian Pekerjaan Pelaksana Nilai SPK (Rp) BAPPB SP2D
1. SPK.122/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009, 28 September 2009
Pengadaan lampu jalan dan tiang
CV MU 21.100.000,00 BA.023.E/P2MKT-
PSPK/PPB/X/2009, 13 Oktober 2009
877409N/088/118, 26 November 2009
2. SPK.123/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009, 28 September 2009
Pengadaan material instalasi
PT BTN 11.665.000,00 BA.023.C/P2MKT-
PSPK/PPB/X/2009, 13 Oktober 2009
877405N/088/118, 26 November 2009
3. SPK.124/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009, 28 September 2009
Pengadaan battery CV DR 38.997.500,00
BA.023.D/P2MKT-PSPK/PPB/X/2009,
13 Oktober 2009
877411N/088/118, 26 November 2009
4. SPK.125/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009, 28 September 2009
Pengadaan inverter PT SMP 19.560.000,00
BA.023.B/P2MKT-PSPK/PPB/X/2009,
13 Oktober 2009
877408N/088/118, 26 November 2009
5. SPK.126/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009, 28 September 2009
Pembuatan tower PT SPS 47.060.000,00
BA.023.F/P2MKT-PSPK/PPB/X/2009,
13 Oktober 2009
883883N/088/118, 8 Desember 2009
6. SPK.127.A/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009, 28 September 2009
Pengadaan generator 1000 watt
CV MP 49.300.000,00 BA.023.A/P2MKT-
PSPK/PPB/X/2009, 13 Oktober 2009
877410N/088/118, 26 November 2009
Jumlah 187.682.500,00
PPK telah menyatakan selesai pekerjaan-pekerjaan tersebut dan membayar lunas berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) seperti dirinci dalam tabel di atas.
Instalasi peralatan PLTB dan pelatihan pemeliharaan operasional dilaksanakan secara swakelola oleh Direktorat PSPK bekerjasama dengan LIPI. Berdasarkan laporan kegiatan, tim teknis dari Direktorat PSPK dan LIPI telah selesai memasang peralatan PLTB dan memberikan pelatihan pemeliharaan atas operasional peralatan tersebut.
23
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1. Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, pasal 16 ayat (3) bahwa dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil.
2. Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lampiran I Bab I bagian A.1.a. tentang pemaketan pekerjaan bahwa pengguna barang/jasa dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
Hal tersebut mengakibatkan penawaran harga pekerjaan tidak dapat bersaing sehingga tidak dapat memberikan harga yang menguntungkan bagi negara.
Hal tersebut disebabkan: 1. Petugas bagian penganggaran dan pejabat yang terkait tidak memperhatikan
secara menyeluruh ketentuan yang berlaku dalam menyusun rencana kerja dan sengaja menghindari pekerjaan lelang;
2. KPA, PPK dan panitia pengadaan barang dan jasa lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
Menanggapi permasalahan tersebut PPK Dit. PSPK menyatakan alasan pemecahan paket bukan karena menghindari lelang namun adanya keterbatasan pelaksana kegiatan dalam menginterpretasikan aturan yang ada, yaitu mengenai penyediaan paket sebanyak-banyaknya dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada usaha kecil dan koperasi kecil. Hal ini akan menjadi perhatian di masa yang akan datang.
BPK RI menyarankan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Dirjen P2MKT untuk memberikan sanksi kepada petugas dan pejabat terkait di bidang penganggaran; KPA; PPK dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena lalai dalam memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
3.3.4. Rekayasa dalam proses pengadaan pekerjaan rehab ruangan Direktur PKSM TA 2009 senilai Rp99.750.000,00 Pada tahun 2009 Direktorat PKSM melaksanakan pekerjaan rehab ruangan Direktur PKSM menggunakan jasa rekanan CV MPL sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja nomor: SPK.359/PPK/PKSM-P2MKT/XI/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp99.750.000,00 selama 15 hari kalender (dari tanggal 1 Desember sd. 15 Desember 2009). PPK menyatakan telah menerima pekerjaan tersebut dengan Berita Acara Serah Terima No.: BA.302/P2MKT-PKSM/PAN-PBJ/XII/2009 tanggal 11 Desember
24
2009 dan membayar lunas sesuai SP2D Nomor: 147463O/088/118 tanggal 22 Desember 2009. Proses pengadaan pekerjaan ini menggunakan metode pemilihan langsung yang diumumkan di papan pengumuman resmi dan diikuti oleh tiga peserta yaitu CV MPL, CV Hz, dan CV HB. Pemeriksaan terhadap Dokumen Penawaran serta Berita Acara Pembukaan, Penelitian Dokumen Penawaran dan Negosiasi Nomor: BA.10/PAN/PKSM-P2MKT/REBAH/XI/2009 tanggal 23 November 2009 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Berita Acara Pembukaan, Penelitian Dokumen Penawaran dan Negosiasi
menunjukkan bahwa Panitia PBJ telah meneliti dokumen penawaran dan negosiasi dengan hasil sebagai berikut: 1) CV MPL Rp99.750.000,00 2) CV Hz Rp99.800.500,00 3) CV HB Rp99.900.000,00
b. Pemeriksa menelusuri lebih lanjut ke dokumen penawaran dan mengetahui bahwa CV MPL mengajukan penawaran sesuai dengan surat nomor: 034/MPL-SPH/XI/2009 tanggal 23 November 2009 dengan harga penawaran sebesar Rp99.900.000,00. Namun Panitia PBJ tidak dapat memberikan dokumen penawaran dari dua peserta pemilihan langsung yang lain (CV Hz dan CV HB).
c. Hasil konfirmasi kepada Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 20 Agustus 2010 menunjukkan bahwa CV Hz dan CV HB tidak pernah menyampaikan dokumen penawaran pada proses Pemilihan Langsung untuk pekerjaan tersebut.
d. Hasil konfirmasi kepada Komisaris CV MPL pada tanggal 23 September 2010 menunjukkan bahwa CV Hz dan CV HB telah dipinjam oleh CV MPL untuk mengikuti proses pengadaan sebagai peserta pendamping.
Pemeriksa menyimpulkan bahwa dalam proses pengadaan tersebut telah terjadi rekayasa untuk memenangkan CV MPL. Hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Pemeriksa BPK RI didampingi rekanan dan PPK pada tanggal 23 September 2010 menunjukkan volume pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak. Perlu disampaikan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan ini tim tidak menguji kewajaran harga.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: - Pasal 17 ayat (4) bahwa dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan
terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.
25
- Pasal 35 ayat (7) bahwa kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.
- Pasal 49 Ayat (1) bahwa kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka: a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; c. dilaporkan untuk diproses secara pidana. Ayat (2) huruf c. bahwa Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah: 1. Sanksi administrasi kepada aparat pemerintah /BUMN/BUMD meliputi
sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 untuk Pegawai Negeri Sipil, dan sanksi untuk anggotaTNI, sanksi untuk anggota Polri dan sanksi untuk pegawai BUMN/BUMD, serta sanksi untuk pejabat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa meliputi: pembatalan sebagai pemenang, pembatalan kontrak, dimasukkan dalam daftar hitam.
Kondisi tersebut mengakibatkan harga pekerjaan tidak dapat diyakini kewajarannya.
Hal tersebut disebabkan adanya unsur kesengajaan dari peserta lelang, PPK dan Panita PBJ untuk tidak mematuhi ketentuan dalam proses pemborongan pekerjaan.
Menanggapi masalah tersebut PPK Dit. PKSM mengakui bahwa tidak ada dokumen penawaran dari CV Hz dan CV HB (kedua perusahaan tidak memasukkan dokumen penawaran).
BPK RI menyarankan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Dirjen P2MKT untuk: a. memberikan sanksi administratif kepada PPK dan panitia PBJ atas
kelalaiannya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan; b. mengajukan CV MPL ke dalam daftar hitam rekanan.
26
3.3.5. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sebenarnya Pelaksanaan kegiatan program Ditjen P2MKT pada tahun 2009 satker pusat Ditjen P2MKT melaporkan realisasi perjalanan dinas sebesar Rp32.144.292.820,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Perjalanan Dinas Ditjen P2MKT Tahun 2009
Belanja Perjalanan 2009 Satker Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
BPK melakukan uji kepatuhan terhadap perundang-undangan dengan menganalisis bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilakukan secara uji petik, khususnya bulan Oktober hingga Desember 2009. Hasil pemeriksaan atas bukti perjalanan dinas dan konfirmasi manifest maskapai penerbangan menunjukkan sebagai berikut: a. Terdapat 19 bukti penerbangan yang nomor tiket dan/atau boarding pass
atas nama satu pelaksana kegiatan identik dengan tiket dan/atau boarding pass pelaksana kegiatan lainnya (nomor tiket ganda), serta terdapat perjalanan yang tidak disertai laporan hasil perjalanan dinas. Biaya penerbangan yang ditemukan dengan kondisi demikian senilai total Rp30.211.100,00, dengan total biaya perjalanan dinas Rp93.105.100,00 (rincian perhitungan dapat dilihat pada lampiran 10.1). Hasil konfirmasi lebih lanjut kepada pegawai yang bersangkutan diketahui oleh PPK dan penanggungjawab kegiatan menunjukkan bahwa bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas khususnya bukti penerbangan memang tidak valid. Pegawai yang bersangkutan menyatakan telah melaksanakan perjalanan dinas menggunakan maskapai penerbangan dengan nilai tiket yang lebih rendah namun tiket yang benar-benar digunakan tersebut hilang (lampiran 10.2).
b. Pimpinan maskapai penerbangan Batavia dan Garuda menyatakan bahwa 342 perjalanan dinas yang dilakukan oleh 188 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal P2MKT tidak tercantum dalam daftar manifest penerbangan yang diajukan sebagai dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp1.032.506.200,00. Hal tersebut diartikan bahwa perjalanan tersebut diduga fiktif. Daftar nama pegawai dan rincian pegawai dapat dilihat pada lampiran 11 dan lampiran 12. Hasil konfirmasi kepada pegawai terkait menyatakan para pegawai melaksanakan perjalanan dinas tersebut namun: - menggunakan maskapai penerbangan yang sama atau lain dengan harga
tiket yang berbeda; atau
27
- perjalanan dinas dilakukan pada waktu yang berbeda dengan menggunakan maskapai yang sama atau lain dengan harga tiket yang berbeda.
Sebagian kecil pegawai dapat menunjukkan bukti perjalanan dinas yang mereka akui sebagai tiket yang sebenarnya mereka gunakan. Tiket yang dimaksud belum dikonfirmasi kepada pihak maskapai penerbangan yang bersangkutan. Sebagian besar pegawai menyatakan tiket yang sebenarnya mereka gunakan telah hilang.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1. Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) Belanja atas beban anggaran
belanja Negara dilakukan berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap: - Pasal 19 ayat (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport
pegawai, antara lain terdiri dari tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax.
- Pasal 21 ayat: (1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang telah
melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
(2) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
(3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
Hal tersebut mengakibatkan belum dipertanggungjawabkannya pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp1.125.611.300,00 (Rp93.105.100,00 + Rp1.032.506.200,00).
Kondisi tersebut disebabkan: 1. Itikad tidak baik pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan biaya
perjalanan dinas; 2. Kegiatan verifikasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan perjalanan dinas
tidak optimal.
Menanggapi masalah tersebut para PPK di lingkungan Ditjen P2MKT menyatakan siap menarik dari yang bersangkutan dan menyetorkan ke Kas Negara.
28
BPK merekomendasikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal P2MKT untuk: a. memberikan sanksi kepegawaian kepada pejabat/pegawai yang lalai dalam
mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas atau melakukan perjalanan fiktif;
b. mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.125.611.300,00 dengan melakukan konfirmasi maskapai penerbangan atas tiket perjalanan yang diajukan masing-masing satker sebagai tiket yang diakui benar-benar digunakan dalam perjalanan, dan menarik kembali kelebihan pembayaran biaya perjalanan (at cost) kemudian menyetorkannya ke kas negara. Copy bukti setor agar disampaikan ke BPK;
c. meningkatkan kecermatan dan ketaatan dalam memverifikasi bukti pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian KPA.
3.3.6. Kemahalan pekerjaan Rp5.202.910,00 dan kelebihan bayar Rp6.821.580,60 dari pekerjaan rehabilitasi ruang rapat dan ruang Subdit Direktorat Penyerasian Lingkungan
Pada tahun 2009, Direktorat PL melaksanakan pekerjaan rehabilitasi ruang rapat dan ruang Subdit. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV ZP sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan nomor: KTR.43/P2MKT-PL-PPK/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dengan nilai Rp292.000.000,00. Jangka waktu pekerjaan adalah 60 hari kalender sejak tanggal 7 Oktober sd. 5 Desember 2009.
PPK telah menyatakan pekerjaan tersebut selesai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa No. BA.64/PPBJ-PL/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 dan membayar lunas sesuai SP2D No. 142092O/088/118 tanggal 14 Desember 2009.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen dan konfirmasi kepada pihak terkait menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
a. Penyajian Berita Acara Evaluasi Penawaran yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran
Dokumen pengadaan menunjukkan bahwa proses pengadaan pekerjaan ini menggunakan metode pelelangan umum dan diumumkan di surat kabar nasional Media Indonesia diikuti oleh enam peserta yaitu CV RPM, PT MPP, CV ZP, CV AKM, CV DK, dan PT FSA. Berita Acara Pembukaan Penawaran No. BA.429/PAN/PL/IX/2009 tanggal 14 September 2009 masing-masing peserta mengajukan harga penawaran sebagai berikut:
Tabel 3.12. Daftar pengajuan harga penawaran rehabilitasi ruang rapat dan ruang Subdit Dit. PL
No Nama Perusahaan Harga (Rp) 1. CV RPM 294.000.000 2. PT MPP 295.800.000 3. CV ZP 292.000.000 4. CV AKM 293.500.000 5. CV DK 295.700.000 6. PT FSA 298.200.000
29
Panitia PBJ kemudian menentukan tiga calon pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran No.: BA.431/PAN/PL/IX/2009 tanggal 17 September 2009 sebagai berikut:
Tabel 3.13. Daftar calon pemenang pekerjaan rehab ruang rapat dan ruang subdit Dit. PL
Peringkat Nama Perusahaan Harga (Rp) 1 CV ZP 292.000.000 2 CV AKM 293.500.000 3 CV RPM 294.000.000
Penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen penawaran semua peserta menunjukkan terdapat perbedaan harga penawaran yang diajukan oleh PT MPP. Harga pekerjaan yang diajukan dalam dokumen penawaran PT MPP adalah Rp249.060.460,00 berbeda dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran seperti tersebut di atas. Dengan demikian, peserta lelang yang memasukkan penawaran terendah sebenarnya adalah PT MPP. Konfirmasi kepada Panitia PBJ mendapatkan penjelasan bahwa terdapat kesalahan pengetikan harga penawaran yang diajukan PT MPP di dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Berita Acara Evaluasi Penawaran.
b. Berita Acara Evaluasi Penawaran tersebut tidak menjelaskan alasan tidak dimenangkannya PT MPP sebagai penawar terendah. Pemeriksa mengkonfirmasi panitia PBJ dan mendapatkan penjelasan bahwa PT MPP yang mengajukan harga penawaran terendah tidak dimenangkan dalam proses pengadaan karena pada saat evaluasi penawaran tidak dapat menunjukkan surat jaminan penawaran asli, sehingga kemudian panitia PBJ memenangkan CV ZP.
c. Persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan pekerjaan Direktur CV AKM membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan mengikuti proses pengadaan dengan mendaftarkan dua perusahaan yaitu perusahaannya sendiri CV AKM dan CV ZP yang dipinjamnya dengan maksud agar peluang memenangkan lelang menjadi lebih besar. CV ZP dipinjam dengan kesepakatan pemberian fee sebesar 2% dari nilai kontrak dikurangi PPN atau sebesar Rp5.202.909,08 (Rp260.145.454,00 x 2%).
d. Kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang rapat dan ruang Subdit Direktorat Penyerasian Lingkungan TA 2009 sebesar Rp6.821.580,60 Pemeriksaan fisik pada tanggal 23 Agustus 2010 dan 28 September 2010 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1) Terdapat item pekerjaan senilai Rp27.374.600,00 yang tidak sesuai
spesifikasi dan kurang volume yaitu:
Tabel 3.14. Daftar item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek dan kurang volume
No. Pekerjaan Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Harga (Rp)
PEKERJAAN RUANG RAPAT LT. 3 1. Pengadaan & pemasangan
karpet ex-Jtile m2 54 248.860,00 13.438.440,00
2. Pengadaan & pemasangan border ex-Jtile
m2 56 248.860,00 13.936.160,00
Total 27.374.600,00
30
CV ZP telah mengalihkan pemasangan border menjadi karpet. Keseluruhan karpet telah dikerjakan dengan kualitas yang lebih rendah serta volume lebih kecil dari kontrak. Berdasarkan dokumen faktur pengadaan dan pemasangan karpet diketahui harga satuannya sebesar Rp190.000,00. Berdasarkan pemeriksaan fisik diketahui volume karpet sebesar 100,77 m2. Sehingga tedapat selisih kurang spesifikasi dan volume atas pengadaan dan pemasangan karpet sebesar Rp2.296.231,00 (perhitungan dapat dilihat pada lampiran 13).
2) Terdapat selisih kurang volume pekerjaan sebesar Rp5.283.303,00 (perhitungan dapat dilihat pada lampiran 14).
Sehingga terdapat Rp7.579.534,00 (Rp2.296.231,00 + Rp5.283.303,00) kelebihan pembayaran dan setelah dikurangi PPN menjadi sebesar Rp6.821.580,60 {(Rp2.296.231,00 + Rp5.283.303,00) - PPN 10%}.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
1. Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
Huruf c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
Huruf d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
Huruf e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
Huruf f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa
- Pasal 9 ayat (5) bahwa pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
31
- Pasal 12 ayat (2) bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Pasal 32:
ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
ayat (5) bahwa terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.
- Pasal 49: ayat (1) bahwa kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka: a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; c. dilaporkan untuk diproses secara pidana. Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah: 1. Sanksi administrasi kepada aparat pemerintah /BUMN/BUMD
meliputi sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 untuk Pegawai Negeri Sipil, dan sanksi untuk anggotaTNI, sanksi untuk anggota Polri dan sanksi untuk pegawai BUMN/BUMD, serta sanksi untuk pejabat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa meliputi: pembatalan sebagai pemenang, pembatalan kontrak, dimasukkan dalam daftar hitam.
ayat (2) huruf b bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain
2. Penjelasan atas Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 pasal 33 ayat (2) bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
Hal tersebut mengakibatkan:
1. Persaingan semu pada proses pengadaan menyebabkan harga kontrak bertambah/lebih mahal untuk pembayaran fee yang seharusnya bukan merupakan komponen harga kontrak pekerjaan sebesar Rp5.202.910,00.
32
2. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan tidak riil yang harus ditarik kembali dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp6.821.581,00.
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak menjadi tidak jelas karena pelaksana sebenarnya adalah bukan manajemen CV ZP yang sah secara hukum.
Kondisi tersebut disebabkan:
1. Panitia PBJ tidak menyusun HPS secara cermat yang mengakibatkan ketidakwajaran volume dan kurang sesuai kebutuhan serta kurang cermat dalam menyusun dokumen pelelangan;
2. Penanggung Jawab Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan;
3. Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa tidak melakukan pemeriksaan fisik secara cermat sebelum membuat dan menandatangani BA Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa;
4. CV AKM dan CV ZP tidak memiliki itikad baik dalam mengikuti proses lelang dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
Menanggapi masalah tersebut PPK Dit. Penyerasian Lingkungan menyatakan: 1. mengakui terdapat kesalahan penyajian harga penawaran dalam Berita Acara
Evaluasi Penawaran serta tidak menyajikan alasan tidak dimenangkannya rekanan yang mengajukan harga terendah dalam proses pengadaan;
2. mengakui terdapat kelebihan pembayaran akibat selisih kurang volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
BPK RI menyarankan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal P2MKT untuk: 1. menarik kelebihan pembayaran dari CV ZP sebesar Rp6.821.581,00 dan
menyetorkannya ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK;
2. memasukkan CV ZP dan CV AKM dalam daftar hitam rekanan.
3.4. Kesimpulan Pemeriksaan Dari hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan belanja barang dan modal tahun 2009 dan semester I tahun 2010 di Ditjen P2MKT Kemenakertrans telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali beberapa hal yang diungkap dalam temuan pemeriksaan tersebut di atas.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran 1DAFTAR PENGADAAN JASA KONSULTANSI TA 2009 DAN SEMESTER I TA 2010Yang Masing-Masing Bernilai di Atas 200 Juta dan Diinformasikan Hanya pada Satu Media Cetak
No. JENIS PENGADAAN Total Nilai Media CetakRp.
1 Master Plan KTM 738.320.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009Kawasan Kobisonta
2 Master Plan KTM 725.770.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009Kawasan Tambora
3 Master Plan KTM Kawasan Batu 707.790.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009Betumpang Kab. Bangka Selatan
4 Master Plan KTM Kawasan Ketapang 709.820.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009Nusantara Kab. Aceh Tengah
5 Penyusunan Master Plan Pemberdayaan 663.500.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009Masy. Lokal dan Transmigran di Kws Transmigrasi PLG Prov. Kal - Teng
6 Perencanaan Pengembangan Ruang 324.300.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009dan Usaha di KWS Trans Lalundu Kabupaten Donggala
7 Perencanaan Integrasi Pengembangan 383.235.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009Regional Prov. Riau
8 Perencanaan Integrasi Pengembangan 356.350.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009Regional Prov. Kalimantan Tengah
9 Perencanaan Integrasi Pengembangan 394.877.500 Media Indonesia, 21 Jan 2009Regional Prov. Sulawesi tengah
10 Perencanaan Struktur Pengembangan 272.050.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009Regional KWS Trans Kab. Kutai Kartanegara
11 Asistensi Teknis Pembangunan KTM 3.037.100.000 Media Indonesia, 21 Jan 2009
Total TA 2009 8.313.112.500 Semester I TA 2010
1 Pemetaan Tingkat Perkembangan Kawasan 428.600.000 Media Indonesia, Kamis 21 Jan 2010Transmigrasi
2 Penyusunan Master Plan KTM Kawasan 661.400.000 Media Indonesia, Kamis 21 Jan 2010Kobekulo Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara
3 Penyusunan Master Plan KTM Kawasan Way Tuba 643.950.000 Media Indonesia, Kamis 21 Jan 2010Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
4 Asistensi Teknis Pembangunan KTM 1.824.500.000 Media Indonesia, Kamis 21 Jan 2010
Total Semester I TA 2010 3.558.450.000 Total TA 2009 dan Semester I TA 2010 11.871.562.500
Lampiran 2Daftar Hasil Konfirmasi Audit PayrollNo Satker Inisial Rekanan Pekerjaan No & Tgl Kontrak Nilai Kontrak Hasil Konfirmasi Audit Payroll
1 PL PT DBS Penyusunan DPPL pada Kegiatan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Paket XLV) TA 2009 Lok Capkala SP2 Bengkayang Kalbar
KTR.41/P2MKT-PL-PPK/VIII/2009, 3 Agustus 2009
Rp98.000.000,00
2 PTPMK PT KK Penyusunan Master Plan KTM Kawasan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
SPK- 61 /PPK-PTPMK/V/2010, 10 Mei 2010
Rp643.950.000,00
3 Setditjen PT DKI Pekerjaan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program Bidang P2MKT
SPK. 43/P2MKT-SET/PPK/X/2009, 12 Oktober 2009
Rp459.470.000,00
4 PL PT BN Penyusunan UKL-UPL pada Kegiatan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Paket XII) TA 2009
KTR.11/P2MKT-PL-PPK/IV/2009, 2 April 2009
Rp98.800.000,00
5 PL PT CTJ Perencanaan Konservasi di Lokasi Tellolempoe Kabupaten Sopeng Prov Sulsel pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan (Paket IX) TA 2009
KTR.08/P2MKT-PL-PPK/IV/2009, 2 April 2009
Rp99.080.000,00
6 PL PT TC Penyusunan UKL-UPL pada Kegiatan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Paket XIII) TA 2009 Lokasi Tanggul Harapan Seruyan Kalteng
KTR.12/P2MKT-PL-PPK/IV/2009, 2 April 2009
Rp99.500.000,00 Surat jawaban konfirmasi KAP Yuwono, H & Rekan No. 026/Sk-Ka/Yw/IX/10 tanggal 2/9/2010 menunjukkan
bahwa Audit Payroll yang disampaikan rekanan Tidak Benar
7 PL PT STC Perencanaan Konservasi di Lokasi Punaga SP2 Kab Takalar Prov Sulsel pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan (Paket XI) TA 2009
KTR.10/P2MKT-PL-PPK/IV/2009, 2 April 2009
Rp99.365.000,00 Surat jawaban konfirmasi KAP Noor Salim, Nursehan &
Sinarahardja No. 062/NNS/SKEP/IX/2010, tanggal 2/9/2010 bahwa Audit Payroll yang disampaikan
rekanan Tidak Benar
Surat jawaban konfirmasi KAP Jojo Sunardjo, Ruchiat & Arifin No. SKL-85/KAP-JRA/VIII/10 tanggal 31 Agustus 2010 menunjukkan bahwa Laporan Audit Payroll yang
disampaikan rekanan Tidak Benar
Jawaban konfirmasi IAPI menunjukkan bahwa KAP As dengan No. Reg. D‐7392 dan No Izin AP 99.1.0619,
bahwa KAP dikenakan Sanksi Pembekuan Izin AP KMK No.758/KM.1/2008 selama 24 bulan TMT 20/11/2008
Lampiran 3PERBANDINGAN VOLUME WAKTU PEKERJAAN DALAM KONTRAK vs LAPORAN HASIL PEKERJAAN
No Jenis Pekerjaan Inisial Rekanan No dan Tgl Kontrak No dan Tgl BAST Nilai Pekerjaan Jabatan MM
KontrakMM Lap
PendahuluanSelisih MM
Harga satuan per MM Total BLP
1 Pekerjaan Desain Teknis Pusat Bisnis di KTM Hialu Sulawesi Tenggara
2 CV PMI Pemb. Dan Penayanan Dokumenter 58/P2MKT/PKSM-KPA/IV/2009 64/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/IV/2009 98.500.000,00 Master siap tayang 1 0 1 3.750.000 3.750.000,00 program pemberdayaan masyarakat 21 April 2009 15 April 2009 Naskah 1 - 1 125.000,00 125.000,00 Transmigrasi Kab Dharmasraya DVD 10 10 0 31.250,00 - Sumbar Tahun 2009
3 PT SCK Pemb. Dokumentasi dan penayangan 138/P2MKT/PKSM-KPA/VI/2009 144/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/VIII/2009 97.725.000,00 Master siap tayang Betacam SP 1 0 1 3.750.000 3.750.000,00 informasi Transmigrasi 16 Juni 2009 18 Agustus 2009 Naskah 1 - 1 100.000,00 100.000,00
DVD 10 10 0 31.250,00 -
4 PT MAP Dialog interaktif melalui televisi, Mennaker 230/P2MKT/PKSM-KPA/VII/2009 187/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/IX/2009 96.125.000,00 Master siap tayang format DVD 1 0 1 3.750.000 3.750.000,00 dengan transmigran dan petugas pemb UPT 03 Juli 2009 02 September 2009 Naskah 1 - 1 75.000,00 75.000,00
DVD 10 10 0 50.000,00 -
5 CV EP Dialog interaktif melalui televisi, Dirjen P2MKT 255/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 188/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/IX/2009 96.125.000,00 Master siap tayang format DVD 1 0 1 2.750.000 2.750.000,00 dengan transmigran dan petugas pemb UPT 07 Agustus 2009 02 September 2009 Naskah 1 - 1 75.000,00 75.000,00
DVD 10 10 0 30.000,00 -
6 CV NVA Dialog interaktif melalui televisi, dengan tema 249/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 189/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XI2009 96.875.000,00 Master siap tayang format dvd 1 0 1 2.500.000,00 2.500.000,00 Transmig. memperkuat Ketahanan Nasional 06 Agustus 2009 07 Nopember 2009 Naskah 1 - 1 75.000,00 75.000,00
VCD 15 10 5 30.000,00 150.000,00
7 CV PMI Dialog interaktif melalui televisi, dengan tema 257/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 218/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/IX/2009 98.450.000,00 Master siap tayang format dvd 1 0 1 2.750.000,00 2.750.000,00 Transmigrasi Mendorang pembng. Daerah 07 Agustus 2009 28 September 2009 Naskah 1 - 1 75.000,00 75.000,00
DVD 10 10 0 30.000,00 -
8 PT PRPP Dialog interaktif melalui televisi, dengan tema 245/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 185/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XI2009 98.700.000,00 Master siap tayang format DVD 1 0 1 2.750.000,00 2.750.000,00 Sistem Transmgr. Nasional salah satu solusi 07 Agustus 2009 02 Nopember 2009 Naskah 1 - 1 75.000,00 75.000,00
DVD 10 10 0 30.000,00 -
9 CV CMP Desiminasi Pengembangan Transmigrasi 233.1/P2MKT/PKSM-KPA/VI/2009 268/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XI2009 98.302.000,00 Master siap tayang mini dv/dvd 1 0 1 3.500.000,00 3.500.000,00 Kerukunan Hidup Berdapingan Beragama 03 Agustus 2009 09 Nopember 2009 Naskah 1 - 1 50.000,00 50.000,00
DVD 10 10 0 30.000,00 -
10 CV NVA Desiminasi Pengembangan Transmigrasi 248.1/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 269/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XI2009 90.350.000,00 Master siap tayang betacam SP 1 0 1 3.000.000,00 3.000.000,00 Jejak Transmigrasi dan Petugas Pemb. UPT 06 Agustus 2009 09 Nopember 2009 DVD 10 10 0 40.000,00 -
11 CV HPA Publikasi Kegiatan Ketransmigrasian Kunker 332.1/P2MKT/PKSM-KPA/XI/2009 290/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XII2009 95.005.000,00 Master siap tayang - Mini DV/DVD 1 1 0 3.500.000,00 - Menakertrans ke Kab. Jabung Timur Jambi 13 Nopember 2009 04 Desember 2009 Master hasil tayang 7 - 7 1.500.000,00 10.500.000,00
Naskah 1 - 1 75.000,00 75.000,00 VCD 10 10 0 - -
12 CV LJ Desiminasi Pengembangan Trans (Pemb Dok 141/P2MKT/PKSM-KPA/VI/2009 128/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/VII/2009 91.822.000,- Master siap tayang 1 0 1 2.000.000,00 2.000.000,00 wayang orang 22 Juni 2009 30 Juli 2009 DVD 20 20 0 - -
13 PT ID Publikasi Transmigrasi Membangun 126/P2MKT/PKSM-KPA/VI/2009 229/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/X/2009 2.017.750.750.000DVD 240 240 0 50.000,00 - Daerah Tahun 2009 11 Juni 2009 05 Oktober 2009 Laporan 1 0 1 2.500.000,00 2.500.000,00
5 SPK. 14/P2MKT-SET/PPK/V/2009 CV MAM 12.125.000 tgl. 28 Mei 2009
6 SPK. 19/P2MKT-SET/PPK/VI/2009 PR Hotel 48.125.385 tgl. 15 Juni 2009
7 SPK. 20/P2MKT-SET/PPK/VI/2009 PR Hotel 48.125.385 tgl. 15 Juni 2009
8 SPK. 26/P2MKT-SET/PPK/VII/2009 PTR Hotel 49.747.500 tgl. 08 Juli 2009
9 SPK. 28/P2MKT-SET/PPK/VII/2009 PT Pn/GPH 31.680.000 tgl. 24 Juli 2009
10 SPK. 27/P2MKT-SET/PPK/VIII/2009 Hotel LP 15.000.000 tgl. 18 Agustus 2009
11 SPK. 33/P2MKT-SET/PPK/VIII/2009 CV APU 46.250.000 tgl. 24 Agustus 2009
12 SPK. 47/P2MKT-SET/PPK/X/2009 CV RP 23.388.000 tgl. 16 Oktober 2009
13 SPK. 50/P2MKT-SET/PPK/IX/2009 PHB/HP 24.119.000 tgl. 30 September 2009
14 SPK. 54/P2MKT-SET/PPK/X/2009 CV GP 25.500.000 tgl. 22 Oktober 2009
15 SPK. 58/P2MKT-SET/PPK/X/2009 WB 18.176.000 tgl. 28 Oktober 2009
16 SPK. 48/P2MKT-SET/PPK/X/2009 CV BYR 35.250.000 tgl. 01 Oktober 2009
17 SPK. 57/P2MKT-SET/PPK/X/2009 PT MHD 39.225.000 tgl. 28 Oktober 2009
Pekerjaan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Bidang P2MKT Pekerjaan Pengadaan Penggantian Gipsum dan Accesoris Ruang Setditjen dan Pengecatan Dinding dan Plafon dalam rangka Perawatan
Pekerjaan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Penyusunan Rencana Strategi Ditjen P2MKT.
Pekerjaan Pengadaan Lemari Buku raung PEP dalam rangka Inventaris Kantor.
Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dalam rangka Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2009 Pekerjaan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Konsinyasi Penyusunan Pedoman NSPK Pekerjaan Pengadaan Wireless Microphone System dalam rangka Pengadaan Alat Pengolah Data Tahun 2009 Pekerjaan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Konsinyasi Pembahasan Lakip Ditjen P2MKT
DAFTAR KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2009 DAN SEMESTER I TAHUN 2010YANG MEMUAT DENDA KETERLAMBATAN MAKSIMAL
Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
Pekerjaan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Konsinyasi Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis
Pekerjaan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Bimbingan Teknis SIMAK Barang Milik Negara
Pekerjaan Pengadaan Seminar Kit dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Pekerjaan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi Pekerjaan Pengadaan Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Bintek RKA-KL Bidang P2MKT
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA
NILAI KONTRAK
18 SPK. 61/P2MKT-SET/PPK/XI/2009 CV MJ 30.080.000 tgl. 2 November 2009
19 SPK. 53/P2MKT-SET/PPK/X/2009 CV MPL 39.284.000 tgl. 21 Oktober 2009
20 SPK. 74/P2MKT-SET/PPK/XI/2009 PT MS/MGH 49.324.000 tgl. 23 November 2009
21 SPK. 78/P2MKT-SET/PPK/XII/2009 Pekerjaan Perbaikan Mushola Lt I. CV GJR 11.300.000 tgl. 2 Desember 2009
22 SPK. 69/P2MKT-SET/PPK/XI/2009 CV PT 32.655.000 tgl. 23 November 2009
23 SPK. 75/P2MKT-SET/PPK/XI/2009 PT MS/MGH 40.670.000 tgl. 26 November 2009
24 SPK. 62/P2MKT-SET/PPK/IX/2009 Pekerjaan Pencetakan Himpunan Peraturan Bidang P2MKT. CV DK 39.336.000 tgl. 29 September 2009
25 SPK. 70/P2MKT-SET/PPK/X/2009 CV NP 49.250.000 tgl. 12 Oktober 2009
6 SPPP.54/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Peningkatan Kemampuan SDM (Pelaksanaan Regional Wilayah Timur) CV PWN 92.180.000 13-08-09 - Akomondasi dan konsumsi
7 SPPP.62/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Identifikasi Sumber Air Baku di Lokasi KTM Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya - Kalbar PT SIK 94.643.000 20-08-09
8 SPPP.61/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Identifikasi Sumber Air Baku di Lokasi KTM Tobadak, Kab. Mamuju - Sulbar CV TCC 97.517.000 20-08-09
9 SPPP.60/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Identifikasi Sumber Air Baku di Lokasi KTM Geragai, Kab. Tanjabtim - Jambi PT STC 94.343.000 20-08-09
10 SPPP.59/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Identifikasi Sumber Air Baku di Lokasi KTM Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan - Sumbar PT TPC 94.808.000 20-08-09
11 SPPP.73/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Wilayah Sumatera PT BMP 4.155.648.200 20-08-09
12 SPPP.74/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Wilayah Kalimantan PT TM 1.599.741.000 20-08-09
13 SPPP.75/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Pengadaan dan Pemasangan PLTS diWilayah Sulawesi I PT RMM 871.156.000 20-08-09
14 SPPP.76/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Wilayah Sulawesi II PT BBM 1.284.690.000 20-08-09
15 SPPP.77/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Wilayah NTB PT TM 1.066.824.000 20-08-09
16 SPPP.86/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Desain Teknis Pusat Bisnis PT FCU 98.325.000 02-09-09 di Lokasi KTM Hialu, Kab. Konawe - Sultra
17 SPPP.87/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Desain Teknis Pasar PT RY 96.695.000 02-09-09 di Lokasi KTM Hialu, Kab. Konawe - Sultra
18 SPPP.119/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Pengawasan/Supervisi Pengadaan dan Pemasangan PLTS PT MC 219.080.000 02-09-09
19 SPPP.78/P2MKT-PSPK/PPK/VIII/2009 Peningkatan Kualitas SDM Dalam Bidang Pengembangan PLTS PT KSO SDIU 530.050.000 28-08-09
20 SPPP.50/P2MKT-PSPK/PPK/VII/2009 Rehabilitasi Masjid di Lokasi Jabranti, Kab. Kuningan - Jabar CV PP 92.797.000 27-07-09
21 SPPP.97/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Desain Teknis Pukesmas Rawat Inap CV CI 91.336.000 07-09-09 di Lokasi KTM Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur - Sumsel
22 SPPP.89/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Desain Teknis Pasar CV MH EC 98.250.000 02-09-09 di Lokasi KTM Labangka, Kab. Sumbawa - NTB
23 SPPP.90/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Desain Teknis Taman Kota PT AKA 96.500.000 02-09-09 di Lokasi KTM Labangka, Kab. Sumbawa - NTB
24 SPPP.91/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Desain Teknis Pusat Bisnis PT MGK 98.200.000 02-09-09 di Lokasi KTM Labangka, Kab. Sumbawa - NTB
25 SPPP.88/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan di Lokasi RMP Mesuji - Lampung PT ABCC 98.893.000
DAFTAR KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2009 DAN SEMESTER I TAHUN 2010YANG MEMUAT DENDA KETERLAMBATAN MAKSIMAL
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA NILAI KONTRAK
02-09-09 di Lokasi KTM Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan - Sumbar27 SPPP.95/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Alternatif - Alternatif Penerapan Model Perlakuan TSM CV CPK 84.639.000
04-09-0928 SPPP.100/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Normalisasi Sungai di Lokasi UPT Lende/Sibado Kab. Donggala - Sulteng CV KMJ 84.515.000
04-09-0929 SPPP.101/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Pemasangan Bronjong di Lokasi UPT Lende/Sibado, Kab. Donggala - Sulteng CV BPM 96.364.000
04-09-0930 SPPP.102/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Perbaikan SAB di Lokasi UPT Lende/Sibado, Kab. Donggala - Sulteng CV KDJ 47.987.000
04-09-0931 SPPP.111/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Perencanaan Teknis Jalan Lokal Primer/Sekunder CV RY 140.812.500
10-09-09 di Lokasi KTM Hialu, Kab. Konawe - Sultra32 SPPP.114/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Perencanaan Teknis Pemanfaatan Ruang Pusat Bisnis KTM Belitang - Sumsel CV SAK 167.395.000
10-09-0933 SPPP.115/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Perencanaan Teknis Revitalisasi PLTS Eks Bantuan Prancis di 4 (empat) lokasi PT TDP 350.010.000
10-09-0934 SPPP.116/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Perencanaan Teknis Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Lokasi Watuawu PT HTS 227.775.000
10-09-0935 SPPP.117/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan di UPT Seluma - Bengkulu (2 UPT) CV PP 243.795.000
10-09-0936 SPPP.118/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Asistensi Manajemen Pengembangan Sarana dan Prasarana PT ISK 364.225.000
11-09-09 di Lokasi KTM Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya - Kalbar38 SPPP.110/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Perencanaan Teknis Jalan Lokal Primer/Skunder PT FCU 136.702.500
11-09-09 di Lokasi KTM Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur - Jambi39 SPPP.98/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Desain Teknis Pasar PT PMK 91.696.000
07-09-09 di Lokasi Parit/Rambutan, Kab. Ogan Ilir - Sumsel40 SPPP.99/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Desain Teknis Terminal PT BMW 91.740.000
07-09-09 di Lokasi Parit/Rambutan, Kab. Ogan Ilir - Sumsel41 SPPP.112/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Penyusunan Desain Teknis Dermaga PT PI 140.795.000
11-09-09 di Lokasi KTM Lamunti, Kab. Kapuas - Kalteng42 SPPP.113/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Perencanaan Teknis Jembatan PT BMP 233.867.500
11-09-09 di Lokasi KTM Lamunti, Kab. Kapuas - Kalteng43 SPPP.106/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Pemetaan Jaringan Jalan Lokasi Kab. Barito Kuala - Kalimantan Selatan PT CEC 99.185.000
07-09-0944 SPPP.107/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Pemetaan Jaringan Jalan Lokasi Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat CV KP 98.710.000
07-09-0945 SPPP.108/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Pemetaan Jaringan Jalan Lokasi Kab. Kapuas Hulu - Kalimantan Barat CV CAT 98.710.000
56 SPK.124.E/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Pengadaan Baterai CV DR 38.997.500 28-09-09
57 SPK.123/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Pengadaan Material Instalasi PT BTN 11.665.000 28-09-09
58 SPK.124/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Pengadaan Tiang dan Lampu CV MU 21.100.000 28-09-09
59 SPK.44/P2MKT-PSPK/PPK/VII/2009 Sewa Komputer (dalam rangka Temu Teknis Bidang Pengembangan Sarpras) CV CM 23.340.000 22-07-09
60 SPK.129/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Pemb Kembali Rumah Trans di Lokasi Dsn Tengah, Kab. Solok Selatan - Sumbar CV DP 21.456.000 29-09-09
61 SPPP.103/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Rehab Rumah dan Mushola di Lokasi Padang Hilalang, Kab. Dhamasraya - Sumbar CV PK 98.987.000 07-09-09
62 SPPP.104/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2009 Rehab Jalan di Lokasi Padang Hilalang, Kab. Dhamasraya - Sumbar CV UM 99.179.000 07-09-09
63 SPPP.137/P2MKT-PSPK/PPK/XI/2009 Pembuatan Sumur Pantek dan Pembuatan Tanggul di Lokasi UPT Sawahan CV KPG 456.504.000 11-11-09 Kab. Barito Kuala - Kalsel
Lampiran 5.4
Nama Satuan Kerja : Direktorat Penyerasian Lingkungan TA 2009Nilai total kontrak: 5.210.730.600
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA NILAI KONTRAK1 SPK. 01/P2MKT-PL-PPK/I/2009 Pengadaan Akomodasi PT RKP 18.000.000
23 Januari 2009 Pada Kegiatan Penyusunan Program Dit PL2 KTR. 01/P2MKT-PL-PPK/III/2009 Pengadaan Lemari Arsip (ML) PT AMB 98.395.000
31 Maret 2009 Lemari Arsip (PA) Pada Kegiatan PerlengkapanSarana Gedung
3 KTR. 02/P2MKT-PL-PPK/III/2009 Pengadaan Sarana Perlengkapan Gedung CV MIP 91.100.000 31 Maret 2009 Meja, Kursi Staf, Lemarin Arsip Besi dan Filling
Kabinet Pada Kegiatan Perlengkapan sarana Gedung4 KTR. 03/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Kajian Mitigasi Lingkungan PT MAK 91.969.600
2 April 2009 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan5 KTR. 04/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Kajian Mitigasi Lingkungan PT SI 96.339.000
2 April 2009 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan6 KTR. 05/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Kajian Mitigasi Lingkungan CV KP 99.108.600
2 April 2009 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan7 KTR. 06/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Kajian Mitigasi Lingkungan PT CPK 99.108.600
2 April 2009 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan8 KTR. 07/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Perencanaan Konservasi CV RY 96.222.000
2 April 2009 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan9 KTR. 08/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Perencanaan Konservasi PT CTJ 99.080.000
2 April 2009 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan10 KTR. 09/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Perencanaan Konservasi PT AKP 93.879.000
2 April 2009 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan11 KTR. 10/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Perencanaan Konservasi PT STC 99.365.000
2 April 2009 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan12 KTR. 11/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Penyusunan UKL-UPL PT BHN 98.800.000
2 April 2009 Pada Kegiatan Penyusunan AMDAL13 KTR. 12/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Penyusunan UKL-UPL PT TC 99.500.000
2 April 2009 Pada Kegiatan Penyusunan AMDAL14 KTR. 13/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Pendampingan PT KPU 89.100.000
2 April 2009 Pada Kegiatan Peny. Rehabilitasi Lahan Kritis15 KTR. 14/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Penyusunan SMPLT di Kas KTM PT TB 97.600.000
2 April 2009 Pada Kegiatan Pemantauan/Evaluasi16 KTR. 15/P2MKT-PL-PPK/IV/2009 Akomodasi dan Perlengkapan Peserta CV GA 70.650.000
15 Mei 2009 Pada Kegiatan Peningkatan SDM Dit PL17 SPK. 02/P2MKT-PL-PPK/V/2009 Pengadaan Penggandaan Makalah CV KCM 26.250.000
15 Mei 2009 Pada Kegiatan Peingkatan SDM18 KTR. 16/P2MKT-PL-PPK/V/2009 Akomodasi dan Konsumsi, Sewa Ruang Belajar CV NPA 96.700.000
YANG MEMUAT DENDA KETERLAMBATAN MAKSIMALDAFTAR KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2009 DAN SEMESTER I TAHUN 2010
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA NILAI KONTRAK22 Mei 2009 Sewa Ruang Sekretariat, Perlengkapan lapang
dan Sewa Bus Pada Keg. Peningk SDM Ankt I19 SPK. 03/P2MKT-PL-PPK/V/2009 Akomodasi dan Konsumsi Propinsi CV CA 47.200.000
25 Mei 2009 Pada Kegiatan Peningkatan SDM Angkatan I20 KTR. 17/P2MKT-PL-PPK/V/2009 Dekorasi , Lay out Desain, Pembuatan Panel PT PP 98.965.000
25 Mei 2009 dan Duratrans, Pakaian Seragam Ptugas dan21 KTR. 18/P2MKT-PL-PPK/V/2009 Sewa Tempat Pada Kegiatan Pameran CV AIO 83.250.000
26 Mei 200922 KTR. 19/P2MKT-PL-PPK/V/2009 Pengadaan Kompor Biji Jarak dan Angkutan PT IUS 96.700.000
26 Mei 2009 Batang Kibul dan Lagan Simpang Pandan23 KTR. 20/P2MKT-PL-PPK/V/2009 Pengadaan Kompor Biji Jarak dan Angkutan CV HM 71.100.000
26 Mei 2009 Rantau Pandan SP2 dan SP3 24 KTR. 21/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan dan biaya CV KKB 98.500.000
22 Juni 2009 angkut Lokasi Mesuji Tulang Bawang LampungPada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
25 KTR. 22/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Pupuk Organik, Anorganik Pestisida CV FM 73.307.000 22 Juni 2009 dan biaya angkut Lokasi Mesuji Tulang Bawang
Lampung Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan26 KTR. 23/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Kerombong pelindung tanaman CVMN 96.000.000
22 Juni 2009 dan biaya angkut Lokasi Mesuji Tulang Bawang Lampung Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
27 KTR. 24/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Tanaman Tahunan dan biaya angkut CV EP 98.500.000 22 Juni 2009 di lokasi KTM Parit/Rambutan OI Sumatera Selatan
Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan28 KTR. 25/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Percontohan MCK, alat penjernih Air CV AKM 93.352.000
22 Juni 2009 dan biaya angkut di lokasi Sungai Rambutan Kab. OISumsel Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
29 KTR. 26/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Percontohan MCK, alat penjernih Air CV AP 93.352.000 22 Juni 2009 dan biaya angkut di lokasi Parit SP1 Ogan Ilir
Sumsel Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan30 KTR. 27/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Pupuk Organik, Anorganik Pestisida CV NIJ 73.307.000
22 Juni 2009 dan biaya angkut Lokasi Sungai Rambutan, Kab. OI Sumatera Selatan Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
31 KTR. 28/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Kerombong pelindung tanaman CV BKP 96.000.000 22 Juni 2009 dan biaya angkut Lokasi Sungai Rambutan, Kab. OI
Sumatera Selatan Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan32 KTR. 29/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Alat Penjernih Air dan Biaya Angkut CV MP 76.000.000
22 Juni 2009 di lokasi Simpang Nungki Barito Kuala Prop. KalselPada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
33 KTR. 30/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Alat Penjernih Air dan Biaya Angkut CV AHJ 76.000.000 22 Juni 2009 di lokasi Cahaya Baru Barito Kuala Prop. Kalsel
Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan34 KTR. 31/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Tanaman Penghijauan, Pupuk Organik, CV TN 89.930.000
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA NILAI KONTRAK22 Juni 2009 Pupuk anotganik, pestisida dan biaya angkut
di lokasi Ponu SP1 Kab. Timor Tengah Utara NTTPada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
35 KTR. 32/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Tanaman Penghijauan, Pupuk Organik, CV FCB 89.500.000 22 Juni 2009 Pupuk anotganik, pestisida dan biaya angkut
di lokasi Oenopu, Kab. Timor Tengah Utara NTTPada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
36 KTR. 33/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Kawat Berduri dan biaya angkut di CV AA 73.500.000 22 Juni 2009 Lokasi Ponu SP2 Kab. Timor Tengah Utara
Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan37 KTR. 34/P2MKT-PL-PPK/VI/2009 Pengadaan Kayu Tiang Pagar, Alat Penyiram tanaman CV CSP 90.000.000
22 Juni 2009 Kayu Tiang Penyiram dan biaya angkut di lokasiPonu SP2 Timor Tengah Utara NTT Pada KegiatanMitigasi Lingkungan
38 SPK. 04/P2MKT-PL-PPK/VII/2009 Pengadaan Penggandaan Makalah CV MDK 26.250.000 15 Juli 2009 Pada Kegiatan Peingkatan SDM Angkatan II
39 KTR. 36/P2MKT-PL-PPK/VII/2009 Akomodasi dan Konsumsi, Sewa Ruang Belajar CV AR 96.700.000 15 Juli 2009 Sewa Ruang Sekretariat, Perlengkapan lapang
dan Sewa Bus Pada Keg. Peningk SDM Ankatan II40 SPK. 05/P2MKT-PL-PPK/VII/2009 Akomodasi dan Konsumsi Propinsi CV ACK 47.200.000
22 Juli 2009 Pada Kegiatan Peningkatan SDM Angkatan II41 KTR. 37/P2MKT-PL-PPK/VIII/2009 Pengadaan Jasa Konsultansi Evaluasi Pelaksanaan PT DKA 97.070.000
3 Agustus 2009 DME di lokasi Cisewu, Jawa Barat dan Lagan Simpang Pandan Jambi Pada Kegiatan Evaluasi/Lapora Kegiatan
42 KTR. 38/P2MKT-PL-PPK/VIII/2009 Pengadaan Jasa Konsultansi Evaluasi Pelaksanaan PT AT 98.600.000 3 Agustus 2009 DME di Sori Panihi SP3, Kabupaten Dompu NTB
Pada Kegiatan Evaluasi/Lapora Kegiatan43 KTR. 39/P2MKT-PL-PPK/VIII/2009 Pengadaan Jasa Konsultansi Evaluasi Pelaksanaan PT SIK 98.258.000
3 Agustus 2009 DME di lokasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara NTT. Pada Kegiatan Evaluasi/Lapora Kegiatan
44 KTR. 40/P2MKT-PL-PPK/VIII/2009 Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DPPL PT MMM 97.400.000 3 Agustus 2009 di lokasi Batu Teririp 1 SP2, Kabupaten Dumai - Riau
Pada Kegiatan Penyusunan Analisa Menganai DampakLingkungan
45 KTR. 41/P2MKT-PL-PPK/VIII/2009 Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DPPL PT DBS 98.000.000 3 Agustus 2009 di lokasi Capkala Sp2, Kabupaten Bengkayang - Kalbar
Pada Kegiatan Penyusunan Analisa Menganai DampakLingkungan
46 KTR. 42/P2MKT-PL-PPK/VIII/2009 Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan Komputer CV TKM 66.750.000 3 Agustus 2009 Pada kegiatan Pengadaan alat pengolah Data DKI
47 SPK. 06/P2MKT-PL-PPK/IX/2009 Pengadaan Bahan Pembuat Kompos, Bor Bio Pori, CV CL 40.500.000 07-Sep-09 Komposter, Alat Kerja Lapang dan Biaya Angkut Kalsel
Pada Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA NILAI KONTRAK48 SPK. 07/P2MKT-PL-PPK/IX/2009 Pengadaan Bahan Pembuat Kompos, Bor Bio Pori, CV MI 37.500.000
07-Sep-09 Komposter, Alat Kerja Lapang dan Biaya Angkut BengkuluPada Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
49 KTR. 43/P2MKT-PL-PPK/X/2009 Rehabilitasi Ruang Rapat dan Subdit RPL dan Mitling PT ZP 292.000.000 07-Okt-09 Di Jakarta
50 KTR. 44/P2MKT-PL-PPK/X/2009 Pengadaan Alat Pengolah Data PT TB 214.751.000 07-Okt-09 Di Jakarta
51 KTR. 45/P2MKT-PL-PPK/X/2009 Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan, Buah-buahan CV AI 86.282.800 20-Okt-09 Tanaman Semusim dan biaya angkut di lokasi
Sei Radak II Kubu Raya Kal BarPada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
52 KTR. 46/P2MKT-PL-PPK/X/2009 Pengadaan Pupuk Organik, Anorganik, Pestisida CV TM 61.350.000 20-Okt-09 dan biaya angkut Lokasi Sei Radak II Kab. Kubu Raya
Kal - Bar Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan53 KTR. 47/P2MKT-PL-PPK/X/2009 Pengadaan Bibit Tanaman tahunan, hortikultura, CV LPL 98.975.000
20-Okt-09 semusim dan biaya angkut di lokasi Pulau TebakarKab. Merangin Jambi Pada Keg. Mitigasi Lingkungan
54 SPK. 08/P2MKT-PL-PPK/X/2009 Pengadaan Pupuk Organik, Anorganik, Pestisida CV DP 44.213.500 20-Okt-09 dan biaya angkut Lokasi Pulua Tebakar Kab. Merangin
Jambi Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan55 KTR. 48/P2MKT-PL-PPK/X/2009 Pengadaan Bibit Tanaman Tahunan, Hortikultura CV KP 98.365.000
20-Okt-09 Tanaman semusim dan biaya angkut Lokasi RantauPandan SP1 Jambi Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
56 SPK. 09/P2MKT-PL-PPK/X/2009 Pengadaan Pupuk Organik, Anorganik, Pestisida CV HC 44.375.500 20-Okt-09 dan biaya angkut Lokasi Rantau Pandan SP1, Bungo
Jambi Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan57 KTR. 49/P2MKT-PL-PPK/X/2009 Pengadaan alat pengolah hasil pertanian dan biaya CV MG 97.500.000
20-Okt-09 angkut di lokasi Sei Radak, Kab. Kuburaya - KalbarPada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
58 KTR. 50/P2MKT-PL-PPK/XI/2009 Pengadaan Kawat Berduri, Kayu Tiang Pagar dan Angkutan PT GSA 93.700.000 06-Nop-09 di Lokasi
Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan59 KTR. 51/P2MKT-PL-PPK/XI/2009 Pengadaan Alat-Alat CV AGC 99.360.000
06-Nop-09 di Lokasi Bengkulu
Lampiran 5.5
Nama Satuan Kerja : Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia & Masy Sem I TA 2010Nilai total kontrak: 296.699.000
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA NILAI KONTRAK1 41/P2MKT/PKSM-PPK/III/2010 Pemb. Dokumenter Ketransmigrasian (Lum- CV BB 46.921.000
02 Maret 2010 bung Pangan di Kawasan KTM2 53/P2MKT/PKSM-PPK/IV/2010 Pemb. Pakaian Dinas CV SF 20.836.000
08 April 2010 Wayang Orang3 85/P2MKT/PKSM-PPK/IV/2010 Pengadaan Alat Olah Raga Karang Taruna CV BA 39.460.000
15 April 2010 Ekonomi Perempan (Alat Pembuat Kue)5 74/P2MKT/PKSM-PPK/IV/2010 Pengadaan Sentra Buku untuk Kelegkapan CV MP 49.900.000
14 April 2010 Rumah Pintar6 75/P2MKT/PKSM-PPK/IV/2010 Pengadaan Sentra Pentas untuk Kelegkapan CV MI 49.950.000
14 April 2010 Rumah Pintar7 73/P2MKT/PKSM-PPK/IV/2010 Pengadaan Sentra Bermain untuk Kelegkapan CV CL 49.900.000
16 April 2010 Rumah Pintar
DAFTAR KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2009 DAN SEMESTER I TAHUN 2010YANG MEMUAT DENDA KETERLAMBATAN MAKSIMAL
Lampiran 5.6
Nama Satuan Kerja : Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Semester I TA 2010Nilai total kontrak: 148.236.000
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA
NILAI KONTRAK
1 SPPP.07/P2MKT-PSPK/PPK/V/2010 Pemeliharaan Perangkat Keras dan Lunak System Evaluasi Pengembangan CV FM 148.236.000 05-05-10 Sarana dan Prasarana.
DAFTAR KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2009 DAN SEMESTER I TAHUN 2010YANG MEMUAT DENDA KETERLAMBATAN MAKSIMAL
Lampiran 5.7
Nama Satuan Kerja : Direktorat Penyerasian Lingkungan Semester I TA 2010Nilai total kontrak: 1.964.435.500
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA NILAI KONTRAK1 KTR. 01/P2MKT-PL-KPA-PPK/II/2010 Pengadaan Bibit Tanaman tahunan, Hortikultura CV FCB 99.020.000
Tanggal 19 Februari 2010 semusim dan biaya angkut Pada KegiatanMitigasi Lingkungan dlm rangka Fas Konservasi Lahan Lokasi Lubuk Talang Kab. Muko-muko Bengkulu
2 KTR. 02/P2MKT-PL-KPA-PPK/II/2010 Pengadaan Perlengkapan Ruang Rapat CV HM 98.750.000 Tanggal 19 Februari 2010 Meja Rapat, Meja Sudut, Kursi Rapat, Kursi Staf
Vacuum Cleaner, Vertkal Blind dan Lemari Arsip3 KTR. 03/P2MKT-PL-KPA-PPK/II/2010 Pengadaan Sound System Ruang Rapat CV GA 69.750.000
Tanggal 19 Februari 2010 Pada Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Sarana danPrasarana Kantor
4 KTR. 04/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pengadaan Bibit Tanaman Tahunan dan biaya angkut CV TN 97.450.000 Tanggal 3 Maret 2010 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan dalam rangka
Penghijauan di lokasi Wosu SP2 Kab. Morowali Sulteng5 KTR. 05/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pengadaan Pupuk Organik, Pupuk An organik, Pestisida CV PPR 57.203.500
Tanggal 3 Maret 2010 dan biaya angkut Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungandalam rangka Penghijauan di lokasi Wosu SP2Kab. Morowaqli Sulteng
6 KTR. 06/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pengadaan Kerombong Pelindung Tanaman dan biaya CV BKP 81.750.000 Tanggal 3 Maret 2010 angkut Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan dalam rangka
Penghijauan di lokasi Wosu SP2 Kab. Morowali Sulteng7 KTR. 07/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pengadaan Bibit Tanaman Tahunan dan biaya angkut CV EP 98.500.000
Tanggal 03 Maret 2010 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan dalam rangkaPenghijauan di Lokasi UPT. Cahaya Baru
8 KTR. 08/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pengadaan Pupuk Organik, Pupuk An organik, Pestisida CV KP 57.053.500 Tanggal 03 Maret 2010 dan biaya angkut Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan
dalam rangka Penghijauan di Lokasi UPT. Cahaya Baru9 KTR. 09/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pengadaan Kerombong Pelindung Tanaman dan biaya CV AI 80.600.000
Tanggal 03 Maret 2010 angkut Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan dalam rangka Penghijauan di Lokasi UPT. Cahaya Baru
10 KTR. 10/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pengadaan Bibit Tanaman Tahunan dan biaya angkut CV LMU 98.500.000 Tanggal 03 Maret 2010 Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan dalam rangka
Penghijauan di lokasi KTM Telang Kab. Banyuasin Sumsel11 KTR. 11/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pengadaan Pupuk Organik, Pupuk An organik, Pestisida
Tanggal 03 Maret 2010 dan biaya angkut Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan CV IC 56.953.500 dalam rangka Penghijauan di lokasi KTM Telang
12 KTR. 12/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pengadaan Kerombong Pelindung Tanaman dan biaya CV CA 81.300.000 Tanggal 03 Maret 2010 angkut Pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan dalam rangka
DAFTAR KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2009 DAN SEMESTER I TAHUN 2010YANG MEMUAT DENDA KETERLAMBATAN MAKSIMAL
NO. NO TGL KONTRAK PEKERJAAN INISIAL PELAKSANA NILAI KONTRAKPenghijauan di lokasi KTM Telang Kab. Banyuasin
13 KTR. 13/P2MKT-PL-KPA-PPK/III/2010 Pemeliharaan dan peningkatan pengolah data pada kegiatan CV TKM 99.000.000 Tanggal 26 Maret 2010 rehab/perbaikan sarana dan prasana kantor
14 SPK. 01/P2MKT-PL-KPA-PPK/II/2010 Pengadaan Pupuk Organik, Pupuk an Organik CV HC 44.940.000 Tanggal 19 Februari 2010 Pestisida dan Biaya Angkut Pada Kegiatan
Mitigasi Lingkungan dlm rangka Fas Konservasi Lahan Lokasi Lubuk Talang Kab. Muko-muko Bengkulu
15 SPK. 02/P2MKT-PL-KPA-PPK/IV/2010 Pengadaan Kenderaan Roda 4 sebanyak 3 Unit PT AC 596.900.000 Tanggal 30 April 2010 Pada Kegiatan Pengadaan Kenderaan Bermotor Roda 4
16 KTR. 29/P2MKT-PL-KPA-PPK/V/2010 Pengadaan Dekorasi dan Layout desain, pembuatan PT PP 93.765.000 Tanggal 26 Mei 2010 panel dan durantrans dan seragam petugas
Pada Kegiatan Pameran/Visulaisasi/Publikasi dan17 KTR. 30/P2MKT-PL-KPA-PPK/V/2010 Pengadaan Sewa tempat PT AIO 88.500.000
Tanggal 26 Mei 2010 Pada Kegiatan Pameran/Visulaisasi/Publikasi dan18 KTR. 28A/P2MKT-PL-KPA-PPK/V/2010 Pengadaan Akomodasi CV GA 64.500.000
Tanggal 19 Mei 2010 Peningkatan SDM Dit Penyerasian Lingkungan
Lampiran 6
ANALISA PERHITUNGAN AKOMODASI dan KONSUMSI: PENYIAPAN BAHAN FORKASI
No Kegiatan Satuan Harga Satuan (Rp)
I Akomodasi Volume Jumlah (Rp) Volume Jumlah (Rp) Volume Jumlah (Rp)Bungalow 1 : 4 Kamar x 2 hari Oh 550.000 8 4.400.000 4 2.200.000 4 2.200.000 Bungalow 2 : 5 Kamar x 2 hari Oh 250.000 10 2.500.000 5 1.250.000 5 1.250.000
II Konsumsi dengan Menu Hari Pertama
Snack Sore & Coffe Break : 12 Org x 2 hari Oh 25.000 24 600.000 12 300.000 12 300.000 Makan Malam : 12 Org x 2 hari Oh 75.000 24 1.800.000 12 900.000 12 900.000
Hari KeduaMakan Pagi : 12 Org x 2 hari Oh 30.000 24 720.000 12 360.000 12 360.000 Snack Pagi & Coffe Break : 12 Org x 2 hari Oh 25.000 24 600.000 12 300.000 12 300.000 Snack Sore & Coffe Break : 12 Org x 2 hari Oh 25.000 24 600.000 0 - 24 600.000 Snack Malam & Coffe Break:12 Org x 2 hari Oh 95.000 24 2.280.000 0 - 24 2.280.000 Makan Siang : 12 Org x 2 hari Oh 75.000 24 1.800.000 12 900.000 12 900.000 Makan Malam : 12 Org X 2 hari Oh 75.000 24 1.800.000 0 - 24 1.800.000
III Ruang Rapat 1 Ruang x 2 hari hari 500.000 1 500.000 1 500.000 0 - Jumlah 17.600.000 6.710.000 10.890.000
Kontrak Perhitungan BPK Selisih
Lampiran 7
ANALISA PERHITUNGAN AKOMODASI DAN KONSUMSI: SARASEHAN PENGEMBANGAN SARPRAS DI UPT
Org Hr Kali Total Org Hr Kali TotalAkomodasi OH 155.000 85 2 170 85 1 85 85 13.175.000 Konsumsi Kali 75.000 85 4 340 85 3 255 85 6.375.000
19.550.000
ANALISA PERHITUNGAN AKOMODASI DAN KONSUMSI: PENINGKATAN KAPASITAS SDM
Org Hr Kali Total Org Hr Kali TotalAkomodasi OH 200.000 70 2 140 70 1 70 70 14.000.000 Konsumsi:- Snack Pagi Kali 10.000 70 2 140 70 1 70 70 700.000 - Snack Sore Kali 10.000 70 2 140 70 1 70 70 700.000 - Makan Pagi Kali 20.000 70 2 140 70 1 70 70 1.400.000 - Makan Siang Kali 30.000 70 2 140 70 1 70 70 2.100.000 - Makan Malam Kali 27.000 70 2 140 70 1 70 70 1.890.000
20.790.000
Perhitungan BPKHarga Satuan (Rp) Volume Jumlah (Rp)
Total
Harga Satuan (Rp)Kontrak
KontrakVolume
VolumeSatuan
Volume
Total
Perhitungan BPK SelisihVolume Volume
Uraian Satuan
Jumlah (Rp)Keterangan
Selisih
Lampiran 8Kemahalan Nilai Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya TA 2009 pada Satker PKSM Ditjen P2MKT
1 11/P2MKT/PKSM-KPA/II/2009 Pemb. Dan Penayangan Dukumenter CV PGS 17/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/IV/2009 00030/451459/LS/2009 823033L/088/118 98.500.000,00 17 Pebruari 2009 Pemberdayaan Masyarakat 15 April 2009 14 Mei 2009 14 Mei 2009
2 58/P2MKT/PKSM-KPA/IV/2009 Pemb. Dan Penayanan Dokumenter CV PMI 64/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/IV/2009 00054/451459/LS/2009 074992M/088/118 98.500.000,00 21 April 2009 program pemberdayaan masyarakat 15 April 2009 18 Juni 2009 22 Juni 2009
3 138/P2MKT/PKSM-KPA/VI/2009 Pemb. Dokumentasi dan penayangan PT SCK 144/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/VIII/2009 00078/451459/LS/2009 088507M/088/118 97.725.000,00 16 Juni 2009 informasi Transmigrasi 18 Agustus 2009 31 Juli 2009 04 Agustus 2009
4 230/P2MKT/PKSM-KPA/VII/2009 Dialog interaktif melalui televisi, Mennaker PT MAP 187/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/IX/2009 00136/451459/LS/2009 778898M/88/118 96.125.000,00 03 Juli 2009 dengan transmigran dan petugas pemb UPT 02 September 2009 02 Nopember 2009 03 Nopemb 2009
5 255/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 Dialog interaktif melalui televisi, Dirjen P2MKT CV EP 188/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/IX/2009 00137/451459/LS/2009 778899M/88/118 96.125.000,00 07 Agustus 2009 dengan transmigran dan petugas pemb UPT 02 September 2009 02 Nopember 2009 03 Nopemb 2009
6 249/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 Dialog interaktif melalui televisi, dengan tema CV NVA 189/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XI2009 00139/451459/LS/2009 778901M/88/118 96.875.000,00 06 Agustus 2009 Transmig. memperkuat Ketahanan Nasional 07 Nopember 2009 02 Nopember 2009 03 Nopemb 2009
7 257/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 Dialog interaktif melalui televisi, dengan tema CV PMI 218/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/IX/2009 00141/451459/LS/2009 779786M/088/118 98.450.000,00 07 Agustus 2009 Transmigrasi Mendorang pembng. Daerah 28 September 2009 04 Nopember 2009 05 Nopembr 2009
8 245/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 Dialog interaktif melalui televisi, dengan tema PT PRPP 185/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XI2009 00142/451459/LS/2009 87040M/088/118 98.700.000,00 07 Agustus 2009 Sistem Transmgr. Nasional salah satu solusi 02 Nopember 2009 04 Nopember 2009 05 Nopembr 2009
9 233.1/P2MKT/PKSM-KPA/VI/2009 Desiminasi Pengembangan Transmigrasi CV CMP 268/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XI2009 00157/451459/LS/2009 877699N/088/118 98.302.000,00 03 Agustus 2009 Kerukunan Hidup Berdampingan Beragama 09 Nopember 2009 26 Nopember 2009 30 Nopem 2009
10 248.1/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 Desiminasi Pengembangan Transmigrasi CV NVA 269/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XI2009 00158/451459/LS/2009 877700N/088/118 90.350.000,00 06 Agustus 2009 Jejak Transmigrasi dan Petugas Pemb. UPT 09 Nopember 2009 26 Nopember 2009 30 Nopem 2009
11 332.1/P2MKT/PKSM-KPA/XI/2009 Publikasi Kegiatan Ketransmigrasian Kunker CV HPA 290/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XII2009 00175/451459/LS/2009 147475O/088/118 95.005.000,00 13 Nopember 2009 Menakertrans ke Kab. Jabung Timur Jambi 04 Desember 2009 14 Desember 2009 22 Desemb 2009
12 140.1/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 Desiminasi Pengembangan Transmigrasi PT TVL 266/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/XI/2009 00156/451459/LS/2009 877698N/088/118 97.696.000,00 4 Agustus 2009 (Pembuatan dan Penayangan Dokumenter) 09 Nopember 2009 26 Nopember 2009 30 Nopem 2009
13 141/P2MKT/PKSM-PPK/VI/2009 Desiminasi Pengembangan Trans (Pemb Dok CV LJ 128/P2MKT-PKSM/PAN-PJB/VII2009 00111/451459/LS/2009 766351M/088/118 91.822.000,00 13 Nopember 2009 wayang orang 04 Desember 2009
TOTAL 1.254.175.000,00
* Hasil konfirmasi kepada Bagian Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha serta Bagian Programming Lembaga Penyiaran TVRI Tgl 7 dan 8 September 2010
No. No. & Tanggal Kontrak Pekerjaan Inisial Pelaksana No. & Tanggal BAST No. & Tgl. SPM No. & Tgl. SP2D Nilai Kontrak
termasuk PPn (Rp)
Kemahalan Nilai Kontrak Pengadaan Jasa Lain
1 11/P2MKT/PKSM-KPA/II/200917 Pebruari 2009
2 58/P2MKT/PKSM-KPA/IV/200921 April 2009
3 138/P2MKT/PKSM-KPA/VI/200916 Juni 2009
4 230/P2MKT/PKSM-KPA/VII/2009 03 Juli 2009
5 255/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 07 Agustus 2009
6 249/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 06 Agustus 2009
7 257/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 07 Agustus 2009
8 245/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/2009 07 Agustus 2009
9 233.1/P2MKT/PKSM-KPA/VI/200903 Agustus 2009
10 248.1/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/200906 Agustus 2009
11 332.1/P2MKT/PKSM-KPA/XI/200913 Nopember 2009
12 140.1/P2MKT/PKSM-KPA/VIII/20094 Agustus 2009
13 141/P2MKT/PKSM-PPK/VI/200913 Nopember 2009
TOTAL
* Hasil konfirmasi kepada Bagian Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha serta Bagian Programming Lembaga Penyiaran TVRI Tgl 7 dan 8 September 2010
Monev dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan KTM pada 10 Kawasan di KTM Lunang Silaut
4 hari, 3 Des - 6 Des 2009
- 0
45 WS; Penyusun bahan evaluasi sarana, Sie Evaluasi Sarana Subdit EPSP
7P651; 6717121345285; 10/11/2009
Jakarta- Sulteng
2.540.000 SPT-282/P2MKT-PSPK/XI/2009, 9 Nop 2009
Pengawasan operasional pengadaan dan pemasangan PLTS di Prov Sulteng
3 hari, 10 Nop -12 Nop 2009
4.505.000 Dilaksanakan sesuai jadwal. Terdapat selisih harga tiket
Lion PP Hilang 2.540.000 2.040.000
46 WS; Penyusun bahan evaluasi sarana, Sie Evaluasi Sarana Subdit EPSP
7P652; 6717121345286; 12/11/2009
Sulteng- Jakarta
- SPT-282/P2MKT-PSPK/XI/2009, 9 Nop 2009
Pengawasan operasional pengadaan dan pemasangan PLTS di Prov Sulteng
3 hari, 10 Nop -12 Nop 2009
- 0
47 YAW; Penyelenggara Perlengkapan/BMN dan RT Subbag TU
7P651; 6717120452714; 25/08/2009
Jakarta- Palu 2.573.000 SPT-959/P2MKT-PSPK/VIII/2009, 21 agus 2009
Pembinaan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
4 hari, 25 agus - 28 agus 2009
5.168.000 Dilaksanakan sesuai jadwal. Terdapat selisih harga tiket
Lion PP Hilang 2.573.000 2.023.000
48 YAW; Penyelenggara Perlengkapan/BMN dan RT Subbag TU
7P652; 6717120452717; 28/08/2009
Palu- Jakarta - SPT-959/P2MKT-PSPK/VIII/2009, 21 agus 2009
Pembinaan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
4 hari, 25 agus - 28 agus 2009
-
TOTAL 36.468.000 102.171.000 41.548.000 29.353.000 GRAND TOTAL 208.847.600 475.612.500 217.056.900 168.499.400
* Nilai Total SPPD mencakup transportasi udara PP, airport tax, transportasi lokal, taxi ke bandara, uang harian, dan penginapan
Maskapai Batavia - No Confirm 21 dari 21
Lampiran 13
REKAPITULASI PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Rapat dan Ruang SubditSurat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan : KTR.43/P2MKT-PL-PPK/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009Addendum : -Nilai Pekerjaan : Rp292.000.000,00Pelaksana Pekerjaan : CV ZP
1. Selisih kurang spesifikasi dan volume2. Selisih kurang volume + Jumlah (termasuk PPN 10%) PPN 10% 757.953,40 - Jumlah kelebihan pembayaran (tanpa PPN
Dasar Perhitungan : Ukuran/dimensi pengukuran fisik & harga satuan baru
KONTRAK REALISASI KURANG LEBIH KONTRAK REALISASI KONTRAK REALISASI KURANG LEBIH1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 = 5 - 4 8 9 10 = 4 x 8 11 = 5 x 9 12 = 10 - 11 13 = 11 - 10
PERHITUNGAN SELISIH SPESIFIKASI, VOLUME DAN NILAI PEKERJAANANTARA KONTRAK DENGAN HASIL PENGAMATAN/PENGUKURAN FISIK
(2.296.231,22)
HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH HARGA (Rp)
2.296.231,005.283.303,007.579.534,00
6.821.580,60
SELISIH HARGA KURANG PEKERJAAN (Setelah Pembulatan) (2.296.231,00)
NO PEKERJAAN SATUANVOLUME SELISIH VOLUME SELISIH HARGA (Rp)
JUMLAH TOTALSELISIH HARGA KURANG PEKERJAAN
Perhitungan Selisih Spesifikasi, Volume dan Nilai Pekerjaan
Lampiran 14
Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Rapat dan Ruang Subdit pada Dit. Penyerasian LingkunganSurat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan : KTR.43/P2MKT-PL-PPK/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009Addendum : -Nilai Pekerjaan : Rp292.000.000,00Pelaksana Pekerjaan : CV ZP
KONTRAK REALISASI KURANG LEBIH KURANG LEBIH1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 = 5 - 4 8 9 = 4 x 8 10 = 6 x 8 11 = 7 x 8