LAPORAN AKHIR RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG SUMBERDAYA AIR KOTA SURABAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Jimerto Nomor 25-27 SURABAYA 60272 Telp. (031) 5312144 Pesawat 390, 343, 570,148, 513 Faksimile (031) 5472924 LAPORAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
438
Embed
lh.surabaya.go.id · Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya i Penyusun: Pemerintah Kota Surabaya Dinas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORANAKHIR
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG SUMBERDAYA AIR KOTA SURABAYA
PEMERINTAH KOTA SURABAYADINAS LINGKUNGAN HIDUPJalan Jimerto Nomor 25-27 SURABAYA 60272Telp. (031) 5312144 Pesawat 390, 343, 570,148, 513Faksimile (031) 5472924
LAPORAN AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
Telepon (031) 5312144 Pesawat 390, 343, 570, 148, 513
Faksimile (031) 5472924
Redaksi:
Pemerintah Kota Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup
Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 Pesawat 390, 343, 570, 148, 513
Faksimile (031) 5472924
Cetakan Pertama, November 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga
penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya, Kegiatan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dapat berjalan dengan lancar.
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Sumber Daya Air Kota Surabaya merupakan
tahapan analisis dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Hal ini sesuai
dengan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah
mengamanatkan hal tersebut untuk diterapkan dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan
perencanaan pemanfaatan ruang. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang mengamanatkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kota harus mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun kebijakan
pengelolaan lingkungan khususnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air. Masukan dan kritikan dari
pembaca sangat diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pekerjaan
penyusunan laporan “Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Sumber Daya Air Kota
Surabaya Tahun 2018”.
Surabaya, November 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA
Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19610825 198503 1 006
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................................. ii
Daftar Isi .......................................................................................................................................... iii
Daftar Tabel ..................................................................................................................................... vii
Daftar Gambar ................................................................................................................................. x
Daftar Peta ...................................................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... I-1
1.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................................................... I-2
1.2.1 Tujuan ........................................................................................................................ I-2
Peta 5.10 Peta Batas Unit Pengembangan (UP) Kota Surabaya .................................................. V-44
Peta 5.11 Peta Persebaran Sumber Daya Air Kota Surabaya ...................................................... V-48
Peta 5.12 Peta Persebaran Lokasi Pintu Air Kota Surabaya ......................................................... V-49
Peta 5.13 Peta Persebaran Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas Air Kota Surabaya ................. V-50
Peta 5.14 Peta Persebaran Danau/Situ/Bozem Kota Surabaya .................................................... V-83
Peta 5.15 Peta Persebaran Waduk Kota Surabaya ...................................................................... V-84
Peta 5.16 Peta Zona Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Surabaya ................................................. V-86
Peta 5.17 Peta Kadar PH Kota Surabaya...................................................................................... V-87
Peta 5.18 Peta Kedalaman Akuifer Atas Kota Surabaya ............................................................... V-88
Peta 5.19 Peta Ketebalan Akuifer Atas Kota Surabaya ................................................................. V-89
Peta 5.20 Peta Kedalaman Akuifer Bawah Kota Surabaya ........................................................... V-90
Peta 5.21 Peta Ketebalan Akuifer Bawah Kota Surabaya ............................................................. V-91
Peta 5.22 Peta Kedalaman Muka Air Tanah Kota Surabaya ......................................................... V-92
Peta 5.23 Peta Ketinggian Muka Air Tanah Kota Surabaya .......................................................... V-93
Peta 5.24 Peta Pemakaian Air Tanah Kota Surabaya ................................................................... V-125
Peta 5.25 Pemakaian Air PDAM Kota Surabaya Tahun 2013-2017 .............................................. V-139
Peta 5.26 Peta Pemakaian Air PDAM Kota Surabaya Tahun 2018-2022 ..................................... V-143
Peta 5.27 Peta Pemakaian Air PDAM Kota Surabaya Tahun 2023-2027 ..................................... V-144
Peta 5.28 Peta Pemakaian Air PDAM Kota Surabaya Tahun 2028-2032 ..................................... V-145
Peta 5.29 Peta Pemakaian Air PDAM Kota Surabaya Tahun 2033-2038 ..................................... V-146
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen
hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10,
dan 11 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pada undang-undang yang sama di dalam Pasal 1 angka 4 mendefinisikan RPPLH sebagai perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu. Tahapan dalam penyusunan RPPLH terdiri dari inventarisasi lingkungan
hidup dan penetapan wilayah ekoregion. Adapun inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah
ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya
alam dalam penyusunan RPPLH.
Selain untuk penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH),
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga diperlukan dalam perencanaan pemanfaatan
ruang. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan hal tersebut untuk diterapkan dalam perencanaan
pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan pemanfaatan ruang. Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyusunan rencana
tata ruang wilayah kota harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota metropolitan terbesar
di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya status sebagai kota metropolitan, Kota Surabaya memiliki
perkembangan wilayah yang cepat. Perkembangan wilayah yang cepat ini menimbulkan pertumbuhan
penduduk yang meningkat dengan cepat pula sehingga menyebabkan kebutuhan penduduk untuk
memenuhi kebutuhan dasarpun meningkat pula. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah air.
Dalam memenuhi kebutuhan air, Pemerintah Kota Surabaya membatasi penggunaan air tanah
karena berdampak pada penurunan tanah, sehingga diarahkan untuk memanfaatkan air permukaan.
Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
I - 2
danau, lahan basah, atau laut. Dalam pemanfaatan air permukaan inipun perlu adanya regulasi untuk
mengendalikan dan melindungi pengelolaannya sehingga dapat menjadi sumber daya yang
berkelanjutan dan terbarukan.
Berdasarkan uraian di atas, besarnya amanat perundang-undangan terhadap penetapan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pembangunan wilayah, maka diperlukan penyusunan
daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Hasil penyusunan daya daya tampung lingkungan hidup
ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan RPPLH, serta perencanaan pemanfaatan sumber
daya alam, perencanaan pembangunan, maupun perencanaan pemanfaatan ruang. Namun dalam
pelaksanaan kegiatan ini terdapat batasan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup Kota Surabaya. Untuk tahun anggaran 2018 akan dilakukan penyusunan daya dukung
dan daya tampung aspek sumber daya air, hal ini didasarkan pada urgensi aspek sumber daya air.
Berdasarkan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa
Ekosistem Terkait Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, sumber daya air
memiliki tren semakin menurun baik kualitas maupun ketersediaanya pada air permukaan maupun air
tanah. Hal ini terjadi karena pengelolaan sumber daya air yang tidak memperhatikan daya dukung
lingkungan baik di hulu maupun di hilir, serta karena adanya proses pembangunan. Kondisi ini dapat
mengakibatkan ketersediaan maupun kualitas air yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan jumlah
penduduk yang tinggal di suatu kota. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang optimal untuk pengelolaan
sumber daya air, sehingga ketersediaan dan kualitasnya dapat selalu terjaga.
1.2 Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Tujuan
Penyusunan RPPLH-Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Kota
Surabaya ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam penetapan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup sebagai dasar pada penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH), Rencana Tata Ruang Kota Surabaya, rencana pengembangan perkotaan serta
penyusunan dokumen lainnya yang membutuhkan kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup
sumber daya air di Kota Surabaya.
1.2.2 Sasaran
Adapun sasaran dari Penyusunan RPPLH-Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
Sumber Daya Air Kota Surabaya ini meliputi:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
I - 3
a. Teridentifikasinya potensi dan ketersediaan sumber daya alam khususnya air serta bentuk
penguasaannya
b. Teridentifikasinya tingkat pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam
c. Teridentifikasinya kerusakan, konflik, dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber
daya alam
d. Teridentifikasinya dampak dan risiko perubahan iklim terhadap sumber daya air
e. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya
1.3 Ruang Lingkup
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah dalam Penyusunan RPPLH-Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya adalah Kota Surabaya dengan memperhatikan ekoregion sumber
daya air permukaan.
1.3.2 Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup pembahasan dalam Penyusunan RPPLH-Daya Dukung Daya Tampung
Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
a. Studi literatur dan tinjauan kebijakan terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan sumber
daya air
b. Melakukan pendekatan penentuan daya dukung dan daya tampung sumber daya air
Sumber daya air yang tersedia di suatu kawasan perkotaan dapat berupa sumber air tanah dan air
permukaan. Akan tetapi mengarahkan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan yaitu pada
badan air yang menjadi sumber-sumber air baku, seperti sungai, danau, dan waduk.
c. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan informasi daya dukung dan daya tampung sumber
daya air
d. Melakukan penentuan daya dukung sumber daya air
Perhitungan ketersedian air
Perhitungan kebutuhan air
Perbandingan antara ketersedian dan kebutuhan air
e. Melakukan penentuan daya tampung sumber daya air
f. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
I - 4
1.4 Dasar Hukum
Dasar hukum dalam Penyusunan RPPLH-Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
Sumber Daya Air Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007
nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 4725)
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104)
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
e. Peraturan Pemerintah nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 21)
g. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan kawasan Perkotaan
(Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 5004)
h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
i. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembar negara Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembar Negara nomor 4828)
k. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan
Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah
l. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Surabaya Tahun 2014-2034
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penataan Sempadan Sungai
Kali Surabaya dan Kali Wonokromo
n. Surat Edaran Nomor: SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota
o. SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam Penyusunan RPPLH-Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
I - 5
Bab 1 Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; dasar hukum; ruang
lingkup, serta sistematika penulisan dalam kegiatan Penyusunan RPPLH-Daya Dukung Daya
Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya.
Bab 2 Tinjauan Teori dan Kebijakan
Bab ini berisikan tinjauan teori dan kebijakan yang mengatur terkait kegiatan Penyusunan
RPPLH-Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya.
Bab 3 Pendekatan dan Metodologi
Bab ini menguraikan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan
RPPLH-Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya.
Bab 4 Gambaran Umum Kota Surabaya
Bab ini berisikan gambaran umum Kota Surabaya yang akan digunakan sebagai dasar dalam
analisa kegiatan Penyusunan RPPLH-Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber
Daya Air Kota Surabaya.
Bab 5 Pembahasan
Bab ini menguraikan mengenai profil ekoregion aspek air permukaan, profil D3TLH aspek air
permukaan, analisa D3TLH aspek air permukaan, keterkaitan kebjakan perencanaan wilayah
kota surabaya yang berdampak pada pengelolaan lingkungan aspek air permukaan, target
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup aspek air permukaan di Kota Surabaya, serta
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup aspek air permukaan di Kota
Surabaya.
Bab 6 Penutup
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam kegiatan Penyusunan RPPLH-Daya Dukung Daya
Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Kota Surabaya.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 1
BAB II
TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN
2.1 Tinjauan Teori
2.1.1 Penataan Ruang
Ruang dalam istilah geografi umum adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan
biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia (Jayadinata dalam Kodoatie & Sjarief,
2010). Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa
ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
Sedangkan tata ruang diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang
merupakan susunan pusat- pusat permukiman system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan
fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Upaya penataan ruang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang
bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia
Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat
pemanfaatan ruang
Adapun tujuan penataan ruang menurut Tarigan (2004), adalah menciptakan hubungan yang
serasi antara berbagai kegiatan pada wilayah-wilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 2
Sehingga akan mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian lingkungan
hidup.
Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penataan ruang diselenggarakan
berdasarkan azas-azas sebagai berikut:
1. Keterpaduan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai
kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan (antara lain
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat)
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan
manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah
serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan
3. Keberlanjutan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan
generasi mendatang
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin
terwujudnya tata ruang yang berkualitas
5. Keterbukaan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penataan ruang
6. Kebersamaan dan kemitraan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan
pemangku kepentingan
7. Perlindungan kepentingan umum, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat
8. Kepastian hukum dan keadilan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan
hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak
secara adil dengan jaminan kepastian hukum
9. Akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung-jawabkan, baik
prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya
Klasifikasikasi penataan ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dibedakan
berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis
kawasan. Penjelasan masing-masing klasifikasi penataan ruang tersebut antara lain sebagai berikut:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 3
1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri dari sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
Dalam hal ini, penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan
ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Sedangkan penataan ruang
berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang
mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Dalam hal ini, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen
dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan,
maupun nilai strategis kawasan. Kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung, antara lain:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan
lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.
b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan
sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.
c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam
laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya,
taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan.
d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan
rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan
kawasan rawan banjir
e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma
nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.
Sedangkan kawasan yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan hutan
produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan
perikanan, kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan permukiman, kawasan
peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan
pendidikan dan kawasan pertahanan keamanan.
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional,
penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan
dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi
tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 4
pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi. Sedangkan kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman
perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan
sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan
strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan kawasan strategis
kabupaten/kota yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Komplementer dalam hal ini
adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi
tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya. Penataan ruang kawasan strategis
nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
Sedangkan, penataan kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Gambar 2.1
Klasifikasi Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiaan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007). Kegiatan
a. Sistem Wilayah b. Sistem Internal Perkotaan
a. Kawasan Lindung
b. Kawasan Budidaya
a. Penataan Ruang Wilayah Nasional
b. Penataan Ruang Wilayah Provinsi
c. Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota
a. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
b. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
a. Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional
b. Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi
c. Penataan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Klasifikasi
Penataan Ruang
Sistem
Fungsi Utama kawasan
Wilayah Administratif
Kegiatan Kawasan
Nilai Strategis Kawasan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 5
penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan
mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:
Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang
kawasan strategis
Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan
kawasan strategis
Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan
strategis
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan
rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan budidaya yang dikendalikan dan kawasan
budidaya yang didorong pengembangannya, dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui
pengembangan kawasan secara terpadu. Pemanfaatan ruang tersebut dilaksanakan sesuai dengan:
Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
Standar kualitas lingkungan
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2.1.2 Lingkungan Hidup
A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Jenis-Jenis Lingkungan Hidup
Pengertian lingkungan hidup menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
McNauhgton & Wolf dalam Husein (1993) menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan semua
faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan,
pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia. Sedangkan jika dikaji dari sisi ilmu
lingkungan, lingkungan hidup adalah ekologi, serta dengan mempertimbangkan disiplin lain terutama
ekonomi dan geografi (Soerjani & Djajadiningrat, 1985).
Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu jenis dan masing-masing jenis
unsur lingkungan hidup tersebut, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 6
tersebut, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup, dan faktor non-materiil suhu, cahaya dan
kebisingan (Soemarwono,1994). Faktor-faktor tersebut menentukan lingkungan hidup akan menjadi
lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. Sehingga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis,
antara faktor lingkungan dan lingkungannya harus seimbang.
Secara umum lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan hayati,
lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Sumber daya alam merupakan
salah satu unsur lingkungan alam, baik hayati maupun non hayati, yang diperlukan manusia untuk
memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Sumber daya alam sangat banyak
dan melimpah, dari hal tersebut sumber daya alam diklasifikasikan menjadi sumber daya alam
terbarui dan tak terbarui.
B. Kerusakan Lingkungan Hidup dan Jenis-Jenisnya
Kerusakan lingkungan merupakan penurunan mutu lingkungan yang ditandai dengan
hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Hal
tersebut merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup
manusia. Lingkungan alam yang rusak berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga
berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang.
Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena faktor alami maupun karena akibat ulah manusia (faktor
buatan). Faktor alami kerusakan lingkungan hidup meliputi bencana alam dan cuaca yang tidak
menentu. Bencana alam tersebut dapat berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung,
angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia
maupun makhluk hidup lainnya, bencana alam tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Sedangkan kerusakan lingkungan dilihat dari faktor buatan, terjadi akibat eksploitasi sumber
daya alam yang dilakukan manusia secara berlebihan dan tidak dilakukan regenerasi kembali.
Kegiatan-kegiatan manusia di lingkungan hidupnya akan menyebabkan permasalahan lingkungan
seperti pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air tanah dan suara yang berdampak pada
adanya tanah kritis, penyimpangan iklim, hujan asam, penipisan lapisan ozon dan lain sebagainya.
Rahmadi dalam Syaprillah (2016) menambahkan bahwa beberapa faktor juga dapat
menimbulkan permasalahan atau kerusakan lingkungan antara lain teknologi, penduduk, ekonomi,
politik, dan tata nilai yang berlaku. Penerapan teknologi baik dalam hal industri, pertanian,
transportasi, hingga komunikasi dapat menjadi salah satu sumber terjadinya masalah-masalah
lingkungan seperti pencemaran lingkungan (Commoner, 1973). Dari segi ekonomi, Hardin dalam
Syaprillah (2016) menyebutkan bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 7
perilaku manusia dan keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun
dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan common property meliputi
sungai, padang rumput, udara, dan laut. Karena sumber daya tersebut dapat bebas untuk
dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang
berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal
mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi.
C. Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengawasan merupakan aktivitas atau upaya yang mengontrol suatu ketetapan atau
ketentuan standar untuk mendapatkan hasil seperti yang direncanakan. Menurut Mockler,
pegawasan pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standar kinerja,
merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang
ditentukan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil
tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya organisasi digunakan dengan
cara yang paling efentif dan efisien untuk menapai tujuan. Berkaitan dengan lingkungan,
pengawasan lingkungan hidup diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung atau tidak langsung oleh Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang
bertujuan untuk mengetahui, memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Hamid &
Pramudyanto, 2007). Budiati (2012) menambahkan bahwa perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta
pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya berbagai
perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung
perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya.
Pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau
memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-
baiknya (Soemarwono, 1994). Sedangkan menurut Randolph (2004), pengelolaan lingkungan
diartikan sebagai pengendalian atau arahan interaksi antara manusia dan lingkungan untuk
melindungi dan memperkaya kesehatan dan kesejahteraan manusia sekaligus kualitas lingkungan.
Randolph menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan dikelompokkan menjadi:
1. Pengelolaan interaksi antara manusia dan lingkungan
2. Perencanaan lingkungan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 8
3. Perencanaan tata guna lahan untuk pengelolaan lingkungan
4. Kolaborasi antara pengelolaan lingkungan dengan partisipasi publik
5. Pengelolaan DAS dan ekosistem
Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara bermacam-
macam (Soemarwoto dalam Syaprillah, 2016), yaitu:
1. Pengelolaan lingkungan secara rutin
2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tutntutan bagi
perencanaan pembangunan
3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan
terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan
4. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami
kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia
Silalahi (2001) menambahkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup juga berkaitan dengan
hak dan kewajiban setiap orang, dimungkinkan atau dibuka kemungkinan bagi setiap orang untuk
mengajukan gugatan karena sehat dan bersihnya lingkungan hidup merupakan kepentingan umum
dan juga kepentingan setiap orang.
2.1.3 Penataan Ruang dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi
Lingkungan Hidup
Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat
akses dalam proses perencanaan tersebut. Selain itu, penataan ruang tidak hanya untuk kepentingan
sektor ekonomi tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Menurut Devas and Rakodi (1993),
setiap pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti:
Meminimalisasi dampak dari pembangunan dan kegiatan-kegiatan pada perubahan ekologi
Meminimalisasi risiko akibat adanya perubahan-perubahan terhadap bumi, seperti kerusakan
lapisan ozon, pemanasan global yang disebabkan emisi Karbon Dioksida, perubahan iklim lokal yang
disebabkan banjir, kekeringan, penebangan liar
Meminimalisasi polusi udara, air, dan tanah
Adanya jaminan dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan
Sedangkan menurut Keraf dalam Kodoatie & Sjarief (2010) menyebutkan bahwa terdapat 9
prinsip etika lingkungan lingkungan yang wajib ditaati dalam pembangunan, meliputi:
Hormat terhadap alam (respect for nature)
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 9
Bertanggung jawab kepada alam (responsibility for nature)
Solidaritas kosmis (cosmic solidarity)
Peduli kepada alam (caring for nature)
Tidak merugikan (no harm)
Hidup selaras dengan alam (living harmony with nature)
Keadilan
Demokrasi
Integritas moral
Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penataan ruang memiliki peranan
penting dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-undang No. 32
Tahun 2009 dijelaskan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan
masyarakat, wajib di dasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan perencanaan tata
ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja
layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas
adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Selanjutnya, hasil pengkajian tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan tata ruang
wilayah. Apabila dari hasil pengkajian tersebut terdapat aktivitas yang memberikan dampak negatif bagi
lingkungan dapat ditertibkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang yaitu sebuah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.
Penataan ruang mempunyai peranan penting bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup juga tertuang dalam Undang-Undang no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu bahwa
penataan ruang diselenggarakan guna mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan
lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya
buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, guna terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dari kedua undang-undang
tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya penataan ruang dalam upaya pemeliharaan dan
perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup pada umumnya terletak pada penentuan
peruntukan penggunaan ruang atau dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada di dalamnya.
Dengan peruntukan yang jelas, mala semua kepentingan yang terkait dengan pemanfaatannya dapat
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 10
diakomodasi sehingga tercipta harmonisasi dalam pemanfaatan ruang yang dapat mewujudkan nilai
tambah berupa pemanfaatan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Wahid, 2011).
2.1.4 Sumber Daya Air
Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.
97% air di bumi adalah air asin, dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari 2/3 bagiannya berada
dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan terutama di
dalam tanah berupa air tanah, dan hanya sebagian kecil berada di atas permukaan tanah dan di udara.
Sumber air tawar antara lain sebagai berikut:
1. Air permukaan
Air permukaan adalah air yang terdapat di sungai, danau, atau rawa air tawar. Air permukaan secara
alami dapat tergantikan dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran menuju lautan,
penguapan, dan penyerapan menuju ke bawah permukaan.
Meski satu-satunya sumber alami bagi perairan permukaan hanya presipitasi dalam area tangkapan
air, total kuantitas air dalam sistem dalam suatu waktu bergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor
tersebut termasuk kapasitas danau, rawa, dan reservoir buatan, permeabilitas tanah di bawah
reservoir, karakteristik aliran pada area tangkapan air, ketepatan waktu presipitasi dan rata-rata
evaporasi setempat. Semua faktor tersebut juga memengaruhi besarnya air yang menghilang dari
aliran permukaan.
Aktivitas manusia memiliki dampak yang besar dan kadang-kadang menghancurkan faktor-faktor
tersebut. Manusia seringkali meningkatkan kapasitas reservoir total dengan melakukan
pembangunan reservoir buatan, dan menguranginya dengan mengeringkan lahan basah. Manusia
juga sering meningkakan kuantitas dan kecepatan aliran permukaan dengan pembuatan sauran-
saluran untuk berbagai keperluan, misalnya irigasi.
2. Aliran sungai bawah tanah
Total volume air yang dialirkan dari daratan menuju lautan dapat berupa kombinasi aliran air yang
dapat terlihat dan aliran yang cukup besar di bawah permukaan melalui bebatuan dan lapisan bawah
tanah yang disebut dengan zona hiporeik (hyporheic zone). Untuk beberapa sungai di lembah-
lembah yang besar, komponen aliran yang "tidak terlihat" mungkin cukup besar dan melebihi aliran
permukaan. Zona hiporeik seringkali membentuk hubungan dinamis antara perairan permukaan
dengan perairan subpermukaan dengan saling memberi ketika salah satu bagian kekurangan air.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 11
Hal ini terutama terjadi di area karst di mana lubang tempat terbentuknya hubungan antara sungai
bawah tanah dan sungai permukaan cukup banyak.
3. Air tanah
Air tanah adalah air tawar yang terletak di ruang pori-pori antara tanah dan bebatuan dalam. Air
tanah juga berarti air yang mengalir di lapisan aquifer di bawah water table. Terkadang berguna
untuk membuat perbedaan antara perairan di bawah permukaan yang berhubungan erat dengan
perairan permukaan dan perairan bawah tanah dalam di aquifer (yang kadang-kadang disebut
dengan "air fosil").
Sistem perairan di bawah permukaan dapat disamakan dengan sistem perairan permukaan dalam
hal adanya input, output, dan penyimpanan. Perbedaan yang paling mendasar adalah kecepatan
dan kapasitasnya; air tanah mengalir dengan kecepatan bervariasi, antara beberapa hari hingga
ribuan tahun untuk muncul kembali ke perairan permukaan dari wilayah tangkapan hujan, dan air
tanah memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dari perairan permukaan.
Input alami dari air tanah adalah serapan dari perairan permukaan, terutama wilayah tangkapan air
hujan. Sedangkan output alaminya adalah mata air dan serapan menuju lautan.
Air tanah mengalami ancaman berarti menghadapi penggunaan berlebihan, misalnya untuk mengairi
lahan pertanian. Penggunaan secara belebihan di area pantai dapat menyebabkan mengalirnya air
laut menuju sistem air tanah, menyebabkan air tanah dan tanah di atasnya menjadi asin (intrusi air
laut).
4. Desalinasi
Desalinasi adalah proses buatan untuk mengubah air asin (umumnya air laut) menjadi air tawar.
Proses desalinasi yang paling umum adalah destilasi dan osmosis terbalik. Desalinasi saat ini cukup
mahal jika dibandingkan dengan mengambil langsung dari sumber air tawar, hanya sebagian kecil
kebutuhan manusia terpenuhi melalui desalinasi.
2.1.5 RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah LH, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun
waktu tertentu. Tujuan penyusunan RPPLH antara lain sebagai berikut:
Mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 12
Menugatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian,
pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup
Meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim
Muatan RPPLH antara lain sebagai berikut:
Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA
Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup
Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA
Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Tahapan RPPLH antara lain sebagai berikut:
Inventarisasi lingkungan hidup
Penetapan wilayah ekoregion
Penyusunan RPPLH
Prinsip RPPLH antara lain sebagai berikut:
Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan Rendah karbon
Partisipasi publik
Kerjasama antar daerah
Inventarisasi dalam RPPLH antara lain:
Ketersediaan dan kebutuhan
Air, udara, tanah, laut
Pangan, energi, lahan, hutan, kehati
Pencemaran dan kerusakan
Kualitas LH: baik atau buruk
Daya dukung dan daya tampung LH: meningkat atau menurun
Indikator kinerja RPPLH antara lain D3TLH, IKLH, keberlanjutan ekosistem, adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim.
2.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup
untuk dapat mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
Dilihat dari sisi ketersediaan, konsep daya dukung secara umum melihat karakteristik wilayah, potensi
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 13
sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Sedangkan dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat
kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah (Pedoman
Penentuan DDDTLH Tahun 2014). Pendapat lain terkait daya dukung lingkungan dijelaskan oleh Wijaya
dalam Setiawan (2004), bahwa daya dukung lingkungan mengandung dua komponen utama, yaitu
ketersediaan potensi sumber daya alam dan daya tampung lingkungan. Aspek alam meliputi unsur
lingkungan hidup yang terdiri dan sumber daya hayati maupun non hayati, sumber daya buatan, dan
sumber daya manusia. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan
untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimusnahkan ke dalamnya. Sehingga
dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa daya tampung lingkungan berkaitan dengan kapasitas
lingkungan dalam menampung aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam pada suatu ekosistem
tertentu.
Dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan melalui
pendekatan indikatif berdasarkan unit analisis, parameter, indikator dan tolak ukur pada masing-masing
unit analisis. Hal tersebut dikarenakan daya dukung dan daya tampung bersifat dinamis dan kompleks
serta sangat bergantung pada karakteristik geografi suatu wilayah, jumlah penduduk dan kondisi
eksisting sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Unit analisis adalah suatu analisis untuk
mengukur kemampuan wilayah baik level nasional, pulau/kepulauan, provinsi, ekoregion lintas
kabupaten/kota, kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota serta lingkungan tematik
dalam konteks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam menentukan daya dukung, unit
analisis dapat terbagi atas unit administrasi maupun unit ekoregion dengan kebutuhan data yang
berberda. Parameter dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan
komponen penentu DDDTLH berdasarkan unit analisis. Pengertian indikator dalam hal ini adalah metode
analisis yang akan digunakan unuk mengukur kemampuan wilayah dalam konteks daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan yang dimaksud tolak ukur adalah satuan berdasarkan
parameter DDDTLH.
Teknik perhitungan daya dukung dan daya tampung tergantung dari fungsi atau tujuan yang
akan diukur. Setiap tujuan tersebut memiliki formulasi tersendiri karena karakteristik unit dan ukuran yang
berbeda. Berikut beberapa teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan fungsi dan
tujuan (adaptasi dari Muta’ali dalam Pedoman Penentuan DDDTLH (2014)):
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 14
Tabel 2.1 Teknik Pengukuran dan Penentuan Daya Dukung Berdasarkan Fungsi dan Tujuan
No. Konsep/Tujuan Formulasi Keterangan
1 Daya Tampung Demografis
A = L / P A = Daya dukung lahan L = Luas lahan (ha) P = Populasi penduduk (jiwa) Bandingkan nilai A dengan tabel konsumsi lahan
Kebutuhan lahan menurut jumlah penduduk (Yeates) Populasi 10.000 (0,100 ha/jiwa); 25.000 (0,091); 50.000 (0,086); 100.000 (0,076); 250.000 (0,070); 500.000 (0,066); 1.000.000 (0,061); 2.000.000 (0,057).
2 Lingkungan (jejak ekologi)
DDE = BK/JE Keterangan: DDE = daya dukung ekologis BK = biokapasitas (ha/orang) Bki = (0,88 x LPLi x Fpi)/JP
BKt = ∑ 𝐵𝐾𝑖𝑘𝑖=1
Keterangan : BKi = biokapasitas penggunaan lahan (ha/kapita) LPLi = luas penggunaan lahan I (ha) 0,88 = konstanta (12%nya digunakan untuk
menjamin keberlangsungan biodiversitas (WWF, ZSL, dan GFN, 2006)
FPi = faktor produksi i (Ferguson,1998) JP = jumlah penduduk (jiwa) JE = jejak ekologis (ha/orang) JEi = JP x Ki x EFi
JEt = ∑ 𝐽𝐸𝑖𝑘𝑖=1
Keterangan : JEi = nilai jejak ekologis penggunaan lahan 1
(ha) JP = jumlah penduduk (jiwa) Ki = nilai kebutuhan lahan i, untuk memenuhi
konsumsi penduduk perkapita (ha/kapita) dengan menggunakan hasil penelitian WWF, ZSL, dan GFN (2006)
EF = faktor ekuivalen (hasil penelitian WWF, ZSL, dan GFN (2006)
JEt = nilai jejak ekologi total
DDE>1, berarti bahwa terjadi kondisi surplus, dimana ekosistem mampu mendukung penduduk yang tinggal di dalamnya DDE<1, berarti bahwa terjadi kondisi overshoot, dimana ekosistem tidak mampu mendukung yang tinggal Nilai Ki x EFi telah dihitung dan dihasilkan nilai koefisien yang dapat langsung diterapkan
Sumber: Pedoman Penentuan DDDTLH, 2014
Selain penentuan daya dukung berdasarkan fungsi atau tujuan, penentuan daya dukung juga
dapat diukur berdasarkan tipologi media seperti lahan, air, serta beberapa sektor ekonomi baik pada
tingkat nasional, regional maupun ekoregion.
Tabel 2.2 Daya Dukung Lahan dan Daya Dukung Air Ditentukan Oleh Adanya Ketersediaan dan Kebutuhan
No Sisi Ketersediaan (Supply Side) Sisi Kebutuhan (Demand Side)
1 Daya Dukung Lahan
Total produksi aktual seluruh komoditas setempat 1. Populasi penduduk
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 15
No Sisi Ketersediaan (Supply Side) Sisi Kebutuhan (Demand Side)
2. Kebutuhan lahan per orang yang diasumsikan setara dengan luas lahan untuk menghasilkan 1 ton setara beras/tahun
St = ∑(𝑃𝑖 𝑥 𝐻𝑖)
𝐻𝑏 x
1
𝑃𝑡𝑣𝑏
Keterangan : SL = ketersediaan lahan (ha) Pi = produksi aktual tiap jenis komoditi (satuan
tergantung kepada jenis komoditas). Komoditas yang diperhitungkan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
Hi = harha satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen
Hb = harga satun beras (Rp/kg) di tingkat produsen Ptvb = produktivitas beras Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga
DL = N x KHLL
Keterangan : DL = total kebutuhan lahan setara beras (ha) N = jumlah penduduk (orang) KHLL = luas lahan yang dibutuhkan untuk
kebutuhan hidup layak per penduduk a. Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan
hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layan per penduduk dibagi produktifitas beras lokal
b. Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun
c. Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun
Daya dukung lahan Bila SL > DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus Bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui
2 Daya Dukung Air
1. Koefisien limpasan untuk setiap jenis penggunaan lahan
2. Luas setiap jenis penggunaan lahan
1. Populasi penduduk 2. Kebutuhan air per orang bersarkan pola
konsumsi
Metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari rumus rasional.
C = ∑(𝑐𝑖 𝑥 𝐴𝑖) / ∑ 𝐴𝑖 R = ∑ 𝑅𝑖 / m SA = 10 x C x R x A Keterangan : SA = ketersediaan air (m3/tahun) C = koefisien limpasan pertimbangan Ci = koefisien limpasan penggunaan lahan i Ai = luas penggunaan lahan i R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) Ri = curah hujan tahunan pada stasiun i m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan A = luas wilayah (ha) 10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m3
Perhitungan kebutuhan air Rumus : DA = N x KHLA Keterangan: DA = total kebutuhan air (m3/tahun) N = jumlah penduduk (orang) KHLA = kebutuhan air untuk hidup layak = 1600 m3 air/kapita/tahun; = 2 x 800 m3 air/kapita/tahun, dimana 800 m3 air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan (lihat keterangan di bawah untuk total kebutuhan air dan tentang air virtual (kebutuhan air untuk menghasilkan satu satuan produk) 2.0 = merupakan faktor koreksi untuk
memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik, dan lainnya.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 16
No Sisi Ketersediaan (Supply Side) Sisi Kebutuhan (Demand Side)
Catatan: kriteria WHO untuk kebutuhan air total sebesar 1000-2000 m3 air/kapita/tahun
Keterangan (koefisien limpasan menurut penggunaan lahan) 1. Kota, jalan aspal, atap genteng (0,7-0,9) 2. Kawasan industri (0,5-0,9) 3. Permukiman multi unit, pertokoan (0,6-0,7) 4. Kompleks perumahan (0,4-0,6) 5. Villa (0,3-0,5) 6. Taman, pemakaman (0,1-0,3) 7. Pekarangan tanah berat
a. > 7% (0,15-0,2) b. 2 - 7% (0,18-0,22) c. < 2 % (0,13-0,17)
8. Pekarangan tanah ringan a. > 7% (0,15-0,2) b. 2 – 7% (0,10-0,15) c. < 2% (0,05-0,10)
9. Lahan berat (0,40) 10. Padang rumput (0,35) 11. Lahan budidaya pertanian (0,30) 12. Hutan produksi (0,18)
Keterangan (kebutuhan air) Sebagai contoh untuk kebutuhan air 1. Beras, 120 kg/th setara dengan 324.000 m3/th 2. Air minum dan rumah tangga, 120 l/h = 43,20
m3/th 3. Telor 1 kg berisi 16 telor, setara 105,75 m3/th 4. Buah 1 kg jeruk = 5 buah, setara 3,84 m3/th 5. Daging 1/10 kg/5 hari, setara dengan 20,16
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 17
Berdasarkan pengertian dan klasifikasi tersebut, terdapat kesamaan substansi pengertian jasa
ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dimana pengertian jasa
penyediaan, budaya lebih mencerminkan konsep daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan memiliki
kesamaan susbtansi dengan daya tampung lingkungan. Sedangkan jasa pendukung bisa bermakna dua
yaitu daya dukung maupun daya tampung lingkungan.
Secara operasional, kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut :
Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup
untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya
(lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung)
Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya
(lihat jasa pengaturan)
Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis konsep jasa ekosistem
tersebut di atas, secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu
menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa
ekosistem yang dikaji. Dengan dihasilkannya peta tersebut dapat diketahui luasan, distribusi, dan indeks
daya dukung jasa lingkungan.
2.2 Tijauan Kebijakan
2.2.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya
tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau
komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya. Dalam UU No 32 Tahun 2009, Renccana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) didefinisikan sebagai perencanaan tertulis
yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam
kurun waktu tertentu. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan bertujuan untuk:
1. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 18
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan pelindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global
Dalam UU No 32 Tahun 2009 dijabarkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup meliputi poin sebagai berikut:
A. PERENCANAAN
Pada bagian perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan beberapa
tahapan diantaranya sebagai berikut :
1. Inventarisasi Lingkungan Hidup
Inventarisasi lingkungan hidup terdiri dari inventarisasi lingkungan hidup:
a. Tingkat nasional
b. Tingkat pulau/kepulauan
c. Tingkat wilayah ekoregion
Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai
sumber daya alam yang meliputi:
a. Potensi dan ketersediaan
b. Jenis yang dimanfatkan
c. Bentuk penguasaan
d. Pengetahuaan pengelolaan
e. Bentuk kerusakan
f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan
2. Penetapan Wilayah Ekoregion
Penetapan wilayah ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan kesamaan:
a. Karakteristik bentang alam
b. Daerah aliran sungai
c. Iklim
d. Flora dan fauna
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 19
e. Sosial budaya
f. Ekonomi
g. Kelembagaan masyarakat
h. Hasil inventarisasi lingkungan hidup
Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya
dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam
3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:
a. RPPLH Nasiolan
b. RPPLH provinsi
c. RPPLH kabupaten/kota
RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan:
a. RPPLH Provinsi
b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan
c. Inventarisasi tingkat ekoregion
Dalam penyusunan RPPLH terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:
a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis
b. Sebaran penduduk
c. Sebaran potensi sumber daya alam
d. Kearifan lokal
e. Aspirasi masyarakat
f. Perubahan iklim
RPPLH memuat rencana tentang:
d. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam
e. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup
f. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
g. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
RPPLH menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka
panjang dan rencana pembangunan jangka menengah
B. PEMANFAATAN
Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup dengan memperhatikan:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 20
1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup
2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup
3. Keselamatan mutu hidup, dan kejahteraan masyarakat
C. PENGENDALIAN
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka untuk
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup tersebut meliputi:
1. Pencegahan
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari; KLHS,
Tata ruang, Baku mutu lingkungan hidup, Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal,
UKL-UPL, Perizinan, Instrumen ekonomi lingkungan hidup, Peraturan perundang-undangan
berbasis lingkungan hidup, Anggaran berbasis lingkungan hidup, Analisis resiko lingkungan
hidup, Audit lingkungan hidup, dan Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembnagan ilmu pengetahuan
2. Penanggulangan
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:
a. Memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
kepada masyarakat
b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
d. Cara lain yang sesuai dengan perkembnagan ilmu pengetahuan dan teknologi
e. Pemulihan
Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
b. Remidiasi
c. Rehabilitasi
d. Reestorasi
e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
D. PEMELIHARAAN
Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakuakn dalam pemiliharaan lingkungan hidup diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Konservasi sumber daya alam
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 21
Kegiatan konservasi sumber daya alam tersebut meliputi:
Perlindungan sumber daya alam
Pengawetan sumber daya alam
Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
2. Pencadangan sumber daya alam
3. Pelestarian fungsi atmosfer, yang meliputi:
Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Upaya perlindungann lapisan ozon
Gambar 2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkuan Hidup
Sebagai Core Business Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.2.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-undang nomor 26 tahun 2007 membahas mengenai penataan ruang sebagai suatu
sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan
lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber
daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang
dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah
INVENTARISASIKOMPONEN LH
Pasal 8
DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LHPasal 12 (3) dan (4)
RPPLHPasal 9-10
KLHSPasal 16 (a)Pasal 17 (2)
RTRW
RPJM/P
KRP lain
Pemanfaatan SDAPasal 12 (1) dan (2)
RPJM/PPasal 10 (5)
ASPEK LH LAINNYA
EkoregionPasal 7
BAGAN KETERKAITAN DDDTLH
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 22
penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang
wilayah.
Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana
b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi,
sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagai satu kesatuan
c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah harus memperhatikan:
a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
b. Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
nasional
c. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi
d. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah
e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
f. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
g. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional
h. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan:
a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
b. Standar kualitas lingkungan
c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Dari hal tersebut diketahui bahwa dalam penyusunan RTRW juga harus memperhatikan Daya
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sehingga dokumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) perlu untuk disusun.
2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
digunakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan, yang berbunyi:
1. Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya
bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 23
2. Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau
sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas
usaha bersama dan kekeluargaan.
Pengusahaan sumber daya air dilakukan pada sumber daya air permukaan dan air tanah.
Pengusahaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup,
serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.
Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
a. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air
b. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air
c. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia
d. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak
e. Prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah
f. Pemberian izin pengusahaan sumber daya air dan izin pengusahaan air tanah kepada usaha swasta
dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip dipenuhi dan masih terdapat
ketersediaan air
Pemberian izin pengusahaan sumber daya air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
a. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar
b. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air
c. Pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada
d. Pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem
penyediaan air minum
e. Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik
f. Pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
g. Pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta atau perseorangan
Pemenuhan air untuk berbagai kebutuhan sumber daya air dilakukan melalui alokasi air. Prioritas
alokasi air ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
a. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari
b. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin
c. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya
d. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada
e. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 24
f. Air bagi pengusahaan air baku untuk sistem penyediaan air minum yang telah ditetapkan izinnya
g. Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya
h. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah yang telah ditetapkan izinnya
i. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha milik negara/badan
j. Usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya
k. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan
izinnya
l. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha swasta yang telah
ditetapkan izinnya
Pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan pada:
a. Titik atau lokasi tertentu pada sumber air
b. Ruas tertentu pada sumber air
c. Bagian tertentu dari sumber air
d. Satu wilayah sungai secara menyeluruh
Izin pengusahaan air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Penetapan
masa berlaku izin pengusahaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan:
a. Ketersediaan air
b. Kondisi dan lingkungan sumber air
c. Tujuan pengusahaan
Pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib untuk:
a. Mematuhi ketentuan dalam izin
b. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air
d. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air
e. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air
f. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan
g. Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat
di sekitar lokasi kegiatan
Pemegang izin pengusahaan sumber daya air yang memerlukan kegiatan konstruksi, di samping
mempunyai kewajiban juga berkewajiban untuk:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 25
a. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi
b. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi
c. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar
lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi
d. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi
kegiatannya
e. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun
Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
a. Penyediaan data dan informasi dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya
b. Penyediaan data dan informasi dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya
air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya
c. Membantu pemerintah dalam melakukan pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan sempadan
sumber air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya
d. Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya
e. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan prasarananya pada wilayah sungai yang menjadi
wilayah kerjanya
f. Pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya
g. Pemberian pertimbangan teknis dan saran dalam perizinan penggunaan, dan pengusahaan sumber
daya air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya
h. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya
2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:
a. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang
b. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang
c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan
penataan ruang
Pengaturan penataan ruang meliputi penyusunan dan penetapan:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 26
a. Rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan strategis, rencana detail tata ruang
termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah
b. Ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif
yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
b. Pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten
c. Pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemangku kepentingan di
tingkat kabupaten
Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui tahapan:
a. Persiapan penyusunan meliputi:
1. Penyusunan kerangka acuan kerja
2. Metodologi yang digunakan
3. Penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
b. Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. Data wilayah administrasi
2. Data fisiografis
3. Data kependudukan
4. Data ekonomi dan keuangan
5. Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar
6. Data penggunaan lahan
7. Data peruntukan ruang
8. Data daerah rawan bencana
9. Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta
peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1: 50.000
c. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. Teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian
lingkungan hidup strategis
2. Teknik analisis keterkaitan antarwilayah kabupaten
d. Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. Mengacu pada:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 27
a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi
b) Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang
c) Rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten yang bersangkutan
2. Memperhatikan:
a) Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang
kabupaten
b) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten
c) Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten
d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
e) Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan
f) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten
3. Merumuskan:
a) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten
b) Konsep pengembangan wilayah kabupaten
e. Penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dari penjelasan Peraturan Pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan
rencana tata ruang harus memperhatikan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis.
Penataan ruang kawasan strategis dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi
dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung
penataan ruang wilayah. Kawasan strategis terdiri atas kawasan yang mempunyai nilai strategis yang
meliputi:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi:
1. Kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan
negara berdasarkan geostrategi nasional
2. Kawasan dengan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan
amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem
persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan dan aset-aset pertahanan lainnya
3. Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 28
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan aglomerasi berbagai
kegiatan ekonomi yang memiliki:
1. Potensi ekonomi cepat tumbuh
2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
3. Potensi ekspor
4. Dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana
dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi
5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi
6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan
pangan
7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan
ketahanan energi
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya merupakan:
1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya
2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya
3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan
4. Tempat perlindungan peninggalan budaya
5. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya
6. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi
tinggi memiliki:
1. Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi
dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan,
serta tenaga atom dan nuklir
2. Sumber daya alam strategis
3. Fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan
4. Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir
5. Fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi kedirgantaraan teknologi tinggi
strategis lainnya
e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
1. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 29
2. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang
hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun
berpeluang menimbulkan kerugian
4. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro
5. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Kawasan rawan bencana alam
7. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas
terhadap kelangsungan kehidupan
2.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan
berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah dikelola dengan prinsip keterpaduan dengan air
permukaan. Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan
berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi
air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah
yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat. Kebijakan pengelolaan air tanah
disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.
Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua
kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air
tanah
b. Mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah
c. Memiliki satu kesatuan sistem akuifer
Cekungan air tanah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Cekungan air tanah yang telah
ditetapkan oleh Presiden menjadi dasar pengelolaan air tanah oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah
dilakukan melalui:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 30
a. Identifikasi cekungan air tanah
b. Penentuan batas cekungan air tanah
c. Konsultasi publik
Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah,
dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah. Strategi pengelolaan air tanah disusun
dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. (3)
Pola pengelolaan sumber daya air terdiri atas pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai:
a. Dalam satu kabupaten/kota
b. Lintas kabupaten/kota
c. Lintas provinsi
d. Lintas negara
e. Strategis nasional
Pola pengelolaan sumber daya air dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pelaksanaan
pengelolaan air tanah. Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan pada setiap
cekungan air tanah. Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah terdiri atas strategi pelaksanaan
pengelolaan air tanah pada:
a. Cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara
b. Cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
c. Cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota
Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
a. Potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan
b. Proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan
c. Perubahan kondisi dan lingkungan air tanah
Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:
a. Tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan
b. Skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah
c. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario
d. Tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah
Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan
air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 31
Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan
konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah
yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan
pengendalian daya rusak air tanah. Rencana pengelolaan air tanah disusun secara terkoordinasi dengan
rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam
penyusunan program pengelolaan air tanah. Program pengelolaan air tanah dijabarkan lebih lanjut dalam
rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan
pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah. Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui
tahapan:
a. Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah meliputi:
1. Kuantitas dan kualitas air tanah
2. Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah
3. Cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah
4. Kelembagaan pengelolaan air tanah
5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah
b. Penetapan zona konservasi air tanah memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan
air tanah pada cekungan air tanah.Zona konservasi air tanah disajikan dalam bentuk peta yang
diklasifikasikan menjadi:
1. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah
2. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak
c. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program
konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Rencana pengelolaan air
tanah disusun dengan:
1. Mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan
2. Berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah
Rencana pengelolaan air tanah terdiri atas rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah:
1. Lintas provinsi atau lintas negara
2. Lintas kabupaten/kota
3. Dalam satu kabupaten/kota
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 32
Rencana pengelolaan air tanah terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan
dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah yang bersangkutan.
2.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah
semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian
ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber daya air dikelola secara
menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan
sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lingkup pengaturan
pengelolaan sumber daya air meliputi:
a. Proses penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air
b. Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air
c. Konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak
air
Pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan berlandaskan pada:
a. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang
mencakup mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,
pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan
memperhatikan kondisi wilayah masing-masing
b. Wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan
Wilayah sungai ditetapkan sebagai:
1. Wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
2. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota
3. Wilayah sungai lintas provinsi
4. Wilayah sungai lintas negara
5. Wilayah sungai strategis nasional
Wilayah sungai ditentukan berdasarkan:
1. Efektivitas pengelolaan sumber daya air dengan kriteria:
a) Dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya
air
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 33
b) Telah tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai
yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain
2. Efisiensi pengelolaan sumber daya air dengan kriteria rentang kendali pengelolaan sumber daya
air
3. Keseimbangan pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai basah dan daerah aliran
sungai kering dengan kriteria tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna
memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif
c. Pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai
Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola pengelolaan
sumber daya air. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai disusun
sebagai berikut:
1. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat
kabupaten/kota yang bersangkutan
2. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat
kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disusun
dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi yang
bersangkutan
4. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dan wilayah
sungai strategis nasional disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional sumber daya air
dan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang
bersangkutan
Rancangan pola pengelolaan sumber daya air mengacu pada data dan/atau informasi mengenai:
1. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah yang bersangkutan
2. Kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan
3. Keberadaan masyarakat hukum adat setempat
4. Sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis
5. Aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air
6. Kepentingan generasi masa kini dan mendatang serta kepentingan lingkungan hidup
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 34
Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan
melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang
mencakup:
a. Inventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air
sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air. (2) Pengumpulan data dan
informasi meliputi:
1. Kuantitas dan kualitas sumber daya air
2. Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air
3. Sumber air dan prasarana sumber daya air
4. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air
5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air
b. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air
Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah
sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang
terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air, serta mempertimbangkan penggunaan dan
ketersediaan air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai dengan tetap mengutamakan
penggunaan air permukaan.
Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan:
1. Merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan
sumber daya air
2. Sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana
tata ruang wilayah yang bersangkutan
2.2.7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman
Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi para pihak yang berkepentingan
dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang. Ruang lingkup penentuan daya
dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Penentuan kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang
b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan
c. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 35
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi,
dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota wajib memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam
dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi
kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan
karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup
dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.
Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan
(supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity).
Gambar 2.3
Daya Dukung Lingkungan Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan
Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan
kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan 3 (tiga)
pendekatan, yaitu:
1. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang
2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan
3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 36
Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan
sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara
ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau
defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.
Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata
ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah
administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas
dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.
Metode penentuan kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang digunakan untuk
mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang tepat berdasarkan kemampuan lahan untuk pertanian yang
dikategorikan dalam bentuk kelas dan subkelas. Dengan metode ini dapat diketahui lahan yang sesuai
untuk pertanian, lahan yang harus dilindungi dan lahan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan
lainnya.
A. Klasifikasi Kemampuan Lahan
Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia),
topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut,
dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit
pengelolaan. Pengelompokan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan
dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan
dan hambatan dalam mengelola lahan. Dengan demikian, apabila tingkat bahaya/risiko kerusakan
dan hambatan penggunaan meningkat, spektrum penggunaan lahan menurun.
B. Kemampuan Lahan dalam Tingkat Kelas
Lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas, yang ditandai dengan huruf romawi I sampai
dengan VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan kelas II) merupakan lahan yang cocok untuk
penggunaan pertanian dan 2 (dua) kelas terakhir (kelas VII dan kelas VIII) merupakan lahan yang
harus dilindungi atau untuk fungsi konservasi. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat
dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Meskipun demikian, lahan kelas III dan kelas
IV masih dapat digunakan untuk pertanian.
Tabel 2.3 Klasifikasi Kemampuan Lahan dalam Tingkat Kelas
Kelas Kriteria Penggunaan
I 1. Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya
Pertanian: a. Tanaman pertanian semusim b. Tanaman rumput
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 37
Kelas Kriteria Penggunaan
2. Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian
3. Karakteristik lahannya antara lain: topografi hampir datar - datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, tidak terancam banjir
c. Hutan dan cagar alam
II 1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang
2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan
Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang penggembalaan d. Hutan produksi e. Hutan lindung f. Cagar alam
III 1. Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya
2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan
3. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut
1. Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan
pengolahan tanah c. Tanaman rumput d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam
2. Non-pertanian
IV 1. Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas
2. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan
1. Pertanian: a. Tanaman semusim dan tanaman
pertanian pada umumnya b. Tanaman rumput c. Hutan produksi d. Padang penggembalaan e. Hutan lindung dan suaka alam
2. Non-pertanian
V 1. Tidak terancam erosi tetapi mempunyai hambatan lain yang tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga membatasi pilihan penggunaannya
2. Mempunyai hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman
3. Terletak pada topografi datar-hampir datar tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau iklim yang kurang sesuai
1. Pertanian: a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan suaka alam
2. Non-pertanian
VI 1. Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan
2. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi
1. Pertanian: a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan cagar alam
2. Non-pertanian
VII 1. Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan, karena itu pemanfaatannya harus bersifat konservasi. Jika
a. Padang rumput b. Hutan produksi
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 38
Kelas Kriteria Penggunaan
digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan erosi yang berat.
VIII 1. Sebaiknya dibiarkan secara alami 2. Pembatas dan ancaman sangat berat dan tidak
mungkin dilakukan tindakan konservasi, sehingga perlu dilindungi
a. Hutan lindung b. Rekreasi alam c. Cagar alam
Sumber: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009
C. Kemampuan Lahan dalam Tingkat Subkelas
Kemampuan lahan kategori kelas dapat dibagi ke dalam kategori subkelas yang didasarkan pada
jenis faktor penghambat atau ancaman dalam penggunaannya. Kategori subkelas hanya berlaku
untuk kelas II sampai dengan kelas VIII karena lahan kelas I tidak mempunyai faktor penghambat.
Kelas kemampuan lahan seperti tersebut di atas (kelas II sampai dengan kelas VIII) dapat dirinci ke
dalam subkelas berdasarkan empat faktor penghambat, yaitu:
1. Kemiringan lereng (t)
2. Penghambat terhadap perakaran tanaman (s)
3. Tingkat erosi/bahaya erosi (e)
4. Genangan air (w)
Subkelas kemiringan lereng (t) terdapat pada lahan yang faktor lerengnya menjadi faktor
penghambat utama. Kemiringan lereng, panjang lereng, dan bentuk lereng sangat mempengaruhi
erosi, aliran permukaan dan kemudahan atau faktor penghambat terhadap usaha pertanian sehingga
dapat menjadi petunjuk dalam penempatan lahannya ke dalam subkelas ini.
Subkelas penghambat terhadap perakaran tanaman (s) terdapat pada lahan yang faktor kedalaman
tanah sebagai penghambat terhadap perakaran tanaman; faktor lahan seperti tanah yang dangkal,
banyak batu-batuan, daya memegang air yang rendah, kesuburan rendah yang sulit diperbaiki,
garam dan Na yang tinggi akan menjadi petunjuk dalam menempatkan lahan tersebut ke dalam
subkelas ini.
Subkelas tingkat erosi/bahaya erosi (e) erosi terdapat pada lahan dimana erosi merupakan problem
utama. Bahaya erosi dan erosi yang telah terjadi merupakan petunjuk untuk penempatan dalam
subkelas ini.
Subkelas genangan air/kelebihan air (w) terdapat pada lahan dimana kelebihan air merupakan faktor
penghambat utama; drainase yang buruk, air tanah yang tinggi, bahaya banjir merupakan faktor-
faktor yang digunakan untuk penentuan subkelas ini.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 39
D. Kemampuan Lahan pada Tingkat Unit Pengelolaan
Kategori subkelas dibagi ke dalam kategori unit pengelolaan yang didasarkan pada intensitas faktor
penghambat dalam kategori subkelas. Dengan demikian, dalam kategori unit pengelolaan telah
diindikasikan kesamaan potensi dan hambatan/risiko sehingga dapat dipakai untuk menentukan tipe
pengelolaan atau teknik konservasi yang dibutuhkan.
Kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan memberikan keterangan yang lebih spesifik dan
detil dari subkelas. Tingkat unit pengelolaan lahan diberi simbol dengan menambahkan angka di
belakang simbol subkelas. Angka ini menunjukkan besarnya tingkat faktor penghambat yang
ditunjukkan dalam subkelas, misalnya IIw1, IIIe3, IVs3, dan sebagainya.
Penentuan kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan penting, terutama untuk melakukan
evaluasi kecocokan penggunaan lahan saat ini. Evaluasi kecocokan penggunaan lahan diperlukan
sebagai masukan bagi revisi rencana tata ruang atau penggunaan lahan yang sudah ada.
Klasifikasi pada kategori unit pengelolaan memperhitungkan faktor-faktor penghambat yang bersifat
permanen atau sulit diubah seperti tekstur tanah, lereng permukaan, drainase, kedalaman efektif
tanah, tingkat erosi yang telah terjadi, liat masam (cat clay), batuan di atas permukaan tanah,
ancaman banjir atau genangan air yang tetap.
E. Cara Penentuan Kemampuan Lahan
Penentuan kemampuan lahan terutama dilakukan untuk perencanaan ruang atau alokasi
pemanfaatan ruang. Di bawah ini diberikan langkah penentuan kemampuan lahan:
1. Siapkan peta sebagai berikut:
a. Peta lereng
b. Peta tanah
c. Peta erosi
d. Peta drainase/genangan
2. Lakukan tumpang tindih (overlay) peta lereng, peta tanah, peta erosi dan peta
drainase/genangan untuk mendapatkan peta kemampuan lahan. Tumpang tindih dapat
dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) maupun secara manual.
3. Dari overlay peta, didapat kombinasi keempat parameter di atas, sehingga dapat dilakukan
identifikasi kelas lahan. Besarnya hambatan yang ada untuk masing-masing parameter
menentukan masuk ke dalam kelas dan subkelas mana lahan tersebut. Dari hasil identifikasi,
dapat dideliniasi kelas dan subkelas kemampuan lahan.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 40
4. Apabila peta kemampuan lahan atau peta kemampuan tanah sudah ada, akan dapat
memudahkan penentuan kelas lahan, karena sudah tidak perlu lagi dilakukan langkah tumpang
tindih (overlay) peta. Namun demikian identifikasi dan delineasi kelas lahan tetap harus
dilakukan.
F. Cara Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan
Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk revisi alokasi pemanfaatan ruang saat ini.
Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan dengan membandingkan penggunaan lahan yang
ada dengan hasil analisa kemampuan lahan.
2.2.8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penataan Sempadan
Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo
Maksud penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo adalah untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan kemanusiaan dan lingkungan hidup dalam
rangka meningkatkan kesejateraan rakyat. Tujuan penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali
Wonokromo adalah agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya
untuk mewujudkan kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai serta memperkecil dampak sosial akibat
penataan sungai. Sasaran penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo adalah:
a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan sumber daya air,
tanah dan bangunan di sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo
b. Terwujudnya manusia sebagai insan yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina
daerah sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo
c. Tercapainya kelestarian fungsi sumber daya sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo
d. Terkendalinya pemanfaatan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo secara bijaksana
e. Terlindunginya sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali wonokromo terhadap dampak usaha
dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Tanah pada daerah sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo diperuntukkan bagi
keperluan:
a. Operasi dan pemeliharaan sungai
b. Tempat penimbunan hasil sementara pengerukan sungai
c. Pembuatan bangunan sungai dan bangunan-bangunan pengairan
d. Bangunan pengelolaan sungai (utilitas sungai)
e. Bangunan pengambilan dan pembuangan air
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 41
f. Bangunan fasilitas umum
g. Kawasan pemukiman terbatas
h. Ruang terbuka hijau dan/atau jalur hijau
2.2.9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034
Visi penataan ruang Kota Surabaya adalah terwujudnya Kota Perdagangan dan Jasa
Internasional Berkarakter Lokal yang Cerdas, Manusiawi dan Berbasis Ekologi. Misi penataan ruang
Kota Surabaya adalah :
a. meningkatkan kualitas penataan ruang kota dan infrastruktur kota yang menjamin aksesibilitas publik
berwawasan lingkungan dan nyaman
b. meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi dan kontrol publik dalam pemanfaatan ruang,
penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan layanan publik
c. mengembangkan aktualisasi dan kearifan budaya lokal warga kota dalam tata pergaulan global
d. mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan secara konsisten meningkatkan iklim usaha yang
kondusif dan berkeadilan
e. mewujudkan masyarakat yang berdaya, kreatif dan sejahtera
Tujuan penataan ruang Kota Surabaya adalah mengembangkan ruang kota metropolitan
berbasis perdagangan dan jasa sebagai pusat pelayanan Nasional dan Internasional yang berkelanjutan
sebagai bagian dari KSN Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan
(Gerbangkertasusila).
Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air Kota Surabaya dilakukan dengan:
a. Mengembangkan prasarana sumber daya air untuk air minum melalui pengoptimalan pemanfaatan
sumber air permukaan dan sumber air lainnya
b. Meningkatkan tampungan/resapan air melalui pengoptimalan fungsi tampungan untuk wisata air,
penataan lingkungan, konservasi serta pengendalian banjir
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya di Kota Surabaya dilakukan dengan:
a. Mengoptimalkan ruang terbuka hijau dan/atau waduk/boezem sebagai daerah resapan air
b. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada daerah resapan air
Penetapan fungsi kegiatan utama pada wilayah laut di Kota Surabaya dilaksanakan melalui:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 42
a. Pengembangan fungsi kegiatan utama wilayah laut yang terintegrasi dengan fungsi kegiatan dan
pemanfaatan lahan di wilayah darat, dengan memperhatikan keterpaduan fungsi lindung dan fungsi
budidaya
b. Penetapan fungsi kegiatan utama pada setiap unit pengembangan wilayah laut
Fungsi kegiatan utama pada masing-masing unit pengembangan wilayah laut Kota Surabaya
adalah:
a. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut I meliputi pengembangan pelabuhan dan
alur pelayaran kapal besar
b. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut II meliputi pelabuhan dan angkutan
penyeberangan, pangkalan pertahanan dan keamanan Angkatan Laut, industri perkapalan, dan alur
pelayaran kapal besar
c. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut III meliputi wisata bahari/laut,
pengembangan pariwisata alam dan buatan, area penangkapan dan budidaya perikanan dan alur
pelayaran kapal nelayan
d. Fungsi kegiatan utama unit pengembangan wilayah laut IV meliputifungsi lindung dan rehabilitasi
lingkungan laut, pengembangan pariwisata alam serta sebagai area penangkapan dan budidaya
perikanan
Pemantapan dan pengembangan angkutan sungai dan penyeberangan di Kota Surabaya
meliputi:
a. Pengembangan angkutan sungai sebagai angkutan umum dan/atau angkutan pariwisata yang
dilengkapi dengan dermaga pada pusat-pusat pelayanan di Sungai Kali Mas, Kali Wonokromo, dan
Kali Surabaya
b. Pengembangan penyeberangan Ujung-Kamal yang juga berfungsi sebagai pelabuhan
penyeberangan dan penunjang pariwisata bahari
c. Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan penyeberangan antar provinsi dan
kabupaten/kota di Pelabuhan Tanjung Perak
Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kota Surabaya meliputi:
a. Penggunaan sumber air Kali Surabaya, mata air Umbulan, dan alternatif sumber air lainnya untuk
pemenuhan kebutuhan air baku sebagai bahan baku air minum
b. Pengembangan sistem penanganan sumber-sumber air untuk meningkatkan kualitas baku mutu air
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 43
c. Pembangunan dan peningkatan area tampungan/resapan air melalui pembangunan waduk/boezem,
sumur resapan, peningkatan fungsi waduk, pemanfaatan saluran untuk penampungan air, dan
pemasangan biopori untuk peresapan air dalam tanah sekaligus pengendalian banjir
d. Pengoptimalan dan penyediaan jaringan pelayanan hidran umum pada lokasi-lokasi strategis dan
permukiman kota
e. Pengembangan prasarana sumber air tanah untuk air bersih dengan pengendalian pemanfaatan
secara ketat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan eksploitasi berlebih pada Cekungan Air
Tanah (CAT)
Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Surabaya meliputi :
a. Peningkatan upaya penyediaan air minum Kota Surabaya dengan cara mengoptimalkan
pengembangan sumber air baku Kali Surabaya, mata air Umbulan dan alternatif sumber air lainnya
b. Peningkatan kemampuan instalasi pengolah air minum dengan mengoptimalkan Instalasi
Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel dan Karangpilang, serta pengembangan sistem pengolahan
air minum lainnya
c. Pengembangan jaringan distribusi air minum pada seluruh wilayah kota yang belum terlayani
d. Pengembangan sistem penyediaan air siap minum pada seluruh wilayah kota khususnya pada
fasilitas umum dan komersial
Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah Kota Surabaya dilakukan dengan:
a. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik perkotaan berupa penyediaan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat ditetapkan di Unit Pengembangan I, Unit Pengembangan II,
Unit Pengembangan III, Unit Pengembangan V, Unit Pengembangan XII, Unit Pengembangan IX
dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang terintegrasi dengan
sistem pengelolaan air limbah kota
b. Meningkatkan sistem pengelolaan lumpur tinja menggunakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) di Unit Pengembangan II Kertajaya dan Unit Pengembangan XII Sambikerep
c. Mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah pada industri besar
dan menengah maupun industri kecil
d. Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan air
limbah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 di lokasi
industrinya, yang dilakukan secara sinergis dengan sistem pengelolaan limbah B3 secara regional
dan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 44
Rencana pengembangan sistem drainase Kota Surabaya dilakukan dengan membagi wilayah
layanan melalui pembentukan sistem rayon yaitu sebagai berikut:
a. Rayon Genteng, meliputi sistem Pompa Air Darmokali, Pompa Air Ciliwung, Pompa Air Dinoyo,
Pompa Air Keputran, Pompa Air Gubeng, Kayon-Grahadi, Pompa Air Kenari-Embong Malang,
Pompa Air Flores, Peneleh, Kali Mas, Pelabuhan Barat, Pelabuhan Timur dan Greges
b. Rayon Gubeng, meliputi sistem Pegirian, Tambak Wedi, Jeblokan Hulu, Jeblokan Hilir, Tanah Kali
Kedinding, Lebak Indah, Kenjeran, Kali Kepiting, Kalidami, Kalibokor Hulu, Kalibokor Hilir, Daratan
Pantai Timur, Oloran Utara Kalidami dan Oloran Selatan Kalidami
c. Rayon Jambangan, meliputi sistem Kali Mir Hulu, Kali Mir Hilir, PDAM Ngagel, Kali Sumo, Medokan
Semampir, Tambak Keputih, Kali Wonorejo, Kali Rungkut, Kali Kebonagung dan Kali Perbatasan
d. Rayon Wiyung, meliputi sistem Kali Kedurus dan Karang Pilang
e. Rayon Tandes, meliputi sistem Gunungsari dan Dataran Rendah Barat
Pengelolaan sistem drainase dilaksanakan untuk mengurangi dan mengatasi banjir serta
genangan yang dilakukan melalui pembangunan pintu air dan rumah pompa, pelaksanaan
kegiatannormalisasi dan perawatan saluran serta pengembangan arearetensi dan detensi
waduk/boezem.
Upaya peningkatan jalur evakuasi bencana banjir di Kota Surabaya dilakukan dengan cara :
a. Melengkapi dan meningkatkan prasarana dan sarana pada jalur evakuasi untuk mempermudah
pencapaian dan proses penanganan korban bencana banjir
b. Mengoptimalkan jalur evakuasi melalui sungai dan udara dilengkapi dengan prasarana dan sarana
yang memadai
Kawasan sempadan sungai di Kota Surabaya adalah:
a. Kawasan sempadan Sungai Kalimas yang melintasi Kecamatan Wonokromo, Tegalsari, Gubeng,
Genteng, Bubutan, Krembangan, Semampir dan Pabean Cantian
b. Kawasan sempadan Sungai Kali Surabaya yang melintasi Kecamatan Wonokromo, Dukuh Pakis,
Wiyung, Jambangan, Gayungan dan Karangpilang
c. Kawasan sempadan Sungai Kali Wonokromo yang melintasi Kecamatan Wonokromo, Gubeng,
Wonocolo, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo dan Rungkut
d. Kawasan sempadan Sungai Kali Perbatasan yang melintasi Kecamatan Karangpilang, Gayungan,
Tenggilis Mejoyo dan Gunung Anyar
e. Kawasan sempadan Sungai Kali Tempurejo, Kali Dami, Kali Keputih, Kali Wonorejo, Kali Medokan
Ayu, Kali Kebon Agung dan Kali Makmur
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 45
Upaya pengelolaan kawasan sempadan sungai di Kota Surabaya dilakukan dengan :
a. Menetapkan dan mengoptimalkan kawasan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau dan
ruang terbuka non hijau
b. Mengembangkan penyediaan vegetasi di sepanjang sempadan sungai untuk menunjang kegiatan
wisata dan olahraga
c. Memanfaatkan sempadan sungai untuk pendirian bangunan pendukung utilitas kota
d. Melakukan perlindungan kawasan sempadan sungai dengan mengikuti ketentuan mengenai jarak
sempadan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kawasan sempadan waduk/boezem di Kota Surabaya meliputi sempadan waduk/boezem yang
tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya dengan jarak sempadan paling sedikit 50 (lima puluh) meter
dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Upaya pengelolaan kawasan sempadan waduk/boezem
dilakukan dengan:
a. Melindungi kawasan dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau
di sepanjang sempadan waduk/boezem dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan
menyebabkan kerusakan kualitas sumber air
b. Meningkatkan fungsi waduk/boezem sebagai pengendali air hujan, perikanan, dan pariwisata alam
c. Membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan
konservasi waduk/boezem
Kawasan rawan banjir sebagaimana di Kota Surabaya berada di sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong,
saluran diversi Gunung Sari (saluran Banyu Urip) dan kawasan pantai timur Surabaya. Upaya
pengelolaan kawasan rawan bencana banjir, dilakukan dengan:
a. Menyediakan jalur-jalur evakuasi yang cepat dan aman pada kawasan rawan bencana banjir
b. Mengembangkan sistem pintu air laut pada area lintasan air laut
c. Mengembangkan sistem peringatan dini di kawasan rawan banjir
d. Memanfaatkan tanaman mangrove/bakau sebagai penekan arus untuk mengatasi permasalahan
banjir di kawasan pesisir
e. Mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan
bencana banjir
Jalur evakuasi bencana banjir di Kota Surabaya ditetapkan sebagai berikut :
a. Bencana banjir di sekitar Kali Lamong, jalur evakuasi melalui antara lain Jalan Sumberejo dengan
tempat penampungan sementara di perkantoran milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 46
Daerah, ruang terbuka dan fasilitas umum meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan
olahraga
b. Bencana banjir di sekitar Teluk Lamong, jalur evakuasi melalui Jalan Kalianak, Jalan Perak Barat
dengan tempat penampungan sementara di perkantoran milik Pemerintah/Pemerintah
Provinsi/Pemerintah Daerah, ruang terbuka dan tempat peruntukan pelayanan umum meliputi
sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga
c. Bencana banjir di saluran diversi Gunung Sari (saluran Banyu Urip), jalur evakuasi melalui Jalan
Raya Benowo, Jalan Mastrip dan Jalan Raya Menganti, dengan tempat penampungan sementara di
perkantoran milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, ruang terbuka dan tempat
peruntukan pelayanan umum meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga
d. Bencana banjir di kawasan pantai timur Surabaya, jalur evakuasi dapat melalui Jalan Kenjeran, Jalan
Mulyosari, Jalan Kejawan Putih Tambak, Jalan Keputih, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan
Semolowaru, Jalan Wonorejo, Jalan Medokan Ayu, Jalan Pandugo, Jalan Raya Wiguna dan Jalan
Gunung Anyar Tambak, dengan tempat penampungan sementara di perkantoran milik
Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, ruang terbuka dan tempat peruntukan
pelayanan umum meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga
2.2.10 Surat Edaran Nomor: SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota
A. Tahapan penyusunan RPPLH
Berdasarkan Surat Edaran E.5/menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas 5 tahapan, diantaranya:
1. Inventarisasi Lingkungan Hidup
Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi
sumber daya alam yang bersumber dari:
a. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 5 tahun terakhir
b. Profil daerah
c. Daerah dalam angka 5 tahun terakhir
d. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), 3 tahun terakhir
e. Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tamung
f. Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 47
Apabila data dan informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak tersedia dan/atau tidak
lengkap dapat menggunakan data dan informsi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup.
2. Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup
Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokan data dan informasi hasil inventarisasi
sebagai berikut:
a. Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, laut,
pesisir dan pantai, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3,
dan demografi)
b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan,
penangan konflik lingkungan)
c. Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah
tersebut
Data dan informasi tersebut diolah untuk menghasilkan isu strategis. Isu strategis adalah
permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas
terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
3. Analisis Data dan Informasi Untuk Menyepakati Isu Pokok
Daftar isu strategis yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya, tahapan selanjutnya adalah
mencari kesepakatan isu strategis melalui forum musyawarah antar para pemangku
kepentingan. Isu startegis hasil musyawarah tersebut selanjutnya dianalisis melalui forum
diskusi kelompok terarah yang partisipatif untuk memperoleh masukan dari para pihak dalam
rangka menyusun dan menetapkan isu pokok. Dalam penyusunan dan penetaoan iso pokok
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Keterkaitan dengan arahan umum RPLH nasional
b. Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan
Isu pokok adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaiakn delam kurun waktu
tertentu. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan isu pokok diantaranya
adalah elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon atau yang dikenal dengan
istilah analisis DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact dan Response), dengan penjelasan
masing-masing elemen sebai berikut:
a. Driver/elemen pendorong adalah suatau hal atau keadaan yang mendorong terjadinya
perubahan lingkungan akibat dinamika sosial, ekonomi dan budaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 48
b. Pressure/tekanan adalah aktivits-aktivitas kemanusiaan yang secara langsung dipengaruhi
oleh kondisi pendorong
c. State/kondisi adalah keadaan saat ini, atau sedang berlangsung yang biasanya dijelaskan
dalam bentuk Status
d. Impact/dampak adalah perubahan-perubahan pada lingkungan hidup dan sistem sosial-
ekomoninya sebagai akibat dari adanya tekanna-tekanan
e. Response/respon adalah tidakan-tindakan reaktif maupun proaktif untuk mengendalikan,
mengantisipasi, mengelola dampak, kondisi, tekanan dan bahkan juga pendorong.
4. Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kurun Waktu
30 Tahun
Penentuan target tersebut ditentukan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diinginkan:
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup: kulitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan
b. Apabila Indeks Kualaitas Lingkungan Hidup belum tersedia, dapat menggunakan:
Pendekatan secara kualitatif
Analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa
5. Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
untuk Kurun Waktu 30 Tahun
Muatan rencana RPPLH berupa arahan kebijkakan, strategi implemetasi dan indikasi program
yang meliputi:
a. Rencana pemanfaatan ruang dan/atau pencadangan sumber daya alam
Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pemanfaatan sumber
daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang layak dimanfaatkan secara
berkelanjutan, dengan mempertimbangkan:
Apabila antara hasil yang diperoleh lebih kecil dari resiko kerusakan lingkungannya
Ekosistem yang rusak dan harus dipulihkan
Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup
Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program pada pemeliharaan dan
perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan dilakukan terhadapan wilayah dengan
cara:
Menetapkan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung dan ditetapkan sebagai
kawasan lindung dengan kreteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Mengatur peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lindungnya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 49
Mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi
b. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya
alam
Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program pada pengendalian, pemantauan
serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam diarahkan dalam rangka efektifitas
pencapaian target yang telah ditetapkan.
1) Rencana pengendalian, contoh antara lain:
a) Penguan tata kelola SDA sesuai dengan kewenangannya
b) Pencegahan dampak lingkungan hidup
c) Penerapan sistem perizinan lingkungan
d) Pengelolaan sampah dan limbah
2) Rencana pemantauan, contoh antara lain:
a) Menetapkan baku mutu lingkungan
b) Pemantauan baku mutu lingkungan
c) Menetapkan kelas air pada sungai-sungai prioritas daerah
d) Pengembangan infrstruktur pemantauan kualitas lingkungan hidup
3) Rencana pendayagunaan dan pelestarian, contoh antara lain:
a) Pemulihan daerah tercemar dan rehabilitasi lahan krisis
b) Penguatan kebijakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
c) Penelitian dan pengembangan pemanfaatan nilai keanekaragaman hayati
c. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program pada rencana adaptasi terhadap
perubahan iklim diarahkan dalam rangka penyesuaian dan mengantisipasi resiko serta
meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim, antara lain:
Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah
Meningkatakan kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim
Meningkatkan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada
Perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut
Pengurangan eksploitasi air tanah
Revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya
Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program pad rencana mitigasi terhadap
perubahan iklim diarahakan delam rangka mencegah, menahan dan atau memperlambat
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 50
efek gas rumah kaca dengan cara mengurangi, sumber-sumber penghasilan gas rumah
kaca dan meningkatkan penyerapan karbon, antara lain:
Pemantauan emisi gas rumah kaca
Penerapan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan
Pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah
Pengembangan ruang terbuka hijau
B. Arahan PPLH Nasional Pulau Jawa
1. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang
berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air, terutama wilayah pegunungan dan
dataran tinggi vulkanik serta karst
2. Mempertahankan dan meningkatkan luas hutan rakyat melalui penananman jenis-jenis pohon
ekonomis yang sekaliggus mampu menjaga fungsi lingkungan hidup di wilayahnya
3. Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah
lumbung pangan dan pesisir
4. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan
5. Mengembangkan infrastruktur hijau
6. Menjaga dan memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS yang aliran sungainya
menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan
7. Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3
8. Memulihkan wilayah-wilayah pesisir rusak, terutama di utara Pulau Jawa
9. Mengelola dampak kegiatan di laut dengan menaati baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan
terutama di Selat Sunda, Laut Jawa dan Selat Bali serta memulihkan kualitas teluk Jakarta
C. Penentuan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
1. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penentuan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah untuk
memberikan arahan spasial dalam pemanfaatan dan pencadangan serta pemeliharaan dan
perlindungan sumber daya alam baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
Penentuan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup bertujuan agar terjadi
harmonisasi pembangunan dan keberlanjutan fungsi-sungsi lingkungan hidup dapat tercapai.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 51
2. Cara Pembuatan Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung
a. Mengidentifikaasi karakteristik dan potensi sumber daya alam suatu wilayah dengan
mengacu pada peta ekoregien nasional yang disusun oleh kementrian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
b. Mengidentifikasi kondisi jasa ekosisitem yang dominan berserta distribusi spasial pada
wilayah kajian dengan mengacu pada Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung
Nasional
c. Menentukan batas analisis daya dukung lingkungan hidup dengan mempertimbangkan
kesamaan karakteristik wilayah administrasi dan wilayah fungsional dengan cara melakukan
analisis dari Peta Ekoregion Nasional dan Peta Indikasi Daya Dukung Nasional untuk
mempertimbangkan kesamaan karakteristik dengan wilayah administrasi dan wilayah
fungsionalnya
d. Menginventarisasi ketersediaan data berdasarkan batas yang telah ditetapkan
e. Pemilihan metode pengolahan data
Tabel 2.4 Metode Pengolahan Data Daya Dukung dan Daya Tampung
No Jenis Data Pilihan Metode yang Dapat Digunakan
1 Tutupan lahan
Metode jasa lingkungan
2 Peta ekoregion
3 Data geologi
4 Curah hujan
5 Peta jenis tanah
6 Kemampuan lahan Metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam 7 Ketersediaan air
8 Frekuensi kejadian bencana
Metode analisis resiko dan dampak lingkungan
9 Intensitas kejadian bencana
10 Kecenderungan kejadian bencana
11 Tingkat pencemaran dan kerusakan
3. Analisis jasa lingkungan berdasarkan metode yang dipilih
Tabel 2.5 Metode Analisa Jasa Lingkungan
No Metode Langkah-langkah
1 Metode jasa lingkungan 1. Menyusun informasi jasa lingkungan berbasis ekoregion melalui perbandingan komparatif bagi setiap jenis layanan ekosistem pada setiap kelas ekoregion dengan bantuan panel pakar
2. Menyusun informasi jasa lingkungan berbasis tutupan lahan melalui perbandingan komparatif bagi setiap jenis
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 52
No Metode Langkah-langkah
layanan ekosistem pada setiap kelas tutupan lahan dengan bantuan panel pakar
3. Melakukan telaah hubungan pengaruh antara karakteristik ekoregion dan pola pemanfaatan ruang eksisting atau kelas tutupan lahan terhadap jenis dana jasa lingkungan melalui proses tumpang susun pate baseline layanan ekosistem berbasis ekoregion dengan peta kondisi eksisteing layanan ekosistem yang berbasis tutupan lahan, memberikan nilai/skor masing-masing dari hasil tumpang susun
4. Menampilkan informasi yang dihasilkan dalam bentuk hirarki ordinal, angka skor atau indeks yang mewakili penilaian kualitatif secara spasial dalam bentuk peta
2 Metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam
Mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahu 2009 Tentang Penentuan Daya Dukung Dalam Penataan Ruang
3 Metode analisis resioko dan dampak lingkungan
1. Mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/aau resiko lingkungan hiduo
2. Mengidentifiksdi kecenderungan bencana lingkungan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup
3. Menganalisis secara cepat dampak lingkungan yang terjadi akibat suatu kejadian
4. Menetapkan indikator kunci yang dapat merepresentasikan kondisi kondisi daya dukung lingkungan hidup suatu wilayah
5. Menetapkan status resiko lingkungan berdasarkan kondisi lindikator kunci yang telah ditentukan
4. Melakukan verifikasi dan Interpretasi hasil analisis pada masing-masing metode yang dipilih
melalui:
a. Panel Pakar (Expert Judgement)
b. Diskusi kelompk (Focus Group Discussion)
c. Pemodelan (Modelling)
5. Penentuan tingkat indikasi daya dungkungg dan daya tampung melalui konsultan publik seluruh
pemangku kepentingan terkait
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 53
2.3 Sintesa Landasan Teori dan Tinjauan Kebijakan
Berikut merupakan sintesa landasan teori dan tinjauan kebijakan dalam Penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumber daya
Air Kota Surabaya.
Tabel 2.6 Sintesa Landasan Teori dan Tinjauan Kebijakan dalam Penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
No. Teori/Kebijakan Uraian
1. Penataan Ruang Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Upaya penataan ruang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: • Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan
buatan • Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia • Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang Adapun tujuan penataan ruang menurut Tarigan (2004), adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan pada wilayah-wilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi. Sehingga akan mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
2. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. McNauhgton & Wolf dalam Husein (1993) menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia. Sedangkan jika dikaji dari sisi ilmu lingkungan, lingkungan hidup adalah ekologi, serta dengan mempertimbangkan disiplin lain terutama ekonomi dan geografi (Soerjani & Djajadiningrat, 1985). Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup tersebut, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup, dan faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan (Soemarwono,1994). Faktor-faktor tersebut menentukan lingkungan hidup akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. Sehingga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, antara faktor lingkungan dan lingkungannya harus seimbang.
3. Penataan Ruang dalam Pemeliharaan dan Perlindungan
Penataan ruang mempunyai peranan penting bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga tertuang dalam Undang-Undang no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu bahwa penataan ruang
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 54
No. Teori/Kebijakan Uraian
Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup
diselenggarakan guna mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, guna terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dari kedua undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya penataan ruang dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup pada umumnya terletak pada penentuan peruntukan penggunaan ruang atau dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan peruntukan yang jelas, mala semua kepentingan yang terkait dengan pemanfaatannya dapat diakomodasi sehingga tercipta harmonisasi dalam pemanfaatan ruang yang dapat mewujudkan nilai tambah berupa pemanfaatan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Wahid, 2011).
4. Sumber daya Air Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. 97% air di bumi adalah air asin, dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari 2/3 bagiannya berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan terutama di dalam tanah berupa air tanah, dan hanya sebagian kecil berada di atas permukaan tanah dan di udara. Sumber air tawar antara lain sebagai berikut: 1. Air permukaan
Air permukaan adalah air yang terdapat di sungai, danau, atau rawa air tawar. Air permukaan secara alami dapat tergantikan dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran menuju lautan, penguapan, dan penyerapan menuju ke bawah permukaan.
2. Aliran sungai bawah tanah Total volume air yang dialirkan dari daratan menuju lautan dapat berupa kombinasi aliran air yang dapat terlihat dan aliran yang cukup besar di bawah permukaan melalui bebatuan dan lapisan bawah tanah yang disebut dengan zona hiporeik (hyporheic zone). Untuk beberapa sungai di lembah-lembah yang besar, komponen aliran yang "tidak terlihat" mungkin cukup besar dan melebihi aliran permukaan.
3. Air tanah Air tanah adalah air tawar yang terletak di ruang pori-pori antara tanah dan bebatuan dalam. Air tanah juga berarti air yang mengalir di lapisan aquifer di bawah water table. Terkadang berguna untuk membuat perbedaan antara perairan di bawah permukaan yang berhubungan erat dengan perairan permukaan dan perairan bawah tanah dalam di aquifer (yang kadang-kadang disebut dengan "air fosil").
4. Desalinasi Desalinasi adalah proses buatan untuk mengubah air asin (umumnya air laut) menjadi air tawar.
5. RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah LH, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan penyusunan RPPLH antara lain sebagai berikut: • Mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 55
No. Teori/Kebijakan Uraian
• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
• Menugatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup
• Meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim
6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Dilihat dari sisi ketersediaan, konsep daya dukung secara umum melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Sedangkan dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah (Pedoman Penentuan DDDTLH Tahun 2014). Dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan indikatif berdasarkan unit analisis, parameter, indikator dan tolak ukur pada masing-masing unit analisis. Hal tersebut dikarenakan daya dukung dan daya tampung bersifat dinamis dan kompleks serta sangat bergantung pada karakteristik geografi suatu wilayah, jumlah penduduk dan kondisi eksisting sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Unit analisis adalah suatu analisis untuk mengukur kemampuan wilayah baik level nasional, pulau/kepulauan, provinsi, ekoregion lintas kabupaten/kota, kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota serta lingkungan tematik dalam konteks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Jasa Ekosistem Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting) (MA, 2005). Secara operasional, kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut : • Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung)
• Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan)
8. UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam UU No 32 Tahun 2009, Renccana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) didefinisikan sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan bertujuan untuk: 1. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 56
No. Teori/Kebijakan Uraian
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia 3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem 4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan
hidup 6. Menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi
masa depan 7. Menjamin pemenuhan dan pelindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia 8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan 10. Mengantisipasi isu lingkungan global Dalam UU No 32 Tahun 2009 dijabarkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi poin sebagai berikut: A. Perencanaan B. Pemanfaatan C. Pengendalian D. Pemeliharaan
9. UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-undang nomor 26 tahun 2007 membahas mengenai penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Dalam penyusunan RTRW juga harus memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sehingga dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) perlu untuk disusun.
10. PP 121/2015 Tentang Pengusahaan Sumber daya Air
Pengusahaan sumber daya air dilakukan pada sumber daya air permukaan dan air tanah. Pengusahaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan. Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip: 1. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat
atas air 2. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air 3. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia 4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak 5. Prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah 6. Pemberian izin pengusahaan sumber daya air dan izin pengusahaan
air tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 57
No. Teori/Kebijakan Uraian
11. PP 15/2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP 15/2010 mengatur bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Salah satu kawasan strategis adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi: 1. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati 2. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora,
dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian
4. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro
5. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Kawasan rawan bencana alam 7. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan
mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan
12. PP 43/2008 Tentang Air Tanah Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah dikelola dengan prinsip keterpaduan dengan air permukaan. Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Rencana pengelolaan air tanah disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah. Program pengelolaan air tanah dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 58
No. Teori/Kebijakan Uraian
13. PP 42/2008 Tentang Pengelolaan Sumber daya Air
Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lingkup pengaturan pengelolaan sumber daya air meliputi: 1. Proses penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana
pengelolaan sumber daya air 2. Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi dan
pemeliharaan sumber daya air 3. Konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air
serta pengendalian daya rusak air
14. Permen LH 17/2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang. Ruang lingkup penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 1. Penentuan kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang 2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan 3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.
15. Perda Provinsi Jawa Timur 9/2007 Tentang Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo
Maksud penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan kemanusiaan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejateraan rakyat. Tujuan penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo adalah agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya untuk mewujudkan kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai serta memperkecil dampak sosial akibat penataan sungai. Sasaran penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo adalah: 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara
manusia dengan sumber daya air, tanah dan bangunan di sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo
2. Terwujudnya manusia sebagai insan yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina daerah sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo
3. Tercapainya kelestarian fungsi sumber daya sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 59
No. Teori/Kebijakan Uraian
4. Terkendalinya pemanfaatan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo secara bijaksana
5. Terlindunginya sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali wonokromo terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
16. Perda Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034
Dalam Perda No. 12 Tahun 2014 salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah adalah asas keberlanjutan. Asas keberlanjutan tersebut bermakna bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan masa mendatang. Salah satu rencana penetapan kawasan strategis Kota Surabaya adalah penetapan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup yang terdiri atas: 1. Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamtan Gunung Anyar,
Kecamtan Rungkut, Kecamatan Sukolilio dan Kecamatan Mulyorejo, yang berasa di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II kertajaya
2. Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada pada Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII
3. Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo yang berada pada Unit Pengembangan VII Wonokroko
Pengembangan dan/atau pengendalian fungsi kawasan strategis berdasarkan aspek fungsi daya dukung lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan cara: 1. Mengembangkan dan melestarikan ekosistem pesisir di kawasan
pantai timur sebagai kawasan lindung dan mengendakukan adanya kawasan terbangun
2. Melindungi kawasan sekitar Kali Lamong yang berfungsi sebagai sempadan sungai
3. Melindungi kawasan Kebun Binatang Surabaya yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya sebagai salah satu hutan kota
Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kota Surabaya meliputi: 1. Penggunaan sumber air Kali Surabaya, mata air Umbulan, dan
alternatif sumber air lainnya untuk pemenuhan kebutuhan air baku sebagai bahan baku air minum
2. Pengembangan sistem penanganan sumber-sumber air untuk meningkatkan kualitas baku mutu air
3. Pembangunan dan peningkatan area tampungan/resapan air melalui pembangunan waduk/boezem, sumur resapan, peningkatan fungsi waduk, pemanfaatan saluran untuk penampungan air, dan pemasangan biopori untuk peresapan air dalam tanah sekaligus pengendalian banjir
4. Pengoptimalan dan penyediaan jaringan pelayanan hidran umum pada lokasi-lokasi strategis dan permukiman kota
5. Pengembangan prasarana sumber air tanah untuk air bersih dengan pengendalian pemanfaatan secara ketat untuk mencegah terjadinya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 60
No. Teori/Kebijakan Uraian
pencemaran dan eksploitasi berlebih pada Cekungan Air Tanah (CAT)
Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Surabaya meliputi : 1. Peningkatan upaya penyediaan air minum Kota Surabaya dengan
cara mengoptimalkan pengembangan sumber air baku Kali Surabaya, mata air Umbulan dan alternatif sumber air lainnya
2. Peningkatan kemampuan instalasi pengolah air minum dengan mengoptimalkan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel dan Karangpilang, serta pengembangan sistem pengolahan air minum lainnya
3. Pengembangan jaringan distribusi air minum pada seluruh wilayah kota yang belum terlayani
4. Pengembangan sistem penyediaan air siap minum pada seluruh wilayah kota khususnya pada fasilitas umum dan komersial
17. Surat Edaran Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota
Berdasarkan Surat Edaran E.5/menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas 5 tahapan, diantaranya: 1. Inventarisasi Lingkungan Hidup 2. Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan
Hidup 3. Analisis Data dan Informasi Untuk Menyepakati Isu Pokok 4. Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
untuk Kurun Waktu 30 Tahun 5. Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk Kurun Waktu 30 Tahun Arahan PPLH Nasional Pulau Jawa 1. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung,
khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air, terutama wilayah pegunungan dan dataran tinggi vulkanik serta karst
2. Mempertahankan dan meningkatkan luas hutan rakyat melalui penananman jenis-jenis pohon ekonomis yang sekaliggus mampu menjaga fungsi lingkungan hidup di wilayahnya
3. Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan pesisir
4. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan 5. Mengembangkan infrastruktur hijau 6. Menjaga dan memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya
DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan
7. Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3 8. Memulihkan wilayah-wilayah pesisir rusak, terutama di utara Pulau
Jawa 9. Mengelola dampak kegiatan di laut dengan menaati baku mutu
lingkungan yang telah ditetapkan terutama di Selat Sunda, Laut Jawa dan Selat Bali serta memulihkan kualitas teluk Jakarta
Sumber: Hasil Identifikasi, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya
III - 1
BAB III
PENDEKATAN DAN METODOLOGI
3.1 Pendekatan Kajian
3.1.1 Konsep Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
Jika dilihat dari definisinya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan
kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antarkeduanya. Dengan demikian, konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari
dua sisi yaitu:
1. Dari sisi ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di
suatu wilayah
2. Dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan
kebijakan prioritas suatu wilayah
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem.
Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya
tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu landscape
based proxy dan landcover/landused based proxy, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan
pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan melalui
pendekatan indikatif berdasarkan unit analisis, parameter, indikator dan tolak ukur pada masing-masing
unit analisis. Hal tersebut dikarenakan daya dukung dan daya tampung bersifat dinamis dan kompleks
serta sangat bergantung pada karakteristik geografi suatu wilayah, jumlah penduduk dan kondisi
eksisting sumberdaya alam di wilayahnya masing-masing. Unit analisis adalah suatu analisis untuk
mengukur kemampuan wilayah baik level nasional, pulau/kepulauan, provinsi, ekoregion lintas
kabupaten/kota, kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota serta lingkungan tematik
dalam konteks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam menentukan daya dukung, unit
analisis dapat terbagi atas unit administrasi maupun unit ekoregion dengan kebutuhan data yang
berberda. Parameter dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan
komponen penentu DDDTLH berdasarkan unit analisis. Pengertian indikator dalam hal ini adalah metode
analisis yang akan digunakan unuk mengukur kemampuan wilayah dalam konteks daya dukung dan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya
III - 2
daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan yang dimaksud tolak ukur adalah satuan berdasarkan
parameter DDDTLH.
Teknik perhitungan daya dukung dan daya tampung tergantung dari fungsi atau tujuan yang
akan diukur. Setiap tujuan tersebut memiliki formulasi tersendiri karena karakteristik unit dan ukuran yang
berbeda. Berikut beberapa teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan fungsi dan
tujuan (adaptasi dari Muta’ali dalam Pedoman Penentuan DDDTLH (2014)):
Tabel 3.1 Teknik Pengukuran dan Penentuan Daya Dukung Berdasarkan Fungsi dan Tujuan
No. Konsep/Tujuan Formulasi Keterangan
1 Daya Tampung Demografis
A = L / P A = Daya dukung lahan L = Luas lahan (ha) P = Populasi penduduk (jiwa) Bandingkan nilai A dengan tabel konsumsi lahan
Kebutuhan lahan menurut jumlah penduduk (Yeates) Populasi 10.000 (0,100 ha/jiwa); 25.000 (0,091); 50.000 (0,086); 100.000 (0,076); 250.000 (0,070); 500.000 (0,066); 1.000.000 (0,061); 2.000.000 (0,057).
2 Permukiman DDPm = LPm/JP
α
Keterangan: DDPm = daya dukung permukiman JP = jumlah penduduk
𝛼 = koefisien luas kebutuhan ruang/kapita (m2/kapita)
Menurut SNI 03-1733-2004 sebesar 26 m2, sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/PERMEN/M/2008, kebutuhan bervariasi menurut kawasan. LPm = luas lahan yang layak untuk permukiman (m2), dapat menggunakan beberapa batasan diantaranya: 1. Areal yang layak untuk lahan permukiman
adalah di luar kawasan lindung dan kawasan rawan bencana (banjir dan longsor), sehingga : LP = LW –(LKL+LKRB) LW = luas wilayah LKL= luas kawasan lindung LKRB = luas kawasan rawan bencana
2. Menggunakan batasan kelas kemampuan lahan, dimana dapat diasumsikan kelas kemampuan lahan I-IV dapat dan layak digunakan untuk permukiman
DPP>1, mampu menampung penduduk untuk bermukim DPP=1, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim (membangun rumah) dengan luas wilayah yang ada DPP<1, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangunan rumah) dalam wilayah tersebut
3 Lingkungan (jejak ekologi)
DDE = BK/JE Keterangan: DDE = daya dukung ekologis BK = biokapasitas (ha/orang) Bki = (0,88 x LPLi x Fpi)/JP
BKt = ∑ 𝐵𝐾𝑖𝑘𝑖=1
DDE>1, berarti bahwa terjadi kondisi surplus, dimana ekosistem mampu mendukung penduduk yang tinggal di dalamnya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya
III - 3
No. Konsep/Tujuan Formulasi Keterangan
Keterangan : BKi = biokapasitas penggunaan lahan (ha/kapita) LPLi = luas penggunaan lahan I (ha) 0,88 = konstanta (12%nya digunakan untuk
menjamin keberlangsungan biodiversitas (WWF, ZSL, dan GFN, 2006)
FPi = faktor produksi i (Ferguson,1998) JP = jumlah penduduk (jiwa) JE = jejak ekologis (ha/orang) JEi = JP x Ki x EFi
JEt = ∑ 𝐽𝐸𝑖𝑘𝑖=1
Keterangan : JEi = nilai jejak ekologis penggunaan lahan 1
(ha) JP = jumlah penduduk (jiwa) Ki = nilai kebutuhan lahan i, untuk memenuhi
konsumsi penduduk perkapita (ha/kapita) dengan menggunakan hasil penelitian WWF, ZSL, dan GFN (2006)
EF = faktor ekuivalen (hasil penelitian WWF, ZSL, dan GFN (2006)
JEt = nilai jejak ekologi total
DDE<1, berarti bahwa terjadi kondisi overshoot, dimana ekosistem tidak mampu mendukung yang tinggal Nilai Ki x EFi telah dihitung dan dihasilkan nilai koefisien yang dapat langsung diterapkan
Sumber: Pedoman Penentuan DDDTLH, 2014
Selain penentuan daya dukung berdasarkan fungsi atau tujuan, penentuan daya dukung juga
dapat diukur berdasarkan tipologi media seperti lahan, air, serta beberapa sektor ekonomi baik pada
tingkat nasional, regional maupun ekoregion.
Tabel 3.2 Daya Dukung Lahan dan Daya Dukung Air Ditentukan Oleh Adanya Ketersediaan dan Kebutuhan
No Sisi Ketersediaan (Supply Side) Sisi Kebutuhan (Demand Side)
1 Daya Dukung Lahan
Total produksi aktual seluruh komoditas setempat 1. Populasi penduduk 2. Kebutuhan lahan per orang yang diasumsikan
setara dengan luas lahan untuk menghasilkan 1 ton setara beras/tahun
St = ∑(𝑃𝑖 𝑥 𝐻𝑖)
𝐻𝑏 x
1
𝑃𝑡𝑣𝑏
Keterangan : SL = ketersediaan lahan (ha) Pi = produksi aktual tiap jenis komoditi (satuan
tergantung kepada jenis komoditas). Komoditas yang diperhitungkan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
Hi = harha satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen
Hb = harga satun beras (Rp/kg) di tingkat produsen
DL = N x KHLL
Keterangan : DL = total kebutuhan lahan setara beras (ha) N = jumlah penduduk (orang) KHLL = luas lahan yang dibutuhkan untuk
kebutuhan hidup layak per penduduk a. Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan
hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layan per penduduk dibagi produktifitas beras lokal
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya
III - 4
No Sisi Ketersediaan (Supply Side) Sisi Kebutuhan (Demand Side)
Ptvb = produktivitas beras Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga
b. Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun
c. Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun
Daya dukung lahan Bila SL > DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus Bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui
2 Daya Dukung Air
1. Koefisien limpasan untuk setiap jenis penggunaan lahan
2. Luas setiap jenis penggunaan lahan
1. Populasi penduduk 2. Kebutuhan air per orang bersarkan pola
konsumsi
Metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari rumus rasional. C = ∑(𝑐𝑖 𝑥 𝐴𝑖) / ∑ 𝐴𝑖 R = ∑ 𝑅𝑖 / m SA = 10 x C x R x A Keterangan : SA = ketersediaan air (m3/tahun) C = koefisien limpasan pertimbangan Ci = koefisien limpasan penggunaan lahan i Ai = luas penggunaan lahan i R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) Ri = curah hujan tahunan pada stasiun i m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan A = luas wilayah (ha) 10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m3
Perhitungan kebutuhan air Rumus : DA = N x KHLA Keterangan: DA = total kebutuhan air (m3/tahun) N = jumlah penduduk (orang) KHLA = kebutuhan air untuk hidup layak = 1600 m3 air/kapita/tahun; = 2 x 800 m3 air/kapita/tahun, dimana 800 m3 air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan (lihat keterangan di bawah untuk total kebutuhan air dan tentang air virtual (kebutuhan air untuk menghasilkan satu satuan produk) 2.0 = merupakan faktor koreksi untuk
memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik, dan lainnya.
Catatan: kriteria WHO untuk kebutuhan air total sebesar 1000-2000 m3 air/kapita/tahun
Keterangan (koefisien limpasan menurut penggunaan lahan) 1. Kota, jalan aspal, atap genteng (0,7-0,9) 2. Kawasan industri (0,5-0,9) 3. Permukiman multi unit, pertokoan (0,6-0,7) 4. Kompleks perumahan (0,4-0,6) 5. Villa (0,3-0,5) 6. Taman, pemakaman (0,1-0,3) 7. Pekarangan tanah berat
a. > 7% (0,15-0,2) b. 2 - 7% (0,18-0,22) c. < 2 % (0,13-0,17)
8. Pekarangan tanah ringan
Keterangan (kebutuhan air) Sebagai contoh untuk kebutuhan air 1. Beras, 120 kg/th setara dengan 324.000 m3/th 2. Air minum dan rumah tangga, 120 l/h = 43,20
m3/th 3. Telor 1 kg berisi 16 telor, setara 105,75 m3/th 4. Buah 1 kg jeruk = 5 buah, setara 3,84 m3/th 5. Daging 1/10 kg/5 hari, setara dengan 20,16
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 14
3.1.4 D3TLH Aspek Air Permukaan
A. Konsep Daya Dukung Berdasarkan Stok (Ketersediaan Air dan Ketersediaan Lahan)
Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang dimaksudkan agar
pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang nantinya tidak sampai melampaui batas-batas
kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa
mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam
menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumberdaya alam, dan kemampuan untuk
melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu
keseimbangan ekosistem. Penataan ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan dipastikan
akan menimbulkan permasalahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup seperti banjir, longsor
dan kekeringan, pencemaran dan lain sebagainya.
Konsep dan metode pengukuran daya dukung lingkungan memiliki banyak definisi, namun
kesamaannya adalah bahwa daya dukung selalu memperhatikan perbandingan dan keseimbangan
antara ketersediaan (suplly) dan permintaan (demand) dan kesemuanya disesuaikan dengan tujuan
yang diinginkan. Daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam
menunjang kehidupan mahluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya
dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme
secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan.
Penetapan daya dukung lahan untuk hutan atau kawasan hutan dapat dilakukan melalui berbagai
tahapan. Tahapan pertama adalah menetapkan suatu kawasan berdasarkan fungsinya. Penetapan
kawasan ini didasarkan pada kemampuannya untuk mendukung aktifitas manusa tanpa
menimbulkan kerusakan lingkungan.
Berdasarkan definisi yang umum digunakan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan
adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah terdiri atas :
1. Hutan konservasi yang terdiri atas: (a) Hutan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa),
(b) Hutan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya), Taman Wisata Alam), dan
(c) Taman Buru
2. Hutan lindung
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 15
3. Hutan produksi, yang dapat dibedakan atas: (a) Hutan produksi terbatas, (b) Hutan produksi
biasa, dan (c) Hutan produksi yang dapat dikonversi.
Terkait dengan daya dukung lahan/lingkungan hutan, kawasan hutan lindung dan hutan produksi
menggambarkan kapasitasnya. Kawasan hutan konservasi ditetapkan berdasarkan terdapatnya
flora atau fauna khusus yang perlu dilindungi dari kepunahannya. Sedangkan kawasan hutan
produksi konversi ditetapkan pada lokasi yang seharusnya daya dukungnya dapat untuk kegiatan
budidaya non kehutanan, namun kondisinya saat ini ditetapkan berpenutupan lahan hutan yang
masih bagus kondisinya.
Analisis penetapan fungsi kawasan hutan dilakukan dengan berdasarkan SK Menteri Pertanian No.
837/KPTS/UM/11.1980. Dalam metode analisis ini ditentukan tiga faktor, yaitu : (1) kemiringan
lereng, (2) jenis tanah, dan (3) curah hujan. Ketiga faktor tersebut masing-masing ditetapkan skornya
kemudian hasilnya dijumlah dan menghasilkan indeks lokasi. Indeks lokasi < 125 dan kemiringan
lereng < 8% direkomendasikan sebagai kawasan permukiman dan tanaman semusim. Indeks lokasi
< 125 dan kemiringan lereng < 15% direkomendasikan sebagai kawasan budidaya tanaman
tahunan. Daerah dengan indeks lokasi 125-175 diperuntukkan sebagai kawasan fungsi penyangga.
Daerah dengan indeks lokasi > 175 diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung.
Tahapan kedua adalah melalui kajian kemampuan lahan. Analisis kemampuan lahan diarahkan
untuk mengetahui potensi lahan bagi penggunaan berbagai sistem pertanian secara luas dan lestari,
berdasarkan cara penggunaan dan perlakuan yang paling sesuai, sehingga dapat dijamin
pemanfaatan lahan dalam waktu yang tidak terbatas.
Analisis kemampuan lahan mengacu pada sistem klasifikasi kemampuan lahan yang dikembangkan
oleh USDA. Metoda klasifikasi tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi sebagai berikut:
1. Klasifikasi kemampuan lahan merupakan klasifikasi yang bersifat interpretative didasarkan atas
sifat-sifat lahan yang permanen. Vegetasi yang ada seperti pohon, belukar, dan sebagainya tidak
dipertimbangkan sebagai sifat-sifat lahan yang permanen.
2. Lahan di dalam satu kelas serupa dalam tingkat kegawatan faktor penghambatnya, tetapi tidak
harus sama dalam jenis faktor penghambat atau tindakan pengelolaan yang dibutuhkan.
3. Klasifikasi kemampuan lahan bukanlah gambaran produktivitas untuk jenis tanaman tertentu,
meskipun perbandingan masukan terhadap hasil dapat membantu dalam menentukan kelas.
4. Diasumsikan tingkat pengelolaan yang cukup tinggi.
5. Sistem itu sendiri tidak menunjukkan penggunaan yang paling menguntungkan yang dapat
dilakukan pada sebidang lahan.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 16
6. Apabila faktor penghambat dapat dihilangkan atau perbaikan dilakukan (seperti drainase, irigasi,
penyingkiran batu-batuan), maka lahan dinilai menurut faktor penghambat masih ada (yang
tertinggal) setelah tindakan perbaikan tersebut dilakukan. Besarnya biaya perbaikan tidak
berpengaruh terhadap penilaian.
7. Penilaian kemampuan lahan dari suatu daerah dapat berubah dengan adanya proyek reklamasi
yang mengubah secara permanen keadaan dan atau cakupan faktor penghambat (misalnya
pembuatan drainase, irigasi, dan sebagainya).
8. Pengelompokkan kemampuan lahan akan dapat berubah apabila informasi baru tentang tingkah
laku dan respon tanah menjadi tersedia.
9. Jarak ke pasar, macam dan kondisi jalan, lokasi di lapangan, dan keadaan/sifat pemilikan lahan
tidak merupakan kriteria dalam mengelompokkan kemampuan lahan.
Struktur klasifikasi kemampuan lahan terbagi dalam kategori-kategori menurut faktor penghambat
terhadap pertumbuhan tanaman. Kelas merupakan kategori tertinggi dan bersifat luas/umum.
Penggolongan lahan ke dalam kelas kemampuan didasarkan pada intensitas faktor-faktor
penghambat permanen dan sulit diubah. Kelas kemampuan berkisar dari kelas I, yaitu lahan yang
tidak memiliki faktor penghambat utama bagi pertumbuhan tanaman, sampai kelas VIII, yaitu lahan
yang memiliki penghambat-penghambat yang sangat berat sehingga tidak memungkinkan
digunakan untuk sarana produksi tanaman, namun masih dapat menghasilkan produksi non kayu
atau jasa lingkungan. Kawasan hutan atau hutan pada dasarnya dapat dikembangkan tanpa
merusak lingkungan pada lahan dengan kemampuan lahan kelas VI dan kelas VIII. Kawasan dengan
kemampuan lahan kelas VIII hanya sesuai untuk kawasan hutan lindung atau hutan konservasi.
Tahapan selanjutnya adalah melihat lokasi keberadaan hutan atau kawasan hutannya ditinjau dari
Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan
wilayah/kawasan yang dibatasi pembatas topografi (punggungan bukit) yang menerima,
mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkan melalui anak-anak sungai dan
keluar pada satu titik (outlet). Selanjutnya Departemen Kehutanan (2001) memberikan pengertian
bahwa DAS adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga
merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam
fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya, dan kemudian
mengalirkan melalui sungai utamanya (single outlet).
Pada dasarnya seluruh permukaan bumi terbagi habis dalam DAS, namun untuk kepentingan
perencanaan dan pengelolaannya sub-sub DAS dikelompokkan menjadi satu DAS dimana sungai
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 17
utamanya bermuara di laut, danau atau perairan terbuka lainnya. Morfologi DAS adalah klasifikasi
lokasi hulu, tengah atau hilir dari satu jaringan sungai dalam satu DAS. Klasifikasi didasarkan pada
ordo sungai atau tingkat percabangan sungai. Dari sudut pandang fisiografi (geomorfologi), maka
DAS mempunyai 3 (tiga) ciri/watak, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Ciri-ciri DAS dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. DAS bagian hulu didefinisikan sebagai daerah aliran yang terbatas. Pada bagian hulu dimana >
70% dari permukaan lahan DAS tersebut umumnya mempunyai kemiringan lahan > 8%. Disini,
aspek prioritas pemanfaatan lahan adalah konservasi tanah dan pengendalian erosi. Secara
hidrologis, DAS bagian hulu biasanya membentuk daerah utama pengisian kembali curah hujan
untuk air permukaan dan air tanah dari DAS.
2. DAS bagian tengah didefinisikan sebagai aliran yang terbatas pada bagian tengah, dimana
kurang lebih 50% dari permukaan lahan DAS tersebut mempunyai kemiringan lahan < 8% serta
dimana baik konservasi tanah maupun pengendalian bajir adalah sama pentingnya. Secara
hidrologis DAS bagian tengah membentuk daerah utama transisi curah hujan untuk air tanah.
3. DAS bagian hilir didefinisikan sebagai daerah aliran yang terbatas pada bagian hilir, dimana
kurang lebih 70% permukaan lahannya mempunyai kemiringan <8%. Disini, pengendalian banjir
dan drainage biasanya merupakan faktor-faktor yang terabaikan dalam pengembangan tata
guna lahan.
Kawasan hutan yang sama dengan kemampuan lahan yang sama bila terletak di hulu DAS akan
memiliki daya dukung yang lebih rendah bila dibandingkan letaknya di bagian tengah DAS.
Hal terakhir dari penentu daya dukung lahan hutan atau kawasan hutan adalah penggunaannya saat
ini ditinjau dari kesesuainnya dengan fungsi, kemampuan lahan dan lokasinya. Penutupan lahan
adalah kondisi fisik benda atau kenampakan yang ada di permukaan bumi, misalnya hutan, padang
rumput, bangunan gedung, tubuh air. Penggunaan lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan
bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktifitas dan perlakuan manusia yang
dilakukan pada jenis penutupan lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan
ataupun perwawatan pada penutupan lahan tersebut.
Untuk menilai daya dukung lahan kawasan hutan maka penggunaan atau penutupan lahan menjadi
salah satu faktor penting. Penutupan lahan yang terbuka akan menurunkan daya dukung lahan,
sebaliknya bila penutupan lahan menutupi sebagian sebagian besar permukaan tanah akan
meningkatkan daya dukungnya. Untuk menilai tingkat daya dukung lahan kawasan hutan maka
penggunaan lahan dapat direklasifikasi berdasarkan derajat penutupannya.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 18
Kesesuaian penggunaan lahan ini umumnya digunakan untuk menilai daya dukung lahan pada suatu
kawasan, misalnya DAS atau sub DAS. Kawasan yang memiliki kesesuaian penggunaan yang kecil
memiliki daya dukung yang rendah, demikian juga sebaliknya.
Esensi dasar dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan atau supply
dan demand. Hal ini menjadi penting karena supply umumnya terbatas, sedangkan demand tidak
terbatas. Perhitungan menjadi sulit, karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan
ketersediaan. Dengan kata lain, terlalu banyak elemen yang mempengaruhi komponen daya dukung
lingkungan. Kesulitan tersebut mengakibatkan daya dukung umumnya berlaku pada sistem tertutup,
tanpa memperhitungkan interaksi antar wilayah, sehingga lebih banyak berkembang daya dukung
sektoral (pertanian, pariwisata, sosial dan lain-lain) yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan
fungsi tertentu.
Beberapa konsep dan perhitungan teknis daya dukung lingkungan yang dapat digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan RTRW sangatlah banyak dan beragam serta tergantung pada tujuan yang
diinginkan seperti untuk daya tampung demografis, keseimbangan pangan, lahan pertanian,
penggunaan lahan, keseimbangan kebutuhan lahan, kebutuhan air dan sebagainya. Selain itu
penggunaan penerapan teknik pengukuran daya dukung lingkungan juga tergantung pada unit
analisis yang digunakan.
Selain teknik pengukuran daya dukung lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan
Peratura Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan
Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, dengan mendasarkan pada tiga
metode yaitu alokasi pemanfaatan ruang berbasis kemampuan lahan, keseimbangan sumberdaya
lahan dan sumberdaya air.
Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia),
topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut,
dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit
pengelolaan. Pengelompokkan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan
dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan
dan hambatan dalam mengelola lahan.
Hasil akhir kelas kemampuan lahan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut : (a)
kelompok pertama adalah kelompok kelas kemampuan untuk penggunaan lahan pertanian (usaha
tani) meliputi kelas I sampai kelas IV; (b) kelompok kedua adalah kelompok kelas kemampuan yang
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 19
tidak bisa digunakan untuk pertanian (usaha tani) meliputi kelas V sampai kelas VIII. Dengan
demikian makin tinggi kelasnya semakin rendah kualitas lahannya (Rayes, 2007).
Berdasarkan karakter di atas, maka Muta’ali (2011) menyusun rumusan tentang Indeks Kemampuan
Lahan Wilayah (IKLw) dengan asumsi bahwa kemampuan lahan I-IV untuk pengembangan kawasan
budidaya dan kemampuan lahan V-VIII untuk penetapan kawasan lindung. Koefisien lindung yang
dipakai antara 0,3-0,4 yang memungkinkan suatu wilayah dapat mengembangkan potensi kawasan
budidayanya, namun tetap menjaga kelestarian fungsi lindungnya, dimana diasumsikan 30% luas
wilayah digunakan sebagai kawasan lindung dan tidak dibudidayakan. Apabila IKLw lebih dari satu,
berarti bahwa wilayah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lahannya lebih optimal
khususnya untuk berbagai ragam kawasan budidaya, dengan tetap terjaganya keseimbangan
lingkungan. Sedangkan apabila IKLw lebih kecil dari satu, berarti wilayah lebih banyak memiliki
fungsi lindung, khususnya perlindungan terhadap tata air dan gangguan dari persoalan banjir, erosi,
sedimentasi serta kekurangan air. Selain ukuran-ukuran tersebut, indeks kemampuan lahan suatu
wilayah juga dapat dicerminkan oleh rasio antara kepemilikan lahan dengan kelas kemampuan lahan
I-IV dengan jumlah penduduk. Asumsi yang dikembangkan, semakin tinggi rasio tersebut, maka
semakin tinggi tingkat perkembangan wilayah.
Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan
lahan. Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi actual setempat dari setiap
komoditas di suatu wilayah, dengan menjumlahkan produk dari semua komoditas yang ada di
wilayah tersebut. Untuk penjumlahan digunakan harga sebagai faktor konversi karena setiap
komoditas memiliki satuan yang beragam. Sementara itu, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan
kebutuhan hidup layak. Bila ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan lahan, maka daya dukung
lahan dinyatakan surplus. Sedangkan jika ketersediaan lahan lebih kecil dari kebutuhan lahan, maka
daya dukung dinyatakan defisit.
Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air.
Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan
informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung
dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Dengan metode ini, dapat diketahui secara
umum apakah sumberdaya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Nilai
ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan air, daya dukung air dinyatakan surplus. Sedangkan jika
ketersediaan air lebih kecil dari kebutuhan air, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.
Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 20
keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air.
Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam
penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan
sumberdaya air yang berkelanjutan.
Undang-undang Penataan ruang juga memberikan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk
menunjukkan kemampuan daya dukung lingkungan yaitu terkait dengan jumlah dan atau proporsi
hutan dalam Daerah Alliran Sungai dan proporsi ruang terbuka hijau pada RTR perkotaan. Muta’ali
(2011) merumuskan indek fungsi lindung DAS, Indek kemampuan lindung, dan indek ruang terbuka
hijau (RTH).
B. Konsep Supply-Demand
Secara umum konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat digambarkan melalui
framework sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply side). Sisi permintaan lebih
didasarkan pada kebutuhan (needs) dan pola konsumsi akan sumber daya alam dan jasa lingkungan
seperti lahan, air dan sumber daya alam lainnya. Kebutuhan ini akan banyak dipengaruhi oleh
perkembangan penduduk baik di suatu wilayah administratsi maupun wilayah ekoregion. Interaksi
kebutuhan akan sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan jumlah yang diekstrasi akan
meninggalkan jejak ekologis (ecological foot print) yang menunjukkan jejak ekosisitim per satuan
penggunaan sumber daya.
Di sisi lain, sumber daya alam menyediakan layanan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan penduduk. Sisi supply menggambarkan seberapa besar (baik dari kuantitas
maupun kualitas) sumber daya alam mampu mendukung kebutuhan manusia. Sisi suplai ini bisa
digambarkan, misalnya, dengan neraca air, neraca sumber daya dan lingkungan, neraca lahan,
potensi lahan untuk memenuhi kebutuhan produksi setara beras dan sebagainya. Interaksi
penyediaan dan penggunaannya akan menggambarkan daya dukung sumber daya alam dan
lingkungan (carryng capacity).
Keseimbangan sisi supply dan sisi demand dari sumber daya alam yang digambarkan oleh
Ecological footprint dan carryng capacity ini akan menentukan besaran daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup beserta status (state) yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya
alam tersebut.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 21
Gambar 3.1
Konsep DDTLH Dalam Kerangka Supply-Demand
3.1.5 Jasa Ekosistem
Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan
proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem
dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating),
jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting) (MA, 2005).
Cara menghitung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan Jasa
Ekosistem adalah sebagai berikut:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 22
Indikator dan bobot perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
berdasarkan Jasa Ekosistem adalah sebagai berikut.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 23
Tabel 3.4 Indikator dan Bobot Perhitungan Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan Jasa Ekosistem
No Jasa Lingkungan Fungsi Indikator Keadaan Indikator Kinerja
Bobot
Bentang Alam
Vegetasi Penutup Lahan
Fungsi Penyediaan
1 Pangan a. Ketersediaan tanaman (serealia dan non serealia) yang dapat dimakan
b. Ketersediaan hewan yang bisa dimakan
Stok total dan rata-rata dalam kg/ha
Produktivitas bersih (dalam kcal/ha/tahun atau unit lainnya)
0,28 0,12 0,60
2 Air Ketersediaan air untuk dimanfaatkan Jumlah total air (m3/ha) Jumlah maksimum ekstraksi air secara berkelanjutan (m3/ha/tahun)
0,28 0,12 0,60
3 Serat, bahan bakar dan material lain
Ketersediaan spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar
Total biomassa (kg/ha) Jumlah optimum yang layak diekstraksi (kg/ha/tahun)
0,15 0,35 0,50
4 Sumberdaya genetik Ketersediaan spesies dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk pengobatan dan spesies ornamental.
Total nilai 'bank gen' , jumlah substansi, biomassa (contohnya jumlah spesies atau sub spesies)
Indeks keanekaragaman hayati
0,10 0,40 0,50
Fungsi Pengaturan
5 Pengaturan kualitas udara
Kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer
Tutupan lahan yang bervegetasi (Ha).
Luasan tutupan lahan yang bervegetasi (Ha)
0,08 0,32 0,60
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 24
No Jasa Lingkungan Fungsi Indikator Keadaan Indikator Kinerja
Bobot
Bentang Alam
Vegetasi Penutup Lahan
6 Pengaturan iklim Pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis
Tutupan lahan yang bervegetasi (Ha)
Luasan tutupan lahan yang bervegetasi (Ha)
0,12 0,28 0,60
7 Pencegahan dan Perlindungan terhadap bencana alam
Struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, abrasi, longsor, badai, gempa bumi, banjir dan tsunami
Karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan lahan
Luasan karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam (hektar)
0,08 0,32 0,60
8 Pengaturan air Peran bentang alam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala
Kapasitas infiltrasi (litology, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litology) dalam m3
Kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis (contohnya irigasi)
0,28 0,12 0,60
9 Pemurnian air dan pengolahan limbah
Peran biota dan abiotik dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa dan nutrisi steril di sungai, danau, dan wilayah pesisir.
Kapasitas flushing (penggelontoran), debit, topografi, dan meretansi beban limbah dilihat dengan vegetasi
Kemampuan limbah yang dapat di flushing (gelontor) secara alami , m3/detik, lama waktu pengendapan
0,42 0,28 0,30
10 Pengaturan penyerbukan alami
Ketergantungan tanaman budidaya pada penyerbuk alami
Keanekaragaman dan kelimpahan spesies penyerbuk
Jumlah dan dampak dari spesies penyerbuk
0,08 0,32 0,60
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 25
No Jasa Lingkungan Fungsi Indikator Keadaan Indikator Kinerja
Bobot
Bentang Alam
Vegetasi Penutup Lahan
11 Pengendalian Hama Kontrol populasi hama melalui hubungan trofik
Jumlah dan dampak dari speises pengontrol hama
Pengurangan penyakit manusia, hama penyakit hewan
0,08 0,32 0,60
Fungsi Pendukung
12 Habitat dan Keanekaragaman hayati
Pentingnya ekosistem untuk menyediaan habitat untuk pembiakan, makan, istirahat dan untuk spesies transien
Jumlah spesies dan individu transien (khususnya dengan nilai komersil)
Ketergantungan ekosistem lain (atau ekonomi) pada jasa berkembangbiak
0,24 0,16 0,60
13 Pembentukan dan regenerasi tanah
Peran proses alami dalam pembentukan dan regenerasi tanah
Penutupan akar tanaman contohnya bioturbasi
Jumlah pucuk tanah yang dihasilkan per ha/tahun
0,20 0,20 0,60
14 Produksi primer Kemampuan lingkungan dalam mengkonversi energi dari matahari menjadi bentuk organik melalui proses fotosintesis
Biomassa tumbuhan (m3/hektar)
Jumlah biomassa (m3/hektar)
3,00 7,00 0,00
15 Siklus hara Kemampuan ekosistem untuk mendukung proses pelapukan bahan organik
Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
Laju dekomposisi bahan organik (satuan berat/satuan waktu)
6,00 4,00 0,00
Fungsi Budaya
16 Estetika: apresiasi pemandangan alam (selain melalui kegiatan rekreasi yang disengaja)
Kualitas estetika dari bentang alam contohnya berdasarkan struktur keberagaman, 'kehijauan', ketenangan
Jumlah/luas fitur bentang alam dengan penetapan apresiasi/penghargaan
Menyatakan nilai estetika, contohnya: jumlah rumah dengan batas area alami, jumlah pengguna dari "rute yang indah"
6,00 4,00 0,00
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 26
No Jasa Lingkungan Fungsi Indikator Keadaan Indikator Kinerja
Bobot
Bentang Alam
Vegetasi Penutup Lahan
17 Rekreasi: peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi
Bentang alam dengan daya tarik kehidupan liar
Jumlah/luas fitur bentang alam dan kehidupan liar dengan penetapan nilai rekreasi
Jumlah maksimum orang dan fasilitas secara berkelanjutan
6,00 4,00 0,00
18 Warisan budaya dan Identitas: rasa tempat dan milik
Pentingnya fitur bentang alam atau spesies secara budaya (perlu ditambahkan infromasi keberadaan masyarakat adat)
Jumlah/luas fitur bentang alam atau spesies yang penting secara budaya
Jumlah masyarakat adat yang menggunakan bentang alam untuk identitas dan warisan budaya
6,00 4,00 0,00
Sumber: Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Jawa, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 27
Hasil pemetaan skor jasa ekosistem adalah sebagai berikut :
a. Sangat Tinggi
Kelas sangat tinggi yang dimaksud adalah memiliki nilai indeks yang merupakan hasil penjumlahan
dari perkalian bobot dan skor bentang alam, tipe vegetasi dan tutupan lahan. Kelas sangat tinggi ini
mempunyai nilai indeks antara 4,21 sampai 5,00.
b. Tinggi
Jasa ekosistem memiliki indeks tinggi bila bentang alam,tipe vegetasi dan tutupan lahan memiliki
nilai total penjumlahan bobot dan skor dari bentang alam, tipe vegetasi dan tutupan lahan dengan
range dari 3,41 sampai 4,20.
c. Sedang
Jasa ekosistem memiliki indeks sedang bila bentang alam,tipe vegetasi dan tutupan lahan memiliki
nilai total penjumlahan bobot dan skor dari bentang alam, tipe vegetasi dan tutupan lahan dengan
range dari 2,61 sampai 3,40.
d. Rendah
Jasa ekosistem memiliki indeks rendah bila bentang alam,tipe vegetasi dan tutupan lahan memiliki
nilai total penjumlahan bobot dan skor dari bentang alam, tipe vegetasi dan tutupan lahan dengan
range dari 1,81 sampai 2,60.
e. Sangat Rendah
Jasa ekosistem memiliki indeks sangat rendah bila bentang alam,tipe vegetasi dan tutupan lahan
memiliki nilai total penjumlahan bobot dan skor dari bentang alam, tipe vegetasi dan tutupan lahan
dengan range dari 1,00 sampai 1,80.
3.1.6 Isu Strategis Air Permukaan
Air permukaan adalah air yang terdapat di sungai, danau, atau rawa air tawar. Air permukaan
secara alami dapat tergantikan dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran menuju
lautan, penguapan, dan penyerapan menuju ke bawah permukaan.
Aktivitas manusia memiliki dampak yang besar dan kadang-kadang menghancurkan faktor-
faktor tersebut. Manusia seringkali meningkatkan kapasitas reservoir total dengan melakukan
pembangunan reservoir buatan, dan menguranginya dengan mengeringkan lahan basah. Manusia juga
sering meningkakan kuantitas dan kecepatan aliran permukaan dengan pembuatan sauran-saluran
untuk berbagai keperluan, misalnya irigasi.
Beberapa isu strategis terkait air permukaan antara lain sebagai berikut:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 28
1. Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku.
Sedangkan sumber air baku terutarna air permukaan mengalarni pencemaran yang semakin
meningkat akibat domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak
bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas.
2. Air baku di sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya tersedia dengan cukup, tetapi terancam
keberadaannya akibat pengelolaan yang buruk, baik oleh pencemaran maupun kerusakan alam
yang menyebabkan terhambatnya konservasi air.
3. Di sebagian wilayah Indonesia seperti Kalimantan dan sebagian Sumatra air baku sulit diperoleh
karena kondisi alamnya sehingga masyarakat harus mengandalkan air hujan atau air permukaan
yang tidak sehat.
4. Akibat kerusakan alam, semakin banyak wilayah yang rawan bencana air, kekeringan di musim
kemarau dan kebanjiran di musim hujan.
3.2 Metodologi
3.2.1 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya adalah
dengan melakukan survey sekunder ke instansi-instansi yang terkait dengan penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya
Air Kota Surabaya. Berikut merupakan variabel-variabel penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 29
Tabel 3.5 Variabel, Sub Variabel, dan Definisi Operasional
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya
Aspek Variabel Sub Variabel Definisi Operasional
Penyediaan Pangan Hasil laut untuk pangan Bahan pangan berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, diambil dari laut maupun hasil budidaya
Hasil hutan untuk pangan Bahan pangan yang didapatkan dari hutan
Hasil pertanian untuk pangan Bahan pangan yang didapatkan dari kegiatan pertanian
Hasil perkebunan untuk pangan Bahan pangan yang didapatkan dari kegiatan perkebunan
Hasil peternakan untuk pangan Bahan pangan yang didapatkan dari kegiatan peternakan
Air bersih Kuantitas air sungai Suatu ukuran kondisi air sungai yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya
Kuantitas air bozem Suatu ukuran kondisi air bozem yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya
Serat (fiber) Hasil laut untuk material Bahan material berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, diambil dari laut maupun hasil budidaya
Hasil hutan untuk material Bahan material yang didapatkan dari hutan
Hasil pertanian untuk material Bahan material yang didapatkan dari kegiatan pertanian
Hasil perkebunan untuk material Bahan material yang didapatkan dari kegiatan perkebunan
Hasil peternakan untuk material Bahan material yang didapatkan dari kegiatan peternakan
Bahan bakar (fuel) Jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan dan bahan bakar
Jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan dan bahan bakar
Emisi CO2 dari konsumsi energi Gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung CO2
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 30
Aspek Variabel Sub Variabel Definisi Operasional
Sumberdaya Genetik Jenis spesies flora dan fauna dan status perlindungannya
Suatu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjuk pada satu atau beberapa kelompok individu (populasi) flora dan/atau fauna yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya (saling membagi gen) namun tidak dapat dengan anggota kelompok yang lain
Keanekaragaman jenis ekosistem Suatu bentuk interaksi antara sebuah komunitas dengan lingkungan abiotiknya di suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula
Laut, pesisir, dan pantai Kualitas air laut Suatu ukuran kondisi air laut yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya
Luas kerapatan tutupan mangrove Luas kerapatan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis hutan mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur
Pengaturan iklim Suhu udara Derajat panas udara
Kelembaban dan hujan Kelembapan udara adalah banyak-sedikitnya uap air di udara, sedangkan hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan
Pengendalian gas rumah kaca & karbon Pengendalian gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca agar tidak semakin bertambah
Pengaturan tata aliran air & banjir
Siklus hidrologi Sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi
Infrastruktur penyimpanan air Infrastruktur yang digunakan untuk menyimpan air
Pengendalian banjir Metode yang digunakan untuk mengurangi atau mencegah efek merugikan dari air banjir
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 31
Aspek Variabel Sub Variabel Definisi Operasional
Pemeliharaan air Sistem pengontrolan/perawatan kualitas dan kuantitas air
Pencegahan dan perlindungan dari bencana
Bencana banjir/ genangan Peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan
Bencana kebakaran Suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan
Bencana alam gempa bumi dan sesar Getaran atau getar getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik
Bencana gelombang pasang (robb) Pergerakan naik turunnya muka air laut yang besar dan kuat
Pemurnian air Kualitas air sungai Suatu ukuran kondisi air sungai yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya
Kualitas air bozem Suatu ukuran kondisi air bozem yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya
Kualitas air sumur Suatu ukuran kondisi air sumur yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya
Pengolahan dan penguraian limbah
Indutri Penghasil Limbah B3 Industri yang menghasilkan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 32
Aspek Variabel Sub Variabel Definisi Operasional
Perusahaan berizin mengelola dan mengangkut Limbah B3
Perusahaan yang memiliki izin untuk mengelola sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain
Pemeliharaan kualitas udara
Kualitas udara ambien Ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien
Kualitas air hujan Suatu ukuran kondisi air hujan yang dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya
Pengaturan penyerbukan alami (pollination) Berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama secara alami
Pengendalian hama & penyakit Pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi
Budaya Kependudukan Jumlah penduduk Banyaknya penduduk yang dihitung melalui sensus penduduk
Sebaran penduduk Penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara
Pertumbuhan penduduk Perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran
Komposisi penduduk Penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertantu
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 33
Aspek Variabel Sub Variabel Definisi Operasional
Migrasi penduduk Perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain
Penduduk wilayah pesisir dan laut Penduduk yang berada di wilayah yang masih berpengaruh dengan kegiatan di laut
Penduduk menurut golongan umum, status pendidikan dan pendidikan tertinggi
Pengelompokan penduduk berdasarkan golongan umum, status pendidikan dan pendidikan tertinggi
Rasio jumlah penduduk, luas daerah dan jumlah sekolah
Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan
Permukiman Rumah tangga miskin Suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset
Jumlah rumah tangga menurut lokasi tempat tinggal
Jumlah rumah tangga berdasarkan lokasi tempat tinggal kriteria mewah, menengah, sederhana dan kumuh pesisir, bantaran sungai
Jumlah rumah tangga dan sumber air minum
Jumlah rumah tangga masing-masing kecamatan berdasarkan sumber air ledeng (PDAM) dan sumur
Jumlah rumah tangga menurut cara pembuangan sampah
Jumlah rumah tangga masing-masing kecamatan berdasarkan cara pembuang sampah yaitu dengan angkut, timbun, bakar, dan lain-lain
Jumlah rumah tangga menurut tempat buang air besar
Jumlah rumah tangga setiap kecamatan berdasarkan status jamban yaitu milik sendiri, umum, dan tidak ada jamban
Jumlah rumah tangga menurut dan prakiraan timbulan sampah
Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan jumlah rumah tangga dengan satuan kg/or/hari
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 34
Aspek Variabel Sub Variabel Definisi Operasional
Kesehatan Perempuan Usia Subur, jumlah anak lahir dan jumlah anak masih hidup
Wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik
Jumlah kematian Bilangan yang menunjukkan jumlah kematian dari tiap seribu penduduk dalam waktu satu tahun
Jenis penyakit utama diderita penduduk Jenis penyakit utama diderita penduduk
Pertanian Lahan sawah, frekuensi penanaman dan produksi
Luas tanah yg digarap dan diairi untuk tempat menanam padi
Tanaman palawija Tanaman hasil panen kedua di samping padi
Tanaman perkebunan Tanaman hasil lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal
Penggunaan pupuk Penggunaan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik
Perubahan penggunaan lahan pertanian Peralihan dari penggunaan lahan pertanian menjadi pengunaan lainnya
Peternakan Kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebu
Emisi Gas Metan (CH4) dari Lahan Sawah dan Peternakan
Pencemaran zat hidrokarbon paling sederhana yang berbentuk gas dengan rumus kimia CH4
Emisi Gas CO2 dari pupuk Gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung CO2
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 35
Aspek Variabel Sub Variabel Definisi Operasional
Industri Skala usaha industri Ukuran suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan
Limbah cair industri Sisa air dibuang yang berasal dari kegiatan industri
Transportasi Panjang jalan Panjang prasarana transportasi darat
Sarana terminal penumpang umum Komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan
Limbah padat dari sarana transportasi Hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari kegiatan sarana transportasi
Pariwisata Lokasi obyek wisata, jumlah pengunjung dan luas kawasan
Segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut
Sarana hotel/penginapan, jumlah kamar dan tingkat hunian
Badan usaha akomodasi atau perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, jasa layanan kamar, serta jasa pencucian pakaian
Limbah pariwisata Limbah yang berasal dari kegiatan wisata melalui sarana transportasi yang membuang limbahnya ke udara
Beban limbah cair dan padat dari hotel Buangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan dalam hotel
Perdagangan Jasa Lokasi perdagangan jasa Lokasi tempat terjadinya proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya
Limbah perdagangan jasa Buangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan perdagangan jasa
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 36
Aspek Variabel Sub Variabel Definisi Operasional
Beban limbah cari dan padat dari perdagangan jasa
Buangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan perdagangan jasa
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Rehabilitasi lingkungan Upaya Rehabilitasi Lingkungan Upaya pemulihan kondisi lingkungan
Penataan Lingkungan AMDAL Kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usahadan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan
Penanganan konflik lingkungan
Agenda penanggulangan kemiskinan Upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi kemiskinan
Agenda pengelolaan lahan kritis Pengelolaan lahan yang telah mengalami kemerosotan kesuburannya atau lahan yang dalam proses kemunduran kesuburan baik secara fisik maupun kimia dan biologi
Agenda penanganan penurunan keanekaragaman hayati
Penanganan penurunan variabilitas antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk, 'antara lain', darat, laut, dan ekosistem air lainnya, dan kompleks ekologi yang mereka adalah bagian: ini termasuk keragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem
Agenda pengelolaan penyediaan air bersih
Pengelolaan penyediaan sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi
Agenda penanganan pencemaran air Penanganan masuknya mahluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air
Agenda penanganan pencemaran udara Penanganan masuknya mahluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam udara
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 37
Aspek Variabel Sub Variabel Definisi Operasional
Agenda penanganan abrasi pantai Penanganan kerusakan pantai yang diakibatkan oleh proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut
Agenda penanganan kerusakan mangrove
Penanganan kerusakan pada komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis hutan mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur
Agenda penanganan bencana banjir dan longsor
Penanganan terhadap dampak yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda
Agenda penanganan sanitasi lingkungan Penanganan status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebaginya
Agenda penanganan emisi gas rumah kaca
Penanganan sisa hasil pembakaran bahan bakar yang berakibat pada proses pemanasan permukaan suatu benda langit (terutama planet atau satelit) yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya
Perencanaan Wilayah
Rencana penggunaan lahan Rencana pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya
Rencana transportasi Rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari
Sumber: Hasil Identifikasi, 2017
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 38
3.2.2 Metode Analisis Data
Analisis data yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya
meliputi:
1. Analisis deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menguraikan deskripsi jasa ekosistem yang mencakup
data indeks dari dua puluh jasa ekosistem serta sebaran dan luasan dari masing masing jasa
ekosistem, yang disajikan dalam bentuk nilai angka-angka dan grafis.
2. Analisis deskriptif komparatif dimaksudkan untuk membandingkan karakteristik masing-masing data
pada satuan ekoregion terhadap satuan ekoregion lainnya, atau antara satu wilayah administrasi
terhadap wilayah administrasi lainnya.
3. Analisis keruangan (spatial) menunjukkan pola sebaran karakteristik, dalam bentuk peta, dengan
bantuan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis.
3.2.3 Metode Kajian D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem
Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari suatu eksosistem. Manfaat ini
termasuk jasa penyediaan, seperti pangan dan air; jasa pengaturan seperti pengaturan terhadap banjir,
kekeringan, degradasi lahan dan penyakit; jasa pendukung seperti pembentukan tanah dan silkus hara;
serta jasa kultural seperti rekreasi, spiritual, keagamaan dan manfaat nonmaterial lainnya.
Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan
pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam
perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu
berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil
langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan
sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa
lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas,
keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam
perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:
Jasa penyediaan (provisioning)
Jasa pengaturan (regulating)
Jasa budaya (cultural)
Jasa pendukung (supporting)
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 39
Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung
dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan
lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek
perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai
kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu
sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang
nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa
lingkungan.
Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat
memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat
dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan
pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu
peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu
ruang baik secara langsung dan tidak tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan
pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu
ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien
sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi
juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.
3.2.4 Metode Penyusunan Data dan Informasi Spasial Air Permukaan
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung
Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya ini dilakukan secara terstruktur melalui 3 (tiga) tahapan,
yaitu sebagai berikut:
1. Tahap persiapan
Tahap ini meliputi studi kepustakaan, persiapan teknik survey, dan mobilisasi. Studi kepustakaan
berdasarkan hasil penelitian, buku-buku, jurnal, atau dokumen lain yang dapat memberikan
gambaran umum mengenai penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya, serta perumusan
metodologi.
2. Tahap pelaksanaan
Tahap ini berupa perhitungan supply dan demand sumberdaya air Kota Surabaya untuk menyusun
potensi dan masalah terkait sumberdaya air Kota Surabaya, serta menganalisa keterkaitan kebijakan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 40
perencanaan wilayah Kota Surabaya yang berdampak pada pengelolaan lingkungan aspek air
permukaan.
3. Tahap pelaporan
Tahap ini meliputi kajian analisis data numerik (tabulasi), grafis, dan data spasial, untuk
mengevaluasi secara keruangan tentang indeks yang dihasilkan dari perhitungan dan simulasi
indeks dalam bentuk spasial. Tahapan ini diakhiri dengan penyusunan atau penulisan laporan akhir,
yang dilengkapi dengan peta-peta digital skala 1 : 50.000.
3.2.5 Metode Penyusunan Kajian D3TLH Aspek Air Permukaan
Metode unit analisis yang dapat digunakan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup diantaranya adalah:
1. Stock dengan menghitung ketersediaan sumber daya alam yang ada, untuk metode ini dapat
digunakan dalam menentukan daya dukung dan daya tampung pada level nasional maupun
pulau/kepulauan
2. Supply-demand dengan menghitung berapa kebutuhan yang diperlukan (berdasarkan ecological foot
print) untuk memenuhi kebutuhan manusia pada suatu wilayah dan berapa kemampuan lingkungan
mampu mensupply kebutuhan tersebut (daya dukung lingkungan hidup)
3. Jasa ekosistem merupakan layanan atau fungsi ekosistem dalam suatu wilayah yang dikategorikan
dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu:
Layanan fungsional (provisioning services): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti
misalnya sumberdaya genetika, makanan, air dll.
Layanan regulasi (regulating services): manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem,
seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak
perubahan iklim dll.
Layanan kultural (cultural services): manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem,
seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan
pengetahuan.
Layanan pendukung kehidupan (supporting services): jasa ekosistem yang diperlukan manusia,
seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.
4. Valuasi ekonomi dengan melakukan perhitungan ekonomi dari suatu kebijakan/rencana/program
(KRP) di suatu wilayah terhadap berapa biaya kerugian (potensial dampak) yang harus dikeluarkan
dari KRP tersebut untuk dibayarkan dalam rangka untuk memenuhi DDDTLH yang ideal.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
II - 41
Sebagaimana diuraikan di atas daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
Dalam konteks ini kondisi eksisting suatu wilayah akan ditunjukkan dengan status kondisi lingkungan
baik secara fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan telah terjadi kerusakan atau tidak. Oleh karena itu
dibutuhkan baku kerusakan lingkungan hidup untuk menilai status kondisi lingkungan tersebut.
Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam konteks ini daya
tampung lingkungan dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat dari suatu kegiatan, oleh
karena itu dibutuhkan baku mutu lingkungan hidup untuk menilai status pencemaran lingkungan tersebut.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 1
BAB V
PEMBAHASAN
5.1 Profil Ekoregion dan Penutup Lahan Kota Surabaya
5.1.1 Profil Ekoregion Kota Surabaya
Konsep ekoregion dalam pemetaan ekoregion mengacu pada UU No. 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam UU tersebut pengertian ekoregion adalah
wilayah geografi yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora dan fauna asli serta pola interaksi
manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam lingkungan hidup.
Untuk memetakan ekoregion dapat menggunakan batasan kesamaan ciri morfologi dan
morfogenesa bentuklahan yang ada pada sistem lahan, menggunakan pendekatan konsep ben tang
lahan. Aspek morfologi mencirikan kekhasan bentuk permukaan lahan yang dapat diketahui dari
ketinggian relief lokal dan kemiringan lereng, sedangkan aspek morfogenesa mencirikan proses asal-
usul (genetik) terbentuknya bentuk lahan.
Dalam menentukan strategi pengembangan wilayah perlu memperhatikan potensi setiap wilayah
yang ini dapat dilihat salah satunya melalui jenis ekoregion yang ada di wilayah tersebut. Pengembangan
potensi wilayah di Kota Surabaya dapat dilakukan berdasarkan karakteristik perkotaan Surabaya. Hal ini
dapat dikembangkan dengan baik karena didukung dengan kondisi fisik wilayah Kota Surabaya, potensi
iklim, terutama curah hujan yang tinggi dan penyebarannya yang cukup merata sepanjang tahun.
Keberadaan sumber-sumber air baik berupa sungai, waduk/bozem, serta laut juga merupakan
potensi besar dalam pengembangan perikanan di Kota Surabaya. Selain itu kondisi alam yang unik dan
menarik juga merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan
kepariwisataan di Kota Surabaya.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 2
Peta 5.1
Peta Ekoregion Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 3
Ekoregion di Kota Surabaya didominasi oleh wilayah perkotaan (bentang antropogenik).
Antropogenik merupakan proses atau akibat yang berkaitan dengan dengan aktivitas manusia. Sehingga
bentuk lahan antropogenik dapat disebut sebagai bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia.
Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas yang telah disengaja dan direncanakan untuk membuat bentuk
lahan yang baru dari bentuk lahan yang telah ada maupun aktivitas oleh manusia yang secara tidak
sengaja telah merubah bentuk lahan yang telah ada.
Bentuk lahan antropogenik dapat dibentuk dari bentuk-bentuk lahan yang telah ada. Manusia
dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari baik secara sadar maupun tidak sadar dapat menyebabkan
perubahan pada bentuk lahan yang telah ada menjadi bentuk lahan antropogenik. Aktivitas tersebut
antara lain:
Aktivitas reklamasi misalnya pada pantai
Aktivitas pembangunan pemanfaatan lahan yang menyebabkan perubahan yang mencolok pada
bentuk lahan
Aktivitas penambangan atau pengambilan material yang dapat menyebabkan perubahan pada
bentuk lahan
Berdasarkan analisis ekoregion, total terdapat 5 (lima) jenis ekoregion di Kota Surabaya dengan
luas dan karakteristik yang beraneka ragam. Setiap jenis ekoregion memiliki potensi dan permasalahan
masing-masing. Untuk mengetahui lokasi ekoregion dapat dilihat pada Peta Ekoregion di atas,
sedangkan untuk mengetahui detail luasan setiap nama ekoregion, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 4
Tabel 5.1 Profil Ekoregion Kota Surabaya
No. Ekoregion Luas (Ha) Luas (%) Karakteristik Bentang Alam Potensi Permasalahan Strategi Pengelolaan
1 Dataran
Fluvomarin Pesisir
Utara Jawa
Material Aluvium
5.058,71 14,93 Morfologi dataran dengan
relief datar dan terkadang
agak cekung, kemiringan
lereng 0-3 % beda tinggi
rata-rata < 25 meter
Pemanfaatan lahan bersifat
budidaya berupa sawah irigasi
dengan pola surjan (selang-
seling saluran dan guludan)
Material penyusun yang
didominasi oleh endapan
lempung yang mempunyai
sifat kembang kerut tanah
yang tinggi, yang
menyebabkan bangunan
infrastruktur jalan aspal dan
pondasi bangunan lainnya
cepat rusak, patah, atau
menggeser
Perlu dilakukan sosialisasi
genesis dan sifat air tanah,
kaitannya dengan cara
pemanfaatan atau
pengelolaan untuk air
bersih (air minum)
Pengelolaan lahan dengan
sistem surjan perlu terus
dikembangkan, khusunya
pada daerah yang
seringkali mengalami
penggenangan atau banjir
2 Lembah
Sinklinorium
Randublatung
Batupasir dan
Batulempung
Napalan
2.444,7 7,22 Karakteristik bentang lahan
ini mirip dengan
perbukitannya, kecuali
pada morfologi atau
topografinya yang berupa
lembah di antara jajaran
perbukitan denudasional
Satuan bentang lahan ini
umumnya menempati daerah
dengan iklim lebih sejuk dan
basah dibanding perbukitan di
sekitarnya
Penggunaan lahan alami yang
terdapat pada satuan ini untuk
dikembangkan sebagai
kawasan budidaya terbatas
Rawan terhadap longsor
dan gerakan massa batuan
lainnya yang seringkali
terjadi saat musim
penghujan, rawan pula
terhadap bencana banjir
dan genangan saat curah
hujan tinggi
Penggunaan lahan alami
yang terdapat pada satuain
ini adalah permukiman,
kebun campur, sawah, dan
hutan produksi terbatas
sehingga secara
keruangan berpotensi
untuk dikembangkan
sebagai kawasan budidaya
terbatas
3 Perbukitan
Struktural Lipatan
(Antiklinal)
Kendeng
6.483,79 19,14 Berbukit, lereng curam
dengan kemiripan 30-45 %,
beda tinggi rata-rata 75-500
meter
Potensi sumber daya mineral
lain bagi batuan yang belum
mengalami metamorfosis
adalah sebagai bahan
bangunan, industri semen,
Berpotensi sebagai media
rambatan gelombang
tektonik yang mampu
menciptakan gempa bumi
tektonik. Selain itu,
Dapat sebagai kawasan
lindung dalam bentuk
hutan lindung, cagar alam
atau suaka margasatwa,
dengan kemungkinan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 5
No. Ekoregion Luas (Ha) Luas (%) Karakteristik Bentang Alam Potensi Permasalahan Strategi Pengelolaan
Batugamping
Napalan Antiklin merupakan
punggung lipatan yang
kemiripan kedua sayapnya
ke arah saling berlawanan
dan saling menjauh
industri pakan ternak, dan
lainnya
berpotensi pula terhadap
terjadinya bencana longsor.
sebagai kawasan wisata
minat khusus bagi pecinta
alam dan pendidikan
lingkungan
4 Rataan Pasang
Surut Pantai Jawa
Material Aluvium
6.963,60 20,56 Suatu bentuk lahan yang
letaknya lebih rendah dari
daerah sekitarnya, masih
dipengaruhi oleh pasang
surut air laut
Lereng datar sampai agak
miring, dengan proses
sedimentasi
Jenis batuan sedimen,
material permukaan pasir
Potensi untuk pengembangan
area tambak (udang dan
bandeng) pada musim
penghujan dan tambak garam
pada kemarau
Penggenangan dan banjir,
drainase buruk, lingkungan
kumuh, pencemaran, dan
kesehatan masyarakat
buruk
Penanaman mangrove,
pengelolaan lahan agar
tidak terjadi konflik
perebutan saat muncul
lahan baru
5 Wilayah Perkotaan
(Bentang
Antropogenik)
12.927,04 38,16 Merupakan wilayah yang
dikembangkan oleh
manusia. Wilayah ini
dicirikan dengan adanya
berbagai infrastruktur untuk
menunjang aktivitas
manusia, seperti jalan,
bangunan-bangunan
industri, permukiman,
ataupun fasilitas penunjang
yang lain
Pembangunan infrastruktur
dan aksesibilitas mudah.
Memiliki kemudahan untuk
mendapatkan kebutuhan
sehari-hari untuk kepentingan
hidup manusia.
Perkembangan wilayah
berpotensi memicu
munculnya berbagai
masalah, seperti
permasalahan sampah dan
limbah perkotaan yang
menyebabkan pencemaran
air, tanah, dan udara
Penataan ruang harus
dilakukan dengan analisis
dan pertimbangan yang
matang, khususnya untuk
menjaga kualitas
lingkungan dari berbagai
pencemaran
Keberadaan ruang terbuka
hijau (RTH) diperlukan
untuk tetap menjaga
keseimbangan ekosistem
Sumber: Hasil Analisa, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 6
5.1.2 Profil Penutup Lahan Kota Surabaya
Penutup lahan adalah perwujudan fisik obyek-obyek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan
kegiatan manusia terhadap obyek-obyek tersebut. Satuan-satuan penutuplahan kadang-kadang juga
memiliki sifat penutup lahan alami (Lillesand;Kiefer, 1994). Penutupan lahan merupakan garis yang
menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam
dan/atau bentang buatan (UU No.4, 2011). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada
permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia
yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan,
ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2014).
Klasifikasi tutupan lahan adalah upaya pengelompokkan berbagai jenis tutupan lahan kedalam
suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Klasifikasi tutupan lahan digunakan sebagai pedoman
atau acuan dalam proses interpretasi citra penginderaan jauh untuk tujuan pembuatan peta tutupan
lahan. Data klasifikasi Tutupan Lahan mengacu pada data yang merupakan hasil dari pengklasifikasian
data citra satelit mentah menjadi data Klasifikasi Tutupan Lahan. Klasifikasi citra bertujuan untuk
pengelompokan atau melakukan segmentasi terhadap kenampakan-kenampakan yang homogen
dengan menggunakan teknik kuantitatif.
Data penutupan lahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan antara lain:
Analisa dinamika perkembangan hutan (degradasi, deforestasi dan reforestasi).
Perhitungan cadangan dan emisi karbon.
Perencanaan dan pengembangan suatu daerah/ areal (tata ruang wilayah).
Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemegang izin usaha (konsesi) pada kawasan hutan
hutan (pemantauan areal penebangan, realisasi tanam dan pembukaan tambang).
Pemantauan areal Kawasan Konservasi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan dari perambahan,
pembalakan liar dan kebakaran lahan dan hutan.
Berdasarkan analisis tutupan lahan, total terdapat 6 (enam) jenis tutupan lahan di Kota Surabaya
dengan luas yang beraneka ragam. Untuk mengetahui luas tutupan lahan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 5.2 Luas Masing-Masing Jenis Tutupan Lahan di Kota Surabaya
Jenis Landuse Luas (Ha)
Permukiman 23.534,58
Persawahan 781,7
Perkebunan 8,32
Industri 5.417,06
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 7
Jenis Landuse Luas (Ha)
Perikanan Darat 4.620,75
Pertanian Tanah Kering Semusim 60,35
Total 34.422,76 Sumber : Hasil Analisis, 2018
Lingkungan Kota Surabaya bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu,
sehingga dibutuhkan metode yang cepat dan akurat dalam meng-update data spasial untuk
memonitoring perubahan lingkungan tersebut. Identifikasi tutupan lahan merupakan salah satu cara yang
dapat digunakan untuk mengetahui ketahanan daya dukung wilayah di Kota Surabaya. Dari 6 (enam)
persebaran jenis tutupan lahan di Kota Surabaya, dijelaskan secara detail pada masing-masing UP (Unit
Pengembangan). Unit Pengembangan yang meiliki persebaran tutupan lahan paling banyak yaitu Unit
Pengembangan 11 Tambak Oso Wilangon dengan luas sebesar 5.758,54 Ha. Untuk lebih jelasnya
persebaran tutupan lahan (Per UP) di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5.3 Persebaran Tutupan Lahan (Per UP) di Kota Surabaya
UP (Unit Pengembangan) Jenis Land Use Luas
UP 1 Rungkut Permukiman 2.508,37
Persawahan 0,002
Perkebunan 0
Industri 218,64
Perikanan Darat 1.212,60
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 2 Kertajaya Permukiman 2.068,04
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 1.799,16
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 3 Tambak Wedi Permukiman 1.180,62
Persawahan 135,49
Perkebunan 0
Industri 37,57
Perikanan Darat 135,16
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 4 Dharmahusada Permukiman 1.750,34
Persawahan 24,9
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 8
UP (Unit Pengembangan) Jenis Land Use Luas
UP 5 Tanjung Perak Permukiman 1.227,42
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 1.089,48
Perikanan Darat 14,12
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 6 Tunjungan Permukiman 1.510,62
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 7 Wonokromo Permukiman 1.581,19
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 8 Dukuh Pakis Permukiman 1.768,70
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 127,49
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 9 Ahmad Yani Permukiman 1.686,65
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 10 Wiyung Permukiman 3.816,13
Persawahan 169,33
Perkebunan 0
Industri 270,4
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 4,88
UP 11 Tambak Oso Wilangun Permukiman 1.479,73
Persawahan 25,57
Perkebunan 8,32
Industri 3.405,70
Perikanan Darat 835,54
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 9
UP (Unit Pengembangan) Jenis Land Use Luas
Pertanian Tanah Kering Semusim 3,68
UP 12 Sambikerep Permukiman 1.956,77
Persawahan 426,4
Perkebunan 0
Industri 267,78
Perikanan Darat 624,18
Pertanian Tanah Kering Semusim 51,8 Sumber : Hasil Analisis, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 10
Peta 5.2
Peta Tutupan Lahan Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 11
5.2 Profil D3TLH Aspek Air Permukaan di Kota Surabaya
Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa
ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa
pengaturan (regulating), jasa pendukung (supporting), dan jasa kultural (cultural).
5.2.1 Profil Daya Dukung Lingkungan Aspek Air Permukaan Fungsi Penyedia Air
Salah satu kebutuhan penting akan kesehatan lingkungan adalah masalah air bersih. Masalah
air bersih merupakan hal yang fatal bagi kehidupan, dimana setiap hari kita membutuhkan air bersih
untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Dengan air yang bersih bagi tubuh dapat
membantu terhindar dari penyakit. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar
disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti
sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya.
Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan proses
pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan dan mikro organisme
yang ada di alam sekitar kita. Jumlah pencemaran yang sangat masal oleh manusia membuat alam tidak
mampu mengembalikan kondisi ke seperti semula. Alam menjadi kehilangan kemampuan untuk
memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjen dan sebagainya
yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi pengrusakan alam yang kian hari kian
bertambah parah.
Jasa ekosistem penyedia air adalah ketersediaan air permukaan untuk dimanfaatkan. Indikator
keadaannya adalah jumlah air dalam m3/ha. Sedangkan indikator kinerjanya adalah jumlah air yang
diambil secara terus-menerus (m3/ha/tahun).
Cara mengukur jasa penyedia air yaitu dengan menentukan terlebih dahulu bobot pengaruh
bentang alam, tipe vegetasi, dan penutup lahan terhadap variabel pengukur penyediaan air permukaan.
Pada jasa ekosistem penyedia air ditetapkan bobot sebesar 15% untuk bentang alam, 35% untuk tipe
vegetasi, dan 50% untuk penutup lahan. Sedangkan skor pada bentang alam, tipe vegetasi dan penutup
lahan diberikan antara nilai 1 sampai 5, dimana nilai 1 adalah sangat rendah, nilai 2 adalah rendah, nilai
3 adalah sedang, nilai 4 adalah tinggi, dan nilai 5 adalah sangat tinggi. Hasil akhir adalah penjumlahan
dari penilaian penyediaan air pada ketiga parameter tersebut.
Jika dilihat dari bobot penilaian tersebut, bobot yang terbesar adalah pada aspek tutupan lahan.
Tutupan lahan mayoritas di Kota Surabaya adalah permukiman, industri dan perikanan darat. Hal inilah
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 12
yang menyebabkan tutupan lahan tersebut mendominasi penilaian jasa ekosistem penyedia air di Kota
Surabaya didominasi oleh skor sangat rendah.
Berikut merupakan gambaran jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Surabaya.
Gambar 5.1
Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
27,831.90
4,208.27
1,215.30146.41
1,019.80
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 13
Peta 5.3
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 14
Tabel 5.4 Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Kecamatan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
UP 1 Rungkut
Rungkut 2.082,96 194,06 11,25 7,65 18,09
Gunung Anyar 764,45 164,42 2,77 0 106,64
Tenggilis Mejoyo 585,12 0,002 0 2,18 0
UP 2 Kertajaya
Mulyorejo 1.640,57 134,11 37,51 15,98 21,93
Sukolilo 2.360,37 602,55 25,21 15,39 12,37
UP 3 Tambak Wedi
Bulak 275,81 192,77 0 0 59,6
Kenjeran 840,88 70,13 0,84 0 48,81
UP 4 Dharmahusada
Tambaksari 942,54 2,81 0 0 35,86
Gubeng 790,48 0,003 0 3,55 0
UP 5 Tanjung Perak
Semampir 816,47 61,53 3,77 1,73 5,23
Pabean Cantikan 544,62 9,11 4,31 4,85 4,17
Krembangan 780,96 9,33 71 12,32 1,64
UP 6 Tunjungan
Simokerto 251,88 20,77 0 0 0,39
Bubutan 353,74 22,5 0 3,63 0
Genteng 396,25 0 0 12,43 0,0007
Tegalsari 446,21 0 0 2,83 0
UP 7 Wonokromo
Sawahan 725,76 8,95 0 0 0
Wonokromo 800,48 19,07 0 14,96 11,96
UP 8 Dukuh Pakis
Dukuh Pakis 813,26 121,72 25,3 0,16 7,42
Sukomanunggal 817 111,35 0 0 0
UP 9 Ahmad Yani
Jambangan 101 337,57 0,02 0,00002 12,56
Wonocolo 623,68 8,55 0 0,47 0
Gayungan 516,07 80,49 6,09 0,000001 0,21
UP 10 Wiyung
Wiyung 664,34 314,72 95,97 4,07 107,28
Karang Pilang 559 340,49 55,81 0 15,77
Lakarsantri 1.221,98 297,89 179,15 9,58 394,7
UP 11 Tambak Oso Wilangun
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 15
Kecamatan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Benowo 2.686,78 120,33 111,26 13,41 21,95
Tandes 1.035,41 100,54 46,88 3,5 0,001
Asemrowo 1.598,44 6,04 0 14,01 0
UP 12 Sambikerep
Pakal 787,98 664,53 332,68 3,71 107,19
Sambikerep 1.007,41 191,93 205,48 0 26,03
Sumber : Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.2 Sebaran Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang
berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan
yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa
ekosistem air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang
dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah
seperti ekoregion bentang lahan.
Di Kota Surabaya, kecamatan yang memiliki jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan kelas
sangat tinggi yang luasannya paling besar adalah Kecamatan Lakarsantri, Wiyung, Pakal, dan Gunung
Anyar. Wilayah yang memberikan jasa ekosistem tinggi bagi penyediaan air bersih adalah pada daerah
tangkapan air yang memiliki daya resap tinggi untuk menampung air dan masih banyak terdapat lahan
yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi bagi penyediaan air bersih.
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 16
Sebagai daerah perkotaan Kota Surabaya merupakan daerah dengan jasa ekosistem
penyediaan air bersih luasannya kecil karena biasanya daerah perkotaan berada di dataran rendah yang
bukan termasuk kawasan resapan air dan banyaknya lahan bangunan ikut mengurangi kawasan resapan
air, ditambah luas wilayah perkotaan yang sempit.
5.2.2 Profil Daya Dukung Lingkungan Aspek Air Permukaan Fungsi Pengaturan
A. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim
Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa ekosistem
pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas
rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik
khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan.
Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti
pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada
pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global
seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.
Jasa ekosistem pengaturan iklim adalah pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global
melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis. Indikator keadaannya adalah utupan
lahan yang bervegetasi (Ha). Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan tutupan lahan yang
bervegetasi (Ha).
Cara mengukur jasa pengaturan iklim yaitu dengan menentukan terlebih dahulu bobot pengaruh
bentang alam, tipe vegetasi, dan penutup lahan terhadap variabel pengukur pengaturan iklim. Pada jasa
ekosistem pengaturan iklim ditetapkan bobot sebesar 12% untuk bentang alam, 28% untuk tipe vegetasi,
dan 60% untuk penutup lahan. Sedangkan skor pada bentang alam, tipe vegetasi dan penutup lahan
diberikan antara nilai 1 sampai 5, dimana nilai 1 adalah sangat rendah, nilai 2 adalah rendah, nilai 3
adalah sedang, nilai 4 adalah tinggi, dan nilai 5 adalah sangat tinggi. Hasil akhir adalah penjumlahan dari
penilaian pengaturan iklim pada ketiga parameter tersebut.
Jika dilihat dari bobot penilaian tersebut, bobot yang terbesar adalah pada aspek tutupan lahan.
Tutupan lahan mayoritas di Kota Surabaya adalah permukiman, industri dan perikanan darat. Hal inilah
yang menyebabkan tutupan lahan tersebut mendominasi penilaian jasa ekosistem pengaturan iklim di
Kota Surabaya didominasi oleh skor sangat rendah.
Berikut merupakan gambaran jasa ekosistem pengaturan iklim Kota Surabaya.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 17
Peta 5.4
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 18
Tabel 5.5 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Surabaya
Kecamatan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Surabaya
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
UP 1 Rungkut
Rungkut 1.488,91 634,81 161,77 28,53 0
Gunung Anyar 465,76 301,46 150,3 120,76 0
Tenggilis Mejoyo 446,53 140,77 0,002 0 0
UP 2 Kertajaya
Mulyorejo 1.299,14 378,94 110,85 45,18 15,98
Sukolilo 1.845,28 608,38 520,75 36,92 5,77
UP 3 Tambak Wedi
Bulak 85,21 190,6 192,77 59,6 0
Kenjeran 628,35 213,38 70,13 48,81 0
UP 4 Dharmahusada
Tambaksari 834,9 107,65 2,81 35,86 0
Gubeng 754,72 39,31 0,003 0 0
UP 5 Tanjung Perak
Semampir 777,7 58,3 41,08 9,92 1,73
Pabean Cantikan 451,7 111,98 0 4,17 0
Krembangan 800,02 67,02 0 8,2 0
UP 6 Tunjungan
Simokerto 244,33 23,05 5,28 0,4 0
Bubutan 315,7 48,62 12,55 3 0
Genteng 382,75 25,93 0 0 0
Tegalsari 446,21 2,83 0 0 0
UP 7 Wonokromo
Sawahan 684,39 41,28 4,85 4,1 0
Wonokromo 723,45 92,7 30,32 0,0003 0
UP 8 Dukuh Pakis
Dukuh Pakis 561,16 249 64,95 92,3 0
Sukomanunggal 646,35 169,84 58,96 53,19 0
UP 9 Ahmad Yani
Jambangan 400,23 38,35 12,4 0,16 0
Wonocolo 540,28 83,88 8,56 0 0
Gayungan 477,3 78,84 26,01 20,65 0
UP 10 Wiyung
Wiyung 678,06 318,47 175,01 14,83 0
Karang Pilang 372,1 153,99 366,87 78,1 0
Lakarsantri 766,47 386,45 902,29 48,1 0
UP 11 Tambak Oso Wilangun
Benowo 2.517,13 321,35 10,99 7,25 4,009
Tandes 764,04 335,14 56,4 30,75 0
Asemrowo 632,59 984,07 1,26 0,57 0
UP 12 Sambikerep
Pakal 797,34 264,47 732,02 102,28 0
Sambikerep 563,33 250,09 517,99 99,42 0 Sumber : Hasil Analisis, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 19
Gambar 5.3 Sebaran Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Surabaya
Pada tabel jasa ekosistem pengaturan iklim, kecamatan di Kota Surabaya yang memiliki jasa
ekosistem pengaturan iklim kelas sangat tinggi dengan luasan terbesar adalah Kecamatan Mulyorejo.
Kecamatan tersebut memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi dan sangat tinggi yang luas karena
secara morfologi banyak terdapat RTH sehingga menghasilkan nilai jasa pengaturan iklim yang tinggi.
Kota Surabaya sebagai daerah perkotaan memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim yang rendah
karena semakin berkurangnya jumlah vegetasi oleh pembangunan yang menyebabkan vegetasi sebagai
pendukung jasa pengaturan iklim menjadi berkurang nilanya. Selain itu di daerah perkotaan telah banyak
terjadi polusi udara dan perubahan iklim oleh padatnya populasi dan aktivitas manusia yang merusak
lingkungan.
B. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Pengendali Banjir
Semakin banyak pembangunan infrastruktur, semakin banyak lahan yang tertutupi dengan
bahan tak tembus air, aspal atau semen misalnya. Curah hujan yang tinggi dan tingkat serapan air yang
rendah menghasilan banyaknya genangan air yang ada dan bisa menyebabkan banjir. Vegetasi dapat
berkontribusi menyelesaikan permasalahan ini. Zona hijau dapat menyerap air tersebut.
Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan pengendali banjir merupakan peran bentang alam
dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Indikator keadaannya adalah
kapasitas infiltrasi (litology, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi,
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 152
5.6 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Air Permukaan di Kota
Surabaya
Berdasarkan hasil perhitungan analisis supply-demand air PDAM Kota Surabaya terlihat bahwa
sampai tahun 2040, produksi air PDAM oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mengalami surplus.
Akan tetapi, menginjak tahun 2041, produksi air PDAM oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mulai
mengalami defisit. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya harus memiliki alternatif sumber air baku
untuk menutupi defisit kebutuhan air PDAM.
Rekomendasi alternatif sumber air baku yang dapat dimanfaatkan di Kota Surabaya adalah
sebagai berikut:
1. Pemanfaatan sumber air Umbulan
SPAM regional Umbulan memanfaatkan mata air Umbulan untuk masyarakat Kabupaten/Kota
Pasuruan, Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Akan tetapi, pemanfaatan SPAM
Regional Umbulan ini berpotensi terjadi konflik kepentingan dengan kabupaten dan kota yang juga
memanfaatkan sumber air baku tersebut.
2. Pemanfaatan air hujan
Salah satu alternatif sumber air baku di Kota Surabaya adalah dengan menerapkan konsep
memanen air hujan (rainwater harvesting), yaitu konsep pengumpulan air hujan yang ditampung
dalam suatu tangki/reservoir untuk kemudian air yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan
sabagai salah satu alternatif sumber air.
Kualitas air hujan umumnya sangat tinggi (UNEP, 2001). Air hujan hampir tidak mengandung
kontaminan, oleh karena itu air tersebut sangat bersih dan bebas kandungan mikroorganisme.
Namun, ketika air hujan tersebut kontak dengan permukaan tangkapan air hujan (catchment), tempat
pengaliran air hujan (conveyance) dan tangki penampung air hujan, maka air tersebut akan
membawa kontaminan baik fisik, kimia maupun mikrobiologi.
Menurut Horn dan Helmreich (2009), di daerah pinggiran kota atau di pedesaan, umumnya air hujan
yang ditampung sangat bersih, tetapi di daerah perkotaan dimana banyak terdapat area industri dan
padatnya arus transportasi, kualitas air hujan sangat terpengaruh sehingga mengandung logam
berat dan bahan organik dari emisi gas buang. Selain industri dan transportasi, permukaan bahan
penangkap air hujan juga mempengaruhi kualitas airnya. Seperti halnya di Kota Surabaya, maka air
hujan yang ditampung perlu diolah dahulu sebelum dapat dimanfaatkan.
Beberapa cara sederhana dalam mengolah air hujan menjadi air bersih yaitu sebagai berikut:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 153
a. Permukaan tangkapan air hujan dan interior tangki penampungan air hujan harus dibersihkan
secara berkala (Sazaki et al., 2007)
b. Memasang saringan (screen) sebelum masuk ke pipa tangki penampungan air hujan
c. Membuang beberapa liter air hujan pada beberapa menit pertaman ketika hujan tiba dengan
menggunakan pipa khusus pembuangan (Horn dan Helmreich, 2009; Kahinda et al., 2007
d. Desinfeksi (chlorination) merupakan cara yang umum digunakan dalam mengurangi kontaminan
mikroorganisme. Dosis klorinasi yang digunakan sebaiknya berkisar 0.4–0.5 mg/lt berupa free
chlorine dalam bentuk tablet atau gas (Horn dan Helmreich, 2009)
e. Penyaringan air hujan dengan menggunakan saringan pasir lambat (slow sand filter) (Li et al.,
2010)
f. Pasteurisasi merupakan metode pengolahan dengan menggunakan sinar ultraviolet dan panas
dari sinar matahari. Metode sangat efektif jika suhu pemanasan mencapai 50oC dan air
mengandung konsentrasi oksigen yang cukup (Horn dan Helmreich, 2009)
3. Pemanfaatan air boezem
Pada awalnya fungsi boezem di Kota Surabaya adalah untuk pengendali banjir, boezem menjaga
agar jika air laut pasang maka air laut tidak masuk ke saluran pembuangan yang dapat
mengakibatkan banjir. Dan sampai saat ini air boezem di Kota Surabaya hanya dimanfaatkan untuk
menyiram tanaman sehingga diharapkan air boezem ini dapat juga dimanfaatkan sebagai alternatif
sumber air baku untuk menutupi defisit kebutuhan air PDAM Kota Surabaya. Akan tetapi, kualitas air
boezem ini masih perlu diolah lebih lanjut untuk menjadi air bersih.
4. Desalinasi air laut dengan evaporasi
Salah satu pengolahan air laut yang relatif murah yaitu dengan cara penguapan menggunakan sinar
matahari sebagai sumber energinya (desalinasi surya). Selain mudah didapat karena tersedia
alamiah juga tidak menimbulkan radiasi sehingga sangat ekonomis dalam pemanfaatan kebutuhan
pemanasan (Haryudo, 2003). Indonesia sebagai daerah lintasan equator dapat memanfaatkan
matahari setiap hari (Soedarto, 2004). Desalinasi dengan evaporasi dapat dilakukan dengan
memanfaatkan sinar matahari yang ditangkap air di dalam ruang kaca. Transfer kalor yang
dikenakan pada air akan dilanjutkan dengan transfer massa dalam wujud uap. Uap yang bergerak
ke atas ditangkap dinding kaca yang kemudian terjadi kondensasi (pengembunan). Hasil
pengembunan merambat mengikuti dinding kaca turun ke bawah dan ditangkap dalam suatu wadah
yang merupakan air destilat (Potter, 2004).
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 154
5. Pemanfaatan air tanah
Air tanah merupakan salah satu sumber air bersih untuk keperluan manusia maupun hewan, bahkan
sebagian air yang dibutuhkan untuk metabolisme tumbuh-tumbuhan berasal dari air tanah pula. Air
tanah terdapat pada formasi geologi yang lolos air (permeable) di atas lapisan kedap air
(impermeable) atau di antara dua lapisan kedap air. Bak/sumur resapan merupakan salah satu
alternatif untuk mempertahankan tinggi muka air tanah. Cara ini baik sekali dikembangkan terutama
di daerah-daerah yang mempunyai pemukiman yang cukup padat atau dapat juga diterapkan di
daerah pantai seperti halnya di Kota Surabaya.
Kuantitas maupun kualitas air bawah tanah di kawasan perkotaan memiliki kecenderungan menurun
sehingga memerlukan alternatif pemeliharaan air tanah tersebut. Salah satu cara untuk menjaga
kuantitas air tanah adalah dengan membuat bak resapan untuk menampung air hujan. Pembuatan
sumur resapan air dapat dirancang dua pola penerapan yaitu: pembuatan secara kolektif
(berdasarkan blok-blok rumah, atau untuk satu kawasan perumahan) dan pembuatan per tipe rumah.
Tujuan pembuatan bak resapan diantaranya yaitu untuk:
a. Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan
b. Membantu menanggulangi kekurangan air bersih
c. Membudayakan kesadaran lingkungan
d. Mengurangi erosi permukaan tanah
Manfaat bak resapan, yaitu:
a. Dapat menambah meninggikan permukaan air tanah (khususnya air tanah dangkal)
b. Dapat menambah potensi air tanah
c. Mengurangi meluasnya penyusupan/intrusi air laut ke arah daratan
d. Mengurangi genangan banjir
e. Mengurangi timbulnya gejala amblesan tanah setempat
f. Melestarikan dan menyelamatkan sumber daya air untuk jangka panjang
Selain dengan membangun bak resapan, untuk menjaga kuantitas dan kualitas air tanah adalah
dengan membuat biopori sistem penyerapan air banjir. Lubang resapan biopori adalah metode
resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya serap air pada
tanah. Metode ini dicetuskan oleh Dr. Kamir R Brata, salah satu peneliti dari Institut Pertanian Bogor.
Biopori adalah pori-pori berbentuk lubang (terowongan kecil) yang dibuat oleh aktivitas faunan tanah
atau akar tanaman. Peningkatan daya serap air pada tanah dilakukan dengan membuat lubang pada
tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 155
yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu
menciptakan pori-pori di dalam tanah.
Selain itu, untuk mengontrol kualitas air tanah di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya perlu
mengaktifkan sumur pantau, dimana sumur pantau ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi
penambahan pemanfaat air tanah yang tidak melaporkan pemanfaatan air tanah tersebut kepada
Pemerintah Kota Surabaya.
Dalam upaya pemanfaatan air tanah sebagai cadangan air di Kota Surabaya, juga diperlukan
kegiatan Penyelidikan potensi air tanah di wilayah administrasi Kota Surabaya berdasarkan CAT
Surabaya-Lamongan dan CAT Brantas. Kegiatan ini harus dilakukan untuk mengetahui kedalaman
akuifer bebas dan akuifer tertekan di Surabaya dan potensinya sehingga dapat dijadikan
penyempurnaan dokumen daya tampung dan daya dukung. Mengetahui kedalaman akuifer dan
potensinya dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk membuat aturan terkait lokasi
yang dapat dieksplorasi dan harus dikonservasi.
5.7 Indikasi Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Air Permukaan
di Kota Surabaya
Salah satu fungsi dari RPPLH adalah sebagai acuan dalam menyusun program-program
sektoral yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijabarkan dalam bentuk indikasi program.
Dengan demikian indikasi program tersebut dapat dioperasionalkan sesuai dengan alokasi tempat dan
waktu yang telah disepakati.
Di dalam menentukan indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup aspek
air permukaan di Kota Surabaya disusun berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem. Berikut merupakan
indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup aspek air permukaan di Kota
Surabaya.
Tabel 5.24 Indikasi Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Aspek Air Permukaan di Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Arahan Program Kegiatan Instansi Terkait
Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih
a. Penyiapan dan peningkatan kapasistas SDM untuk analisis data klimatologi terapan (analisis neraca air klimatologi dan penentuan tipe iklim)
b. Analisis data klimatologi untuk penentuan neraca air (water balance) klimatologi dan penentuan batas-batas bulan basah dan bulan kering untuk klasifikasi tipe iklim
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 156
Jasa Ekosistem Arahan Program Kegiatan Instansi Terkait
c. Pemetaan pola dan distribusi daerah kekeringan secara meteorologis, dan perhitungan kebutuhan air bersih untuk mencukupinya
d. Pemantauan kualitas air hujan pada setiap puncak musim hujan di Kota Surabaya
e. Program gerakan hemat air dan memanen air hujan (optimalisasi pemanfaatan air hujan dengan PAH)
f. Kajian pemilhan lokasi potensial untuk pembangunan embung atau waduk, sebagai alternatif reservoar simpanan air hujan
g. Peningkatan program kampong hijau atau green and clean
h. Pengadaan instrumen geohidrologi atau hidrogeologi untuk pemantauan potensi (debit aliran dan kualitas air) dari air tanah
i. Pemantauan kualitas airtanah secara berkala pada setiap Kecamatan di Kota Surabaya
j. Penetapan PERDA tentang Pengelolaan Air tanah k. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui
pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
l. Penyusunan Kajian untuk mencari sumber baku air baru, hal ini dikarenakan berdasarkan hasil proyeksi supply PDAM kurang dr jumlah kebutuhan air di Kota Surabaya pada tahun 2041
m. Bekerjasama dengan kabupaten kota lain dalam pemenuhan air bersih
n. Melakukan inovasi penyediaan air bersih seperti teknologi pemanfaatan boezem dan desalinasi air laut
o. Pengendalian dan pemgawasan serta penertiban secara intensif pada aktivitas pengambilan air tanah yang masih belangsung
p. Penyelidikan potensi air tanah di wilayah administrasi Kota Surabaya berdasarkan CAT Surabaya-Lamongan dan CAT Brantas
q. Pembangunan dan optimalisasi sumur pantau di beberapa lokasi di Kota Surabaya
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Dinas Sosial Kota Surabaya
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim
a. Pembangunan dan pengadaan instrumen stasiun klimatologi pada setiap wilayah kecamatan secara bertahap
b. Penyiapan dan peningkatan kapasistas SDM untuk pemeliharaan instrumen klimatologi, analisis data klimatologi, dan penyusunan basisdata klimatologi secara spasiotemporal
c. Penataan kembali fungsi green belt d. Penambahan kawasan hutan mangrove e. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui
pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Dinas Sosial Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 157
Jasa Ekosistem Arahan Program Kegiatan Instansi Terkait
kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Pengendali Banjir
a. Penyiapan dan peningkatan kapasistas SDM yang memiliki kemampuan dalam analisis banjir dan potensi wilayah pesisir
b. Kajian daerah rawan banjir dan pengelolaan lingkungannya
c. Kajian potensi banjir dan genangan di Kota Surabaya
d. Penataan penggunaan lahan sessuai dengan kemampuan lahan melalui pembuatan sistem informasi lahan (Land Information System) dan sesuai dengan alokasi fungsi ruang dalam RTRW
e. Pemantauan perubahan penutupan lahan pada setiap DAS secara berkala (5-10 tahun sekali) sesuai RTRW
f. Penyusunan master plan pengelolaan boezem sebagai reservoar alami
g. Pembuatan embung-embung atau boezem pada bagian hulu DAS, sebagai alternatif reservoar untuk cadangan air, pengendalian erosi dan sedimentasi
h. Penataan dan pengendalian fungsi sempadan sungai dan pantai sebagai Kawasan Lindung dalam struktur ruang RTRW
i. Pemantauan aliran sungai dan kejadian banjir pada setiap musim penghujan di setiap sungai
j. Perbaikan dan pengaturan sistem drainase kota k. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui
pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara
a. Pemantauan dan pengujian kualitas udara secara berkala, yaitu setiap 3 bulan pada setiap kota kecamatan, dan setiap bulan untuk Kota Surabaya
b. Pembangunan dan peningkatan RTH Kota Surabaya c. Program Kota Hijau, melalui gerakan sejuta pohon,
pembangunan jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan pantai, taman dan hutan kota
d. Penggunaan bensin bebas timbal bagi mobil pribadi dan mobil pemerintah
e. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
f. Penetapan baku mutu udara ambient wilayah perkotaan dan emisi gas buangan kendaraan bermotor, melalui penetapan PERDA
g. Penambahan Lokasi Car Free Day
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekoturism
a. Penyiapan dan peningkatan kapasistas SDM yang memiliki kemampuan secara keilmuan dan teknis pengelolaan ekosistem budaya rekreasi, dan ekoturism
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 158
Jasa Ekosistem Arahan Program Kegiatan Instansi Terkait
b. Penyusunan master plan pengembangan dan Pengelolaan kawasan budaya rekreasi, dan ekoturism
c. Pembinaan dan penyuluhan ketrampilan kepada masyarakat dan UMKM untuk mendukung budaya rekreasi dan ekoturism guna peningkatan ekonomi masyarakat
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam
a. Rehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan lindung, kawasan resapan, kawasan sempadan
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas
a. Inventarisasi keanekaragaman hayati (flora dan fauna asli)
b. Inventarisasi dan peningkatan pemeliharaan hutan Kota
c. Pengembangan RTH di sekitar kawasan permukiman melalui pola partisipatif dan kemitraan
d. Penyusunan master plan dan pengembangan wisata minat khusus (ekowisata) di Kota Surabaya
e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kehutanan melalui pendidikan tinggi dan pelatihan teknis kehutanan
f. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Sumber: Hasil Rencana, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 1
BAB V
PEMBAHASAN
5.1 Profil Ekoregion dan Penutup Lahan Kota Surabaya
5.1.1 Profil Ekoregion Kota Surabaya
Konsep ekoregion dalam pemetaan ekoregion mengacu pada UU No. 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam UU tersebut pengertian ekoregion adalah
wilayah geografi yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora dan fauna asli serta pola interaksi
manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam lingkungan hidup.
Untuk memetakan ekoregion dapat menggunakan batasan kesamaan ciri morfologi dan
morfogenesa bentuklahan yang ada pada sistem lahan, menggunakan pendekatan konsep ben tang
lahan. Aspek morfologi mencirikan kekhasan bentuk permukaan lahan yang dapat diketahui dari
ketinggian relief lokal dan kemiringan lereng, sedangkan aspek morfogenesa mencirikan proses asal-
usul (genetik) terbentuknya bentuk lahan.
Dalam menentukan strategi pengembangan wilayah perlu memperhatikan potensi setiap wilayah
yang ini dapat dilihat salah satunya melalui jenis ekoregion yang ada di wilayah tersebut. Pengembangan
potensi wilayah di Kota Surabaya dapat dilakukan berdasarkan karakteristik perkotaan Surabaya. Hal ini
dapat dikembangkan dengan baik karena didukung dengan kondisi fisik wilayah Kota Surabaya, potensi
iklim, terutama curah hujan yang tinggi dan penyebarannya yang cukup merata sepanjang tahun.
Keberadaan sumber-sumber air baik berupa sungai, waduk/bozem, serta laut juga merupakan
potensi besar dalam pengembangan perikanan di Kota Surabaya. Selain itu kondisi alam yang unik dan
menarik juga merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan
kepariwisataan di Kota Surabaya.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 2
Peta 5.1
Peta Ekoregion Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 3
Ekoregion di Kota Surabaya didominasi oleh wilayah perkotaan (bentang antropogenik).
Antropogenik merupakan proses atau akibat yang berkaitan dengan dengan aktivitas manusia. Sehingga
bentuk lahan antropogenik dapat disebut sebagai bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia.
Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas yang telah disengaja dan direncanakan untuk membuat bentuk
lahan yang baru dari bentuk lahan yang telah ada maupun aktivitas oleh manusia yang secara tidak
sengaja telah merubah bentuk lahan yang telah ada.
Bentuk lahan antropogenik dapat dibentuk dari bentuk-bentuk lahan yang telah ada. Manusia
dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari baik secara sadar maupun tidak sadar dapat menyebabkan
perubahan pada bentuk lahan yang telah ada menjadi bentuk lahan antropogenik. Aktivitas tersebut
antara lain:
Aktivitas reklamasi misalnya pada pantai
Aktivitas pembangunan pemanfaatan lahan yang menyebabkan perubahan yang mencolok pada
bentuk lahan
Aktivitas penambangan atau pengambilan material yang dapat menyebabkan perubahan pada
bentuk lahan
Berdasarkan analisis ekoregion, total terdapat 5 (lima) jenis ekoregion di Kota Surabaya dengan
luas dan karakteristik yang beraneka ragam. Setiap jenis ekoregion memiliki potensi dan permasalahan
masing-masing. Untuk mengetahui lokasi ekoregion dapat dilihat pada Peta Ekoregion di atas,
sedangkan untuk mengetahui detail luasan setiap nama ekoregion, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 4
Tabel 5.1 Profil Ekoregion Kota Surabaya
No. Ekoregion Luas (Ha) Luas (%) Karakteristik Bentang Alam Potensi Permasalahan Strategi Pengelolaan
1 Dataran
Fluvomarin Pesisir
Utara Jawa
Material Aluvium
5.058,71 14,93 Morfologi dataran dengan
relief datar dan terkadang
agak cekung, kemiringan
lereng 0-3 % beda tinggi
rata-rata < 25 meter
Pemanfaatan lahan bersifat
budidaya berupa sawah irigasi
dengan pola surjan (selang-
seling saluran dan guludan)
Material penyusun yang
didominasi oleh endapan
lempung yang mempunyai
sifat kembang kerut tanah
yang tinggi, yang
menyebabkan bangunan
infrastruktur jalan aspal dan
pondasi bangunan lainnya
cepat rusak, patah, atau
menggeser
Perlu dilakukan sosialisasi
genesis dan sifat air tanah,
kaitannya dengan cara
pemanfaatan atau
pengelolaan untuk air
bersih (air minum)
Pengelolaan lahan dengan
sistem surjan perlu terus
dikembangkan, khusunya
pada daerah yang
seringkali mengalami
penggenangan atau banjir
2 Lembah
Sinklinorium
Randublatung
Batupasir dan
Batulempung
Napalan
2.444,7 7,22 Karakteristik bentang lahan
ini mirip dengan
perbukitannya, kecuali
pada morfologi atau
topografinya yang berupa
lembah di antara jajaran
perbukitan denudasional
Satuan bentang lahan ini
umumnya menempati daerah
dengan iklim lebih sejuk dan
basah dibanding perbukitan di
sekitarnya
Penggunaan lahan alami yang
terdapat pada satuan ini untuk
dikembangkan sebagai
kawasan budidaya terbatas
Rawan terhadap longsor
dan gerakan massa batuan
lainnya yang seringkali
terjadi saat musim
penghujan, rawan pula
terhadap bencana banjir
dan genangan saat curah
hujan tinggi
Penggunaan lahan alami
yang terdapat pada satuain
ini adalah permukiman,
kebun campur, sawah, dan
hutan produksi terbatas
sehingga secara
keruangan berpotensi
untuk dikembangkan
sebagai kawasan budidaya
terbatas
3 Perbukitan
Struktural Lipatan
(Antiklinal)
Kendeng
6.483,79 19,14 Berbukit, lereng curam
dengan kemiripan 30-45 %,
beda tinggi rata-rata 75-500
meter
Potensi sumber daya mineral
lain bagi batuan yang belum
mengalami metamorfosis
adalah sebagai bahan
bangunan, industri semen,
Berpotensi sebagai media
rambatan gelombang
tektonik yang mampu
menciptakan gempa bumi
tektonik. Selain itu,
Dapat sebagai kawasan
lindung dalam bentuk
hutan lindung, cagar alam
atau suaka margasatwa,
dengan kemungkinan
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 5
No. Ekoregion Luas (Ha) Luas (%) Karakteristik Bentang Alam Potensi Permasalahan Strategi Pengelolaan
Batugamping
Napalan Antiklin merupakan
punggung lipatan yang
kemiripan kedua sayapnya
ke arah saling berlawanan
dan saling menjauh
industri pakan ternak, dan
lainnya
berpotensi pula terhadap
terjadinya bencana longsor.
sebagai kawasan wisata
minat khusus bagi pecinta
alam dan pendidikan
lingkungan
4 Rataan Pasang
Surut Pantai Jawa
Material Aluvium
6.963,60 20,56 Suatu bentuk lahan yang
letaknya lebih rendah dari
daerah sekitarnya, masih
dipengaruhi oleh pasang
surut air laut
Lereng datar sampai agak
miring, dengan proses
sedimentasi
Jenis batuan sedimen,
material permukaan pasir
Potensi untuk pengembangan
area tambak (udang dan
bandeng) pada musim
penghujan dan tambak garam
pada kemarau
Penggenangan dan banjir,
drainase buruk, lingkungan
kumuh, pencemaran, dan
kesehatan masyarakat
buruk
Penanaman mangrove,
pengelolaan lahan agar
tidak terjadi konflik
perebutan saat muncul
lahan baru
5 Wilayah Perkotaan
(Bentang
Antropogenik)
12.927,04 38,16 Merupakan wilayah yang
dikembangkan oleh
manusia. Wilayah ini
dicirikan dengan adanya
berbagai infrastruktur untuk
menunjang aktivitas
manusia, seperti jalan,
bangunan-bangunan
industri, permukiman,
ataupun fasilitas penunjang
yang lain
Pembangunan infrastruktur
dan aksesibilitas mudah.
Memiliki kemudahan untuk
mendapatkan kebutuhan
sehari-hari untuk kepentingan
hidup manusia.
Perkembangan wilayah
berpotensi memicu
munculnya berbagai
masalah, seperti
permasalahan sampah dan
limbah perkotaan yang
menyebabkan pencemaran
air, tanah, dan udara
Penataan ruang harus
dilakukan dengan analisis
dan pertimbangan yang
matang, khususnya untuk
menjaga kualitas
lingkungan dari berbagai
pencemaran
Keberadaan ruang terbuka
hijau (RTH) diperlukan
untuk tetap menjaga
keseimbangan ekosistem
Sumber: Hasil Analisa, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 6
5.1.2 Profil Penutup Lahan Kota Surabaya
Penutup lahan adalah perwujudan fisik obyek-obyek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan
kegiatan manusia terhadap obyek-obyek tersebut. Satuan-satuan penutuplahan kadang-kadang juga
memiliki sifat penutup lahan alami (Lillesand;Kiefer, 1994). Penutupan lahan merupakan garis yang
menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam
dan/atau bentang buatan (UU No.4, 2011). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada
permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia
yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan,
ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2014).
Klasifikasi tutupan lahan adalah upaya pengelompokkan berbagai jenis tutupan lahan kedalam
suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Klasifikasi tutupan lahan digunakan sebagai pedoman
atau acuan dalam proses interpretasi citra penginderaan jauh untuk tujuan pembuatan peta tutupan
lahan. Data klasifikasi Tutupan Lahan mengacu pada data yang merupakan hasil dari pengklasifikasian
data citra satelit mentah menjadi data Klasifikasi Tutupan Lahan. Klasifikasi citra bertujuan untuk
pengelompokan atau melakukan segmentasi terhadap kenampakan-kenampakan yang homogen
dengan menggunakan teknik kuantitatif.
Data penutupan lahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan antara lain:
Analisa dinamika perkembangan hutan (degradasi, deforestasi dan reforestasi).
Perhitungan cadangan dan emisi karbon.
Perencanaan dan pengembangan suatu daerah/ areal (tata ruang wilayah).
Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemegang izin usaha (konsesi) pada kawasan hutan
hutan (pemantauan areal penebangan, realisasi tanam dan pembukaan tambang).
Pemantauan areal Kawasan Konservasi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan dari perambahan,
pembalakan liar dan kebakaran lahan dan hutan.
Berdasarkan analisis tutupan lahan, total terdapat 6 (enam) jenis tutupan lahan di Kota Surabaya
dengan luas yang beraneka ragam. Untuk mengetahui luas tutupan lahan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 5.2 Luas Masing-Masing Jenis Tutupan Lahan di Kota Surabaya
Jenis Landuse Luas (Ha)
Permukiman 23.534,58
Persawahan 781,7
Perkebunan 8,32
Industri 5.417,06
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 7
Jenis Landuse Luas (Ha)
Perikanan Darat 4.620,75
Pertanian Tanah Kering Semusim 60,35
Total 34.422,76 Sumber : Hasil Analisis, 2018
Lingkungan Kota Surabaya bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu,
sehingga dibutuhkan metode yang cepat dan akurat dalam meng-update data spasial untuk
memonitoring perubahan lingkungan tersebut. Identifikasi tutupan lahan merupakan salah satu cara yang
dapat digunakan untuk mengetahui ketahanan daya dukung wilayah di Kota Surabaya. Dari 6 (enam)
persebaran jenis tutupan lahan di Kota Surabaya, dijelaskan secara detail pada masing-masing UP (Unit
Pengembangan). Unit Pengembangan yang meiliki persebaran tutupan lahan paling banyak yaitu Unit
Pengembangan 11 Tambak Oso Wilangon dengan luas sebesar 5.758,54 Ha. Untuk lebih jelasnya
persebaran tutupan lahan (Per UP) di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5.3 Persebaran Tutupan Lahan (Per UP) di Kota Surabaya
UP (Unit Pengembangan) Jenis Land Use Luas
UP 1 Rungkut Permukiman 2.508,37
Persawahan 0,002
Perkebunan 0
Industri 218,64
Perikanan Darat 1.212,60
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 2 Kertajaya Permukiman 2.068,04
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 1.799,16
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 3 Tambak Wedi Permukiman 1.180,62
Persawahan 135,49
Perkebunan 0
Industri 37,57
Perikanan Darat 135,16
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 4 Dharmahusada Permukiman 1.750,34
Persawahan 24,9
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 8
UP (Unit Pengembangan) Jenis Land Use Luas
UP 5 Tanjung Perak Permukiman 1.227,42
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 1.089,48
Perikanan Darat 14,12
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 6 Tunjungan Permukiman 1.510,62
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 7 Wonokromo Permukiman 1.581,19
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 8 Dukuh Pakis Permukiman 1.768,70
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 127,49
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 9 Ahmad Yani Permukiman 1.686,65
Persawahan 0
Perkebunan 0
Industri 0
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 0
UP 10 Wiyung Permukiman 3.816,13
Persawahan 169,33
Perkebunan 0
Industri 270,4
Perikanan Darat 0
Pertanian Tanah Kering Semusim 4,88
UP 11 Tambak Oso Wilangun Permukiman 1.479,73
Persawahan 25,57
Perkebunan 8,32
Industri 3.405,70
Perikanan Darat 835,54
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 9
UP (Unit Pengembangan) Jenis Land Use Luas
Pertanian Tanah Kering Semusim 3,68
UP 12 Sambikerep Permukiman 1.956,77
Persawahan 426,4
Perkebunan 0
Industri 267,78
Perikanan Darat 624,18
Pertanian Tanah Kering Semusim 51,8 Sumber : Hasil Analisis, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 10
Peta 5.2
Peta Tutupan Lahan Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 11
5.2 Profil D3TLH Aspek Air Permukaan di Kota Surabaya
Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa
ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa
pengaturan (regulating), jasa pendukung (supporting), dan jasa kultural (cultural).
5.2.1 Profil Daya Dukung Lingkungan Aspek Air Permukaan Fungsi Penyedia Air
Salah satu kebutuhan penting akan kesehatan lingkungan adalah masalah air bersih. Masalah
air bersih merupakan hal yang fatal bagi kehidupan, dimana setiap hari kita membutuhkan air bersih
untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Dengan air yang bersih bagi tubuh dapat
membantu terhindar dari penyakit. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar
disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti
sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya.
Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan proses
pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan dan mikro organisme
yang ada di alam sekitar kita. Jumlah pencemaran yang sangat masal oleh manusia membuat alam tidak
mampu mengembalikan kondisi ke seperti semula. Alam menjadi kehilangan kemampuan untuk
memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjen dan sebagainya
yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi pengrusakan alam yang kian hari kian
bertambah parah.
Jasa ekosistem penyedia air adalah ketersediaan air permukaan untuk dimanfaatkan. Indikator
keadaannya adalah jumlah air dalam m3/ha. Sedangkan indikator kinerjanya adalah jumlah air yang
diambil secara terus-menerus (m3/ha/tahun).
Cara mengukur jasa penyedia air yaitu dengan menentukan terlebih dahulu bobot pengaruh
bentang alam, tipe vegetasi, dan penutup lahan terhadap variabel pengukur penyediaan air permukaan.
Pada jasa ekosistem penyedia air ditetapkan bobot sebesar 15% untuk bentang alam, 35% untuk tipe
vegetasi, dan 50% untuk penutup lahan. Sedangkan skor pada bentang alam, tipe vegetasi dan penutup
lahan diberikan antara nilai 1 sampai 5, dimana nilai 1 adalah sangat rendah, nilai 2 adalah rendah, nilai
3 adalah sedang, nilai 4 adalah tinggi, dan nilai 5 adalah sangat tinggi. Hasil akhir adalah penjumlahan
dari penilaian penyediaan air pada ketiga parameter tersebut.
Jika dilihat dari bobot penilaian tersebut, bobot yang terbesar adalah pada aspek tutupan lahan.
Tutupan lahan mayoritas di Kota Surabaya adalah permukiman, industri dan perikanan darat. Hal inilah
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 12
yang menyebabkan tutupan lahan tersebut mendominasi penilaian jasa ekosistem penyedia air di Kota
Surabaya didominasi oleh skor sangat rendah.
Berikut merupakan gambaran jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Surabaya.
Gambar 5.1
Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
27,831.90
4,208.27
1,215.30146.41
1,019.80
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 13
Peta 5.3
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 14
Tabel 5.4 Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Kecamatan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
UP 1 Rungkut
Rungkut 2.082,96 194,06 11,25 7,65 18,09
Gunung Anyar 764,45 164,42 2,77 0 106,64
Tenggilis Mejoyo 585,12 0,002 0 2,18 0
UP 2 Kertajaya
Mulyorejo 1.640,57 134,11 37,51 15,98 21,93
Sukolilo 2.360,37 602,55 25,21 15,39 12,37
UP 3 Tambak Wedi
Bulak 275,81 192,77 0 0 59,6
Kenjeran 840,88 70,13 0,84 0 48,81
UP 4 Dharmahusada
Tambaksari 942,54 2,81 0 0 35,86
Gubeng 790,48 0,003 0 3,55 0
UP 5 Tanjung Perak
Semampir 816,47 61,53 3,77 1,73 5,23
Pabean Cantikan 544,62 9,11 4,31 4,85 4,17
Krembangan 780,96 9,33 71 12,32 1,64
UP 6 Tunjungan
Simokerto 251,88 20,77 0 0 0,39
Bubutan 353,74 22,5 0 3,63 0
Genteng 396,25 0 0 12,43 0,0007
Tegalsari 446,21 0 0 2,83 0
UP 7 Wonokromo
Sawahan 725,76 8,95 0 0 0
Wonokromo 800,48 19,07 0 14,96 11,96
UP 8 Dukuh Pakis
Dukuh Pakis 813,26 121,72 25,3 0,16 7,42
Sukomanunggal 817 111,35 0 0 0
UP 9 Ahmad Yani
Jambangan 101 337,57 0,02 0,00002 12,56
Wonocolo 623,68 8,55 0 0,47 0
Gayungan 516,07 80,49 6,09 0,000001 0,21
UP 10 Wiyung
Wiyung 664,34 314,72 95,97 4,07 107,28
Karang Pilang 559 340,49 55,81 0 15,77
Lakarsantri 1.221,98 297,89 179,15 9,58 394,7
UP 11 Tambak Oso Wilangun
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 15
Kecamatan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Benowo 2.686,78 120,33 111,26 13,41 21,95
Tandes 1.035,41 100,54 46,88 3,5 0,001
Asemrowo 1.598,44 6,04 0 14,01 0
UP 12 Sambikerep
Pakal 787,98 664,53 332,68 3,71 107,19
Sambikerep 1.007,41 191,93 205,48 0 26,03
Sumber : Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.2 Sebaran Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Surabaya
Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang
berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan
yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa
ekosistem air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang
dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah
seperti ekoregion bentang lahan.
Di Kota Surabaya, kecamatan yang memiliki jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan kelas
sangat tinggi yang luasannya paling besar adalah Kecamatan Lakarsantri, Wiyung, Pakal, dan Gunung
Anyar. Wilayah yang memberikan jasa ekosistem tinggi bagi penyediaan air bersih adalah pada daerah
tangkapan air yang memiliki daya resap tinggi untuk menampung air dan masih banyak terdapat lahan
yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi bagi penyediaan air bersih.
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 16
Sebagai daerah perkotaan Kota Surabaya merupakan daerah dengan jasa ekosistem
penyediaan air bersih luasannya kecil karena biasanya daerah perkotaan berada di dataran rendah yang
bukan termasuk kawasan resapan air dan banyaknya lahan bangunan ikut mengurangi kawasan resapan
air, ditambah luas wilayah perkotaan yang sempit.
5.2.2 Profil Daya Dukung Lingkungan Aspek Air Permukaan Fungsi Pengaturan
A. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim
Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa ekosistem
pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas
rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik
khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan.
Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti
pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada
pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global
seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.
Jasa ekosistem pengaturan iklim adalah pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global
melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis. Indikator keadaannya adalah utupan
lahan yang bervegetasi (Ha). Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan tutupan lahan yang
bervegetasi (Ha).
Cara mengukur jasa pengaturan iklim yaitu dengan menentukan terlebih dahulu bobot pengaruh
bentang alam, tipe vegetasi, dan penutup lahan terhadap variabel pengukur pengaturan iklim. Pada jasa
ekosistem pengaturan iklim ditetapkan bobot sebesar 12% untuk bentang alam, 28% untuk tipe vegetasi,
dan 60% untuk penutup lahan. Sedangkan skor pada bentang alam, tipe vegetasi dan penutup lahan
diberikan antara nilai 1 sampai 5, dimana nilai 1 adalah sangat rendah, nilai 2 adalah rendah, nilai 3
adalah sedang, nilai 4 adalah tinggi, dan nilai 5 adalah sangat tinggi. Hasil akhir adalah penjumlahan dari
penilaian pengaturan iklim pada ketiga parameter tersebut.
Jika dilihat dari bobot penilaian tersebut, bobot yang terbesar adalah pada aspek tutupan lahan.
Tutupan lahan mayoritas di Kota Surabaya adalah permukiman, industri dan perikanan darat. Hal inilah
yang menyebabkan tutupan lahan tersebut mendominasi penilaian jasa ekosistem pengaturan iklim di
Kota Surabaya didominasi oleh skor sangat rendah.
Berikut merupakan gambaran jasa ekosistem pengaturan iklim Kota Surabaya.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 17
Peta 5.4
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 18
Tabel 5.5 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Surabaya
Kecamatan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Surabaya
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi
UP 1 Rungkut
Rungkut 1.488,91 634,81 161,77 28,53 0
Gunung Anyar 465,76 301,46 150,3 120,76 0
Tenggilis Mejoyo 446,53 140,77 0,002 0 0
UP 2 Kertajaya
Mulyorejo 1.299,14 378,94 110,85 45,18 15,98
Sukolilo 1.845,28 608,38 520,75 36,92 5,77
UP 3 Tambak Wedi
Bulak 85,21 190,6 192,77 59,6 0
Kenjeran 628,35 213,38 70,13 48,81 0
UP 4 Dharmahusada
Tambaksari 834,9 107,65 2,81 35,86 0
Gubeng 754,72 39,31 0,003 0 0
UP 5 Tanjung Perak
Semampir 777,7 58,3 41,08 9,92 1,73
Pabean Cantikan 451,7 111,98 0 4,17 0
Krembangan 800,02 67,02 0 8,2 0
UP 6 Tunjungan
Simokerto 244,33 23,05 5,28 0,4 0
Bubutan 315,7 48,62 12,55 3 0
Genteng 382,75 25,93 0 0 0
Tegalsari 446,21 2,83 0 0 0
UP 7 Wonokromo
Sawahan 684,39 41,28 4,85 4,1 0
Wonokromo 723,45 92,7 30,32 0,0003 0
UP 8 Dukuh Pakis
Dukuh Pakis 561,16 249 64,95 92,3 0
Sukomanunggal 646,35 169,84 58,96 53,19 0
UP 9 Ahmad Yani
Jambangan 400,23 38,35 12,4 0,16 0
Wonocolo 540,28 83,88 8,56 0 0
Gayungan 477,3 78,84 26,01 20,65 0
UP 10 Wiyung
Wiyung 678,06 318,47 175,01 14,83 0
Karang Pilang 372,1 153,99 366,87 78,1 0
Lakarsantri 766,47 386,45 902,29 48,1 0
UP 11 Tambak Oso Wilangun
Benowo 2.517,13 321,35 10,99 7,25 4,009
Tandes 764,04 335,14 56,4 30,75 0
Asemrowo 632,59 984,07 1,26 0,57 0
UP 12 Sambikerep
Pakal 797,34 264,47 732,02 102,28 0
Sambikerep 563,33 250,09 517,99 99,42 0 Sumber : Hasil Analisis, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 19
Gambar 5.3 Sebaran Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Surabaya
Pada tabel jasa ekosistem pengaturan iklim, kecamatan di Kota Surabaya yang memiliki jasa
ekosistem pengaturan iklim kelas sangat tinggi dengan luasan terbesar adalah Kecamatan Mulyorejo.
Kecamatan tersebut memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi dan sangat tinggi yang luas karena
secara morfologi banyak terdapat RTH sehingga menghasilkan nilai jasa pengaturan iklim yang tinggi.
Kota Surabaya sebagai daerah perkotaan memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim yang rendah
karena semakin berkurangnya jumlah vegetasi oleh pembangunan yang menyebabkan vegetasi sebagai
pendukung jasa pengaturan iklim menjadi berkurang nilanya. Selain itu di daerah perkotaan telah banyak
terjadi polusi udara dan perubahan iklim oleh padatnya populasi dan aktivitas manusia yang merusak
lingkungan.
B. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Pengendali Banjir
Semakin banyak pembangunan infrastruktur, semakin banyak lahan yang tertutupi dengan
bahan tak tembus air, aspal atau semen misalnya. Curah hujan yang tinggi dan tingkat serapan air yang
rendah menghasilan banyaknya genangan air yang ada dan bisa menyebabkan banjir. Vegetasi dapat
berkontribusi menyelesaikan permasalahan ini. Zona hijau dapat menyerap air tersebut.
Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan pengendali banjir merupakan peran bentang alam
dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Indikator keadaannya adalah
kapasitas infiltrasi (litology, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi,
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 152
5.6 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Air Permukaan di Kota
Surabaya
Berdasarkan hasil perhitungan analisis supply-demand air PDAM Kota Surabaya terlihat bahwa
sampai tahun 2040, produksi air PDAM oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mengalami surplus.
Akan tetapi, menginjak tahun 2041, produksi air PDAM oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mulai
mengalami defisit. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya harus memiliki alternatif sumber air baku
untuk menutupi defisit kebutuhan air PDAM.
Rekomendasi alternatif sumber air baku yang dapat dimanfaatkan di Kota Surabaya adalah
sebagai berikut:
1. Pemanfaatan sumber air Umbulan
SPAM regional Umbulan memanfaatkan mata air Umbulan untuk masyarakat Kabupaten/Kota
Pasuruan, Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Akan tetapi, pemanfaatan SPAM
Regional Umbulan ini berpotensi terjadi konflik kepentingan dengan kabupaten dan kota yang juga
memanfaatkan sumber air baku tersebut.
2. Pemanfaatan air hujan
Salah satu alternatif sumber air baku di Kota Surabaya adalah dengan menerapkan konsep
memanen air hujan (rainwater harvesting), yaitu konsep pengumpulan air hujan yang ditampung
dalam suatu tangki/reservoir untuk kemudian air yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan
sabagai salah satu alternatif sumber air.
Kualitas air hujan umumnya sangat tinggi (UNEP, 2001). Air hujan hampir tidak mengandung
kontaminan, oleh karena itu air tersebut sangat bersih dan bebas kandungan mikroorganisme.
Namun, ketika air hujan tersebut kontak dengan permukaan tangkapan air hujan (catchment), tempat
pengaliran air hujan (conveyance) dan tangki penampung air hujan, maka air tersebut akan
membawa kontaminan baik fisik, kimia maupun mikrobiologi.
Menurut Horn dan Helmreich (2009), di daerah pinggiran kota atau di pedesaan, umumnya air hujan
yang ditampung sangat bersih, tetapi di daerah perkotaan dimana banyak terdapat area industri dan
padatnya arus transportasi, kualitas air hujan sangat terpengaruh sehingga mengandung logam
berat dan bahan organik dari emisi gas buang. Selain industri dan transportasi, permukaan bahan
penangkap air hujan juga mempengaruhi kualitas airnya. Seperti halnya di Kota Surabaya, maka air
hujan yang ditampung perlu diolah dahulu sebelum dapat dimanfaatkan.
Beberapa cara sederhana dalam mengolah air hujan menjadi air bersih yaitu sebagai berikut:
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 153
a. Permukaan tangkapan air hujan dan interior tangki penampungan air hujan harus dibersihkan
secara berkala (Sazaki et al., 2007)
b. Memasang saringan (screen) sebelum masuk ke pipa tangki penampungan air hujan
c. Membuang beberapa liter air hujan pada beberapa menit pertaman ketika hujan tiba dengan
menggunakan pipa khusus pembuangan (Horn dan Helmreich, 2009; Kahinda et al., 2007
d. Desinfeksi (chlorination) merupakan cara yang umum digunakan dalam mengurangi kontaminan
mikroorganisme. Dosis klorinasi yang digunakan sebaiknya berkisar 0.4–0.5 mg/lt berupa free
chlorine dalam bentuk tablet atau gas (Horn dan Helmreich, 2009)
e. Penyaringan air hujan dengan menggunakan saringan pasir lambat (slow sand filter) (Li et al.,
2010)
f. Pasteurisasi merupakan metode pengolahan dengan menggunakan sinar ultraviolet dan panas
dari sinar matahari. Metode sangat efektif jika suhu pemanasan mencapai 50oC dan air
mengandung konsentrasi oksigen yang cukup (Horn dan Helmreich, 2009)
3. Pemanfaatan air boezem
Pada awalnya fungsi boezem di Kota Surabaya adalah untuk pengendali banjir, boezem menjaga
agar jika air laut pasang maka air laut tidak masuk ke saluran pembuangan yang dapat
mengakibatkan banjir. Dan sampai saat ini air boezem di Kota Surabaya hanya dimanfaatkan untuk
menyiram tanaman sehingga diharapkan air boezem ini dapat juga dimanfaatkan sebagai alternatif
sumber air baku untuk menutupi defisit kebutuhan air PDAM Kota Surabaya. Akan tetapi, kualitas air
boezem ini masih perlu diolah lebih lanjut untuk menjadi air bersih.
4. Desalinasi air laut dengan evaporasi
Salah satu pengolahan air laut yang relatif murah yaitu dengan cara penguapan menggunakan sinar
matahari sebagai sumber energinya (desalinasi surya). Selain mudah didapat karena tersedia
alamiah juga tidak menimbulkan radiasi sehingga sangat ekonomis dalam pemanfaatan kebutuhan
pemanasan (Haryudo, 2003). Indonesia sebagai daerah lintasan equator dapat memanfaatkan
matahari setiap hari (Soedarto, 2004). Desalinasi dengan evaporasi dapat dilakukan dengan
memanfaatkan sinar matahari yang ditangkap air di dalam ruang kaca. Transfer kalor yang
dikenakan pada air akan dilanjutkan dengan transfer massa dalam wujud uap. Uap yang bergerak
ke atas ditangkap dinding kaca yang kemudian terjadi kondensasi (pengembunan). Hasil
pengembunan merambat mengikuti dinding kaca turun ke bawah dan ditangkap dalam suatu wadah
yang merupakan air destilat (Potter, 2004).
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 154
5. Pemanfaatan air tanah
Air tanah merupakan salah satu sumber air bersih untuk keperluan manusia maupun hewan, bahkan
sebagian air yang dibutuhkan untuk metabolisme tumbuh-tumbuhan berasal dari air tanah pula. Air
tanah terdapat pada formasi geologi yang lolos air (permeable) di atas lapisan kedap air
(impermeable) atau di antara dua lapisan kedap air. Bak/sumur resapan merupakan salah satu
alternatif untuk mempertahankan tinggi muka air tanah. Cara ini baik sekali dikembangkan terutama
di daerah-daerah yang mempunyai pemukiman yang cukup padat atau dapat juga diterapkan di
daerah pantai seperti halnya di Kota Surabaya.
Kuantitas maupun kualitas air bawah tanah di kawasan perkotaan memiliki kecenderungan menurun
sehingga memerlukan alternatif pemeliharaan air tanah tersebut. Salah satu cara untuk menjaga
kuantitas air tanah adalah dengan membuat bak resapan untuk menampung air hujan. Pembuatan
sumur resapan air dapat dirancang dua pola penerapan yaitu: pembuatan secara kolektif
(berdasarkan blok-blok rumah, atau untuk satu kawasan perumahan) dan pembuatan per tipe rumah.
Tujuan pembuatan bak resapan diantaranya yaitu untuk:
a. Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan
b. Membantu menanggulangi kekurangan air bersih
c. Membudayakan kesadaran lingkungan
d. Mengurangi erosi permukaan tanah
Manfaat bak resapan, yaitu:
a. Dapat menambah meninggikan permukaan air tanah (khususnya air tanah dangkal)
b. Dapat menambah potensi air tanah
c. Mengurangi meluasnya penyusupan/intrusi air laut ke arah daratan
d. Mengurangi genangan banjir
e. Mengurangi timbulnya gejala amblesan tanah setempat
f. Melestarikan dan menyelamatkan sumber daya air untuk jangka panjang
Selain dengan membangun bak resapan, untuk menjaga kuantitas dan kualitas air tanah adalah
dengan membuat biopori sistem penyerapan air banjir. Lubang resapan biopori adalah metode
resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya serap air pada
tanah. Metode ini dicetuskan oleh Dr. Kamir R Brata, salah satu peneliti dari Institut Pertanian Bogor.
Biopori adalah pori-pori berbentuk lubang (terowongan kecil) yang dibuat oleh aktivitas faunan tanah
atau akar tanaman. Peningkatan daya serap air pada tanah dilakukan dengan membuat lubang pada
tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 155
yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu
menciptakan pori-pori di dalam tanah.
Selain itu, untuk mengontrol kualitas air tanah di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya perlu
mengaktifkan sumur pantau, dimana sumur pantau ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi
penambahan pemanfaat air tanah yang tidak melaporkan pemanfaatan air tanah tersebut kepada
Pemerintah Kota Surabaya.
Dalam upaya pemanfaatan air tanah sebagai cadangan air di Kota Surabaya, juga diperlukan
kegiatan Penyelidikan potensi air tanah di wilayah administrasi Kota Surabaya berdasarkan CAT
Surabaya-Lamongan dan CAT Brantas. Kegiatan ini harus dilakukan untuk mengetahui kedalaman
akuifer bebas dan akuifer tertekan di Surabaya dan potensinya sehingga dapat dijadikan
penyempurnaan dokumen daya tampung dan daya dukung. Mengetahui kedalaman akuifer dan
potensinya dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk membuat aturan terkait lokasi
yang dapat dieksplorasi dan harus dikonservasi.
5.7 Indikasi Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Air Permukaan
di Kota Surabaya
Salah satu fungsi dari RPPLH adalah sebagai acuan dalam menyusun program-program
sektoral yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijabarkan dalam bentuk indikasi program.
Dengan demikian indikasi program tersebut dapat dioperasionalkan sesuai dengan alokasi tempat dan
waktu yang telah disepakati.
Di dalam menentukan indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup aspek
air permukaan di Kota Surabaya disusun berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem. Berikut merupakan
indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup aspek air permukaan di Kota
Surabaya.
Tabel 5.24 Indikasi Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Aspek Air Permukaan di Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Arahan Program Kegiatan Instansi Terkait
Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih
a. Penyiapan dan peningkatan kapasistas SDM untuk analisis data klimatologi terapan (analisis neraca air klimatologi dan penentuan tipe iklim)
b. Analisis data klimatologi untuk penentuan neraca air (water balance) klimatologi dan penentuan batas-batas bulan basah dan bulan kering untuk klasifikasi tipe iklim
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 156
Jasa Ekosistem Arahan Program Kegiatan Instansi Terkait
c. Pemetaan pola dan distribusi daerah kekeringan secara meteorologis, dan perhitungan kebutuhan air bersih untuk mencukupinya
d. Pemantauan kualitas air hujan pada setiap puncak musim hujan di Kota Surabaya
e. Program gerakan hemat air dan memanen air hujan (optimalisasi pemanfaatan air hujan dengan PAH)
f. Kajian pemilhan lokasi potensial untuk pembangunan embung atau waduk, sebagai alternatif reservoar simpanan air hujan
g. Peningkatan program kampong hijau atau green and clean
h. Pengadaan instrumen geohidrologi atau hidrogeologi untuk pemantauan potensi (debit aliran dan kualitas air) dari air tanah
i. Pemantauan kualitas airtanah secara berkala pada setiap Kecamatan di Kota Surabaya
j. Penetapan PERDA tentang Pengelolaan Air tanah k. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui
pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
l. Penyusunan Kajian untuk mencari sumber baku air baru, hal ini dikarenakan berdasarkan hasil proyeksi supply PDAM kurang dr jumlah kebutuhan air di Kota Surabaya pada tahun 2041
m. Bekerjasama dengan kabupaten kota lain dalam pemenuhan air bersih
n. Melakukan inovasi penyediaan air bersih seperti teknologi pemanfaatan boezem dan desalinasi air laut
o. Pengendalian dan pemgawasan serta penertiban secara intensif pada aktivitas pengambilan air tanah yang masih belangsung
p. Penyelidikan potensi air tanah di wilayah administrasi Kota Surabaya berdasarkan CAT Surabaya-Lamongan dan CAT Brantas
q. Pembangunan dan optimalisasi sumur pantau di beberapa lokasi di Kota Surabaya
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Dinas Sosial Kota Surabaya
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim
a. Pembangunan dan pengadaan instrumen stasiun klimatologi pada setiap wilayah kecamatan secara bertahap
b. Penyiapan dan peningkatan kapasistas SDM untuk pemeliharaan instrumen klimatologi, analisis data klimatologi, dan penyusunan basisdata klimatologi secara spasiotemporal
c. Penataan kembali fungsi green belt d. Penambahan kawasan hutan mangrove e. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui
pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Dinas Sosial Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 157
Jasa Ekosistem Arahan Program Kegiatan Instansi Terkait
kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Pengendali Banjir
a. Penyiapan dan peningkatan kapasistas SDM yang memiliki kemampuan dalam analisis banjir dan potensi wilayah pesisir
b. Kajian daerah rawan banjir dan pengelolaan lingkungannya
c. Kajian potensi banjir dan genangan di Kota Surabaya
d. Penataan penggunaan lahan sessuai dengan kemampuan lahan melalui pembuatan sistem informasi lahan (Land Information System) dan sesuai dengan alokasi fungsi ruang dalam RTRW
e. Pemantauan perubahan penutupan lahan pada setiap DAS secara berkala (5-10 tahun sekali) sesuai RTRW
f. Penyusunan master plan pengelolaan boezem sebagai reservoar alami
g. Pembuatan embung-embung atau boezem pada bagian hulu DAS, sebagai alternatif reservoar untuk cadangan air, pengendalian erosi dan sedimentasi
h. Penataan dan pengendalian fungsi sempadan sungai dan pantai sebagai Kawasan Lindung dalam struktur ruang RTRW
i. Pemantauan aliran sungai dan kejadian banjir pada setiap musim penghujan di setiap sungai
j. Perbaikan dan pengaturan sistem drainase kota k. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui
pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara
a. Pemantauan dan pengujian kualitas udara secara berkala, yaitu setiap 3 bulan pada setiap kota kecamatan, dan setiap bulan untuk Kota Surabaya
b. Pembangunan dan peningkatan RTH Kota Surabaya c. Program Kota Hijau, melalui gerakan sejuta pohon,
pembangunan jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan pantai, taman dan hutan kota
d. Penggunaan bensin bebas timbal bagi mobil pribadi dan mobil pemerintah
e. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
f. Penetapan baku mutu udara ambient wilayah perkotaan dan emisi gas buangan kendaraan bermotor, melalui penetapan PERDA
g. Penambahan Lokasi Car Free Day
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekoturism
a. Penyiapan dan peningkatan kapasistas SDM yang memiliki kemampuan secara keilmuan dan teknis pengelolaan ekosistem budaya rekreasi, dan ekoturism
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumber Daya Air Kota Surabaya
V - 158
Jasa Ekosistem Arahan Program Kegiatan Instansi Terkait
b. Penyusunan master plan pengembangan dan Pengelolaan kawasan budaya rekreasi, dan ekoturism
c. Pembinaan dan penyuluhan ketrampilan kepada masyarakat dan UMKM untuk mendukung budaya rekreasi dan ekoturism guna peningkatan ekonomi masyarakat
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam
a. Rehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan lindung, kawasan resapan, kawasan sempadan
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas
a. Inventarisasi keanekaragaman hayati (flora dan fauna asli)
b. Inventarisasi dan peningkatan pemeliharaan hutan Kota
c. Pengembangan RTH di sekitar kawasan permukiman melalui pola partisipatif dan kemitraan
d. Penyusunan master plan dan pengembangan wisata minat khusus (ekowisata) di Kota Surabaya
e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kehutanan melalui pendidikan tinggi dan pelatihan teknis kehutanan
f. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan sejak dini, yaitu memasukkan bidang pelajaran lingkungan dalam struktur kurikulum dasar TK, SD, SMP, hingga SMA
Bappeko Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Sumber: Hasil Rencana, 2018
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya
VI - 1
BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup diperlukan dalam perencanaan pemanfaatan ruang. Hal ini sesuai
dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup telah mengamanatkan hal tersebut untuk diterapkan dalam perencanaan pemanfaatan sumber
daya alam dan perencanaan pemanfaatan ruang. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kota
harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Dalam memenuhi kebutuhan air, Pemerintah Kota Surabaya membatasi penggunaan air tanah
karena berdampak pada penurunan tanah, sehingga diarahkan untuk memanfaatkan air permukaan.
Dalam pemanfaatan air permukaan ini perlu adanya regulasi untuk mengendalikan dan melindungi
pengelolaannya sehingga dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan dan terbarukan. Oleh karena
itu, dilakukan penyusunan daya dukung dan daya tampung aspek sumber daya air.
Analisis supply-demand air PDAM Kota Surabaya digunakan untuk mengetahui kemampuan
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan pemakaian air PDAM di Kota
Surabaya sampai dengan tahun 2048 yaitu sesuai dengan tahun rencana dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daya Dukung Daya Tampung Sumber daya
Air Kota Surabaya. Berdasarkan hasil perhitungan analisis supply-demand tersebut, sampai tahun 2040
produksi air PDAM oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mengalami surplus. Akan tetapi,
menginjak tahun 2041, produksi air PDAM oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mulai mengalami
defisit.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya harus memiliki alternatif sumber air baku untuk
menutupi defisit kebutuhan air PDAM yang akan terjadi di tahun 2041.
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya
VI - 2
6.2 Saran
Rekomendasi alternatif sumber air baku yang dapat dimanfaatkan di Kota Surabaya adalah
sebagai berikut:
1. Pemanfaatan sumber air Umbulan
SPAM regional Umbulan memanfaatkan mata air Umbulan untuk masyarakat Kabupaten/Kota
Pasuruan, Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Akan tetapi, pemanfaatan SPAM
Regional Umbulan ini berpotensi terjadi konflik kepentingan dengan kabupaten dan kota yang juga
memanfaatkan sumber air baku tersebut.
2. Pemanfaatan air hujan
Salah satu alternatif sumber air baku di Kota Surabaya adalah dengan menerapkan konsep
memanen air hujan (rainwater harvesting), yaitu konsep pengumpulan air hujan yang ditampung
dalam suatu tangki/reservoir untuk kemudian air yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan
sabagai salah satu alternatif sumber air.
3. Pemanfaatan air bozem/waduk
Pada awalnya fungsi bozem/waduk di Kota Surabaya adalah untuk pengendali banjir, bozem
menjaga agar jika air laut pasang maka air laut tidak masuk ke saluran pembuangan yang dapat
mengakibatkan banjir. Dan sampai saat ini air waduk/bozem di Kota Surabaya hanya dimanfaatkan
untuk menyiram tanaman sehingga diharapkan air waduk/bozem ini dapat juga dimanfaatkan
sebagai alternatif sumber air baku untuk menutupi defisit kebutuhan air PDAM Kota Surabaya. Akan
tetapi, kualitas air waduk/bozem ini masih perlu diolah lebih lanjut untuk menjadi air bersih.
4. Desalinasi air laut dengan evaporasi
Salah satu pengolahan air laut yang relatif murah yaitu dengan cara penguapan menggunakan sinar
matahari sebagai sumber energinya (desalinasi surya). Selain mudah didapat karena tersedia
alamiah juga tidak menimbulkan radiasi sehingga sangat ekonomis dalam pemanfaatan kebutuhan
pemanasan (Haryudo, 2003). Indonesia sebagai daerah lintasan equator dapat memanfaatkan
matahari setiap hari (Soedarto, 2004). Desalinasi dengan evaporasi dapat dilakukan dengan
memanfaatkan sinar matahari yang ditangkap air di dalam ruang kaca. Transfer kalor yang
dikenakan pada air akan dilanjutkan dengan transfer massa dalam wujud uap. Uap yang bergerak
ke atas ditangkap dinding kaca yang kemudian terjadi kondensasi (pengembunan). Hasil
pengembunan merambat mengikuti dinding kaca turun ke bawah dan ditangkap dalam suatu wadah
yang merupakan air destilat (Potter, 2004).
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung Daya Tampung Sumberdaya Air Kota Surabaya
VI - 3
5. Pemanfaatan air tanah
Air tanah merupakan salah satu sumber air bersih untuk keperluan manusia maupun hewan, bahkan
sebagian air yang dibutuhkan untuk metabolisme tumbuh-tumbuhan berasal dari air tanah pula. Air
tanah terdapat pada formasi geologi yang lolos air (permeable) di atas lapisan kedap air
(impermeable) atau di antara dua lapisan kedap air. Bak/sumur resapan merupakan salah satu
alternatif untuk mempertahankan tinggi muka air tanah. Cara ini baik sekali dikembangkan terutama
di daerah-daerah yang mempunyai pemukiman yang cukup padat atau dapat juga diterapkan di
daerah pantai seperti halnya di Kota Surabaya.
Selain itu, untuk mengontrol kualitas air tanah di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya perlu
mengaktifkan sumur pantau, dimana sumur pantau ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi
penambahan pemanfaat air tanah yang tidak melaporkan pemanfaatan air tanah tersebut kepada
Pemerintah Kota Surabaya.
Dalam upaya pemanfaatan air tanah sebagai cadangan air di Kota Surabaya, juga diperlukan
kegiatan Penyelidikan potensi air tanah di wilayah administrasi Kota Surabaya berdasarkan CAT
Surabaya-Lamongan dan CAT Brantas. Kegiatan ini harus dilakukan untuk mengetahui kedalaman
akuifer bebas dan akuifer tertekan di Surabaya dan potensinya sehingga dapat dijadikan
penyempurnaan dokumen daya tampung dan daya dukung. Mengetahui kedalaman akuifer dan
potensinya dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk membuat aturan terkait lokasi
yang dapat dieksplorasi dan harus dikonservasi.
LAPORAN AKHIRRENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG SUMBERDAYA AIR KOTA SURABAYA