LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2008/uu27-2008bt.pdf · Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong; b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan

LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No. 100, 2008 PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. ProvinsiSulawesi Tengah. Kabupaten/Kota. Sigi.(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4873)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuanProvinsi Sulawesi Tengah pada umumnya dan KabupatenDonggala pada khususnya, serta adanya aspirasi yangberkembang dalam masyarakat, dipandang perlumeningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,potensi daerah, luas wilayah, kependudukan danpertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnyabeban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan di KabupatenDonggala, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sigi diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2008, No.100 2

c. bahwa pembentukan Kabupaten Sigi bertujuan untukmeningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikankemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentukUndang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sigi diProvinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SulawesiTengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara denganMengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2687);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan danKedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang


2008, No.1003

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4836);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKANKABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.


2008, No.100 4

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayahyang berwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalamsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah provinsi sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I SulawesiTenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PrpTahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SulawesiUtara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2687).

4. Kabupaten Donggala adalah kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822) yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Sigi.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,

BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Sigi di wilayahProvinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia.


2008, No.1005

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1)Kabupaten Sigi berasal dari sebagian wilayah KabupatenDonggala yang terdiri atas cakupan wilayah:

a. Kecamatan Sigi Biromaru;

b. Kecamatan Palolo;

c. Kecamatan Nokilalaki

d. Kecamatan Lindu;

e. Kecamatan Kulawi;

f. Kecamatan Kulawi Selatan;

g. Kecamatan Pipikoro;

h. Kecamatan Gumbasa;

i. Kecamatan Dolo Selatan;

j. Kecamatan Tanambulava;

k. Kecamatan Dolo Barat;

l. Kecamatan Dolo;

m. Kecamatan Kinovaro;

n. Kecamatan Marawola; dan

o. Kecamatan Marawola Barat.

(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalamlampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariUndang-Undang ini.


2008, No.100 6

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Sigi, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Donggala dikurangi denganwilayah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 5

(1)Kabupaten Sigi mempunyai batas-batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan BanawaSelatan Kabupaten Donggala, Kecamatan Palu Barat,Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dan Kecamatan ParigiSelatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Torue,Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lore Utara,Kecamatan Lore Tengah dan Kecamatan Lore SelatanKabupaten Poso;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu UtaraProvinsi Sulawesi Selatan; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju,Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat danKecamatan Rio Pakava, Kecamatan Pinembani KabupatenDonggala.

(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantumdalam lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3)Penegasan batas wilayah Kabupaten Sigi secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima)tahun sejak diresmikannya Kabupaten Sigi.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai denganperaturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama 3(tiga) tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.


2008, No.1007

(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai denganRencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah serta dilakukandengan memperhatikan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat

Ibu kota

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Sigi berkedudukan di Kecamatan SigiBiromaru.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenanganKabupaten Sigi mencakup urusan wajib dan urusan pilihansebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah DaerahKabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramanmasyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, danmenengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;


2008, No.100 8

l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan.

(3)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah DaerahKabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiurusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensiuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengankondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yangbersangkutan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Sigi dan pelantikan Penjabat Bupati Sigidilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden palinglama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Sigi, dipilih dan disahkan seorang bupati danwakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undanganpaling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Sigi.

(2)Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinyapenjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan palinglama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeriatas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.


2008, No.1009

(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalamanjabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhipersyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(4)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur SulawesiTengah untuk melantik Penjabat Bupati Sigi.

(5)Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksudpada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati definitif,Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali penjabatbupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1(satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(6)Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, danfasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalammelaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihanbupati/wakil bupati.

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan WakilBupati Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Donggala dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 12

(1)Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sigi,dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah,sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah,lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang laindengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuankeuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telahdibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan sejaktanggal pelantikan.


2008, No.100 10

Bagian Ketiga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

(1)Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sigi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisiankeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KomisiPemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala.

(4)Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sigi dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

BAB V

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1)Bupati Donggala bersama Penjabat Bupati Sigimenginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahanpersonel, penyerahan aset, serta dokumen kepada PemerintahKabupaten Sigi.

(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikanpenjabat bupati.

(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikanpenjabat bupati.

(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dankemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Sigi.

(5)Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumenkepada Kabupaten Sigi difasilitasi dan dikoordinasikan olehGubernur Sulawesi Tengah.


2008, No.10011

(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (4) selama belum ditetapkannya AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi dibebankanpada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerjapersonel yang bersangkutan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (3) meliputi:

a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerakdan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigiyang berada dalam wilayah Kabupaten Sigi;

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Donggalayang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada diKabupaten Sigi;

c. utang piutang Kabupaten Donggala yang kegunaannyauntuk Kabupaten Sigi; dan

d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan olehKabupaten Sigi.

(8)Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumensebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan olehBupati Donggala, Gubernur Sulawesi Tengah selaku wakilPemerintah wajib menyelesaikannya.

(9)Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dandokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkanoleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada Menteri DalamNegeri.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,

HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1)Kabupaten Sigi berhak mendapatkan alokasi danaperimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khususprasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2008, No.100 12

Pasal 16

(1)Pemerintah Kabupaten Donggala sesuai dengankesanggupannya memberikan hibah berupa uang untukmenunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahanKabupaten Sigi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut danuntuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigipertama kali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).

(2)Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bantuandana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraanpemerintahan Kabupaten Sigi sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahunberturut-turut dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati danWakil Bupati Sigi pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danpemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Sigi.

(4)Apabila Kabupaten Donggala tidak memenuhikesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangipenerimaan dana alokasi umum Kabupaten Donggala untukdiberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi.

(5)Apabila Provinsi Sulawesi Tengah tidak memenuhikesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahmengurangi penerimaan dana alokasi umum ProvinsiSulawesi Tengah untuk diberikan kepada PemerintahKabupaten Sigi.

(6)Penjabat Bupati Sigi menyampaikan laporan realisasipenggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Bupati Donggala.

(7)Penjabat Bupati Sigi menyampaikan laporanpertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dandana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) kepada Gubernur Sulawesi Tengah.


2008, No.10013

Pasal 17

Penjabat Bupati Sigi berkewajiban melakukan penatausahaankeuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 18

(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengahmelakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadapKabupaten Sigi dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2)Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersamaGubernur Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadappenyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sigi.

(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikanacuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan GubernurSulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1)Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Penjabat Bupati Sigi menyusun Rancangan Peraturan Bupatitentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSigi untuk tahun anggaran berikutnya.

(2)Rancangan Peraturan Bupati Sigi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh GubernurSulawesi Tengah.

(3)Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Sigisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebelum Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan peraturandaerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan BupatiDonggala sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undangini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenSigi.


2008, No.100 14

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuandalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganKabupaten Sigi harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang inidiatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 21 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 21 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA


2008, No.10015


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2008/uu27-2008bt.pdf · Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong; b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan

Documents