- 1 - LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 1 TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
40
Embed
LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 1 TAHUN · PDF file- 1 - lembaran daerah kota solok nomor : 1 tahun 2013 peraturan daerah kota solok nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 1 TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,
Menimbang
:
a. bahwa untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan
meningkatkan pendapatan asli
daerah terutama pelayanan
kesehatan dan pelayanan pasar,
maka perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Daerah kota Solok
Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk
- 2 -
Mengingat
:
Peraturan Daerah Kota Solok
tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa
Umum;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun
1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19) jo Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan
Pemerintahan Kotamadya Solok
dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
- 3 -
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesa Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran
negara Republik Indonesa Tahun
- 4 -
2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 -
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 132);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5025);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4674);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran
- 6 -
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
- 7 -
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983
- 8 -
Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);
- 9 -
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia
Nomor 5161);
25. Keputusan Presiden Nomor 21
Tahun 1991 tentang Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara;
- 10 -
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010
tentang Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat;
29. Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika
Pemerintahan Daerah Kota Solok
(Lembaran Daerah Kota Solok
Tahun 2008 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintahan Yang
- 11 -
Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Kota Solok (Lembaran Daerah Kota
Solok Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 9 Tahun 2008 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Solok Tahun 2008
Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran
Daerah Kota Solok Tahun 2008
Nomor 16) tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Solok sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun
2011;
33. Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Kota
- 12 -
Solok.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012) diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a angka 1 diubah,
sehingga pasal 55 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 55
(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis
pelayanan kesehatan.
(2) Stuktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan
kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas
- 13 -
Pembantu, dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya