LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2004 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA VII (KECAMATAN BANYUMANIK) TAHUN 2000 – 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional; b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota VII (BWK VII) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingakat II Semarang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota VII (Kecamatan Banyumanik) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota VII (Kecamatan Banyumanik) Tahun 2000 – 2010. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
36
Embed
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2004 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2004/semarang12-2004.pdf · 2016. 12. 19. · KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2004 SERI E PERATURAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2004 SERI E
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA VII
(KECAMATAN BANYUMANIK)
TAHUN 2000 – 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang,
maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah,
terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang
lebih bersifat operasional;
b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota VII
(BWK VII) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingakat II Semarang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota VII
(Kecamatan Banyumanik) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu
diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota VII (Kecamatan Banyumanik)
Tahun 2000 – 2010.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara
Rpublik Indonesia Nomor 3226);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3293);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan
di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta
Untuk Penataan Ruang Wilayah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3934);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 84);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang
Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Semarang;
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2004 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 –2010.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA (RDTRK) KOTA SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA VII
(KECAMATAN BANYUMANIK) TAHUN 2000 – 2010.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Semarang
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang
c. Walikota adalah Walikota Semarang
d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan mahluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;
f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang;
g. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya dengan masing-masing
jenis rencana kota;
i. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana
pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota
secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan
program-program pembangunan kota;
j. Bagian Wilayah Kota selanjutnmya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang
bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya
guna pelayanan fasilitas umum kota;
k. Blok perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih
kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
l. Koefisien Dasar Banguan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil;
m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan
perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
n. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana setiap lantai
bangunan maksimum 5 meter, ditambah bangunan atap untuk setiap bangunannya;
o. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh
didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap ruas jalan.
B A B II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu :
a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras,
seimbang dan berkelanjutan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum
Pasal 3
Maksud dari Peraturan Daerah ini :
a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota semarang yang lebih rinci
dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di
wilayah perencanaan.
Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat
pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
b. Memberikan kejelasan pemanfatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;
c. Mempercepat pembangunan secara tertib dan terkendali;
d. Terselenggaranya peraturan pemanfatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
e. Tercapainya pemanfatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan
dengan memperhatikan sumber daya manusia
2. Meningkatkan pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna,
berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif
terhadap lingkungan;
5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
B A B III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
(1) Ruang lingkup RDTRK BWK VII meliputi :
a. Wilayah perencanaan
b. Batas – batas wilayah perencanaan
c. Komponen Perencanaan
(2) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah : Kecamatan Banyumanik,
seluas : 2.509,084 Ha.
(3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
a. Sebelah Utara : Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari.
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang.
c. Sebelah Timur : Kecamatan Tembalang.
d. Sebelah Barat : Kecamatan Gunungpati.
(4). Komponen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
a. Rencana Struktur Tata Ruang Kota.
b. Rencana Kependudukan.
c. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial.
d. Rencana Pemanfaatan Lahan.
e. Rencana Sistem Jaringan Transportasi.
f. Rencana Kebutuhan Fasilitas.
g. Rencana Jaringan Utilitas.
h. Rencana Perpetakan Bangunan.
i. Rencana Kepadatan Bangunan.
j. Rencana Ketinggian Bangunan.
k. Rencana Garis Sempadan.
l. Rencana Penanganan Bangunan.
BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG BWK VII
(KECAMATAN BANYUMANIK)
Bagian Pertama
Perwilayahan
Pasal 6
Wilayah Perencanaan BWK VII terdiri dari Kecamatan Banyumanik yang mencakup 11 kelurahan, dengan
luas total 2.509,084 Ha, yaitu :
1. Kelurahan Tinjomoyo dengan luas 202,479 Ha;
2. Kelurahan Gedawang dengan luas 232,764 Ha;
3. Kelurahan Jabungan dengan luas 226,484 Ha;
4. Kelurahan Pedalangan dengan luas 235,877 Ha;
5. Kelurahan Banyumanik dengan luas 364,253 Ha;
6. Kelurahan Srondol Kulon dengan luas 232,746 Ha;
7. Kelurahan Srondol Wetan dengan luas 226,484 Ha;
8. Kelurahan Ngesrep dengan luas 235,877 Ha;
9. Kelurahan Pudakpayung dengan luas 389,302 Ha;
10. Kelurahan Padangsari dengan luas 78,278 Ha;
11. Kelurahan Sumurboto dengan luas 84,540 Ha
Pasal 7
Wilayah perencanaan BWK VII sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibagi dalam blok-blok sebagai berikut : a. Blok 1.1
Kelurahan Tinjomoyo dengan luas sebesar 202,479 Ha.
b. Blok 1.2
Kelurahan Ngesrep dengan luas sebesar 235,877 Ha.
c. Blok 1.3
Kelurahan Srodol Kulon dan Sumurboto dengan luas sebesar 317,286 Ha.
d. Blok 2.1
Kelurahan Pedalangan dengan luas sebesar 235,877 Ha.
e. Blok 2.2
Kelurahan Srodol Wetan dengan luas sebesar 226,484 Ha.
f. Blok 2.3
Kelurahan Padangsari dengan luas sebesar 78,278 Ha.
g. Blok 3.1
Kelurahan Banyumanik dan Pudakpayung dengan luas sebesar 753,555 Ha.
h. Blok 3.2
Kelurahan Gedawang dan Jabungan dengan luas sebesar 459,248 Ha.
Pasal 8
Peta rencana pembagian wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum
dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Penentuan Kepadatan Penduduk
Pasal 9
Jumlah Penduduk BWK VII diproyeksikan pada akhir tahun 2010 adalah ± 137.265 jiwa dengan
kepadatan ± 55 jiwa/hektar.
Pasal 10
Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 9, persebarannya di masing-masing blok diproyeksikan
sebagai berikut :
a. Blok 1.1
KelurahanTinjomoyo, dengan jumlah penduduk ± 10.889 jiwa dan kepadatan ± 54 jiwa/hektar.
b. Blok 1.2
Kelurahan Ngesrep, dengan jumlah penduduk ± 17.093 jiwa dan kepadatan ± 72 jiwa/hektar.
c. Blok 1.3
Kelurahan Srondol Kulon dan Sumurboto, dengan jumlah penduduk ± 26.031 jiwa dan kepadatan ±
82 jiwa/hektar.
d. Blok 2.1
Kelurahan Pedalangan, dengan jumlah penduduk ± 10.857 jiwa dan kepadatan ± 46 jiwa/hektar.
e. Blok 2.2
Kelurahan Srondol Wetan dengan jumlah penduduk ± 26.638 jiwa dan kepadatan ± 118 jiwa/hektar.
f. Blok 2.3
Kelurahan Padangsari dengan jumlah penduduk ± 17.546 jiwa dan kepadatan ± 224 jiwa/hektar.
g. Blok 3.1
Kelurahan Banyumanik dan Pudakpayung dengan jumlah penduduk ± 21.176 jiwa dan kepadatan ±
28 jiwa/hektar.
h. Blok 3.2
Kelurahan Gedawang dan Jabungan dengan jumlah penduduk sebesar ± 6.977 jiwa dan kepadatan
± 15 jiwa/hektar.
Pasal 11
Peta rencana kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10, tercantum dalam Lampiran I.B dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Penentuan Besaran Luas Ruang BWK VII
Pasal 12
Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) VII adalah :
a. Permukiman;
b. Perkantoran;
c. Perdagangan dan Jasa;
d. Kawasan Khusus Militer;
e. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman;
f. Konservasi;
g. Transportasi.
Pasal 13
Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK VII adalah sebagai berikut :
a. Permukiman : 1386,439 Ha
b. Perdagangan dan Jasa : 11,669 Ha
c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 61,259 Ha
d. Perkantoran : 23,997 Ha
e. Pendidikan : 55,599 Ha
f. Kesehatan : 7,446 Ha
g. Peribadatan : 10,045 Ha
h. Olahraga dan Rekreasi : 68,349 Ha
i. Pelayanan Umum : 14,645 Ha
j. Kawasan Khusus Militer : 110,833 Ha
k. Perguruan Tinggi : 58,845 Ha
l. Makam : 19,439 Ha
m. Terminal : 6,104 Ha
n. TPA : 9,654 Ha
o. Jaringan Jalan dan Utilitas : 250,345 Ha
p. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 414,416 Ha
Pasal 14
Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13, setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut :
a. Blok 1.1.
1. Permukiman : 56,956 Ha
2. Perdagangan dan Jasa : 0,821 Ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 0,164 Ha
4. Perkantoran : 1,057 Ha
5. Pendidikan : 3,332 Ha
6. Kesehatan : 0,438 Ha
7. Peribadatan : 0,663 Ha
8. Olahraga dan rekreasi : 60,188 Ha
9. Pelayanan Umum : 1,649 Ha
10. Kawasan khusus militer : 2,633 Ha
b. Blok 1.2.
1. Permukiman : 171,275 Ha
2. Perdagangan dan Jasa : 10,435 Ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 1,690 Ha
4. Perkantoran : 1,253 Ha
5. Pendidikan : 6,973 Ha
6. Kesehatan : 0,364 Ha
7. Peribadatan : 0,792 Ha
8. Olahraga dan rekreasi : 1,902 Ha
9. Pelayanan Umum : 1,486 Ha
10. Perguruan Tinggi : 10,287 Ha
c. Blok 1.3.
1. Permukiman : 133,167 Ha
2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 11,859 Ha
3. Perkantoran : 13,331 Ha
4. Pendidikan : 9,276 Ha
5. Kesehatan : 0,776 Ha
6. Peribadatan : 1,314 Ha
7. Olahraga dan rekreasi : 1,267 Ha
8. Pelayanan Umum : 2,115 Ha
9. Makam : 1,569 Ha
10. Kawasan Khusus Militer : 38,120 Ha
11. Perguruan Tinggi : 3,508 Ha
d. Blok 2.1.
1. Permukiman : 131,285 Ha
2. Perdagangan dan Jasa : 0,389 Ha
3. Perkantoran : 0,562 Ha
4. Pendidikan : 5,760 Ha
5. Kesehatan : 0,380 Ha
6. Peribadatan : 0,850 Ha
7. Olahraga dan rekreasi : 1,296 Ha
8. Pelayanan Umum : 0,819 Ha
9. Perguruan Tinggi : 45,050 Ha
e. Blok 2.2.
1. Permukiman : 146,358 Ha
2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 15,344 Ha
3. Perkantoran : 1,132 Ha
4. Pendidikan : 6,243 Ha
5. Kesehatan : 2,870 Ha
6. Peribadatan : 1,120 Ha
7. Olahraga dan rekreasi : 1,375 Ha
8. Pelayanan Umum : 2,698 Ha
9. Kawasan Khusus Militer : 16,320 Ha
f. Blok 2.3.
1. Permukiman : 30,376 Ha
2. Perdagangan dan Jasa : 0,024 Ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 1,519 Ha
4. Perkantoran : 0,097 Ha
5. Pendidikan : 3,040 Ha
6. Kesehatan : 0,580 Ha
7. Peribadatan : 0,672 Ha
8. Olahraga dan rekreasi : 0,875 Ha
9. Pelayanan Umum : 0,726 Ha
g. Blok 3.1
1. Permukiman : 492,564 Ha
2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : 30,683 Ha
3. Perkantoran : 5,340 Ha
4. Pendidikan : 15,191 Ha
5. Kesehatan : 1,692 Ha
6. Peribadatan : 3,449 Ha
7. Olahraga dan rekreasi : 1,174 Ha
8. Pelayanan Umum : 3,355 Ha
9. Terminal : 6,104 Ha
10. Kawasan Khusus Militer : 53,760 Ha
h. Blok 3.2
1. Permukiman : 224,458 Ha
2. Perkantoran : 1,225 Ha
3. Pendidikan : 5,784 Ha
4. Kesehatan : 0,346 Ha
5. Peribadatan : 1,185 Ha
6. Olahraga dan rekreasi : 0,272 Ha
7. Pelayanan Umum : 1,797 Ha
8. Makam : 17,870 Ha
9. TPA : 9,654 Ha
Bagian keempat
Penentuan Jaringan Jalan dan Utilitas, Ruang Terbuka Hijau
dan Lahan Cadangan
Pasal 15
Penentuan lahan selain tersebut pada Pasal 14 ditetapkan sebagai jaringan jalan dan utilitas, ruang
terbuka hijau dan lahan cadangan
Pasal 16
Jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 15,
diperinci untuk setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut :
a. Blok 1.1.
1. Jaringan jalan dan Utilitas : 14,430 Ha
2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 60,148 Ha
b. Blok 1.2
1. Jaringan jalan dan Utilitas : 24,560 Ha
2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 4,860 Ha
c. Blok 1.3.
1. Jaringan jalan dan Utilitas : 41,775 Ha
2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 59,209 Ha
d. Blok 2.1
1. Jaringan jalan dan Utilitas : 19,860 Ha
2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 29,626 Ha
e. Blok 2.2.
1. Jaringan jalan dan Utilitas : 18,400 Ha
2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 14,624 Ha
f. Blok 2.3.
1. Jaringan jalan dan Utilitas : 18,500 Ha
2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 21,869 Ha
g. Blok 3.1.
1. Jaringan jalan dan Utilitas : 55,120 Ha
2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 85,123 Ha
h. Blok 3.2.
1. Jaringan jalan dan Utilitas : 57,700 Ha
2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 138,957 Ha
Pasal 17
Peta rencana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 16,
tercantum dalam Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 18
Sistem Jaringan transportasi BWK VII meliputi :
a. Fungsi jaringan jalan.;
b. Fasilitas Transportasi;
Pasal 19
Fungsi jaringan jalan yang berada di BWK VII terdiri dari :
a. Jalan Arteri Primer (AP) meliputi :
1. Sebagian Jl. Perintis Kemerdekaan (AP1) dan (AP10)
2. Rencana Jalan Lingkar Luar Kota Semarang (AP2, AP3 dan AP4)
3. Rencana Jalan Tol Semarang-Solo (AP5)
4. Jalan Tol Seksi A Jatingaleh-Srondol (AP6, AP7 dan AP8)