jdih.salatiga.go.id 1 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 1 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SALATIGA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, tertib prosedur dan tertib administrasi penerapan ketentuan perpajakan daerah, perlu menyempurnakan rumusan objek pajak, wajib pajak dan tarif pajak serta menambahkan ketentuan sistem informasi perpajakan daerah, insentif dan disinsentif bagi wajib pajak, peran serta masyarakat dan sanksi administrasi; SALINAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
jdih.salatiga.go.id
1
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 1
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, tertib prosedur dan tertib administrasi penerapan ketentuan
perpajakan daerah, perlu menyempurnakan rumusan objek pajak,
wajib pajak dan tarif pajak serta menambahkan ketentuan sistem informasi perpajakan daerah, insentif
dan disinsentif bagi wajib pajak, peran serta masyarakat dan sanksi
disediakan oleh Hotel. 9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh) kamar. 10. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh Restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 12. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan
hiburan. 13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran. 14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
Reklame. 15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
20. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliaphaga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang
terutang. 24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan
26. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah. 28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang. 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar. 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda. 35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan. 36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib
Pajak. 37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
I. UMUM
Sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah. Hal mendasar dari Undang-Undang tersebut adalah pemberian kewenangan kepada daerah
dalam memungut pajak daerah. Adapun dalam Peraturan Daerah dimaksud ditentukan jenis pajak daerah sebagai berikut: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet.
Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pemungutan pajak daerah, hal itu berarti bahwa daerah juga memiliki
kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah disebutkan: “kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar
karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.”
Pengertian ini dapat dibaca sebagai “peluang” yuridis bagi
Daerah tentang Pajak Daerah dengan agak lebih leluasa. Dalam kaitan dengan itu, perubahan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah juga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang meskipun peluang yang ada nampak memberikan keleluasaan, dalam hal ini “diskresi
dalam penetapan tarif”. Oleh karena itu kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah juga dikenakan
pembatasan, yaitu prinsip pajak yang baik dengan pengertian: “tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas
barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor.” Strategi tersebut ditempuh dengan jalan menetapkan dalam undang-undang batas atas atau maksimal tarif
pajak dengan implikasi daerah tidak boleh menentukan tarif pajak daerah melebihi itu.
Dalam konteks tersebut maka perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimungkinkan secara materi muatan, yaitu
mengenai penetapan tarif sepanjang tidak melebihi batas atas tarif pajak yang ditentukan dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.