LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 1NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ... Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2012 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KOTA SALATIGA TAHUN 2011-2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2012

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011–2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan visi, misi dan program

Walikota Salatiga serta untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga mengacu pada perencanaan pembangunan

nasional dan Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis daerah dan

hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah periode sebelumnya, perlu adanya perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga untuk periode 5 (lima)

tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai

ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga

Tahun 2011–2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011–2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintah

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

dan tugas pembantuan’; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5237); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2007 Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga

Tahun 2011 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2010 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun

2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011–2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah. 3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2010-2014, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, yang selanjutnya

disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah, adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD

Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang

selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya

disingkat RKPD, dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

10. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan

dalam RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

Pasal 4

RPJMD Tahun 2011-2016 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) RPJMD Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota hasil pemilihan umum Walikota tahun 2011.

(2) RPJMD Tahun 2011-2016 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN

Tahun 2010-2014 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Pasal 6 RPJMD Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis dan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun

terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 7 RPJMD Tahun 2011-2016 wajib dilaksanakan oleh Walikota

dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 8

RPJMD Tahun 2011-2016 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2016. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10 RKPD Tahun 2011 dan RKPD Tahun 2012 yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berpedoman pada

RPJMD Tahun 2007-2012.

Pasal 11 RPJMD Tahun 2011-2016 dapat diberlakukan sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2017 sebelum

tersusunnya RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Walikota hasil pemilihan umum Walikota tahun 2016.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 29 Mei 2012

WALIKOTA SALATIGA,

cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 29 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SALATIGA

cap ttd

ARDIYANTARA, SH. MH. Pembina Tk. I

NIP. 19660908 199303 1 007

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Salatiga Tahun 2011-2016

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............................................................................................. i

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK ............................................................... iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................... 4 1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 7 1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 9

1.5. Maksud dan Tujuan ........................................................... 12 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................................ 14

2.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Salatiga ............................ 16 2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah ........................................... 16

2.1.2. Topografi ............................................................................ 18 2.1.3. Klimatologi ......................................................................... 19 2.1.4. Kondisi Tata Ruang ............................................................ 19

2.2. Demografi dan Kependudukan ........................................... 25 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................... 26

2.4. Aspek Perekonomian Daerah .............................................. 32 2.5. Aspek Daya Saing Daerah .................................................. 40 2.6. Gambaran Tentang Aspek Potensi Rawan Bencana ............. 41

2.7. Gambaran Tentang Aspek Pelayanan Umum ..................... 43 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN .............................................................. 56 3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ........................... 57

3.1.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan ........................................ 57 3.1.2. Kebijakan Anggaran Belanja ............................................... 59 3.1.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan ........................................ 60

3.2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah ...................................... 61 3.2.1. Analisis Pendapatan Daerah ............................................... 62

3.2.2. Analisis Belanja Daerah ..................................................... 66 3.2.3. Analisis Pembiayaan Daerah .............................................. 72 3.2.3.1. Arus Kas Bebas (Free Cash Flow) ..................................... 72

3.2.3.2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ....................... 73 3.2.3.3. Dana Cadangan ............................................................... 74

3.2.4. Analisis Neraca Daerah ...................................................... 74 3.2.5. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah ............................ 79 3.2.6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ................................ 79

3.2.6.1. Derajat Desentralisasi ...................................................... 80 3.2.6.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ......................... 80 3.2.6.3. Rasio Efektifitas PAD ....................................................... 81

3.2.6.4. Rasio Efektifitas Pajak Daerah ......................................... 82 3.2.6.5. Rasio Efektifitas Retribusi Daerah .................................... 83

3.3. Analisis Kerangka Pendanaan ............................................ 84 3.4. Permasalahan Umum dan Opsi Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................................... 85



ii

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ..................................................... 88

4.1. Permasalahan Pembangunan ............................................. 88 4.2. Isu Strategis ....................................................................... 89

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .... 90

5.1. Visi ..................................................................................... 90 5.2. Misi .................................................................................... 92 5.3. Tujuan dan Sasaran ........................................................... 106

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH ...... 115

6.1. Strategi Pembangunan Daerah ........................................... 115 6.1.1. Analisis Lingkungan Internal .............................................. 125 6.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal ........................................... 128

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ............................... 130 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .. 150

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ........................................ 257 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ............................................... 339

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAN ........................ 385

9.1. Pedoman Transisi ............................................................... 385 9.2 Kaidah Pelaksanaan ........................................................... 385

BAB XI PENUTUP ..................................................................................... 388



iii

DAFTAR

GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1. Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ......... 8

Gambar 2.1. Peta Kota Salatiga .............................................................. 17

Gambar 2.2. Peta Struktur Ruang Kota Salatiga ..................................... 22

Gambar 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2007-2010

(Atas Dasar Harga Konstan 2000) ....................................... 33

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas Dasar Harga

Berlaku di Kota Salatiga Tahun 2007-2010 (%) ................... 33

Gambar 2.5. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2007-2010 (Persen) ................................................. 35


Tahun 2007-2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar

Harga Konstan Tahun 2000 ................................................ 36

Gambar 2.7. PDRB Perkapita Penduduk Kota Salatiga Tahun 2007-2010 37

Gambar 2.8. Grafik Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Semarang

Kota Salatiga dan Kota Surakarta 2007-20010 (%) ............. 38

Gambar 2.9. Peta Rawan Bencana Kota Salatiga ..................................... 42

Grafik 3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ................................ 79

Grafik 3.2. Derajat Desentralisasi ........................................................ 80

Grafik 3.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ............................ 81

Grafik 3.4. Rasio Efektifitas PAD .......................................................... 82

Grafik 3.5. Rasio Efektifitas Pajak Daerah ............................................ 83

Grafik 3.6. Rasio Efektifitas Retribusi Daerah ...................................... 84



iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Salatiga

Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2010 ............... 18

Tabel 2.2. Tabel Perkebunan, Perikanan dan Peternakan ................... 24

Tabel 2.3. Tabel Ketersediaan Energi dan Protein ............................... 25

Tabel 2.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kelurahan

Tahun 2010 ....................................................................... 25

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin ........ 25

Tabel 2.6. Tabel Data UMK dan Data KHL .......................................... 27

Tabel 2.7. Indeks Pembangunan Manusia di Kota Salatiga ................. 31

Tabel 2.8. Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga

Dibandingakan dengan Kabupaten/Kota di Sekitarnya dan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ..................................... 32

Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Salatiga Tahun 2007-2010 (Juta Rupiah) ................... 34

Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2000 Kota Salatiga Tahun 2007-2010

(Juta Rupiah) ..................................................................... 35

Tabel 2.11. Laju Inflasi Menurut Kelompok Jenis Barang dan Jasa

Kota Salatiga Tahun 2007-2010 ......................................... 37

Tabel 2.12. Tabel Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang ........ 38

Tabel 2.13. Tabel Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi ........................... 39

Tabel 2.14. Jumlah Pencari Kerja (Pencari Kartu Kuning) Menurut

Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2006-2010 ....................... 41

Tabel 2.15. Aspek dan Fokus Gambaran Umum Kondisi Daerah Menurut

Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota

Salatiga .............................................................................. 44

Tabel 3.1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2007 s/d 2011 Kota Salatiga ................................... 63

Tabel 3.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Kota Salatiga ...................................................................... 66

Tabel 3.3. Pengeluaran Wajib dan Mengikat seta Prioritas Utama

Kota Salatiga ...................................................................... 69

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Apartur

Kota Salatiga, 2009-2011 ................................................... 70



v

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Salatiga ...................................................................... 71

Tabel 3.6. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kota Salatiga

Tahun 2007-2011 .............................................................. 73

Tabel 3.7. Ringkasan Neraca Pemerintah Kota Salatiga

Per 31 Desember 2008 dan 2009 ........................................ 76

Tabel 3.8. Permasalahan Umum dan Opsi Kebijakan Keuangan

Daerah ............................................................................... 85

Tabel 5.1. Penjelasan Visi ................................................................... 91

Tabel 5.2. Tujuan dan Sasaran Pada Setiap Misi Kota Salatiga ........... 108

Tabel 6.1. Identifikasi SWOT .............................................................. 116

Tabel 6.2. Penentuan Alternatif Srategi dan Indikator Sasaran ........... 117

Tabel 6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Salatiga ......................... 131

Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Salatiga

Tahun 2011-2016 .............................................................. 158

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan Kota Salatiga .................................................... 262

Tabel 9.1. Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga .............................. 340



I - 1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan

nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat

dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan

terpadu dengan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat pusat dan daerah. Sementara itu, Pasal 5 menyatakan bahwa


merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya sistem perencanaan pembangunan daerah harus

mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang

merupakan :

1) satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

2) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana

pembangunan daerah;

4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki

masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah



I - 2

dan nasional. RPJMD adalah pedoman pokok pembangunan

untuk kurun waktu lima tahun yang merupakan penjabaran visi

dan misi Walikota terpilih.

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 ini sesuai dengan masa

jabatan kepala daerah terpilih terhitung sejak dilantik, dan pada

peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan

berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala

daerah terpilih sebelum ada RPJMD baru.

Penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dengan berbagai turunan peraturan

pelaksanaannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 disusun dengan

tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan penyusunan RPJMD;

2) Penyusunan rancangan awal RPJMD;

3) Penyusunan rancangan RPJMD;

4) Pelaksanaan musrenbang RPJMD;

5) Perumusan rancangan akhir RPJMD;

6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Proses penyusunan RPJMD Kota Salatiga tahun 2011-2016

telah diawali dengan proses teknokratik, yaitu menggunakan metode

dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan daerah dan proses politik yaitu program-program

pembangunan daerah yang ditawarkan Walikota terpilih yang

dituangkan didalam visi dan misi. Melalui pengumpulan dan

pengolahan data sekunder dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan instansi lain terkait tersusunlah rancangan awal RPJMD



I - 3

yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) untuk memperoleh kesepakatan. Dari kesepakatan

tersebut disusun Rancangan RPJMD sebagai pedoman untuk

menyusun Renstra SKPD dan bahan pelaksanaan musrenbang

RPJMD. Pelaksanaan perencanaan partisipatif dan pendekatan top-

down dan bottom-up melalui musrenbang RPJMD merupakan upaya

penyerapan aspirasi masyarakat/stakeholder sehingga tercipta

sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan

daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD

disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait,

baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horizontal.

Dokumen perencanaan komponen vertikal yang digunakan sebagai

acuan adalah RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi/Kota, RPJMN dan RPJMD Provinsi, Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/Provinsi/Kota, dan dokumen

perencanaan lainnya yang disusun secara sektoral. Maksud

memperhatikan RPJMN adalah untuk menyelaraskan pencapaian visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan

jangka menengah daerah dengan :

1) arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;

2) arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan;

3) pembangunan kewilayahan.

Memperhatikan RPJMD provinsi juga merupakan hal yang

penting untuk melakukan penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan,

sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka

menengah daerah Kota dengan arah, kebijakan, prioritas

pembangunan jangka menengah Provinsi. Sedangkan dokumen

horizontal yang dapat digunakan antara lain RTRW, Rencana Aksi

Daerah Millenium Development Goals (RAD MDGs), dan Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Oleh karena itu, sebagai

bahan masukan dalam merumuskan kerangka kebijakan dan strategi

pembangunan Kota Salatiga, sebagai acuan jangka pendek maupun

jangka menengah dengan ketentuan perundang-undangan,

memandang perlu menyusun dokumen RPJMD, yang menjadi



I - 4

landasan hukum bagi perencanaan pembangunan daerah dalam

bidang ekonomi, fisik, sosial dan budaya.

1.2. Landasan Hukum

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 adalah dokumen resmi

yang menjadi payung hukum dalam perencanaan pembangunan

daerah. Landasan hukum penyusunan RPJMD Kota Salatiga

Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



I - 5


Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;


Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional;

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

25. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-503 Tahun 2011

tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan

Pengangkatan Walikota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;



I - 6

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029;

30. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 Tentang

Percepatan Pencapaian Target RAD MDG’s Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2011-2015;

31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga

Tahun 2007-2012;


Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kota Salatiga;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Salatiga;


Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Salatiga;


Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota

Salatiga;


Penyelenggaraan Pendidikan;



I - 7


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga

Tahun 2005-2025;


Pajak Air Tanah;

41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.


Penyelenggaraan Pelayanan Publik;


Pajak Daerah;


Retribusi Jasa Umum;


Retribusi Jasa Usaha;


Retribusi Perizinan Tertentu.

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini

keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen

perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling

bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004, mengenai ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional

maka dokumen perencanaan terdiri atas RPJPN Tahun 2005-2025,

RPJMN Tahun 2009-2014, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan payung hukum perencanaan

di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi RPJPD

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2, RPJMD

merupakan rencana strategis daerah, yang terdiri dari strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan



I - 8

daerah, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas

SPKD dan lintas kewilayahan yang memuat kerangka regulasi dan

kerangka anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD disusun berpedoman pada

RPJMD yang isinya antara lain visi, misi, tujuan, strategi dan

pencapaian tujuan. Renstra SKPD juga memuat program-program dan

kegiatan indikatif. Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja

(Renja) SKPD. Renstra SKPD berisi Kebijakan SKPD dan program

kegiatan pembangunan. Program Kegiatan pembangunan disusun

sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong

partisipasi masyarakat. Kaitannya dengan sistem keuangan yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, maka RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 akan

dijabarkan ke dalam RKPD untuk setiap tahunnya, dan dapat

dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Salatiga. Adapun

keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat

dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD

RKA SKPD

RKP

RAPBD

KUA+PPAS

RPJP Nasional RPJPD

RPJM NasionalRPJMD

Sumber : Permendagri No.54 Tahun 2010

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011-2016 dilakukan melalui

beberapa tahap yaitu :

1) Proses Teknokratik : menggunakan metoda dan kerangka berpikir

ilmiah yang merupakan proses keilmuan dalam memperoleh

pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan

berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan



I - 9

dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan daerah;

2) Proses Partisipatif : perencanaan yang melibatkan stakeholders

yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta, dimana keterlibatan

mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan

konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting

pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan

permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan

prioritas program;

3) Proses Politik : pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota

menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public

choice theory of planning) khususnya penjabaran visi dan misi

dalam RPJMD. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah

penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan Walikota

pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka

menengah dan merupakan kontrak politik antara masyarakat dan

Walikota terpilih;

4) Proses Bottom-Up dan Top-Down : pendekatan dari bawah ke atas

dan dari atas ke bawah dalam perencanaan dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan serta rencana hasil proses dari bawah ke

atas dan dari atas ke bawah yang diselaraskan melalui

Musrenbang yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, propinsi,

kota, kecamatan dan kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi

dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional

dan rencana pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagai dokumen publik RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-

2016 memuat visi, misi, dan program kepala daerah, arah kebijakan

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,

program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana

kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana

kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika



I - 10

penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah untuk daerah

dalam dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas latar belakang, landasan hukum,

hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika

penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,

gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan

demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap

pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelaksanaan APBD, neraca

daerah, proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan, analisis

pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan

penghitungan kerangka pendanaan. Bab ini juga menguraikan

perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi

sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran

realisasi belanja daerah, serta menguraikan perkembangan neraca

daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting

dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi

pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis

ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang

akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun

mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan

pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, menjelaskan

hubungan setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu

strategis daerah serta menjelaskan hubungan setiap strategi dengan

arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

yang ditetapkan.



I - 11

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Menjelaskan berbagai strategi dan kebijakan pembangunan daerah

yang diambil dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi

Kepala Daerah. Strategi disusun dalam konteks pengembangan

spasial dan sektoral sebagai landasan bagi perumusan program dan

kegiatan pembangunan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah

kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan

target capaian indikator kinerja dan menjelaskan tentang hubungan

antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang

dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait

beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD dan disajikan

pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode

perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja

pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan

misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode

masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian

indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau

indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi

kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan program transisi untuk kurun waktu satu tahun,

disiapkan untuk melayani perencanaan pembangunan pasca masa

kerja Kepala Daerah terpilih. Program disusun untuk menjembatani

kekosongan RPJMD pada masa pemilihan Kepala Daerah. Program

disiapkan untuk dapat dilaksanakan oleh pejabat Kepala Daerah

hingga terpilih dan ditetapkannya Kepala Daerah yang akan menjabat

untuk masa lima tahun berikutnya. Selain itu, bab ini juga membahas

kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai pedoman bagi



I - 12

tersusunnya dokumen perencanaan di satuan-satuan kerja

pemerintah daerah, seperti Renstra SKPD dan RKPD.

BAB X PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun

2011-2016 adalah :

1) Memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka

pencapaian visi, misi dan program Walikota;

2) Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama lima tahun yang akan datang serta keterkaitan

dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan

pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal,

sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan;

3) Merupakan acuan bagi SKPD dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga;

4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar

pelaku pembangunan;

5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

6) Memberikan tolok ukur dan mempermudah untuk mengukur dan

melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun

2011-2016 adalah sebagai berikut :

1) Menjabarkan visi dan misi Walikota Salatiga kedalam bentuk

strategi, kebijakan, program dan kegiatan;

2) Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke

depan;

3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan

dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal

maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam

melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan,



I - 13

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

4) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,

berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser

ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat

diperbaharui kepada pemanfaatan sumber daya yang dapat

diperbaharui;

5) Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka

mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

6) Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah,

untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan

pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan

sumber daya secara optimal tersebut di atas;

7) Membagi pencapaian sasaran setiap SKPD dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Walikota, sehingga tercipta sinkronisasi

dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik

secara lintas ruang, maupun lintas kegiatan;

8) Meletakkan landasan kokoh dan kuat untuk mencapai Kota

Salatiga untuk masa depan yang maju dan mandiri serta sejahtera

lahir dan batin;

9) Menjadi tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.



II - 14

BBAABB IIII

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sejarah Kota Salatiga diawali dengan penetapan tanah perdikan

terhadap sebuah desa yang bernama Hampra pada tanggal 24 Juli 750

Masehi. Pemberitaan tersebut tertulis dalam sebuah prasasti yang

ditemukan di Dukuh Plumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan

Sidorejo, yang dikenal dengan Prasasti Plumpungan atau Prasasti Hampran.

Prasasti tersebut berukuran panjang 170 cm, lebar 160 cm dengan garis

lingkar 5 m, terbuat dari batu andesit. Prasasti tersebut berbahasa

Sansekerta dan berhuruf Jawa Kuno terdapat tulisan yang berbunyi: //Srīr

= astu swasti prajābyah śakakālātīta, yang artinya kurang lebih sebagai

berikut : semoga bahagia dan selamatlah rakyat sekalian.

Dalam perkembangannya Kota Salatiga yang mempunyai posisi

geografis sangat strategis, yaitu menjadi salah satu phery-phery (kota

pendukung) pada Kawasan Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang)

memfungsikan sebagai Kota Pendidikan dan Olah Raga, Kota Transit

Pariwisata serta Kota Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya dikenal

dengan Tri Fungsi Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, secara implisit makna yang

terkandung dalam //Srīr = astu swasti prajābyah śakakālātīta pada Prasasti

Plumpungan maupun Trifungsi Kota Salatiga sebagai kota pendidikan dan

olah raga, kota transit pariwisata, maupun kota perdagangan dan jasa,

dapat dirasakan sejalan dan senafas dengan visi dan misi Walikota Salatiga

terpilih yaitu mewujudkan Kota Salatiga SMART Sejahtera, Mandiri, dan

Bermartabat.

Gambaran umum kondisi daerah Kota Salatiga ini disusun dengan

berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran III Permendagri No. 54 tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Namun karena faktor keterbatasan

kapasitas fiskal dan untuk memberi fokus yang lebih tajam kepada isi

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 ini, maka data dan informasi yang

disajikan di dalam Bab II ini dibatasi hanya pada data dan informasi yang

menyangkut isu-isu strategis yang akan ditampung pada rancangan APBD

Kota Salatiga selama lima tahun ke depan. Data dan informasi tentang



II - 15

bidang pemerintahan yang tidak dianggap prioritas tidak dicantumkan di

dalam Bab II ini.

Selain itu, penyajian data dan informasi pada Bab II ini juga

dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan sebagai

berikut :

1) Klasifikasi Data dan Informasi. Mengumpulkan data dan informasi

sebanyak mungkin dan memilahnya menjadi data dan informasi yang

relevan dengan Visi dan Misi Walikota terpilih serta sesuai dengan batas

kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sebagaimana diatur di

dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kota Salatiga dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD,

sebagaimana telah diatur di dalam beberapa Peraturan Daerah Kota

Salatiga tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

2) Analisis dan Penyajian Data dan Informasi. Melakukan analisis data

sesuai skala prioritas dan mensinergikan kemampuan keuangan daerah

sepanjang periode 2011-2016 dengan data dan informasi yang dianggap

paling prioritas. Menyajikan sebagian data ke dalam narasi dan sebagian

lagi ke dalam matriks dalam rangka memudahkan penerjemahan data

dan informasi.

3) Penguraian Data dan Informasi. Menguraikan data dan informasi pada

Bab II ini dalam bentuk narasi negatif. Maksudnya adalah bahwa data

dan informasi yang tersaji di dalam Bab II ini hanya mencakup aspek-

aspek yang perlu ditangani selama lima tahun ke depan secara terfokus

dan terencana. Data dan informasi yang diuraikan mencakup kondisi

infrastruktur yang ada, kondisi kesejahteraan masyarakat, dan

ketersediaan fasilitas pelayanan publik.

4) Penggunaan Tabel dan Matriks. Untuk memudahkan proses analisis

data dan informasi dan dalam rangka menuangkannya ke dalam bentuk

pernyataan target kinerja dan arah kebijakan umum pembangunan

daerah, maka sebagian data dan informasi yang disajikan di dalam bab

ini dilakukan dengan menggunakan tabel dan matriks sebagai alat

bantunya. Data dan informasi yang disajikan di dalam bab ini terdiri

dari data dan informasi turunan kewenangan setiap SKPD, dengan

menggunakan Lampiran I Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai

rujukan.



II - 16

2.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Salatiga

2.1.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Kota Salatiga terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Secara juridis formal, Kota Salatiga terbentuk sejak diberlakukannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Kecil dalam lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Peraturan

Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat

II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3500).

Secara astronomi terletak antara 110.27’.56,81” - 110.32’.4,64”

Bujur Timur dan terletak di antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang

Selatan, secara morfologis berada di daerah cekungan, kaki gunung

Merbabu diantara gunung-gunung kecil antara lain Gajahmungkur,

Telomoyo dan Payung Rong, secara administrasi dikelilingi wilayah

kabupaten Semarang antara lain :

1) Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan dan Desa

Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo, Desa

Watuagung);

2) Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Desa

Samirono dan Desa Jetak) dan Kecamatan Tengaran (Desa

Patemon dan Desa Karangduren);

3) Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa

Jombor, Desa Sraten dan Desa Gedangan) dan Kecamatan

Getasan (Desa Polobogo);

4) Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Desa

Sukoharjo dan Desa Glawan) dan Kecamatan Tengaran (Desa

Bener, Desa Tegal Waton dan Desa Nyamat).

Kota Salatiga dilalui oleh jalan arteri primer (jalan nasional)

yang menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah, yakni

Semarang dan Surakarta. Kota Salatiga juga perlintasan dari Jawa

Timur (jalur tengah) ke Semarang dan Jawa Barat sehingga

transportasi darat melalui Salatiga cukup ramai. Salatiga berjarak 100

km dari Yogyakarta, 57 km dari Semarang, dan 53 km dari Surakarta,



II - 17

serta secara administratif Kota Salatiga mempunyai 4 kecamatan dan

22 kelurahan, dengan jumlah RT sebanyak 1.044 dan RW sebanyak

199 pada tahun 2010.

Gambaran Kota Salatiga secara lebih jelas dapat dilihat pada

gambar berikut :

Gambar 2.1.

Peta Kota Salatiga

Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2010

Tabel 2.1. menyajikan data tentang luas wilayah Kota Salatiga

menurut kecamatan dan kelurahan.



II - 18

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Salatiga

Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2010

No. WILAYAH LUAS JUMLAH

(ha) % RW RT

1 KECAMATAN SIDOREJO

1 Kelurahan Blotongan 2 Kelurahan Sidorejo Lor

3 Kelurahan Salatiga

4 Kelurahan Bugel

5 Kelurahan Kauman Kidul

6 Kelurahan Pulutan

1.623,72

423,80 271,60

202,00

294,37

195,85

237,10

28,61 59

15 14

12

6

7

5

297

70 87

78

20

23

19

2 KECAMATAN TINGKIR

1 Kelurahan Kutowinangun

2 Kelurahan Gendongan 3 Kelurahan Kalibening

4 Kelurahan Sidorejo Kidul

5 Kelurahan Tingkir Lor

6 Kelurahan Tingkir Tengah

1.054,85

293,75

68,90 99,59

277,50

177,30

137,80

18,58 48

41

5 3

8

8

10

279

151

37 9

28

23

31

3 KECAMATAN ARGOMULYO

1 Kelurahan Noborejo

2 Kelurahan Ledok

3 Kelurahan Tegalrejo

4 Kelurahan Kumpulrejo 5 Kelurahan Randuacir

6 Kelurahan Cebongan

1.852,69

332,20

187,33

188,43

629,03 377,60

138,10

32,63 56

10

13

9

10 8

6

251

35

63

55

42 34

22

4 KECAMAN SIDOMUKTI

1 Kelurahan Kecandran

2 Kelurahan Dukuh

3 Kelurahan mangunsari

4 Kelurahan Kalicacing

1.145,85

399,20

377,15

290,77

78,73

20,18 36

6

9

14

7

217

23

68

87

39

JUMLAH 5,678,11 100,00 199 1,044

Sumber : Salatiga Dalam Angka 2010

2.1.2. Topografi

Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang berhawa cukup

sejuk, hal ini karena secara geomorfologi wilayah Kota Salatiga berada

di daerah kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil antara lain

Gajahmungkur, Telomoyo dan Payung Rong, dengan ketinggian

wilayah berada di kisaran 450-825 meter di atas permukaan laut. Hal

ini menjadi salah satu faktor yang membuat Salatiga nyaman sebagai

daerah tujuan wisata lokal dan memiliki potensi yang sangat strategis

untuk berperan sebagai kota transit, kota pendidikan dan pusat

pengumpulan serta pengolahan produksi pertanian dari kabupaten di

sekitarnya.

Berdasarkan aspek topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi

menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1) Daerah bergelombang, ± 65% dari luas wilayah yang meliputi

wilayah Kelurahan : Dukuh, Kutowinangun, Salatiga, dan Sidorejo

Lor, Bugel, Kumpulrejo, dan Kauman Kidul;



II - 19

2) Daerah miring, ± 25% dari luas wilayah yang meliputi Kelurahan :

Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Bugel, Sidorejo Kidul, Tingkir

Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah, dan

Cebongan;

3) Daerah yang relatif datar, 10% dari luas wilayah yang meliputi

Kelurahan : Kalicacing, Noborejo, Kalibening, dan Blotongan.

Sedangkan struktur tanah yang ada di wilayah Kota Salatiga

dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tanah Latosol Coklat

Bahan induknya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, teksture

remah dan konsegtasinya gembur, produktivitas tanah sedang

sampai tinggi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian wilayah Kota

Salatiga dan ini sangat baik ditanami padi, palawija, sayur-

sayuran, buah-buahan, cengkih dan lain-lain.

2) Tanah Latosol Coklat Tua

Bahan dasarnya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur

tanahnya remah dan konsegtasinya gembur sekali. Tanah ini

terdapat di bagian ujung utara kota, sekitar Pegunungan Payung

Rong. Tanah ini cocok sekali ditanami kopi, teh, coklat, padi,

pisang, cengkih, dan tanaman campuran.

2.1.3. Klimatologi

Berdasarkan letak geografis wilayah, maka Kota Salatiga

beriklim tropis. Musim penghujan antara bulan Nopember-April

dipengaruhi oleh angin musim Barat sedang musim kemarau antara

bulan Mei-Oktober yang dipengaruhi oleh angin musim Timur.

Sedangkan jumlah curah hujan pada tahun 2009 ± 1.935 mm, dengan

jumlah hari hujan 104 hari dan rata-rata curah hujan 19 mm/hari.

Suhu udara Kota Salatiga terendah pada bulan Juli sekitar 23.89°C

dan tertinggi pada bulan Oktober 31.80°C. Sedangkan suhu udara

tahunan rata-rata 26,25ºC.

2.1.4. Kondisi Tata Ruang

Tujuan penataan ruang Kota Salatiga adalah mewujudkan Kota

Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di kawasan Kendal-

Ungaran-Semarang-Salatiga-Purwodadi (Kedungsapur) yang



II - 20

berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan jasa yang

berwawasan lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Salatiga Tahun 2010-2030.

Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Salatiga

terdiri dari :

1) Pusat pelayanan kota meliputi : Kelurahan Salatiga, Kelurahan

Kutowinangun, Kelurahan Gendongan dan Kelurahan Kalicacing.

Memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa dan perkantoran;

2) Sub pusat pelayanan kota meliputi : Kelurahan Sidorejo Lor di

Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Mangunsari di Kecamatan

Sidomukti, Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo dan

Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir. Sub Pusat

pelayanan kota dapat dirinci sebagai berikut :

a) Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo dijadikan sebagai

pusat pengembangan pendidikan tinggi dan pariwisata;

b) Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti dijadikan

sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan dan

pemukiman;

c) Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo dijadikan

sebagai pengembangan kegiatan industri dan kegiatan berbasis

pertanian meliputi Agrowisata dan Agroindustri;

d) Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir dijadikan

sebagai pengembangan kegiatan industri dan kegiatan berbasis

pertanian lahan basah.

3) Pusat lingkungan meliputi : Kelurahan Blotongan, Kelurahan

Bugel, Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Pulutan, Kelurahan

Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Tengah,

Kelurahan Noborejo, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo,

Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Cebongan, Kelurahan

Kecandran dan Kelurahan Dukuh. Memiliki fungsi sebagai pusat

pelayanan lokal meliputi pelayanan ekonomi, sosial dan/atau

administrasi.

Adapun rencana pola ruang untuk kawasan peruntukan

industri meliputi :

1) Industri kecil



II - 21

a) Kelurahan Kutowinangun

b) Kelurahan Gendongan

c) Kelurahan Tingkir Lor

d) Kelurahan Tingkir Tengah

2) Industri menengah

a) Kelurahan Sidorejo Kidul

b) Kelurahan Noborejo

3) Industri besar non polutan

a) Kelurahan Kutowinangun

b) Kelurahan Ledok

c) Kelurahan Mangunsari

d) Kelurahan Cebongan

e) Kelurahan Randuacir

f) Kelurahan Noborejo

Sedangkan rencana pengembangan kawasan peruntukan

industri meliputi :

1) Peningkatan kualitas sarana prasarana kawasan peruntukan

industri menengah dan industri besar non polutan di Kelurahan

Noborejo dan Kelurahan Randuacir dengan luas kurang lebih 157

(seratus lima puluh tujuh) hektar;

2) Industri kecil diarahkan berbentuk klaster;

3) Mengarahkan pembangunan IPAL komunal bagi industri kecil

yang menimbulkan polusi.



II - 22

Gambar 2.2. Peta Struktur Ruang Kota Salatiga

Berdasarkan karakteristik sumber daya alam, Kota Salatiga

terdiri dari :

1) Hutan Rakyat : Salatiga memiliki hutan rakyat yang diberdayakan

untuk menanam beberapa jenis pohon seperti sengon, suren, jati,

mahoni dan lain sebagainya. Hutan rakyat ini selain sebagai area

produksi kayu juga dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau

Kota Salatiga;

2) Tanaman Pangan dan Perkebunan : Pada tahun 2010 jumlah area

yang dimanfaatkan untuk produksi pertanian adalah 1.939 hektar

yang dimanfaatkan untuk produksi padi sawah seluas 1.428

Sumber : Bappeda Kota Salatiga, 2011



II - 23

hektar dan 511 hektar untuk produksi jagung. Dari lahan

tersebut, hingga okober 2010 telah menghasilkan 7.753 ton padi

sawah dan 1.892 ton jagung. Namun angka hasil produksi ini

belum memenuhi jumlah konsumsi masyarakat Salatiga, yaitu

16.155,40 ton beras dan 2.360,36 ton jagung. Pada tahun 2010

dan 2011 Kota Salatiga mendapat penghargaan Peningkatan

Produksi Beras Nasional dari Presiden Republik Indonesia.

Perkebunan yang ada di Kota Salatiga adalah perkebunan besar

dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar di Salatiga yaitu

perkebunan karet, yang dikelola oleh PT. Perkebunan XVIII.

Perkebunan rakyat tersebar di kelurahan-kelurahan baik dalam

tanah pertanian maupun pekarangan penduduk, seperti kelapa,

cengkeh, kopi yang jumlahnya relatif kecil-kecil dan lokasinya

tersebar (sporadis). Populasi kebun kopi di Salatiga seluas 27,55

hektar banyak terdapat di daerah Ngawen, Bendosari dan

Kumpulrejo. Untuk perkebunan kelapa rakyat seluas 188,59

hektar banyak terdapat di daerah Bugel dan Kauman Kidul;

3) Perikanan dan Peternakan

Perikanan : Kapasitas produksi perikanan Kota Salatiga cenderung

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni 2008 sebesar

205.905 ton, tahun 2009 sebesar 232.645 ton, dan tahun 2010

sebesar 327.444 ton. Upaya memajukan sektor perikanan terus

dilakukan, antara lain melalui pengembangan :

a) Peningkatan prasarana pembibitan ikan di Kelurahan

Kauman Kidul dan Kelurahan Tingkir Tengah;

b) Peningkatan prasarana klaster minapolitan di Kelurahan

Pulutan;

c) Peningkatan prasarana pasar ikan di Kelurahan Pulutan.

Salah satu pembenihan ikan yang cukup besar adalah

pembenihan lele dengan jumlah produksi sampai tahun 2010

mencapai 5.207.820 ekor.

Peternakan : Pada tahun 2010, peternakan di Salatiga terdiri dari

ternak sapi potong dengan jumlah ternak 1.786 ekor, sapi perah

8.668 ekor dengan hasil produksi susu sebanyak kurang lebih

7.226.757 liter per tahun, kambing 5.076 ekor, domba 1.121 ekor,

ayam buras 95.826 ekor, ayam petelur 177.000 ekor, ayam



II - 24

pedaging 25.000, dan itik 6.226 ekor. Jumlah ini cenderung

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.2. Tabel Perkebunan, Perikanan dan Peternakan

No. Jenis Data Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1. Produksi Beras (ton) 4.207 3.480 2.746 2.754 4.651

2. Produksi Jagung (ton) 2.594 2.708 2.333 2.424 1.892

3. Produksi Singkong dan

Umbi-umbian (ton) 7.505 7.447 8.674 8.604 6.523

4. Produksi perikanan darat

(kolam) (ton) 54.205

115.383

205.905

232.645

327.444

5. Populasi Sapi Potong

(ekor) 1.625 1.643 1.712 1.766 1.786

6. Populasi Sapi Perah

(ekor) 7.961 8.100 8.379 8.523 8.669

7. Populasi Kambing (ekor) 5.315 5.162 5.276 5.006 5.076

8. Populasi Domba (ekor) 1.697 1.626 3.453 1.108 1.121

9. Kacang Panjang 83 44 65 60 119

10. Cabe Merah 22 47 11,70 97 66

11. Cabe Rawit 3.460 4.211 3.950 2.073 4.085

12. Buah Alpukat 2.224 2.585 3.109 5.952 9.319

13. Buah Rambutan 4.437 5.144 6.319 6.425 3.084

14. Buah Salak 13.718 14.583 10.950 15.221 8.683

15. Buah Pisang 6.326 6.585 7.124 7.444 6.896

16. Buah Duku 2.908 7.006 823 1.620 3.403

Sumber : Salatiga Dalam Angka

Penggunaan lahan tahun 2010 untuk daerah terbangun seluas

2.629,09 hektar atau 46,25% dari total luas lahan (perumahan

41,11%, jasa 3,36%, perdagangan 0,61% dan perindustrian 1,06%)

daerah non urban 2.984,05 hektar atau 52,55% dari total luas lahan

(sawah 15,29%, tegalan 21,64%, kebun campur 12,43% dan

perkebunan 3,20%) dan 67,97 hektar untuk lainnya. Pada tahun

2009, menurut jenis pengairannya, lahan sawah sebesar 869,51

hektar atau 15,13% terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis

7,15%, sedangkan lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana

dan tadah hujan. Lahan kering yang dipakai untuk tegal/kebun

sebesar 33,79% dari total bukan lahan sawah. Berdasarkan Perda

Nomor 4 Tahun 2011 bahwa lahan pertanian berkelanjutan seluas

478 hektar terdiri dari sawah lestari seluas 274 hektar dan lahan

kering berkelanjutan 204 hektar.

Seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Salatiga

mampu memenuhi konsumsi pangan, sehingga dapat dikatakan

bahwa di Kota Salatiga tidak terdapat wilayah yang rawan pangan.



II - 25

Tabel 2.3. Tabel Ketersediaan Energi dan Protein

Tahun Skor PPH

Ketersediaan

Energi (Kkal/kap/hr)

Ketersediaa

n Protein (gr/kap/hr)

Konsumsi

Energi (Kkal/kap/hr)

Konsumsi

Protein (gr/kap/hr)

2009 81,7 2.036,6 52,7 1.633,0 49,4

2010 85,6 1.981,1 51,3 1.550,5 45,2

2011 85,9 2.000,0 52 1.596,4 48,2

2.2. Demografi dan Kependudukan

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Salatiga sebesar

170,332 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan

jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio

jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan),

sebesar 96,12. Tabel 2.4. menyajikan jumlah dan kepadatan

penduduk per kelurahan pada tahun 2010.

Tabel 2.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kelurahan Tahun 2010

Kelurahan Luas Kel.

(km2)

Jumlah

Penduduk

Kepadatan

per km2

Kec. Argomulyo 18,536 40.101 2,163

1. Cebongan 1,381 4.240 3,070

2. Kumpulrejo 6,290 6.563 1,043

3. Ledok 1,873 9.459 5,050

4. Noborejo 3,332 5.060 1,519 5. Randuacir 3,776 4.891 1,295

6. Tegalrejo 1,884 9.888 5,248

Kec. Sidomukti 11,460 38.756 3,382

1. Dukuh 3,772 11.430 3,030 2. Kalicacing 0,787 6.641 8,438

3. Kecandran 3,993 5.060 1,267

4. Mangunsari 2,908 15.625 5,373

Kec. Sidorejo 16,247 51.604 3,176 1. Blotongan 4,238 11.046 2,606

2. Bugel 2,944 2.736 929

3. Kauman Kidul 1,958 3.437 1,755

4. Pulutan 2,371 3.724 1,571

5. Salatiga 2,020 16.380 8,109

6. Sidorjo Lor 2,716 14.281 5,258

Kec. Tingkir 10,547 39.871 3,780

1. Gendongan 0,689 4.948 7,181

2. Kalibening 0,995 1.757 1,766

3. Kutowinangun 2,937 19.137 6,516 4. Sidorejo Kidul 2,775 5.111 1,842

5. Tingkir Lor 1,773 4.197 2,367

6. Tingkir Tengah 1,378 4.721 3,426

Jumlah 170,332 56.790 2,999

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS Salatiga

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0 – 4 7.082 6.652 13.734

5 – 9 6.748 6.395 13.143

10 – 14 6.613 6.363 12.976

15 – 19 7.585 7.947 15.532



II - 26

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

20 – 24 7.708 8.328 16.036

25 – 29 7.635 7.925 15.560

30 – 34 7.238 7.129 14.367

35 – 39 6.256 6.412 12.668

40 – 44 6.095 6.548 12.643

45 – 49 5.134 5.819 10.953

50 – 54 4.878 5.056 9.934

55 – 59 3.867 3.687 7.554

60 – 64 2.053 2.351 4.404

65 – 69 1.594 1.975 3.569

70 – 74 1.261 1.761 3.022

75+ 1.732 2.505 4.237

J u m l a h 83.479 86.853 170.332

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS Salatiga

Penduduk Kota Salatiga belum menyebar secara merata di

seluruh wilayah. Umumnya, penduduk banyak di daerah perkotaan.

Secara rata-rata, kepadatan Kelurahan Kalicacing merupakan

kelurahan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan

penduduk tercatat sebesar 8,438 jiwa per km2, sedangkan Kelurahan

Bugel merupakan kelurahan yang paling jarang penduduknya

tersebar dengan kepadatan penduduk 929 jiwa per km2.

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai

bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan,

khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan

perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga.

Berdasarkan data BPS yang digunakan sebagai acuan secara

nasional, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kota Salatiga pada

tahun 2010 sebanyak 7.653 RTS. Sedangkan jumlah penduduk

miskin di Kota Salatiga berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi

Nasional (Sussenas) yang dilakukan BPS sebanyak 14.200 jiwa,

sedangkan prosentase penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun

2010 sebesar 8,28%.

Pembangunan ekonomi Kota Salatiga saat ini diarahkan pada

upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yang diiringi

oleh perubahan institusional dan modernisasi serta pertumbuhan

ekonomi dengan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan,

kesempatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, dan perubahan

sektor ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi daerah Kota Salatiga



II - 27

merupakan dampak kebijakan fiskal pemerintah daerah, terutama

dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

khususnya dalam pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari

indikator berupa pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional

Bruto). Pertumbuhan ekonomi Salatiga tahun 2010 yang ditunjukkan

oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar

5,01%. Pertumbuhan ini menggambarkan semakin bergairahnya

sektor riil di Kota Salatiga, dengan sektor penyumbang terbesar

adalah sektor jasa sebesar 25,48%, perdagangan, hotel dan restoran

(18,49%), industri pengolahan sebesar 16,68%, dan angkutan dan

komunikasi sebesar 11,37%.

Selama tahun kalender 2009 (Januari-Desember), inflasi Kota

Salatiga sebesar 3,28%. Kondisi ini jauh lebih rendah bila

dibandingkan dengan laju inflasi periode yang sama untuk tahun

2007 dan 2008 dimana angkanya tercatat sebesar 7,22 persen dan

10,20 persen. Perkembangan laju inflasi tahun 2010 sebesar 3,37

persen dibandingkan tahun 2008 dan 2009. Perkembangan laju inflasi

menurut kelompok pengeluaran yang paling dominan adalah

kelompok sandang (8,69 persen) sedangkan laju inflasi untuk

kelompok kesehatan mengalami kelambatan (1,58 persen). Upah

minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan berdasarkan perbedaan

tingkat upah di berbagai kabupaten/kota di setiap provinsi tergantung

pada jumlah penduduk, tingkat inflasi, infrastruktur daerah masing-

masing, dan sebagainya. UMK diperbaharui setiap satu tahun sekali

dan untuk tahun 2010 dan 2011 UMK di Kota Salatiga masing

Rp 803.185 dan Rp 843.469.

Tabel 2.6. Tabel Data UMK dan Data KHL

Tahun UMK

(Rp)

KHL

(Rp)

(UMK/KHL x 100)

%

2006 500.000 631.961,23 79,12

2007 582.000 692.011,13 84,10

2008 662.500 711.134,79 93,16

2009 750.000 780.766,67 96,06

2010 803.185 803.185,00 100

2011 901.396 843.469,00 106,86

Sumber : BAPPEDA Kota Salatiga

Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, penduduk yang

bersekolah, pada tahun ajaran 2009/2010 secara umum mengalami



II - 28

peningkatan, berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM). Rasio

murid dan guru pada SD/MI sebesar 14, SMP/MTs sebesar 13 dan

SMA/MA sebesar 12. Hal ini dapat dilihat dari APM SD/MI/Paket A

86,48 dan APM SMP/MTs/Paket B 78,86. Penyediaan sarana fisik dan

fasilitas penunjang serta peningkatan kualitas tenaga guru diperlukan

dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Salatiga untuk

mendukung visi menjadikan Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan di

wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk sektor kesehatan, peningkatan status kesehatan dan gizi

dalam suatu masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan

kualitas manusia. Tercapainya kualitas kesehatan dan gizi yang baik

tidak hanya penting untuk generasi sekarang tetapi juga bagi generasi

berikutnya. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai meliputi

Puskesmas 6 buah dengan puskemas pembantu sebanyak 22, balai

pengobatan pemerintah 2 buah, balai pengobatan swasta 10 buah,

RSUD 1 buah, RS Swasta 3 buah, RS Khusus 2 buah (RS. Dr. Ario

Wiryawan dan RS. Dr. Asmir) sangat diperlukan dalam upaya

peningkatan status kesehatan. Hal ini akan terwujud bila adanya

dukungan pemerintah dan swasta. Fasilitas kesehatan lainnya adalah

apotik dan toko obat merupakan sarana penyedia obat yang mudah

dijangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2010 di Kota Salatiga

terdapat 26 apotik. Angka kematian bayi di Kota Salatiga tahun 2006

sebesar 11,58/ 1000 KH, tahun 2007 sebesar 9,80/1000 KH, tahun

2008 sebesar 5,8/1000 KH, tahun 2009 sebesar 6,89/1000 KH dan

pada tahun 2010 sebesar 9,6/1000 KH. Meningkatnya AKB dalam

beberapa waktu terakhir memberikan gambaran adanya penurunan

dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Angka

Kematian Ibu (AKI) melahirkan dari tahun 2006 sebesar

74,73/100.000 KH, tahun 2007 tidak ada kematian ibu baik ibu

hamil, bersalin maupun nifas sedang tahun 2008 AKI naik sebesar

64,7/100.000 KH, tahun 2009 turun menjadi 55,14/100.000 KH dan

pada tahun 2010 meningkat menjadi 99,4/100.000 KH.

Kasus penyakit menular yang masih banyak ditemukan antara

lain HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD), TB-Paru. Kasus

HIV/AIDS tahun 2008 sebanyak 14 kasus, tahun 2009 menjadi 19

kasus dan pada tahun 2010 menjadi 10 kasus, walaupun menurun

namun angka tersebut masih diatas standart nasional.



II - 29

Sedangkan kasus DBD Tahun 2008 sebanyak 72 kasus, Tahun

2009 sebanyak 109 kasus dan Tahun 2010 meningkat menjadi 155

kasus. Sedangkan penemuan kasus TB Paru 2010 masih rendah yaitu

48 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 231 kasus.

Prevalensi gizi kurang pada balita Tahun 2010 sebesar 4,47%

dan gizi buruk sebesar 0,03% (3 kasus). Capaian balita dari keluarga

kurang mampu yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu

Ibu (MP-ASI) masih rendah yaitu Tahun 2008 sebanyak 21,47%

Tahun 2009 sebesar 4,13% dan Tahun 2010 sebesar 29,11% yang

seharusnya 100% balita dari keluarga kurang mampu mendapatkan

MP-ASI.

Kehidupan agamis di Kota Salatiga sangat didambakan

masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan, seperti

mesjid, gereja, dan pesantren-pesantren. Banyaknya tempat

peribadatan di Kota Salatiga pada tahun 2010 mencapai 569 buah,

terdiri dari 85,67 persen masjid (193 buah) dan mushola (293 buah),

13,07 persen (74 buah) gereja Kristen dan Katholik, dan sisanya

berupa pura 1 buah, vihara 6 buah, dan kelenteng1 buah.

Bidang olahraga sebagai salah satu Tri Fungsi Kota Salatiga,

memiliki beberapa fasilitas olahraga seperti 2 buah gedung olahraga,

23 buah klub olahraga, 1 buah kolam renang (kolam renang olah

raga) dan 45 buah lapangan olahraga dan jumlah sarana olahraga

yang ada semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perolehan medali

baik emas, perak maupun perunggu dari tahun ke tahun cenderung

stabil, antara lain dari cabang olahraga atletik, sepak takraw,

panahan, tae kwondo, pencak silat, catur dan tenis lapangan. Pada

tahun 2005 atlit Salatiga berhasil memperoleh medali emas pada

cabang olahraga lari dan 1 medali perak untuk cabang olahraga

karate pada Sea Games 2005 serta 2 medali emas pada cabang

olahraga lempar cakram pada Sea Games 2008. Pada tahun 2010

salatiga mendapatkan 1 medali perak pada cabang olahraga catur

SD/MI sederajat tingkat Provinsi, 3 emas dan 2 perak pada cabang

olahraga atletik, 1 perak pada cabang olahraga taekwondo, 1

perunggu pada cabang olahraga Tenis Lapangan SMP/MTs sederajat

pada tingkat provinsi serta 2 emas pada cabang olahraga atletik, 1

emas pada cabang olahraga sepak takraw, 4 perak dan 2 perunggu

pada cabang olahraga panahan SMA/SMK sederajat Tingkat Provinsi.



II - 30

Sedangkan kehidupan berkesenian di Kota Salatiga sampai saat ini

berjalan cukup baik. Pada tahun 2010, kelompok kesenian yang ada

meliputi keroncong, pedalangan, nasidaria, ketoprak, wayang,

karawitan, dangdut, wayang orang, seni tari, kuda lumping, dan

campursari dan grup keseniannya berjumlah 72 buah.

Terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat, penyandang

permasalahan sosial menjadi aspek yang terkait dengan kesejahteraan

masyarakat. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di

kelompokkan dalam 27 jenis. Berdasarkan hasil pendataan yang

dilakukan oleh sebanyak 22 kantor kelurahan dari 4 kecamatan di

Kota Salatiga, terdapat sebanyak 22 jenis PMKS yang menjadi

permasalahan sosial di Kota Salatiga. PMKS yang jumlahnya paling

banyak dijumpai di Kota Salatiga ada 6 jenis, yaitu Anak cacat,

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Lanjut Usia Terlantar,

Penyandang Cacat, Keluarga Fakir Miskin dan Keluarga berumah

tidak layak huni.

1) Anak cacat adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang mempunyai

kelainan fisik dan atau mental, yang dapat menggangu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan

aktivitas secara layak, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik,

penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Anak cacat di Kota Salatiga terdapat di 16 kelurahan dari 22

kelurahan yang ada di Kota Salatiga sebanyak 152 anak;

2) Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seseorang wanita dewasa

yang berusia 15-59 tahun, belum menikah atau janda yang tidak

mempunyai penghasilan cukup untuk dapat

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Wanita Rawan Sosial

Ekonomi terdapat di 16 kelurahan dari 22 kelurahan yang ada di

Kota Salatiga. Secara keseluruhan jumlah WRSE di Kota Salatiga

berjumlah 525 wanita;

3) Lanjut usia terlantar seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih,

karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Lanjut

usia terlantar di Kota Salatiga sejumlah 694 orang terdapat di 17

kelurahan dari 22 kelurahan yang ada di Kota Salatiga;

4) Penyandang cacat adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik

atau mental sebagai akibat bawaan sejak lahir maupun



II - 31

lingkungan (kecelakaan) sehingga menjadi hambatan untuk

melakukan kegiatan sehari-hari secara layak. Penyandang cacat

terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental,

penyandang fisik dan mental (UU No. 4 Tahun 1997) terdekatnya,

dan terancam baik secara fisik maupun non fisik. Di Kota Salatiga

penyandang cacat sebanyak 454 orang, yang tersebar di 18

kelurahan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu

gambaran tentang capaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal

tersebut disebabkan karena besarnya nilai IPM dapat menjadi

gambaran tentang capaian tingkat kesejahteraan masyarakat

ditinjau dari tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Unsur-unsur pembentuk IPM Kota Salatiga dari tahun 2007-2009

cenderung mengalami peningkatan. IPM Kota Salatiga dari tahun

2007-2009 memiliki nilai lebih tinggi daripada IPM Jawa Tengah

tahun 2007-2009. Tahun 2007 IPM Kota Salatiga mencapai 75,37

lebih tinggi dari IPM Jawa Tengah yang hanya 70,92. Sedangkan

tahun 2008 IPM Kota Salatiga mencapai 75,80 dan IPM Jawa Tengah

hanya mencapai 71,60. Sementara itu tahun 2009 IPM Kota Salatiga

mencapai 76,11 dan IPM Jawa Tengah mencapai 72,11.

Tabel 2.7.

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Salatiga No. Kategori 2007 2008 2009

1 UHH (th) 70,66 70,80 70,92

2 Lama Sekolah (th) 9,50 9,50 9,75

3 Angka melek huruf (%) 96,49 96,50 96,50

4 Daya beli (ribu Rp) 639,50 644,00 644,65

IPM Salatiga 75,37 75,80 76,11

IPM Jawa Tengah 70,92 71,60 72,10

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Series, 2010

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya,

seperti Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali maka IPM Kota

Salatiga merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 76,11. Namun

demikian jika dibandingkan dengan IPM Kota Semarang (76,90) dan

IPM Kota Surakarta (77,49) maka IPM Kota Salatiga masih lebih

rendah. Nilai IPM Kota Salatiga sebesar 76,11 pada tahun 2009

termasuk dalam kategori tinggi. Perbandingan IPM Kota Salatiga dan

kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :



II - 32

Tabel 2.8. Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga Dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota di Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

No Kabupaten/

Kota

Angka

Harapan

Hidup

(tahun)

Angka

Melek

Huruf

(%)

Rata-rata

lama

sekolah

(tahun)

Pengeluaran

riil perkapita

disesuaikan

(Ribu Rp)

Nilai

IPM

1 Kota Salatiga 70,92 96,50 9,75 644,65 76,11

2 Kota

Semarang

72,07 96,44 9,98 644,63 76,90

3 Kota

Surakarta

72,07 96,67 10,32 648,23 77,49

4 Kab.

Semarang

72,40 93,62 7,40 633,14 73,66

5 Kab. Boyolali 70,30 85,97 7,29 629,49 70,44

6 Jawa Tengah 71,25 89,46 7,07 636,39 72,10

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam

pembangunan pendidikan bidang pendidikan yang diukur dari angka

melek huruf dan rata-rata lama sekolah relatif lebih baik

dibandingkan dengan Kabupaten Semarang dan Boyolali, namun jika

dibandingkan dengan kota disekitarnya (Kota Semarang dan Kota

Surakarta masih lebih rendah). Capaian yang perlu terus didorong

adalah rata-rata lama sekolah penduduk yang baru mencapai 9,75

tahun (tingkat SMP) agar mampu memberikan sumbangsih terhadap

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan dalam bidang

kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup pada tahun 2009

cukup tinggi, yaitu sebesar 70,92 tahun. Namun demikian, jika

dibandingkan dengan Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kabupaten

Semarang masih lebih rendah. Jika dilihat dari pengeluaran riil per

kapita yang disesuaikan, dapat dilihat bahwa pengeluaran riil per

kapita penduduk Kota Salatiga baru mencapai Rp 644.650,00 masih

lebih rendah dibandingkan Kota Semarang dan Kota Surakarta.

2.4. Aspek Perekonomian Daerah

Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga

merupakan yang tertinggi dari tahun 2007-2010 yaitu sebesar 5,39%.

Namun pada tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan ekonomi Kota

Salatiga mengalami perlambatan dimana tahun 2008 pertumbuhan

ekonomi Kota Salatiga hanya sebesar 4,98% dan pada tahun 2009

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,48%. Tahun 2010 pertumbuhan

ekonomi Kota Salatiga mengalami percepatan yaitu 5,01%.



II - 33

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dari tahun

2007 sampai dengan 2010 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2007-2010

(Atas Dasar Harga Konstan 2000)

Sumber : PDRB Kota Salatiga Tahun 2010

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 Kota

Salatiga dalam kurun waktu empat tahun berapa pada kisaran 4,48%

- 5,39%. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan

kecenderungan meningkat pada kisaran 7,76% - 12,48%.

Perkembangan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 di Kota Salatiga

selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Salatiga Tahun 2007-2010 (%)


Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku di

Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan

peningkatan, dari sebesar Rp 1.370.166,64 juta pada tahun 2007,

sebesar Rp 1.541.171,20 juta pada tahun 2008, sebesar Rp



II - 34

1.660.786,91 juta pada tahun 2009 dan Rp 1.849.275,63 juta pada

tahun 2010. Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang memberikan

kontribusi terbesar dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

Perkembangan PDRB Kota Salatiga atas dasar harga berlaku

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Salatiga Tahun 2007-2010 (Juta Rupiah)

No Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010

1. Pertanian 76.343,79 85.074,71 89.024,35 97.207,71

2. Pertambangan

dan Penggalian 863,62 948,29 988,53 1.061,28

3. Industri

Pengolahan 251.617,36 273.701,34 284.382,66 308.543,65

4. Listrik, Gas & Air

Minum 83.037,30 96.485,05 100.437,81 114.639,14

5. Konstruksi 74.677,07 86.218,07 98.218,07 111.683,76

6. Perdagangan,

Hotel & Restoran 242.100,15 279.806,09 306.226,25 342.005,38

7. Angkutan &

Komunikasi 157.078,58 177.287,37 195.069,19 210.339,85

8.

Lembaga

Keuangan,

Persewaan, dan Jasa Persewaan

137.250,66 158.613,36 174.433,45 192.672,37

9. Jasa-jasa 347.198,11 383.036,92 412.006,60 471.122,48

Jumlah 1.370.166,64 1.541.171,20 1.660.786,91 1.849.275,63 Sumber : PDRB Kota Salatiga Tahun 2010

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga

berlaku di Kota Salatiga, dalam kurun waktu empat tahun (2007-

2010) perekonomian Kota Salatiga didominasi oleh sektor jasa-jasa

(kisaran 24,81% - 25,48%) Pada tahun 2007 sektor industri

pengolahan memberikan kontribusi terbesar kedua, namun pada

tahun 2008 sampai tahun 2010 sektor perdagangan, hotel dan

restoran yang memberikan kontribusi terbesar kedua. Secara rinci

perkembangan kontribusi tiga besar sektor PDRB atas dasar harga

berlaku adalah sebagai berikut :



II - 35


Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010 (Persen)


Sama seperti PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Kota

Salatiga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 juga

menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2006-2009.

Pada tahun 2006 PDRB Kota Salatiga hanya sebesar Rp 752.149,22

juta, selanjutnya meningkat menjadi Rp 792.680,44 juta pada tahun

2007, sebesar Rp 832.154,86 juta pada tahun 2008 dan

Rp 869.452,99 juta pada tahun 2009. Sektor industri pengolahan

merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dari tahun

2006 sampai dengan tahun 2009. Perkembangan PDRB atas dasar

harga konstan tahun 2000 Kota Salatiga secara rinci dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2000 Kota Salatiga Tahun 2007-2010 (Juta Rupiah)

No Lapangan

Usaha 2007 2008 2009 2010

1. Pertanian 47.952,75 51.150,86 51.498,01 52.168,10

2. Pertambangan

dan Penggalian 524,05 525,83 526,59 526,92

3. Industri

Pengolahan 168.536,20 171.322,03 175.969,61 180.162,84

4. Listrik, Gas & Air Minum

39.898,17 43.952,08 44.461,63 49.084,80

5. Konstruksi 44.114,92 47.746,46 52.400,67 57.687,89

6. Perdagangan,

Hotel &

Restoran

150.996,88 159.005,89 168.304,09 179.167,66

7. Angkutan &

Komunikasi 118.950,30 127.110,14 133.785,22 139.783,67

8. Lembaga

Keuangan, Persewaan,

dan Jasa

74.450,47 80.439,11 85.945,59 90.590,18



II - 36

No Lapangan

Usaha 2007 2008 2009 2010

Persewaan

9. Jasa-jasa 147.256,70 150.902,46 156.561,58 163.847,99

Jumlah 792.680,44 832.154,86 869.452,99 913.020,05


Dalam kurun waktu empat tahun (2007-2010) perekonomian

Kota Salatiga didominasi oleh sektor industri pengolahan (kisaran

21,26%-19,73%). Kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB tahun

2007 sampai tahun 2010 diduduki oleh sektor perdagangan, hotel dan

restoran. Perkembangan kontribusi PDRB atas dasar harga konstan

selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :


Tahun 2007-2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000


Sejak tahun 2007-2010 PDRB Perkapita ADHB Kota Salatiga

selalu mengalami peningkatan yaitu sebesar 11,32% pada tahun

2008, 6,66% pada tahun 2009 dan 10,32% pada tahun 2010. PDRB

Perkapita ADH 2000 Kota Salatiga juga selalu mengalami peningkatan

dari tahun 2007-2010, yaitu tahun 2008 sebesar 3,90%, tahun 2009

sebesar 3,41% dan tahun 2010 sebesar 4,04%. Peningkatan PDRB

Perkapita ADHB dan PDRB ADH 2000 selengkapnya dapat dilihat

pada gambar berikut :



II - 37

Gambar 2.7. PDRB Perkapita Penduduk Kota Salatiga

Tahun 2007-2010


Perkembangan laju inflasi barang dan jasa di Kota Salatiga pada

tahun 2009 cukup rendah, yaitu mencapai 6,65%. Kelompok jenis

barang dan jasa yang berkontribusi paling tinggi terhadap laju inflasi

umum adalah bahan makanan (15,73%). Inflasi pada kelompok

sandang tergolong tinggi, mencapai 8,69%. Sedangkan kelompo

kesehatan memiliki nilai inflasi terkecil yaitu 1,58%. Secara rinci nilai

inflasi per kelompok barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Laju Inflasi menurut Kelompok Jenis Barang dan Jasa


No Kelompok Jenis Barang dan Jasa Inflasi (%)

2007 2008 2009 2010

1. Bahan makanan 1,54 9,04 7,52 15,73

2. Makanan jadi, minuman, rokok 2,79 7,69 8,43 4,14

3. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 4,41 14,02 0,73 3,50

4. Sandang 4,45 6,29 10,68 8,69

5. Kesehatan 2,46 5,32 2,42 1,58

6. Pendidikan, rekreasi, dan olah raga 5,31 7,54 1,94 2,33

7. Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,32 9,81 -5,08 3,61

Laju inflasi 7,22 10,20 3,28 6,65

Sumber: BPS Kota Salatiga (2010)

Laju inflasi di Kota Salatiga dalam kurun waktu 2007-2010

menunjukkan kecenderungan menurun. Nilai inflasi tertinggi terjadi

pada tahun 2008, yaitu mencapai 10,20%, dan terendah terjadi pada

tahun 2009 sebesar 3,28%. Jika dibandingkan dengan laju inflasi

nasional dan laju inflasi Kota Semarang, laju inflasi Kota Salatiga

lebih tinggi, kecuali tahun 2008 dan 2010. Jika dibandingkan dengan

Kota Surakarta, laju inflasi di Kota Salatiga juga lebih tinggi, hanya

tahun 2010 laju inflasi Kota Surakarta sama dengan Kota Slatiga



II - 38

yaitu sebesar 6,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dibandingkan

kota-kota besar di Jawa Tengah dan Nasional, tingkat perubahan

harga barang dan jasa di Kota Salatiga sangat tinggi. Perbandingan

laju inflasi antara Kota Salatiga dengan Kota Semarang, Kota

Surakarta dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada gambar

berikut :

Gambar 2.8.

Grafik Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Semarang, Kota Salatiga Dan Kota Surakarta 2007-2010 (%)

0

5

10

15

Nasional 6.59 11.06 4.28 6.96

Semarang 6.75 10.34 3.19 7.11

Salatiga 7.22 10.2 3.28 6.65

Surakarta 3.28 6.96 2.63 6.65

2007 2008 2009 2010

Sumber: BPS Kota Salatiga (2010)

Jumlah perusahaan industri besar, sedang Kota Salatiga Tahun

2010 berjumlah 37 dengan nilai investasi Rp. 1.523.123.000.000,-

dengan menyerap tenaga kerja sejumlah 9.021 tenagakerja, yang

tersebar di 4 kecamatan.

Secara rinci banyaknya perusahaan industri besar/sedang

sebagai berikut :

Tabel 2.12.

Tabel Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang

Kelurahan Jumlah

Usaha Tenaga Kerja

Investasi

(Juta)

Kec. Sidorejo 6 947 7.092

1. Blotongan 3 562 2.830

2. Sidorejo Lor 1 345 3.372

3. Salatiga 0 0 -

4. Bugel 0 0 -

5. Kauman Kidul 2 40 890

6. Pulutan 0 0 -

Kec. Tingkir 8 538 15.942

1. Kutowinangun 3 386 8.410

2. Gendongan 1 37 2.100

3. Sidorejo Kidul 2 60 1.157

4. Kalibening 0 0 -

5. Tingkir Lor 0 0 -



II - 39

Kelurahan Jumlah Usaha

Tenaga Kerja Investasi

(Juta)

6. Tingkir tengah 2 55 4.275

Kec. Argomulyo 12 5.113 395.805

1. Noborejo 6 721 51.315

2. Ledok 5 4.240 342.940

3. Tegalrejo 0 0 -

4. Kumpulrejo 0 0 -

5. Randuacir 0 0 -

6. Cebongan 1 152 1.550

Kec. Sidomukti 11 2.423 1.104.284

1. Kecandran 3 241 2.589

2. Dukuh 2 270 510

3. Mangunsari 4 1.884 1.100.735

4. Kalicacing 2 28 450

2010 37 9021 1.523.123

2009 34 8,940 1,121,049

2008 34 5,988 941,328

2007 23 5,024 748,381


Selanjutnya berdasarkan jumlah perusahaan industri kecil,

menengah dan sedang di Kota Salatiga Tahun 2010 sejumlah 1.904,

dengan nilai investasi sebesar Rp 1.005.543.000.000,- dengan

menyerap tenaga kerja sebanyak 14.045. Secara rinci dapat dilihat

dalam berikut :

Tabel 2.13.

Tabel Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi

Kelurahan Jumlah

Usaha Prosentase

Tenaga

Kerja

Investasi (Juta

Rupiah)

Kec. Sidorejo 566 29,73 1.542 4.432,00

1. Blotongan 141 7,41 501 1.483,00

2. Sidorejo Lor 117 6,14 304 1.097,00

3. Salatiga 110 5,78 274 686,00 4. Bugel 95 4,99 229 475,00

5. Kauman Kidul 50 2,63 130 426,00

6. Pulutan 53 2,78 104 265,00

Kec. Tingkir 589 30,93 2.695 9.311,00

1. Kutowinangun 189 9,93 506 1.183,00

2. Gendongan 57 2,99 378 1.035,00

3. Sidorejo Kidul 89 4,67 210 465,00

4. Kalibening 54 2,84 98 870,00 5. Tingkir Lor 136 7,14 1.103 682,00

6. Tingkir tengah 64 3,36 391 5.076,00

Kec. Argomulyo 285 14,97 6.562 851.794,00

1. Noborejo 54 2,84 892 179.995,00

2. Ledok 30 1,58 5.010 668.306,00

3. Tegalrejo 47 2,47 118 165,00

4. Kumpulrejo 65 3,41 152 438,00

5. Randuacir 36 1,89 48 160,00

6. Cebongan 53 2,78 342 2.730,00

Kec. Sidomukti 464 24,37 3.246 140.006,00

1. Kecandran 112 5,88 348 1.650,00 2. Dukuh 101 5,30 485 871,00

3. Mangunsari 113 5,93 2.002 135.775,00

4. Kalicacing 138 7,25 411 1.710,00



II - 40

Kelurahan Jumlah Usaha

Prosentase Tenaga Kerja

Investasi (Juta Rupiah)

2010 1.904 100,00 14.045 1.005.543,00

2009 1.893 100,00 12.857 970.613,00

2008 1.870 100,00 12.360 960.889,00 2007 1.871 100,00 12.850 1.226.092,34


2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Kota Salatiga memiliki kekuatan alami dalam pembentukan

daya saing daerah, yakni : berada pada posisi perlintasan transportasi

barang di wilayah Jawa Tengah yang sesuai dengan fungsi Kota

Salatiga sebagai kota perdagangan dan jasa yang di dukung oleh

produksi pertanian dan industri daerah sekitar. Sedangkan sektor

jasa industri pendidikan yang berkembang pesat sebagai akibat

banyaknya jumlah sekolah dan perguruan tinggi seperti

berkembangnya jasa kost, warung makan, fotocopi dan warnet. Jasa

perbankan berkembang seiring dengan adanya bank sejumlah 5 Bank

Pemerintah, 16 Bank Swasta/Nasional dan 2 Bank Pemerintah

Daerah. Iklim sejuk mendukung sebagai kota transit wisata yang

menjadi tempat peristirahatan, pendidikan, dan wisata kuliner. Hal ini

didukung oleh tersedianya 14 hotel dan fasilitas penginapan lainnya.

Ketersediaan infrastruktur pendukung dan besaran jumlah

penduduk menjadi faktor penting untuk menarik investor dari luar

daerah berinvestasi di Kota Salatiga. Semua wilayah Kota Salatiga

sudah terjangkau ruas jalan yang cukup baik, jaringan listrik sudah

mengaliri seluruh wilayah Kota Salatiga, dan berdasarkan data dari

BPS tahun 2011 dalam Statistik Daerah Kota Salatiga 2011, rumah

tangga yang telah memiliki akses air minum bersih, air minum

kemasan, air minum isi ulang dan air ledeng sebanyak lebih dari 75

persen. Selain itu, seluruh wilayah Kota Salatiga sudah dilayani oleh

jaringan angkutan umum kota sejumlah 17 jalur. Pemerintah Kota

Salatiga juga telah menerapkan konsep kawasan peruntukan industri

menengah dan besar nonpolutan di Kelurahan Noborejo dan

Kelurahan Randuacir dengan luas ± 157 hektar. Adapun sektor

industri yang berkembang di Kota Salatiga antara lain tekstil,

penggilingan dan pengolahan daging, percetakan, tahu/tempe,

kosmestik, konveksi, batu pahat dan makanan ringan.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah penduduk yang

cukup besar dan didukung dengan ketersediaan angkatan kerja di



II - 41

wilayah sekitar Kota Salatiga, terutama Kabupaten Semarang dan

Boyolali, dapat menjadi keunggulan sendiri dalam hal ketersediaan

tenaga kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, dari jumlah penduduk

Kota Salatiga pada tahun 2010 sebanyak 174.621 jiwa, yang

berpendidikan SMA berjumlah 16.097 orang, diploma sebanyak 5.557

orang, S1 sebanyak 13.648 orang, S2 sebanyak 677 orang, dan S3

sebanyak 75 orang. Sementara jumlah pencari kerja menurut jenjang

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.14. berikut :

Tabel 2.14.

Jumlah Pencari Kerja (Pencari Kartu Kuning) Menurut Pendidikan Kota Salatiga

Tahun 2006-2010

No Pencari Kerja Menurut

Pendidikan

Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1 SD 93 99 56 23 28

2 SMP 408 495 495 208 228

3 SMA 2.187 1.916 1.916 1.239 1.311

4 Diploma 1 2 - - 3 -

5 Diploma 2 44 76 76 14 208

6 Diploma 3 478 291 291 121 -

7 S1 877 637 637 318 213

8 S2 - - - - -

9 S3 - - - - -

Sumber : Salatiga Dalam Angka Tahun 2010

2.6. Gambaran tentang Aspek Potensi Rawan Bencana

Di wilayah Kota Salatiga, rawan bencana yang dimaksud adalah

rawan longsor, rawan erosi permukaan tanah dan rawan genangan.

Beberapa lokasi rumah atau perumahan dan permukiman di Kota

Salatiga masih berada di daerah yang merupakan daerah rawan

longsor. Pada kawasan-kawasan seperti ini perlu dilindungi agar

dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman yang ada tersebut.

Banyak kawasan-kawasan rawan longsor yang ditempati

penduduk sebagai tempat hunian. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang kawasan lindung yang terlarang

untuk permukiman. Selain itu, akibat dari kurang tegasnya

pengendalian pembangunan dan aparat pemerintah Kota Salatiga.

Seperti permukiman yang ada di Kelurahan Blotongan dan Bugel yang

memiliki kelerengan > 40 %, dan untuk Kelurahan Sidorejo Lor tidak

memiliki kelerengan yang tinggi, namun kelurahan ini memiliki

kawasan rawan bencana berupa banjir. Kondisi ini dikarenakan

kelurahan yang memiliki kelerengan tinggi dan semakin sedikit



II - 42

kawasan lindungan resapan air akibat dari kawasan ini dibangun

untuk permukiman baru.

Kebijakan yang akan dilakukan antara lain: pengawasan dan

pengendalian pembangunan perumahan baru di kawasan rawan

longsor, kepadatan bangunan diarahkan dengan kepadatan rendah,

harus ada pembatasan kepadatan dan pertumbuhan fisik – aktivitas

kawasan, kepadatan diarahkan < 30 unit/Ha dengan luas lantai

bangunan < 100 m2, kawasan rawan bencana banjir sedapat mungkin

tidak dipergunakan untuk permukiman, demikian pula kegiatan lain

yang dapat merusak atau mempengaruhi kelancaran sistem drainase,

pada daerah rawan banjir ini perlu adanya pemantapan kawasan

lindung diantaranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus

(tanaman tahunan).

Beberapa lokasi permukiman yang berada di daerah rawan

longsor antara lain terdapat di Kelurahan Blotongan, Kelurahan

Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Bugel,

Kelurahan Randuacir, dan Kelurahan Kumpulrejo. Walaupun jumlah

tidak terlalu banyak dan belum pernah terjadi longsor namun lokasi

tersebut membutuhkan pengendalian untuk pencegahan

keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat atau

pengembang.

Gambar 2.9.

Peta Rawan Bencana Kota Salatiga

Sumber : Bappeda Kota Salatiga, 2011



II - 43

2.7. Gambaran tentang Aspek Pelayanan Umum

Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman tentang

penjelasan mengenai perkembangan aspek pelayanan umum, maka

data dan informasi yang terkait dengan hal ini disajikan dalam bentuk

matriks, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 2.15. berikut ini :



II - 44

Tabel 2.15. Aspek dan Fokus Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Salatiga

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KONDISI

TAHUN AWAL

RPJMD

KETERANGAN

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pertumbuhan PDRB ADHB 2000 10,80 % Sumber: Buku IHK PDRB 2010

PDRB per kapita ADHB 1.849.275,63 Sumber: Buku IHK PDRB 2010

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 91,72 % Sussenas BPS 2010

Pelayanan Umum

Pendidikan

Angka melek huruf 100% Angka melek huruf usia 15 tahun keatas

Angka rata-rata lama sekolah SD; SMP; SMA 6,29; 3,02; 3,01 Sumber: 8 Kelompok Data 2011

Angka partisipasi kasar SD 101,92 Jumlah seluruh siswa SD x 100/Jumlah penduduk usia

7-12

Angka partisipasi kasar SMP 108,63 Jumlah seluruh siswa SMP x 100/Jumlah penduduk usia

13-15

Angka partisipasi kasar SMA 106,33 Jumlah seluruh siswa SMA x 100/Jumlah penduduk usia

16-18

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 86,48 Jumlah siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 x 100/Jumlah

penduduk usia 7-12

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 78,86 Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 x

100/Jumlah penduduk usia 13-15

Kesehatan

Angka kelangsungan hidup bayi 99,04 1- Angka Kematian Bayi (DKK)

Angka usia harapan hidup 72 tahun Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan

asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (BPS)

Persentase balita gizi buruk 0,03 % DKK

Perbandingan jumlah tempat tidur dengan jumlah pasien (BOR kelas III) 83,46% RSUD

Perbandingan jumlah tempat tidur dengan jumlah pasien (BOR RS) 65,19% RSUD



II - 45

Pertanahan

Jumlah lahan bersertifikat Hak Milik 44.442 Sumber: 8 Kelompok Data 2011

Jumlah lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan 3.745 Sumber: 8 Kelompok Data 2011

Jumlah lahan bersertifikat Hak Guna Usaha 4 Sumber: 8 Kelompok Data 2011

Jumlah lahan bersertifikat Hak Pakai 531 Sumber: 8 Kelompok Data 2011

Jumlah lahan bersertifikat Wakaf 118 Sumber: 8 Kelompok Data 2011

Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja 69,13 Penduduk yang bekerja dibagi angkatan kerja

FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

Kebudayaan

Jumlah grup kesenian 72 Grup kesenian terdaftar di Dishubkombudpar

Pemuda dan Olahraga

a. Jumlah klub olahraga 23 Sumber: Disdikpora

b. Jumlah gedung olahraga 2 Sumber: Disdikpora

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan

Pendidikan dasar:

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 0,38 %

Rasio siswa/guru SD 14 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010-2011

Rasio siswa/guru SMP 13 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010-2011

Rasio murid per kelas rata-rata SD 27 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Rasio murid per kelas rata-rata SMP 31 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Pendidikan menengah: Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Rasio murid terhadap guru SMA 12 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Rasio murid terhadap guru SMK 12 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Rasio murid terhadap guru MA 14 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Rasio murid per kelas rata- rata SMA 32 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Rasio murid per kelas rata- rata SMK 29 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Rasio murid per kelas rata- rata MA 56 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 540 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Fasilitas Pendidikan:

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 81,39 / 75,00 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

kondisi bangunan baik

SMP/MTS :

97,28/82,86

SMA/SMK/MA :

96,58 / 99,17 /

Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010



II - 46

89,29

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 239 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 16.585 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Jumlah Kelompok Bermain 82 Sumber:Dinas Dikpora Kota Salatiga

Jumlah RA 29 Sumber:Dinas Dikpora Kota Salatiga

Jumlah TBM 20 Sumber:Dinas Dikpora Kota Salatiga

Jumlah TK 76 Sumber:Dinas Dikpora Kota Salatiga

Jumlah Perguruan Tinggi 4 Sumber:Dinas Dikpora Kota Salatiga

Angka Putus Sekolah:

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,02 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,27 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 1,32 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Angka Kelulusan:

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,72 / 95,45 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,18 / 86,29 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 93,57 / 98,95 /

93,93


Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 122,46 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 154,5 Sumber:Profil Pendidikan Kota Salatiga 2010

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

SD:459 MI:138

SMP:523

MTS:82

SMA:312

SMK:645 MA:90


Kesehatan

Rasio posyandu per satuan balita 15,77 Sumber: Dinas Kesehatan

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,45 Sumber: Dinas Kesehatan

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,03 Sumber: Dinas Kesehatan

Rasio dokter per satuan penduduk 0,91 Sumber: Dinas Kesehatan

Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1,59 Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100% Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95,1% Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Campak 100% Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 3 Kasus

(100%)

Sumber: Dinas Kesehatan



II - 47

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 104/100.000 Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 55/100.000 Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 52% Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan bayi 95% Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan puskesmas 150% Jumlah Puskesmas x 100/ Jumlah Kecamatan

Cakupan pembantu puskesmas 550% Jumlah Puskesmas pembantu x 100/ Jumlah Kecamatan

Pekerjaan Umum

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,525 Panjang jalan kondisi baik/Panjang jalan seluruhnya

Rasio Jaringan Irigasi 33,13 Panjang saluran irigasi/ luas lahan budidaya pertanian

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3,28 Jumlah tempat ibadah x 1000/ Jumlah penduduk

Persentase rumah tinggal bersanitasi 87% Jumlah rumah tinggal bersanitasi x 100/ Jumlah rumah

tiggal

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 1.002 Jumlah daya tampung TPU x 1000/ Jumlah penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 1,68 Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Rumah layak huni (lantai bukan tanah) 90,7% Sumber: Statistik Daerah Kota Salatiga 2011

Panjang jalan dilalui Roda 4 501.755,9 m Sumber: Dishubkombudpar

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

31.450,7 m Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengelolaan SDA

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 336.675,4 m Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengelolaan SDA

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

(minimal 1,5 m)


Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah

liar


Perumahan

Rumah tangga pengguna air bersih 75% Sumber: BPS Tahun 2011

Rumah tangga pengguna listrik 93,95% Jumlah rumah tangga pengguna listrik x 100% / Jumlah

seluruh rumah tangga

Rumah tangga ber-Sanitasi 83% Jumlah rumah tangga bersanitasi x 100% / Jumlah

seluruh rumah tangga

Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 15% Luas ruang terbuka hijau x 100% / Luas wilayah ber

HPL/HGB

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 43% Jumlah bangunan ber IMB x 100% / Jumlah seluruh

bangunan

Perencanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada Sumber: Bappeda

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn Ada Sumber: Bappeda



II - 48

PERDA/PERKADA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn

PERKADA

Ada Sumber: Bappeda

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Ada Sumber: Bappeda

Perhubungan

Jumlah arus penumpang angkutan umum 15.534.000 orang

penumpang

Jumlah penumpang angkutan umum yang keluar masuk selama 1 tahun

Rasio ijin trayek 104/386 Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan per jumlah penduduk

Jumlah uji kir angkutan umum 1247 Sumber: Dishubkombudpar

Jumlah Terminal 2 Sumber: Dishubkombudpar

Kepemilikan KIR angkutan umum Angkot 422 aktif

397 kendaraan

Agkudes 549

kendaraan

Wajib uji 3968 kendaraan

Sumber: Dishubkombudpar

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 1 – 2 jam Sumber: Dishubkombudpar

Jumlah rambu-rambu terpasang 950 Sumber: Dishubkombudpar

Lingkungan Hidup

Rasio jumlah sampah tertangani 91,3 Jumlah sampah terangkut/jumlah produksi sampah x

100

Penduduk berlangganan PDAM 23.478 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Tempat pembuangan sampah (TPS) per TPA 30/1 Jumlah TPS /jumlah TPA

Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat 75% Jumlah luas lahan bersertifikat/Jumlah luas lahan x 100

Penyelesaian izin lokasi 100% (Jumlah ijin lokasi yang dikeluarkan/jumlah permohonan

ijin lokasi) x 100%

Kependudukan dan Catatan Sipil

Prosentase penduduk berKTP per satuan penduduk 96% Sumber:Disdukcapil

Prosentase pasangan berakte nikah 0,53 Sumber: Disdukcapil

Kepemilikan akta Kelahiran per 1000 penduduk 54% Sumber: Disdukcapil

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada Sumber: Disdukcapil

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sumber: Disdukcapil

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 49,80% Pekerja perempuan di lembaga pemerintah / jumlah

pekerja perempuan x 100



II - 49

Rasio KDRT (yang terlaporkan) 0,02 Jumlah KDRT/jumlah rumah tangga x 100

Partisipasi angkatan kerja perempuan 1.901 Sumber: Dinsosnakertrans

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan

100% Jumlah pengaduan yang terselesaikan/jumlah pengaduan

x 100

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,6 Jumlah anak/jumlah keluarga

Rasio akseptor KB 78,39 Jumlah akseptor KB/jumlah pasangan usia subur x 100

Cakupan peserta KB aktif 78,39 Jumlah peserta KB yg aktif/jumlah pasangan usia subur x 100

Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 12 Jumlah panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh

bantuan sosial

40% Jumlah PMKS yg diberi bantuan / jumlah PMKS yg

seharusnya mendapat bantuan x 100

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 20% Jumlah PMKS yang tertangani / jumlah PMKS yang ada x

100

Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) 7.653 BPS Tahun 2011

Prosentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) 14,09% BPS Tahun 2011

Jumlah penduduk Miskin 14.200 jiwa BPS Tahun 2011

Prosentase Penduduk Miskin 8,28% BPS Tahun 2011

Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja 67,64 % (Jumlah penduduk angkatan kerja/ Jumlah penduduk

usia kerja) x 100%

Tingkat pengangguran terbuka 10,5% Sumber: BPS Tahun 2011

Koperasi Usaha kecil dan Menengah

Jumlah koperasi 176 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 575 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Jumlah BPR/LKM 10 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Usaha Mikro dan Kecil

93,95% Jumlah usaha mikro dan kecil x 100 / Jumlah seluruh

UKM

Penanaman Modal

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 6 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Jumlah nilai investasi industri kecil 53 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 kali dalam

setahun

Kirab Budaya, Suran Ki Hajar Sampurno, Saparan

Tegalrejo, UKSW Carnival.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 77 Sumber data: Dishubkombudpar



II - 50

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 16 Sumber data: Dishubkombudpar

Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME 7 Kelompok Sumber data: Dishubkombudpar

Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda 41 Sumber: Disdikpora

Jumlah organisasi olahraga 23 Sumber: Disdikpora

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 1 Sumber: Disdikpora

Lapangan olahraga 45 Lapangan: sepakbola, bola volley, tenis, basket.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, dan Ormas Ada Sumber: Bakesbangpol

Kegiatan pembinaan politik daerah Ada Sumber: Bakesbangpol

Jumlah Ormas 103 Sumber: Bakesbangpol

Otonomi Daerah, Pemerinatahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2,92 Jumlah polisi pamong praja x 10000/ Jumlah penduduk

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 1,231 Jumlah linmas x 10000/ Jumlah penduduk

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 579 Jumlah pos siskamling/ jumlah kelurahan

Pertumbuhan ekonomi 5,01 % Sumber: IHK PDRB

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah Ada Sumber: BPPT dan PM

Penegakan PERDA Ada Sumber: Satpol PP dan Linmas

Cakupan patroli petugas Satpol PP 3 kali/hari Sumber: Satpol PP dan Linmas

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 0,7 % Jumlah petugas linmas x 100% / Jumlah penduduk

Cakupan pelayanan bencana kebakaran 0,002 % Jumlah mobil pemadam kebakaran x 100% / Jumlah

Penduduk

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)

66,6% Jumlah ketepatan waktu pemadam kebakaran x 100 /

jumlah kejadian kebakaran

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang

baik

100% Jumlah kantor pemerintah kel. yang baik x 100% /

Jumlah seluruh pemerintah kel.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ada Sumber: BPPT dan PM

Standar Pelayanan Publik (SPP) Ada Sumber: BPPT dan PM

Standart Operasional Prosedur (SOP) Ada Sumber: BPPT dan PM

Sistim Informasi Manajemen Pemda 26 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada Sumber: BPPT dan PM

Ketahanan Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan 1 (sawah lestari) Sumber:

Dinas Pertanian dan Perikanan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah LSM 20 Terdaftar di Bakesbangpol & Linmas



II - 51

PKK aktif 90% Jumlah PKK aktif /Jumlah seluruh PKK x 100%

Posyandu aktif 76% Jumlah Posyandu Aktif / Jumlah seluruh posyandu x

100%

Statistik

Buku ”Salatiga Dalam Angka” Ada Sumber: Bappeda

Buku ”PDRB Kota” Ada Sumber: Bappeda

Buku “Profil Daerah” Ada Sumber: Bappeda

Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku Ada Sumber: Kantor Persipda

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Ada Sumber: Kantor Persipda

Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi 5 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0,34 Jumlah wartel/warnet/jumlah penduduk x 1000

Jumlah surat kabar nasional/lokal 10 Sumber: Bagian Humas Setda

Jumlah penyiaran radio/TV lokal 13 Sumber: Bagian Humas Setda

Web site milik pemerintah daerah Ada Sumber: Bagian Humas Setda

Perpustakaan

Jumlah perpustakaan 223 Terdiri dari Perpustakaan Umum, PTN/PTS, SMA SMP, SD, dan TBM

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 11.326 Pengunjung Perpustakaan Umum

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 22.062 Perpustakaan Umum

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pertanian

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 5,43 ton/ha Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 5,71% Sumber: PDRB Kota Salatiga Tahun 2010

Jumlah kelompok petani 168 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

Kehutanan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 80 ha Sumber : Kantor Lingkungan Hidup

Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan tanpa ijin Tidak ada

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0,06% Sumber: PDRB Kota Salatiga Tahun 2010

Pariwisata

Kunjungan wisata 500 Sumber: Dishubkombudpar

Pengunjung wisata domestik 48.962 Sumber: Dishubkombudpar

Pengunjung wisata manca negara 517 Sumber: Dishubkombudpar

Destinasi Wisata 8 Sumber: Dishubkombudpar

Tempat Hiburan 53 Sumber: Dishubkombudpar



II - 52

Lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara 1-2 hari Sumber: Salatiga Dalam Angka

Perikanan

Produksi perikanan

1. Kolam 327.444 Jumlah produksi ikan kolam satuan ton/ tahun

2. Lele 5.207.820 Jumlah produksi ikan lele satuan ton/ tahun

Konsumsi ikan 2.030 Jumlah konsumsi ikan satuan ton per tahun

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan 38 Kelompok/

439 orang

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

Perdagangan

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 19,62 Sumber: PDRB Tahun 2011

Jumlah Pasar Tradisional 14

Jumlah Pasar Modern 20

Perindustrian

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 19,73 Sumber: PDRB Tahun 2011

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri 2,71 Sumber: PDRB Tahun 2011

Pertumbuhan Industri. 0,58 Sumber: PDRB Tahun 2011

Nilai Ekspor 5.245.261.113,8 Jt USD

Nilai Impor 8.892.542.612,7

Jt USD

Jenis Industri dan negara tujuan ekspor:

- Tekstil

- Furniture

Bubai,

Yokohama,

Hochimi, Jeddah,

Haipong, Jepang,

Jerman, Italia,

Turki, Korea,

Vietnam, Sudan,

Arab, Alexandria

USA, Australia,

Belanda,

Perancis, Jepang,

Jerman, Zimmoah, La

Spezla,



II - 53

- Makanan/Nutrisi

- Elektronik

Singapura,

Fuloso

Vietnam, China,

Korea Selatan,

Malaysia, New

Zealand,

Philipina, Singapura,

Taiwan, Rusia

Canada, USA,

Finland,

Switzerland, Israel, Itali,

Australia,

Singapore,

Jerman,

Perancis, Yunani, China, Korea.

Ketransmigrasian

Transmigran swakarsa 36 kk Pengiriman KK transmigran

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Daerah,


Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 324,1/9 jenis

konsumsi RT

Sumber: Dinsosnakertrans

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 87,2 Sumber: Dishubkombudpar

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 15.936.395 Sumber: Dishubkombudpar

Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun 15.534.000 Sumber: Dishubkombudpar

Penataan Ruang

Ketaatan terhadap RTRW 70% Sumber: Ciptakarya dan Tata Ruang

Luas wilayah industri (ha) 57,6 Sumber: Bappeda

Luas wilayah kebanjiran Tidak ada



II - 54

Luas wilayah kekeringan Tidak ada

Luas wilayah perkotaan (ha) 5.678.110 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010


Pernagkat Daerah, Kepegawaian, Persandian

Jenis dan jumlah bank dan cabang 23 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 14 Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Lingkungan Hidup

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih 75% Sumber : BPS Tahun 2011

Air Bawah Tanah

- PDAM

- Sosial

- Niaga kecil

- Niaga besar

- Industri besar

1 titik

17 titik

22 titik

7 titik

23 titik

Biogas 17 titik

Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan daya listrik 348.222.205

kwh Sumber: Salatiga Dalam Angka 2010

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 89,5 % Jumlah rumah tangga menggunakan listrik / Jumlah

rumah tangga seluruhnya x 100%

Fokus Iklim Berinvestasi



Angka kriminalitas 0,14% Sumber:

Salatiga Dalam Angka 2010

Jumlah demo 15 Sumber:

Salatiga Dalam Angka 2010

Lama proses perijinan

paling cepat 5

hari (ijin gedung pertemuan);

paling lama 30

hari IMB

Sumber: BPPT dan PM

Jumlah jenis pajak daerah 9 Sumber: DPPKAD

Jumlah jenis retribusi daerah 20 Sumber: DPPKAD

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 17 Sumber: BPPT dan PM

Persentase kelurahan berstatus swasembada terhadap total kelurahan 100% Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

Fokus Sumber Daya Manusia



II - 55

Ketenagakerjaan

Rasio ketergantungan 15% Sumber : BPS Tahun 2011



III - 56

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka

Pendanaan ini disusun dengan maksud mendapatkan informasi terkini dan

terukur tentang kemajuan pengelolaan keuangan, berikut kendala yang

dihadapi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan

kerangka kebijakan strategis selama periode lima tahun ke depan. Fokus

pembahasan bab ini diberikan pada empat aspek utama pengelolaan

keuangan, yakni pendapatan, belanja, pembiayaan, dan asset, dengan

terlebih dahulu menjelaskan kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam

pengelolaan keuangan daerah.

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud

dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan,

penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama

sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari

pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan

atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka

pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi

penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan

Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan

daerah adalah :



III - 57

1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan

keuangannya pada lembaga yang sah;

2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan daerah harus ditata sedemikian

rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek

dan jangka panjang;

3) Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah tata cara mengurus

keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan

untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang

serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya;

4) Pengendalian petugas keuangan pemerintahan daerah, dewan

perwakilan rakyat daerah dan petugas pengawas harus melakukan

pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai, mereka harus

mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk

membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan

sasaran.

Secara umum kebijakan keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai

berikut yaitu mengutamakan pembiayaan pembangunan yang bersifat

investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka

penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program

mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang

kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat. Guna memenuhi kebijakan umum pengelolaan keuangan

daerah Kota Salatiga maka kebijakan tersebut dijabarkan dalam kebijakan

anggaran pendapatan, kebijakan anggaran belanja dan kebijakan anggaran

pembiayaan seperti uraian berikut ini.

3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.1.1.Kebijakan Anggaran Pendapatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara tersirat,

undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru ini



III - 58

menambah penerimaan sebagai bagian dari PAD, namun mengurangi

penerimaan dari dana bagi hasil pajak. Perubahan penerimaan ini

memiliki implikasi terhadap penganggaran untuk belanja

program/kegiatan yang akan didanai dari penerimaan ini.

Beberapa regulasi pendapatan daerah telah diterbitkan untuk

pelaksanaan UU tersebut, yang pada akhirnya berimplikasi pada

perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah,

beberapa peraturan dimaksud di antaranya adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah

atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;


Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 186/PMK.07/2010 - Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

4. Peraturan Bersama Menteri Keuangandan Menteri Dalam Negeri

Nomor 213/Pmk.07/2010 - Nomor 58 Tahun 2010 tentang

Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ Perihal

Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi

semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang

menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kebijakan

anggaran pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang

pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi

daerah, sehingga kebijakan anggaran pendapatan diarahkan untuk

memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan



III - 59

melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan

daerah;

2) Peningkatan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga mampu

memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Sendiri

(PADS) tanpa mengabaikan fungsi sosial;

3) Pengembangan BUMD yang telah ada dan merintis usaha-usaha

baru melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi sehingga

dapat menghasilkan sumber-sumber penerimaan daerah baru;

4) Peningkatan efisiensi dan efektifitas unit pelayanan teknis daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

5) Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan

pendayagunaan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna

untuk meningkatkan pendapatan daerah;

6) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam

pengelolaan pendapatan daerah;

7) Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil untuk

optimalisasi pendapatan;

8) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan

daerah;

9) Pengembangan instrumen regulasi untuk menunjang optimalisasi

pendapatan potensi riil;

10) Pengembangan keuangan daerah untuk meningkatkan

kemampuan daerah.

3.1.2.Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam

periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja

daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang

dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh

seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam

memberikan pelayanan umum.

Belanja daerah diarahkan pada upaya peningkatan proporsi

belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping untuk tetap

menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,

sehingga kebijakan anggaran belanja disusun dengan lebih



III - 60

mengutamakan pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan

strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan

sarana prasarana untuk menunjang program-program mendasar yang

didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja

yang ada di Pemerintah Kota Salatiga, dengan berpegang pada

prinsip-prinsip penganggaran yaitu partisipasi masyarakat,

transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan

anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran serta taat azas.

3.1.3.Kebijakan Anggaran Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup

defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi

apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja

Daerah. Dalam menyusun APBD setiap tahunnyadiupayakan agar

belanja daerah tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran

bersangkutan, apabila terjadi surplus maka penggunaan surplus

anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban

antar generasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk

membentuk dana cadangan, namun apabila terjadi defisit maka

jumlah kumulatif defisit APBD tidak diperkenankan melebihi 3 % dari

PDRB tahun bersangkutan. Adapun upaya-upaya Pemerintah Kota

Salatiga dalam pengelolaan pembiayaan daerah :

1) Dalam pengelolaan penerimaan pembiayaan, Pemerintah Kota

Salatiga berusaha untuk dapat mengoptimalkan alternatif

penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam

mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang mungkin terjadi;

2) Mempertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber

pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

3) Alternatif penerimaan pembiayaan yang bisa dikembangkan

dengan pinjaman daerah, penjualan aset daerah, pembayaran

angsuran utang pokok;

4) Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk investasi permanen

bidang infrastruktur (saham Pembangunan Jalan Tol Semarang-

Solo) dan investasi non permanen (pinjaman lunak kepada



III - 61

Kelompok Masyarakat), penyertaan modal ke Bank Jateng, BPR,

BKK maupun ke PDAU.

3.2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis atas Kinerja Keuangan daerah menjadi sangat penting

karena penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana

secara optimal apabila tersedia pendanaan yang cukup. Pemerintah

daerah harus dapat memperkirakan seakurat mungkin potensi

penerimaan daerah sehingga pelaksanaan atas rencana pembangunan

sesuai dengan kewenangan daerah dapat terlaksana dengan baik

(money follow function).

Analisis Kinerja Keuangan Daerah adalah rasio yang

menunjukan tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Analisis

ini terdiri dari Analisis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan serta analisis rasio yang terdiri dari Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan

Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efektifitas Pajak

Daerah dan Rasio Efektifitas Retribusi Daerah. Dengan mengetahui

rasio ini maka dapat diketahui kinerja Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan keuangan daerah.

Maksud dari analisis keuangan daerah Kota Salatiga ini adalah

untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan

keuangan Kota Salatiga dalam mendanai penyelenggaraan

pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Analisis

pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi dan

prediksi atas komponen APBD dan laporan keuangan daerah. Dengan

demikian, analisis dilakukan terhadap realisasi kinerja keuangan Kota

Salatiga 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu Tahun anggaran 2007

sampai dengan 2011.

Analisis pendanaan Kota Salatiga dilakukan terhadap

komponen-komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis

dilakukan terhadap jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai

dengan susunan/struktur APBD Kota Salatiga, yang meliputi

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis juga dilakukan

terhadap unsur-unsur neraca daerah, yakni aset, hutang daerah, dan



III - 62

ekuitas dana, serta terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan

dari penerimaan pembiayaan daerah.

Pada prinsipnya, analisis ini dimaksudkan untuk memberikan

gambaran secara umum tentang kapasitas keuangan daerah Kota

Salatiga. Kapasitas keuangan daerah memperlihatkan sejauh mana

daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah

dan sumber penerimaan lainnya, sehingga dapat dipahami perilaku

atau karakteristik penerimaan selama ini. Dalam konsep

penganggaran yang membolehkan terjadinya defisit pada batas-batas

tertentu, kebijakan pendanaan menjadi sangat penting untuk

menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan pelayanan publik

yang adil, akuntabel, dan partisipatif.

3.2.1.Analisis Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah dimaksudkan untuk memperoleh

gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima)

tahun ke depan, sebagai bentuk kemampuan pendanaan

pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan

informasi yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan daerah,

diantaranya angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa

lalu, asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan

ekonomi, inflasi dan lain-lain), kebijakan intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan daerah, dan kebijakan di bidang keuangan

negara dan karakteristik dari masing-masing jenis penerimaan.



III - 63

Tabel 3.1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2007 s/d 2011 Kota Salatiga

URAIAN 2007

(Rp)

2008

(Rp)

2009

(Rp)

2010

(Rp)

2011

(Rp)

PERTUMBUHAN

REALISASI

PENDAPATAN

(%) PENDAPATAN 302.688.638.675 395.406.377.611 387.739.106.003 411.504.439.506 478.173.510.921 51,02

Pendapatan Asli Daerah 36.192.748.028 45.149.901.979 53.055.833.309 51.549.747.508 60.611.340.067 57,00

Pajak Daerah 7.065.860.976 7.995.573.127 9.201.402.994 9.206.459.923 15.900.467.916 101,00

Retribusi Daerah 19.427.777.942 22.321.901.734 6.843.378.023 7.283.075.519 7.558.789.810 (44,23)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 684.131.589 1.451.640.514 1.637.844.177 2.469.461.328 2.964.213.854 195,82

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.014.977.521 13.380.786.604 35.373.208.115 32.590.750.738 34.187.868.487 209,82

Dana Perimbangan 253.276.996.203 277.098.276.684 293.570.138.587 285.798.621.729 308.552.525.942 20,66

Dana Bagi Hasil Pajak 17.747.472.575 20.685.561.684 24.834.796.587 26.547.312.729 20.582.494.864 23,19

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 719.013.628 - - - 1.776.381.078

Dana Alokasi Umum 212.614.000.000 225.384.715.000 236.691.342.000 238.069.009.000 262.653.050.000 21,93

Dana Alokasi Khusus 22.196.510.000 31.028.000.000 32.044.000.000 21.182.300.000 23.540.600.000 20,30

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 13.218.894.444 73.158.198.948 41.113.134.107 74.156.070.269 109.009.644.912 7,74

Hibah - - - 24.655.685.094 -

Dana Darurat - - - - -

Pendapatan Lainnya - 4.480.275.000 4.685.093.750 - 18.762.505.000 4,57

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah 10.493.436.444 12.190.578.848 25.089.209.107 13.279.856.775 24.142.436.952 156,71

Dana penyesuaian dan otonomi khusus - 51.597.432.600 - 23.319.876.400 45.090.453.960 93,36

Bantuan keuangan dari provinsi 2.725.458.000 4.685.093.750 11.543.650.000 12.900.652.000 21.014.249.000 292,94

JUMLAH PENDAPATAN 302.688.638.675 395.406.377.611 387.739.106.003 411.504.439.506 478.173.510.921 51,02

Sumber : DPPKAD Kota Salatiga



III - 64

Pendapatan Kota Salatiga mengalami pertumbuhan cukup

signifikan selama kurun waktu 2007-2011. Pendapatan asli daerah

(PAD) dan penerimaan dana perimbangan bertumbuh cukup besar,

sehingga sangat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan

pelayanan publik kepada masyarakat. Pendapatan daerah pada tahun

2007 berjumlah Rp 302.688.638.675,- meningkat menjadi

Rp.411.504.439.506,- pada tahun 2010, dan realisasi tahun 2011

adalah Rp 484.057.638.700,- atau naik sebesar 59,92% dari tahun

2007 sampai dengan tahun 2011 atau rata-rata pertumbuhan

pendapatan selama kurun waktu tersebut adalah 11,98%.

PAD naik dari Rp. 36.192.748.028,- pada tahun 2007 menjadi

Rp.66.503.746.959,- pada tahun 2011. Kenaikan sebesar 83,75% atau

rata-rata sebesar 16.75%, ini menunjukkan adanya peningkatan yang

sangat besar, terutama dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah sendiri rata-rata tumbuh sebesar 25,01% dan retribusi

bertumbuh negatif sebesar 12,22%. Hal ini menunjukkan bahwa

potensi sumber penerimaan dari pajak daerah yang cukup besar,

salah satunya diakibatkan oleh penyerahan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

kepada daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan mengalami peningkatan secara rata-rata yang sangat

signifikan, yakni sebesar 66,66%, dari Rp 684.131.589,- pada tahun

2007 menjadi Rp 2.469.461.328,- pada tahun 2010 dan

Rp.2.964.213.854,- pada tahun 2011. Hal yang sama juga terjadi

untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang secara rata-

rata tumbuh sebesar 68,92%.

Berdasarkan data historis bahwa capaian realisasi atasa

nggaran dari PAD pada lima tahun terakhir hampir seluruhnya di atas

100% dengan rata-rata peningkatan per tahun 12,68% dan

menyokong 12,78% dari total pendapatan. Untuk penerimaan dari

dana transfer pada lima tahun terakhir peningkatan rata-rata per

tahun12,79% dan menyokong 85,55% dari total pendapatan.

Komponen Dana Perimbangan yang paling besar bersumber dari

Dana Alokasi Umum (DAU), yakni mencapai sebesar 80% dari total

pendapatan daerah Kota Salatiga. Jumlah DAU yang diperoleh Kota



III - 65

Salatiga mengalami kenaikan cukup besar dalam kurun waktu 2007-

2012, yakni sebesar Rp. 212.614.000.000,- pada tahun 2007 menjadi

Rp.325.710.016.000,- pada tahun 2012, atau meningkat sebesar

34,72%. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami peningkatan,

namun tidak terlalu besar. Alokasi DAK tidak dapat diprediksi secara

matematis dikarenakan kucuran dana dari pusat tersebut tergantung

dari kebijakan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, kemampuan keuangan daerah

relatif cukup baik dalam hal pertumbuhan dan potensi yang ada.

Namun, melihat kecenderungan terjadinya defisit mulai tahun 2009,

kemampuan pemerintah Kota Salatiga dalam mendanai semua

program prioritas perlu mendapat perhatian yang serius. Mengingat

sebagian besar penerimaan daerah berasal dari DAU, yang

menunjukkan ketergantungan yang sangat besar kepada Pemerintah

diatasnya, maka upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah

melalui peningkatan PAD mutlak dibutuhkan. Pada masa lima tahun

ke depan diharapkan dapat dilakukan perencanaan dan pengendalian

yang baik untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kota Salatiga

sehingga pemanfaatan semua pendapatan dapat dilakukan secara

efektif dan efisien untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

merupakan strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Selain

upaya menambah jenis pajak dan retribusi (ekstensifikasi) hal lain

yang dapat dilakukan adalah intensifikasi dengan cara

mengefisienkan administrasi dan cara kerja pemungutan dan

penyetoran pajak dan retribusi, serta melakukan perencanaan yang

baik untuk pemanfaatan dana yang berasal dari pajak dan retribusi.

Upaya untuk peningkatan jumlah pendapatan daerah ini pada

masa yang akan datang merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota

Salatiga. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka

peningkatan pendapatan daerah meliputi :

1) Keterbatasan potensi sumber daya alam yang ada di Kota Salatiga;

2) Minimnya PAD sehingga ketergantungan kepada anggaran dari

Pemerintah Pusat sangat besar;

3) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

pembayaran pajak dan retribusi;



III - 66

4) Keterbatasan SDM pemeriksa pajak untuk memperoleh informasi

keuangan Wajib Pajak yang riil;

5) Masih adanya mutasi obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

tidak dilaporkan untuk perubahan pajaknya;

6) Adanya tanah kosong yang tidak jelas kepemilikannya dan

banyaknya obyek pajak yang masih dalam sengketa menjadi

kendala dalam pemungutan PBB.

3.2.2.Analisis Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

berdasarkan kelompok belanja, yakni belanja langsung dan tidak

langsung, dapat dilihat pada Tabel 3.2. dan beberapa hal yang bisa

disimpulkan dari tabel tersebut adalah :

1) Alokasi belanja tidak langsung cenderung lebih besar dari belanja

langsung, sehingga belanja untuk pelayanan public relative kecil.

2) Belanja hibah dan bantuan social perlu mendapat perhatian

karena walaupun masuk ke belanja tidak langsung tetapi

sasarannya langsung kemasyarakat.

3) Bantuan sosial relative menurun, menunjukkan bahwa ada

peningkatan dalam hal pemberdayaan masyarakat.

4) Belanja hibah mengalami peningkatan, namundi masa-masa

mendatang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam

belanja hibah dan belanja bantuan sosial ini perlu ditingkatkan.

Tabel 3.2. Proporsi Realisasi Belanja

Terhadap Anggaran Belanja Kota Salatiga

Uraian 2009 2010 2011(*)

Belanja Daerah 432.656.545.412 418.615.915.631 458.618.399.163

BelanjaTidakLangsung 204.203.363.965 241.302.105.462 274.103.673.264

BelanjaPegawai 184.174.594.519 23.048.017.232 254.461.959.090

BelanjaBarangdanJasa - 69.518.635.702 83.537.355.548

BelanjaBunga - - -

BelanjaSubsidi - - -

BelanjaHibah 7.890.030.000 8.954.166.355 10.292.912.725

BelanjaBantuanSosial 11.182.034.047 8.181.675.964 6.825.816.368

BelanjaBantuanKeuangan 823.235.399 1.118.245.911 1.390.092.781

BelanjaTidakTerduga 133.470.000 - 1.132.892.300

BelanjaLangsung 228.453.181.447 177.313.810.169 184.514.725.899

BelanjaPegawai 17.381.655.023 18.157.350.791 23.567.899.442

BelanjaBarangdanJasa 60.576.118.998 69.513.635.702 83.537.355.548

Belanja Modal 150.495.407.426 89.642.823.676 77.409.470.909 (*) Belum diaudit BPK



III - 67

Pada lima tahun ke depan, proporsi alokasi ini akan dicermati

dengan lebih baik sejalan dengan dinamika perekonomian dan kondisi

sosial di Kota Salatiga. Kebijakan pengalokasian anggaran setiap

tahun akan disepakati oleh Walikota dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dalam Kebijakan Umum APBD

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan substansi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dihasilkan melalui

proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)

dan pendekatan perencanaan lainnya (seperti top-down dan

teknokratik).

Tabel 3.3. menyajikan informasi tentang pengeluaran wajib dan

mengikat serta prioritas utama Kota Salatiga selama tahun 2009-

2011. Penyajian informasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan

bagaimana porsi anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib,

mengikat, serta menjadi prioritas dalam anggaran Kota Salatiga.

Secara umum alokasi untuk pengeluaran wajib, mengikat atau

prioritas utama di Kota Salatiga mengalami pertumbuhan cukup

besar. Untuk belanja tidak langsung, pertumbuhan rata-rata

mencapai 18%, sementara untuk belanja langsung tumbuh sebesar

12,74%. Besarnya pertumbuhan belanja tidak langsung ini menjadi

tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Salatiga mengingat

perbandingan dengan alokasi anggaran untuk belanja langsung cukup

jauh.

Tabel 3.4. menyajikan data tentang realisasi belanja untuk

pemenuhan kebutuhan aparatur daerah. Belanja untuk aparatur ini

menggambarkan alokasi untuk belanja gaji dan tunjangan, insentif,

alokasi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur, dan penyediaan

perlengkapan dan fasilitas fisik perkantoran. Secara konsisten terjadi

peningkatan untuk belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ini

meskipun sasarannya adalah aparatur, namun demikian merupakan

manifestasi dari kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam upaya

meningkatkan kualitas SDM aparatur dan peningkatan sarana dan

prasarana fasilitas aparatur untuk pelayanan publik.

Sedangkan Tabel 3.5. menyajikan data mengenai realisasi dan

proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Salatiga. Data-data

tersebut menggambarkan kemampuan daerah dalam memperoleh

pendapatan dan kebutuhan belanja yang diperlukan, terlihat bahwa



III - 68

Kota Salatiga masih mengalami kondisi deficit sehingga diperlukan

kebijakan-kebijakan yang mendorong pada kemandirian daerah.

Khusus untuk pembiayaan daerah tidak dapat diproyeksikan

mengingat keterkaitannya yang erat dengan kebijakan yang merespon

kondisi daerah pada tahun berkenaan.

Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


III - 69

Tabel 3.3. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Salatiga

Sumber: DPPKAD Kota Salatiga, diolah.

No URAIAN 2009 (Rp)

2010 (Rp)

PERTUMBUHAN 2009-2010

(%)

A Belanja Tidak Langsung 204.203.363.965,00 241.302.105.462,00 18

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 160.490.342.189,00 176.381.713.761,00 10

2 Tambahan Penghasilan PNS 21.783.204.450,00 44.935.154.820,00 106

3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 1.030.000.000,00 1.030.000.000,00 0

4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 871.047.880,00 701.148.651,00 -20

5 Belanja Hibah 7.890.030.000,00 8.954.166.355,00 13

6 Belanja Bantuan Sosial 11.182.034.047,00 8.181.675.964,00 -27

7 Belanja Bantuan Keuangan 823.235.399,00 1.118.245.911,00 36

8 Belanja Tak Terduga 133.470.000,00 0,00

B Belanja Langsung 228.453.181.447,00 177.313.810.169,00 -22

1 Belanja Honorarium PNS 7.138.323.223,00 7.408.032.691,00 4

2 Belanja Honorarium Non PNS 9.926.136.300,00 10.243.877.600,00 3

3 Belanja Uang Lembur 267.195.500,00 279.235.500,00 5

4 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Bintek PNS 50.000.000,00 226.205.000,00 352

5 Belanja Barang dan Jasa 60.576.118.998,00 69.513.635.702,00 15

6 Belanja Modal 150.495.407.426,00 89.642.823.676,00 -40

C Pengeluaran Pembiayaan 10.500.000.000,00 4.127.249.333,00 -61

1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00

2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.500.000.000,00 3.127.249.333,00 -70

3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00

4 Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir 0,00 1.000.000.000,00



III - 70

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Salatiga, 2009-2011

NO URAIAN 2009 (Rp) 2010 (Rp)

A Belanja Tidak Langsung 184.174.594.519 223.048.017.232

1 Belanja Gaji & Tunjangan 160.408.862.189 176.270.833.761

2 Belanja Tambahan Penghasilan 21.783.204.450 44.935.154.820

3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD (TKI) 630.000.000 630.000.000

4 Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 81.480.000 110.880.000

6 Operasional KDH/WKDH 400.000.000 400.000.000

7 Pemungutan Pajak Daerah 871.047.880 701.148.651

B Belanja Langsung 83.174.356.864 61.233.408.628

1 Belanja Honorarium PNS 17.381.655.023 18.157.350.791

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas) 222.424.000 159.480.000

3 Belanja Kursus , Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis :

Pendidikan dan Pelatihan Formal 910.036.600 1.724.295.900

Bimbingan Teknis 137.925.900 99.205.000

Pendidikan Penjenjangan Struktural 512.850.000 259.578.650

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 50.185.650 8.022.700

Diklat Prajabatan bagi CPNS 422.116.900 581.626.800

Peningkatan dan Ketrampilan Fungsional bagi PNSD 8.600.000 9.156.900

Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi bagi PNSD 53.363.000 151.876.375

4 Belanja Premi Asuransi Kesehatan (DPRD) - 305.000.000

5 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.313.508.650 -

6 Belanja pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 198.891.700 208.990.000

7 Belanja Perjalanan Dinas 1.032.078.960 1.269.431.010

8 Belanja Pemulangan Pegawai 841.228.400 962.309.700

9 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mebeleur, Peralatan dan Perlengkapan kantor) 60.089.492.081 37.337.084.802

Total 267.348.951.383 284.281.425.860

Sumber: DPPKAD Kota Salatiga, diolah.



III - 71



III - 72

3.2.3.Analisis Pembiayaan Daerah

3.2.3.1. Arus Kas Bebas (Free Cash Flow)

Arus Kas bebas menunjukan jumlah uang yang masih tersisa

setelah pemerintah daerah menjalankan operasional pokoknya dan

melakukan belanja modal dalam rangka menjaga kesinambungan

pelayanan dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah.

Analisis arus kas bebas dimaksudkan untuk mengukur ketersediaan

kas pemerintah daerah yang bebas penggunaannya sesuai dengan

kebijakan (diskresi) daerah untuk pemenuhan kewenangan pilihannya

setelah dilakukan pengeluaran kas dalam rangka pelaksanaan

kewenangan wajibnya. Pemerintah Daerah yang kinerja keuangannya

baik akan memiliki arus kas bebas yang positip berarti bahwa

pemerintah daerah memiliki kelebihan kas (surplus) yang dapat

digunakan untuk menambah dana cadangan, melunasi utang daerah

atau melakukan investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal.

Semakin besar nilai arus kas bebas maka semakin baik kinerja

keuangan pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan mengurangi

jumlah arus kas bersih aktifitas operasi dengan arus keluar kas

aktifitas investasi aset non keuangan.

Rasio „Free Cash Flow” Pemerintah Kota Salatiga selama 5 (lima)

tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukan tingkat

yang fluktiatitif. Pada tahun 2007 sebesar Rp 48.914.890.861,- dan

pada tahun 2008 turun menjadi sebesar Rp 22.192.832.294,- serta

pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp (57.423.805.358,-). Tahun 2010

sebesar Rp (7.830.795.582,-). Sedangkan tahun 2011 sebesar

Rp.24.960.868.311. Berdasarkan data diatas, arus kas bebas

menurun secara signifikan selama tahun 2007 sampai dengan tahun

2010. Penurunan arus kas bebas memberikan sinyal negatip yang

direfleksikan dari adanya penurunan arus kas operasi selama 4

(empat) tahun berturut-turut yang dibarengi dengan kenaikan belanja

modal. Jika dilihat dari kinerja arus kas bebas, maka tahun 2007

merupakan kinerja yang paling baik dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan tahun 2009 merupakan tahun yang paling jelek

kinerjanya. Hal ini karena pada tahun tersebut terjadi minus arus kas

bebas Rp 57.423.805.358,- yang menandakan bahwa pemerintah

tidak mempunyai surplus arus kas bebas sehingga harus dibiayai dari

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SilPA).



III - 73

3.2.3.2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil

sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam

penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Komponen

terbesar dari sisa lebih pembiayaan anggaran untuk tahun 2010

bersumber dari penghematan belanja atau pelampauan pendapatan.

Hal ini menunjukkan adanya perencanaan anggaran yang kurang

tepatdan atau SKPD telah berupaya menekan pengeluaran yang tidak

efisien atau tidak berhubungan langsung dengan upaya pencapaian

target kinerja (output dan outcome). Adapun Realisasi Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran Kota Salatiga Tahun 2007 s/d 2011 dapat

dilihat pada Tabel 3.6. berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran


Sumber : DPPKAD Kota Salatiga, diolah

PEMBIAYAAN 2007 2008 2009 2010 2011

PENERIMAAN DAERAH

75.202.710.897 113.355.743.562 130.354.572.756 63.759.644.347 54.359.597.754

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

74.926.324.197 112.742.565.630 130.283.054.756 63.393.483.347 52.520.918.889

(SILPA) -

Pencairan Dana

Cadangan - - - - -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- 5.617.600 - - -

Penerimaan Pinjaman Daerah

- - - - -

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

276.386.700 116.830.092 71.518.000 366.161.000 -

Daerah 1.660.160.300

Penerimaan Piutang Daerah

- 490.730.240 - - 178.518.565

PENGELUARAN

DAERAH 11.375.036.128 5.400.000.000 10.500.000.000 4.127.249.333 2.827.000.000

Pembentukan Dana Cadangan

10.000.000.000 2.000.000.000 - - -

Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah

406.000.000 2.000.000.000 10.500.000.000 3.127.249.333

2.200.000.000

Pembayaran Pokok Hutang

419.036.128 - - - -

Pemberian

Pinjaman Daerah 550.000.000 1.400.000.000 - 1.000.000.000 627.000.000

PEMBIAYAAN NETTO

63.827.674.769 107.955.743.562 119.854.572.756 59.632.395.014 51.532.597.754

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

112.742.565.630 130.283.054.756 63.393.301.347 52.520.918.889 71.087.709.512



III - 74

3.2.3.3. Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan mulai tahun

anggaran 2003 yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan yang penyediaan dananya tidak

dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun

anggaran dan sampai dengan tahun anggaran 2011 dana yang

terhimpun sebesar Rp 60.000.000.000,-. Untuk optimalisasi

pembangunan daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah menerbitkan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Dana Cadangan yang mengamanatkan pengalokasian

dana cadangan untuk pembangunan yang bersifat strategis dan

kegiatannya memerlukan biaya yang cukup besar. Selanjutnya

penggunaan Dana Cadangan tersebut akan dipergunakan untuk

mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Salatiga tahun 2011-2016,

yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Dana Cadangan yang peruntukkannyadiarahkan pada kegiatan

strategis yang menyentuh pada kebutuhan masyarakat kecil.

3.2.4. Analisis Neraca Daerah

Neraca pemerintah daerah Kota Salatiga merupakan laporan

keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan daerah

pada akhir tahun tertentu, yakni per 31 Desember. Tabel 3.7.

menyajikan ringkasan rekening-rekening Neraca Kota Salatiga 31

Desember 2008 dan 2009. Berdasarkan ringkasan ini dapat dipahami

beberapa hal, yakni :

1) Aset lancar mengalami penurunan sebesar 46,97%. Penurunan

aset lancar ini terutama disebabkan oleh adanya

pencairan/divestasi rekening deposito sebesar

Rp.102.000.000.000,- pada tahun 2009. Jumlah uang daerah

pada rekening Kas di Kas Daerah mengalami kenaikan sebesar

123,48% dengan konsekuensi berkurangnya kas yang ada di

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Hal ini

menunjukkan lebih tertibnya penyetoran sisa kas di bendahara ke

Kas Daerah;



III - 75

2) Jumlah investasi jangka panjang mengalami kenaikan cukup

signifikan, yakni sebesar 32,23%. Investasi jangka panjang ini

memiliki dua tujuan, yakni meningkatkan pendapatan daerah

berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kualitas

pelayanan masyarakat, terutama melalui Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD);

3) Secara total nilai aset tetap daerah mengalami peningkatan

sebesar 11,83%. Jumlah aset tetap Pemerintah Kota Salatiga

adalah Rp 1.156.921.797.543 dengan komponen terbesar berupa

Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Gedung dan Bangunan.

Jumlah aset tetap yang besar ini memiliki implikasi terhadap

biaya pemeliharaan yang juga relatif besar, terutama untuk Jalan,

Irigasi, dan Jaringan, dan Gedung dan Bangunan. Di sisi lain, aset

tetap yang besar ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah, misalnya melalui kerja sama dengan

pihak ketiga;

4) Kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kota Salatiga hanya bersifat

jangka pendek, yakni Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan

Kewajiban jangka Pendek Lainnya. Pemerintah Kota Salatiga tidak

memiliki kewajiban jangka panjang, sehingga tidak memiliki beban

bunga dan angsuran atas pokok pinjaman yang harus dibayar

setiap tahun.

Secara umum tidak ada permasalahan yang krusial dalam

neraca daerah. Permasalahan yang muncul hanya tentang pencatatan

dan pengolahan asset daerah, antara lain :

1) Belum tersedia peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik

daerah;

2) Belum tersedia peraturan Walikota tentang pedoman teknis

pengelolaan barang milik daerah;

3) Belum tersedia peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah yang mengatur kenijakan aset daerah dengan cukup

memadai;

4) Belum tersedianya database barang/aset daerah;

5) Rendahnya kualitas aparatur yang mengelola/menyimpan aset

daerah.



III - 76

Tabel 3.7. Ringkasan Neraca Pemerintah Kota Salatiga

Per 31 Desember 2008 dan 2009

URAIAN

Jumlah Kenaikan/Penurununan

Tahun 2008 Tahun 2009 Jumlah %

Aset Lancar 137.344.565.866,34 72.840.085.887,08 (64.504.479.979,26) (46,97)

1 Kas di Kas Daerah 28.032.849.174,00 62.648.379.855,00 34.615.530.681,00 123,48

2 Kas di Bendahara Pengeluaran 318.285.937,00 39.760.147,00 (278.525.790,00) (87,51)

3 Kas di Bendahara Pengeluaran BLU RSUD

724.349.149,00 724.349.149,00

4 Kas di Bendahara Penerimaan 70.222.879,00 11.616.252,00 (58.606.627,00) (83,46)

5 Kas di Bendahara Penerimaan BLU RSUD - 25.442.348,00 5.442.348,00

6 Investasi Jangka Pendek – Deposito 102.000.000.000,00 - (102.000.000.000,00) (100,00)

7 Belanja Dibayar Dimuka 402.836.078,34 631.432.810,11 28.596.731,77 56,75

8 Piutang Pajak 926.088.825,00 838.810.150,00 (87.278.675,00) (9,42)

9 Piutang Retribusi 328.585.241,00 2.609.880.531,97 2.281.295.290,97 694,28

10 Bagian Lancar Tagihan kepada Satuan Kerja 65.000.000,00

(65.000.000,00) (100,00)

11 Piutang Lainnya 128.872.250,00 117.638.250,00 (11.234.000,00) (8,72)

12 Persediaan 5.071.825.482,00 5.192.776.394,00 120.950.912,00 2,38

Investasi Jangka Panjang 30.448.173.151,82 40.261.575.817,00 9.813.402.665,18 32,23

1 Jumlah Investasi Non Permanen 6.550.826.484,82 5.864.229.150,00 (686.597.334,82) (10,48)

2 Jumlah Investasi Permanen 23.897.346.667,00 34.397.346.667,00 10.500.000.000,00 43,94

Aset Tetap 1.034.508.161.981,00 1.156.921.797.543,00 122.413.635.562,00 11,83

1 Tanah 376.499.266.388,00 375.939.901.040,00 (559.365.348,00) (0,15)

2 Peralatan dan Mesin 119.995.331.496,00 150.242.328.200,00 30.246.996.704,00 25,21



III - 77

3 Gedung dan Bangunan 250.666.589.780,00 294.892.070.120,00 44.225.480.340,00 17,64

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 221.630.118.619,00 316.768.431.070,00 95.138.312.451,00 42,93

5 Aset Tetap Lainnya 15.296.297.158,00 17.458.209.463,00 2.161.912.305,00 14,13

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 50.420.558.540,00 1.620.857.650,00 52.041.416.190,00 103,21

Dana Cadangan 50.645.865.750,00 55.618.894.680,00 4.973.028.930,00 9,82

Aset Lainya 22.006.132.377,98 22.538.363.722,98 532.231.345,00 2,42

1 Aset Tak Berwujud 1.438.023.414,00 1.338.323.414,00 (99.700.000,00) (6,93)

2 Kemitraan dengan Pihak ke Tiga 19.230.322.811,98 19.330.322.811,98 100.000.000,00 0,52

3 Aset Lain-lain 1.337.786.152,00 1.869.717.497,00 531.931.345,00 39,76

JUMLAH ASET 1.274.952.899.127,14 1.348.180.717.650,06 73.227.818.522,92 5,74

Kewajiban Jangka Pendek 2.369.529.925,00 3.058.191.306,00 688.661.381,00 29,06

1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 111.976.330,00 18.369.802,00 (93.606.528,00) (83,59)

2 Kewajiban jangka Pendek Lainnya 2.257.553.595,00 3.039.821.504,00 782.267.909,00 34,65

Ekuitas Dana 1.272.583.369.202,14 1.345.122.526.344,06 72.539.157.141,92 5,70

Ekuitas Dana Lancar 134.975.035.941,34 69.781.894.581,08 (65.193.141.360,26) (48,30)

1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 130.283.054.756,00 62.669.134.198,00 (67.613.920.558,00) (51,90)

2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di BLU RSUD - 724.349.149,00 724.349.149,00

3 Pendapatan yang ditangguhkan 25.509.404,00 12.252.254,00 (13.257.150,00) (51,97)

4 Pendapatan yang ditangguhkan di BLU RSUD - 25.442.348,00 25.442.348,00

5 Penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan 817.500,00 - (817.500,00) (100,00)

6 Cadangan Belanja Dibayar Dimuka 402.836.078,34 631.432.810,11 228.596.731,77 56,75

7 Cadangan Piutang 1.383.546.316,00 3.566.328.931,97 2.182.782.615,97 157,77



III - 78

8 Cadangan Persediaan 5.071.825.482,00 5.192.776.394,00 120.950.912,00 2,38

9 Cadadangan Bagian Lancar Tagihan Kepada Dinas/Satuan Kerja 65.000.000,00

(65.000.000,00) (100,00)

10 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek (2.257.553.595,00) (3.039.821.504,00) (782.267.909,00) 34,65

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan 1.086.962.467.510,80 1.219.721.737.082,98 132.759.269.572,18 12,21

1 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 30.448.173.151,82 40.261.575.817,00 9.813.402.665,18 32,23

2 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.034.508.161.981,00 1.156.921.797.543,00 122.413.635.562,00 11,83

3 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 22.006.132.377,98 22.538.363.722,98 532.231.345,00 2,42

Ekuitas Dana yang Dicadangkan 50.645.865.750,00 55.618.894.680,00 4.973.028.930,00 9,82

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.274.952.899.127,14 1.348.180.717.650,06 73.227.818.522,92 5,74

Sumber : DPPKAD Kota Salatiga, diolah



III - 79

3.2.5. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Keuangan Daerah adalah rasio yang menunjukan

tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Analisis ini terdiri

dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi,

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD,

Rasio Efektifitas Pajak Daerah, Rasio Efektifitas Retribusi Daerah.

Dengan mengetahui rasio ini maka dapat diketahui kinerja

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

3.2.6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang

menunjukan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Rasio ini dihitung dengan cara

membandingkan jumlah PAD dengan Transfer Pemerintah Pusat

dan Propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini

menunjukan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah

daerah.

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Salatiga

selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2007 sampai dengan

tahun 2011 menunjukan tingkat yang fluktuatif. Pada tahun 2007

rasio ini 13,58 %, pada tahun 2008 turun kembali menjadi 13,24 %

dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 16,65 % dan

tahun 2010 turun menjadi 15.37 %. Sedangkan pada tahun 2011

sebesar 15.93 %.

Secara keseluruhan rata-rata rasio kemandirian keuangan

daerah sebesar 14.96 %. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah

Kota Salatiga baru dapat menyelenggaraan pemerintahan secara

mandiri sebesar 14.96 %.

Grafik 3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

0

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio

Tahun



III - 80

3.2.6.1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total

pendapatan daerah. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan

perbandingan antara jumlah PAD dengan total Pendapatan daerah.

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Derajat desentralisasi pemerintah Kota Salatiga selama 5

(lima) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukan

tingkat yang fluktuatif. Pada tahun 2007 derajat desentralisasi

sebesar 11,96 %, pada tahun 2008 turun kembali menjadi 11,56 %

dan pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi sebesar 14,10 %

serta tahun 2010 sebesar 12.53%. Sedangkan pada tahun 2011

sebesar 13.74 %. Derajat desentralisasi tahun 2011 menunjukaan

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga hanya dapat

“mengcover” total pendapatan daerah sebesar 13.74 % sehingga

belum dapat secara maksimal menyelenggarakan desentralisasi.

Secara keseluruhan rata-rata rasio Derajat Desentralisasi

Pemerintah Daerah sebesar 12,78 %. Hal ini menunjukan bahwa

selama 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kota Salatiga baru dapat

menyelenggarakan asas Desentralisasi sebesar 12,78 %.

Grafik 3.2.

Derajat Desentralisasi

3.2.6.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara

membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan

total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio

Tahun



III - 81

besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat.

Rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kota

Salatiga selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan

2011 menunjukan tingkat yang fluktuatif. Pada tahun 2007 Rasio

ini 88,04 %, pada tahun 2008 turun kembali menjadi 87,25 % dan

pada tahun 2009 turun menjadi sebesar 84,71 % dan pada tahun

2010 sebesar 81.48 %. Sedangkan tahun 2011 sebesar 86.26%

Secara keseluruhan rata-rata rasio ini selama 5 (lima) tahun

terakhir berada pada tingkat 85,55 % yang berarti bahwa dalam

penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kota Salatiga sangat

tergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan

tingkat ketergantungan sebesar 85,55 %.

Grafik 3.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

3.2.6.3. Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan

realisasi penerimaan PAD dengan target (anggaran) PAD. Rasio

efektifitas PAD menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam

memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini

mencapai minimal 1% atau 100%.

Rasio efektifitas PAD Pemerintah Kota Salatiga selama 5 (lima)

tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukan

peningkatan. Namun pada tahun 2010 rasio ini tidak tercapai

100%. Pada tahun 2007 rasio ini 112,69 %, pada tahun 2008

meningkat menjadi 123,37 % dan pada tahun 2009 turun menjadi

sebesar 105,84 % dan tahun 2010 turun kembali menjadi 98.60 %.

78

80

82

84

86

88

90

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio

Tahun



III - 82

Sedangkan tahun 2011 sebesar 107.70%. Secara keseluruhan

selama 5 (lima) tahun terakhir rasio efektifitas PAD masih berkisar

109.64 %. Artinya bahwa selama 5 (lima) tahun tersebut

Pemerintah Kota Salatiga dapat secara efektif menggunakan dan

memobilisasi semua sumber daya yang dimiliki sehingga efektifitas

pencapaian PAD tercapai bahkan melebihi dari target yang

ditetapkan.

Grafik 3.4.

Rasio Efektifitas PAD

3.2.6.4. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio efektifitas Pajak Daerah dihitung dengan cara

membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target

(anggaran) Pajak Daerah. Rasio efektifitas Pajak Daerah

menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi

penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

Kemampuan memperoleh Penerimaan Pajak Daerah dikategorikan

efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1% atau 100 %.

Rasio efektifitas Pajak Daerah Pemerintah Kota Salatiga

selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2011

menunjukan peningkatan kecuali pada tahun 2007. Pada tahun

2007 rasio ini 106,96 %, pada tahun 2008 meningkat menjadi

114,64 % dan pada tahun 2009 turun sedikit sebesar 114,12 %.

Tahun 2010 turun sedikit menjadi 113.58 %. Tahun 2011 sebesar

118.52%. Secara keseluruhan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak

tahun 2007 sampai dengan 2011 Rasio efektifitas Pajak Daerah

sebesar 113.56 %, ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Salatiga

dapat memobilisasi semua sumber daya yang dimiliki sehingga

efektifitas pencapaian Pajak Daerah tercapai bahkan melebihi dari

target yang ditetapkan.

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio

Tahun



III - 83

Grafik 3.5. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

3.2.6.5. Rasio Efektifitas Retribusi Daerah

Rasio efektifitas Retribusi Daerah dihitung dengan cara

membandingkan realisasi penerimaan retribusi Daerah dengan

target (anggaran) Retribusi Daerah. Rasio efektifitas Retribusi

Daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam

memobilisasi semua seumber daya guna mencapai penerimaan

Retribusi Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan

memperoleh Penerimaan Retribusi Daerah dikategorikan efektif

apabila rasio ini mencapai minimal 1% atau 100 %.

Rasio efektifitas Retribusi Daerah Pemerintah Kota Salatiga

selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2011

menunjukan peningkatan kecuali pada tahun 2007. Pada tahun

2007 rasio ini 105,15 %, pada tahun 2008 meningkat menjadi

113,29 % dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar

117,87%. Tahun 2010 turun menjadi 113.63 %. Sedangkan tahun

2011 sebesar 116.02%. Secara keseluruhan sejak tahun 2007

sampai dengan 2011 rasio efektifitas sebesar 113.19 %. Ini

menunjukan bahwa Pemerintah Kota Salatiga dapat memobilisasi

semua sumber daya yang dimiliki sehingga efektifitas pencapaian

Retribusi Daerah tercapai bahkan melebihi dari target yang

ditetapkan.

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio

Tahun



III - 84

Grafik 3.6. Rasio Efektifitas Retribusi Daerah

3.3. Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung

kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk

pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah

selama 5 (lima) tahun ke depan. Pengidentifikasi seluruh

penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan

tersebut akan dialokasikan senantiasa dilakukan secara cermat

secara tahunan melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan

daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan

pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas

utama. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan

pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki

kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain :

1) Penerimaan pajak dan retribusi daerah diupayakan alokasi

belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan

langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak

tersebut dipungut;

2) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang

dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya

peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan

sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik

bagi kas daerah;

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio

Tahun



III - 85

3) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja

umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah;

4) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai

dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan;

5) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai

untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai

jenis dana bagi hasil didapat.

Kebijakan untuk kerangka pendanaan ini diatur lebih jauh

dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah dan mekanisme dan pedoman teknis

pelaksanaannya akan diatur dalam beberapa Peraturan Walikota.

3.4. Permasalahan Umum dan Opsi Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang

dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga dirangkum dalam Tabel 3.8.

berikut ini.

Tabel 3.8. Permasalahan Umum dan Opsi Kebijakan Keuangan Daerah

No MMaassaallaahh UUmmuumm

KKeeuuaannggaann DDaaeerraahh

Permasalahan

Kondisi Masa Kini Kondisi yang Diharapkan

(Target Kinerja)

1. Pendapatan Daerah

1.1. Pendapatan Asli

Daerah.

1.2. Dana

Perimbangan.

1.3. Lain-Lain Pendapatan

Yang Sah.

Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan

keuangan daerah belum

mengakomodasi beberapa

peraturan perundang-

undangan yang baru,

khususnya untuk mengakomodasi

komponen PAD sesuai

dengan UU No.28/2009

tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan PP No. 91/2010 Tentang

Jenis Pajak Daerah yang

Dipungut Berdasarkan

Penetapan Kepala Daerah

atau Dibayar Sendiri Oleh

Wajib Pajak dan PP No. 69/2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah belum

disesuaikan dengan UU

No. 28/2009, sehingga

Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan

keuangan daerah

mengakomodasi semua


undangan di atasnya (UU

dan PP).

Tersedianya peraturan Walikota tentang sistem

dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah yang

telah disesuaikan dengan


undangan yang baru (UU, PP, Permendagri).

Tersedianya sistem dan mekanisme pemungutan

pajak dan retribusi yang

lebih efisien dan efektif.



III - 86



Permasalahan


(Target Kinerja)

perlu segera disesuaikan.

Petunjuk Pelaksanaan terhadap peraturan-

peraturan daerah hasil

revisi juga belum dibuat,

sehingga perlu segera

dibuat agar pelaksanaannya lebih

lancar.

Peraturan Walikota tentang sistem dan

prosedur pengelolaan

keuangan daerah belum disesuaikan dengan


undangan yang baru.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban

pembayaran pajak dan retribusi.

2. Belanja Daerah

2.1. Belanja Tidak Langsung

2.2. Belanja

Langsung

Belum tersedianya Peraturan Daerah dan

Peraturan walikota tentang Penganggaran

Daerah yang

komprehensif dan relevan

dengan kebutuhan

daerah.

Belum tersedianya database keuangan daerah yang menyimpan

data dan statistik

keuangan daerah secara

lengkap, setidaknya

untuk kurun waktu 15 tahun terakhir.

Dibutuhkan penyusunan kembali dokumen analisis

standar belanja yang

komprehensif.

Belum tersedianya peraturan daerah dan

peraturan walikota tentang perencanaan

pembangunan daerah

dan pedoman

pelaksanaannya berupa

peraturan walikota.

Tersedianya peraturan daerah dan peraturan

walikota yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

terbaru dan relevan

dengan kebutuhan

daerah tentang

penganggaran daerah

Tersedianya database keuangan daerah yang

menyimpan data dan

statistik keuangan daerah

secara lengkap.

Tersedianya Peraturan Walikota tentang : 1. Penganggaran daerah.

2. Analisis standar

belanja (ASB) yang

komprehensif

3. Pedoman pengadaan

barang/jasa yang dananya bersumber

dari APBD Kota

Salatiga.

3.

Pembiayaan Daerah

Kebijakan tentang pembiayaan daerah

belum diatur secara

lengkap dalam Peraturan daerah tentang pokok-

pokok pengelolaan

keuangan daerah.

Belum tersedia peraturan walikota tentang

pedoman teknis

penganggaran tahun jamak.

Tersedia perangkat peraturan perundang-

undangan yang berlaku

di Kota Salatiga, yakni peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah,

yang secara jelas dan

tegas mengatur tentang

pembiayaan daerah.

Tersedianya Perda

No.1/2010 tentang Pembentukan Dana



III - 87



Permasalahan


(Target Kinerja)

Belum tersedia peraturan walikota tentang

pedoman teknis

pembiayaan daerah.

Belum dilakukan revisi terhadap Perda

No.1/2010 tentang

Pembentukan Dana Cadangan.

Cadangan yang telah

direvisi.

Terlaksananya proyek pembangunan strategis

dan monumental yang

didanai dari dana

cadangan.

4. Aset Daerah Belum tersedia peraturan daerah tentang

pengelolaan barang milik daerah.

Belum tersedia Peraturan Walikota tentang

pedoman teknis

pengelolaan barang milik

daerah.

Belum tersedia Peraturan

Walikota tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah yang

mengatur kenijakan aset

daerah dengan cukup

memadai.

Belum tersedianya database barang/aset

daerah.

Rendahnya kualitas aparatur yang

mengelola/menyimpan

aset daerah.

Tersedia perangkat peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Kota Salatiga, yakni

peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah,

yang secara jelas dan

tegas mengatur tentang pengelolaan barang milik

daerah.

Tersedia Peraturan Walikota tentang

Kebijakan Akuntansi

Pemerintah yang

mengatur kenijakan aset daerah dengan cukup

memadai.

Tersedianya database barang/aset daerah.

Tersedianya aparatur daerah penyimpan

barang/aset daerah yang

berkualitas dan berkapasitas baik.



IV - 88

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan ”gap

expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan

yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa

datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi

permasalahan pembangunan Kota Salatiga pada umumnya timbul

dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan

yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman

yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan akan mengidentifikasi

berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja

pembangunan daerah di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis

lingkungan internal maupun eksternal dan dengan

mempertimbangkan masukan dari SKPD. Permasalahan

pembangunan yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan

tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Walikota.

Permasalahan pembangunan Kota Salatiga diuraikan menurut urusan

pemerintahan daerah yang dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap

munculnya permasalahan pada urusan lainnya. Hal ini dimaksudkan

agar permasalahan yang ada dapat dipetakan dalam berbagai

permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan

dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Salatiga, sehingga dapat

ditentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah

Kota Salatiga untuk periode tahun 2011-2016.

Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan di Kota

Salatiga diantaranya :

1) Belum terpenuhinya kualitas SDM pendidik dan tenaga

kependidikan;

2) Belum terpenuhinya kualitas SDM dan pelayanan kesehatan yang

terjangkau;

3) Belum tuntasnya penanganan penanggulangan kemiskinan;

4) Belum terpenuhinya infrastruktur jalan;

5) Belum tertatanya system perparkiran;

6) Tingginya angka kematian ibu dan balita;



IV - 89

7) Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyakit menular

lainnya;

8) Kurangnya ruang terbuka hijau public;

9) Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM);

10) Belum semua rumah tangga mendapatkan akses pelayanan

sanitasi dasar;

11) Belum terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan dan

Olahraga, Perdagangan dan Jasa serta transit Pariwisata;

12) Belum optimalnya penyelenggaraan good governance;

13) Belum optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur

pemerintah daerah;

14) Belum maksimalnya penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS);

15) Masih kurangnya kompetensi pencari kerja dibandingkan dengan

tuntutan pasar kerja yang ada;

16) Belum tertatanya pasartradisional dan PKL.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan pada perkembangan situasi, kondisi dan

permasalahan pembangunan di atas, dan sesuai dengan visi dan

misi dalam RPJMD Tahun 2011-2016 yang diselaraskan dengan

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga, maka dirumuskan beberapa

isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu :

1) Belum terpenuhinya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

sesuai standar;

2) Belum optimalnya akses, pemerataan, mutu, relevansi dan daya

saing pendidikan;

3) Menurunnya kesehatan ibu dan anak serta status gizi buruk

masyarakat;

4) Meningkatnya penderita HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;

5) Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo;

6) Semakin maraknya pembangunan toko modern.



V - 108

Tabel 5.2. Tujuan dan Sasaran Pada Setiap Misi Kota Salatiga

MISI 1 : Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar

TUJUAN SASARAN

1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan

pada jenjang pendidikan PAUD, SD-MI, SMP-MTS, SMU/SMK/MA

a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada

semua jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyaraka

b. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan pada

semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan masyaraka c. Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan

kependidikan d. Meningkatnya kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan

pada semua jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik

dan tenaga kependidikan e. Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia

kerja f. Meningkatnya pembinaandan pemasyarakatan olahraga

2. Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas layanan

kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan

masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan b. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dengan biaya yang

terjangkau c. Terlaksanya Pembinaan di bidang kesehatan, keluarga

berencana

d. Tersedianya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana bagi warga miskin/kurang mampu

e. Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan dan keluaga berencana

f. Pengendalian penyebaran HIV AIDS dan penyakit menular

lainnya g. Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan



V - 109

TUJUAN SASARAN

angka kematian ibu, bayi dan balita h. Peningkatan status gizi masyarakat

i. Menurunnya angka kesakitan j. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin

tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata,

bermutu dan berkeadilan k. Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE bidang kesehatan

kepada masyarakat

3. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan akte catatan sipil (Akte Kelahiran, KTP) dan dokumen

administrasi kependudukan lainnya (Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Pindah, Kartu Keluarga)

Peningkatan mutu pelayanan dokumen catatan sipil dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

4. Menciptakan kemandirian dalam bidang ketahanan pangan a. Meningkatnya penyediaan sumber pangan alternatif b. Tercapainya analisis pola pangan harapan masyarakat

5. Meningkatkan layanan dan fasilitas serta akses masyarakat terhadap kesediaan sanitasi dan air bersih

a. Tersedianya sanitasi dan air bersih b. Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan fasilitas air

bersih dan sanitasi

MISI 2 : Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya ungkit terhadap pembangunan

ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak ekonomi sosial,

transportasi, komunikasi dan informatika, tata kota perumahan dan pemukiman

2. Meningkatnya konservasi dan pemanfaatan lingkungan

hidup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan

konservasi sumber daya air dan pemanfaatan lingkungan hidup

b. Menurunnya pencemaran lingkungan

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah

padat dan cair serta pelayanan penanganan sampah

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan limbah padat,

limbah cair dan sampah



V - 110

MISI 3 : Mengembangkan PenangananPenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi dan

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosia

a. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan

sosial b. Terciptanya peningkatan pembinaan dan pemberdayaan

terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial

c. Terwujudnya jaminan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

d. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi dan sarana prasarana

kesejahteraan sosial e. Menurunnya prosentase rumah tangga miskin

2. Meningkatkan upaya penanganan mitigasi bencana dan penanganan keluarga korban paska bencana

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam meminimalkan potensi terjadinya bencana

b. Meningkatnya keahlian dan keterampilan anggota masyarakat dalam menanggulangi bencana untuk meminimalkan dampak bencana

MISI 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan PartisipasiMasyarakat dalam Proses

Pembangunan

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkanjumlah UKM, koperasi, dan sentra-sentra perekonomian rakyat yang produktif

a. Meningkatnya jumlah UKM yang produktif b. Meningkatnya jumlah koperasi yang produktif

c. Meningkatnya jumlah sentra perekonomian rakyat yang produktif

d. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanandanpertanian dalam arti luas

e. Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat kurang

mampu f. Meningkatnya produksi dan produktivitas UKM,

Koperasidansentraperekonomian



V - 111

TUJUAN SASARAN

2. Meningkatkan daya dukung pemangku kepentingan bagi pengembangan UKM dan koperasi

a. Meningkatnya daya dukung pemangku kepentingan terhadap pembangunan UKM dan Koperasi

b. Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha kecil dan mikro dengan para pemangku kepentingan

c. Meningkat pembinaan dan pendampingan terhadap para

pelaku UKM dan koperasi d. Meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi, dan

UKM

e. Meningkatnya kelembagan kewirausahaan dan koperasi

3. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui

peningkatan investasi

a. Meningkatnya daya saing daerah

b. Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi c. Meningkatnya promosi peluang investasi

d. Terjaminnya keamanan berusaha

4. Meningkatkan kualitas, penyerapan dan perlindungan tenaga kerja

a. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat b. Meningkatnya kualitas tenaga kerja

c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja d. Terwujudnya perlindungan ketenagakerjaan

e. Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian

5. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk

mendukung kemandirian keuangan daerah

a. Meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah

b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

6. Meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang representatif

a. Terwujudnya pengelolaan pasar tradisional yang representatif b. Terwujudnya jaminan dan perlindungan keberadaan pasar

tradisional

7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

daerah melalui berbagai forum

MISI 5 : Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Memperkuat Identitas dan Jati Diri Daerah

TUJUAN SASARAN

1. Mengembangkan budaya lokal di masyarakat Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal dalam kegiatan masyarakat



V - 112

2. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan

a. Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai nasionalisme dan kepahlawanan

b. Terwujudnya aktualisasi kesetiakawanan sosial

3. Melestarikan benda cagar budaya Terjaganya benda cagar budaya

4. Mengembangkan produk ciri khas kota Terwujudnya produk ciri khas Kota Salatiga

MISI 6 : Mengembangkan Hubungan yang Sinergis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan koordinasi antara lembaga eksekutif dan

legislative

Terwujudnya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan

legislatif

2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal

Meningkatnya koordinasi pemerintah kota Salatiga dengan instansi vertikal

3. Meningkatkan kerukunan antara pemeluk agama,

penganut kepercayaan, suku dan etnis

a. Meningkatnya kualitas hubungan antar umat beragama, suku

dan etnis b. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama secara harmonis

dalam rangka saling menghormati dengan semangat kekeluargaan

4. Meningkatkan stabilitas hubungan antar partai politik dan organisasi masyarakat

Terciptanya stabilitas hubungan antar partai politik dan organisasi masyarakat

MISI 7 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional



V - 113

2. Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik

a. Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

b. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien

c. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah

d. Terwujudnya keterbukaan informasi publik e. Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam penyebar luasan informasi publik

g. Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan

h. Meningkatnya pengguna perpustakaan

3. Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan kelembagaan

pemerintahan kepada masyarakat

a. Meningkatnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat

b. Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat

4. Menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel a. Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah b. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang

visioner, ramah lingkungan dan sustainable

c. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

MISI 8 : Mengembangkan Pemahaman Politik melalui Budaya Politik Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi

Hukum

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan nilai-nilai demokratis di masyarakat a. Terwujudnya nilai-nilai demokratisasi dalam masyarakat b. Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam

politik

2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat

3. Meningkatkan penegakkan produk hukum Meningkatnya ketaatan terhadap produk hokum

4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat

terhadap produk hukum

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum



V - 114

MISI 9 : Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai Bidang Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja, serta Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak dan perempuan

a. Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak

b. Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap

perlindungan hak perempuan c. Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia

(HAM) oleh aparat

Terjaminnya hak sipil dan hak politik warga negara

2. Menurunkan prosentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga Turunnya prosentase kekerasan dalam rumah tangga

3. Mewujudkan Kota Layak Anak Terwujudnya kota layak anak



V - 90

BBAABB VV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005,

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih wajib menjabarkan

Visi dan Misinya ke dalam RPJM Daerah dan menyesuaikannya dengan

kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Visi dan misi merupakan keadaan

masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang dilakukan melalui

program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Walikota terpilih.

Oleh karena itu Visi dan Misi Walikota Salatiga merupakan orientasi

pembangunan Kota Salatiga 5 tahun mendatang. Berdasarkan pada kondisi

saat ini, isu-isu strategis 5 tahun mendatang, penggalian aspirasi dan

persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta merujuk tri fungsi Kota

Salatiga yaitu, sebagai Kota Pendidikan & Olahraga, Kota Perdagangan dan

Jasa, Kota Transit Pariwisata dengan Semboyan “Salatiga Hati Beriman“

serta pesan mulia dalam Prasasti Plumpungan yang berbunyi “//Srīr = astu

swasti prajābyah śakakālātīta” mempunyai makna “Semoga Bahagia

Selamatlah Rakyat Sekalian” maka dirumuskan Visi dan Misi Kota Salatiga

pada periode tahun 2011-2016 sebagai berikut:

5.1. Visi

Adapun Visi Kota Salatiga adalah :

“Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat“

Visi diatas menempatkan masyarakat Kota Salatiga sebagai

subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah

Daerah berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat Kota Salatiga,

yang difokuskan pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga

pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terlaksana secara

efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi

daerah di masa depan. Penjelasan terhadap visi tersebut diatas dapat

dijelaskan sebagai berikut :



V - 91

Sejahtera mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan

layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan

berwawasan lingkungan;

Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat

kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam

pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan

untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Sehingga dapat

diharapkan akan tercipta kehidupan masyarakat yang mandiri atau

berdikari di bidang ekonomi, yang didasarkan pada tujuan akhirnya

yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Kemandirian inilah yang

mendasari segala kebijakan Pemerintah Daerah yang akan selalu

berorientasi pada kesejahteraan rakyat tanpa membedakan suku,

agama, golongan maupun konstituen/basis politik;

Bermartabat bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai

pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip

prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa,

demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan

yang tinggi terhadap hak asasi manusia.

Penjabaran Visi tersebut diatas dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 5.1.

Penjelasan Visi

VISI

PENJELASAN VISI

POKOK-POKOK VISI

“Salatiga yang

Sejahtera, Mandiri dan

Bermartabat”.

Sejahtera mempunyai arti

meningkatkan pemenuhan kebutuhan

layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan

berwawasan lingkungan.

1. Tersedianya fasilitas dan layanan

kesehatan yang memadai utamanya

bagi warga kurang mampu.

2. Tersedianya

pelayanan pendidikan yang berkualitas dan

pemerataan akses pendidikan.

3. Tersedianya fasilitas publik seperti sarana-prasarana

jalan, jembatan dan lingkungan yang

nyaman untuk setiap



V - 92

aktivitas masyarakat.

Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota

Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan

serta berperan aktif dalam pembangunan,

yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk

meningkatkan potensi dan daya saing daerah.

Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga

mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan

mengutamakan keselarasan

pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan.

1. Meningkatnya pemberdayaan perekonomian daerah

yang berbasis kerakyatan.

2. Meningkatnya peran

serta seluruh anggota masyarakat dalam

kegiatan pembangunan.

3. Meningkatnya

kreativitas dan kemampuan inovasi

dalam menghadapi persaingan global berbasis nilai-nilai

kearifan lokal.

Bermartabat bermakna untuk

mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan

pemerintahan yang tunduk pada prinsip

prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional,

berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan

penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi

manusia.

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan berwibawa.

2. Pelayanan publik

yang profesional. 3. Menjunjung tinggi

supermasi hukum.

5.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah,

yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan, sehingga

dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Berdasarkan penjabaran Visi

yang disajikan di atas, pernyataan Misi mencerminkan segala sesuatu

yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dalam

rangka mewujudkan Visi, maka perlu disusun rumusan Misi yang

merupakan uraian umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan. Misi Kota



V - 93

Salatiga untuk periode tahun 2011-2016 dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1 : Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar

Misi Pertama Kota Salatiga tahun 2011-2016 adalah

menyediakan pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Hal tersebut

disebabkan karena terpenuhinya kebutuhan layanan dasar

merupakan tolok ukur utama bagi penentuan tingkat kesejahteraan

masyarakat, dan dapat dijadikan pijakan bagi implementasi misi

selanjutnya. Dalam misi pertama ini ada 5 (lima) tujuan yang ingin

dicapai, yakni :

1) Meningkatkan cakupan, jenis, dan kualitas layanan kesehatan

masyarakat dan keluarga berencana;

2) Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan pada

jenjang pendidikan;

3) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi

kependudukan;

4) Menciptakan kemandirian dalam bidang ketahanan pangan;

5) Meningkatkan layanan dan fasilitas serta akses masyarakat

terhadap kesediaan sanitasi dan air bersih.

Tujuan pertama yakni meningkatkan cakupan, jenis, dan

kualitas layanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana,

dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan meliputi sarana

prasarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas dan pembantu

puskesmas) dan pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit) serta

peningkatan kelas puskesmas menjadi rumah sakit tipe C. Cara

tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2011 tentang RTRW Kota Salatiga Tahun 2010–2030. Dengan cara ini

diharapkan beberapa Tujuan Millenium Development Goals (MDGs)

seperti Tujuan 1-Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; Tujuan

4-Menurunkan Angka Kematian Anak; Tujuan 5-Meningkatkan

Kesehatan Ibu; Tujuan 6-Memerangi HIV/AIDs, Malaria Dan Penyakit

Menular Lainnya dapat tercapai.

Selain kesehatan, pengembangan pemerataan akses dan mutu

pendidikan juga perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai Tujuan 2-

Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua serta pencapaian salah

satu tujuan penataan ruang mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat



V - 94

pendidikan dan olahraga. Tujuan ini dicapai dengan cara

mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan serta

meningkatkan prasarana dan sarana pusat pendidikan dasar dan

pusat pendidikan menengah di kawasan strategis yang telah di

tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pencapaian

kemandirian dalam bidang ketahanan pangan, dalam Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2011 telah menetapkan kawasan lahan

pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang terdiri dari sawah

beririgasi teknis seluas kurang lebih 274 ha dan pertanian lahan

kering seluas kurang lebih 205 ha. Penetapan tersebut didukung

dengan peningkatan irigasi teknis dan peningkatan status sawah

beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap menjadi

sawah beririgasi teknis.

Untuk meningkatkan layanan dan fasilitas serta akses

masyarakat terhadap kesediaan sanitasi dan air bersih serta

meningkatkan layanan kebersihan lingkungan. Dengan cara

meningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok dan

PDAM, serta peningkatan kesehatan lingkungan dan rumah sehat.

Misi Pertama RPJMD ini melaksanakan Misi Pertama dan Misi

Keenam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga

Tahun 2005-2025 yaitu Misi Pertama : Mewujudkan Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Misi Keenam : Mewujudkan

Fasilitas dan Utilitas Kota yang Berkualitas dan Memadai.

Misi 2 : Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan

Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan merupakan prasarana bagi pelaksanaan

pembangunan secara keseluruhan yang berkelanjutan. Munculnya

isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan lahan

dengan prinsi-prinsip penataan ruang, maupun tumpang tindih

penataan ruang menjadikan pengelolaan tata ruang kota yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dijadikan sebagai Misi

Kedua Pembangunan Pemerintahan Daerah untuk periode tahun

2011-2016.



V - 95

Dalam misi kedua ini ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai,

yakni :

1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya

dukung dan daya ungkit terhadap pembangunan ekonomi dan

sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas;

2) Meningkatnya konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat

dan cair serta pelayanan penanganan sampah.

Dalam misi ini orientasi yang dikedepankan adalah pemenuhan

infrastruktur perkotaan yang memiliki daya dukung dan daya ungkit

terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, meningkatkan kualitas

dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air serta

pemanfaatan lingkungan hidup untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi juga pengelolaan dan penanganan limbah dan sampah.

Selain itu, Misi Kedua ini juga sejalan dengan salah satu Tujuan dari

MDGs, yaitu Tujuan 7-Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Orientasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2011, dalam pemanfaatan lingkungan hidup dilakukan

kebijakan penanaman kembali hutan rakyat dan pembatasan alih

fungsi hutan rakyat. Selanjutnya dalam mempertahankan

ketersediaan air dilakukan penghijauan di kawasan sempadan sungai,

kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar embung. Untuk

pengelolaan sampah, dilakukan pengembangan Tempat Pembuangan

Sampah (TPS) menjadi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)

serta peningkatan kinerja Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngronggo.

Misi Kedua RPJMD ini melaksanakan Misi Kelima dan Keenam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun

2005-2025 yaitu Misi Kelima : Mewujudkan Pembangunan Kota yang

Berwawasan Lingkungan, Misi Keenam : Mewujudkan Fasilitas dan

Utilitas Kota yang Berkualitas dan Memadai.

Misi 3 : Mengembangkan penanganan atas penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Misi Ketiga yang memfokuskan pada pengembangan

penanganan atas penyandang masalah sosial merupakan jawaban



V - 96

terhadap isu-isu terkait masalah penyandang masalah kesejahteraan

sosial, termasuk didalamnya adalah kemiskinan, selain isu–isu

tersebut juga perlu adanya mitigasi bencana. Permasalahan sosial

yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan munculnya

kantong-kantong kemiskinan, kesenjangan pemerataan pendapatan,

meningkatnya angka kejahatan, tingginya angka pengangguran,

perilaku kekerasan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika

dan lain-lain.

Dalam Misi Kedua ini ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai,

yakni :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi dan penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2) Meningkatkan upaya penanganan mitigasi bencana dan

penanganan keluarga korban paska bencana.

Masalah sosial yang tidak segera ditangani secara dini dapat

menimbulkan masalah sosial yang besar seperti terbentuknya

generasi muda yang tidak berkualitas, menajamnya kesenjangan

sosial baik vertikal maupun horizontal, disintegrasi sosial dan

sebagainya. Penangananan masalah sosial yang tidak tuntas bisa

mengakibatkan meningkatnya jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

Dalam misi ini difokuskan pada upaya peningkatan kualitas

dan kuantitas rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial

termasuk menurunkan angka kemiskinan dan upaya mitigasi

bencana. Untuk mendukung komitmen terhadap misi ini maka upaya

penanganan masalah kemiskinan dilakukan dengan mengalokasikan

2,5% anggaran dari belanja setiap tahunnya sehingga akan terjadi

penurunan angka kemiskinan. Selain itu untuk mitigasi bencana,

dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, telah ditetapkan

lokasi-lokasi rawan bencana sebagai peringatan dini bagi masyarakat

serta jalur evakuasi bencana berupa escape way dan melting point.

Misi Ketiga merupakan perwujudan nyata dari komitmen

Pemerintah Daerah dalam upaya penangananan masalah

kesejahteraan sosial, sekaligus juga mengimpelmentasikan upaya

pencapaian target MDGs, terutama Tujuan 1-Menanggulangi



V - 97

Kemiskinan dan Kelaparan; Tujuan 2-Mencapai Pendidikan Dasar

Untuk Semua.

Misi Ketiga RPJMD ini melaksanakan Misi Pertama dan Kedua


2005-2025 yaitu Misi Pertama : Mewujudkan Peningkatan Kualitas

SDM; Misi Kedua : Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Daerah

pada Potensi Lokal yang Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan.

Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi

kerakyatan dan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan

Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan

salah satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi

ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam

pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannya partisipasi

publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam Misi Keempat ini ada 7 (tujuh) tujuan yang ingin dicapai,

yakni :

1) Meningkatkan jumlah UKM, koperasi, dan sentra-sentra

perekonomian rakyat yang produktif;

2) Meningkatkan daya dukung pemangku kepentingan bagi

pengembangan UKM dan koperasi;

3) Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk

mendukung kemandirian keuangan daerah;

4) Meningkatkan kualitas, penyerapan dan perlindungan tenaga

kerja;

5) Meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang representatif;

6) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;

7) Meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan

investasi.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah melalui

Misi Keempat ini memfokuskan pada upaya pemberdayaan ekonomi

lokal, baik melalui UKM dan Koperasi maupun pemberdayaan rumah

tangga kurang mampu/kelompok kurang mampu, produksi dan

produktifitas hasil pertanian dan perikanan dalam arti luas,



V - 98

meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan

investasi, meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja,

meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendukung

kemandirian keuangan daerah, meningkatkan pengelolaan pasar

tradisional yang representative, serta peningkatan partisipasi publik

dalam pembangunan baik melalui forum Musrenbang maupun dalam

forum dan kelembagaan lain. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2011, peningkatan pengelolaan pasar tradisional dilakukan

dengan pengembangan kegiatan pasar tradisional modern,

pengembangan kegiatan pasar tradisional argo dan peningkatan

kualitas pasar tradisional dalam upaya peningkatan kenyamanan

pengunjung pasar.

Misi Keempat RPJMD ini juga merupakan upaya pencapaian

target MDGs, yaitu Tujuan 1-Menanggulangi Kemiskinan dan

Kelaparan, yang diprioritaskan pada perluasan kredit untuk usaha

kecil dan menengah (UKM).

Misi Keempat RPJMD ini melaksanakan Misi Kedua dan Misi

Ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga

Tahun 2005-2025. Misi Kedua : Mewujudkan Peningkatan

Perekonomian Daerah pada Potensi Lokal yang Berorientasi Pada

Ekonomi Kerakyatan; Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik.

Misi 5 : Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka

memperkuat identitas dan jati diri daerah

Nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) merupakan salah satu

unsur yang harus diperhatikan dalam setiap perumusan kebijakan

dan implementasinya. Pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal

akan membawa dampak positif bagi keberhasilan pembangunan.

Pembangunan yang diselaraskan dengan budaya serta nilai kearifan

lokal masyarakat akan menjadi sebuah konsep pembangunan yang

berwawasan lingkungan dan kemanusiaan. Fokus dalam misi ini

dengan mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan cagar

budaya serta produk ciri khas kota.

Dalam Misi Kelima ini ada 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai,

yakni :

1) Mengembangkan budaya lokal di masyarakat;



V - 99

2) Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan;

3) Melestarikan benda cagar budaya;

4) Mengembangkan produk ciri khas kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011,

Pemerintah Daerah mempunyai komitmen akan melestarikan

kawasan lindung cagar budaya. Upaya pelestarian tersebut mengarah

pada pengembangan kegiatan pariwisata.

Misi 6 : Mengembangkan Hubungan yang Sinergis Antara

Pemangku Kepentingan Pembangunan

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keterpaduan

antara tiga pilar yaitu pemerintah-masyarakat-swasta, merupakan

kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam proses

pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

monitoring serta evaluasi, keterlibatan masyarakat dan swasta

sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan sangat

diperlukan. Kesepahaman dan hubungan yang harmonis antara

pemerintah dan para pemangku kepentingan tersebut akan tercipta

apabila semua pihak saling memahami peran dan fungsi masing-

masing dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

telah menjadi trend global yang akan menggeser konsep tradisional

menuju konsep penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan

sektor swasta dalam pengelolaan sektor publik atau dengan kata lain

dari konsep unilateral menjadi konsep multilateral yang melibatkan

berbagai stakeholder.

Karakteristik masyarakat Kota Salatiga bercirikan masyarakat

yang pluralis dimana kehidupan masyarakatnya sangat diwarnai oleh

kemajemukan suku, budaya, dan agama. Selama ini heterogenitas

masyarakat tersebut dapat dijadikan potensi utnuk upaya

pembangunan dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat. Oleh

karenanya upaya untuk mengembangkan sikap toleran dan saling

menghormati senantiasa dikembangkan sehingga tercipta harmonisasi

di masyarakat. Adapun fokus dari misi ini adalah upaya



V - 100

meningkatkan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif,

koordinasi dengan instansi vertikal serta meningkatkan kerukunan

antar umat beragama dan menjaga stabilitas hubungan partai politik

dan organisasi masyarakat.

Melalui Misi Keenam inilah, Pemerintah Daerah akan lebih

mengembangkan hubungan yang sinergis antara pemangku

kepentingan menuju terciptanya pembangunan yang berbasis pada

upaya peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan martabat

masyarakat maupun Kota Salatiga.

Dalam Misi Keenam ini ada 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai,

yakni :

1) Meningkatkan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif;

2) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan

instansi vertikal;

3) Meningkatkan kerukunan antara pemeluk agama, penganut

kepercayaan, suku dan etnis;

4) Meningkatkan stabilitas hubungan antar partai politik dan

organisasi masyarakat.

Misi Keenam RPJMD ini melaksanakan Misi Ketiga dan Misi

Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Salatiga Tahun 2005-2025. Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik; Misi Keempat : Mewujudkan Demokrasi

Berdasarkan Hukum.

Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-

prinsip good governance

Konsep good governance, yang menitikberatkan pada bagaimana

membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat

dan swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses

pembangunan daerah dan pengelolan sektor publik. Melalui konsep

good governance ini pembangunan daerah dan pengelolaan sektor

publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan

akuntabilitas.

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

diperlukan SDM/Aparatur Pemerintah Daerah sebagai

motor/penggerak roda pembangunan yang professional dengan



V - 101

peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memadai agar

mendukung tata kelola pemerintahaan berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan penataan birokrasi

dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja SDM aparatur

dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat

menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, dan meningkatkan

kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintahan kepada

masyarakat.

Dalam Misi Ketujuh ini ada 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai,

yakni :

1) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah;

2) Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam memberikan

pelayanan publik;

3) Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan kelembagaan

pemerintahan kepada masyarakat;

4) Menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel.

Misi Ketujuh RPJMD ini melaksanakan Misi Ketiga dan Misi

Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Salatiga Tahun 2005-2025. Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik; Misi Keempat : Mewujudkan Demokrasi

Berdasarkan Hukum.

Misi 8 : Mengembangkan pemahaman politik melalui budaya

politik demokratis yang santun dan mengedepankan

supremasi hukum

Peningkatan kualitas masyarakat menuju masyarakat

demokratis membutuhkan adanya pendidikan politik terhadap

masyarakat secara tepat. Proses pendidikan politik atau disebut pula

pembangunan politik tidak cukup hanya mengandalkan proses

pendidikan politik yang dilaksanakan pemerintah, atau

mengandalkan agenda politik dari kalangan elit, namun juga

melibatkan berbagai pihak dan unsur yang ada dalam masyarakat.

Pemerintahan yang demokratis memiliki karakteristik setiap

kebijakan diputuskan dengan melibatkan keikutsertaan anggota

masyarakat dalam pemerintahan (partisipation); tanggap terhadap

aspirasi yang berkembang di bawah (responsiveness); bertumpu pada



V - 102

aspek penegakan hukum (law enforcement) dan aturan hukum (rule of

law); terbuka terhadap keanekaragaman anggotanya (inclusiveness);

bertumpu pada konsensus, dapat dipertanggungjawabkan kepada

anggotanya (accountability); dan efesien, efektif, stabil, bersih (check

and balance ) dan adanya proses yang transparan.

Dengan demikian, pemerintahan demokratis yang bergantung

pada beberapa besar keterlibatan politik warganya. Selain itu, ada

pula proses keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja

pemerintahan (kontrol sosial).

Pembangunan politik memang bukan hanya jerih payah elite

politik semata, tetapi hasil dari patisipasi masyarakat sipil sebagai

agen perubah. Namun demikian, dalam proses pembangunan politik

melalui budaya politik yang demokratis tetap harus mengedapankan

etika politik dan supremasi hukum.

Dalam misi ini upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan

mengembangkan nilai-nilai demokratis, meningkatkan penegakan

hukum dan pemahaman serta kesadaran terhadap produk hukum,

sehingga juga akan meningkatkan ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

Dalam Misi Kedelapan ini ada 4 (empat) tujuan yang ingin

dicapai, yakni :

1) Meningkatkan nilai-nilai demokratis di masyarakat;

2) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat;

3) Meningkatkan penegakkan produk hukum;

4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap

produk hukum.

Misi Kedelapan RPJMD ini melaksanakan Misi Keempat


2005-2025 yaitu Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum.

Misi 9 : Mengembangkan pengarusutamaan Gender dalam berbagai

bidang kehidupan dan perlindungan anak, remaja, serta

perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan

eksploitasi

Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program

pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan



V - 103

kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan,

dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Hal ini

menjadi lebih penting karena dilaksanakannya otonomi daerah, maka

tantangan dan peluangnya juga makin besar. Pembangunan daerah

pada umumnya belum menempatkan pemberdayaan perempuan,

kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan

perlindungan anak sebagai prioritas.

Dalam Misi Kesembilan ini ada 3 (tiga) tujuan yang ingin

dicapai, yakni :

1) Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap

perlindungan hak anak dan perempuan;

2) Menurunkan prosentase kekerasan dalam rumah tangga;

3) Mewujudkan Kota Layak Anak.

Hal ini juga merupakan komitmen dalam upaya pencapaian

Tujuan 3 MDGs, yaitu Mendorong Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan.

Misi Kesembilan RPJMD ini melaksanakan Misi Keempat


2005-2025 yaitu Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum.

=== * * * ===

Berdasarkan isu strategis, isu prioritas, Visi dan Misi tersebut

terdapat 3 (tiga) fokus program pembangunan lima tahun ke depan

yang terdiri dari :

1) Bidang Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan

kualitas di setiap jenjang pendidikan, pengembangan sarana dan

prasarana pendidikan, tersedianya pelayanan pendidikan yang

berkualitas dan pemerataan akses pendidikan, serta tersedianya

beasiswa bagi siswa kurang mampu. Bidang pendidikan menjadi

fokus program pembangunan dengan alasan bahwa pendidikan

merupakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui SDM yang

berkualitas dapat dijadikan modal bagi Kota Salatiga untuk

melaksanakan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.

2) Bidang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan

kualitas layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana

kesehatan, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu melalui



V - 104

jamkesda bagi warga yang tidak terlayani oleh jamkesmas, biaya

pengobatan gratis di puskesmas, dan peningkatan kesehatan ibu

dan balita. Bidang kesehatan juga merupakan fokus program

pembangunan karena merupakan pelayanan dasar bagi

masyarakat. Terlebih biaya kesehatan di Indonesia semakin tidak

terjangkau oleh warga miskin sehingga dengan memberikan

prioritas perhatian di bidang kesehatan maka masyarakat miskin

Kota Salatiga dapat mendapatkan layanan kesehatan yang

memadai.

3) Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu melalui pemberian

akses permodalan bagi UKM sehingga akan tercapai target

diberdayakannya 1000 UKM di Kota Salatiga. Pemberdayaan UKM

merupakan salah satu solusi untuk menangani masalah

penggangguran dan sebagai upaya menggerakkan perekonomian

daerah. Disamping itu, bidang UKM memberikan kontribusi yang

cukup signifikan pada PDRB Kota Salatiga yang tersebar dalam

sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan

restoran serta sektor jasa sehingga dengan mengembangkan UKM

maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian fokus terhadap ketiga bidang tersebut sudah

barang tentu tidak akan menafikan atau mengabaikan isu dan

permasalahan bidang-bidang lain yang krusial, seperti penataan

ruang, kualitas lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup,

pelayanan air bersih dan sanitasi, olahraga, perluasan kesempatan

kerja dan berusaha, pengarusutamaan gender, jaminan serta

perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta peningkatan

kualitas pelayanan publik, yang kesemuanya itu merupakan

implementasi dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan

terintegrasikan dalam pembangunan lima tahun kedepan yang

berjargon “MENUJU SMART“ sesuai visi dan misi.

Upaya kemandirian masyarakat diwujudkan melalui Program

Pemberdayaan Masyarakat menuju Sejahtera, Mandiri dan

Bermartabat (P2M SMART) sebagai upaya meningkatkan swadaya

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun maksud dan

tujuan P2M SMART adalah :

1) Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan,



V - 105

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan;

2) Memberdayakan lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan;

3) Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan;

4) Memberikan dana stimulan kepada masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan.

Pemberian dana P2M SMART kepada Kelurahan didasarkan

pada indikator tertentu sehingga akan tercapai asas keadilan.

Orientasi P2M SMART pada prinsipnya adalah mekanisme untuk

meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan penataan lingkungan

yang harus didukung partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan nilai-nilai good governance dan clean

government, nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Visi

dan Misi Pembangunan Kota Salatiga secara berkelanjutan adalah

mencakup beberapa prinsip sebagai berikut :

1) Efektivitas dan Efisiensi, dimana proses penyelenggaraan

pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber

daya yang tepat guna dan berdaya guna;

2) Fasilitasi Kepentingan Publik, untuk berpartisipasi dalam

pembangunan, dimana setiap warga masyarakat dan pemangku

kepentingan pembangunan mempunyai suara dalam pembuatan

keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi institusi

yang mewakili kepentingannya;

3) Transparansi, dimana ada kebebasan yang bertanggung jawab

dalam menerima dan mengirim informasi secara langsung,

terutama informasi yang menjadi kepentingan publik;

4) Akuntabilitas, dimana para pembuat keputusan, baik di lembaga

pemerintahan maupun di masyarakat, bertanggung jawab kepada

publik dan lembaganya secara legitimate;

5) Supermasi Hukum, dimana hukum diterapkan secara adil dan

dilaksanakan tanpa perbedaan, berkenaan dengan pemenuhan

hak-hak dasar dan hak asasi manusia;

6) Sikap yang Responsif, dimana semua warga masyarakat

bertanggung jawab terhadap proses pembangunan, mulai dari

perencanaan hingga ke evaluasi;



V - 106

7) Visi Strategis, dimana para pemimpin dan warga masyarakat

mempunyai pandangan yang luas dan jauh ke depan dalam

pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada sesuai

dengan kebutuhan pembangunan daerah;

8) Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan fokus pada kegiatan

untuk menghasilkan pemberdayaan masyarakat.

Melalui penerapan nilai-nilai tersebut melaui pengembangan

seluruh sumber daya yang ada di Kota Salatiga dalam pelaksanaan

visi dan misi di atas akan menjadi langkah yang strategis. Hal ini

hanya mungkin dicapai bila nilai-nilai dimaksud terserap sebagai pola

budaya lokal (local culture), sehingga dapat menjadi kekuatan moral

bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan

di Kota Salatiga. Kekuatan ini selanjutnya menjadi modal dasar bagi

pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika perkembangan

masyarakat secara arif dan berkelanjutan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah

secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah

satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki

nilai krusial dalam penyusunan RPJMD. Rumusan tujuan merupakan

penjabaran Visi dan Misi Kota Salatiga. Karena itu, Visi dan Misi

harus dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan

dan sasaran, sehingga program dan kebijakan Walikota Salatiga dapat

dioperasionalkan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact)

keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian

berbagai program prioritas terkait. Maksud dari tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab permasalahan

dan isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,



V - 107

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk

mengevaluasi pilihan tersebut.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga

disajikan dalam Tabel 5.2. sebagai berikut :



VI - 115

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang upaya Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan

sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang

komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk

melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan,

tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya

upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan

pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus

dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan

pembangunan daerah (strategy focussed-management). Strategi

berupa pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah pencapaian

tujuan dan sasaran yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian

arah kebijakan dan harus menunjukkan keinginan yang kuat

Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added)

bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk

mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana

strategi tersebut menciptakan nilai strategic objective. Melalui

parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau

kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya

“berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju

pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik,

transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi

juga harus direncanakan, dikendalikan dan dievaluasi (learning

process). RPJMD merupakan salah satu bentuk perencanaan strategi

yang dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam

rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka



VI - 116

dianggap strategis. Pemilihan strategi dapat dilakukan dengan

menggunakan Analisis Strength Weakness Opportunity and Threatment

(SWOT), dengan membagi kondisi riil di Kota Salatiga dalam empat

kuadran. Berikut tabel indikasi SWOT Kota Salatiga :

Tabel 6.1.

Identifikasi SWOT Internal Eksternal

(+) Kekuatan 1. Letak yang strategis untuk

pengembangan perdagangan dan

jasa.

2. Iklim yang sejuk dan lingkungan

yang nyaman. 3. Telah ditetapkannya Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 4

Tahun 2011 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga

Tahun 2010-2030.

4. Terdapatnya institusi strategis (Balai Vektor, Korem 073, Yonif

411).

5. Tersedianya lembaga pendidikan

baik dari jenjang pendidikan dasar

sampai dengan perguruan tinggi yang berskala internasional.

6. Keragaman suku bangsa maupun

etnis.

7. Fasilitas perdagangan dan jasa

berskala regional.

8. Kemampuan masyarakat untuk memproduksi produk khas kota.

9. Tingginya keterlibatan perempuan

dalam berbagai program

pembangunan.

10. Tingginya respon pemangku

kepentingan terhadap kebijakan program pemerintah.

11. Hubungan eksekutif dan legislatif

yang harmonis. 12. Banyaknya stakeholder yang

mendukung program pemerintah.

13. Tingginya pemahaman politik dan demokrasi masyarakat.

14. Banyaknya fasilitas perhotelan

yang representatif.

15. Tersedianya fasilitas kesehatan

yang memadai.

(+) Peluang 1. Banyaknya transaksi perdagangan.

2. Terbukanya peluang berinvestasi.

3. Meningkatnya pendatang untuk

melanjutkan sekolah.

4. Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo mempengaruhi

pengembangan kawasan

permukiman.

5. Meningkatnya kegiatan seminar,

pelatihan, workshop dari luar

daerah yang dilaksanakan di Kota Salatiga.

(-) Kelemahan

1. Belum terpenuhinya kualitas SDM

pendidikan dan tenaga

kependidikan.

2. Belum terpenuhinya kualitas SDM

dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

3. Belum terpenuhinya infrastruktur

jalan.

4. Belum tertatanya sistem parkir.

5. Meningkatnya angka kematian ibu

dan balita.

6. Meningkatnya jumlah penderita

HIV /AIDS dan penyakit menular

lainnya.

7. Kurangnya ruang terbuka hijau

(-) Ancaman 1. Ketergantungan sumber air baku

dari wilayah Kabupaten

Semarang.

2. Pencemaran lingkungan hidup.

3. Tingginya alih fungsi lahan. 4. Meningkatnya penyebaran

penyakit menular dan HIV.

5. Meningkatnya kriminalitas dan

penyakit masyarakat.

6. Berkembangnya toko modern.

7. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi.



VI - 117

publik.

8. Terbatasnya akses permodalan

dan pemasaran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM).

9. Belum semua rumah tangga

mendapatkan akses pelayanan

sanitasi dasar.

10. Belum terwujudnyaKota Salatiga

sebagai Kota Pendidikan dan

Olahraga, Perdagangan dan Jasa

serta transit Pariwisata.

11. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

12. Belum optimalnya kemampuan

dan profesionalisme aparatur

pemerintah daerah.

13. Belum maksimalnyapenanganan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS).

14. Belum tertatanyapasar tradisional.

15. Terbatasnya kesempatan kerja dan kompetensi pencari kerja.

16. Belum optimalnya pengelolaan

manajemen transportasi.

17. Keterbatasan luas wilayah.

18. Keterbatasan kemampuan

keuangan daerah.

19. Belum tersedianya sarana

prasarana perkotaan yang layak

untuk anak.

20. Masih rendahnya kualitas dan

kuantitas Ruang Terbuka Hijau

publik.

Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami

kondisi riil di Kota Salatiga. Atas dasar informasi yang telah terbagi

dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi

sebagai berikut :

Tabel 6.2.

Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran Faktor Eksternal

Peluang

1. Banyaknya transaksi

perdagangan

2. Terbukanya peluang

berinvestasi 3. Meningkatnya pendatang

untuk studi

4. Rencana pembangunan

jalan tol Semarang-Solo

mempengaruhi pengembangan kawasan

permukiman

5. Meningkatnya kegiatan

seminar, pelatihan,

workshop dari luar daerah

yang dilaksanakan di Kota Salatiga.

Ancaman

1. Ketergantungan sumber

air baku dari wilayah

Kabupaten Semarang.

2. Pencemaran lingkungan hidup.

3. Tingginya alih fungsi

lahan.

4. Meningkatnya

penyebaran penyakit menular dan HIV.

5. Meningkatnya

kriminalitas dan penyakit

masyarakat.

6. Berkembangnya toko

modern 7. Semakin pesatnya

perkembangan teknologi

informasi



VI - 118

Faktor Internal

Kekuatan

1. Letak yang strategis

untuk pengembangan perdagangan dan jasa.

2. Iklim yang sejuk dan

lingkungan yang

nyaman.

3. Telah ditetapkannya

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun

2011 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota

Salatiga Tahun 2010-

2030. 4. Terdapatnya institusi

strategis (Balai Vektor,

Korem 073, Yonif 411).

5. Tersedianya lembaga

pendidikan baik dari

jenjang pendidikan dasar sampai dengan

perguruan tinggi yang

berskala internasional.

6. Keragaman suku bangsa

maupun etnis. 7. Fasilitas perdagangan

dan jasa berskala

regional.

8. Kemampuan masyarakat

untuk memproduksi

produk khas kota. 9. Tingginya keterlibatan

perempuan dalam

berbagai program

pembangunan.

10. Tingginya respon pemangku kepentingan

terhadap kebijakan

program pemerintah.

11. Hubungan eksekutif dan

legislatif yang harmonis.

12. Banyaknya stakeholder yang mendukung

program pemerintah.

13. Tingginya pemahaman

politik dan demokrasi

masyarakat. 14. Banyaknya fasilitas

perhotelan yang

representatif.

15. Tersedianya fasilitas

kesehatan yang

memadai.

Alternatif Strategi

1. Meningkatkan

pembangunan infrastruktur dasar

masyarakat.

2. Meningkatkan produksi

pertanian melalui

pengembangan pola

tanam yang menyesuaikan kondisi

alam dan lahan.

3. Memperkuat sistem

pemasaran dan

manajemen usaha pertanian serta untuk

mendukung

pengembangan

agroindustri.

4. Meningkatkan SDM

petani dan kelembagaan pendukung pertanian

melalui kerjasama

dengan lembaga

perguruan tinggi.

5. Meningkatkan penyediaan sarana dan

prasarana produksi

pertanian.

6. Meningkatkan produksi

perikanan budidaya air

tawar melalui pemanfaatan potensi

lahan non produktif

untuk pengembangan

budidaya perikanan.

7. Meningkatkan pengolahan produk

perikanan melalui

pengembangan usaha

pengolahan produk

perikanan tradisional

menjadi usaha pengolahan produk

perikanan modern.

8. Meningkatkan

pendapatan

pembudidaya ikan dengan meningkatkan

keterampilan usaha.

9. Optimalisasi peran

pemerintah daerah pada

UKM dan Koperasi.

10. Meningkatkan jumlah koperasi dan UKM yang

berbadan hukum

melalui pengembangan

kebijakan yang berpihak

pada tumbuh

kembangnya Koperasi dan UKM.

11. Meningkatkan akses

permodalan bagi

Koperasi dan UKM yang

sesuai dengan kebutuhan.

12. Meningkatkan

wirausahawan baru



VI - 119


lembaga diklat untuk

melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,

motivasi dan kreatifitas

bisnis, keahlian teknis

dan keterampilan dasar

(live skill).

13. Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi dan UKM


keahlian dan

keterampilan teknis

(alih teknologi dan inovasi produk) dan

penerapan manajemen

modern.

14. Meningkatkan kualitas

kelembagaan koperasi

melalui penataan kelembagaan koperasi,

baik dalam arti legal

formal maupun

peningkatan

akuntabilitas pengelolaan

kelembagaan Koperasi.

15. Meningkatkan

infrastruktur sumber

daya air.

16. Meningkatkan pelayanan sanitasi dan

air bersih.

17. Optimalisasi akses

masyarakat terhadap

sanitasi dan air bersih. 18. Optimalisasi

pengelolaan

persampahan.

19. Meningkatkan kuantitas

RTH.

20. Meningkatkan pengawasan dan

pengendalian

pencemaran/perusakan

LH serta koordinasi

pengelolaan LH dengan seluruh stakeholder.

21. Peningkatan fasilitasi

sarana prasarana

pariwisata.

22. Penyederhanaan

perijinan dan peningkatan pelayanan

publik.

23. Revitalisasi cagar

budaya.

24. Revitalisasi potensi

budaya lokal. 25. Optimalisasi fungsi

lembaga religi dalam

mengembangkan

kerukunan hidup antar

umat beragama. 26. Stabilisasi antar partai

politik dan ormas.

27. Advokasi tentang



VI - 120

Instrument

Internasional maupun

Nasional, Hak-hak Anak dan perempuan.

28. Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan anak .

29. Advokasi dan

Diseminasi Instrumen HAM pada aparatur.

30. Advokasi dan

Diseminasi Kota Layak

Anak.

31. Meningkatkan koordinasi antar

pemangku kepentingan.

32. Meningkatkan

peranserta masyarakat

dalam pembangunan.

33. Optimalisasi koordinasi kegiatan legislatif dan

eksekutif.

34. Optimalisasi kinerja

aparatur pemerintah.

35. Optimalisasi peran lembaga dalam

memihak kepentingan

masyarakat.

36. Optimalisasi sistem

keamanan lingkungan.

37. Peningkatan pemahaman dan

kesadaran masyarakat

terhadap produk

hukum.

38. Optimalisasi kualitas SDM Aparatur

Pemerintah.

39. Optimalisasi

akuntabilitas

Pemerintah Daerah.

40. Meningkatnya pemahaman warga

Negara terhadap hak

politik.

41. Melakukan evaluasi

prosedur dan perijinan investasi untuk

meningkatkan

pelayanan perijinan.

42. Meningkatkan upaya

kegiatan promosi bagi

peningkatan penanaman modal.

43. Meningkatkan jumlah

MoU kerjasama antar

daerah dalam rangka

promosi investasi, baik

dengan pemerintah dan kalangan dunia usaha.

44. Peningkatan dan

perluasan lapangan

pekerjaan di berbagai

sektor.

45. Peningkatan

ketrampilan, kompetensi



VI - 121

Kelemahan

1. Belum terpenuhinya

kualitas SDM pendidikan

dan tenaga kependidikan.


kualitas SDM dan pelayanan kesehatan

yang terjangkau.


infrastruktur jalan.

4. Belum tertatanya sistem parkir.

5. Meningkatnya angka

kematian ibu dan balita.

6. Meningkatnya jumlah penderita HIV /AIDS dan

penyakit menular

lainnya.

7. Kurangnya ruang

terbuka hijau publik.

8. Terbatasnya akses

permodalan dan

pemasaran pelaku usaha

mikro, kecil dan

menengah (UMKM).

9. Belum semua rumah

tangga mendapatkan

akses pelayanan sanitasi

dasar.

10. Belum terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota

Pendidikan dan

Olahraga, Perdagangan

dan Jasa serta transit

Pariwisata.

11. Belum optimalnya penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance).

12. Belum optimalnya kemampuan dan

profesionalisme aparatur

pemerintah daerah.

13. Belum maksimalnya

penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS).

14. Belum tertatanya pasar

tradisional.

15. Terbatasnya kesempatan kerja dan kompetensi

pencari kerja.

16. Belum optimalnya

pengelolaan manajemen

transportasi.

17. Keterbatasan luas

wilayah.

18. Keterbatasan

dan produktivitas

tenaga kerja sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja.

46. Penegakan hukum dan

perlindungan tenaga

kerja.

Alternatif Strategi 1. Strategi Peningkatkan

Kualitas Aparatur

Pendidikan;

Meningkatkan kualitas

aparatur pendidikan untuk mewujudkan tata

kelola penyelenggaraan

pemerintahan yang

baik (good governance)

di bidang pendidikan.

2. Strategi Memantapkan Komitmen;

Memantapkan

komitmen dan

sinergitas peningkatan

mutu pendidikan melalui koordinasi,

integrasi, dan

sinkronisasi

pembangunan

pendidikan antara

Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan

pendidikan Kota

Salatiga.

3. Strategi Kemitraan dan

Kerjasama; Membangun kemitraan dan

kerjasama dengan

stakeholder guna

menjamin relevansi dan

daya saing pendidikan.

4. Strategi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat;

Meningkatkan

partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan

pendidikan. 5. Strategi Pemberdayaan

Satuan Pendidikan;

Sekolah sebagai pelaku

utama proses

pembelajaran diberi

kewenangan dan otoritas lebih luas dalam

menentukan cara-cara

pencapaian target dan

output yang ingin

dicapai berkaitan

dengan manajemen yang akan

dikembangkan,

penggalian potensi

sumber daya, jalinan

hubungan dengan instansi vertikal serta

kerjasama dengan

pihak-pihak terkait yang



VI - 122

kemampuan keuangan

daerah.

19. Belum tersedianya sarana prasarana

perkotaan yang layak

untuk anak.

20. Masih rendahnya

kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau

publik.

berda dalam koridor dan

kerangka regulasi yang

berlaku. Hal ini merupakan

implementasi dari Misi

Pertama, yaitu

mewujudkan sistem

pendidikan yang

demokratis dan bermutu.

6. Strategi Kemandirian

dan Kualitas Hasil

Pendidikan;

Peningkatan kualitas hasil pendidikan

merupakan tuntutan

mendesak dalam

mempersiapkan output

seiring dengan

marakkan persaingan keunggulan sumber

daya manusia baik pada

tataran lokal, regional

maupun global. Kondisi

ini berkaitan dengan kualitas lulusan

pendidikan yang tidak

dapat ditawar lagi.

Persoalan pembangunan

mentalitas kemandirian

sangat penting untuk dapat diwujudkan

karena akan sangat

berpengaruh terhadap

keberhasilan individu

yang bersangkutan di masyarakat.

7. Peningkatan akses

penduduk terhadap

lapangan pekerjaan dan

kesempatan berusaha

bagi penduduk. 8. Jaminan dan

perlindungan sosial pagi

penyandang masalah

kesejahteraan social.

9. Pembinaan dan Pelatihan Bagi para

penyandang masalah

kesejahteraan social.

10. Sosialisasi dan

pendampingan terhadap

perempuan korban kekerasan dalam rumah

tangga.

11. Meningkatkan

kemampuan dan

pendapatan masyarakat

miskin. 12. Mengembangkan dan

menjamin keberlanjutan

usaha mikro dan kecil.

13. Mensinergikan

kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan.

14. Meningkatnya



VI - 123

pelayanan kesehatan

masyarakat dengan

mengoptimalkan peran masyarakat dan

pelaksana pelayanan

kesehatan dasar dan

rujukan ditingkat

pukesmas maupun

Rumah Sakit. 15. Mendorong pemerataan,

jangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan

secara menyeluruh

(promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)

terpadu,

berkesinambungan

sesuai standar

pelayanan minimal.

16. Mengembangkan model pelayanan strategis dan

unggulan untuk upaya

kesehatan masyarakat

dan upaya kesehatan

perorangan. 17. Mendorong dan

mendukung

ketersediaan,

pemerataan, mutu dan

pelayanan keluarga

berencana. 18. Peningkatan pembinaan

kesehatan dan keluarga

berencana kepada

masyarakat termasuk

keluarga miskin dan rentan.

19. Meningkatkan perilaku

sehat dan

pemberdayaan

masyarakat melalui

pendekatan keluarga dan kemitraan menuju

kemandirian

masyarakat.

20. Mendorong peningkatan

kondisi kesehatan lingkungan melalui

pengendalian kualitas

lingkungan.

21. Pengembangan sistem

jaminan kesehatan

terutama bagi penduduk miskin dan rentan.

22. Pengembangan dan

pemantapan manajemen

SDM kesehatan.

23. Peningkatan kompetensi

dan profesionalisme SDM kesehatan melalui

kemitraan dengan

organisasi profesi dan

lembaga terkait untuk

memenuhi kebutuhan DN dan peluang pasar

LN.

24. Peningkatan Upaya



VI - 124

Pencegahan HIV.

25. Meningkatkan dan

memperluas cakupan perawatan, dukungan

dan pengobatan.

26. Penguatan Kemitraan,

Sistem Kesehatan dan

Sistem Masyarakat.

27. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan

balita.

28. Meningkatkan

surveillance penyakit

dan kualitas kesehatan lingkungan.

29. Pemberdayaan

masyarakat, LSM,

swasta dan sector

terkait dalam upaya

penanggulangan masalah gizi dan

pencapaian keluarga

sadar gizi.

30. Optimalisasi

pembangunan infrastruktur potensial

berdaya dukung

transportasi.

31. Optimalisasi konservasi

sumber daya alam.

32. Optimalisasi lembaga kesejahteraan

masyarakat.

33. Optimalisasi akses

penduduk miskin

terhadap sumber produksi dan

pemukiman sehat dan

layak.

34. Memasyarakatkan

bahaya bencana.

35. Merubah pola pikir masyarakat kurang

mampu.

36. Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan

dengan biaya yang terjangkau dan mudah

diakses oleh semua

lapisan masyarakat.

37. Mengembangkan

kemitraan dan

meningkatkan mutu perbaikan gizi

masyarakat dan

institusi.

38. Meningkatkan

pemahaman terhadap

KIE. 39. Meningkatkan

pelayanan administrasi

kependudukan dan

catatan sipil melalui

pengembangan database kependudukan dan

catatan sipil dengan

mengoptimalkan peran



VI - 125

pelaksana pelayanan di

tingkat kelurahan dan

kecamatan. 40. Meningkatkan

kepemilikan dokumen

kependudukan dan

catatan sipil melalui

pemanfaatan peran

aparat pemerintah dalam peningkatan

kesadaran masyarakat

akan pentingnya

dokumen

kependudukan dan catatan sipil.

41. Mendorong penyediaan

sumber pangan

alternative.

42. Mendorong pola pangan

harapan masyarakat. 43. Pembangunan sarana

prasarana pasar

tradisional.

6.1.1. Analisis Lingkungan Internal

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk

menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi

pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi

dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi seperti

yang tertuang pada Bab V. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada

lingkungan internal, terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan.

Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan

ini berada dalam jangkauan kapasitas pemerintah daerah untuk

mengubah atau mempengaruhinya.

1) Unsur Kekuatan, yang antara lain terdiri dari :

a) Letak yang strategis untuk pengembangan perdagangan dan

jasa, karena merupakan lokasi yang berfungsi sebagai mata

rantai yang menghubungan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi

DIY berpotensi sebagai pusat pengembangan perdagangan;

b) Iklim yang sejuk dan lingkungan yang nyaman karena berada

di kaki gunung Merbabu;

c) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga

Tahun 2010-2030 menjadi pedoman untuk arah pembangunan

Kota Salatiga dengan memanfaatkan ruang wilayah yang

berwawasan lingkungan;

d) Keberadaan institusi strategis (Korem 073 dan Yonif 411)

mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dalam



VI - 126

kehidupan berpolitik dan pengembangan ekonomi;

e) Adanya lembaga pendidikan yang berskala internasional

merupakan daya tarik untuk menuntut ilmu dan bertukar

budaya di Kota Salatiga;

f) Keragaman suku bangsa dan etnis yang ada di Kota Salatiga

merupakan potensi yang unik sebagaisebagai salah satu lokasi

pengembangan ekonomi, penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan serta daerah tujuan wisata nasional;

g) Fasilitas pemerintah dalam memasarkan produk unggulan

Kota Salatiga melalui promosi produk unggulan, kemudahan

dalam akses permodalan, pelatihan pengembangan teknologi

dan penyediaan sarana prasarana UKM perdagangan dan jasa;

h) Kemampuan masyarakat untuk memproduksi produk khas

kota baik berupa makanan olahan, industri tekstil maupun

hasil-hasil pertanian merupakan nilai lebih untuk menjadi

tujuan wisata;

i) Perhatian pemerintah terhadap pengarustamaan gender dan

perlindungan anak melalui Program Perlindungan Perempuan

dan Kesetaraan Gender serta program Kota Layak Anak dan

Forum Anak;

j) Harnomis dan kondusifnya suasana hubungan kerja

kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam

proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

mendukung terwujudnya Kota Salatiga sebagai daerah yang

lebih sejahtera;

k) Tingginya respon pemangku kepentingan terhadap kebijakan

program pemerintah;

l) Banyaknya stakeholder yang mendukung program pemerintah

Tingginya pemahaman politik dan demokrasi masyarakatyang

ditunjukkan dengan partisipasi yang baik dalam pemilukada;

m) Banyaknya fasilitas perhotelan yang representatif untuk

penyelenggaraan kegiatan seminar, pertemuan-pertemuan

maupun rapat-rapat tingkat nasional;

n) Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, berupa rumah

sakit dan puskesmas yang jumlahnya sudah mencukupi untuk

melayani masyarakat.

2) Unsur Kelemahan, yang antara lain terdiri dari :



VI - 127

a) Belum terpenuhinya kualitas SDM pendidikan dan tenaga

kependidikan sesuai dengan yang dibutuhkan karena

pendidikan memegang peranan yang penting dalam

meningkatkan sumber daya manusia;

b) Belum terpenuhinya kualitas SDM di bidang kesehatan yang

meliputi pengembangan tenaga kesehatan belum memenuhi

kebutuhan untuk mendukung pembangunan kesehatan,

perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih belum

memadai dan belum didukung dengan sistem informasi tenaga

kesehatan yang kuat, pengadaan pendidikan tenaga kesehatan

masih belum sesuai dengan jumlah dan jenis yang diperlukan,

pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan belum

sesuai dengan yang diharapkan;

c) Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

d) Belum terpenuhinya infrastruktur jalan;

e) Meningkatnya angka kematian ibu dan balita;

f) Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyakit

menular lainnya;

g) Rendahnya investasi PMA dan PMDN dan belum optimalnya

perkembangan UMKM pemerintah perlu membuat peraturan

ramah investasi dan kemudahan akses pemodalan;

h) Belum terwujudnyaikon Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan

dan Olahraga, Perdagangan dan Jasa serta transit Pariwisata

yang merupakan tri fungsi Kota Salatiga;

i) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang solid

dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan

menjaga, mensinergikan interaksi yang konstruktif antara

daerah, sektor swasta, dan masyarakat yang menjunjung tinggi

keinginan (kehendak rakyat) dan nilai-nilai yang dapat

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan,

kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan

sosial;

j) Belum optimalnya penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) yang semakin kompleks dewasa

ini ditandai munculnyakantong-kantong kemiskinan, konflik-

konflik sosial, kesenjangan pemerataan pendapatan,

meningkatnya angka kejahatan, tingginya angka



VI - 128

pengangguran, perilakukekerasan, pelanggaran hukum,

penyalahgunaan narkotika dan lain-lain dengan skalayang

lebih kompleks dan saling terkait;

k) Dengan adanya beberapa pasar yang belum optimal dan

mangkrak sehingga harus dilakukan penataan dan

penyelesaian pembangunan pasar tradisional yang tertunda;

l) Masih banyaknya penggangguran menyebabkan timbulnya

masalah kesejahteraan sosial sehingga perlu dilakukan

program peningkatan kesempatan kerja, rehabilitasi,

pendidikan dan pelatihan ketrampilan usaha bagi eks

penyandang penyakit social;

m) Penanganan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas dengan

meningkatkan pengelolaan manajemen transportasi dan

penambahan terminal;

n) Keterbatasan luas wilayahyang hanya meliputi empat

kecamatan seluas 5.678,11 ha;

o) Banyaknya program dan kegiatan pembangunan yang tidak

seimbang dengan kemampuan anggaran sehingga diperlukan

skala prioritas dan pentahapan dalam pelaksanaannya;

p) Belum tersedianya sarana prasarana perkotaan yang layak

untuk anakseperti fasilitas pendukung anak untuk bermain-

main yang positif sehingga tercipta suasana lingkungan yang

bisa dinikmati anak-anak, layak secara fisik dan psikis;

q) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau

publikyang belum sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-

undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

6.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Sama dengan analisis atas lingkungan internal, maka pada

analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni

faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal,

sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar

jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya. Atau paling

tidak, kemampuan Pemerintah Daerah untuk mempengaruhi faktor

peluang dan ancaman adalah lebih terbatas, kalau dihadapi secara

terfokus dan bertahap.



VI - 129

1) Faktor Peluang, antara lain terdiri dari :

a) Terbukanya peluang pemasaran merupakan keuntungan

tersendiri bagi Kota Salatiga dengan letaknya yang strategis

pada lintas perdagangan. Oleh karenanya produk-produk lokal

lebih mudah untuk dipasarkan;

b) Terbukanya peluang berinvestasi didukung oleh upaya

Pemerintah Kota Salatiga dengan menyederhanakan proses

pelayanan perijinan yang terpadu satu atap dan, penyediaan

kawasan industry;

c) Banyaknya perguruan tinggi yang bermutu merupakan magnet

yang mendatangkan pelajar untuk menempuh studi di Kota

Salatiga. Meningkatnya pendatang untuk studi di Kota Salatiga

membawa dampak pada berkembangnya perekonomian

daerah. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi Kota Salatiga

karena membawa dampak berkembangnya sektor formal dan

informal;

d) Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo

mempengaruhi pengembangan kawasan permukiman,

perindustrian dan pusat-pusat pelayanan;

e) Meningkatnya kegiatan seminar, pelatihan, workshop dari luar

daerah yang dilaksanakan di Kota Salatiga yang didukung

dengan sarana dan prasarana perhotelan.

2) Faktor Ancaman, antara lain terdiri dari :

a) Kebutuhan pemenuhan air bersih di Kota Salatiga saat ini

sebagian besar tergantung mata air senjoyo, dimana sumber

mata air tersebut berada di luar wilayah Kota Salatiga. Hal

tersebut akan menimbulkan persoalan apabila dengan

euphoria otonomi daerah Pemerintah Kota Salatiga tidak di

perbolehkan lagi mengambil air dari wilayah Kabupaten

Semarang. Selanjutnya kondisi tersebut diatas semakin

diperparah dengan semakin berkurangnya daerah tangkapan

air yang mengakibatkan debit mata air di wilayah Kota Salatiga

menurun;

b) Konsekuensi dari proses pembangunan adalah pencemaran

lingkungan hidup.Perkembangan dunia industri dan pola

hidup masyarakat modern cenderung tidak ramah lingkungan

sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan;



VI - 130

c) Kebutuhan perumahan dan lokasi industri membawa

konsekuensi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian danbergesernya kawasan hijau kota;

d) Perkembangan jenis penyakit menular menuntut masyarakat

dan Pemerintah Kota Salatiga untuk mengantisipasi terjadinya

endemik. Berdasarkan data yang ada kasus penyakit menular

dan HIV cenderung mengalami kenaikan sehingga harus

diupayakan penanganan preventif;

e) Gejala global memperlihatkan bahwa dinamika masyarakat

dan sempitnya lapangan kerja menyebabkan tidak

terpenuhinya kebutuhan hidup. Hal tersebut selanjutnya

cenderung mengakibatkan meningkatnya kriminalitas dan

penyakit masyarakat;

f) Pola hidup modern dan tidak nyamannya belanja di pasar

tradisional menyebabkan masyarakat berpindah ke pasar retail

yang semakin menjamur. Perkembangan selanjutnya

menyebabkan pasar tradisional ditinggalkan masyarakat;

g) Globalisasi yang tidak dapat dibendung dan mudahnya akses

teknologi komunikasi menyebabkan masuknya budaya asing

menggeser budaya lokal.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran

dari waktu ke waktu selama lima tahun. Arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan

pengaturan pelaksanaannya. Adapun arah kebijakan pembangunan

daerah dapat dicermati dalam tabel berikut :



VI - 131

Tabel 6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Salatiga

MISI 1 : Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1) Mengembangkan pemerataan

akses dan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD,SD-MI,SMP-MTS,

SMU/SMK/MA

1) Meningkatnya ketersediaan

sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan

pelayanan pendidikan kepada masyarakat

2) Meningkatnya

keterjangkauan pelayanan pendidikan pada semua

jenjang pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat

3) Meningkatnya kelayakan

dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan

4) Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan

termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

5) Meningkatnya kesesuaian

kurikulum dan kebutuhan dunia kerja

6) Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan kepemudaan

1) Meningkatkan kualitas

aparatur pendidikan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance)di bidang pendidikan

2) Memantapkan komitmen dan sinergitas peningkatan

mutu pendidikan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan

pendidikan antara Pemerintah Kota dan

pemangku kepentingan pendidikan Kota Salatiga

3) Kemitraan dan Kerjasama

Membangun kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder guna menjamin

relevansi dan daya saing pendidikan

4) Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Meningkatkan partisipasi masyarakat


1) Meningkatkan pemerataan

dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD

2) Meningkatkan pemerataan,

mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan

dasar 3) Meningkatkan pemerataan,


menengah 4) Meningkatkan pemerataan,


non formal dan informal 5) Meningkatkan pemerataan,

mutu, relevansi dan daya

saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan

khusus 6) Meningkatkan mutu

pendidik dan tenaga

kependidikan pada



VI - 132


pendidikan 5) Pemberdayaan Satuan

Pendidikan Sekolah sebagai

pelaku utama proses pembelajaran diberi

kewenangan dan otoritas lebih luas dalam menentukan cara-cara

pencapaian target dan output yang ingin dicapai berkaitan dengan

manajemen yang akan dikembangkan, penggalian

potensi sumber daya, jalinan hubungan dengan instansi vertikal serta

kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berda

dalam koridor dan kerangka regulasi yang berlaku. Hal ini merupakan implementasi

dari Misi Pertama, yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis

dan bermutu 6) Kemandirian dan Kualitas

Hasil Pendidikan Peningkatan kualitas hasil pendidikan merupakan

tuntutan mendesak dalam

pendidikan formal dan non formal

7) Meningkatkan tata kelola,

akuntabilitas dan pencitraan publik dalam

penyelenggaraan pendidikan 8) Meningkatkan prestasi

keolahragaan

9) Meningkatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam

penyelenggaraan pendidikan 10) Meningkatkan pelayanan

administrasi perkantoran 11) Meningkatkan sarana dan

prasarana aparatur

12) Meningkatkan disiplin aparatur

13) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur

14) Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan



VI - 133


mempersiapkan output seiring dengan marakkan persaingan keunggulan

sumber daya manusia baik pada tataran lokal, regional

maupun global. Kondisi ini berkaitan dengan kualitas lulusan pendidikan yang

tidak dapat ditawar lagi. Persoalan pembangunan mentalitas kemandirian

sangat penting untuk dapat diwujudkan karena akan

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan individu yang bersangkutan

di masyarakat

2) Meningkatkan cakupan,

jenis dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan kelurga

berencana

1) Meningkatnya kualitas dan

kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar

maupun rujukan

1) Meningkatkan pelayanan

kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan peran pelaksana pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan di tingkat

puskesmas, puskesmas pembantu maupun RSUD

Peningkatan mutu pelayanan

farmasi komunitas dan klinis

2) Mendorong pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan secara

menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan

Meningkatkan pelayanan prima kepada mayarakat



VI - 134


rehabilitatif) terpadu, berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal

2) Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan

dengan biaya yang terjangkau

Mengembangkan model pelayanan strategis dan

unggulan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan

Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin dan rentan

3) Terlaksananya Pembinaan di bidang kesehatan dan

keluarga berencana

1) Peningkatan pembinaan kesehatan dan keluarga

berencana kepada masyarakat termasuk

keluarga miskin dan rentan 2) Meningkatkan perilaku

sehat dan pemberdayaan

masyarakat melalui pendekatan keluarga dan kemitraan menuju

kemandirian masyarakat 3) Mendorong peningkatan

kondisi kesehatan lingkungan melalui pengendalian kualitas

lingkungan

Mengembangkan model pemberdayaan keluarga dan

masyarakat serta meningkatkan kemitraan dalam upaya

mndorong kemandirian perilaku hidup bersih dan sehat

4) Tersedianya pelayanan

kesehatan dan keluarga berencana bagi warga miskin/kurang mampu

1) Pengembangan sistem

jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan rentan

Memberikan subsidi

pembiayaan kesehatan bagi masyarakat msikin dan rentan

2) Mendorong dan mendukung ketersediaan,pemerataan,m

Meningkatkan pembinaan keluarga berencana dan



VI - 135


utu dan pelayanan keluarga berencana

pelayanan keluarga berencana serta pemasangan alat kontrasepsi, termasuk bagi

keluarga miskin

5) Peningkatan kualitas SDM

tenaga kesehatan dan keluarga berencana

1) Pengembangan dan

pemantapan manajemen SDM kesehatan

2) Peningkatan kompetensi dan

profesionalisme SDM kesehatan melalui

kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan

DN dan peluang pasar LN

Pengembangan mutu SDM

Kesehatan melalui peningkatan kualitas institusi pendidikan kesehatan dan pelatihan SDM

6) Pengendalian penyebaran

HIV AIDS dan penyakit menular lain

1) Peningkatan Upaya

Pencegahan HIV AIDS dan Penyakit Menular Lainnya

Peningkatan dan Perluasan

upaya pencegahan untuk pengguna narkoba suntik, penularan melalui hubungan

seksual tidak aman dan melalui ibu ke bayi

2) Meningkatkan dan memperluas cakupan

perawatan, dukungan dan pengobatan

3) Penguatan Kemitraan,

Sistem Kesehatan dan Sistem Masyarakat

4) Meningkatkan koordinasi

antar pemangku kepentingan

Peningkatan upaya perawatan dan dukungan pengobatan



VI - 136


7) Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan angka kematian

ibu, bayi dan balita

1) Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita

2) Mengembangkan kemitraan

dan meningkatkan mutu perbaikan gizi masyarakat

dan institusi

Mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, kesehatan

sekolah, kesehatan kerja dan asusila

8) Menurunnya angka kesakitan

Meningkatkan Surveilance penyakit dan kualitas

kesehatan lingkungan

Memutus mata rantai penularan penyakit menular dan menekan

angka kematian akibat penyakit menular,KLB/wabah dan

bencana

9) Peningkatan status gizi

masyarakat

Pemberdayaan masyarakat,

LSM, swasta dan sektor terkait dalam upaya penanggulangan masalah gizi dan pencapaian

keluarga sadar gizi

Pemenuhan makanan tambahan

dan suplemen gizi bagi ibu hamil,ibu nifas,bayi,balita,anak sekolah dasar dari keluarga

kurang mampu atau bermasalah gizi

10) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya

kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan

berkeadilan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan

mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat

Meberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menitikberatkan pada pelayanan

prima

11) Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE bidang

kesehatan kepada masyarakat

Meningkatkan pemahaman terhadap KIE

Mendorong pemahaman tentang KIE dan kesehatan rproduksi

remaja melalui peningkatan dukungan dan partisipasi

masyarakat

3) Meningkatkan kualitas dan

kecepatan pelayanan akte

Peningkatan mutu pelayanan

dokumen catatan sipil dan

1) Meningkatkan pelayanan

administrasi kependudukan

Peningkatan kerjasama,

koordinasi dan sinkronisasi



VI - 137


catatan sipil(Akte Kelahiran, KTP) dan dokumen administrasi kependudukan

lainnya (Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan

Pindah, Kartu Keluarga)

dokumen administrasi kependudukan lainnya

dan catatan sipil melalui pengembangan database kependudukan dan catatan

sipil dengan mengoptimalkan peran

pelaksana pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan

2) Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil melalui

pemanfaatan peran aparat pemerintah desa dalam

peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan

dan catatan sipil

dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

4) Menciptakan kemandirian

dalam bidang ketahanan pangan

1) Meningkatkan penyediaan

sumber pangan alternative

Mendorong penyediaan sumber

pangan alternatif

Peningkatan sumber pangan

alternatif

2) Tercapainya analisis pola pangan harapan masyarakat

Mendorong Pola Pangan Harapan masyarakat

Meningkatkan Pola Pangan Harapan masyarakat

5) Meningkatkan layanan dan fasilitas serta akses masyarakat terhadap

kesediaan sanitasi dan air bersih

Tersedianya sanitasi dan air bersih

Optimalisasi akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih

Pengembangan jaringan air limbah rumah tangga



VI - 138

MISI 2 : Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan


1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memiliki

daya dukung dan daya ungkit terhadap

pembangunan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan

masyarakat luas

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas

infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak

ekonomi sosial, transportasi, komunikasi dan informatika, tata kota, perumahan dan

pemukiman

1) Optimalisasi pembangunan infrastruktur potensial

berdaya dukung transportasi

Peningkatan peningkatan sarana dan prasarana

transportasi

2) Meningkatkan pembangunan

infrastruktur dasar masyarakat

1) Peningkatan kualitas dan

kuantitas infrastruktur dasar masyarakat

2) Pembangunan sarana

prasarana/infrasturktur yang fundamental, memiliki asas

manfaat yang luas dengan perancanaan yang matang

2) Meningkatkan konservasi

dan pemanfaatan lingkungan hidup untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi

1) Menurunnya pencemaran

lingkungan

Meningkatkan pengawasan dan

pengendalian pencemaran/ perusakan LH serta koordinasi

pengelolaan LH dengan seluruh Stakeholders

1) Meningkatkan upaya

konservasi dan rehabilitasi SDA serta pengendalian

kerusakan LH 2) Meningkatkanpemberdayaan

/partisipasi masyarakat

dalam pelestarian LH

2) Meningkatnya kualitas dan

kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air dan pemanfaatan

lingkungan hidup

Optimalisasi Konservasi sumber

daya alam

Revitalisasi

3) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan Optimalisasi pengelolaan Peningkatan kinerja TPA



VI - 139


kuantitas pengelolaan limbah padat dan cair serta pelayanan penanganan

sampah

kualitas pengelolaan limbah padat, limbah cair dan sampah

sampah Ngronggo, peningkatan TPS dan pengembangan TPST

MISI 3 : Mengembangkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial


1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi dan

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

1) Menurunnya jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial 2) Terciptanya peningkatan

pembinaan terhadap para

penyandang masalah kesejahteraan sosial

3) Terwujudnya jaminan dan perlindungan Sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial 4) Terlaksananya pelayanan

rehabilitasi dan sarana

prasarana kesejahteraan sosial

1) Peningkatan akses penduduk terhadap

lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi penduduk

2) Jaminan dan perlindungan sosial pagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial 3) Pembinaan dan Pelatihan

Bagi para penyandang

masalah kesejahteraan sosial

1) Memperbaiki program perlindungan sosial dan

meningkatkan akses pelayanan dasar

2) Peningkatan kesejahteraan

sosial melalui penanganan, perlindungan jaminan sosial

dan rehabilitasi bagi PMKS

5) Menurunnya Prosentase Rumah tangga Miskin

1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat

miskin 2) Meningkatkan kemampuan

dan pendapatan masyarakat

miskin 3) Mengembangkan dan

1) Memperbaiki program perlindungan social

2) Meningkatkan akses pelayanan dasar

3) Pemberdayaan kelompok

masyarakat miskin 4) Menciptakan pembangunan



VI - 140


menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil

4) Mensinergikan kebijakan

dan program penanggulangan kemiskinan

yang inklusif

2) Meningkatkan upaya penanganan mitigasi bencana dan penanganan

keluarga korban paska bencana

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam meminimalkan potensi

terjadinya bencana 2) Meningkatnya keahlian dan

keterampilan anggota masyarakat dalam menanggulangi bencana

untuk meminimalkan dampak bencana

Memasyarakatkan bahaya bencana

Peningkatan fasilitas penanganan bencana

MISI 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan


1) Meningkatkanjumlah UMKM, koperasi, dan sentra-sentra perekonomian rakyat yang

produktif

1) Meningkatnya jumlah UKM yang produktif

Meningkatkan jml UKM, IKM dan pengusaha melalui pendidikan, pelatihan,

pendampingan, motivasi, bantuan dan keterampilan

dasar dengan didukung database yang kuat

Pengembangan produk UKM menjadi produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif

untuk meningkatkan pemasaran produk

2) Meningkatnya jumlah

koperasi yang produktif


kelembagaan koperasi melalui penataan

Peningkatan kualitas dan

kuantitas koperasi



VI - 141


kelembagaan koperasi, baik dalam arti legal formal maupun peningkatan

akuntabilitas pengelolaan kelembagaan Koperasi

2) Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi melalui pengembangan keahlian dan

keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi

produk) dan penerapan manajemen modern

Peningkatan pelatihn SDM koperasi dan pra koperasi

3) Meningkatnya jumlah sentra perekonomian rakyat yang produktif

Meningkatkan jumlah sentral perekonomian rakyat melalui pelatihan dan pendampingan

Peningkatan jumlah demplot buah-buahan dan kegiatan bimbingan kampung buah

unggulan

4) Meningkatnya produksi dan

produktifitas hasil perikanan dan pertanian dalam arti luas

Meningkatnya produksi dan

produktifitas hasil perikanan dan pertanian dalam arti luas

Peningkatan dan

pengembangan komoditas buah unggulan, unit pembenihan rakyat, unit pengolah ikan

(UPI), konfeksi, one produk one village (OPOV)

5) Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu

1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Pemberdayaan masyarakat baik langsung ataupun melalui kelembagaan masyarakat

2) Merubah pola pikir masyarakat kurang mampu

Pembinaan terhadap pedagang asongan dan PKL

6) Meningkatnya produksi dan produktivitas UKM, Koperasi

dan Sentra Perekonomian

Menguatkan peran masyarakat dalam dan ketrampilan Teknis

(alih teknologi dan inovasi

Pengembangan produk UKM menjadi produk yang

berkualitas, inovatif dan kreatif



VI - 142


produk) dan penerapan manajerial modern

untuk meningkatkan pemasaran produk

2) Meningkatkan daya dukung pemangku kepentingan bagi pengembangan UKM dan

koperasi

1) Meningkatnya daya dukung dan kerjasama antara pelaku usaha kecil dan mikro dengan

para pemangku kepentingan

Meningkatkan jumlah koperasi dan UKM yang berbadan hukum melalui pengembangan

kebijakan yang berpihak pada tumbuh kembangnya Koperasi dan UKM

Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM untuk mewujudkan

pemberdayaan Koperasi dan UKM yang lebih koordinatif dan partisipatif

2) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap

para pelaku UKM dan koperasi

1) Meningkatkan wirausahawan baru melalui pengembangan

lembaga diklat untuk melakukan pendidikan,

pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan

keterampilan dasar

Peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan

UKM untuk meningkatkan daya saing SDM Koperasi dan UKM

2) Meningkatkan kapasitas

SDM Koperasi dan UKM melalui pengembangan keahlian dan keterampilan

teknis (alih teknologi dan inovasi produk) dan

penerapan manajemen modern

Pengembangan produk

Koperasi dan UKM menjadi produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk

meningkatkan pemasaran produk


kelembagaan koperasi melalui penataan

kelembagaan koperasi, baik dalam arti legal formal maupun peningkatan

1) Penguatan kelembagaan

Koperasi untuk mengembangkan koperasi

sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi dan meningkatkan peran koperasi



VI - 143


akuntabilitas pengelolaan kelembagaan Koperasi

dalam peningkatan kesejahteraan anggota

2) Peningkatan dan

pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi

UKM/PKL

3) Meningkatnya akses permodalan usaha bagi

koperasi, dan UKM

Meningkatkan akses permodalan bagi Koperasi dan

UKM yang sesuai dengan kebutuhan

1) Peningkatan akses Koperasi dan UKM terhadap sumber

pembiayaan, teknologi, dan pemasaran

2) Operasionalisasi Bantuan Langsung Usaha Dana Bergulir (BLUDB)

4) Operasionalisasi Bantuan Langsung Usaha Dana

Bergulir (BLUDB)

Meningkatkan jumlah KSP / USP, koperasi dan UKM

Pembinaan terhadap KSP/USP, Koperasi dan UKM

3) Meningkatkan potensi dan

daya saing daerah melalui peningkatan investasi

1) Meningkatnya daya saing

daerah

Meningkatkan fasilitasi saranan

prasarana pariwisata

Peningkatan fasilitasi

pengelolaan sumber daya pariwisata

2) Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi

Melakukan evaluasi prosedur dan persyaratan perijinan investasi untuk meningkatkan

pelayanan perijinan

Penyederhanaan perijinan dan peningkatan pelayanan publik

3) Meningkatnya promosi

peluang investasi

Meningkatkan upaya kegiatan

promosi bagi peningkatan penanaman modal

Peningkatan kegiatan promosi

penanaman modal

4) Terjaminnya keamanan berusaha

Meningkatkan jumlah MOU kerjasama antar daerah dalam rangka promosi investasi, baik

dengan pemerintah dan

Peningkatan kerjasama antar daerah, baik dengan pemerintah daerah dan dunia

usaha dalam rangka promosi



VI - 144


kalangan dunia usaha investasi

4) Meningkatkan kualitas dan

penyerapan tenaga kerja

1) Meningkatkan ketersediaan

lapangan kerja bagi masyarakat

Meningkatkan dan perluasan

lapangan pekerjaan di berbagai sektor

Pembangunan infrastruktur

pendidikan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan biaya pendidikan yang terjangkau

2) Meningkatnya kualitas tenaga kerja

Meningkatkan ketrampilan, kompetensi dan produktivitas

tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

1) Penyediaan lembaga-lembaga pelatihan yang kurikulum

pelatihannya berorientasi pada dunia kerja

2) Menumbuhkan

profesionalisme tenaga kerja sebagai upaya meningkatkan

kompetisi tenaga kerja, memberikan pelatihan dan keterampilan tenaga kerja

untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, maju, produktif dan profesional

3) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Meningkatkan akses informasi tenaga kerja bagi pencari kerja

Peningkatan akses informasi pasar kerja

4) Terwujudnya perlindungan

ketenagakerjaan

1) Melaksanakan penegakan

Hukum dan Perlindungan Tenaga Kerja

Mendorong terwujudnya

perlindungan bagi tenaga kerja yang komprehensif

2) Meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan tenaga kerja dengan

perusahaan di wilayah Salatiga

Mendorong terwujudnya kerjasama antara lembaga-lembaga pendidikan tenaga

kerja baik formal maupun informal dengan perusahaan-

perusahaan di lingkungan



VI - 145


wilayah Salatiga maupun di luar wilayah Salatiga yang membutuhkan tenaga kerja

sesuai dengan kualifikasi (kebijakan link and match)

5) Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian

1) Melaksanakan Peyuluhan, bimbingan dan pelatihan

kewirausahaan bagi calon transmigran

Penyuluhan dan bimbingan serta pelatihan kewirausahaan

bagi calon transmigran

2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penempatan

transmigran

Mendorong terwujudnya koordinasi dan kerjasama serta penempatan bagi pelaku

transmigrasi

5) Meningkatkan sumber-

sumber penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan

daerah

1) Meningkatnya sumber-

sumber penerimaan daerah

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sumber-sumber penerimaan daerah

Melaksanakan pembangunan

dan peningkatan kualitasa dan kuantitas sarana prasarana sumber-sumber penerimaan

daerah

2) Meningkatnya kemandirian

keuangan daerah

Meningkatkan intensifikasi dan

ekstensifikasi PAD dan PBB

Meningkatkan penerimaan PAD

dan pengelolaan PPB secara mandiri

6) Meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang representatif

1) Terwujudnya pengelolaan pasar tradisional yang representatif

Meningkatkan sarana prasaran pasar tradisional

Meningkatkan sarana prasarana pasar tradisional

2) Terwujudnya jaminan dan perlindungan keberadaan

pasar tradisional

Melaksanakan pembangunan pasar tradisional

Melaksanakan pembangunan pasar tradisional

7) Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan daerah melalui

Meningkatkan peran masyakat

dalam pembangunan

Peningkatan peran masyarakat

secara efektif dan efisien dalam pembangunan



VI - 146


dan pengawasan pembangunan daerah

berbagai forum

MISI 5 : Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Memperkuat Identitas dan Jati Diri Daerah


1) Mengembangkan budaya lokal di masyarakat

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

dalam kegiatan masyarakat

Menginventarisasi dan melestarikan seni budaya lokal

Membina padepokan seni dan mengembangkan budaya lokal

2) Melestarikan nilai-nilai

kepahlawanan

Meningkatnya pemahaman

tentang nilai-nilai nasionalisme, kepahlawanan dan terwujudnya

aktualisasi kesetiakawanan sosial

1) Menyelenggarakan

Sarasehan nilai kepahlawanan dan

peringatan hari pahlawan

Melaksanakan sarasehan nilai

kepahlawanan dan ziarah wisata

2) Meningkatkan sarana dan

prasarana TMP

Menciptakan kenyamanan

untuk masyarakat dan peziarah di TMP

3) Melestarikan benda cagar budaya

Terjaganya benda cagar budaya Melakukan inventarisasi cagar budaya

Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya

4) Mengembangkan produk ciri khas kota

Terwujudnya produk ciri khas Kota Salatiga

Mengindentifikasi produk unggulan untuk menjadi ciri khas Kota Salatiga

Menciptakan produk unggulan Kota Salatiga

MISI 6 : Mengembangkan Hubungan yang Sinergis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan


1) Meningkatkan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif

Terwujudnya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif

Optimalisasi koordinasi kegiatan legislatif dan eksekutif

Peningkatan komunikasi dan pelayanan

2) Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah

Meningkatnya koordinasi pemerintah Kota Salatiga

Meningkatkan koordinasi untuk optimalisasi kelancaran proses

Peningkatan peran pemerintah dalam proses koordinasi



VI - 147

dengan instansi vertikal dengan instansi vertikal pembangunan dengan instansi vertikal

3) Meningkatkan kerukunan

antara pemeluk agama, penganut kepercayaan, suku dan etnis

1) Meningkatnya kualitas

kehidupan beragama secara harmonis, saling menghormati dengan

semangat kekeluargaaan 2) Meningkatnya kualitas

hubungan antar umat beragama, suku dan etnis

Optimalisasi fungsi lembaga

religi dalam mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama

Peningkatan peran lembaga

religi bagi kerukunan masyarakat

4) Meningkatkan stabilitas hubungan antar partai politik dan organisasi masyarakat

Terciptanya stabilitas hubungan antar politik dan organisasi masyarakat

Stabilisasi antar partai politik dan ormas

Fasilitasi dan pembinaan kepada ormas

MISI 7 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance


1) Meningkatkan kualitas SDM

Aparatur Pemerintah

Terwujudnya aparatur yang

kompeten profesional

Optimalisasi kualitas SDM

Aparatur Pemerintah

Fasilitasi SDM Aparatur

Pemerintah berkualitas

2) Meningkatkan kinerja

Aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik

1) Meningkatkan Pengguna

Perpustakaan 2) Meningkatnya

profesionalisme aparatur

pemerintah 3) Terwujudnya transparansi

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

4) Meningkatnya kinerja

pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien

Optimalisasi kinerja aparatur

pemerintah

1) Peningkatan kinerja

aparatur pemerintah dalam pelayanan publik

2) Fasilitasi SDM Aparatur

Pemerinrahuntuk meningkatkan kualitas

3) Meningkatnya kapasitas dan keberpihakan kelembagaan

1) Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat

Optimalisasi Peran Lembaga dalam memihak kepentingan

Peningkatan Keberpihakkan Lebaga Pemerintah pada



VI - 148

pemerintahan kepada masyarakat

2) Meningkatnya keberpihakan pemerintah kepada

masyarakat

masyarakat Masyarakat

4) Menyelenggarakan pemerintahan yang

akuntabel

1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang

visioner, ramah lingkungan dan sustainable

2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

3) Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Optimalisasi akuntabilitas pemeritahan

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

yang transparan

MISI 8 : Mengembangkan Pemahaman Politik Melalui Budaya Politik Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi

Hukum


1) Meningkatkan nilai-nilai demokratis di masyarakat

2) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat

3) Meningkatkan pemahaman

dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum

4) Meningkatkan penegakan produk hukum

1) Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan

masyarakat dalam politik 2) Meningkatnya ketentraman

dan ketertiban masyarakat

3) Meningkatnya pemahamam masyarakat terhadap

produk hukum 4) Meningkatnya ketaatan

terhadap produk hukum

1) Pembinaan masyarakat dalam pendidikan politik

2) Optimalisasi sistem keamanan lingkungan

3) Pemahaman dan kesadaran

masyarakat terhadap produk hukum

4) Pelaksanaan sosialisasi produk hukum dan melengkapi peraturan

perundangan

1) Peningkatan pemahaman masyarakat dalam

pendidikan politik 2) Peningkatan fungsi

pengamanan dan penertiban

lingkungan 3) Memasyarakatkan lembaga

penegak hukum 4) Sosialisasi dan peningkatan

kelengkapan produk hukum



VI - 149

MISI 9 : Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai Bidang Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja, serta Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi


1) Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak dan perempuan

1) Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak

1) Advokasi tentang Instrument Internasional maupun nasional Hak-hak Anak

2) Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan

2) Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak perempuan

1) Advokasi tentang Instrument Internasional maupun nasional Hak-hak Perempuan

2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan

3) Meningkatnya Pemahaman Aparat terhadap Instrument-instrumen HAM

Advokasi dan Diseminasi Instrumen HAM pada aparatur

Penyusunan RAD HAM

4) Terjaminnya Hak Sipil dan Hak Politik Warga Negara

Meningkatnya pemahaman warga negara terhadap hak politik

Peran serta dalam proses demokrasi

2) Menurunkan prosentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Turunnya prosentase kekerasan dalam rumah tangga

Sosialisasi dan Pendampingan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalamrumah tangga

1) Pelaksanaan perlindungan perempuan

2) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

3) Mewujudkan Kota Layak Anak Terwujudnya Kota Layak Anak 1) Advokasi dan Diseminasi Kota Layak Anak

2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan

1) Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, dan Forum Anak

2) Pelibatan/Peran serta Anak dalam Proses Pengambilan Kebijakan


Kota Salatiga Tahun 2011 - 2016

VII - 150

BBAABB VVIIII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah

dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan

program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan

arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh strategi

melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam

mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan

program lainnya.

Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah secara

umum. Pernyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan

perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan

terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna. Kebijakan

umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan

sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatan

kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing sebagaimana

amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan

kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta

mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang

bersih dan akuntabel.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk

menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif

mencapai sasaran. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam

menentukan program prioritas yang tepat dibutuhkan kebijakan umum

agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Setelah

kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program

pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD

karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan

rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas.

Urgensi lain adalah karena perumusan program pembangunan daerah

adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan

tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.



VII - 151

Adapun Program-program Pembangunan Daerah yang akan

dilaksanakan pada tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1) Urusan Pendidikan :

a) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

c) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

d) Program Pendidikan Menengah;

e) Program Pendidikan Non Formal;

f) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

g) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah

Raga.

2) Urusan Kepemuda dan Olah Raga :

a) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

b) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

3) Urusan Kesehatan :

a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

c) Program Pengawasan Obat dan Makanan;

d) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

e) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

f) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular;

h) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

i) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

j) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

Prasarana Puskesmas;

k) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

l) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;

m) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;

n) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak;

o) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata;

p) Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat.



VII - 152

4) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah :

a) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif;

b) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

UMKM;

c) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

5) Urusan Perdagangan :

a) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

b) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan;

c) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

d) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;

e) Program Pembangunan Pasar Tradisional/Penataan Tempat

Usaha Bagi Pedagang.

6) Urusan Industri :

a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

b) Program Penataan Struktur Industri;

c) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

7) Urusan Perpustakaan :

a) Program Pengembangan Koleksi Perpustakaan;

b) Program Pengembangan Sarana Prasarana Perpustakaan;

c) Program Koleksi Perpustakaan.

8) Urusan Kearsipan :

a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

b) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip

Daerah;

c) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana

Kearsipan;

d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

9) Urusan Pekerjaan Umum :

a) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

c) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

d) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;

e) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;

f) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.



VII - 153

10) Urusan Penataan Ruang :

a) Program Perencanaan Tata Ruang;

b) Program Pemanfaatan Ruang;

c) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

11) Urusan Lingkungan Hidup :

a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

b) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan;

c) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

d) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup;

e) Program Kerjasama Pembangunan;

f) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

g) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup;

h) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

i) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber

Daya Alat;

j) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan

Lingkungan.

12) Urusan Perumahan Rakyat :

a) Program Pengembangan Perumahan;

b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;

c) Program Lingkungan Sehat Perumahan.

13) Urusan Perencanaan Pembangunan :

a) Program Pengembangan Data/Informasi;

b) Program Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan

Besar;

c) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan;

d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

e) Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

f) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

g) Program Perencanaan Sosial Budaya.

14) Urusan Perhubungan :

a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan;

b) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;



VII - 154

c) Program Pengendalian Lalu Lintas;

d) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan.

15) Urusan Kebudayaan :

a) Program Pengembangan Nilai Budaya;

b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

c) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

d) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya.

16) Urusan Pariwisata :

a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

c) Program Pengembangan Kemitraan.

17) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil :

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

18) Urusan Ketenagakerjaan :

a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja;

b) Program Pendataan Lowongan Kerja dan Penempatan

Tenaga Kerja;

c) Program Monitoring dan Evaluasi ;

d) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

e) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.

19) Urusan Ketransmigrasian :

a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;

b) Program Transmigrasi Regional.

20) Urusan Sosial :

a) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

c) Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo;

d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo;

e) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

f) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);

g) Program Pembinaan Anak Terlantar;



VII - 155

h) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS);

i) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

21) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;

b) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa.

22) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan;

b) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan;

c) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak.

23) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

a) Program Keluarga Berencana;

b) Program Pelayanan Kontrasepsi;

c) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

d) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam

Pelayanan KB/KR Mandiri.

24) Urusan Ketahan Pangan :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

25) Urusan Penanaman Modal :

a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

b) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan

Prasarana Daerah;

c) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

26) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

a) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan;

b) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

c) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(PEKAT);

d) Program Pendidikan Politik Masyarakat;



VII - 156

e) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam;

f) Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan

Keamanan.

27) Urusan Pertanahan :

a) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah;

b) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

28) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian :

a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

b) Program Penataan Daerah Otonomi Baru;

c) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah;

d) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

e) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;

f) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

g) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah;

h) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan;

i) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah;

j) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan;

k) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS;

l) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan;

m) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

n) Program Pendidikan Kedinasan;

o) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

29) Urusan Komunikasi dan Informatika :

a) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi;

b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;



VII - 157

c) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa;

d) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa.

30) Urusan Pertanian :

a) Program Peningkatan Kesejahteraan Lembaga Petani;

b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/

Perkebunan;

c) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan;

d) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

e) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan;

f) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian;

g) Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Ternak;

h) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

i) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;

j) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

31) Urusan Kelautan dan Perikanan :

a) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

b) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan.

Tabel 7.1. berikut tentang Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Kota Salatiga :



Misi 1: Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

1 Mengembangkan

pemerataan akses dan

mutu pendidikan pada

jenjang pendidikan PAUD,

SD-MI, SMP-MTS,

SMU/SMK/MA

Meningkatnya ketersediaan

sarana dan prasarana pada

semua jenjang pendidikan

dalam rangka

meningkatkan pelayanan

pendidikan kepada

masyarakat;

a. Meningkatkan kualitas

aparatur pendidikan

untuk mewujudkan tata

kelola penyelenggaraan

pemerintahan yang baik

(good governance) di bidang

pendidikan

a. Meningkatkan

pemerataan dan mutu

serta pemerataan akses

penyelenggaraan PAUD.

jml tenaga pendidik yang

layak

320 60

Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Pendidikan DISDIKPORA

b. Memantapkan komitmen

dan sinergitas peningkatan

mutu pendidikan melalui

koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi pembangunan

pendidikan antara

Pemerintah Kota dan

pemangku kepentingan

pendidikan Kota Salatiga

b. Meningkatkan

pemerataan, mutu,

relevansi dan daya saing

serta perluasan akses

penyelenggaraan

pendidikan dasar.

jml tenaga pendidik yang

terlatih

100 100

c. Membangun kemitraan

dan kerjasama dengan

stakeholder guna menjamin


pendidikan.

c. Meningkatkan

pemerataan, mutu,



penyelenggaraan

pendidikan menengah.

jml kegiatan peningkatan

kualitas siswa dan tenaga

kependidikan PAUD 1 1

d. Meningkatkan



pendidikan

d. Meningkatkan

pemerataan, mutu,



penyelenggaraan

pendidikan non formal

dan informal.

jml jenis acuan kurikulum

bahan ajar dan model

pembelajaran PAUD yg

tersusun sesuai standar50 20

e. Strategi Pemberdayaan

Satuan Pendidikan

e. Meningkatkan

pemerataan, mutu,



penyelenggaraan

pendidikan khusus.

% ruang belajar PAUD

sesuai standar

60 85

SKPD

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2011-2016

ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN INDIKATOR

No TUJUAN SASARAN STRATEGI PROGRAM INDIKATIF URUSAN

VII - 158



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

SKPDARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN INDIKATOR


f. Strategi Kemandirian dan

Kualitas Hasil Pendidikan

f. Meningkatkan mutu

pendidik dan tenaga

kependidikan pada

pendidikan formal dan non

formal

% PAUD yg memiliki alat

peraga sesuai standar

30 65

g. Meningkatkan tata

kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik dalam

penyelenggaraan

pendidikan.

% ruang belajar beserta

isinya (SD/SMP) sesuai

standar 40% 90%

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

h. Meningkatkan prestasi

keolahragaan.

jml ruang kepala sekolah

dan guru yg terbangun

i. Meningkatkan wawasan

kebangsaan, kearifan lokal

dan kesetaraan gender


pendidikan.

% SD/MI, SMP/MTs yg

memperoleh nilai hasil

kelulusan minimal 7,0

j. Meningkatkan pelayanan

administrasi perkantoran

% penyusunan kurikulum

yg tepat waktu

k. Meningkatkan sarana

dan prasarana aparatur

Jml ruang kepala sekolah

dan guru yg terbangun

sesuai standar 25 142

l. Meningkatkan disiplin

aparatur

Jml sekolah SMP/MTs yg

memiliki lab IPA,Bahasa,

Komputer12 25

m. Meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia

aparatur

jml buku yang sesuai :

siswa SD/MI adalah 1:1

untuk 4 mapel 5.000 29.600

n. Meningkatkan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

jml buku : siswa SMP/MTs

adalah 1:1 untuk semua

mapel 4000 24.300

jml jenis buku pegangan

dan referensi SD/MI,

SMP/MTs.40 217

jmlh kegiatan Fasilitisasi

RSBI SMA SMK yg

dilaksanakan2 2

Program Pendidikan

Menengah

Jml Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB) yg terbangun 1 1

Program pendidikan non

formal

VII - 159



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Jumlah Koleksi

Perpustakaan yg terdata&

teropname 22.062 49.562

Program Pengembangan

Koleksi Perpustakaan

Perpustakaan PERSIPDA

Jumlah Koleksi BP

Perpustakaan Umum 22.062 27.062

Jumlah Judul Koleksi

Serial Perpustakaan 7 69

Jumlah Perpustakaan

Kelurahan terbantu 20 20

jml paket sarpras perpus

digital yg tersedia 1

jml alat repro dokumen yg

tersedia 2

jml gedung perpus yg

terbangun 1

jml paket audio visual yg

tersedia 15

jml paket sarpras

perpustakaan yg tersedia 1 5

jml ekslempar koleksi buku

yg dipelihara 11.000


yg diperbaiki 3.500


yg direproduksi 1.050


yg difumigasi 30.000

Meningkatnya

keterjangkauan pelayanan

pendidikan pada semua

jenjang pendidikan bagi

segenap lapisan

masyarakat;

% Angka Partisipasi

Sekolah SD/MI dan

SMP/MTs (disesuaikan dgn

MDGs) 96 100



Tahun

jml siswa miskin yang

menerima beasisiwa300 3.050

jml SMP Terbuka yg terbina1 1



Program Pendidikan

Menengah

Jml penduduk usia 15 th

keatas yg bisa membaca &

menulis 540 6.590


formal

VII - 160



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Meningkatnya kelayakan

dan sertifikasi tenaga

pendidik dan kependidikan

Jml pendidik PAUD yg

layak

320 620


Usia Dini

Jml Tenaga pendidik PAUD

yang terlatih 100 600

% guru PNS Dan GTY yang

memenuhi kualifikasi S1 50 50

Program Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

% guru bukan

PNS(GTT/GTY/ GTTY) yang

memperoleh tunjangan

fungsional

324 100


Tenaga Kependidikan

% tenaga kependidikan /

TU sesuai standar 0 100

% guru PNSD belum

bersertifikat pendidik yang

memperoleh Tunjangan

Tambahan Penghasilan

Guru (blm bersertifikasi)

759 100

Meningkatnya kualitas dan

relevansi pendidikan pada

semua jenjang pendidikan

termasuk kualitas pendidik

dan tenaga kependidikan.

Jml jenis acuan kurikulum

bahan ajar dan model

pembelajaran PAUD yg

tersusun sesuai standar 50 170


Usia Dini

Jml kegiatan peningkatan

kualitas siswa dan tenaga

kependidikan PAUD 1 7

% SD/MI, SMP/MTs yg

memperoleh nilai hasil

kelulusan minimal 7,099 100



Tahun

% SD/MI, SMP/MTs yang

mengembangkan dan

mereview KTSP100 100

% SD/MI dan SMP/MTs yg

telah menerapkan MBS 100 100

% SD dan SMP

melaksanakan pembinaan

kesiswaan100 100

VII - 161



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


% data pendidikan terkirim

dari satuan pendidikan di

semua jenjang yg tepat

waktu, valid dan akurat 100 100

Program manajemen

pelayanan pendidikan

% Sekolah Negeri yg

menerapkan sistem PPDB

Online13 100

jmlh peserta sosialisasi

administrasi, managemen,

penyelenggaraan

pendidikan pada tiap

satuan pendidikan

120 720

% pelaksanaan monev

kegiatan dibidang

pendidikan 100

% laporan evaluasi hasil

kinerja dari satuan

pendidik yang lengkap 100

% penyusunan juknis

setiap bantuan keuangan

yg tepat waktu0 100

% penyusunan instrumen

tindak lanjut Peraturan

dibidang Pendidikan 10 100

% guru wiyata bakti / GTT

yang sejahtera100 100


Tenaga Kependidikan

% PTT/PTTY yang sejahtera584 100

jml kegiatan Try Out Ujian

Nasional Siswa SD, SMP,

SMA SMK dan Ujian

Nasional SD, SMP, SMA MA

SMA LB SMK yg

dilaksanakan

3 3

Program Pendidikan

Menengah , Program

Pendidikan Dasar

% Kegiatan penelitian

ilmiah siswa yg didukung 100 100

VII - 162



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


jmlh kegiatan lomba

mapel,debat bhas inggris,

OPSI SMA SMK, OSTN

SMK, OSN SMA, LKS SMK,

FLS2N dan OOSN yg

dilaksanakan

10 10

% sekolah yg berbasis

keunggulan lokal100 100

% kegiatan pembinaan

siswa berprestasi yg

dilaksanakan100 100

% penyusunan kurikulum

SMA/SMK yg tepat waktu 100 100

% kegiatan pelatihan

kompetensi tenaga pendidik

SMA/SMK yang

dilaksanakan

100 100

Jml tutor keaksaraan yg

diberdayakan 50 550


formal

Jumlah guru yang TOT

prov dan kota untuk

pembangunan

Nasionalisme

420 2.520

% kegiatan LCC Dampak

Bahaya Nikotin yg

dilaksanakan100 100

Jumlah Survey minat baca

koleksi perpustakaan - 4


Koleksi Perpustakaan

Perpustakaan Persipda

Jumlah lomba

menulis/sinopsis & lomba

dongeng 1 6

Jumlah kegiatan pelayanan

kunjungan pemakai & story

telling - 18

Jumlah titik layanan

perpus keliling 14 96

lama waktu buka (jam) - 384

jml pengguna fasilitas

internet/hari yg dilayani 75

jml pemustaka yg terlayani

sirkulasi/thn 125

jml website yg dibuat 1

VII - 163



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


jml kegiatan promosi yg

terlaksana 1 7

jml kegiatan pameran yg

terlaksana 4

jml buku indek yg tersusun 130 1.180

jml leaflet yg tercetak 2.500

jml perpustakaan yg

terdata 119 219

jml perpustakaan yg dibina 36 191

Jml Petugas &

Perpustakaan yg mengikuti

lomba - 240

Jml Petugas Perpust.

Sekolah yg. Mengikuti

Bintek - 120

Jml Petugas Perpust.

Masyarakat yg. Mengikuti

Bintek - 160

Jumlah kegiatan

Pembinaan organisasi

profesi perpustakaan (IPI) - 4

Meningkatnya kesesuaian

kurikulum dan kebutuhan

dunia kerja

% kegiatan Bursa Kerja

Khusus yg dilaksanakan 100 100

Program Pendidikan

Menengah

% kegiatan Praktek Kerja

Industri (Prakerin) yg

dilaksanakan100 100

% kegiatan pembangunan

Tempat Uji Kompetensi yg

terbangun 100 100

% kegiatan pengembangan

Career Centre yg

dilaksanakan100 100

% kegiatan Fasilitasi

Business Centre yg

dilaksanakan 100 100

% kegiatan Teaching

Factory yg dilaksanakan100 100

% kegiatan EXPO Produk

SMK yg dilaksanakan100 100

VII - 164



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


% kegiatan Job Fair yg

dilaksanakan100 100

% kegiatan Kantin

kejujuran yg terselenggara 100 100

Jml Lembaga PKBM yg

dibina 5 30


formal

Jml Lembaga Kursus yg

dibina 20 180

Jml pengelola kursus yg

dibina- 160

Jml Lembaga non formal/

Pengelola LPK, PAUD, TBM

& sejenis yang dibina 200 235

Jml lembaga non forma

lembaga/ pengelola LPK,

kel Vokasi, KBU dan sejenis

Kab/Kota yg berprestasi tk

Prov, HAI

35 210

Meningkatnya pembinaan

dan pemasyarakatan

olahraga dan kepemudaan

% Organisasi/pemuda yg

berprestasi

64 70

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Kepemudaan dan

Olahraga

% Organisasi/personil

olahraga yg berprestasi 10 60

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

2 Meningkatkan cakupan,

jenis dan kualitas layanan

kesehatan masyarakat dan

kelurga berencana


kapasitas pelayanan

kesehatan masyarakat baik

pelayanan kesehatan dasar

maupun rujukan rujukan

Meningkatkan pelayanan

kesehatan masyarakat

dengan mengoptimalkan

peran pelaksana pelayanan

kesehatan dasar dan

rujukan di tingkat

puskesmas, puskesmas

pembantu, maupun RSUD

Peningkatan mutu

pelayanan farmasi

komunitas dan klinis.

Persentase UPT yg

melaksanakan pelayanan

kesehatan sesuai dengan

standar pengobatan

- 60

Obat dan perbekalan

kesehatan

1) Kesehatan2)

Keluarga

Berancana

Dinas Kesehatan

Persentase ketersediaan

obat dan perbekalan

kesehatan sesuai

kebutuhan 100 % (250

item, 40 item bahan lab, 1

paket pola penyakit)

100 100

VII - 165



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Persentase alat kesehatan

yang telah dikalibrasi

setahun sekali sebesar 100

% (8 item)- 100

persentase pasien yg

terpenuhi kebutuhan gizi di

Puskesmas Cebongan 100 100

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

persentase sarana

kesehatan yg melayani

gawat darurat 100 100

Jumlah puskesmas yang

telah di akreditasi - 1

Program Promosi

Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat

%Jumlah Posyandu strata

mandiri 15,60 40

%Jumlah Posyandu strata

madya 30,10 40

%Jumlah Poskestren strata

mandiri - 90

%Jumlah UKK madya 45,50 50

%Jumlah Kelsi strata

Mandiri - 25

% Jumlah SBH Mandiri

masyarakat yg ditangani 100,00 100

% Jumlah alat kesehatan

ukur yang telah dikalibrasi - 100

%Jumlah obat dan

perbekalan kesehatan yang

tersedia 80,00 95

%Jumlah Posyandu Balita

strata mandiri 15,60 40

%Jumlah Posyandu Lansia

strata mandiri - 49

%Jumlah Poskestren strata

mandiri - 90

%Jumlah UKK madya 45,50 50

% Jumlah Kelsi strata

Mandiri - 25

% Jumlah SBH Mandiri

DKK yg sesuai dgn target 100,00 100

VII - 166



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Jumlah paket infrastruktur

rumah sakit yg terbangun

1 11

Program Pengadaan sarana

dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

BLUD RSUD

Jumlah paket Alat

Kesehatan yg tersedia

1 4


dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit



BLUD RSUD

Jumlah paket kendaraan

dinas/operasional yg

tersedia - 3


dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit



BLUD RSUD

Jumlah paket

perlengkapan Rumah

Tangga gedung Kelas III yg

tersedia

- 1

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

BLUD RSUD

Jumlah paket daya listrik

555 KVA yg tersambung - 1

Program Pengadaan

Perlengkapan Gedung

kantor

BLUD RSUD

Lama waktu persediaan

obat dan perbekalan

kesehatan bagi masyarakat

miskin dlm keadaan cukup

(bln)

12 12

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

BLUD RSUD

(Peningkatan Pelayanan

Rumah Sakit)

% Jumlah Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

yang terpenuhi

- 100

Program Peningkatan Mutu

Layanan Kepada

Masyarakat

BLUD RSUD

(Pendukung Peningkatan

Pelayanan Rumah Sakit)

% Jumlah kegiatan-

kegiatan pendukung

peningkatan pelayanan

rumah sakit yang

dilaksanakan

- 100

Program Peningkatan Mutu

Layanan Kepada

Masyarakat

BLUD RSUD

VII - 167



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Mendorong

pemerataan,jangkauan dan

mutu pelayanan kesehatan

secara menyeluruh

(promotif,preventif,kuratif,

dan rehabilitatif)

terpadu,berkesinambungan

sesuai standar pelayanan

minimal

Meningkatkan pemerataan

dengan mendekatkan

pelayanan pada

masyarakat

% Jumlah indikator SPM

yang mencapai target

70 90

Program Promosi

Kesehatan Dan


Dinas Kesehatan

% Jumlah UKS Gred IV

untuk SD dan SMP 0,9% dan

0 50 dan 55

% Cakupan rawat jalan31,75 <15


Masyarakat

Jml kegiatan penyusunan

pedoman pengobatan bagi

6 Puskesmas dan BP4 1

Program Pengawasan Obat

Dan Makanan

Jml kegiatan pemantauan

Obat dan Alkes di 7 UPT 1

pemb. Pusk, mangunsari,

RS Cebongan serta

fasilitasnya 0% 100%

Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan pra sarana

puskesmas

jumlah pasien Salatiga

yang berkunjung di

Puskesmas 262.702 300

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Tersedianya fasilitas

pelayanan kesehatan

dengan biaya terjangkau

Mengembangkan model

pelayanan strategis dan

unggulan untuk upaya

kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan

perorangan

Memberikan pelayanan


miskin dan rentan

% Jml kasus Pnemonia

Balita yang ditangani

100,00 100

Program Pelayanan

Kesehatan Penddk Miskin

Jml kasus AFP anak usia <

15 tahun dengan hasil

laboratorium virus polio

negatip

1,00 2

% Jml penduduk yang

menjadi peserta JPK 61 100

Program Kemitraan


Kesehatan

VII - 168



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Terlaksananya pembinaan

di bidang kesehatan dan

keluarga berencana

Peningkatan pembinaan


berencana kepada

masyarakat termasuk

keluarga miskin dan rentan

Mengembangkan model

pemberdayaan keluarga

dan masyarakat serta

meningkatkan kemitraan

dalam upaya mndorong

kemandirian perilaku hidup

bersih dan sehat

% Rumah sehat

62,40 82,00


Masyarakat

% kelurahan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat

(STBM) 9 40

% Tempat umum yg

memenuhi syarat

kesehatan 82,25 89,00

% Tempat Pengelolaan

Makanan yg memenuhi

syarat kesehatan 82,25 89,00

% institusi yg dibina 82,25 89,00

% tempat pengelolaan

pestisida yg memenuhi

syarat kesehatan 68,00 82,00

% rumah tangga sehat

85,00 91

Program Promosi

Kesehatan Dan


% institusi kesehatan sehat 65 85

% Tempat Tempat Umum

sehat 41,00 44

% Tempat Kerja yang sehat 53 68

jml pelaksanaan KIE yg

terlaksana (kali) - 295

Program Keluarga

Berencana

Keluarga

Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

Bapermas PKB &

KP

jml kelompok Bina

Keluarga Balita yg

terfasilitasi 19 29

Program pembinaan peran

serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang

mandiri

jml kelompok Bina

Keluarga Remaja yg

terfasilitasi 7 29

VII - 169



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


jml kelompok Bina

Keluarga Lansia yg

terfasilitasi 6 15

jml kelompok UPPKS yg

terfasilitasi 55 65

jml peserta pembinaan KB

berasal dari institusi

masyarakat 37 41

jml KK yg terdata untuk

database keluarga 41.482 42.126

jumlah organisasi

kelompok PIK Remaja yg

menerima KIE ttg

kesehatan remaja

- 300

Tersedianya pelayanan


berencana bagi warga

miskin/kurang mampu

Pengembangan sistem

jaminan kesehatan

terutama bagi penduduk

miskin dan rentan

memberikan subsidi

pembiayaan kesehatan bagi

masyarakat msikin dan

rentan

% Jumlah masyarakat

miskin Kota Salatiga yg

mendapatkan jaminan

pelayanan kesehatan yg

ditargetkan

70 100

Program Promosi

Kesehatan Dan


lama waktu persediaan

obat dan perbekalan


miskin dlm keadaan cukup

(bln)

12 12

Program

Pengadaan,Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-

Paru/RS Mata

% Jml masyarakat miskin

Kota Salatiga yg

mendapatkan pelayanan

kesehatan di Fasilitas

kesehatan Tk. Rujukan

100 100

Program Kemitraan


Kesehatan

Jumlah ibu hamil yang

meninggal karena hamil,

bersalin, dan nifas per

100.000 kelahiran hidup

210,89 60

Program peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan anak

% Jml ibu hamil yg


kesehatan selama

kehamilan minimal 4x pada

tenkes berkompeten

96 98

VII - 170



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Mendorong dan

mendukung

ketersediaan,pemerataan,m

utu dan pelayanan

keluarga berencana

meningkatkan pembinaan

keluarga berencana dan

pelayanan keluarga

berencana serta

pemasangan alat

kontrasepsi, termasuk bagi

keluarga miskin

jml akseptor dari keluarga

miskin

- 940

Program Keluarga

Berencana

Keluarga

Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

Bapermas PKB &

KP

jml set implant yang

tersedia bagi keluarga

miskin - 2.445

jumlah PUS miskin yang

dipasang alat kontrasepsi - 2.150

Program Pelayanan

Kontrasepsi

Peningkatan kualitas SDM

tenaga kesehatan dan

keluarga berencana

Pengembangan dan

pemantapan manajemen

SDM kesehatan

Pengembangan mutu SDM

Kesehatan melalui

peningkatan kualitas

institusi pendidikan

kesehatan dan pelatihan

SDM

persentase Tenaga

Kesehatan yg terlatih dan

terbina 40 60


Masyarakat

Peningkatan kompetensi

dan profesionalisme SDM

Kesehatan melalui

kemitraan dengan

organisasi profesi dan

lembaga terkait untuk

memenuhi kebutuhan DN

dan peluang pasar LN

% Jml tenaga kesehatan,

sarana pelayanan

kesehatan dan sarana

penunjang pelayanan

kesehatan yang memiliki

ijin praktek

50 90

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Jumlah kasus yg telah

didiagnosa oleh dokter ahli 508 12.038

Program Kemitraan


Kesehatan

Pengendalian penyebaran

HIV AIDS dan penyakit

menular lain

Peningkatan Upaya

Pencegahan HIV AIDS dan

Penyakit Menular Lainnya

Peningkatan dan Perluasan

upaa pencegahan untuk

pengguna narkoba suntik,

penularan melalui

hubungan seksual tidak

aman dan melalui ibu ke

bayi

Persentase Penduduk Usia

15-49 thn yg terinfeksi HIV

(penderita baru)

6 kasus

baru (total

kasus 124)

0,01

kasus

/100.000

penduduk


Masyarakat

Meningkatkan dan

memperluas cakupan

perwatan,dukungan dan

pengobatan

Peningkatan upaya

perawatan dan dukungan

pengobatan

% Jml penderita balita

diare yg ditangani 100,00 100

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

VII - 171



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


< % Jml penderita malaria

yg diobati sesuai standar - -



Menular

% Jml pendrt filaria yg

ditangani sesuai standar - 100

% Jml suspek/penderita

flu burung yg ditangani

sesuai standar - 100

Penguatan

kemitraan,sistem

kesehatan dan sistem

masyarakat

% Jml bayi kurang dari 1

tahun yang mendapatkan

imunisasi campak 95,56 97,5

% Jml anak usia 9-59

bulan yang mendapatkan

imunisasi campak

tambahan

- 95

Meningkatkan koordinasi

antar pemangku

kepentingan

% Jml KLB yang direspon

kurang dari 24 jam 100,00 100

Peningkatan kesehatan ibu

dan anak melalui

penurunan angka kematian

ibu,bayi dan balita

penurunan angka kematian

ibu, bayi dan balita

Mendorong peningkatan

cakupan pelayanan

kesehatan

ibu,bayi,balita,kesehatan

sekolah,kesehatan kerja

dan asusila

menurunnya AKABA

(Angka Kematian Balita)

per 1000 kelahiran hidup 7,73 7,3

Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak

balita

jml dokumen yg tersusun

(Survei Kepuasan

Pelanggan&Survei Buku

KIA)

2 2





210,89 60

Program peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan anak

% Jml ibu hamil yg


kesehatan selama


tenkes berkompeten

96 98

VII - 172



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Menurunnya angka

kesakitan

Meningkatkan Surveilance

penyakit dan kualitas

kesehatan lingkungan

Memutus mata rantai

penularan penyakit

menular dan menekan

angka kematian akibat

penyakit

menular,KLB/wabah dan

bencana

Persentase penjaringan

siswa SD kls 1 yg

terperiksa

100 100


Masyarakat

% calon jemaah haji yg

diperiksa dan divaksinasi 100 100

< IR (penurunan IR) DBD

per 100.000 penduduk 0,74 35



Menular

> % kenaikan angka CDR

TB Paru 45,16 70

kenaikan Angka NCDR

kusta - 1,0

jml Pedagang/Produsen

Pangan yang dibina 180 400


Dan Makanan

Jml paket sampel pangan

utk uji pemeriksaan bahan

berbahaya 300 450

Peningkatan status gizi

masyarakat

Pemberdayaan

masyarakat,LSM,swasta

dan sektor terkait dalam

upaya penanggulangan

masalah gizi dan

pencapaian keluarga sadar

gizi

Pemenuhan makanan

tambahan dan suplemen

gizi bagi ibu hamil,ibu

nifas,bayi,balita,anak

sekolah dasar dari keluarga

kurang mampu atau

bermasalah gizi

% Jumlah Keluarga yang

berperilaku sadar gizi

60,60 80

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

% Jumlah anak balita yang

menderita gizi buruk 0,03 0,02

% Jumlah anak balita yang

menderita /gizi kurang

dibagi jumlah balita

dikalikan 100

4,19 3,69

% Jumlah ibu hamil yang

kadar Hb <11 2,53 2

% Jumlah ibu hamil yang

LILA< 23,5 Cm 4 3

VII - 173



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Melindungi kesehatan

masyarakat dengan

menjamin tersedianya

upaya kesehatan yang

paripurna,merata,bermutu

dan berkeadilan

Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan

dengan biaya yang

terjangkau dan mudah

diakses oleh semua lapisan

masyarakat

Meberikan pelayanan

kesehatan kepada

masyarakat dengan

menitikberatkan pada

pelayanan prima

% kualitas pelayanan

SIMPUS di Puskesmas yg

memenuhi standar 100,00 100

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

% realisasi target

pelayanan di Puskesmas 50,00 100

% kegiatan monev yg

terlaksana 50,00 100

% Jml usia lanjut yang

dibina oleh petugas

kesehatan70,9 80

Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia

% pelayanan gangguan

jiwa 0,8 15


Masyarakat

% CPNS yg memenuhi

syarat kesehatan 100 100

% Jumlah target karyawan

perusahaan yang diperiksa

fungsi parunya 100 100


Lingkungan Sehat

Meningkatnya sarana dan

jangkauan KIE bidang

kesehatan kepada

masyarakat

Meningkatkan pemahaman

terhadap KIE

Mendorong pemahaman

tentang KIE dan kesehatan

rproduksi remaja melalui

peningkatan dukungan dan


Jml regulasi ttg

pembangunan berwawasan

kesehatan

- 3,0


Masyarakat

%KK yg menggunakan air

minum syarat kesehatan 47,5 67,5

% jml Peserta Kegiatan

promosi informasi

kesehatan yg ditargetkan 100 100

Program Promosi

Kesehatan Dan


jml peserta penyuluhan

keamanan pangan bagi

pengusaha IRT dan

pedagang sekolah

95 450


Dan Makanan

jml peserta Sosialisasi

tentang distribusi sediaan

farmasi 235 300

VII - 174



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Jml peserta sosialisasi Efek

Samping Obat dan

Pelayanan Kefarmasian 125 450

3 Meningkatkan kualitas dan

kecepatan pelayanan akte

catatan sipil(Akte

Kelahiran, KTP) dan

dokumen administrasi

kependudukan lainnya

(Surat Keterangan Domisili,

Surat Keterangan Pindah,

Kartu Keluarga).

Peningkatan mutu

pelayanan dokumen

catatan sipil dan dokumen

administrasi

kependudukan lainnya

Meningkatkan pelayanan

administrasi

kependudukan dan catatan

sipil melalui pengembangan

database kependudukan

dan catatan sipil dengan

mengoptimalkan peran

pelaksana pelayanan di

tingkat kelurahan dan

kecamatan

Peningkatan kerjasama,

koordinasi dan sinkronisasi

dalam pelaksanaan

administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil.

jml Penduduk Ber-e KTP

131259

(blm e-

KTP)

670.545

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Kependudukan

dan Catatan Sipil

Disdukcapil

Meningkatkan kepemilikan

dokumen kependudukan

dan catatan sipil melalui

pemanfaatan peran aparat

pemerintah desa dalam

peningkatan kesadaran

masyarakat akan

pentingnya dokumen

kependudukan dan catatan

sipil

jml Bayi Ber-Akte Kelahiran

5.000 30.000

jml Pasangan Ber-Akte

nikah400 2.800

4 Menciptakan kemandirian

dalam bidang ketahanan

pangan

Meningkatnya penyediaan

sumber pangan alternatif

Mendorong penyediaan

sumber pangan alternatif

Peningkatan sumber

pangan alternatif

Penyelenggaraan Rapat

teknis Perencanaan

Ketahanan Pangan 1 6

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Ketahanan

Pangan

Bapermas

Penyelenggaraan Lomba

Cipta Menu1 6

Pengiriman Peserta Lomba

Cipta Menu ke Tk. Propinsi 1 6

Pengiriman Peserta Pekan

Pangan lokal Tk. Jawa

Tengah

1 6

Penyuluhan Peningkatan

mutu dan Keamanan

Pangan2 16

VII - 175



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Penyuluhan Peningkatan

Pengetahuan tentang

Sumber Pangan Alternatif 1 13

penyuluhan optimalisasi

lahan pekarangan3 24

Tercapainya Analisis Pola

Pangan Harapan

Masyarakat

Mendorong Pola Pangan

Harapan masyarakat

Meningkatkan Pola Pangan

Harapan masyarakat

pelaksanaan survey pola

pangan harapan di Kota

Salatiga- 5

% ketersediaan energi dan

protein perkapita- 91

% penguatan Cadangan

Pangan- 61

% Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)- 91

% kegiatan Pengawasan

dan Pembinaan Keamanan

Pangan yg terlaksana - 81

jml kegiatan Monitoring

kelompok wanita

tani/kelompok usaha tani

pengolah pangan lokal yg

terlaksana

2 14

jml kegiatan monitoring

warung sekolah yg

terlaksana3 19

Jml buku database potensi

produk pangan kota

Salatiga yg tersusun15 45

pra koordinasi Dewan

Ketahanan Pangan1 -

Rakor Dewan Ketahanan

Pangan1 -

Evaluasi Koordinasi Dewan

Ketahanan Pangan 1 -

jml jenis buku saku 1 5

Dinas Pertanian

jml produksi ubinan

potensi pertanian3 15

VII - 176



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


5 Meningkatkan layanan dan

fasilitas serta akses

masyarakat terhadap

kesediaan sanitasi dan air

bersih

Tersedianya sanitasi dan

air bersih

Optimalisasi akses

masyarakat terhadap

sanitasi dan air bersih

revitalisasi %Prasarana

pengambilan&saluran yg

terbangun di 6 kelurahan - 140

Program Penyediaan dan

pengelolaan air baku

Pekerjaan Umum Dinas Cipkataru

% sarpras rumah

sederhana sehat terbangun - 135

Program pengembangan

perumahan

Perumahan

% pelayanan air bersih dan

sanitasi dasar bagi 56%

masyarakat berpenghasilan

rendah di Kec. Argomulyo- 92

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

VII - 177



Misi 2: Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

1 Meningkatkan

pembangunan infrastruktur

yang memiliki daya dukung

dan daya ungkit terhadap

pembangunan ekonomi dan

sosial dengan

mengutamakan kepentingan

masyarakat luas.

Terwujudnya peningkatan

kualitas dan kuantitas

infrastruktur yang memiliki

daya dukung dan daya

gerak ekonomi sosial,

transportasi, komunikasi

dan informatika,tata

kota,perumahan dan

pemukiman.

Optimalisasi pembangunan

infrastruktur potensial

berdaya dukung

transportasi

Peningkatan peningkatan

sarana dan prasarana

transportasi

V/C Ratio

0,44 -

Program Peningkatan Pelayanan AngkutanPerhubungan Dishubkombudpa

r

Kecepatan rata-rata

kendaraan 41 -

Waktu tunggu penumpang6 -

Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan LLAJ 100 pelajar -

Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan

Umum di Jalan

inataru 26

hr, OLJ 28

kl, Patroli

120 kl

-

Penyuluhan Bagi Juru Mudi

/ Sopir 200 orang -

Pemilihan Awak Kendaraan

Umum Teladan (AKUT) 20 Orang -

Jml dokumen perencanaan

terminal yg tersusun 1 4

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor - -

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

- Penggantian / Modifikasi

Program Break Tester - -

URUSAN SKPDINDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATIFNo. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

CAPAIAN INDIKATOR

VII - 178



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Pengadaan Rambu Lalu

Lintas424 m

guardrail,

174 bh

rambu,

1195 m2

marka

-

Program Pengendalian Lalu

Lintas

Perawatan Rambu Lalu

lintas dan APILL525

rambu, 16

APILL

-

Pengukuran Kinerja Ruas

Jalan, Simpang dan

Pelayanan Angkutan Umum

12

simpang, 6

ruas

-

jml terminal terbangun

- 2

Program Pembangunan


Perhubungan

Meningkatkan

pembangunan infrastruktur

dasar masyarakat

peningkatan kualitas dan

kuantitas infrastruktur

dasar masyarakat

Jumlah unit gedung Kantor

yg terbangun 15 34

Program Peningkatan


Aparatur

Umum Dinas Cipkataru

Jumlah keg.

Perencanaan&pengawasan

pemb gedung yg

dilaksanakan

4 14

jml bak penampungan air yg

terbangunPembuatan bak

penampungan air - -

Jumlah Ruas Jalan yang

perlu dilakukan

pemeliharaan m2 75.300 337.700

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga

dan PSDA

Jumlah jembatan yang

dilakukan pemeliharaan 30 215

% terlaksananya

pengecatan kanstin di ruas

jalan 100 100

Dinas Cipkataru


perlu dilakukan

pemeliharaan m2 75.300 337.700


terbangun (m) 10575 m 618175 m Program pembangunan

jalan dan jembatan

Jumlah kegiatan

pembangunan Jembatan

yang direncanakan 3 buah 16 buah

VII - 179



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Panjang jaringan irigasi

teknis yang

diperbaiki/dibangun (m) 11245 m' 14695 m'

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan

irigasi,rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Panjang saluran

drainase/gorong-gorong

yang dibangun 12725 m' 20425 m'

Program Pembangunan

Saluran Drainase/Gorong-

gorong


dan PSDA

Luas talud/dinding

saluran/sungai yang

diperbaiki/dibangun 6781 m' 14731m'

Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong


dan PSDA

Pembangunan

saranaprasarana/infrasturk

tur yang fundamental,

memiliki asas manfaat yang

luas dengan perancanaan

yang matang

jml paket infrastruktur

rumah sakit yg terbangun

1 11

Program




Paru/RS Mata

Kesehatan BLUD RSUD

jml Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB) yg terbangun - -

Program Pendidikan Non

Formal

Pendidikan Disdikpora

jml unit gedung Setda yg

terbangun - 1

Program Peningkatan

sarana dan Prasarana

Aparatur

Umum Setda

Meningkatkan pengelolaan

tata ruang yang

berkesinambunan

Optimalisasi pemanfaatan

dan pengendalian tata

ruang

jml dokumen RTBL kawasan

strategis pendidikan tinggi

dan menengah - 1

Program Perencanaan Tata

Ruang

Penataan Ruang Dinas Cipkataru

jml dokumen RTBL kawasan

strategis pendidikan dasar

dan menengah - 1

% penataan Jalan Jendral

Sudirman (m) - 3.901

jml dokumen studi

penataan reklame - 2

jml dokumen master plan

reservoir (lumbung air) - 1

jml dokumen DED

Pembangunan Kantor DTK - 1

VII - 180



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

jml kelurahan yg

tersosialisasi perda RDTRW

kota Salatiga di 4

kecamatan

- 4

jml dokumen DED

Pembangunan Kantor DTK - 1

jml kelurahan yg

tersosialisasi perda RTRW

kota Salatiga di 22

Kelurahan

22 22

jml dokumen tata ruang

kota 1 Bappeda

jml konsultasi publik yg

terlaksana 1

Perda RDTR dan zonasi yg

tersusun 1

Perda RTR Kawasan

Strategis yg tersusun 1

Perda Insentif dan

Disintensif yg tersusun 1

Perda RTRW (hasil evaluasi)

yg tersusun 1

jml dokumen evaluasi Perda

RTRW yg tersusun 1

jml panggung reklame yg

terbangun - 6 Program Pemanfaatan

Ruang

Dinas Cipkataru

jml Sistem Informasi

Geografis Tata Ruang ter-

update- 3

jml Papan

Informasi,Pengendalian dan

Papan Anjuran tata ruang

yg terpasang

21 73

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Dinas Cipkataru

jml dokumen pengendalian

pemanfaatan ruang lintas

kabupaten/kota. - 5

jml peserta sosialisasi

kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang (org) - 100

VII - 181



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

% lahan yg teridentifikasi

menurut : RT/RW, status

tanah, Faktor harga tanah,

faktor fisik tanah, faktor

prasarana kawasan 4

Kecamatan

- 35


perumahan

Perumahan

% pengembangan

perumahan dgn kategori

sesuai standar - 35

% Kasiba dan Lisiba yg

ditetapkan - 30

% pembangunan sarpras

dasar permukiman yg

melibatkan masyarakat - 40

Program pemberdayaan

komunitas perumahan

Jml dokumen terkini (up

date) pendukung

pembangunan perumahan

(data rumah tidak layak

huni,kawasan kumuh,

kawasan permukiman, jml

rumah sekota, infrastruktur

perumahan dan rawan

bencana) di 4 Kecamatan

- 9

% pengembangan kawasan

kumuh yg terintegrasi

(pengawasan &

pengendalian alih fungsi) di

Kecamatan Argomulyo

- 96


Infrastruktur Data Spasial

Daerah Rawan Bencana yg

telah disusun- 1


Data/Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Bappeda

2 Meningkatkan konservasi

dan pemanfaatan

lingkungan hidup untuk

mendukung pertumbuhan

ekonomi.

Menurunnya pencemaran

lingkungan

Meningkatkan pengawasan

dan pengendalian

pencemaran/perusakan LH

serta koordinasi

pengelolaan LH dengan

seluruh Stakeholders

Meningkatkan upaya

konservasi dan rehabilitasi

SDA serta pengendalian

kerusakan LH.

jml dokumen peta kota

hijau (Green Map) yg

tersusun

- 5

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Lingkungan

Hidup

Bappeda

VII - 182



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

jml dokumen masterplan

RTH Perkotaan yg tersusun - 1

jml dokumen rencana teknis

dan supervisi peningkatan

kualitas RTH perkotaan yg

tersusun- 5

jml Perda RTH yg tersusun- 1

luasan Jl. Fatmawati yg

dilengkapai taman dan pot

(m2) - 2.500

Dinas Cipkataru

jml Tugu Batas Kota - 5

jml pot dan taman yg

berada di Pertigaan dan

Perempatan JLS - 50

luasan ruas Jl. Jend.

Sudirman - Jl. Senjoyo -

Tugu Atlet ABC yg

dilengkapi taman dan pot

(m2)

- 1.800

jml titik lampu utk jalan

lingkungan yg terbangun 1.139

jml titik lampu yg

dimeterisasi LPJU 3.736

Jml Sarana Mainan Anak - 100

luasan tanah terbeli utk

Tanah Tugu Batas Kota

Kembangsari (m2) - 400

jml Tugu Batas Kota

Kembangsari - 1

luasan ruas Jl. Sudiarto-Jl.

Tentara Pelajar yg


(m2)

- 1.500

luasan Jl. Muwardi yg


(m2) - 1.000

% RTH (Ruang Terbuka

Hijau) sepanjang Jalan

Fatmawati 113

VII - 183



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

% taman rekreasi yg

terbangun (5 buah tugu :

Tingkir, Barukan,

Pattimura, Hassanudin,

Imam Bonjol)

113

Jml Areal Pemakaman

Umum Blondocelong dan

Ngemplak yg terpelihara - 23

luasan makam yg

terpelihara se kota (m2) - 500

Paket Pemb Pagar TPU

ngemplak yg terealisir 5

luas Turap/talud brojong

makam Ngemplak

terbangun (m2) 250

luas gapura makam

terbangun (m2) - 300

luas pagar TPU

Blondocelong terbangun

(m2) - 300

luas TPU salib putih

terbangun (m2) - 20.000

jml Dokumen pengkajian

dampak lingkungan JLS- 1

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Bappeda

% jml usaha dan atau

kegiatan yang mentaati

persyaratan administratif

dan teknis pencegahan

pencemaran air

10 80

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

KLH

% jumlah usaha dan atau

kegiatan sumber tidak

bergerak yang memenuhi

persyaratan administratif

dan teknis pengendalian

pencemaran udara

10 80

% luas lahan yg ditetapkan

dan diinformasikan status

kerusakan lahan dan atau

untuk produksi biomassa 10 80

VII - 184



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

% jml pengaduan

masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan

atau perusakan lingkungan

hidup yang ditindaklajuti

10 80

Jumlah Dokumen Kualitas

Lingkungan yang tersusun 2 18

% jumlah ruas sungai

program kali bersih untuk

sungai prioritas di Kota

Salatiga

7 60

Tersusunnya Laporan

monitoring dan evaluasi

lingkungan hidup 1 6

Jml paket Pengadaan alat

laboratorium 1 5

Jml unit Pembangunan unit

teknologi biogas 9 55

Jml paket Pembangunan

dan penyempurnaan gedung

Lab 1 4

Jml paket Pengadaan

Peralatan Pengomposan 1 4

Jml paket Pengadaan Solar

Cell Percontohan - 5

Jml paket Penataan Sumber

Mata Air 1 5

Jml paket Penataan

Bantaran Sungai 1 4

Jml surat keputusan

Penetapan Kelas Air Sungai - 4

Jml kegiatan Car Free Day - 4

% Tersedianya reagent

laboratorium 30 450

% Terpeliharanya alat

laboratorium 20 270

% Terlaksananya uji di

laboratorium bersertifikasi

utk kasus pencemaran yang

spesifik 100 600

VII - 185



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Jml unit terbangunnya

tempat pengumpulan

sementara limbah B 3 bagi

UKM

- 1

Meningkatkan

pemberdayaan/partisipasi

masyarakat dalam

pelestarian LH

Jml paket Pengadaan

Tanaman Penghijauan 1 6

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

Lingkungan

Hidup

KLH

Jml paket Pengadaan

peralatan pertanian 1 6

Jml paket pengadaan

Pupuk, Pestisida 1 6

Jml peserta sosialisasi

perlindungan dan

konservasi SDA 300 1.800

Jml unit pembangunan

gully plug 25 150

Jml unit Pembangunan

Sumur Resapan 50 370


Resapan Selokan 25 175


dampak perubahan iklim - 600


pengendalian lingkungan

hidup - 400

Jml kali Lomba Adiwiyata

1 6

Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam

Kegiatan PAKLIM (Program

Advice Kebijakan Perubahan

Iklim) 2 22

Jml kali Lomba PKA

(Penghijauan dan

Konservasi Alam) 1 6

Jml paket pengadaan

tanaman penghijauan 1 6

Jml unit Pengadaan Alat

Biopetri (Pembuat Lubang

Biopori) 70 620

Jml paket sarana

pengawasan Air Bawah

Tanah 1 6

VII - 186



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


kuantitas jaringan irigasi

dan konservasi sumber daya

air

Optimalisasi Konservasi

sumber daya alam

Revitalisasi Jml paket Terbangunnya

sarana prasarana ekowisata 1 6


Konservasi Sumber Daya

Alam

KLH

paket Tanaman 1 6

Jml Monitoring

Pemanfaataan Air Bawah

Tanah dan Sumber Daya

Mineral

- 4


Dam Penahan 5 20

Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam


gully plug 20 145

Jml paket pembangunan

embung konservasi 2 4


Sumur Resapan 50 150

Jml paket Penataan sarana

dan prasarana RTH 1 6

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Jml paket pengadaan

tanaman penghijauan 1 6

Jml paket Tersedianya

database dan informasi

lingkungan - 1

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan

Lingkungan

% penghematan energi dan

air yg terpenuhi - 20

Program Perlindungan Dan

Konversi Sumber Daya Alam

Setda


kuantitas pengelolaan

limbah padat dan cair serta

pelayanan penanganan

sampah

Meningkatnya kuantitas

dan kualitas pengelolaan

limbah padat, limbah cair

dan sampah

Optimalisasi pengelolaan

sampah

Revitalisasi Jml Tong Sampah yg

tersedia

- 5.000


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Lingkungan

Hidup

Dinas Cipkataru

Jml unit Mesin Pencacah

Sampah yg tersedia 6

Jml unit kendaraan Dump

truk yg tersedia - 1

Jml gerobak sampah yg

tersedia - 200

Jml kendaraan Roda 3 yg

terbeli - 5

VII - 187



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Jml areal TPS Hasanudin yg

terbangun - 1

Jml Truck Armroll tersedia - 4

Jml areal Transfer depo di

kec. Tingkir yg terbangun - 1

Jml areal TPS di kec. Tingkir

yg terbangun - 2

Jml areal TPS cebongan

(isep-isep) terbangun - 1

Jml unit Dump Truck yg

terbeli - 2

Jml titik Talud TPA

terbangun - 5

Jml titik jalan dan Drainase

TPA yg terbangun - 5

Jml titik lokasi pagar

keliling TPA yg terbangun 1

Jml jembatan timbang

terbangun - 1

Jml unit taman masuk TPA

yg terbangun - 1

Jml unit rambu-rambu /

papan nama di TPA yg

terpasang - 1

Jml whelloader untuk TPA

yg terbeli - 1

Jml unit kendaraan pick up

yg terbeli - 1

Jml areal Pengembangan

TPST di Kel. Tingkir Lor - 1


TPST di Kel. Mangunsari - 1


TPST di Kel. Kutowinangun - 1

Luasan sampah di TPA yg

ditutupi scr sanitary landfill

(Ha) - 5

Jml unit ventilasi gas di TPA - 1

VII - 188



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Jml dump truk di TPA yg

terbeli - 1

Jml unit peralatan

composting di TPA - 1

Jml unit incinerator di TPA - 1

Jml unit alat utk program

3R di TPA - 3

Jml lembar pamphlet dan

Stiker - 2.500

Jml lokasi Resik-resik

Kutho - 20

Jml Lomba Kebersihan yg

dilaksanakan (7 kategori) - 5

Jml peserta Bintek

Pengelolaan Sampah - 100

Jml lokasi Program Tempat

Pembuangan Sampah

(TPST) - 5

Jml titik lokasi sarana dan

Prasarana TPST yg direhab - 5

Jml areal yg terehabilitasi di

TPS Tamansari - 1

Jml areal yg terehabilitasi

diTPS Blauran - 1


TPS ABC - 1

Jml areal yg terehabilitasi

diTPS Patimura - 1


TPS Pemotongan - 1


TPS A. Yani - 1


TPS Bojo - 1


Transfer Depo Kalimangkak - 1

VII - 189



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR


Transfer Depo Tegalrejo - 1

Jml TPS yg terpelihara - 14

Jml unit IPLT yg terawat di

TPA - 1

Jml unit sumur artetis yg

terawat di TPA - 1

Jml unit peralatan

komposting yg terawat - 1

Jml dokumen master plan

persampahan - 1

VII - 190



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


kuantitas rehabilitasi dan

penanganan penyandang

masalah

kesejahteraansosial

Menurunnya jumlah

penyandang masalah


Peningkatan akses

penduduk terhadap

lapangan pekerjaan dan

kesempatan berusaha bagi

penduduk

Memperbaiki program

perlindungan sosial dan

Meningkatkan akses

pelayanan dasar

jml keg pelatihan dan

pemberian sarpras

masyarakat di link. Industri

Hasil Tembakau (IHT) yg

terlaksana

- 120

Program Pemberdayaan

fakir miskin,komunitas adat

terpencil (KAT) DAN

Penyandang Masalah Kesos

(PMKS lainnya)

Sosial Dinsosnakertrans

jml keg pemberdayaan

Lansia & pembinaan Masy.

di lingk. Industri Hasil

Tembakau (IHT) yg

terlaksana

- 100

jml WRSE yg terlatih 45 278

jml lansia produktif yg

terlatih- 160

jml peserta pelatihan bagi

eks penyandang penyakit

sosial 10 50

Program pembinaan eks

penyandang penyakit sosial

(eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial

lainnya)

jml Anak Terlantar yang

terlatih menjahit20 140

Program Pembinaan Anak

Terlantar

Terlaksananya pelayanan

rehabilitasi dan sarana

prasarana kesejahteraan

sosial

Pembinaan dan Pelatihan

Bagi para penyandang

masalah kesejahteraan

sosial

jml penerima alat penca

dan sembako serta

pengiriman peserta hipenca 3 18

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

sosial

jml unsur kesos yg

terfasilitasi operasional

untuk Kegiatan Potensi

Sumber Kesos (PSKS) dan

Pokja

7 42

Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

sosial

jml karang taruna & PSM

yg diberdayakan 2 10

Terciptanya peningkatan

pembinaan terhadap para

penyadang masalah

kesejateraan sosial

Pembinaan dan pelatihan

bagi para penyandang

masalah kesejahteraan

sosial

jml lembaga konsultasi

kesejahteraan keluarga

(LK3) yg terfasilitasi 1 kegiatan135

lembaga

jml kegiatan Komda Lansia

yang terfasilitasi

- 21


fakir miskin,komunitas adat

terpencil (KAT) DAN

Penyandang Masalah Kesos

(PMKS lainnya)

SKPDNo. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN URUSAN

CAPAIAN INDIKATOR

Misi 3: Mengembangkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PROGRAM INDIKATIF

VII - 191



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

PROGRAM INDIKATIF

Terwujudnya jaminan dan

perlindungan Sosial bagi

penyandang masalah


jml PGOT yg dikirim ke

Balai Rehabsos

- 131



sosial

Dinsosnakertrans

jml kelurahan yg terdata

PMKS,PSKS dan Pokja - 92

jml KK PMKS (Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial) yg mendapat

santunan

800 7.300



Sosial

Sosial Setda

rata-rata jml kajian

bantuan sosial yg

terfasilitasi100 71

jumlah rekomendasi

kebijakan bidang kesra12 18

Menurunnya Prosentase

Rumah tangga Miskin

Terdapat 4 Strategi dalam

percepatan penanggulangan

kemiskinan (Perpres No. 15

tahun 2010 dan

Permendagri 42 Tahun

2010), yaitu : 1)

Mengurangi beban

pengeluaran masyarakat

miskin; 2) Meningkatkan

kemampuan dan

pendapatan masyarakat

miskin; 3) Mengembangkan

dan menjamin

keberlanjutan usaha mikro

dan kecil; 4)Mensinergikan

kebijakan dan program

penanggulangan

kemiskinan

Terdapat 4 Prinsip arah

kebijakan (berdasarkan

TNP2K), yaitu: 1)

Memperbaiki program

perlindungan sosial; 2)

Meningkatkan akses

pelayanan dasar; 3)

Pemberdayaan kelompok

masyarakat miskin; 4)

Menciptakan

pembangunan yang

inklusif

% Kuota Beras utk

masyarakat miskin (Raskin)

yang terdistribusi kepada

RTS-PM

100 100


Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT), dan

PMKS Lainnya

sosial Setda

% Jumlah masyarakat

miskin Kota Salatiga yg

mendapatkan jaminan

pelayanan kesehatan yg

ditargetkan

70 100

Program Promosi Kesehatan

Dan Pemberdayaan

Masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

VII - 192



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

PROGRAM INDIKATIF

lama waktu persediaan obat

dan perbekalan kesehatan

bagi masyarakat miskin

dlm keadaan cukup (bln) 12 12

Program




Paru/RS Mata

BLUD RSUD

% Jml masyarakat miskin

Kota Salatiga yg


kesehatan di Fasilitas

kesehatan Tk. Rujukan

100 100

Program Kemitraan


Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan





210,89 70

Program peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan anak

% Jml ibu hamil yg


kesehatan selama


tenkes berkompeten

96,00 98

jml akseptor dari keluarga

miskin - 780

Program Keluarga

Berencana

Keluarga

Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

Bapermas PKB &

KP

jml set implant yang

tersedia bagi keluarga

miskin - 1.945

jumlah PUS miskin yang

dipasang alat kontrasepsi - 1.750

Program Pelayanan

Kontrasepsi


menerima beasisiwa 300 3.050



Tahun




Program Pendidikan

Menengah

jml laporan Monev program

kemiskinan dan MDG's

seKota Salatiga 1,00 11

Program Perencanaan

Sosial Budaya

Perencanaan

Pembangunan

Bappeda

rata-rata jml kajian

bantuan sosial yg

terfasilitasi100 71



Sosial

Sosial Setda

jumlah rekomendasi

kebijakan bidang kesra12 18

VII - 193



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

PROGRAM INDIKATIF

2 Meningkatkan upaya

penanganan mitigasi

bencana dan penanganan

keluarga korban paska

bencana

Meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam

meminimalkan potensi

terjadinya bencana

Memasyarakatkan bahaya

bencana

Peningkatan sosialisasi,

pembinaan dan fasilitas

penanganan bencana

jml tagana (taruna siaga

bencana) terlatih

- 130



sosial


jml paket sarpras bagi

korban bencana yg harus

tersedia- 40


Infrastruktur Data Spasial

Daerah Rawan Bencana yg

telah disusun- 1


Data/Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Bappeda

jml unit sarana dan

prasarana DAMKAR yg

tersedia 4 4

Program Peningk.

Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Pekerjaan umum Kesbangpol

jml paket alat penunjang

operasional DAMKAR ( baju

tahan api/panas, selang) 1 2

% kegiatan patroli bencana

yg terlaksana - 100

Program pencegahan dini

dan penanggulangan

korban bencana alam

jml tim SAR yg terlatih 50 300

VII - 194



Misi 4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir1 Meningkatkan jumlah

UKM, koperasi, dan sentra-

sentra perekonomian

rakyat yang produktif

Meningkatnya jumlah UKM

yang produktif

Meningkatkan jml UKM,

IKM dan pengusaha

melalui pendidikan,

pelatihan, pendampingan,

motivasi, bantuan dan

keterampilan dasar dengan

didukung database yang

kuat

Pengembangan produk

UKM menjadi produk yang

berkualitas, inovatif dan

kreatif untuk

meningkatkan pemasaran

produk

jml masyarakat IKM yang

mendapat bantuan

peralatan

22 132


Industri Kecil dan

Menengah

Koperasi dan

UKM

Disperindagkop

& UMKM

jml fasilitasi sarana

pengamanan lingkungan

IKM20 120

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

jml UPT kemasan industri

makanan yang modern. 1 16

jml Koperasi dan UMKM

yang tergolong akuntable. 90 540

Program penciptaan iklim

Usaha Kecil Menengah

yang kondusif

jml produk yg meningkat

kualitasnya dan mampu

bersaing di pasaran30 150


Sistem Pendukung Usaha

bagi UMKM

% kegiatan-kegiatan

FEDEEP yg dilaksanakan 100 100

Program Perencanaan

Pengembangan Ekonomi

Masyarakat

Perencanaan

Pembangunan

Bappeda

jml petani yg dikirim

pelatihan - 360

Program Peningkatan

kesejahteraan lembaga

petani

Pertanian Dinas Pertanian

jml paket bantuan sapras

1 6

Program Peningkatan

Penerapan teknologi

pertanian/perkebunan

jml paket pelatihan sapras

pertanian 2 12

jml paket SLPTT

- 12

Program Peningkatan

Produksi


jml paket SLPHT 1 30

jml paket demplot/uji terap - 6

jml paket bantuan bibit

unggul 1 6

jml paket bantuan pupuk 1 6

SASARANNo. SKPDTUJUAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATIF URUSANINDIKATOR SASARAN

CAPAIAN INDIKATOR

VII - 196



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

jml paket bantuan obat-

obatan 1 6

panjang perbaikan irigasi

tersier (km) - 5

jml peternak yg

tersosialisasi 70 420


penaggulangan penyakit

ternak

jml dosis pengobatan masal

ternak besar yg diberikan 800 5.600

jml dosis pengobatan masal

ternak kecil yg diberikan 350 2.100

jml ternak yg tervaksin 350 2.100

jml ternak unggul

(perbaikan genetik) yg

tersedia (ekor) 40 180

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

jml paket bantuan kandang

yg tersedia 9 12

jml paket bantuan pakan

yg tersedia 2 12


obatan yg tersedia 2 12

luas HMT yg diperbaiki (Ha) 30 40

Jml kandang yg diperbaiki - 120

Jml unit sumur yg

terbangun 3 22

Jml unit alat pakan yg

tersedia 1 6

jml unit Biogas yg tersedia 2 22

jml unit APPO yg tersedia 1 6

jml paket ALSINAK

1 -

Program peningkatan

penerapan teknologi

peternakan

jml kelompok penerima

pelatihan pengolahan

pangan dari bahan asal

hewan

- -

jml kandang yang

terpelihara - -

VII - 197



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

jml unit bantuan sarpras

yg tersedia di kawasan

budidaya perikanan

Pulutan

75 200


Budidaya Perikanan

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Pertanian

jml bibit unggul yg tersedia

(ekor) 9.000 3.700

jml bantuan pakan yg

tersedia (ton) 7.5 25

jml paket obat-obatan yg

tersedia - 10

jml kolam ikan yg

terbangun bagi masyarakat - 25

jml bibit yg tersedia (ekor)

bagi masyarakat - 1.250

jml paket bantuan pakan

yg tersedia bagi

masyarakat - 25

jml paket bantuan induk

hias yg tersedia - 50

jml paket pakan yg tersedia - 50

jml kegiatan pembinaan

petani ikan hias yg

terlaksana - 5

jml keg pembinaan petani

thd wabah penyakit ikan yg

terlaksana - 5


obatan yg tersedia - 50

jml sosialisasi obat ikan yg

terlaksana - 5

jml pelatihan teknologi

perikanan yg terlaksana - 5

jml paket kaji terap

teknologi yg terlaksana - 5

jml pelatihan Pokdakan dan

Poklahsar 1 10

jml bantuan peralatan yg

tersedia 10 25

VII - 198



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Meningkatnya jumlah

koperasi yang produktif



melalui penataan

kelembagaan koperasi, baik

dalam arti legal formal

maupun peningkatan


kelembagaan Koperasi

Peningkatan kualitas dan

kuantitas koperasi

jumlah koperasi yang

cukup berkualitas dan

berkualitas yg dibina (

Akuntabel )

6 81

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Disperindag dan

UMKM

jml koperasi yang cukup

sehat dan sehat.50 250

jml Koperasi dan UMKM

yang tergolong akuntable. 90 540



yang kondusif

Meningkatkan kapasitas

SDM Koperasi melalui

pengembangan keahlian

dan keterampilan teknis

(alih teknologi dan inovasi

produk) dan penerapan

manajemen modern

Peningkatan pelatihn SDM

koperasi dan pra koperasi

jumlah yang dibina dalam

pengelolaan Pra Koperasi

dan Koperasi

50 250

jumlah yang dibina tentang

pelatihan AMT ( Penguatan

pengelolaan usaha ) 30 180

Meningkatnya jumlah

sentra perekonomian

rakyat yang produktif

Meningkatkan jml sentral

perekonomian rakyat

melalui pelatihan dan

pendampingan

Peningkatan jumlah

demplot buah-buahan dan

kegiatan bimbingan

kampung buah unggulan

jml kegiatan forum

perencanaan 1 6

Program Peningkatan


petani


jml demplot buah-buahan 1 6

jml kegiatan bimbingan

kampung buah unggulan - 9

Meningkatnya produksi

dan produktivitas hasil

perikanan dan pertanian

dalam arti luas


dan produktifitas hasil

perikanan dan pertanian

dalam arti luas

Peningkatan dan

pengembangan komoditas

buah unggulan, unit

pembenihan rakyat, unit

pengolah ikan (UPI),

konfeksi, one produk one

village (OPOV)

komoditas buah unggulan

yang dikembangkan

1 5

Program Peningkatan

Produksi


VII - 199



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

jml Unit Pembenihan

Rakyat (UPR) yg

bersertifikat - 19


Budidaya Perikanan

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Pertanian

jml UPI (Unit Pengolah

Ikan) yg terbina50 250

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

jml produk konveksi OPOV

( One Produk One Vilage )

yg terfasilitasi 50 250

Koperasi dan

UMKM

Disperindagkop

& UMKM

Meningkatnya keberdayaan

kelompok masyarakat

kurang mampu

Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam

pembangunan

Pemberdayaan masyarakat

baik langsung ataupun

melalui kelembagaan

masyarakat

Jml PKL dan asongan yg

dibina

1183 1.295

Program Pembinaan

pedagang kaki lima dan

asongan

Perdagangan

Merubah pola pikir

masyarakat kurang mampu

Pembinaan terhadap

pedagang asongan dan PKL

Jml Pedagang dan PKL/

asongan yang telah

mengikuti peraturan128 856


dan produktivitas UKM,

Koperasi dan Sentra

Perekonomian

Menguatkan peran

masyarakat dalam dan

ketrampilan Teknis (alih

teknologi dan inovasi

produk) dan penerapan

manajerial modern

Pengembangan produk

UKM menjadi produk yang

berkualitas, inovatif dan

kreatif untuk


produk

jml Promosi produk

unggulan dan produk UKM

Kota Salatiga yg terfasilitasi40 117


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif


Bidang Koperasi

dan UMKM

jml pengusaha yg

dipromosikan produknya

yang berorientasi ekport25 150

Program Peningkatan

efisiensi perdagangan

dalam negeri.

jml kegiatan penyusunan

data produk unggulan kota

salatiga10 14

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

jml festival pertanian yg

diikuti 1 17

Program Peningkatan

pemasaran hasil produksi

pertanian


jml paket ALSINAK

1 2

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

jml kelompok penerima

pelatihan pengolahan

pangan dari bahan asal

hewan

4 -

jml paket sarpras RPH - 5

VII - 200



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

jml pedagang ikan yg

terfasilitasi melalui

bantuan peralatan 50 50



Produksi Perikanan

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Pertanian

2 Meningkatnya daya dukung


bagi pengembangan UMKM

dan koperasi

Meningkatnya daya dukung

dan kerjasama antara

pelaku usaha kecil dan

mikro dengan para


Meningkatkan jumlah

koperasi dan UKM yang

berbadan hukum melalui

pengembangan kebijakan

yang berpihak pada

tumbuh kembangnya

Koperasi dan UKM

Peningkatan iklim usaha

yang kondusif bagi

Koperasi dan UKM untuk

mewujudkan

pemberdayaan Koperasi

dan UKM yang lebih

koordinatif dan partisipatif

jml IKM yang dibina

( Kegiatan DEKRANASDA )

20 140

Program Penataan Struktur

Industri.

Koperasi dan

UKM

Disperindagkop

dan UMKM

jumlah UMKM yang dibina

tentang Klinik Konsultasi

Bisnis30 210



yang kondusif

jml pengusaha dan

konsumen yang dibina60 360

Program Perlindungan

konsumen dan

pengamanan perdagangan

Koperasi dan

UMKM

Disperindagkop&

UMKM

jml konsumen yang dibina

( pertemuan koordinasi

pengawasan ) dengan

lembaga perlindungan

konsumen

100 600

jml pemilik timbangan yang

tera ulang900 900

Jumlah Toko yang diawasi

tentang peredaran barng

yang dijual 200 400

jml masyarakat konsumen

yang dibina 30 180

Program Peningkatan


dalam negeri.

jml pelaku usaha dan

konsumen BAH yg ASUH

yg terbina 100 500

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

Peternakan Dinas Pertanian

jml sampel daging yg

terperiksa 780 3.900

jml sampel susu yg

terperiksa 240 1.200

jml siswa SD yg mengikuti

kampanye gemar ikan 1.800 4.000


Budidaya Perikanan

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Pertanian

VII - 201



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

jml kelurahan sasaran

lomba masak ikan PKK 22 110

jml perwakilan lomba

masak ikan tk. Propinsi 2 25

jml keg promosi ikan segar

dan olahan 1 5

jml pedagang ikan yg

terbina 50 250



Produksi Perikanan

Meningkatkan pembinaan

dan pendampingan

terhadap para pelaku UKM

dan koperasi

Meningkatkan

wirausahawan baru melalui

pengembangan lembaga

diklat untuk melakukan

pendidikan, pelatihan,

penyuluhan, motivasi dan

kreatifitas bisnis, keahlian

teknis dan keterampilan

dasar

Peningkatan kapasitas dan

produktivitas Koperasi dan

UKM untuk meningkatkan

daya saing SDM Koperasi

dan UKM

jml UMKM yg mendapat

bintek

90 540


Kewirausahaan dan



Koperasi dan

UMKM

Disperindagkop

& UMKM

Meningkatkan kapasitas

SDM Koperasi dan UKM


keahlian dan keterampilan

teknis (alih teknologi dan

inovasi produk) dan

penerapan manajemen

modern

Pengembangan produk

Koperasi dan UKM menjadi

produk yang berkualitas,

inovatif dan kreatif untuk


produk

jml UKM yg terlatih

30 180



melalui penataan

kelembagaan koperasi, baik

dalam arti legal formal

maupun peningkatan


kelembagaan Koperasi

Penguatan kelembagaan

Koperasi untuk

mengembangkan koperasi

sesuai nilai, jati diri,

prinsip dan asas Koperasi

dan meningkatkan peran

koperasi dalam

peningkatan kesejahteraan

anggota

jml UMKM yg terlatih

dalam pembukuan

30 150



bagi UMKM

jml kegiatan pendataan

pemilik timbangan yang

terdata ( Up Dating /

Pemutakiran Data )

1 5

Program Perlindungan

konsumen dan

pengamanan perdagangan

Koperasi dan

UMKM

Disperindagkop

& UMKM

VII - 202



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Peningkatan dan

pengembangan sarana dan

prasarana usaha bagi

UKM/PKL

pendataan pelaku usaha

pemilik dan atau non

pemilik SIUP/TDP ( Up

Dating )

100 600

Program Peningkatan


dalam negeri.

industri yang terdata

( Up Dating/Pemutakiran

Data IKM )2 2


Industri Kecil dan

Menengah

jml kegiatan pembaruan

data UKM yang akurat/Up

To Date1 5



bagi UMKM

jml kelompok tani yg

didampingi 17 32

Program Peningkatan


petani


jml

pelatihan/pendampingan

penyuluh yg terlaksana 1 6


Penyuluh


Lapangan

jml kaji terap yg terlaksana - 6

Meningkatnya akses

permodalan usaha bagi

koperasi, dan UKM

Meningkatkan akses

permodalan bagi Koperasi

dan UKM yang sesuai

dengan kebutuhan

Peningkatan akses Koperasi

dan UKM terhadap sumber

pembiayaan, teknologi, dan

pemasaran

jml Koperasi,UMKM dan

Kelompok Usaha penerima

dana bergulir BLU 79 207



yang kondusif

Koperasi dan

UKM

Disperindagkop

& UMKM

Operasionalisasi Bantuan

Langsung Usaha Dana

Bergulir (BLUDB) - -

Meningkatnya kelembagan

kewirausahaan, koperasi,

dan UKM

Meningkatkan jumlah

KSP/USP, koperasi dan

UKM

Pembinaan terhadap

KSP/USP, Koperasi dan

UKM

jumlah KSP/USP,Koperasi

yang dibina tentang Badan

Hukum 70 428



yang kondusif

Koperasi dan

UKM

Disperindag

3 Meningkatkan potensi dan

daya saing daerah melalui

peningkatan investasi

Meningkatnya Daya Saing

Daerah

Meningkatkan fasilitasi

saranan prasarana

pariwisata

Peningkatan fasilitasi

pengelolaan sumber daya

pariwisata

Jml Kunjungan wisatawan

manacanegara (org)530 4.455


Destinasi Pariwisata

Pariwisata Dishubkombudpa

r

Jml Kunjungan wisatawan

nusantara (org) 49000 385.600



jml infrastruktur objek

wisata baru yg terbangun 4



VII - 203



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Meningkatnya pelayanan

dan perijinan investasi

Melakukan evaluasi

prosedur dan persyaratan

perijinan investasi untuk

meningkatkan pelayanan

perijinan

Penyederhanaan perijinan

dan peningkatan pelayanan

publik.

Rata-rata waktu

penyelesaian izin (hari

kerja)

Program peningkatan

pelayanan perijinan

terpadu

Penanaman

Modal

BPPT&PM

1. Izin Lokasi 12 12

2. IMB 30 15

3. Izin reklame 10 10

4. Izin gangguan 15 12

5. SIUP 10 7

6. TDP 10 7

7. IUI 7 7

8. IPI 7 7

9. TDI 7 7

10. Izin Pendirian

Sanggar/Kursus 10 10

11. Izin Pendirian Lembaga

Pendidikan Non Formal 15 12

12. SIPT 10 8

13. SIPO 10 8

14. Surat Izin Usaha

Apotek 15 13

15. Izin Pengeboran Air

Tanah 15 15

16. Izin Pemakaian Air

Tanah 15 15

17. Izin Pengusahaan Air

Tanah 15 15

18. Izin Pembuangan

Limbah 10 8

19. Izin Usaha Jasa

Kontruksi 10 10

20. Izin Penggunaan

Bangunan 15 15

21. Izin Penggunaan

Lapangan Pancasila 15 10

22. Advis Planning 10 10

23. Izin Pemakaman 9 9

24. Penetapan Lokasi 12 12

25. Persetujuan Prinsip 15 15

26. Izin Penyelenggaraan

Jasa Titipan Kantor Agen 7 7

VII - 204



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

27. Rekomendasi Pendirian

Menara Telekomunikasi 7 7

28. Izin Pendirian

Pemancar Radio7 7

29. Izin Usaha Warnet dan

Wartel7 7

30. Rekomendasi Penyiaran

Frekwensi7 7

31. Izin TV Kabel

Berlangganan 7 7

32. Rekomendasi

Penangkal Petir7 7

33. Izin Pendirian Hotel 11 8

34. Izin Restoran/ Rumah

Makan 7 7

35. Izin Salon Kencantikan 7 7

36. Izin Biro Perjalanan

Wisata7 7

37. Izin Kolam

Pemancingan 7 7

38. Izin Gelanggang

Permainan dan

ketangkasan elektronik7 7

39. Izin panti pijat 7 7

40. Izin Karaoke 7 7

41. Izin Studio Musik 7 7

42. Izin Gedung Pertemuan5 5

43. Izin Pemondokan/

Rumah Kos7 7

44. Izin Jasa Boga/

Katering7 7

45. Izin Usaha

Penyelenggaraan Hiburan

dan Rekreasi 7 7

46. Izin Usaha

Penyelenggaraan

Pertemuan, Perjalanan

Intesif dan Pameran

7 7

47. Surat Izin Tempat

Penjualan Minuman

Beralkohol15 15

48. SIUP-MB 15 15

VII - 205



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

49. Izin Usaha Toko

Modern15 15

50. Tanda Daftar Gudang 7 5

51. Surat Izin Pendirian

Pasar Swasta10 8

52. Izin Mendirikan

Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta10 8

53. Izin Pemasangan

Instalasi Penangkal Petir10 10

Investor yang memperoleh

informasi penanaman

modal - 600

Kegiatan updating Data

base perizinan1 1

jml permohonan perizinan

penanaman modal secara

on line yg terdaftar - 155

jml Database perizinan yg

terbarukan1 6

jml sistem Pembayaran

secara on line yg

terbarukan0 5

jml kegiatan pendukung

penerapan ISO yg

terlaksana0 1

jml kegiatan Peningkatan

kinerja PTSP/pelayanan

perizinan yg terlaksana 40 390

Jumlah

masyarakat/pelaku usaha

yg terfasilitasi100 750

Meningkatnya promosi

peluang investasi

Meningkatkan upaya

kegiatan promosi bagi

peningkatan penanaman

modal

Peningkatan kegiatan

promosi penanaman modal

jml seminar yg

dilaksanakan 1 4

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

Penanaman

Modal

BPPT dan PM

jml pameran investasi yg

dilaksanakan 2 18

jml sosialisasi yg

dilaksanakan 1 3

VII - 206



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Meningkatkan informasi

peluang pasar domestik

maupun luar negeri

Penyediaan informasi

penunjang usaha

pemasaran produk

jml DVD Visualisasi

peluang investasi yg

tersedia 100,00 100

Program Penyiapan Potensi

Sumber Daya, Sarana dan

Prasarana Daerah

Penanaman

Modal

BPPT dan PM

jml website investasi yg

terbarukan 1 1

jml leaflet yg dicetak

450 2.700

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

jml booklet yg dicetak 450 2.700

jml peta kawasan yg

dicetak 4 24

jml buku profil potensi

investasi unggulan daerah 150 800

Program Peningkatan


Investasi

jml buku profil perusahaan

PMA/PMDN 150 800

jml database yg terbarukan

1 1



Investasi

Terjaminnya keamanan

berusaha

Meningkatkan jumlah

MOU kerjasama antar

daerah dalam rangka

promosi investasi, baik

dengan pemerintah dan

kalangan dunia usaha.

Peningkatan kerjasama

antar daerah, baik dengan

pemerintah daerah dan

dunia usaha dalam rangka

promosi investasi

jml rakor investasi yg

dilaksanakan

1 6

Program Peningkatan


Investasi

Penanaman

Modal

BPPT dan PM

jml business gathering yg

dilaksanakan - 5

jml workshop yg

dilaksanakan 1 6

jml kerjasama antar daerah

yg terselenggara

9 121

Program Peningkatan

Kerjasama Antar

pemerintah Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Adm.Keu.Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian Dan

Persandian

Setda


penyerapan tenaga kerja

Meningkatkan ketersediaan

lapangan kerja bagi

masyarakat

Meningkatkan dan

perluasan lapangan

pekerjaan di berbagai

sektor

Pembangunan

infrastruktur pendidikan

untuk penyediaan fasilitas

pendidikan dan biaya

pendidikan yang terjangkau

% tempat pelatihan yang

terbangun

- 90

Program Peningkatan

kualitas dan produktivitas

Tenaga Kerja.

Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans

VII - 207



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Terpenuhinya data

lowongan dan penempatan

tenaga kerja . - 65

Program Pendataan

lowongan kerja dan

penempatan tenaga kerja.

Terpenuhinya Pendataan

pencari kerja dan

penyusunan data base .- 30

Tersusunnya data

penempatan Tenaga Kerja . - 25

Program Monitoring dan

Evaluasi .

Tersusunnya data

wirausaha baru . - 35

Meningkatnya kualitas

tenaga kerja

Meningkatkan ketrampilan,

kompetensi dan

produktivitas tenaga kerja

sesuai dengan kebutuhan

pasar kerja

Penyediaan lembaga-

lembaga pelatihan yang

kurikulum pelatihannya

berorientasi pada dunia

kerja

% persyaratan kinerja

lembaga penyalur tenaga

kerja yg terlaksana 10% 30%


Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.


% kegiatan pembinaan dan

penyuluhan Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta

(LPKS) yg terlaksana- 30%

Program Peningkatan

kualitas dan produktifitas

tenaga kerja.

Tersusunnya data LPKS

dan pelaporannya.- 50

Program Peningkatan


tenaga kerja.

Tersusunnya data PPTKIS

dan BKK dan

pelaporannya.- 30

Menumbuhkan

profesionalisme tenaga

kerja sebagai upaya

meningkatkan kompetisi

tenaga kerja, memberikan

pelatihan dan keterampilan

tenaga kerja untuk

mewujudkan tenaga kerja

yang berkualitas, maju,

produktif dan profesional

Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan bagi pencari

kerja.

40% 65%

Program Peningkatan


tenaga kerja.

VII - 208



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Terlaksananya pelatihan

dan pemberian bantuan

sarana usaha kepada Wira

usaha baru Ex Pelatihan.0% 35%

Terlaksananya pelatihan

dan pemberian bantuan

sarana usaha kepada

masyarakat dilingkungan

Perusahaan Rokok.

10% 10%

Terlaksananya Pelatihan

Operator forklift serta

tersosialisasinya

keselamatan kerja.

20% 75%



Ketenagakerjaan.

Meningkatnya penyerapan

tenaga kerja

Meningkatkan akses

informasi tenaga kerja bagi

pencari kerja

Peningkatan akses

informasi pasar kerja

Terpenuhinya kebutuhan

informasi pasar kerja bagi

pencaker . 0 50

Program Peningkatan

kesempatan kerja .


Tersosialisasinya BKO ke

BKK Perusahaan dan

Lembaga untuk para

pencaker .

0 30

Terwujudnya perlindungan

ketenagakerjaan

Melaksanakan penegakan

Hukum dan Perlindungan

Tenaga Kerja


perlindungan bagi tenaga

kerja yang komprehensif

% kegiatan sosialisasi

Ketenagakerjaan kepada

WNA yg terlaksana - 30%Program Perlindungan dan


Ketenagakerjaan.


% kegiatan sosialisasi

penyakit akibat kerja,

Penanggulangan Kebakaran

dan Pemakaian APD (Alat

Pelindung Diri)

10% 35%

% kegiatan Penyuluhan

dan sosialisasi keselamatan

operator boiler/ ketel uap

yang terlaksana 11% 25%

% kegiatan penyusunan

berkas wajib lapor

ketenakerjaan ( WLK ) dan

pemenuhan bantuan

tranport pengawas

0% 30%

VII - 209



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

% kegiatan sosialisasi UU

No.3 sektor formal dan

informal yg terlaksana 0 10%

% kegiatan Rapat

Koordinasi Fungsional

program Jamsostek10% 10%


Operator forklift serta

tersosialisasinya

keselamatan kerja.

20% 70%

% kegiatan penghapusan

kondisi pekerjaan terburuk

untuk anak yang

terlaksana

0% 35%

% kegiatan penyuluhan

dan pelaksanaan pojok

laktasi di perusahaan0% 30%


Anggota P2K3 .0% 70%

Meningkatkan kerjasama

antara lembaga pendidikan

tenaga kerja dengan

perusahaan di wilayah

Salatiga


kerjasama antara lembaga-

lembaga pendidikan tenaga

kerja baik formal maupun

informal dengan

perusahaan-perusahaan di

lingkungan wilayah

Salatiga maupun di luar

wilayah Salatiga yang

membutuhkan tenaga kerja

sesuai dengan kualifikasi

(kebijakan link and match)

jml perusahaan yg

melaksanakan hubungan

Industrial sesuai ketentuan

55 persh 55 persh



Ketenagakerjaan.


jml perusahaan (kecil dan

menengah) yg menyediakan

sarana hubungan

industrial

80 80

jml perusahaan yg

menyelenggarakan Forum

komunikasi hubungan

industrial dan syarat kerja

Kota Salatiga

0 20

VII - 210



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Terwujudnya fasilitasi

ketransmigrasian

Melaksanakan Peyuluhan,

bimbingan dan pelatihan

kewirausahaan bagi calon

transmigran

Penyuluhan dan bimbingan

serta pelatihan

kewirausahaan bagi calon

transmigran

% keg penyuluhan

transmigrasi

umum,bimbingan mental

calon trans, serta pelatihan

kewirausahaan yg

terlaksana

10% 30%

Program transmigrasi

regional.

Transmigrasi Dinsosnakertrans

Melaksanakan koordinasi

dan kerjasama dengan

pihak terkait dalam

penempatan transmigran


koordinasi dan kerjasama

serta penempatan bagi

pelaku transmigrasi.

Terlaksananya kerjasama

dan penempatan bagi

pelaku transmigrasi. 100% 100%


wilayah transmigrasi .

Transmigrasi Dinsosnakertrans

5 Meningkatkan sumber-


untuk mendukung

kemandirian keuangan

Daerah

Meningkatnya sumber-


Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sumber-sumber

penerimaan daerah

Melaksanakan

pembangunan dan

peningkatan kualitasa dan

kuantitas sarana prasarana

sumber-sumber

penerimaan daerah

jml terminal terbangun

- 2

Program Pembangunan


Perhubungan

Perhubungan Dishubkombudpa

r

jml infrastruktur objek

wisata baru yg terbangun 5



jml Penduduk Ber-e KTP 131259

(blm e-

KTP)

670.545

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Kependudukan

dan Catatan Sipil

Disdukcapil

jml Bayi Ber-Akte Kelahiran5.000 30.000

jml Pasangan Ber-Akte

nikah400 2.800

jml Database perizinan yg

terbarukan 1 6



Investasi

Penanaman

Modal

BPPT & PM

jml sistem Pembayaran

secara on line yg

terbarukan0 6

jml paket sarpras RPH yg

terpelihara 0 5

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan


VII - 211



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

Meningkatnya kemandirian

keuangan daerah

Meningkatkan intensifikasi

dan ekstensifikasi PAD dan

PBB

Meningkatkan penerimaan

PAD dan pengelolaan PPB

secara mandiri

jml dokumen potensi pajak

daerah yg terbarukan

6 6

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintahan

Umum, Adm.

Keu.

Daerah,Perangka

t

Daerah,Kepegawa

ian dan

Persandian

DPPKAD

% peningkatan penerimaan

PAD dan PBB 100 125

jml target penerimaan

BPHTP yg terpenuhi4 milyar

4,49

milyar

Jmh tenaga administrasi

keuangan yg terpenuhi75 85

6 Meningkatkan pengelolaan

pasar tradisional yang

representatif

Terwujudnya pengelolaan

pasar tradisional yang

representatif

Meningkatkan sarana

prasaran pasar tradisional

Meningkatkan sarana

prasarana pasar tradisional

Peningkatan kualitas pasar

ANDONG Kota Salatiga.

0 1

Program Pembangunan

pasar tradisional/Penataan

tempat usaha bagi

pedagang

Koperasi dan

UKM

Disperindagkop&

UMKM


Jetis, Salatiga1 1


REJOSARI Kota Salatiga. 1 1


KRENCENG Kota Salatiga. 1 1

Terwujudnya jaminan dan

perlindungan keberadaan

pasar tradisional

Melaksanakan

pembangunan pasar

tradisional

Melaksanakan

pembangunan pasar

tradisional

Peningkatan pasar

tradisional ( pagi ) Jalan

Lingkar Selatan di

Pulutan/Candran.

1 1

7 Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan

pembangunan daerah

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam proses

pembangunan daerah

melalui berbagai forum

Meningkatkan peran

masyakat dalam

pembangunan

Peningkatan peran

masyarakat secara efektif

dan efisien dalam

pembangunan

% kegiatan-kegiatan

FEDEEP yg dilaksanakan

100 100

Program Perencanaan


Masyarakat

Perencanaan

Pembangunan

Bappeda

jml konsultasi publik yg

terlaksana- 1

Program Perencanaan Tata

Ruang

Penataan Ruang

VII - 212



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

frekuensi kegiatan

Musrenbang yg terlaksana - 1

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kecamatan

Sidomukti

Jml keg Musrenbang Kel. &

Kec. Yg terlaksana 1 1

Program Peningkatan



Kecamatan

Sidorejo

frekuensi kegiatan

Musrenbang yg terlaksana 1 1

Program Peningkatan



Kecamatan

Tingkir

frekuensi kegiatan

Musrenbang yg terlaksana - 4

Program Peningkatan



Kecamatan

Argomulyo

VII - 213



Misi 5: Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Rangka Memperkuat Identitas dan Jati Diri Daerah.

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

1 Mengembangkan budaya

lokal di masyarakat

Terwujudnya pelestarian

dan pengembangan budaya

lokal dalam kegiatan

masyarakat

Menginventarisasi dan

melestarikan seni budaya

lokal

Membina padepokan seni

dan mengembangkan

budaya lokal

jml padepokan

seni&budaya yg dibina77 77

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Kebudayaan Dishubkombudpa

r

a. Terlaksananya promosi

potensi dan produk

kepariwisataan sebanyak

22 kali

4 27


Pemasaran Pariwisata

b. Terlaksananya parade

seni budaya sebanyak 5

kali1 6

c. Terlaksananya pemilihan

mas dan mbak duta wisata

Kota Salatiga sebanyak 5

kali

- 6

d. Terlaksananya

partisipasi mas dan mbak

duta wisata Kota Salatiga

dalam pemilihan mas dan

mbak duta wisata Provinsi

Jawa Tengah sebanyak 5

kali

- 6

d. Terlaksananya lomba

Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis) Kota Salatiga

sebanyak 5 kali

- 6

e. Terlaksananya

partisipasi Pokdarwis Kota

Salatiga dalam lomba

Pokdarwis Tingkat Provinsi

Jawa Tengah sebanyak 5

kali

- 6

f. Tersusun dan

tercetaknya booklet

sebanyak 3.000 buah- 3.000

g. Tersusun dan

tercetaknya leftlet

sebanyak 3.000 buah- 3.000

INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATIF URUSAN SKPDNo. TUJUAN STRATEGI

CAPAIAN INDIKATOR

ARAH KEBIJAKAN

VII - 214



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

ARAH KEBIJAKAN

h. Tersusun dan

tercetaknya calender of

event sebanyak 5.000 buah - 5.000

% kegiatan pengembangan

seni & budaya lokal yg

terlaksana 25 35

Program Pengelolaaan

Keragaman Budaya

jml kelompok sasaran keg.

pelestarian & pengemb.

Adat istiadat, nilai sosial

dan budaya

- 23

Program Peningkatan

keberdayaan masyarakat

perdesaan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Bapermas PKB &

KP

2 Melestarikan nilai-nilai

kepahlawanan

Meningkatnya pemahaman

tentang nilai-nilai

nasionalisme,

kepahlawanan dan

terwujudnya aktualisasi

kesetiakawanan sosial

Menyelenggarakan

Sarasehan nilai

kepahlawanan dan

peringatan hari pahlawan

Melaksanakan sarasehan

nilai kepahlawanan dan

ziarah wisata

jml peserta sarasehan nilai

kepahlawanan dan Upacara

Hari Pahlawan50 50


Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial


% Kegiatan Ziarah Wisata

yg terlaksana bagi anak

panti- 100

Jml sekolah yang

melaksanakan UKS,

berwawasan kebangsaan

dlm rangka pembangunan

Nasionalisme

163 978


formal


jml Siswa yang berprestasi

tingkat TK/PAUD, SD/MI,

SMP/MTs, SMA/SMK dlm

rangka pembangunan

nasionalisme

187 437

% kegiatan GPBN, LCC

UUD 1945 dan LCC

Nasionalisme yg

dilaksanakan

- 100

% kegiatan Kantin

kejujuran yg terselenggara 100% 100%

Program Pendidikan

Menengah

jml frekuensi sosialisasi

Wawasan Kebangsaan yg

terlaksana 3 18


wawasan kebangsaan

Kesatuan Bangsa

Dan Politik

Dalam Negeri

Bakesbangpol

VII - 215



Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir


CAPAIAN INDIKATOR

ARAH KEBIJAKAN

jml kelurahan yg mengikuti

lomba tertib administrasi

kelurahan dan bulan

bhakti gotong royong

masyarakat

22 22

Program Peningkatan

keberdayaan masyarakat

perdesaan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Bapermas PKB &

KP

Meningkatkan sarana dan

prasarana TMP

Menciptakan kenyamanan

untuk masyarakat dan

peziarah di TMP

% sarpras TMP baru

100 80

Dinsosnakertrans

3 Melestarikan benda cagar

budaya

Terjaganya benda cagar

budaya

Melakukan inventarisasi

cagar budaya

Pelestarian dan

pemeliharaan cagar budaya

jml cagar budaya yg

dilindungi 16 16

Progam Pengelolaan

kekayaan budaya

Kebudayaan Dishubkombudpa

r

4 Mengembangkan produk

ciri khas kota

Terwujudnya produk ciri

khas Kota Salatiga

Mengindentifikasi produk

unggulan untuk menjadi

ciri khas Kota Salatiga

Menciptakan produk

unggulan Kota Salatiga

jml kegiatan penyusunan

data produk unggulan kota

salatiga 10 14

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Perdagangan Disperindagkop

dan UMKM

jml produk konveksi OVOP

( One Produk One Vilage )

yg terfasilitasi 50 250


Kewirausahaan dan



Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

jml UPT kemasan industri

makanan yang modern. 1 16

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

Industri

% kegiatan-kegiatan

FEDEEP yg dilaksanakan 100 100

Program Perencanaan


Masyarakat

Perencanaan

Pembangunan

Bappeda

VII - 216

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 1NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ... Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga

Documents