Nomor 3 Tahun 2014 Seri D Nomor 1 PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Seri D Tanggal 28 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT Pembina Utama Muda NIP. 19600910 198003 1 003 LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR SALINAN
21
Embed
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR PERATURAN DAERAH … · konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 13. Jabatan fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Nomor 3 Tahun 2014 Seri D Nomor 1
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR
3 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR
Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor
Nomor 1 Tahun 2014
Seri D Tanggal 28 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda NIP. 19600910 198003 1 003
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
SALINAN
ASUS
Stamp
1
Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR
3 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, dan terpadu sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari perangkat daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);
2
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1
Seri D);
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bogor.
4
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kota Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
7. Unsur Pengarah BPBD adalah Pengarah BPBD Kota Bogor.
8. Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kota Bogor.
9. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana
adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah langsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan
teror.
13. Jabatan fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi
tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam
upaya mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah dibentuk BPBD.
(2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan klasifikasi
B.
5
BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam,
dan bencana sosial.
(2) Penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Walikota.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 4
BPBD merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan
bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat
oleh Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5
(1) BPBD mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan
Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
c. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
6
d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;
e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan
setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB.
Pasal 6
BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap
darurat, dan pasca bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif,
dan efisien; dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7
(1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
a. Kepala BPBD;
b. Unsur Pengarah BPBD;
c. Unsur Pelaksana BPBD.
7
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kepala BPBD
Pasal 8
(1) Kepala BPBD dijabat secara jabatan (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
(2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur
Pelaksana BPBD.
(3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
(4) Kepala BPBD bertugas membantu Walikota dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana.
Paragraf 3
Unsur Pengarah BPBD
Pasal 9
(1) Kedudukan Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BPBD.
(2) Tugas Unsur Pengarah BPBD adalah memberikan masukan dan saran
kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
(3) Fungsi Unsur Pengarah BPBD adalah:
a. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah.
Pasal 10
Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD meliputi:
a keanggotaan Unsur Pengarah BPBD terdiri dari Ketua dan Anggota; b
jumlah keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebanyak 9 (sembilan) orang
yang terdiri dari:
1. unsur lembaga/instansi Pemerintah Daerah yaitu dari
badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana sebanyak 5
(lima) orang; dan
8
2. unsur masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional, dan tokoh masyarakat Daerah sebanyak 4 (empat) orang; c Ketua Unsur Pengarah BPBD dijabat oleh Kepala BPBD.
Pasal 11
(1) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b angka 2 dipilih dan ditetapkan melalui uji kepatutan
dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPRD.
(2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah BPBD dari Pemerintah Daerah
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah BPBD dari masyarakat
profesional selama 5 (lima) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan pemilihan,
pengangkatan, pemberhentian, dan kriteria anggota Unsur Pengarah
BPBD dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 4
Unsur Pelaksana BPBD
Pasal 12
(1) Kedudukan Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BPBD.
(2) Tugas Unsur Pelaksana BPBD adalah melaksanakan penanggulangan
bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap
darurat, dan pasca bencana.
Pasal 13
(1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan.
Pasal 14
9
Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi: a.
pengkoordinasian;
b. pengkomandoan;
c. pelaksana.
Pasal 15
Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan
bencana;
b. melaksanakan kegiatan kedaruratan dan logistik pada saat bencana;
c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 16
Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari: a.
Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 17
(1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang
membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD secara sehari-
hari.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk
Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat
(Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan)
dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan.
10
(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Pelaksana.
Pasal 18
(1) Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Sekretariat
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana.
(2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana
dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian
terhadap program, administrasi, dan sumber daya, serta kerja sama.
(3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi
membantu Kepala Pelaksana dalam:
a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan