“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 1 LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 22 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR : 22 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAUBAU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Retribusi Terminal sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan terminal di Kota Baubau sebagai salah satu obyek retribusi melalui retribusi terminal, perlu pengaturan tarif terminal; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Terminal. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
31
Embed
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 22 TAHUN 2012 · Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 1
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 22 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf
d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
maka perlu menetapkan Retribusi Terminal
sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha
yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan terminal
di Kota Baubau sebagai salah satu obyek
retribusi melalui retribusi terminal, perlu
pengaturan tarif terminal;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kota Baubau tentang Retribusi
Terminal.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 2
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 3
Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 5
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2008 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Baubau.
6. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk
keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 6
serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan
umum yang merupakan salah satu wujud jaringan
transportasi.
7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan
untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang,
perpindahan intra dan atau moda transportasi serta mengatur
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada
kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta
tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
9. Jalan Umum adalah prasarana perhubungan darat dalam
bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan
yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bayaran.
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun
tanpa perlengkapan bagasi.
13. Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas
lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan
ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk
tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih
dari 9 meter.
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 7
14. Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas
lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh
delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat
duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi
dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9
meter.
15. Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih
dari 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat
duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak
termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang
kendaraan lebih dari 4 sampai dengan 6,5 meter.
16. Jumlah Berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB
adalah jumlah berat yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap
kendaraan bermotor.
17. Kepala Terminal adalah Pegawai Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika yang diangkat oleh Kepala Dinas.
18. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi selanjutnya disingkat
AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang
melalui antar daerah kabupaten/ kota yang melalui lebih dari
satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum
yang terikat dalam trayek.
19. Angkutan Kota Dalam Propinsi selanjutnya disingkat AKDP
adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar
daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi dengan
menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan
pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang
berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik
melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 8
21. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke
tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk
dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota
kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil
penumpang umum yang terikat dalam trayek.
22. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal
dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput
penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan
simpul yang berbeda.
23. Angkutan Taxi adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum, yang diberi tanda khusus dan dilengkapi
dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke
pintu dalam wilayah operasi terbatas.
24. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke
pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi
yang tidak terbatas.
25. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan
mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda
khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar
pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan
keluarga dan sosial lainnya.
26. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi