LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2011 NOMOR : 02 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 02 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG, Menimbang a. bahwa tanah dan bangunan selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk sarana perumahan dan lahan usaha juga merupakan sarana investasi yang memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya atau orang yang mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan; b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang semula merupakan Pajak Pemerintah Pusat pada saat berlakunya Undang-Undang dimaksud menjadi bagian dari Pajak Daerah dan penetapan maupun pemungutannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang …
26
Embed
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG PERATURAN DAERAH … · kebutuhan dasar untuk sarana perumahan dan lahan usaha juga ... tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG
TAHUN : 2011 NOMOR : 02
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,
Menimbang a. bahwa tanah dan bangunan selain digunakan untuk memenuhi
kebutuhan dasar untuk sarana perumahan dan lahan usaha juga
merupakan sarana investasi yang memberikan manfaat ekonomis bagi
pemiliknya atau orang yang mendapatkan manfaat dari tanah dan
bangunan;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah
Daerah diberi kewenangan memungut Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan yang semula merupakan Pajak Pemerintah
Pusat pada saat berlakunya Undang-Undang dimaksud menjadi
bagian dari Pajak Daerah dan penetapan maupun pemungutannya
dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan
Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang …
2
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang …
3
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3358);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
17. Peraturan ...
4
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan
atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10
Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3
seri D);
26. Peraturan ...
5
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bandung
Nomor 03 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah
Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor
08);
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2009 Nomor 09);
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah di Daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak
daerah di Kota Bandung.
7. Badan ...
6
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari
Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut
Pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di bidang pertanahan.
13. Wajib pajak adalah pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administratif perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.
16. Penagihan ...
7
16. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang
telah disita.
17. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan
dan penghitungannya.
18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan pajak daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang dikeluarkan Walikota,
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif,
dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat ...
8
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang
dikeluarkan Walikota, yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBLB, adalah surat ketetapan yang dikeluarkan Walikota, yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak
yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya
terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk