LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU Nomor 3 Tahun 2008 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKANBARU, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
222
Embed
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU 7 Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (2), diatur lebih lanjut dalam lampiran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor 3 Tahun 2008
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARUNOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yangmenjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkandengan Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatasperlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang UrusanPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan PemerintahKota Pekanbaru.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan PropinsiSumatera Tengah (Lembaran Daerah RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIPekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan WALIKOTA PEKANBARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHKOTA PEKAN BARU.
BAB I
KETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksuddalam UUD Republik Indonesia tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat DPRD;5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah
yang berwenang dibidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan danmendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kota Pekanbaruyaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia;
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pemerintah Daerah, adalah Walikota Pekanbaru beserta PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah KotaPekanbaru;
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadihak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahanuntuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadikewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan,dan menyejahterakan masyarakat;
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupanorma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintahsebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan;
BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADIKEWENANGAN DAERAH
Pasal 2
Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pasal 3 Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31(tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :1. Pendidikan.2. Kesehatan.3. Pekerjaan Umum.4. Perumahan.5. Penataan Ruang.6. Perencanaan Pembangunan.7. Perhubungan.8. Lingkungan Hidup.9. Pertanahan.10. Kependudukan dan Catatan Sipil.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.13. Sosial.14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.16. Penanaman Modal.17. Kebudayaan dan Pariwisata.18. Kepemudaan dan Olah Raga.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.22. Statistik.23. Kearsipan.24. Perpustakaan.25. Komunikasi dan Informatika.26. Pertanian dan Ketahanan Pangan.27. Kehutanan.28. Energi dan Sumber Daya Mineral.29. Kelautan dan Perikanan.30. Perdagangan; dan31. Perindustrian.
Pasal 4
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 5
(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan
pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yangberhubungan dengan pelayanan dasar;
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan Hidup; d. Pekerjaan Umum; e. Penataan Ruang; f. Perencanaan Pembangunan; g. Perumahan; h. Kepemudaan dan Olahraga; i. Penanaman Modal; j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; k. Kependudukan dan Catatan Sipil; l. Ketenagakerjaan; m. Ketahanan Pangan; n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan Informatika; r. Pertanahan; s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; v. Sosial; w. Kebudayaan; x. Statistik; y. Kearsipan; dan z. Perpusatakaan.
Pasal 6 (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan dan potensi unggulan daerah.
(2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Perdagangan; b. Industri; c. Pertanian; d. Pariwisata; e. Kehutanan; f. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan g. Perikanan.
Pasal 7
Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (2), diatur lebih lanjut dalamlampiran yang merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh peraturandaerah ini.
Pasal 8
Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupunpilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 9
Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jugaberpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan olehPemerintah.
Pasal 10
Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan
otonomi daerah;b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan
serta potensi daerah;c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk
melaksanakan urusan pemerintahan;d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;f. Penilaian Kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi
pelaksanaan otonomi daerah.g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerahkepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahandaerah kepada masyarakat.
BAB III
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHANLINTAS DAERAH
Pasal 11
(1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas
daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 12 a. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang
berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyelenggarakansendiri atau ;
b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepadaKecamatan/Kelurahan berdasarkan asas tugas pelimpahan urusanpemerintahan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru yangmengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pekanbaru, dicabutdan dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali yang tidak bertentangan denganPeraturan Daerah ini.
Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur tentang penjabaran Urusan Pemerintahan yangmenjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru akan diatur lebih lanjutdalam Peraturan Walikota.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru. Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juli 2008
WALIKOTA PEKANBARU,
dto
H. HERMAN ABDULLAHDiundangkan di Pekanbarupada tanggal 21 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU, dto H. FAUAZ ILYAS
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 3
PENJELASAN
ATASPERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGANPEMERINTAH KOTA PEKANBARU
I. UMUM Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusanpemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007, Urusanyang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusanpilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan olehpemerintahan daerah yang terkait dengan dasar (basic service) bagimasyarakat seperti; pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup,perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahanyang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskanoleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait denganupaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadikekhasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusanpilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjangmenjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harusdiselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Namunmengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki olehdaerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahandifokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benarmengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikandengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagaitatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah.Prosedur adalah metode atau tata cara untukpenyelenggaraan pemerintahan daerah.Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasardalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 9 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenisdan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajibdaerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1)
Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentukkerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 12 a. Cukup jelas. b. Walikota dapat melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada Kecamatan/Kelurahanberdasarkan asas tugas pelimpahan urusanpemerintahan yang ditetapkan melalui PeraturanWalikota.
Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARUNOMOR : 3 TAHUN 2008TANGGAL : 21 Juli 2008
1. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
1. Kebijakan
1. Kebijakan danStandar
1. Penetapan kebijakanoperasional pendidikandi Kota Pekanbarusesuai dengankebijakan nasional danprovinsi.
2. Perencanaanoperasional programpendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal sesuaidengan perencanaanstrategis tingkatprovinsi dan nasional.
3. Pemindahan pendidikdan tenagakependidikan PNS di
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkabupaten/ kota.
4. Peningkatankesejahteraan,penghargaan, danperlindungan pendidikdan tenagakependidikanpendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal.
5. Pembinaan danpengembanganpendidik dan tenagakependidikanpendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikannonformal.
6. Pemberhentianpendidik dan tenagakependidikan PNS padapendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengah,dan pendidikannonformal selainkarena alasanpelanggaran peraturanperundang-undangan.
2. Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasipengelola, satuan,jalur, jenjang, dan jenispendidikan padapendidikan anak usiadini, pendidikan dasar,pendidikan menengahdan pendidikan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAnonformal.
5. Pemberianrekomendasi izinsarana kesehatantertentu yang diberikanoleh pemerintah danprovinsi.
6. Pemberian izin saranakesehatan meliputirumah sakitpemerintah Kelas C,Kelas D, rumah sakitswasta yang setara,praktik berkelompok,klinik umum/spesialis,
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTArumah bersalin, klinikdokter keluarga/ doktergigi keluarga,kedokterankomplementer, danpengobatantradisional, sertasarana penunjang yangsetara.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAperkotaan berdasarkanNSPK.
2. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatankapasitas manajemenpembangunan danpengelolaan PSperkotaan tingkat.
2. Pemberdayaanmasyarakat dan duniausaha dalampembangunan perkotaan.
3. Pembangunan 1. Penyiapan programpembangunan saranadan prasaranaperkotaan jangkapanjang dan jangkamenengah. denganmengacu pada RPJPdan RPJM nasional danprovinsi.
11. Penyelenggaraanperumahan sesuai teknikpembangunan.
12. Pembinaan dankerjasama dengan badanusaha pembangunanperumahan, baikBUMN,BUMD, koperasi,perorangan maupunswasta, yang bergerak dibidang usaha industribahan bangunan,industri komponenbangunan, konsultan,kontraktor danpengembang dikabupaten/kota.
13. Fasilitasi pelaksanaantindakan turun tangandalam penyelenggaraanpembangunanperumahan dan PSU
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA yang berdampak lokal.
17. Pembangunanprasarana, sarana danutilitas umum sebagaistimulan di RSH, Rusundan Rusus denganmelaksanakanpengelolaan danpemeliharaan.
18. Pembangunan rumahcontoh (RSH) sebagaistimulan pada daerahterpencil dan uji cobaserta fasilitasipengelolaan,pemeliharaan kepadakabupaten/kota,penyediaan tanah, PSUumum.
19. Pelaksanaanpembangunan rumahuntuk korban bencanadan khusus lainnya sertapengelolaan depo danpendistribusian logistikpenyediaan lahan,pengaturan, pemanfaatanseluruh bantuan.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA 2. Perbaikan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA kabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
7. Sosialisasi kebijakanstrategi, program danNSPM pembangunanperumahan swadaya dikabupaten/kota.
5. Fasilitasi pelaksanaankebijakan dan strategiKabupaten/kota tentang
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA lembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA kebijakan dan strategikabupaten/kota tentanglembaga pendukungpembangunanperumahan, pendataanperumahan danpeningkatan kapasitaspelaku pembangunanperumahan swadaya.
2. Pembinaan yangdilakukan oleh pemerintahkabupaten/kota meliputi :a. Penetapan sasaran
dan arah kebijakanpengembangan sistemperkeretaapiankabupaten/kota yangjaringannya berada diwilayahkabupaten/kota;
b. Pemberian arahan,bimbingan, pelatihandan bantuan tekniskepada pengguna danpenyedia jasa; dan
c. Pengawasan terhadappelaksanaanperkeretaapiankabupaten/kota.
3. Pengusahaan prasaranakereta api umum yangtidak dilaksanakan olehbadan usaha prasarana
kereta api.4. Penetapan izin
penyelenggaraanperkeretaapian khususyang jaringan jalurnyadalam kabupaten/kota.
5. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringandalam wilayah kabupaten/kota.
6. Penutupan perlintasanuntuk keselamatanperjalanan kereta api danpemakai jalan perlintasansebidang yang tidakmempunyai izin dan tidakada penanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau PemerintahDaerah.
7. Penetapan jaringanpelayanan kereta api dalamsatu kabupaten/ kota.
8. Penetapan jaringanpelayanan kereta apiperkotaan berada dalamkabupaten/kota.
9. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbongkereta api dalam kondisitertentu yangpengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kota.
10. Izin operasi kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satukabupaten/kota.
11. Penetapan tarifpenumpang kereta apidalam hal pelayananangkutan yang merupakankebutuhan pokokmasyarakat dan pelayananangkutan yang disediakanuntuk pengembanganwilayah, untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satu
kabupaten/kota.3. Perhubungan
Laut 1. Kapal berukuran
tonase kotor sama denganatau lebih dari 7 (GT ≥7)yang berlayar hanya diperairan daratan (sungaidan danau) :a. Pemberian surat izin
berlayar.2. Kapal berukuran
tonase kotor kurang dari7 (GT <7) yang berlayarhanya di perairan daratan(sungai dan danau):a. Pelaksanaan
pengawasan keselamatan kapal.
b. Pelaksanaanpengukuran kapal.
c. Penerbitan pasperairan daratan.
d. Pencatatan kapaldalam buku registerpas perairan daratan.
e. Pelaksanaanpemeriksaankonstruksi kapal.
f. Pelaksanaanpemeriksaan permesinan kapal.
g. Pelaksanaanpemeriksaan perlengkapan kapal.
h. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
i. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
j. Pemberian surat izinberlayar.
3. Kapal berukuran tonase
kotor lebih dari atau samadengan GT 7 (GT ≥ 7) yangberlayar di laut :
4. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari GT 7 (GT< 7) yg berlayar di laut :a. Pelaksanaan
pengawasankeselamatan kapal.
b. Pelaksanaanpengukuran kapal.
c. Penerbitan pas kecil.
d. Pencatatan kapaldalam buku registerpas kecil.
e. Pelaksanaanpemeriksaankonstruksi kapal.
f. Pelaksanaanpemeriksaanpermesinan kapal.
g. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.
h. Pelaksanaanpemeriksaanperlengkapan kapal.
i. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.
5. Penetapan penggunaan
tanah lokasi pelabuhanlaut.
6. Pengelolaan pelabuhanlokal lama.
7. Pengelolaan pelabuhanbaru yang dibangun olehkabupaten/kota.
8. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.
9. Penetapan rencana indukpelabuhan lokal.
10. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan umum.
11. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan khusus.
12. Penetapan keputusanpelaksanaan pembangunanpelabuhan laut lokal.
26. Izin kegiatan pengerukandi dalam DLKr/DLKppelabuhan laut lokal.
27. Izin kegiatan reklamasi didalam DLKr/DLKppelabuhan laut lokal.
28. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhan lautlokal.
29. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhankhusus lokal.
30. Rekomendasi penetapanpelabuhan yang terbukabagi perdagangan luarnegeri.
31. Penetapan besaran tarifjasa kepelabuhanan padapelabuhan lokal yangdiselenggarakan olehpemerintahkabupaten/kota.
32. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagi perusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan
dalam kabupaten/kotasetempat.
33. Izin usaha pelayaranrakyat bagi perusahaanyang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota setempat.
34. Pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan angkutan lautnasional yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan dalam satukabupaten/kota.
35. Pemberitahuanpembukaan kantor cabangperusahaan pelayaranrakyat yang lingkupkegiatannya melayani lintaspelabuhan dalam satukabupaten/ kota.
36. Pelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetapdan tidak teratur (tramper)bagi perusahaan angkutanlaut yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota setempat.
37. Pelaporan penempatankapal dalam trayek tetapdan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secaratidak tetap dan tidakteratur (tramper) bagiperusahaan pelayaranrakyat yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota setempat.
38. Izin usaha tally dipelabuhan.
39. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
40. Izin usahaekspedisi/FreightForwarder.
41. Penetapan lokasipemasangan danpemeliharaan alatpengawasan dan alatpengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai
lintas kabupaten/kota.42. Pemberian rekomendasi
dalam penerbitan izinusaha dan kegiatan salvageserta persetujuanPekerjaan Bawah Air (PBA)dan pengawasankegiatannya dalamkabupaten/kota.
4. PerhubunganUdara
1. Angkutan Udara 1. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum.
2. Pemantauan terhadappelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandarudara umum danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.
3. Penetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara <30 tempat duduk.
2. Pesawat Udara -3. Bandar Udara -4. Keselamatan
Penerbangan(Kespen)
-
8. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Pengendalian
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAlimbah B3.
7. Izin penyimpanansementara limbah B3 diindustri atau usahasuatu kegiatan.
2. Analisis MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)
1. Penilaian AMDAL bagijenis usaha dan/ataukegiatan yangmempunyai dampakpenting terhadaplingkungan hidup dikabupaten/ kota, sesuaidengan standar, norma,dan prosedur yangditetapkan olehpemerintah.
2. Pemberian rekomendasiUKL dan UPL.
3. Pengawasan terhadappelaksanaan pengelolaandan pemantauanlingkungan hidup bagijenis usaha dan/ataukegiatan yang wajibdilengkapi AMDAL.
4. Pengawasan terhadappelaksanaan pengelolaandan pemantauanlingkungan hidup bagiseluruh jenis usahadan/atau kegiatan diluar usaha dan/ataukegiatan yang wajibdilengkapi AMDAL.
3. Pengelolaan KualitasAir dan PengendalianPencemaran Air
1. Pengelolaan kualitas air.2. Penetapan kelas air
pada sumber air.3. Pemantauan kualitas air
pada sumber air.4. Pengendalian
pencemaran air padasumber air.
5. Pengawasan terhadappenaatan persyaratanyang tercantum dalamizin pembuangan airlimbah ke air atausumber air.
6. Penerapan paksaanpemerintahan atau uangpaksa terhadappelaksanaanpenanggulangan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApencemaran air padakeadaan daruratdan/atau keadaan yangtidak terduga lainnya.
7. Pengaturan pengelolaankualitas air danpengendalianpencemaran air.
8. Perizinan pembuanganair limbah ke air atausumber air.
9. Perizinan pemanfaatanair limbah ke tanahuntuk aplikasi padatanah.
4. Pengawasan terhadappenaatan penanggungjawab usaha dan/ataukegiatan yang dapatmenyebabkan terjadinyapencemaran udara darisumber bergerak dantidak bergerak skalakabupaten/kota.
5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalamruangan.
1. Inventarisasi danidentifikasi tanah kosonguntuk pemanfaatantanaman pangansemusim.
2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagaitanah kosong yang dapatdigunakan untuktanaman pangansemusim bersamadengan pihak lainberdasarkan perjanjian.
3. Penetapan pihak-pihakyang memerlukan tanahuntuk tanaman pangansemusim denganmengutamakanmasyarakat setempat.
4. Fasilitasi perjanjiankerjasama antarapemegang hak tanahdengan pihak yang akanmemanfaatkan tanahdihadapan/diketahuioleh kepala desa/lurahdan camat setempatdengan perjanjian untukdua kali musim tanam.
5. Penanganan masalahyang timbul dalampemanfaatan tanahkosong jika salah satupihak tidak memenuhikewajiban dalamperjanjian.
8. Izin MembukaTanah
1. Penerimaan danpemeriksaanpermohonan.
2. Pemeriksaan lapangdengan memperhatikankemampuan tanah,status tanah danRencana Umum Tata
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTARuang Wilayah (RTRW).
3. Penerbitan izinmembuka tanah denganmemperhatikanpertimbangan teknis darikantor pertanahan.
Penyelenggaraan kebijakankabupaten/kota peningkatankualitas hidup perempuanyang terkait dengan bidangpembangunan terutamadibidang pendidikan,kesehatan, ekonomi, hukumdan HAM, politik,lingkungan, dan sosialbudaya.
2. PengintegrasianKebijakan KualitasHidup Perempuan
Pengintegrasian upayapeningkatan kualitas hidupperempuan dalam kebijakanbidang pendidikan,kesehatan, ekonomi, hukumdan HAM, politik,lingkungan, dan sosialbudaya.
3. Koordinasi PelaksanaanKebijakan KualitasHidup Perempuan
Koordinasi pelaksanaankebijakan kualitas hidupperempuan dalam bidangpendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM,politik, lingkungan, dansosial budaya.
4. Kebijakan PerlindunganPerempuan
Penyelenggaraan kebijakankabupaten/kotaperlindungan perempuanterutama perlindunganterhadap kekerasan, tenagakerja perempuan,perempuan lanjut usia danpenyandang cacat, danperempuan di daerah konflikdan daerah yang terkenabencana.
5. PengintegrasianKebijakan PerlindunganPerempuan
Fasilitasi pengintegrasiankebijakan perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadap
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuanlanjut usia dan penyandangcacat, dan perempuan didaerah konflik dan daerahyang terkena bencana.
Koordinasi pelaksanaankebijakan perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuanlanjut usia dan penyandangcacat, dan perempuan didaerah konflik dan daerahyang terkena bencana.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA5. Data dan
Informasi Genderdan Anak
1. Data Terpilah menurutJenis Kelamin dari diSetiap Bidang Terkait
Penjabaran dan penetapankebijakan sistem informasigender dan anak denganmerujuk pada kebijakannasional.
2. Data dan InformasiGender dan Anak
1. Pelaksanaanpengumpulan,pengolahan dan analisis,pemanfaatan danpenyebarluasan sisteminformasi gender dananak.
2. Pelaksanaanpengumpulan,pengolahan dan analisis,pemanfaatan danpenyebarluasan sisteminformasi gender dananak.
3. Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE)
1. Analisis, pemanfaatan,penyebarluasan danpendokumentasian dataterpilah menurut jeniskelamin, khususperempuan dan anak.
2. Pemantauan danevaluasi serta pelaporanpelaksanaan pendataandan sistem informasigender dan anak.
3. Penyusunan modelinformasi data (mediasidan advokasi).
12. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Pelayanan
KeluargaBerencana (KB)dan KesehatanReproduksi
1. Kebijakan danPelaksanaan Jaminandan Pelayanan KB,PeningkatanPartisipasi Pria,PenanggulanganMasalah KesehatanReproduksi, sertaKelangsungan HidupIbu, Bayi dan Anak
1. Penetapan kebijakanjaminan dan pelayananKB, peningkatanpartisipasi pria,penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi, dan anak.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan pelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak.
8. Pembinaan teknispeningkatanpengetahuan,keterampilan, kewirausahaan danmanajemen usaha bagikeluarga pra sejahteradan keluarga sejahtera Ialasan ekonomi dalamkelompok Usaha
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAPeningkatan PendapatanKeluarga Sejahtera(UPPKS).
9. Pelaksanaanpendampingan/ magangbagi para kader/anggotakelompok UPPKS.
4. Pemanfaatan pedomanpelaksanaan penilaianangka kredit jabatanfungsional penyuluh KB.
5. Penetapan petunjukteknis pengembanganperan InstitusiMasyarakatPedesaan/Perkotaan(IMP) dalam program KBnasional.
6. Penetapan formasi dansosialisasi jabatanfungsional penyuluh KB.
7. Pendayagunaanpedoman pemberdayaan danpenggerakan institusimasyarakat program KBnasional dalam rangka
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkemandirian.
8. Penetapan petunjukteknis peningkatanperan serta mitraprogram KB nasional.
9. Pelaksanaanpengelolaan personil,sarana dan prasaranadalam mendukungprogram KB nasional,termasuk jajaran medisteknis tokoh masyarakatdan tokoh agama.
10. Penyediaan danpemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
4. Penganugerahan GelarPahlawan dan PerintisKemerdekaan
1. Penyiapan bahankelengkapan usulanpenganugerahan gelarPahlawan Nasional danPerintis Kemerdekaan.
5. PenyelenggaraanPeringatan HariPahlawan dan HariKesetiakawanan SosialNasional
1. Penanggungjawabpenyelenggaraan HariPahlawan dan HariKesetiakawanan SosialNasional tingkatkabupaten/kota.
15. PenanggulanganKorban Bencana
1. Penanggulangankorban bencana.
16. PengumpulanUang atau Barang(SumbanganSosial)
1. Pemberian izinpengumpulan uangatau barang.
2. Pengendalianpengumpulan uangatau barang.
17. Undian 1. Pemberianrekomendasi izinundian bila diperlukan.
2. Pengendalian danpelaksanaan undian.
18. Jaminan Sosialbagi PenyandangCacat Fisik danMental, danLanjut Usia TidakPotensialTerlantar, yangberasal dariMasyarakatRentan dan TidakMampu
1. Pelaksanaan danpengembangan jaminansosial bagi penyandangcacat fisik dan mental,lanjut usia tidakpotensial terlantar yangberasal dari masyarakatrentan dan tidakmampu.
19. Pengasuhan danPengangkatanAnak
1. Pemberianrekomendasi pengangkatan anak.
14. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
DAN KETRANSMIGRASIAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Ketenagakerjaan 1. Kebijakan, 1. Pelaksanaan kebijakan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
Perencanaan,Pembinaan, danPengawasan
pusat dan provinsi,penetapan kebijakandaerah dan pelaksanaanstrategi penyelenggaraanurusan pemerintahanbidang ketenagakerjaan.
2. a. Pengesahanpembentuk-an,penggabung-an danpeleburan, sertapembubarankoperasi. (TugasPembantuan)
b. Fasilitasipelaksanaanpengesahan danpengumuman aktapendirian koperasi.
3. Fasilitasi pelaksanaanpengesahan perubahanAD yang menyangkutpenggabungan,pembagian danperubahan bidang usahakoperasi.
4. Fasilitasi pelaksanaanpembubaran koperasi.sesuai dengan pedomanpemerintah.
5. a. Pembinaan danpengawasan KSPdan USP koperasi.
b. Fasilitasipelaksanaan tugasdalam pengawasanKSP dan USPKoperasi. (TugasPembantuan).
2. PemberdayaanKoperasi
1. Pelaksanaan kebijakanpemberdayaan koperasimeliputi :a. Penciptaan usaha
simpan pinjam yangsehat. sesuai dengankebijakanpemerintah.
b. Bimbingan danpenyuluhan koperasi
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdalam pembuatanlaporan tahunan KSPdan USP.
c. Pembinaan KSP danUSP.
d. Fasilitasipelaksanaanpembubaran danpenyelesaian akibatpembubaran KSPdan USP.
e. Pemberian sanksiadministratif kepadaKSP dan USP. yangtidak melaksana-kankewajibannya.
2. Pengembangan iklimserta kondisi yangmendorongpertumbuhan danpemasyarakatankoperasi.
3. Pemberian bimbingandan kemudahankoperasi.
4. Perlindungan kepadakoperasi.
3. PemberdayaanUKM
1. Penetapan kebijakanpemberdayaan UKMdalam penumbuhaniklim usaha bagi usahakecil. meliputi :a. Pendanaan/
penyediaan sumberdana, tata cara dansyarat pemenuhankebutuhan dana.
b. Persaingan.c. Prasarana.d. Informasi.e. Kemitraan.f. Perijinan.g. Perlindungan.
2. Pembinaan danpengembangan usahakecil. meliputi :a. Produksi.b. Pemasaran.c. Sumber daya
manusia.d. Teknologi.
3. Fasilitasi aksespenjaminan dalam
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApenyediaan pembiayaanbagi UKM. meliputi :a. Kredit perbankan.b. Penjaminan lembaga
bukan bank.c. Modal ventura.d. Pinjaman dari dana
pengasihan sebagailaba BUMN.
e. Hibah.f. Jenis pembiayaan
lain.4. Pengawasan,
Monitoring, danEvaluasi
1. Pengawasan,monitoring, dan evaluasiupaya pemberdayaanKoperasi dan UKM.
16. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Kebijakan
PenanamanModal
1. Kebijakan PenanamanModal
1. Menyusun danmenetapkan kebijakanpengembanganpenanaman modaldaerah dalam bentukrencana umumpenanaman modaldaerah dan rencanastrategis daerah sesuaidengan programpembangunan daerah,berkoordinasi denganpemerintah provinsi.
2. Merumuskan danmenetapkan pedoman,pembinaan, danpengawasan terhadappenyelenggaraankebijakan danperencanaanpengembanganpenanaman modal,berkoordinasi denganpemerintah provinsi.
3. Mengoordinasikan,merumuskan,menetapkan danmelaksanakankebijakan di bidangpenanaman modalmeliputi :(1) Penyiapan usulan
bidang-bidang
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAusaha yang perludipertimbangkantertutup.
(2) Penyiapan usulanbidang-bidangusaha yang perludipertimbangkanterbuka denganpersyaratan.
(3) Penyiapan usulanbidang-bidangusaha yang perludipertimbangkanmendapat prioritastinggi.
(4) Penyusunan petainvestasi daerahdan identifikasipotensi sumberdaya daerah terdiridari sumber dayaalam, kelembagaandan sumber dayamanusia termasukpengusaha mikro,kecil, menengah,koperasi, danbesar.
(5) Usulan danpemberian insentifpenanaman modaldi luar faslitasfiskal dan nonfiskal nasionalyang menjadikewenangan.
1. Mengkaji,merumuskan, danmenyusun pedomantata cara danpelaksanaan pelayananterpadu satu pintukegiatan penanamanmodal yang menjadikewenanganberdasarkan pedomantata cara danpelaksanaan pelayananterpadu satu pintukegiatan penanamanmodal yang ditetapkanoleh Pemerintah.
2. Pemberian izin usahakegiatan penanamanmodal dan nonperizinan yang menjadikewenangan.
3. Melaksanakanpelayanan terpadu satupintu berdasarkanpendelegasian ataupelimpahan wewenangdari lembaga atauinstansi yang memilikikewenangan perizinandan nonperizinan.
4. Pemberian usulan
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApersetujuan fasilitasfiskal nasional, bagipenanaman modal.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApengembangan,kerjasama luar negeri,promosi, pemberianpelayanan perizinan,pengendalianpelaksanaan, dansistem informasipenanaman modalkepada aparaturpemerintah dan duniausaha.
5. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanmengenai kerjasamaluar negeri di bidangperfilman.
6. Pengawasan danpendataan film danrekaman video yangberedar, perusahaanpersewaan danpenjualan rekamanvideo serta kegiatanevaluasi dan laporanpelaksanaan kebijakanperfilman.
7. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakanmengenai kegiatanstandarisasi di bidang
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTApeningkatan produksidan apresiasi film.
8. Monitoring danevaluasi pengembanganperfilman.
4. Kesenian 1. Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakan mengenai standarisasipemberian izinpengiriman danpenerimaan delegasiasing di bidangkesenian.
2. Penerbitanrekomendasipengiriman misikesenian dalam rangkakerjasama luar negeri.
h. Pengaturanpengawasan terhadappelaksanaan normadan standar di bidangkeolahragaan.
i. Pembinaan danpengembanganindustri olahraga.
j. Pengawasan terhadappenyelenggaraanolahraga.
k. Pengawasan terhadappelaksanaananggaran/dana.
19. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAM NEGERI
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
1. Bina Ideologidan WawasanKebangsaan
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Penetapan kebijakanoperasional (merujukkepada kebijakan umumnasional dan kebijakanteknis provinsi) di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaankebangsaan.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahananideologi negara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaankebangsaan.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan di
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA kecamatan, kelurahan,
dan masyarakat(bimbingan, supervisi dankonsultasi, perencanaan,penelitian, pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaan.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologinegara, wawasankebangsaan, bela negara,nilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaankebangsaan.
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) di bidangkewaspadaan dini, kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahananideologi negara, wawasankebangsaan, bela negara,
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAnilai-nilai sejarahkebangsaan danpenghargaan kebangsaan.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat di bidangkewaspadaan dini, kerjasama intelkam, binamasyarakat perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing.
5. PeningkatanKapasitas Aparatur
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini,kerjasama intelkam, binamasyarakat, perbatasandan tenaga kerja,penanganan konflikpemerintahan,penanganan konfliksosial, pengawasan orangasing dan lembaga asing.
3. Ketahanan Seni,Budaya, AgamadanKemasyarakatan
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknis
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAprovinsi) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatan.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan senidan budaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatan.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan danpenanganan masalahsosial kemasyarakatan.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat bidangketahanan seni danbudaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan,penanganan masalahsosial kemasyarakatan.
5. PeningkatanKapasitas Aparatur
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdan budaya, agama dankepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya,organisasikemasyarakatan danpenanganan masalahsosial kemasyarakatan.
4. Politik DalamNegeri
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,supervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidang sistemdan implementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
4. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan di
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAkecamatan, kelurahan,dan masyarakat bidang sistem dan implementasipolitik, kelembagaanpolitik pemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
5. PeningkatanKapasitas Aparatur
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang sistem danimplementasi politik,kelembagaan politikpemerintahan,kelembagaan partaipolitik, budaya danpendidikan politik,fasilitasi pemilu, pilpresdan pilkada.
5. KetahananEkonomi
1. Penetapan KebijakanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Koordinasi penetapankebijakan operasional(merujuk kepadakebijakan umum nasionaldan kebijakan teknisprovinsi) di bidangketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomian.
2. PelaksanaanKegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan danketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomian.
3. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pembinaan danpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat(koordinasi, bimbingan,
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAsupervisi dan konsultasi,perencanaan, penelitian,pemantauan,pengembangan danevaluasi) di bidangkebijakan dan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian.
4. PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
1. Pengawasanpenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan, kelurahan,dan masyarakat bidang kebijakan ketahanansumber daya alam,ketahanan perdagangan,investasi, fiskal danmoneter, perilakumasyarakat, kebijakandan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakandan ketahanan ormasperekonomian.
5. PeningkatanKapasitas Aparatur
1. Peningkatan kapasitasaparatur kesbangpol dibidang kebijakan danketahanan sumber dayaalam, ketahananperdagangan, investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahananormas perekonomian.
20. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
2. Usulan penetapankenaikan pangkatanumerta dan pengabdian.
7. Pengangkatan,Pemindahan danPemberhentiandalam dan dariJabatan
1. Penetapan pengangkatan,pemindahan danpemberhentian PNS dalamdan dari jabatan strukturaleselon II atau jabatanfungsional yang jenjangnyasetingkat, kecualipengangkatan,pemindahan danpemberhentian sekda kota.
4. Pemberian izin terhadapInstalatur KabelRumah/Gedung (IKR/G).
5. Pengawasan/pengendalianterhadap penyelenggaraantelekomunikasi yang
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAcakupan areanya kota,pelaksanaan pembangunantelekomunikasi perdesaan,penyelenggaraan warungtelekomunikasi, warungseluler atau sejenisnya.
6. Pemberian izin kantorcabang dan loketpelayanan operator.
4. Pengawasan hargakomoditas tanamanpangan dan hortikultura.
14. Sarana Usaha 1. Bimbinganpengembangan saranausaha.
2. Bimbingan teknispembangunan dan saranafisik (bangunan)penyimpanan, pengolahandan pemasaran saranaproduksi serta pemasaranhasil tanaman panganwilayah .
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAPelestarian Alam,Kawasan SuakaAlam dan TamanBuru
3. PenunjukanKawasan Hutan,Hutan Produksi,Hutan Lindung,KawasanPelestarian Alam,Kawasan SuakaAlam dan TamanBuru
1. Pengusulan penunjukankawasan hutan produksi,hutan lindung, kawasanpelestarian alam, kawasansuaka alam dan tamanburu.
4. Penataan Batasdan Pemetaan Kawasan HutanProduksi, HutanLindung,KawasanPelestarian Alam,Kawasan SuakaAlam dan TamanBuru
-
5. PenetapanKawasan HutanProduksi, HutanLindung,KawasanPelestarian Alam,Kawasan SuakaAlam dan TamanBuru
-
6. Kawasan Hutandengan TujuanKhusus
1. Pengusulan pengelolaankawasan hutan dengantujuan khusus untukmasyarakat hukum adat,penelitian danpengembangan,pendidikan dan pelatihankehutanan, lembaga sosialdan keagamaan untuk kotadengan pertimbangangubernur.
7. PenatagunaanKawasan Hutan
1. Pengusulan perubahanstatus dan fungsi hutandan perubahan status darilahan milik menjadikawasan hutan, danpenggunaan serta tukarmenukar kawasan hutan.
8. PembentukanWilayahPengelolaan
1. Pertimbanganpenyusunan rancangbangun dan pengusulan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAHutan pembentukan wilayah
pengelolaan hutan lindungdan hutan produksi, sertainstitusi wilayahpengelolaan hutan.
26. RencanaPengelolaanJangka Panjang(Dua PuluhTahunan) CagarAlam, SuakaMargasatwa,Taman Nasional,Taman WisataAlam dan TamanBuru
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangkapanjang (dua puluhtahunan) untuk cagaralam, suaka margasatwa,taman nasional, tamanwisata alam dan tamanburu kota.
27. RencanaPengelolaanJangkaMenengah CagarAlam, SuakaMargasatwa,Taman Nasional,Taman WisataAlam dan TamanBuru
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangkamenengah untuk cagaralam, suaka margasatwa,taman nasional, tamanwisata alam dan tamanburu kota.
28. RencanaPengelolaanJangka PendekCagar Alam,SuakaMargasatwa,Taman Nasional,Taman WisataAlam dan TamanBuru
1. Pertimbangan teknispengesahan rencanapengelolaan jangka pendekuntuk cagar alam, suakamargasatwa, taman nasional, taman wisataalam dan taman buru kota
29. Penataan Blok(Zonasi) CagarAlam, SuakaMarga Satwa,Taman Nasional,Taman WisataAlam dan TamanBuru
-
30. PengelolaanTaman Hutan
1. Pengelolaan taman hutanraya, penyusunan rencana
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTARaya pengelolaan dan penataan
blok (zonasi) sertapemberian perizinan usahapariwisata alam dan jasalingkungan sertarehabilitasi di taman hutanraya kota.
1. Penyusunan sisteminformasi kehutanan(numerik dan spasial)tingkat kota.
33. Pemanfaatan
Hasil Hutan padaHutan Produksi
1. Pertimbangan tekniskepada gubernur untukpemberian danperpanjangan izin usahapemanfaatan hasil hutankayu serta pemberianperizinan usahapemanfaatan hasil hutanbukan kayu pada hutanproduksi kecuali padakawasan hutan negarapada wilayah kerja PERUMPerhutani.
34. PemungutanHasil Hutan padaHutan Produksi
1. Pemberian perizinanpemungutan hasil hutankayu dan pemungutanhasil hutan bukan kayupada hutan produksi kotakecuali pada kawasanhutan negara pada wilayahkerja PERUM Perhutani.
35. PemanfaatanKawasan Hutandan JasaLingkungan padaHutan Produksi
1. Pemberian izin usahapemanfaatan kawasanhutan dan jasalingkungan kota kecualipada kawasan hutannegara pada wilayah kerjaPERUM Perhutani.
36. Industri
Pengolahan HasilHutan
1. Pertimbangan teknispemberian izin industriprimer hasil hutan kayu.
37. Penatausahaan
Hasil Hutan 1. Pengawasan dan
pengendalian penatausahaan hasilhutan kota.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA
38. PemanfaatanKawasan Hutanpada HutanLindung
1. Pemberian perizinanpemanfaatan kawasanhutan, pemungutan hasilhutan bukan kayu yangtidak dilindungi dan tidaktermasuk ke dalamLampiran (Appendix)CITES, dan pemanfaatanjasa lingkungan kotakecuali pada kawasanhutan negara pada wilayahkerja PERUM Perhutani.
39. PenerimaanNegara BukanPajak BidangKehutanan
1. Pelaksanaan pemungutanpenerimaan negara bukanpajak.
3. Penetapan rencanapengelolaan, rencanatahunan dan rancanganrehabilitasi hutan padahutan taman hutan rayakota.
4. Penetapan rencanapengelolaan, rencanatahunan dan rancanganrehabilitasi hutan padahutan produksi, hutanlindung yang tidakdibebani izinpemanfaatan/pengelolaanhutan dan lahan di luarkawasan hutan kota.
41. PengelolaanDaerah AliranSungai
1. Pertimbangan teknispenyusunan rencanapengelolaan,penyelenggaraanpengelolaan DAS kota.
42. PelaksanaanRehabilitasiHutan dan LahanTermasuk HutanMangrove
1. Pelaksanaan rehabilitasihutan dan pemeliharaanhasil rehabilitasi hutanpada taman hutan rayakota.
2. Pelaksanaan rehabilitasihutan dan pemeliharaanhasil rehabilitasi hutanpada hutan produksi,hutan lindung yang tidak
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdibebani izinpemanfaatan/pengelolaanhutan, dan lahan di luarkawasan hutan kota.
43. Reklamasi Hutanpada Areal yangDibebani IzinPenggunaanKawasan Hutan
1. Pertimbangan teknisrencana reklamasi danpemantauan pelaksanaanreklamasi hutan
44. Reklamasi HutanAreal BencanaAlam
1. Penyusunan rencana danpelaksanaan reklamasihutan pada areal bencanaalam kota.
45. PemberdayaanMasyarakatSe-tempat diDalam dan diSekitar Hutan
1. Bimbingan masyarakat,pengembangankelembagaan dan usahaserta kemitraanmasyarakat setempat didalam dan di sekitarkawasan hutan.
46. PengembanganHutan Hak danAneka UsahaKehutanan
1. Penyusunan rencana,pembinaan pengelolaanhutan hak dan anekausaha kehutanan.
47. Hutan Kota 1. Pembangunan,pengelolaan, pemeliharaan,pemanfaatan, perlindungan danpengamanan hutan kota.
1. Pelaksanaan perlindunganhutan pada hutanproduksi, hutan lindungyang tidak dibebani hakdan hutan adat sertataman hutan raya kota.
2. Pemberian fasilitasi,bimbingan danpengawasan dalamkegiatan perlindunganhutan pada hutan yangdibebani hak dan hutanadat kota.
55. Penelitian danPengembanganKehutanan
1. Penyelenggaraanpenelitian danpengembangan kehutanandi tingkat kota danpemberian perizinanpenelitian pada hutanproduksi serta hutanlindung yang tidakditetapkan sebagaikawasan hutan dengantujuan khusus.
1. Pengawasan terhadapefektivitas pelaksanaanpembinaanpenyelenggaraan oleh
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdesa/masyarakat, kinerjapenyelenggara kota danpenyelenggaraan olehdesa/masyarakat di bidangkehutanan.
28. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Mineral, Batu
Bara, PanasBumi, dan AirTanah
1. Pembuatan peraturanperundang-undangandaerah kota di bidangmineral, batubara, panasbumi, dan air tanah.
2. Penyusunan data daninformasi wilayah kerjausaha pertambanganmineral dan batubara sertapanas bumi.
3. Penyusunan data daninformasi cekungan airtanah.
4. Pemberian rekomendasiteknis untuk izinpengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata air padacekungan air tanah.
5. Pemberian izin usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumipada wilayah kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.
6. Pemberian izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung pada wilayahkota dan 1/3 (sepertiga)dari wilayah kewenanganprovinsi.
7. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, batubara danpanas bumi, pada wilayahkota dan 1/3 (sepertiga)dari wilayah kewenanganprovinsi.
8. Pemberian izin badan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAusaha jasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalam rangka PMA dan PMDN.
9. Pengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalam rangkapenanaman modal.
10. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkungan pertambangantermasuk reklamasi lahanpasca tambang, konservasidan peningkatan nilaitambah terhadap usahapertambangan mineral,batubara dan panas bumi.
11. Pembinaan danpengawasan pengusahaanKP.
12. Pembinaan danpengawasan Keselamatandan Kesehatan Kerja,lingkungan pertambangantermasuk reklamasi lahanpasca tambang, konservasidan peningkatan nilaitambah terhadap KP.
13. Penetapan wilayahkonservasi air tanah.
14. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, dan batubarauntuk operasi produksi,serta panas bumi yangberdampak lingkunganlangsung.
15. Penetapan nilai perolehanair tanah pada cekunganair tanah dalam.
16. Pengelolaan data daninformasi mineral,batubara, panas bumi danair tanah sertapengusahaan dan SIGwilayah kerjapertambangan.
17. Penetapan potensi panas
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAbumi dan air tanah sertaneraca sumber daya dancadangan mineral danbatubara.
18. Pengangkatan danpembinaan inspekturtambang serta pembinaanjabatan fungsional.
2. Geologi 1. Pelaksanaan inventarisasigeologi dan sumber dayamineral, batubara, panasbumi, migas dan air tanah.
4. Pemberian izin lokasipendirian StasiunPengisian Bahan Bakaruntuk Umum (SPBU).
3. Kegiatan UsahaJasa PenunjangMinyak dan GasBumi
1. Pemberian rekomendasipendirian gudang bahanpeledak dalam rangkakegiatan usaha migas didaerah operasi daratandan di daerah operasi padawilayah kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.
2. Pengangkatan danpembinaan inspekturmigas serta pembinaanjabatan fungsional.
5. Pendidikan danPelatihan (Diklat)
1. Penyertaan dan ataumemfasilitasipenyelenggaraanassessment bekerjasamadengan lembagaassessment DESDM.
2. Penyusunan kebutuhandan penyelenggaraandiklat teknis danfungsional tertentu sektorenergi dan sumber dayamineral.
29. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Kelautan 1. Pelaksanaan kebijakan
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA pengelolaan sumberdaya
kelautan dan ikan diwilayah laut.
2. Pelaksanaan penataanruang laut sesuai denganpeta potensi laut diwilayah laut.
3. Pelaksanaan kebijakanpengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulaukecil termasuksumberdaya alam diwilayah laut.
4. Pelaksanaan pengawasandan penegakan hukum diwilayah laut kewenangankota dan pemberianinformasi apabila terjadipelanggaran di luar batas.
5. Koordinasi pengelolaanterpadu dan pemanfaatansumberdaya laut diwilayah.
6. Pelaksanaan dankoordinasi perizinanterpadu pengelolaan danpemanfaatan wilayah laut.
7. Pemberdayaanmasyarakat pesisir diwilayah.
8. Pelaksanaan sistemperencanaan danpemetaan serta risetpotensi sumberdaya dalamrangka optimalisasipemanfaatan sumberdayakelautan di wilayah.
9. Pelaksanaan koordinasipengawasan danpemanfaatan bendaberharga dari kapaltenggelam berdasarkanwilayah kewenangannya dengan pemerintah danprovinsi.
10. Pemberian bimbinganteknis pelaksanaaneksplorasi, eksploitasi,konservasi danpengelolaan kekayaan lautdi wilayah laut.
11. Peningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM di
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAbidang kelautan danperikanan.
12. Pelaksanaan kebijakanreklamasi pantai danmitigasi bencana alam diwilayah pesisir dan lautdalam.
13. Pelaksanaan koordinasidan kerjasama dengandaerah lain terutamadengan wilayah yangberbatasan dalam rangkapengelolaan laut terpadu.
14. Pelaksanaan pemetaanpotensi sumberdayakelautan di wilayahperairan laut.
15. Pelaksanaan penyerasiandan pengharmonisasianpengelolaan wilayah dansumberdaya laut.
16. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaanwilayah laut di dalam.
17. Pelaksanaan pencegahanpencemaran dankerusakan sumberdayaikan serta lingkungannya.
18. Pelaksanaan koordinasiantar kota dalam halpelaksanaan rehabilitasidan peningkatansumberdaya ikan sertalingkungannya.
19. Pelaksanaan penetapanjenis ikan yang dilaranguntuk diperdagangkan,dimasukkan dandikeluarkan ke dan dariwilayah RepublikIndonesia.
20. Pelaksanaan perlindunganjenis ikan yang dilindungi.
21. Pelaksanaan mitigasikerusakan lingkunganpesisir dan laut di wilayahlaut.
22. Pengelolaan jasa kelautandan kemaritiman diwilayah laut.
23. Pengelolaan dankonservasi plasma nutfahspesifik lokasi di wilayah
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAlaut.
24. Pelaksanaan eksplorasi,eksploitasi, konservasi danpengelolaan kekayaanperairan danau, sungai,rawa dan wilayah perairanlainnya di wilayah kota.
25. Pelaksanaan dankoordinasi penyusunanzonasi dan tata ruangperairan dalam wilayah.
26. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaankawasan konservasiperairan dan rehabilitasiperairan di wilayah.
27. Perencanaan,pemanfaatan pengawasandan pengendalian tataruang laut wilayah.
28. Pelaksanaan pengelolaankonservasi sumberdayaikan dan lingkungansumberdaya ikan.
29. Rehabilitasi kawasanpesisir dan pulau-pulaukecil yang mengalamikerusakan (kawasanmangrove, lamun danterumbu karang).
2. Umum 1. Pelaksanaan dankoordinasi pengelolaandan pemanfaatansumberdaya ikan dalamwilayah.
2. Koordinasipenyelenggaraan program,pelaksanaan penelitiandan pengembanganteknologi di bidangperikanan kota.
3. Pelaksanaan kebijakanakreditasi dan sertifikasidiklat bidang kelautan danperikanan.
30. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA1. Perdagangan
Dalam Negeri 1. Pemberian izin usaha
perdagangan.2. Pembinaan dan
pengawasanpelaksanaanizin/pendaftaran jasabisnis dan jasadistribusi.
3. Pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi sertapemberian izinperdagangan barangkategori dalampengawasan skalakabupaten/kota (SIUPMinuman Beralkoholgolongan B dan C untukPengecer, PenjualanLangsung untukdiminum di tempat,Pengecer dan PenjualanLangsung untuk
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH KOTAdiminum di tempatuntuk MinumanBeralkohol mengandungRempah sampai dengan15%, Rekomendasi SIUPBahan Berbahaya,Rekomendasi PengakuanPedagang Kayu antarPulau).
5. Dukungan pelaksanaan,pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiatanperdagangan di daerahperbatasan, pedalaman,terpencil dan pulauterluar.
6. Pembinaan danpengawasan, pemberianizin dan rekomendasiskala tertentu,monitoring dan evaluasisarana perdagangan(pasar/toko modern dangudang) dan saranapenunjang perdagangan(jasa pameran, konvensi,dan seminar dagang)skala lokal.
7. Penyelenggaraan,pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiataninformasi pasar danstabilisasi harga.
8. Pembinaan danpengawasan, monitoringdan evaluasi kegiatanpeningkatan penggunaanproduksi dalam negeri.
1. Fasilitasi kemitraan antaraindustri kecil, menengahdan industri besar sertasektor ekonomi lainnya.
2. Fasilitasi kerjasamapengembangan industrimelalui pola kemitraanusaha.
3. Pelaksanaan hasil-hasilkerjasama luar negeri,kerjasama lintas sektoraldan regional untukpemberdayaan industri.
13. Kelembagaan 1. Pembinaan asosiasiindustri/dewan.
2. Pembentukan danpembinaan unit pelaksanateknis.
14. Sarana danPrasarana
1. Penyusunan tata ruangkota industri dalam rangkapengembanganpusat-pusat industri yangterintegrasi sertakoordinasi penyediaansarana dan prasarana(jalan, air, listrik, telepon,unit pengolahan limbahIKM) untuk industri yangmengacu pada tata ruangregional (provinsi).
15. InformasiIndustri
1. Pengumpulan, analisisdan diseminasi data bidangindustri dan pelaporankepada provinsi.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH KOTA16. Pengawasan
Industri 1. Pengawasan terhadap
pelaksanaan tugasdesentralisasi bidangindustri.
17. Monitoring,Evaluasi, danPelaporan
1. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanurusan pemerintahan dibidang perindustrian.
Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 21 Juli 2008
WALIKOTA PEKANBARU, H. HERMAN ABDULLAH
Diundangkan di : Pekanbarupada tanggal : 21 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTAPEKANBARU,
H. FAUAZ ILYAS Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 3