LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMELIHARAAN UNGGAS DAN PENGENDALIAN PENYAKIT FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. bahwa usaha pemeliharaan dan peningkatan perkembangan usaha perunggasan perlu dilindungi dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit unggas serta adanya penyakit yang dapat berpindah dari unggas kepada manusia; b. bahwa penyakit Flu Burung ( Avian Influenza) merupakan penyakit unggas menular yang dapat menimbulkan wabah serta mengancam kesehatan masyarakat dan oleh karena itu perlu dicegah penularannya; c. bahwa pengendalian penyakit menular akibat penyakit flu burung, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat; d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan unggas dan Pengendalian Penyakit Flu Burung (Avian Influenza); Mengingat …………….
21
Embed
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG …tangerangkab.go.id/tangerangkab-web/files/PERDA 7-2009 Flu Burung.… · perunggasan perlu dilindungi dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PEMELIHARAAN UNGGAS DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
Menimbang : a. bahwa usaha pemeliharaan dan peningkatan perkembangan usaha
perunggasan perlu dilindungi dari kerugian yang dapat
ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit unggas serta
adanya penyakit yang dapat berpindah dari unggas kepada
manusia;
b. bahwa penyakit Flu Burung ( Avian Influenza) merupakan
penyakit unggas menular yang dapat menimbulkan wabah
serta mengancam kesehatan masyarakat dan oleh karena itu
perlu dicegah penularannya;
c. bahwa pengendalian penyakit menular akibat penyakit flu
burung, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat;
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan unggas dan
Pengendalian Penyakit Flu Burung (Avian Influenza);
Mengingat …………….
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3272);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang No 16 tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010) ;
5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108 Tambahan
lembaran negara nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 13), Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4420 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha
Peternakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3111 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3253 );
Peraturan ............
- 3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 , tambahan
Lembaran Negara Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41 , tambahan
Lembaran Negara Nomor 4740);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.16 Tahun 2002
tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha
Peternakan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Dan
BUPATI TANGERANG
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG PEMELIHARAAN UNGGAS DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang. 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
Kabupaten Tangerang.
Kepala ..............
- 4 - 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan
kesehatan hewan Kabupaten Tangerang. 6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya
berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang
dihabitatnya. 7. Ternak adalah hewan peliharaan, yang produksinya diperuntukkan sebagai
penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait
dengan pertanian. 8. Pengendalian Penyakit Flu Burung adalah semua tindakan untuk mencegah
timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya serta mengurangi perluasan dan
menghilangkan penyakit Flu Burung. 9. Karantina hewan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan
hewan/ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan agar supaya tidak
menular kepada hewan/ternak yang sehat. 10. Produk Asal Unggas adalah berupa daging, telur, bulu, kotoran, tulang dan darah
unggas baik yang belum atau yang sudah mengalami pengolahan. 11. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian
Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular. 12. Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh, berbulu dan bertelur yang
hidup di darat, air dan sementara di udara. 13. Unggas pangan adalah setiap jenis unggas yang dimanfaatkan untuk pangan. 14. Unggas kesayangan adalah setiap jenis unggas yang dimanfaatkan untuk
kesenangan karena keindahan warna, bentuk, ketangkasan dan suaranya. 15. Pemeliharaan unggas adalah kegiatan memelihara dan atau budidaya unggas. 16. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang
berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertertu.
Usaha .................
- 5 - 17. Usaha Peternakan unggas adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau
badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan ternak( ternak
bibit/potong), dan telur. 18. Peredaran adalah kegiatan pemasukan, pengeluaran, pengangkutan,
penampungan dan pemasaran unggas. 19. Pemukiman/perumahan adalah lokasi dimana penduduk bertempat tinggal dan
bersosialisasi. 20. Petugas adalah pegawai dari Dinas yang menangani fungsi peternakan dan
kesehatan hewan Kabupaten Tangerang. 21. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk penyembuhan suatu penyakit. 22. Depopulasi adalah tindakan pemusnahan secara selektif baik unggas yang sakit
maupun sehat yang sekandang atau dalam satu kawasan terbatas melalui berbagai
cara pemusnahan. 23. Media pembawa adalah bahan yang dapat bertindak sebagai pembawa penyakit. 24. Biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen
penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan
dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau
disalahgunakan. 25. Disposal adalah tindakan penanganan bangkai unggas yang telah di depopulasi,
karkas, telur tercemar, bulu, peralatan, limbah sekam/alas kandang atau segala
sesuatu yang tercemar bibit penyakit yang tidak mungkin disucihamakan secara
efektif. 26. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SKKH adalah bukti
tertulis yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang yang menerangkan
bahwa hewan, telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan berdasarkan
hasil pemeriksaan secara klinis dan atau pengujian laboratorium dan berlaku
dalam jangka waktu tertentu. 27. Sertifikat Veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan
berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan
keamanan, kesehatan, dan keutuhan.
Dokter................
- 6 - 28. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam
pemeliharaan unggas dan pengendalian penyakit Flu Burung di wilayah
Kabupaten Tangerang. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
a. Mencegah masuknya dan menyebarnya penyakit Flu Burung;;
b. Menjamin agar unggas dan produk unggas yang dihasilkan aman, bermutu
dan terbebas dari virus Flu Burung;
c. Mencegah penularan penyakit Avian Influenza/Flu Burung dari hewan ke
hewan maupun dari hewan ke manusia;
d. Mengendalikan penyakit Flu Burung pada manusia dengan penatalaksanaan
kasus manusia secara tepat.
BAB III
PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
Bagian Kesatu
Pemeliharaan Unggas
Pasal 3 (1) Setiap orang yang melaksanakan usaha peternakan unggas dengan tujuan
komersial harus memiliki izin.
(2) Untuk memperoleh izin tersebut pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari
Dinas. (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
Pasal ...............
- 7 -
Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang mendirikan usaha pemeliharaan unggas dengan tujuan
komersial di lingkungan pemukiman/ perumahan. (2) Dalam hal pemeliharaan unggas dengan tujuan usaha sampingan baik yang berada
disekitar pemukiman/perumahan ataupun di luar pemukiman/perumahan harus
(1) Unggas yang dipelihara untuk tujuan komersil, usaha sampingan, kepentingan
penelitian, pendidikan, dan konservasi wajib memiliki SKKH.
(2) SKKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dokter hewan
berwenang.
(3) Tata cara perolehan SKKH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Peredaran Unggas
Paragraf 1
Pemasukan Unggas dan Produk Asal Unggas
Pasal 6
(1) Setiap orang yang memasukkan unggas ke daerah wajib melengkapi SKKH dan
rekomendasi pengeluaran dari daerah asal. (2) Setiap orang yang memasukkan produk asal unggas ke daerah wajib melengkapi
sertifikat veteriner dan rekomendasi pengeluaran dari daerah asal.
(3) Terhadap pemasukan unggas/produk asal unggas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat rekomendasi pemasukan dari Dinas.
(4) Setiap orang yang memasukkan unggas ke daerah harus melalui jalur distribusi
yang ditentukan. (5) Jalur distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas akan ditetapkan oleh
Keputusan Bupati.
Pasal.............
- 8 -
Pasal 7
Setiap orang yang memasukkan unggas ke daerah, wajib langsung menuju lokasi
penerima.
Paragraf 2
Pengeluaran Unggas dan Produk Asal Unggas
Pasal 8
(1) Setiap orang yang mengeluarkan unggas harus melengkapi SKKH dan
Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas.
(2) Setiap orang yang mengeluarkan produk asal unggas harus melengkapi
sertifikat veteriner dan Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas. (3) Rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus dilengkapi Rekomendasi Pemasukan dari daerah penerima.
Paragraf 3
Pemasaran Unggas dan Produk Asal Unggas
Pasal 9 (1) Unggas yang diperjualbelikan harus berasal dari peternakan yang tidak sedang
terjangkit atau paling kurang 30 ( Tiga puluh ) hari tidak ada kejadian penyakit
Flu Burung dan disertai dengan SKKH. (2) Produk Asal Unggas yang diperjualbelikan harus berasal dari peternakan yang
tidak sedang terjangkit atau paling kurang 30 ( Tiga puluh ) hari tidak ada
kejadian penyakit Flu Burung dan disertai dengan Sertifikat veteriner.
Paragraf 4
Tata Cara Membawa Unggas
Pasal 10 Unggas yang dibawa harus dalam wadah/tempat yang mudah dibersihkan, dan atau
mudah dimusnahkan serta memperhatikan kesejahteraan hewan.
BAB ..................
- 9 -
BAB IV
PENGENDALIAN PENYAKIT FLU BURUNG
Bagian Kesatu
Pencegahan Penyakit Flu Burung
Pasal 11
(1) Setiap orang harus mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit
Flu Burung yang dapat dibawa oleh unggas, produk asal unggas atau media
pembawa lainnya.
(2) Setiap orang harus melaporkan adanya dugaan atau adanya kasus penyakit flu
burung atau penyebaran wabah kepada Dinas. (3) Setiap orang yang memanfaatkan unggas dan produk asal unggas harus
melakukan biosekuriti yang ketat pada tempat dimana unggas dan produk asal
unggas berada.
(4) Setiap orang harus menghindari/mencegah kontak langsung dengan unggas
sakit atau mati.
(5) Setiap orang harus menjual dan memotong unggas yang sehat.
Bagian Kedua
Pemberantasan Penyakit Flu Burung Pada Unggas
Pasal 12 (1) Pemberantasan penyakit Flu Burung dapat dilakukan melalui depopulasi dan
disposal. (2) Dalam hal pelaksanaan pemberantasan penyakit flu Burung dengan tindakan
depopulasi dan disposal harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 13
Dalam hal pemberantasan penyakit Flu Burung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, masyarakat dapat melaksanakan pemberantasan dengan pengawasan petugas.
Bagian Ketiga
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung Pada Manusia
Pasal 14 (1) Dalam hal Pencegahan dan penanggulangan kejadian penyakit Flu Burung pada
manusia dilaksanakan sebagai berikut :
/a. Surveilans ............
- 10 -
a. Surveilans epidemiologi;
b. Penyidikan kejadian luar biasa. (2) Tata cara Pencegahan dan penanggulangan, penyakit flu Burung pada manusia
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
(1) Pembinaan terhadap pemeliharaan unggas dan pengendalian penyakit flu burung
merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan pembinaan pemeliharaan unggas dan pengendalian penyakit flu
burung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi secara terus menerus oleh instansi terkait.
Pasal 16
(1) Pengawasan terhadap kegiatan dibidang perunggasan dilaksanakan oleh Dinas
secara berkala.
(2) Apabila ada informasi kematian unggas, maka petugas harus segera menangani
dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat.
BAB VI
PERAN SERTA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Peran Serta
Pasal 17 Masyarakat dapat ikut serta dalam penanggulangan penyakit flu burung, antara lain: 1. Memberikan informasi kematian unggas kepada petugas; 2. Menyebarluaskan informasi tentang flu burung; 3. Membantu proses depopulasi dan disposal.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 18 (1) Setiap orang yang memelihara unggas dengan tujuan komersil, wajib membuat
laporan kegiatan dan penanganan penyakit secara berkala setiap tri wulan.
Apabila................
- 11 -
(2) Apabila ditemukan kasus penyakit menular, wajib melaporkan dalam waktu 1 x
24 jam ke Dinas.
(3) Setiap orang yang memelihara unggas dengan tujuan usaha sampingan, apabila
terdapat kasus penyakit menular, wajib melaporkan dalam waktu 1 x 24 jam
ke Dinas. (4) Setiap kejadian penyakit pada manusia yang diduga Flu Burung wajib dibawa
dalam satu kali dua puluh empat jam ( 1 x 24 jam) ke Puskesmas dan atau Rumah
Sakit Rujukan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
Pasal 19
Mekanisme dan Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) pasal 4 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) , pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 10, pasal 11 ayat (3) dan ayat (5), pasal 12 ayat (
c. Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Pencabutan izin.
pasal ...................
- 12 -
Pasal 21
(1) Apabila terjadi keberatan dari masyarakat yang diakibatkan pemeliharaan
unggas dan/atau tempat penampungan/pemotongan yang dilakukan
Perseorangan/Badan Hukum, yang menimbulkan gangguan ketertiban dan
keamanan, maka dinas memeriksa dan mempelajari sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (2) Terhadap orang dan/atau badan hukum yang menyembunyikan keberadaan
unggas peliharaan yang teridinkasi terinfeksi virus flu burung, maka Dinas dapat
menyita unggas dimaksud untuk dimusnahkan.
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 22
Penyidikan terhadap pelanggaran dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23 (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) , dan pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan yang lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24 (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, izin usaha peternakan tetap berlaku
sampai habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang kembali sesuai
perundang – undangan yang berlaku.
Pada ...................
- 13 -
daerah ini berlaku, perizinan unggas/produk asal unggas
yang dalam proses, tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai
pengundangan, kecuali pada
tanggal 27 Desember 2010.
berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pasal 6
ayat (4) dan pasal 10 yang mulai berlaku pada
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada tanggal : 12 Agustus 2009
BUPATI TANGERANG,
ttd
H. ISMET ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa Pada tanggal : 12 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
H. HERMANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 07 TAHUN 2009
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PEMELIHARAAN UNGGAS DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
I. PENJELASAN UMUM
Pemerintah Daerah menyadari akan pentingnya hewan/ternak sebagai
satu sumber kemakmuran, sehingga oleh karena itu adalah menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah untuk memelihara dan mengembangkan
dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dicapai maksud penggunaan
hewan/ternak secara lestari, oleh karena itu usaha pemeliharaan dan
peningkatan perkembangan usaha perunggasan perlu dilindungi dari kerugian
yang dapat ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit unggas serta adanya
penyakit yang dapat berpindah dari unggas kepada manusia.
Penyakit flu burung ( avian influenza) merupakan penyakit unggas
menular yang dapat menimbulkan wabah serta mengancam kesehatan
masyarakat dan oleh karena itu perlu dicegah penularannya serta adanya
pengendalian penyakit menular akibat penyakit flu burung, sehingga dapat
terwujudnya derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengadakan peraturan
daerah yang mengarah kepada kelestarian sumber kemakmuran yang berujud
hewan/ternak yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
Pengaturan tersebut meliputi pemeliharaan unggas, pencegahan dan
pengendalian penyakit flu burung.
Berhubung penyakit hewan dapat cepat menular secara luas tanpa
mengenal batas lokal, regional dan batas Negara, yang disebabkan oleh
sifatnya penyakit itu sendiri dan oleh perkembangan lalu-lintas perhubungan
yang modern dan cepat, sehingga oleh karena itu Pemerintah daerah
bertanggungjawab atas masalah penolakan, pencegahan, pemberantasan, dan
pengobatan penyakit hewan/ternak .
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas
- 15 -
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Yang dimaksud dengan usaha peternakan dengan tujuan komersil adalah
usaha peternakan dengan populasi ternak ayam ras petelur > 10.000 ekor
atau peternakan ayam ras pedaging dengan populasi > 15.000 ekor/siklus,
atau peternakan itik dan ayam lokal dengan populasi > 20.000 ekor atau
peternakan burung hias dengan populasi > 100 ekor , Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mendirikan usaha pemeliharaan unggas
dilingkungan pemukiman adalah membangun/membuka usaha
peternakan baru.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemeliharaan unggas dengan usaha
sampingan adalah usaha peternakan unggas dengan populasi ternak