LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG Nomor : 11 Tahun : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan pembangunan di Kabupaten Serang, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retibusi Perizinan Tertentu. Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.Peraturan………..
19
Embed
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANGjdih.serangkab.go.id/files/Perda No. 11 Tahun 2013 tentang... · Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas ... c. Turap batas kavling/persil
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 11 Tahun : 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan pembangunan di Kabupaten Serang, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retibusi Perizinan Tertentu.
Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209):
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan………..
- 2 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 798);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II……………………
- 3 -
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2013
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/ttd
LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANGRETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
I. RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB
1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : L x It x 1,00 x HSbg
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : L x It x Tk x HSbg
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : V x I x 1,00 x HSpbg
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x Tk x HSpbg
Keterangan :
L = luas lantai bangunan gedung
V = volume/besaran (dalam satuan m2, m’, unit)
I = indeks
It = indeks terintegrasi
Tk = tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg = Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung
HSpbg = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
1,00 = Indeks Pembangunan Baru
II. DAFTAR INDEKS UNTUK FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN
RETRIBUSI IMB
1. Indeks Kegiatan, meliputi kegiatan :
a. Bangunan Gedung :
1) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 ;
2) Rehabilitasi/Renovasi :
a) Rusak sedang, sebesar 0,45 ;
b) Rusak berat, sebesar 0,65.
3) Pelestarian/Pemugaran :
a) Pratama, sebesar 0,65 ;
b) Madya, sebesar 0,45 ;
c) Utama, sebesar 0,30,
b. Prasarana Bangunan Gedung :
1) Pembangunan baru besar 1,00 ;
2) Rehabilitasi/Renovasi :
a) Rusak sedang, sebesar 0,45 ;
b) Rusak berat, sebesar 0,65.
2. Indeks parameter………
- 2 -
2. Indeks parameter, meliputi :
a. Bangunan Gedung :
1) Indeks Parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
a) indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana ; dan
ii. Indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
b) Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00 ;
c) Fungsi Usaha,sebesar 3,00 ;
d) Fungsi Sosial dan budaya, sebesar 1,00 untuk bangunangedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
e) Fungsi khusus, sebesar 2,00 ;
f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00.
2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
i. sederhana 0,40 ;
ii. tidak sederhana 0,70 ;
iii. khusus 1,00.
b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
i. darurat 0,40 ;
ii. semi permanen 0,70 ;
iii. permanen 1,00.
c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
i. rendah 0,40 ;
ii. sedang 0,70 ;
iii. tinggi 1,00.
d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
i. zona IV / sedang 0,50 ;
ii. zona V / kuat 0,70.
e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan dengan bobot 0,10 :
i. rendah 0,40 ;
ii. sedang 0,70 ;
iii. tinggi 1,00.
f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10;
i. rendah 0,40 ( 1 lantai s.d. 4 lantai );
ii. sedang …………………
- 3 -
ii. sedang 0,70 ( 5 lantai s.d. 8 lantai )
iii. tinggi 1,00 ( lebih dari 8 lantai ).
g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
i. yayasan 0,40 ;
ii. perorangan 0,70 ;
iii. badan usaha 1,00.
3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
a) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40 ;
b) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang Proyek, diberi indeks 0,70 ;
c) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.
b. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum, untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeksterintegrasi.
c. Prasarana bangunan gedung :
Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana,serta bangunan gedung fungsi keagamaanditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).
III. TABEL PENETAPAN INDEKS………
- 4 -
III. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN
FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAANParameter Indeks Parameter Bobot Parameter Indeks Parameter Indeks
1 2 3 4 5 6 7 81. Hunian2. Keagamaan3. Usaha4. Sosial dan Budaya5. Khusus6. Ganda/Campuran
0,05/0,5 *)0,003,001,002,004,00
1. Kompleksitas
2. Permanensi
3. Risiko Kebakaran
4. Zonasi Gempa
5. Lokasi KepadatanBangunan Gedung)
6. Ketinggian angunanGedung
7. Kepemilikan
0,25
0,20
0,15
0,15
0,10
0,10
0,05
a. Sederhanab. Tidak Sederhanac. Khususa. Daruratb. Semi Permanenc. Permanena. Rendahb. Sedangc. Tinggia. Zona I / Minorb. Zona II / Minorc. Zona III / Sedangd. Zona IV / Sedange. Zona V / Kuatf. Zona VI / Kuata. Renggangb. Sedangc. Padata. Rendahb. Sedang c. Tinggia. Yayasanb. Peroranganc. Badan Usaha swasta
1. Sementara jangka pendek2. Sementara Jangka Menengah3. Tetap
0,400,701,00
CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.2. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah ( basement ), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana
umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- 5 -
IV. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
NO JENIS PRASARANA BANGUNANPEMBANGUNAN
BARURUSAK BERAT RUSAK SEDANG *)
Indeks Indeks Indeks1 2 3 4 5 6 7
1 Konstruksi pembatas/penahan/pengaman
a. Pagarb. Tanggul/retaining wallc. Turap batas kavling/persil
1,00 0,65 0,45 0,00
2 Konstruksi penanda masuk lokasi
a. Gapurab. Gerbang
1,00 0,65 0,45 0,00
3 Konstruksi perkerasan a. Jalanb. Lapangan Upacarac. Lapangan Olahraga terbuka
1,00 0,65 0,45 0,00
4 Konstruksi penghubung a. Jembatanb. Box culvert
1,00 0,65 0,45 0,00
5 Konstruksi kolam/reservior bawah tanah
a. Kolam Renangb. Kolam Pengolahan airc. Reservoir dibawah tanah
1,00 0,65 0,45 0,00
6 Konstruksi menara a. Menara Antenab. Menara reservoirc. Cerobong
1,00 0,65 0,45 0,00
7 Konstruksi monumen a. Tugub. Patung
1,00 0,65 0,45 0,00
8 Konstruksi instalasi/gardu a. Instalasi Listrikb. Instalasi telepon/komunikasic. Instalasi Pengolahan
1,00 0,65 0,45 0,00
9 Konstruksi reklame/papan nama
a. Billboardb. Papan Iklanc. Papan Nama (berdiri sendiri Atau berupa tembok pagar)
1,00 0,65 0,45 0,00
CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan,rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret
sederhana.2. RB = Rusak Berat3. RS = Rusak Sedang4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Bupati.
- 6 -
V. DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
KODE KETERANGAN INDEKS KODE KETERANGAN INDEKS
1000 BangunanGedung
2000 Prasarana BangunanGedung
1100 LingkupPembangunan
2100 Lngkup Pembangunan
1110 Pembangunan Baru 1.00 2110 Pembangunan baru 1.00
e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah : - Kolam renang - Kolam pengolahan air - Reservoir bawah tanah - Waste water treatment - Tangki
f. Konstruksi Menara : - Menara Antena - Menara Telekomunikasi a. Ketinggian s.d 50 m’ b. Ketinggian diatas 50 m’- Menara reservoir - cerobong - Sillo dan Sejenisnya
g. Konstruksi Monumen:
- Tugu - Patung
h. Konstruksi Instalasi :
- Instalasi Listrik dan jaringan listrik bawah tanah - Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom
bawah tanah - Instalasi Pengolahan - Instalasi bahan bakar - Jaringan gas bawah tanah
- Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar
m2
m2
m2
m2
14.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
2 Papan Proyek IMB: - Bangunan Rumah Tinggal- Bangunan Umum/Kantor/Toko- Bangunan Pabrik/Gudang
Papan Nama IMB
50.000,00 100.000,00 100.000,0025.000,00
CATATAN : *) Luas bangunan dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah
dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya. Luas bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung
setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya. Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom)
dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiapkabupaten.
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2013TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
2. Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang didukung sebagai jumlah luas setiap lantai.
3. Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
a. Lokasi dijalan Negara …………………………………………… Indeks = 5
b. Lokasi dijalan Provinsi ………………………………………… Indeks = 4
c. Lokasi dijalan Kabupaten ……………………………………… Indeks = 3
d. Lokasi dijalan Desa ……………………………………………… Indeks = 2
4. Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Intensitas Gangguan Besar/ Tinggi …………………………… Indeks = 5
b. Intensitas Gangguan Sedang/ Menengah …………………… Indeks = 3
c. Intensitas Gangguan Kecil/ Rendah ………………………….. Indeks = 2
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
1. Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
2. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Luas ruang sampai 100 m2 ……………………………………… Rp. 500,- /m2
b. Luas ruang selebihnya diatas 100 m2 …………………………..Rp. 250,-/m2
3. Daftar ulang Izin Gangguan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan penetapan biaya sebesar 18 % (delapan belas prosen) dari besarnya retribusi izin gangguan,
JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN
I. Perusahaan yang termasuk dalam Izin Gangguan :
A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan Indeks 5 ( Lima ) adalah sebagai berikut :