1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 11 TAHUN 2012 TLD NO : 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI, Menimbang : a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu lainnya; b. bahwa untuk membiayai pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu dipungut retribusi dengan berdasarkan prinsif demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
40
Embed
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBIlaw.unja.ac.id/wp-content/uploads/2018/12/KAB_MUARO-JAMBI_11_2012.pdf · angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 11 TAHUN 2012 TLD NO : 11
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a. bahwa guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan maka
perlu dilakukan pengaturan dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu lainnya;
b. bahwa untuk membiayai pelaksanaan
pengaturan dan pengawasan sebagaimana
tersebut pada huruf a perlu dipungut
retribusi dengan berdasarkan prinsif
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran
serta masyarakat dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah;
2
c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan
penataan dan pengaturan kembali Peraturan
Daerah yang mengatur Retribusi Perizinan
Tertentu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);
3
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
4
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
5
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
6
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau
badan.
7. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang
meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan
Retribusi Perizinan tertentu.
8. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pemberian izin
kepada orang peribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB
adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan
sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien
dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),
koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan
sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati
bangunan tersebut.
10. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang
diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman
dan/atau laut.
11. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari
permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan
tersebut.
7
12. Izin Gangguan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada
orang pribadi atau badan usaha untuk mendirikan atau
menjalankan usaha.
13. Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
14. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
pembayaran.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan
angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan
tetap dan jadual tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah
daerah Kabupaten Muaro Jambi.
16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak
termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat
duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, serta SKRDLB yang diajukan oleh Wajib
Retribusi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang
terhutang ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima/Pembantu
pada masing-masing unit kerja pemungut retribusi.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah
surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
9
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2
(1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah terdiri atas:
a. retribusi izin mendirikan bangunan;
b. retribusi izin gangguan; dan
c. retribusi izin trayek.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan
pada retribusi perizinan tertentu.
BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut
retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
Pasal 4
(1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian
izin untuk mendirikan suatu bangunan.
10
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefesian
luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB),
dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi
yang menempati bangunan tersebut.
(3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 5
(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan
bangunan.
(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang
pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong
retribusi izin mendirikan bangunan.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6
(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Mendirikan Bangunan
berdasarkan perkalian antara tarif dengan koefisien luas
bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien guna
bangunan dan koefisien jenis bangunan.
11
(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan