LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 14 Tahun : 2012 Seri : E PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Gunungkidul semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional; 1 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat 2 : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
25
Embed
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/.../KabupatenGunungKidul-2012-23.pdfsebagaimana diamanatkan dalam Undang - ... bahwa lahan pertanian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )
Nomor : 14 Tahun : 2012 Seri : E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan
bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten
Gunungkidul semakin berkurang
dikarenakan beralihnya fungsi lahan
pertanian menjadi non pertanian, sehingga
dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan
dalam mengupayakan terwujudnya
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan di daerah dalam rangka mendukung
kebutuhan pangan nasional;
1
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;
Mengingat
2
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor149,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);
5. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor12, 13,
14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
tentang Insentif Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Lembaran Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 10);
3
4
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor
01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010
Nomor 07 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010 Nomor 01Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 -2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor
3 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan
Kecamatan.
5
7. SKPD Lingkup Pertanian adalah SKPD yang tugas dan fungsinya
di bidang pertanian.
8. Dinas adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
tanaman pangan dan hortikultura.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai
suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap
faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief,
aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami
maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan
untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, perikanan, dan perkebunan.
11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
12. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan
potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan
ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan
datang.
13. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,
mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan,
dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara
berkelanjutan.
14. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.
6
15. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah
budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama
untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan daerah dan nasional.
16. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola
lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal,
tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan
ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
17. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan
dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan
yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang
cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu,
keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh
sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan
keragaman lokal.
18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan
terjangkau.
19. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara
mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang
menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan
hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian
pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
20. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap
warga negara Indonesia beserta keluarganya yang
mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
21. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan
sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
7
22. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan
produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna,
menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan
waktu yang tepat.
23. Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi
dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan
yang belum diusahakan.
24. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha
tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha
dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha
produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran
(diversifikasi vertikal).
25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik
secara tetap maupun sementara.
26. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian.
27. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak
oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya.
28. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang
tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah
kapur/karst dan tanah pasir.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
jangka panjang Kabupaten Gunungkidul untuk periode 2005-
2025.
8
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat
RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah
Kabupaten Gunungkidul untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu
tahun 2010-2015.
31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten
Gunungkiduluntuk periode 1 (satu) tahun.
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Pasal 2
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. keberlanjutan dan konsisten;
c. produktif.
d. keterpaduan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. kebersamaan dan gotong-royong;
g. partisipatif;
h. keadilan;
i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k. desentralisasi;
l. tanggung jawab;
m. keragaman; dan
n. sosial dan budaya.
9
Pasal 3
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
diselenggarakan dengan tujuan:
a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan
masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang
layak;
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
Pasal 4
Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
meliputi:
a. perencanaan;
b. penetapan;
c. pengembangan;
d. penelitian;
e. pemanfaatan;
f. pembinaan;
g. pengendalian;
h. pengawasan;
i. sistem informasi;
j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
k. pembiayaan;
l. peran serta masyarakat; dan
m. penyidikan.
10
BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah merencanakanPerlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah
tentang RPJPD,RPJMD dan RKPD.
(2) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :