-
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTONNOMOR 4 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTONNOMOR 4 TAHUN 2010
T E N T A N G
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
Menimbang : a. bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor18 tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan RetribusiDaerah telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6Tahun 2006 tentang Pajak Reklame,
perlu ditinjaukembali dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf
a, perlu diatur danditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Tahun 1959tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II diSulawesi (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1823);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang BadanPenyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara
2Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentangPenagihan Pajak
dengan Surat Paksa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
3686);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentangPengadilan Pajak
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 27,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 );
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004, Nomor 125,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik
-
3Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997
Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Propinsi dan
Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Tahun 2004Nomor 4)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTONdan
BUPATI BUTON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAKREKLAME
4BAB I
KETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah
adalah Kabupaten Buton;2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Buton;3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;4. Pejabat
adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;5. Pajak
Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame;6. Reklame adalah benda, alat,
perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan,menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik
perhatian umumterhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca,didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh
umum;
7. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan
yangmenyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya
sendiriatau untuk dan atas nama pihak lain;
8. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah nilai yang ditetapkan
pada titiklokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut
pandang dankepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek
kegiatandibidang usaha;
9. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat
NJOPRadalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
belipengadaan/jasa reklame yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidakterdapat transaksi jual beli, NJOPR ditentukan melalui
perbandinganharga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atauNJOP pengganti;
10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan
kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya,badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
dan dalam bentukapapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan,
-
5perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atauorganisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan
bentuk badanlainnya;
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat,dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakandaerah;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD,adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukanobjek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalahsurat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaranatau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat lainyang ditetepkan oleh Kepala Daerah;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalahSurat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yangterutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutya
disingkatSKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlahpajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaranpokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah
yamg masih harusdibayar;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ambahan,
yangdiselanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan
yangmenetukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetepkan;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkatSKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihanpembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pajak yangterutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN,adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak
yang terutangsama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak
tidak terutang dantidak ada kredit pajak;
619. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupabunga dan atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatanterhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
DaerahLebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau
terhadappemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
olehWajib Pajak;
21. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Pajakatas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
olehWajib Pajak;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari,mengumpulkan, dan mengelolah data dan atau keterangan
lainnya dalamrangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiba
perpajakan daerahberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakandaerah;
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
NegeriSipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari
sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindakpidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukantersangkanya.
BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas
setiappenyelenggaraan reklam;
(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
semuapenyelenggaraan reklame, meliputi:a. Reklame
papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;b. Reklame kain
dan sejenisnya;c. Reklame melekat, stiker;
-
7d. Reklame selebaran;e. Reklame berjalan, termasuk pada
kendaraan;f. Reklame udara;g. Reklame apung;h. Reklame suara;i.
Reklame film/slide; danj. Reklame peragaan.
(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah:a. penyelenggaraan
Reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;b.
label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produksejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
padabangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai
denganketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau
profesitersebut;
d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
PemerintahDaerah; dan
e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan oleh
KepalaDaerah.
Pasal 3(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan
Reklame.(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan
Reklame.(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara
langsung oleh
orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi
atauBadan tersebut.
(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga,
pihak ketigatersebut menjadi Wajib Pajak.
8BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN
Pasal 4
(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame.(2) Dalam
hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkannilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa
Reklamesebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
memperhatikanfaktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan,
waktu, jangkawaktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media
Reklame.
(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa
Reklameditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana
dimaksudpada ayat (3).
(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat(3) dinyatakan dalam bentuk tabel dasar pengenaan pajak
sebagaimanatercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerahini.
Pasal 5
Besaran Tarif pajak ditetapkan dengan kategori sebagai
berikut:a. Untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten Buton tarif pajak
ditetapkan sebesar
25% (dua puluh lima persen);b. Untuk wilayah diluar Ibu Kota
Kabupaten Buton tarif pajak ditetapkan
sebesar 20% (dua puluh persen).
Pasal 6
Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan
penjumlahan Nilai Starategisdan NJOPR pada tabel dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (5).
-
9BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTANPasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pemasanganreklame.
(2) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
BAB VMASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 8
Masa pajak sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame yang
dihitungsetiap satu bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untukmenghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
Pasal 9
Saat p Pajak terutang dimulai pada saat penyelenggaraan
reklame.
BAB VISURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.(2) SPTPD
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
ataukuasanya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), harus
disampaikankepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas)
harisetelah berakhirnya masa pajak.
(4) Bentuk,isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD
ditetapkanoleh Kepala Daerah.
10BAB VII
PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1),
KepalaDaerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
(2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud
padaayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 12
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak,Kepala Daerah dapat menerbitkan;a. SKPDKB dalam hal:
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajakyang terutang tidak atau kurang di bayar;
2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalamjangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak
yangterutang dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang
semulabelum terungkap yang menyebabakan penambahan jumlah
pajakterutang;
c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
denganjumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kreditpajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2)
dikenakansanksi admistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan danpajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka
waktu palinglama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.
-
11(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan
sanksiadministratif berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen
);
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakanapabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan
tindakanpemeriksaan;
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi
administratif berupakenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
dari pokok pajakditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar
2 % (dua persen)sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejaksaat terutangnya pajak.
Pasal 13
(1) Kepala Daerah dapat menebitkan STPD apabila:a. Pajak dalam
tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;b. Dari hasil penelitian
SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;c. Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau
denda.(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan
sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulanuntuk paling lama 15 ( lima belas ) bulan sejak saat
terutangnya pajak.
(3) Pajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang
tidakatau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan,
ditagihmelalui STPD.
12BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 14
(1) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang
terutangberdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat(1) yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah
melaluiDinas Pendapatan atau pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.
(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukandengan menggunakan SSPD.
(4) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran
serta tanggaljatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh
KepalaDaerah.
Pasal 15
(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus
atau lunas.(2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1
(satu) bulan sejak
diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat KeputusanPembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yangmenyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
(3) Kepala Daerah atas permohonn Wajib Pajak setelah
memenuhipersyaratan yang ditentukan dapat memberikan Persetujuan
kepadaWajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajakdengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen sebulan.
(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran
danpenundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah
-
13BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
KeputusanBanding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak
padawaktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkanperundang-undangan yang berlaku.
BAB XKEBERATAN DAN BANDING
Pasal 17
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
KepalaDaerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :a. SKPDb.
SKPDKB;c. SKPDKBT;d. SKPDLB;e. SKPDN;f. Pemotongan atau pemungutan
oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertai
alasan-alasan yang jelas.(3) Keberatan harus diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau
pemungutansebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib
Pajak dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karenakeadaan di luar kekuasaannya.
14(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.(5) Keberatan
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak
dianggapsebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala
Daerahatau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat
keberatanmelalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan
suratkeberatan.
Pasal 18
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan,sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi
keputusan ataskeberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
menerimaseluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajakyang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewatdan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yangdiajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 19
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepadaPengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya
yangditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukansecara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang
jelas dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,
dilampiri salinandari surat keputusan keberatan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayarpajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
PutusanBanding.
-
15Pasal 20
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkansebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikandengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulanuntuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejakbulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian,Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50 %(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatandikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukankeberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksiadministratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian,Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 100 %(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Bandingdikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelummengajukan keberatan.
BAB XIPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSIADMINISTRATIF
Pasal 21
(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajakdapat membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
yangdalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan
hitung danatau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undanganperpajakan daerah.
16(2) Kepala Daerah dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupabunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturanperundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi
tersebutdikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karenakesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBTatau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STPD;d. membatalkan hasil
pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yangditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangankemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu
objekpajak.
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitrasi
danpengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 22
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukanpermohonan pengembalian kepada Kepala Daerah secara
tertulisdengan menyebutkan sekurang-kurangnya:a. Nama dan alamat
Wajib Pajak;b. Masa pajak ;c. Besarnya kelebihan pembayaran
pajak;d. Alasan yang jelas.
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (ua belas)
bulansejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran
-
17pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikankeputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampauiKepala Daerah tidak memberikan keputusan,
permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan danSKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1
(satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (2)
langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayara pajak dilakukan dalam
waktupaling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKPDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelahlewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbikannya SKPDLB,
KepalaDaerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen)
sebulanatas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
Pasal 23
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
diajukansecara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang – kurangnya
denganmenyebutkan:a. Nama dan alamat Wajib Pajak;b. Masa pajak;c.
Besarnya kelebihan pembayaran pajak;d. Alasan yang jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
disampaikansecara langsung atau melalaui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman
postercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh
Kepaladaerah.
18Pasal 24
(1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan
utangpajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(4)pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan
buktipemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIIIKADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelahmelampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnyaPajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidangperpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tertangguh apabila:a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa; ataub. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung
maupun tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran
dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejaktanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
padaayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakanmasih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya
kepadaPemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
padaayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuranatau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
WajibPajak.
-
19Pasal 26
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
PeraturanKepala Daerah.
BAB XIVPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun
wajibmenyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata
carapembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 28
(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk
mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangkamelaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/atau
meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yangberhubungan
dengan objek Pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruanganyang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan;
dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan
20(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
Pajak diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XVINSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi
insentifatas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkanmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
BAB XVIKETENTUAN KHUSUS
Pasal 30
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segalasesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib Pajakdalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadaptenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu
dalampelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakandaerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) danayat (2) adalah:a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak
sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan;b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara
atauinstansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaandalam
bidang keuangan daerah.
-
21(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi
izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tenagaahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikanketerangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang WajibPajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidanaatau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum
AcaraPidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi
izintertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dantenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
memberikandan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib
Pajak yangada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harusmenyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan
yangdiminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yangbersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XVIIPENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
PemerintahDaerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukanpenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawainegeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkatoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakanDaerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebutmenjadi lebih lengkap dan jelas;
22b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukansehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerahdan
Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengantindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugaspenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
danRetribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsungdan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen
yangdibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidanaperpajakan Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksasebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain
yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannyakepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana
-
23BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPDatau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkanketerangan yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal10 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana dendapaling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang
tidak ataukurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
ataumengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkanketerangan yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal10 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
dendapaling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak
ataukurang dibayar.
Pasal 33
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah
melampauijangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnyaMasa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau
berakhirnya TahunPajak yang bersangkutan.
Pasal 34
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
yang karenakealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan
halsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana dendapaling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
yangdengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang
yangmenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana
24kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling
banyakRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang
yangkerahasiaannya dilanggar.
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadiseseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi, karenaitu dijadikan tindak pidana pengaduan.
Pasal 35
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan Pasal 34 ayat (1)
dan ayat(2) merupakan penerimaan negara.
BAB XIXKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih
terutangberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2006
tentangPajak Reklame masih dapat ditagih selama jangka waktu 5
(lima) tahunterhitung sejak saat terutang.
BAB XXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
KabupatenNomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame dinyatakan
dicabut dan tidakberlaku lagi.
-
25
Pasal 3E
Hal-hal yang belunn diatur datam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenaipelaksanaannya akan diatur dan ditetapka'r lebih lalrjut
oleh Kepala Daerah
Pasat 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun&ngan
PeraturanDaerah ini dengan penempstannya dalam Lembaran Daerah
KabupatenButon.
Ditetapkan di Pasarwaj opadatanggal 4 Oktober 2010
BUPATI BUTON,
CAP / TTD
In H. LM. SJATEI KAIIAR
Diundangkanpadatanggal
dalam Lembaran Daerah Kab.Buton7 Oktober 2010
Muda,IV/c231 199008. l 004
DAEMH KABUP.ATEN BWON
.i ii,'.. Yj i r
2OIO NOMOR 4
-
26LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABIUPATEN BUTON
NOMOR : 4 TAHUN2010T.ANCGAL : 4 OKTOBER2010TENTANG : PAJAK
REKLAME
TABEL DASAR PENCENAA}I PAJAK
Jenis Roklame Kelas Jalan Nilai Strateois /Rnr N.l rlp p2 3
4
Reklame Bilboard Z megauon I aansejenisnya
A.UTAMAAB
60.000 / Thn45.0tt0/ Thn
200.000a42iThn20O.0001tr42/Thn
Reklamc papan dan sejenisnya A.UTAMAAB
3O.000 / Thn25,000 / Thn
7O.000/M2/Thn
Reklamc Kain- Spanduk / Umbul-umbul, Banner
dan sejenisnya"
' Baliho
A.UTAMAABC
A.UTAMAABC
10.000/ Thn7.500/ Thn5.000 / Thn
5O.00O/ Thn35.000/ Thn20.000 / Thn
15.00CIM2/Thn15.000/M2lThn15.@0/M2lThn
J0.000/M2iThn5O.00O/M2lThn50.000/tv12lThn
I Reklame selebaran, melekaa@iker) d;sejenisnya
L000/Lbr/Bln 4.000/Lbr/Thn
I Rekame Bedalan :- Mobil- Sepeda Motor dan sejenisnya- Gerobak
dan seienisnya
300.000 / Thn50,000 / Thn25.000 / Thn
50O000/BuahlTh200.O00iBuahlThl0O ffWRrrch/Th
6, Reklame Udara / Apung 500.000/Bh/Bl 75.00OlBuah/Bth
l, Reklamo Suara 50.000 / hr 100.000 / hrt, Reklame Film / Slide
2.500 / Mnt 10,000 /Mnt
t, Reklamc Peragaan 15Or000 lxPrg 600,000 lltronjrn
:=
-
,'i..1 PENJELASANPERATTIRAN D,{ERAH KAB{,JPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2O1OTENTA}IG
PAJAK RNKLAMf,
T]MUM
Untuk menyukseskan penlelen,ggsraan pem€rintahan, Undang-undang
memberilcan kewenangan kepada Daerah untuk melakukanpunguton kepada
masyarakat dalam bentuk Pajak dan Retribusisebagaimana diatur dalam
Undarrg-Undang Nomor 18 Tahun 1997llntuog Pajak Dleralr dan
Rctribusi Daerrh yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 'lahun
2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut,Dagrah kebupaten{
-
r: f
i"i,r'-l f' { m t",H-li' fr'f{ll'1 i,li i,4, i i'J. :i}{i/,,;.i
IlF]l:,t r.'.'i ;il.;: ,'r 1 $r:r(r
ij;ijl. i4l jl :-,\, j lr itllld{t.; /i
r )!4fi f i'4.J {
i'*ru'r,6y'.i51 i$,, i.*!{{
B{i rJ t{t
'.;t'lr:1.' i .iJ: flfl;itrr,iit,.,rl it,.tilJr;ll!i?lil{ilttl
{.1:_ !,.,;,q..jr,r.,t_ilfl iltrlt.i ii;1,..i;r,;1 i.,,,, ;,lti
jirri ;il.i:;rr{ I ,. l;;,r:rj{ llt:t4;iitit .,rr:,1
n:,,,i,"1tr!4tg,ll $iifttil/l11,'i': ;,*i;t-r,rl l, i: ,i*,ij.,l
,lillrnr."rl "lsirlb ,{ri.d..iri,,,.tiiri ri.ls;rl$r{ i.r rti'i'l
iri,9i*ii "ll
-,;:iirirl.4 ri,,.r1,,. L',,*l,r,i L'.",t,,.. -.,+..1;1.
iltf Jf iltJ 11 ir.$ri!,r{lt't'r.,. i :l;ll
, i,,;,,1:*i{ {;i:jJ,li;itr } 'r.i; 1!i,,ilj.ii.dltlti/tri
.tUFl}fri i .ilii;f_,ru1i iluttr,;ir: .l+.1
rli:i.r{!ir"rl., };i;:ii:lii:,. flii;i:,,; f.! '.r,lrii,lJtfi
fi*l: t,.,r*.*l{l a,,l:.i{j ;;5; llrl l
(JiJt,}l]1;f:i';t;qj.ii1.;ri itt,Jil|lu:':,jl:..ri: iii '. itiil
rlr;1,,ti,l I.l;ltti,iil$r! u!gt..-.1: i,,rij{r; il;
l,J;trll}t}-!.;rr,rhflli' ti*j;,,i,J:,-'il ri i.jtrriir .;;,;;,
'i'1-rq,{ lil;d*-f' l i .,r,frrr ..{ .,;l;;itir;,f .;
.tif}ffi,J'.;,,rir;ol i;rlr;.rc i],,rirrr,.i 1r.,i,;iljr, rri"r,ri
r-lllt!! rrur{*'! : i, .rr,tilr ri ;nr::l;Ir,,J
28Feraturan Daerah ini telah merqiuk pada undang.undang Nomor28
Tahun 20.' dan mencabut perah*an Daerah tiabupaten ButonNomor 6
Tahun 2006. Dengan berlakunya peratil- Daerah ini
"d4*"ptut, dapat- meningkatkan kemanapuan Daerah *tot
.**biayaikebutuhan pengelueran yang jumlahnya semakin besar karena
didaramPeraruran O*{,-ti1,"r*pat peningl@tan O* p".f**, obyok
pajakReklame tennasuk- rekra'e apuig. nI pt*-lri,r";;r"; Daorarr
iniakan memb-r*"i]!:l"stian bagi iu"yaraot dan iunia *un" yong
padagilirannya diharapkan dapat rnJninek;,tk* k"*udo;;6"r"k ,
dala'
memenuhi kewaj iban perpajakannya.
tr PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasnl S
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup
Pasal 7
Cukup jelas.
1 r ';;;i .t'1. ti:.r.i,:rlttri;iJ ::r:i,.t;r.i r. ..;,r
i..'l
-
i,O
lli{ftii;4:lniililtl}-:-:11,;btii,f ..;,gq ritj'iiir1:}r.r riti
r ilti glti::",*r{l li$tt}.ts.rgqt;ft;ltrfl ;i';ifi{1::rill'l ,ls
l"-'; r''l i.i]'n: ti;\}tl h;"il;*n.uft riijh ;j{} .- *lrdnl';rti
ilii:;*{J fls'i!ftfirg(l ,i1,ni}"fEfr^} j1i i,:r.rjrj:,.iJ .}{} }l:
rritl}ni r} IOrj'lvl;irilri',,'r{t;ig11, r r{*r:fi{i
Jg1;';i1i,r1ir'l::rJ n,i,itn*.g*i,r..rrn i*:;r;.[i n*,irueli;bil,
ti{r:j'*iJ:ries{l ni ,llni:re firnrlr;liI:*,tjrrri/
rr!;tDril.}gfi..t,l ri;'r;i$t;*r'....rJo fl0,,,rJiiil}fj tiii,;Jt
tr,ligo; r,r;ritrrrn 1q;qgifu.3l ;rti ;lmt,::{i trrr'tullrirti
tklr*r.;dl (r$'r{JlJ:'t$q ,,iirii ;iur{iq iiJ :. nu :f::
3l,t$l;i:ry ,lx,esril}tt Lr{ilil|,,t.r*q lrii: r $I1*nt' r-ilr.,h
i,.;i., !*;iur',,,.1.,sigs; i,.1i'il r*riies";iir:rl rcgJi
i,;drir.r${trrlrit,fu ;fr/ifi"i[v.?f: rr llfilEb*i:l*i
lil;,J,,lr{6rtiltt'n rl;r,iifu i,iiriilrr"is],i:fr
ij,rfl{l:,i'ii
.[ .,;ij..'l ffi-r,.941 "],t,tA
,t*li;'.,i_ t?i;riili )
fl{
:ti;i,.,1. r,rrJlJi-i
;*i::i ql:,,iu')
- i:li i ',i ;- r-!ri;,lu'-i
4 i:rl,r${
.;i,ui.-'i"q;;,{;;' }
r) l{.esq'
QIr;{ul.}
t tifis,q.rii::.,it;;:;.lltl l
Pasal 8 29
Cukup jelas.
Ftsal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat(l)
Ketenruan ini. memberikan kepercayaan kepada wajib pEiakuntuk
menghitrrng *omporhitungkan, -menbaiar, ia"melap.rkan s€ndiri pqiak
yang rerutang &ngan meriggunekanSPTPD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ay*(3)Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Posal I I
Cukup jelas.
Pasal 12
Keteirtuan ini mengafur penerbitan surat k'tetapan pqiak atas
pqiakyang dibayar sendiri. penerbitan surat ketetaian peid(
aitujufiankupucu wajib Pajak tertentu yang disebabkan
-oleh'ketiaatuenaran
dalam p€ngisrr sprpD atau kanena ditemukannya aaia-irsr.ar
riu*dilaporkan oleh Wajib pajak.
Ayat (t)Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala
Daerahuntuk dapnt me,nerbitkan SKpDKb, SKPDKBT afuu SKPONhanya
terhadap kasus-kasus tertentu, dengan pu*.tu* t"inhanya terhadap
wqiib pa.iak tertentu yang nyata-nyata atau
-
t
tL.rl
ll
I,
:.
iI
4
30
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajibanformal
dan/atau kewajiban material.
Contoh:
t. Seorang Wqiib Pajalc tidak menyampaikan SPTpD padatahun pajak
2009. Setelah ditegur dalam janeka waktutertentu juga belum
nenyampaikan SPTPD, rnaka dalamjangka waktu paling lama 5 (ima)
tahun Kepala Daerahdapnt menerbitkan SIffDKB atas pajak yang
terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahunpqiak 2009.
Dalam jangka walctu paling lama 5 (lindtahuq ternyata dari hasil
pemeriksaan SPTpD yrurgdisampaikan tidak bsrrar. Atas pajak yang
terutang yangkurang bayar tersebut Kepalo Daerah dapat
menerbitkanSKPDKB ditambah dengan sanksi administatif,
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yangtelah
diterbitkan SKPDKB, apabila dalam janeka waktupaling lama 5 (lima)
tahun sesudah pqiak yang terutangditernukan data banr dan/atau data
ynng semula belumterungkap y,ang menyebabkan penambatran jumlah
pajakyang terutang Kepala Daerah dapat menerbitkanSKI}DKBT.
4. Wajib Pqiak bordasar.kan hasil pemeriksaan Kepala
Daerahternyata jumlah pajalt yang terutang sama besarnya
denganjumlah kredit pajak anu pajak tidak terutang dan tidak
adakredit pajak, Kepala Daeratr dapat menerbitkan SKpDN.
Huruf a
Arrgka i)Cukrp jelas.
Augka 2)
Cuknp jelas.
Argka 3)
Yang dimaksud dengan 'openetapan pqiak secarajabatan' adalah
penetapan besarnya pajak terutmgyang dilakukan oleh Kepala Daerah
atau pejabat
-
:tri\t
!,: ,i i
i ::,,j
t, 1
ll.li, i J' .itiJ.1, I
ti
I ,r :,
' '":. ) t.l::.
.;"; j' . i
: :::: llt::. ) : '
i;.11: '.: , ;,-;,r
I i.'I ]i1 i
,i;
.r! t i
t,
31
yang dituqiuk berdasarkan data yang ada atauketerangan lain yang
dimiliki oleh Kepala Daerahatau Pejabat yang ditunjuk.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur s:rnksi terhadap Wajib pajak yangtidak
memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakansanksi
adrninistatif berupa bunga sebesar Zo/o (dua persen)sebulan dari
peiak yang tidak atau terlambat dibayar untukjangka waktu palirig
larna 24 (dua puluh ennpa| bulan ataspqiak yang tidak atau
terlambat dibayar. Sanksi administuatifberupa bunga dihitung sejak
saat terutangnya pajak sampaidengan ditenbitkannya SKPDKB.
Ayat (3)
Dalam hal Wqiib Pajak tidak memenuhi kewajibanperpajakannya
sebagaimana dimaksud pada eyat (l) huruf b,ynrtu deqgan
ditemukannya data baru darlatau darta yangsernula belum terungkap
yang berasal dari hasil p.m"rik umsehingga pqiak yang terutang
bertambeh, maka terhadap WajibPqiak dikr:nakan sanksi adrninishatif
berupa kenaikalr 100gir(seratus persen) dari jurnlah kekurangan
pajak. Sanksiadministratif ini tidak rlikenakan apabila Wajib
pajakmelaporkannya s€belum diadakan tindakan pemeriksaan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Drlam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibanperpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 3), yaitu Wajib
P6jak tidak mengisi SpTpD yangseh,arusnya dilakukanny4 dikenakan
sanksi administuatif
ii.
lt,; , ,
i: 1i
'1 ,r ), ':
-
itrf'llii !,iii;i ilffuiY r-:;.!ci"rilr.lri);,(l rririql.X r1:,,
iri
ile,l'il)tirlin${i **i_rr*}rh ;jtr,,1i,irlirlib g*t'.' rrii;!
rri.,r;ti'tilllJ
.;,i r: i*tr ii li tr. I l::'r I iirlf ;;';,ii iJ:.;li.l
rl:l.ri_ti,,*i
rr'rrji,rj',r.r''-i itltlt,'.r'rt'rrti l:1,;' ,:itl':N i
riil'+',/ | , r
rJ iri i{:
'., irli.rllanlr;i_, r: Lr,ir.i
ll) lr;,,-l
't::,iir ,{i,,+t{l rliil ''i i{i;i}fitl}.,1 41,11,'rldq
ltrlii.r"t'*rll lril ;1ggrs1}.:;."{il.ijririslrris{{t rJi;;,r
fi.f
"rrTr iriifiq3s* nridiit*,:"',.i irrlun ,ir:l* ifr i.,i}
in*l"t*rg i,;l;b] tirf 16t*:;dsi ngrirrr$ ,;."1tJ1.)rf
'lilmirini'tr,;8 i,:i l,'a.[.t}f]rr1.,, tu{i;}r } i"lrsrlrrJ
rtiijr.i ;i.; ,1, Eit$q ,lci*.tr ;r 1r tr,;iiJ.i}?..r;l$ r'!slilri
{Jritrir:r r{ufuq t,libi i,;" nnrr;l 1.lI; il*r1 $l,{,.;".r 'tifu
rti'itrrl rilrilrib* itJasP , i;; ,1 ,'il[,,' :r;rh,iniltt rl$]$
,l$.|)iJ ilnr;r iir]irirrir..r1rrl;,i,t .':r;ilq c',1:411il|ul',r
J*ec ;i,.iru -irn;liilib i'l{ irlr! ,-:qu,',,J
. 1'1.)l1 l' i :ld r;'J i1llgr tiit- I ii.r ri*gt r:.ii-r{;-l
jryl
rtllti r;{ l.r. it:r:itl {i} }s'1r, i;bc,i
br:*;,liitnili'1,1.*rftilillt,;?e fiv;.:ii;",lr,i*:q '',1,;.)r,,1
$,,t:li $1Jt! r t,;h 1j"t$$ {i{r;i} ; j'rr1}f:1|t.r,.i1,rlil.}
!'rr;,r1r.rf} {ri,ifri-'"pn{i'r:tlrgq li;:t.:l i'ril}i lr:**n$d
:{rh,'f q$jdg rir"rtuJ {il ,l:4"1 riluriii}{j;li|*W qr,:'reri'**!
tr..i'rrr -rls,:iifrnfl?tf :',rntu't5! 1l{,1,.'{;t$i'rr4
s*€fti,ir.,'1li){1 I r,'l;;i*r:*ii urlu"t*rJ 'li 'i;r}pinirri,t
ia;tnll rtl,ll;,;.r.,[il.i iiri, ';'li.,innf. lr;ru:q
:l.Ii$itiri"ttl i'r,l ti;il:riili. irnli ifE:r.t,,t; iilrfi'
ri,)..i:i;i'1 .r in'q , lidritiii rtiJtlils,{ri) ;Jlliir iiii t rr,
i,';:irtirr.iio
.e -rrir;'li'r*rr':.:{l nJ;lul lt;} ll*.dnirrih irr:ll ,"i*a j';
{l,it:"i't. :ir"l ,tr
1i i )Lr 1l
' ui,ri" 'rirrl^3
t;:i fi;'r/rifrdii,iri'r i :i1131,1lg19;5s .l:;uil irli-fr$
rirtr,ir{/ f ,;ll rnsi,;r, Ir; ir.rruil i l] li]/{, ntlt;r1
i.r'it$trr,rib $rt$tftifj.t:r.;ql'-r;l $V;:,rs:{*ieqlu'glilli;/
tj'l'i{trfl i;.irrr.:rrrr .,irii:ir Jriir,il rlii* rrli*.q .{[
$:J:,;rl$
'l i:l ljli ir l ir r,r; i;;:,ln c.r i, r;Jrn._r' i b
"s'qrll,:;1t; l;;liL n qire;ni.;il :ri
32
berupa kenaikan pajak sebesar 25o/o (&a puluh lima
person)dari pokok pajak yang teruang.
Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yangtorutang
secara jabatan melalui pensrbitan SKPDKB.
Selain ffinksi adminisfatif berupo kenaikan sebesar 25%
(dtnpuluh linra persen) dari pokolr pajak yang tenrtang
jugadikenakan sank$i administuatif benrpa bunga sebesar 2o/o
(finperssn) sebulan dihitung dari pajak yang kurang ainu
terlambatdibayar untuk jangka lvaktu palhg lana24 (dua puluh
empaQbulan.
Sanksi administatif berupa bunga dihitung sejak saattenrtangnya
pajak sampai dengan diterbitftnonya IIKPDKB.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukupjelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 1?
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
-
,;,;,,-rO ,irfiir rfuriiu{ 1,i}i ,;.i'A:. $ri"}{:is,j :ilriir4
rcJir*n:..;t *qtn.,:d.grlrji:t; .rJ ljnrir i,rii-li'.{ Jql",!u,.q
i.r,,,ih
.tffi;; ;{g;r,* i'$,{r}rilft :}rrt dg:lrr;{l cl, rlrl .inj
erJtll, ,nsll;{}.*.;"i{}{l
",tri :rr:!irhin,_,,q irrlnNvr,i {rrilsrir,, rn*:y:a
Irr$}u"ir}l.;tlh I ,tit{:i 'lr:,r,,.rd*i. nr..,ii*rr*;,1 1;,-i
,,'1";4r,}iinr}ai*irn,it ie;4nn,r iliit|#liil"i. JL{lIi.itl'r;i
qrieq:,i*i_r;q
',,.iir,rrr i.ilir i*:a,,;q ri;rlii rlni,.lCl;;*l i .riti
"ri-li','r-ie;: $g5i;iJ ,ir.{iJ:r;l }ilr::raigln*fu# i.lrien
lsJ:,1:r;ij!,,trurj;inlisi ur;l$ gruill.r.' ;;nnr Jl:;nq illib
r;lrutirlib rr.sIur],_.,u i{iiJir"ri{'fritiri,:: '{l;{uT *lif:} b1
rinlr,,i :ljjliilq rlti;,ir,rtr uJgnr:i .[lltrfr; il rgtiir
Pasal2o 33
Cukup jelas.
Pasal 2lCukup jelas.
Pasal 22
Cukupjelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cnkup jelas.
Pasal 27
Cukup jolas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (l)Yang dima*sud dengan "insansi yang melaksanekanrymygu$o'
adqlah dinaVbadft/lembaga yang tugas p,rkokdan fungsinya
melaksanakan perumgutan najat aanfteuuusi.
Ayat (2)
Pemberfran besarnya insentif dilekukan melalui pembahasanyang
dilakukan oleh pernerintah Daeratr dengan alot
tffriP ;ieisa :{flutir{iir ngnuri{lJf}q: ; e
n.grrnr,,rlid'ririfr,
ntl ird
,i{filr?.i }ilnr"l":il.rirri.r*,alrr*ij:3 $ ]ti i iflif't Ir +
"{i:1:i,q {iyf l,t]iili}ilr, sl
jj I lliag4".:iri",,1qil "iti'j
:- [ lt;lln{lrr;h j. qrriui)
:: i li;,.:;ti.'rrii',i, n'r *1r1")
,)i I*ilri(i.; r; i ',. i. q,r du' )
r I i1 21...
{!} l,rr/r""q;11 ,1kJi; )
rl i lnPu:(i.,:*l:l qrr ,llr')
i) I hie*{iini..ri.cl r,,hl.l
-
iil l*,:r:rlariloi q r;ir:i-)
i1' lse*{i
,*l*i- qrr;ir-r')
',9 ll ,rc',
, agi:.,i. qrr,iu')
: | [Fgs;'r.a*lr.ri- clri;ll:?
if lsas(i,:xl*[. 11"Ju'.t
,::s ir r#,lalli. qrt itu')
,.'i. lt *ri(r
,ui:,i. ,1r:,,,11"r .i
iI itllr(t.e*l'ii.q;:.{u "}
,41 lliel:('
zlii*| qrldrr')
r.ll lr,ri;{r
( i ! le'rlryB;fil$i;1.,iiil:,:t't j"iriF; , irr!#J,.riu"
ils:rl,9t} btrnJe*nih gri,i /{a;i,.r'i1 ;}A$i tfidi,{
l:rr,riqlrri:l\r:rii.r1;i.i\3;3;1:il ilulsit ;! '
nljJu:j,!ilr*?rJ.iair'Jitj.r$ trt,fi ;icil;{i rrt;hJ,1{il;:!i3q
rifi;}l;r;$r;igf:ur c,lrtiaEfi;rtr rut:
{li ":{Airrl;;lf!frqll*rr,ci iuislwi il*iiJlirliil |ilrtl;,.iri
ri{r{.!;ir9r.f fic,i,.;,rtrrrit(l
i;;ir: ll*Srr',ll rj$lefit i i{r*}niTerrr*{ ilulr,
i.g;ftr;.[niii. gr;$ {
kelengkapan Dewan perwakilanmembidangi masalah keuangan.
Ayat(3)Cukup Jelas.
Fasal 30
Cuku,p jelas.
Pasal3l
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jolas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat(1)
Pengenaan pidana kufun$n dan pidana denda kepada pejabatteflsgi
ahli.yang dit,4i,lk oleh Kepala Dserarr dimr*iuakanuntr* merfamin
bahwa keraftasiaan rnengenai p"rp"irf.*daerah tidak akrn
diboritahukan kgnada pilrit i*io,i.s" as*w3jiu pqiak dalam
rnernberikan adt" arii r."i"ffiri, t"eilr"pejabor mengouai
porpajakan daerah tidak ragu-;;-s{
-
Ayat(2)
Cukup jolas.
Ayat (3)
Cukup jolas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
34
Rakyat Daerah yang
-
i' i:
:.rfrf.'. tlrilr ,.-l :1.;z..iilH trgii;.{nvrrlr$ flt;,irst,l
*r:r}$;'Jfrii9.{. t rfi:., 1t fi , i .r ;,1 {l r:rti; r,itTt i
gnti:,, irlrn'*fri
li) r"'1'l'.er{*r 'itr'iti }
i.il- lr**{,
' zrill i qr: "lg',t
, [.. {i ,,ritl
'e{rili q;'iis-}
I I ll:rg({rli!;i. 11,, J1;']
i'-1.. lt;'r.t;('
. "+ii',, j_ gr;,,1r. )
ir{. ii.ll{1
i l) r*rA,rggJ,;1r.ir1 irfrtx;r:.1 r,,,;,,;,1.. 'i{riit}ir{ il$h
rrfig;1{1-tiJl ijrr{r,}}i{l r{fiJ:iili$ti.}{,r{i;i.}}ttllr{fliir
rln'r:r*{r nlorls} rltlo Jr,iltrr:tttr g,r;r'q ilill
ngor'r}tt!;;,r;i..1{{l3t{ il,nslt'{lfi:;: rir:$ia rl$:'t{}J
ro.'ilfitj f;i;'r1o'ir,,urt, Julrirr1il.{ii; ritrli. .grir;l
,{',iIt irf.rriilrJ r{:tt,fisli'irKjil,. 6r nr; :l;;1",i,
iru:,,;l.r,;l;e ir.l frfillii,iit$i',j I',ii i;:nh
'1;ji'1grlc r:ilt rfiEli:ti ,furi-r;il i!!i;:'At
.l':rril"if t{i't ftliir, ilnr'-r*h rr$r.l ;iljqlsq
i',it'3.*fl;)m lrirl*ir}q
lll! i r' 'ar;l:i :iuiri')
{ r_} i ;4h
';nl*' :rrl;'lr;'")r{ ,\ ir:,/,1,
.rfilli1 r;lrlu'J
rll. fu,uiiil
.l*i*i-qrr,iu )
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
TAMBAIAN LEMBAMN DAERAXI KABT]PATEN BWON NOMOR J
35
PERDA NO. 4 TAHUN 2010 TTG PAJAK REKLAME.pdfLamp. No. 4 thn
2010.pdf