LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NO : 2 2002 SERI : D PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR : 36 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS DAN PROPEDA) KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 – 2006 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI Menimbang : a. bahwa Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2002 - 2006 hakekatnya merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. b. bahwa Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006 pada dasarnya merupakan dokumen rencana tindakan (action plan) yang terpadu dan bekelanjutan secara bertahap selama lima tahun ke depan, sebagai penjabaran fragmatis dari visi dan misi, yang didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, serta sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional. c. bahwa atas dasar pertimbangan hurup a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Dasar (POLDAS) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002 – 2006. Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
89
Embed
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI - … · Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah ... Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : ... III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NO : 2 2002 SERI : D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 36 TAHUN 2001
TENTANG
POLA DASAR DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS DAN PROPEDA)
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 – 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI
Menimbang : a. bahwa Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2002 - 2006 hakekatnya merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
b. bahwa Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bekasi
Tahun 2002 - 2006 pada dasarnya merupakan dokumen rencana tindakan (action plan) yang terpadu dan bekelanjutan secara bertahap selama lima tahun ke depan, sebagai penjabaran fragmatis dari visi dan misi, yang didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, serta sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional.
c. bahwa atas dasar pertimbangan hurup a dan b tersebut di atas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Dasar (POLDAS) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002 – 2006.
Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
2
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 -2005. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tingkat II Bekasi sampai dengan Tahun 2003.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
M EMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG POLA
DASAR DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2002-2006.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
3
5. Pola Dasar yang selanjutnya disebut Poldas dan Program Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Propeda.
BAB II
SISTEMATIKA POLA DASAR DAN PROPEDA
Pasal 2 Sistematika Poldas sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini terdiri dari:
I PENDAHULUAN
II KONDISI UMUM
III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
IV VISI DAN MISI
V ARAH KEBIJAKAN
VI KAIDAH PELAKSANAAN
VII PENUTUP
Pasal 3
Sistematika Propeda sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini terdiri dari :
I PENDAHULUAN
II MASALAH DAN TANTANGAN
III VISI DAN MISI KABUPATEN BEKASI
IV PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI
V PENUTUP
BAB III
ISI DAN URAIAN POLDAS DAN PROPEDA
Pasal 4
Isi beserta uraian Poldas dan Propeda sebagaimana dimaksud Pisal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang terpisahkan.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut Bupati.
4
Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.
Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 31 Desember 2001
BUPATI BEKASI
Ttd.
H. WIKANDA DARMAWIJAYA
Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 34/Kep/170-DPRD/2001 tanggal 31 Desember 2001 Diundangkan di Bekasi Pada tanggal 8 Januari 2001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D
5
POLA DASAR
(POLA DASAR)
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 36 TAHUN 2001 TENTANG : POLA DASAR DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS DAN PROPEDA) KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 – 2006
6
DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang ..............................................................……….....
B. Pengertian .............................................................………...….....
C. Kedudukan dan Fungsi...............................................……..….....
D. Maksud dan Tujuan....................................................……...….....
E. Landasan...................................................................………….....
F. Ruang Lingkup .........................................................……….…..... BAB II KONDISI UMUM
A. Kondisi dan Perkembangan Daerah .............................…...….....
B. Perekonomian Daerah ..............................................……....…....
C. Sosial Budaya.............................................................…………....
D. Pemerintahan dan Arah Penyelenggaraan Otonomi Daerah …... BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
A. Permasalahan Pokok .............................................…….......……..
B. Faktor-Faktor Dominan ................................................………....... BAB IV VISI DAN MISI
A. Visidan Misi............................................................………..……....
B. Misi.........................................................................……………......
C. Tujuan .....................................................................…………….... BAB V ARAH KEBIJAKAN
A. Membangun SDM, Kesra, Kualitas Kehidupan Beragama dan Ketahan Sosial Budaya .......................................………........
B. Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Adil dan Berkelanjutan .....
C. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Serta Melaksanakan Supremasi Hukum .....................……..........
D. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kehidupan Demokrasi ...................................................................…………...
E. Mewujudkan Otonomi Daerah, Meningkatkan Kapasitas Daerah dan Kesiapan Dalam Menghadapi Eraglobalisasi...…......
F. Mewujudkan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas..................................................……...................
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
7
BAB VII PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan merupakan
upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan
secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan daerah dengan memanfaatkan
kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta memperhatikan tantangan
perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa
dan nilai luhur universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat,
mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh dalam kekuatan moral serta
etikanya.
Disadari, bahwa pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang
dilaksanakan selama ini terlalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak
diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Di
samping itu, fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan
negara yang sangat birokratis dan cenderung korup serta tidak demokratis telah
menyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang berlanjut dengan krisis moral
yang memprihatinkan.
Saat ini kita telah memasuki era perubahan besar dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik di tingkat nasional maupun
daerah. Ada tiga isu strategis yang menjadi agenda pokok dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu:
1. Upaya penyelamatan dan pemulihan dari krisis multidimensi;
2. Pembangunan berkelanjutan melalui reformasi di segala bidang;
3. Penyiapan dan penyelarasan menghadapi era globalisasi.
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 Ketetapan MPR-RI
Nomor IV/MPR/1999 merupakan dokumen nasional yang harus dijadikan pedoman
dan dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.
8
Kabupaten Bekasi sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) memandang penting perencanaan pembangunan daerah dengan
paradigma baru, sebagai pedoman pokok baik dalam mewujudkan kehendak aspirasi
masyarakat maupun sebagai salah satu pilar keberhasilan dalam mewujudkan
cita-cita yang didambakan masyarakat Bekasi.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti diatur dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah, yaitu kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan
dan program menurut kepentingan dan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat di daerah, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian maupun evaluasinya. Semangat penyelenggaraan otonomi daerah
didasarkan atas prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan,
serta potensi dan keanekaragaman daerah.
Sehubungan dengan itu, perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Kabupaten
Bekasi sebagai kerangka landasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara terencana, terpadu,
bertahap dan berkesinambungan selama lima tahun kedepan guna mewujudkan
kemajuan di segala bidang, menuju masyarakat Kabupaten Bekasi yang maju dan
sejahtera.
Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2002-2006 disusun dalam
rangka mengantisipasi dan menyikapi perkembangan serta perubahan keadaan sosial
ekonomi masyarakat guna menjawab tuntutan reformasi di segala bidang. Dokumen
ini berupa perumusan muatan strategis yang memberikan kejelasan visi, misi dan
arah kebijakan, serta kaidah pelaksanaan untuk melakukan langkah-langkah
menyeluruh dalam segala bidang pembangunan di Kabupaten Bekasi.
B. PENGERTIAN
Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2002-2006 pada
hakekatnya merupakan dokumen induk perencanaan yang memuat visi, misi dan arah
kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi,
permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, serta mengakomodasikan aspirasi
9
masyarakat yang berkembang dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi.
C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi untuk Tahun 2002-2006 memiliki
kedudukan sebagai kerangka dasar perencanaan dan penyelenggaraan
pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Bekasi,
dengan tetap mengacu kepada GBHN 1999-2004 dan memperhatikan Dokumen
Perencanaan Propinsi Jawa Barat yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta sebagai landasan
penyusunan Program Pembangunan Kabupaten Bekasi bagi seluruh Aparatur
Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, LSM, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi,
Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi
guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan di segala
bidang.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi 2002-2006 disusun dengan
maksud untuk memberikan arah, pedoman dan landasan agar diperoleh pemahaman
yang sama bagi segenap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk "mewujudkan
masyarakat Kabupaten Bekasi yang beriman dan berakhlak mulia dalam suasana
damai, aman penuh kekeluargaan, kehidupan yang sejuk, penuh persaudaraan, silih,
asah, silih asuh, silih asih dan sejahtera serta berdaya saing dalam lingkungan yang
serasi, selaras dan seimbang dengan perkembangan kemajuan Propinsi Jawa Barat
dan Nasional".
E. LANDASAN
Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi 2002-2006 disusun berdasarkan
Pancasila sebagai landasan Idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional serta
GBHN 1999-2004 sebagai landasan operasional.
F. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi 2002-2006 pada
dasarnya mencakup aspek pembangunan di segala bidang kehidupan, baik sebagai
daerah otonom maupun sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik
10
Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka menengah yang akan dilaksanakan
di Kabupaten Bekasi.
Untuk memudahkan pemahaman yang menyeluruh, Pola Dasar Pembangunan
Kabupaten Bekasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM
BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
BAB IV VISI DAN MISI
BAB V ARAH KEBIJAKAN
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII PENUTUP
11
BAB II
KONDISI UMUM A. FISIK
Kabupaten Bekasi secara geografis berada di bagian Utara Propinsi Jawa Barat,
terletak antara 106° 48' 78" - 107° 27' 29" Bujur Timur dan 6° 10' - 6° 30' Lintang
Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bekasi 127.388 Ha (1.273,88 km2) dengan batas
administrasi sebagai berikut:
• Sebelah Utara : Laut Jawa;
• Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor;
• Sebelah Barat : Kota Bekasi dan DKI Jakarta;
• Sebelah Timur : Kabupaten Karawang. Kondisi topografi Kabupaten Bekasi mempunyai ketinggian 0 - 115 m di atas
permukaan laut, yang sebagian besar merupakan dataran rendah. Wilayah dengan
ketinggian 0-25 meter di atas permukaan air laut (dpl) seluas 91.720 Ha (72 %),
meliputi Kecamatan Muaragembong, Cabangbungin, Tarumajaya, Babelan,
Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Kedung-waringin, Cikarang, sebagian Kecamatan
Tambun, sebagian Kecamatan Cibitung dan sebagian Kecamatan Lemahabang.
Wilayah dengan ketinggian 26-100 meter dpl seluas 35.579 Ha (27,93 %), meliputi
sebagian Kecamatan Tambun, sebagian Kecamatan Cibitung sebagian Kecamatan
Lemahabang, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang dan sebagian Kecamatan
Cibarusah. Sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 101 meter dpi seluas 89 Ha
(0,07 %) yang terletak di bagian Tenggara Kecamatan Cibarusah.
Wilayah Kabupaten Bekasi relatif landai yaitu seluas 120.585 Ha (94,66 %)
dengan kemiringan 0 % - 3 %. Sebagian kecil, terutama di wilayah yang berbatasan
dengan Kabupaten Bogor memiliki kemiringan di atas 3 % yaitu seluas 6.395 Ha (5,02
%) memiliki kemiringan 3 % -8 %, dan 408 Ha (0,32 %) memiliki kemiringan di atas 8
%. Secara klimatologis, Kabupaten Bekasi mempunyai iklim tropis dengan curah
hujan rata-rata per tahun sebesar 1.635 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 100 hari
tiap tahun.
Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi sebagian
besar dimanfaatkan untuk areal pertanian dengan perincian sebagaimana
12
tertera pada label 2.1.
Tabel 2.1 : Penggunaan Lahan di Kabupaten Bekasi
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) %
1 2 3
4
5 6 7 8 9
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan Lahan Kering Kawasan Budidaya Tanaman Pangan Lahan Basah Kawasan Budidaya Perikanan/Pertambakan Kawasan Pariwisata Kawasan Permukiman Kawasan / Zona Industri Kawasan Khusus Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)
11.092,50 4.232,50 3.897,50
74.422,00
8.565,00
437,15 14.869,00
9.772,00 100,00
8,71 3,32 3,06
58,42
6,72 0,34
11,67 7,67 0,08
Jumlah 127.388,0 100,00
Sumber : Revisi RTRWKabupaten Bekasi Tahun 2001
Di wilayah Kabupaten Bekasi terdapat 13 (tiga belas) sungai dengan lebar
antara 3-80 meter (3 di antaranya merupakan anak sungai), yaitu Sungai Citarum,
Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Blencong, Sungai Babelan, Sungai Jambe,
Sungai -Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cilemahabang, Sungai
Cibeet dan Sungai Cipamingkis (anak Sungai Citarum), serta Sungai Cikeas (anak
Sungai Bekasi).
Sekitar 19.745 Ha (15,5 %) wilayah Kabupaten Bekasi memiliki air tanah yang
terintrusi air laut (terutama di Kecamatan Muaragembong dan Kecamatan
Tarumajaya). Sedangkan 25.605 Ha (20,1 %) memiliki air tanah dangkal dan 82.038
Ha (64,4 %) memiliki sumber mata air yang keluar dari daerah kapur (crust water).
Secara umum sekitar 104.185 Ha (81,79 %) dari luas Kabupaten memiliki ke dalaman
efektif air tanah di atas 90 meter.
Kebijakan nasional dan regional telah menetapkan fungsi Kabupaten Bekasi
dalam rencana tata ruang sebagai daerah industri dan salah satu lumbung padi di
Jawa Barat. Selain itu, karena posisinya ternadap DKI yang relatif dekat, Kabupaten
Bekasi juga berfungsi sebagai mitra terdepan Ibukota Negara untuk industri,
pertanian dan permukiman.
Berdasarkan revisi RTRW tahun 2001 daerah Kabupaten Bakasi pada dasarnya
terbagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Pelayanan, yaitu :
13
a. Wilayah Pelayanan I (Zona Barat)
Wilayah pelayanan ini meliputi Kecamatan Tarumajaya, Babelan dan
Kecamatan Tambun. Dalam pengembangannya wilayah ini dominasi
kegiatannya diarahkan pada kegiatan perkotaan dan sebagian kegiatan
ekonomi perdesaan.
b. Wilayah Pelayanan II (Zona Utara)
Wilayah pelayanan ini meliputi Kecamatan Muaragembong,
Cabangbungin, Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Kedungwaringin, sebagian
Kecamatan Cikarang dan sebagian Kecamatan Cibitung.
Dalam pengembangannya wilayah ini dominasi kegiatan yang diarahkan
pada kegiatan pengembangan pertanian lahan basah yang mempunyai
prasarana irigasi teknis.
c. Wilayah Pelayanan III (Zona Selatan)
Wilayah pelayanan ini meliputi Kecamatan Setu, Lemahabang,
Serang, Cibarusah, sebagian Kecamatan Cikarang dan sebagian Kecamatan
Cibitung. Wilayah ini diarahkan untuk kegiatan perkotaan (industri dan
permukiman berskala besar), selain itu di bagian selatannya (Cibarusah)
pengembangannya diarahkan untuk pertanian lahan kering/tanaman tahunan.
B. PEREKONOMIAN DAERAH
Beberapa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bekasi
dalam periode pembangunan sebelumnya dapat dicapai berkat peran serta
masyarakat dan pemerintah yang didukung stabilitas di daerah, sebelum terjadinya
krisis ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi yang relatif tinggi (LPE
= 12,05 % selama periode 1994 -1996 atas dasar harga konstan tahun 1993), tidak
terlepas dari peran sektor industri yang dominan. Namun badai krisis telah berdampak
sangat signifikan pada perekonomian daerah sehingga LPE kabupaten Bekasi
menurun menjadi minus 21,36 % selama periode 1996 - 1998 atas dasar harga
konstan tahun 1993, meningkat kembali pada tahun 1999 sebesar 2,34 % dan pada
tahun 2000 menj'adi 5,58 %, namun demikian kenaikan LPE tersebut belum
mencerminkan pemerataan pendapatan secara keseluruhan.
14
Dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bekasi, empat sektor
ekonomi yang merupakan sektor "utama" adalah industri pengolahan, perdagangan,
jasa dan pertanian, menyumbang sekitar 90 % PDRB Kabupaten Bekasi pada tahun
1998. Perkembangan perekonomian daerah secara makro menunjukkan bahwa
peranan sektor industri dan perdagangan telah menggeser sektor pertanian.
Sumbangan sektor industri terhadap PDRB meningkat dari sebesar 68,14 % pada
tahun 1999 menjadi sebesar 69,34 % pada tahun 2000 (atas dasar harga konstan
1993). Sedangkan sumbangan sektor perdagangan menurun dari sebesar 16,61 %
pada tahun 1999 menjadi sebesar 15,71 % pada tahun 2000 (atas dasar harga
konstan 1993).
Sektor jasa mengalami penurunan dari 3,43 % pada tahun 1999 menjadi
sebesar 3,18 % pada tahun 2000 (atas dasar harga konstan 1993). Sedangkan sektor
pertanian menurun sedikit dari sebesar 4,58 % pada tahun 1999 menjadi sebesar
4,45 % pada tahun 2000 (atas dasar harga konstan 1993).
Meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB relatif kecil, namun masih
memegang peranan strategis dalam perekonomian Kabupaten Bekasi. Mengingat
sektor pertanian tetap menyediakan lapangan kerja yang cukup besar, terutama di
wilayah perdesaan. Kondisi lahan pertanian khususnya lahan sawah, mengalami
penurunan akibat pergeseran pemanfaatan lahan pertanian sekitar 15,55 % terdiri
atas areal teknis sekitar 8 % dan non teknis sekitar 7,55 %. Salah satu dampak dari
pergeseran pemanfaatan lahan tersebut, mengakibatkan menurunnya hasil panen
padi sekitar 13,91 % dalam kurun waktu 1994-2000.
Sekalipun terjadi penurunan luas lahan pertanian akibat pergeseran
pemanfaatan lahan pertanian, namun pergeseran tersebut telah membawa dampak
positif yaitu dalam hal penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat juga meningkatnya
harga tanah yang diikuti dengan meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain
itu industri dan perumahan yang tumbuh membangkitkan kegiatan perekonomian
lainnya terutama disektor perdagangan, jasa dan lain-lain.
C. SOSIAL BUDAYA
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur terpenting dalam
keberhasilan pembangunan. Secara kuantitatif, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi
tahun 2000 adalah 1.668.494 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 1.310 jiwa per km2.
Penyebaran penduduk di Kabupaten Bekasi tidak merata. Tambun merupakan
kecamatan terpadat penduduknya, yaitu 4.291 jiwa per km2, sedangkan
15
Muaragembong merupakan kecamatan terendah kepadatannya, yaitu 215 jiwa per
km2. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi relatif tinggi, dengan Laju
Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam periode 1990-2000 sebesar 4,25 %, terdiri dari
LPP alami sebesar 1,64 % dan LPP migrasi sebesar 2,61 %. LPP yang cukup tinggi
disebabkan karena daya tarik Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri, perumahan,
perdagangan dan jasa serta upah minimum regional yang cukup tinggi.
Salah satu implikasi logis penting dari perkembangan jumlah penduduk adalah
perkembangan jumlah angkatan kerja (di atas 10 tahun). Dari segi kuantitas,
angkatan kerja di Kabupaten Bekasi cukup besar untuk mendukung investasi baru
atau pengembangan usaha di berbagai sektor. Berdasarkan survey kependudukan,
jumlah penduduk usia kerja pada usia 10 tahun ke atas, di Kabupaten Bekasi pada
tahun 2000 adalah sebanyak 1,321.226 orang, dengan proporsi yang termasuk
angkatan kerja sebanyak 578.617 orang. Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan
formal, tingkat pendidikan angkatan kerja sebagian besar masih rendah, mereka yang
berhasil menyelesaikan perguruan tinggi, Diploma I, II dan III hanya 1,8 %.
Selebihnya lulusan SMU atau kejuruan sebesar 12,7 %, lulusan SLTP : 13,5 %,
lulusan SD : 40,9 % dan tidak tamat SD : 18,4 % serta tidak pernah sekolah 12,7%.
Secara umum pembangunan di Kabupaten Bekasi secara bertahap telah dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini ditandai dengan
meningkatnya beberapa indikator diantaranya meningkatnya Indeks Mutu Hidup (IMH)
dari 77,57 tahun 1999 menjadi 78,25 tahun 2000, Meningkatnya Angka Harapan
Hidup (AHH) dari 66,60 pada tahun 1999 menjadi 69,30 pada tahun 2000, secara
keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 64,70 pada tahun
1999 menjadi 67,38 pada tahun 2000. Kemajuan tersebut merupakan modal dasar
penting bagi Kabupaten Bekasi untuk melanjutkan pembangunan secara
berkelanjutan.
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9
Tahun), telah berhasil meningkatkan jumlah anak yang bersekolah di Sekolah Dasar.
Hal ini juga karena didukung kegiatan pembangunan sarana pendidikan dan kualitas
belajar mengajar yang meningkat.
Angka partisipasi kasar tahun ajaran 1999/2000 pendidikan tingkat dasar
mencapai 102,07 %. Daya tampung SLTP/sederajat sebesar 66,43 %, sedangkan
daya tampung SLTA/sederajat sebesar 16,74 %.
16
Dalam program pembinaan pendidikan masyarakat teiah berhasil dibina melalui
Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kelompok Belajar Usaha (KBU), magang, sehingga
mampu meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Bekasi pada tahun
1998 adalah 82,60 %, meningkat menjadi 87,60 % pada tahun 1999.
Dari aspek kesehatan, ratio pemanfaatan Puskesmas terlihat adanya
peningkatan. Dari satu Puskesmas harus melayani 50.000 penduduk pada akhir
tahun 1993/1994, menjadi satu Puskesmas melayani 46.000 penduduk pada akhir
tahun 1998/1999. Kegiatan lain yang cukup penting adalah imunisasi yang juga
mengalami peningkatan.
Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 1999 adalah 56,55/1000 kelahiran
hidup (KH) berhasil ditekan pada tahun 2000 menjadi 55,30 per 1000 Kelahiran
Hidup. Menurunnya AKB menunjukkan semakin membaiknya derajat kesehatan,
meskipun Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 1999 tetap masih tinggi, yaitu 36 per
100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2000 menurun menjadi 18 jiwa per 100.000
kelahiran hidup, sementara Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 1999 adalah
66,60 tahun, meningkat pada tahun 2000 menjadi 69,30 tahun.
D. PEMERINTAHAN DAN ARAH PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dewasa ini dalam proses
perubahan sangat signifikan yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang No.
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Pusut dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25
tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom, serta implikasi dari keluarnya peraturan perundangan lainnya yang
terkait. Keberadaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan
acuan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu dengan rnemberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara
proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan
Daerah. Selain itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta
memperhatikan potensi keanekaragaman Daerah.
Sebagai implementasi dari diundangkannya ketentuan tersebut, sejak Januari
tahun 2001 telah dilaksanakan Otonomi daerah di seluruh Kabupaten/Kota yang
merupakan titik awal untuk memotivasi daerah menjadi lebih maju dan mandiri.
17
Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah
peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan
penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah. Pengaturan kewenangan melalui PP No. 25 tahun 2000
pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan
kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, karena Pemerintah dan Propinsi
hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yand ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
Kewenangan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1)
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, adalah
penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Sedangkan kewenangan Propinsi
sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan
kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan
kewenangan pemerintahan bidang lainnya, dan kewenangan Propinsi sebagai
wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang
didekonsentrasikan kepada gubernur.
Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka
kewenangan Pemerintah porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang
bersifat norma, standar, kriteria dan prosedur. Sedangkan kewenangan pelaksanaan
hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan :
a. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
b. Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara.
c. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut
berskala nasional.
d. Menjamin keselamatan fisik dan non fisik secara setara bagi semua warga
negara.
e. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal
dan beresiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi tetapi
sangat diperlukan oleh bangsa dan negara seperti tenaga nuklir, teknologi
peluncuran satelit, teknologi penerbangan dan sejenisnya.
18
f. Menjamin supremasi hukum nasional.
g. Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat.
Di samping itu, lahirnya undang-undang tersebut juga akan mendorong
pemberdayaan, penumbuhan prakarsa dan kreativitas, serta peningkatan partisipasi
masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu undang-
undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan
Kota. Bagi Kabupaten Bekasi Undang-undang tersebut merupakan anugrah yang
memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi Kabupaten Bekasi, untuk membentuk
dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Ketentuan
perundangan yang baru juga menunjukkan peran baru Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sebagai mitra Pemerintah Daerah, yang selain mempunyai tugas dan
kewenangan pokok legislasi, juga penganggaran dan pengawasan, serta menampung
dan menindaklanjuti aspirasi ataupun pengaduan masyarakat. Karena itu,
kesepadanan dan saling menghargai serta saling bersinergi antara legislatif dan
eksekutif sanglah penting dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil,
demokratis, mandiri, dan maju.
19
BAB III
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI A. PERMASALAHAN POKOK
Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter telah berkembang menjadi krisis
yang meluas diberbagai bidang yang berdampak demikian kompleks. Krisis ini telah
memunculkan berbagai permasalahan yang memicu timbulnya gejolak sosial. Di lain
pihak krisis tersebut membuka peluang lahirnya reformasi sebagai kehendak
masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.
Di bidang ekonomi, krisis yang berkepanjangan berdampak pada menurunnya
kinerja bisnis pada berbagai sektor usaha dan sangat dirasakan terutama di sektor
industri. Hal ini disebabkan struktur industri di Kabupaten Bekasi terbentuk dari
industri-industri besar yang tidak berorientasi pada pemanfaatan bahan baku dan
bahan setengah jadi dalam negeri. Makin terpuruknya sektor swasta juga berdampak
pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga jumlah
pengangguran bertambah dari 57.048 jiwa pada tahun 1997 menjadi 85.646 jiwa pada
tahun 1998.
Beberapa upaya untuk menanggulangi krisis ekonomi beserta dampak yang
ditimbulkannya telah dilakukan upaya-upaya melalui kebijakan/program baik oleh
Pemerintah Pusat maupun prakarsa daerah. Namun demikian harus diakui bahwa
hasilnya belum optimal. Persoalan ekonomi di Kabupaten Bekasi tidak terlepas dari
pengaruh kondisi ekonomi nasional yang disebabkan kebijakan moneter dan situasi
politik yang kurang kondusif.
Sementara yang menyangkut problematika spesifik daerah, disadari antara lain
bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi sebelum masa krisis, lebih
ditentukan oleh industri besar terkonsentrasi di beberapa wilayah/kecamatan dan
belum memiliki keterkaitan kuat dengan usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk
koperasi setempat. Selain ketergantungannya yang demikian tinggi atas impor
(terutama teknologi dan bahan baku), industri besar yang ada menuntut sumber daya
manusia (SDM) dengan kualifikasi khusus yang tidak tersedia di daerah, sehingga
20
peluang lapangan kerja yang tersedia belum dapat dimanfaatkan tenaga kerja
setempat yang masih mempunyai keterampilan yang relatif rendah.
Dalam keterkaitan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan industri di Kabupaten
Bekasi belum mempunyai dampak signifikan untuk mendorong pertumbuhan sektor
UKM dan belum menjadi wahana efektif alih pengetahuan dan teknologi kepada SDM.
serta belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Akibatnya terjadi
kesenjangan ekonomi tidak saja antar kelompok masyarakat, melainkan juga antar
wilayah dan antar sektor.
Dampak lainnya, disamping meningkatnya pengangguran juga bertambahnya
penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yang berjumlah 101.900 jiwa pada tahun
1996 (3,65% dari jumlah penduduk Kabupaten Bekasi) bertambah menjadi 267.000
jiwa pada tahun 1999 dari jumlah penduduk. Namun pada tahun 2000 berkat
penerapan berbagai program pengentasan kemiskinan dari pusat, propinsi dan
Kabupaten Bekasi serta usaha semua pihak telah berhasil mengurangi kemiskinan
menjadi 204.000 jiwa.
Sementara itu angka pengangguran pada tahun 1999 tercatat sebanyak 55.819 jiwa
terjadi penurunan pada tahun 2000 menjadi 37.547 jiwa. Berkurangnya pengangguran
ini yang semula menganggur telah aktif kembali bekerja pada tahun 1999/2000.
Berkenaan dengan bidang penataan ruang, permasalahan meliputi
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang belum optimal. Dalam
kerangka dasar permasalahan tata ruang terutama disebabkan oleh perangkat hukum
perencanaan yang sampai saat ini belum tersosialisasikan dengan baik pada seluruh
lapisan masyarakat.
Masalah-masalah pokok yang menjadi tantangan pembangunan di Kabupaten Bekasi
dapat dirinci sebagai berikut :
1. Persoalan Ekonomi:
a. Belum adanya keterpaduan antara industri hulu dan industri hilir.
b. Belum sesuainya kualitas SDM dengan tuntutan pasaran kerja.
c. Belum optimalnya keterkaitan usaha antara industri besar dan Usaha Kecil
dan Menengah (UKM).
21
d. Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap pendapatan daerah
dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
e. Belum memadainya sarana dan prasarana pertanian.
f. Masih rendahnya kontribusi sektor pertanian dalarn peningkatan
pendapatan masyarakat.
g. Belum optimalnya sistem distribusi dan informasi pasar.
h. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi.
2. Persoalan Kesejahteraan Rakyat, Agama, dan Sosial Budaya :
a. Rendahnya pendapatan masyarakat.
b. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia.
c. Masih kurangnya implementasi pemahaman agama dalam kehidupan
sehari-hari.
d. Masih besarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat kota dan desa.
e. Menurunnya sifat gotongroyong dan kepedulian masyarakat terhadap
lingkungan sekitamya.
f. Belum optimalnya proses kegiatan belajar mengajar.
3. Persoalan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Supremasi
Hukum :
a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa.
b. Masih rendahnya kinerja dan kualitas SDM aparatur penyelenggara
pemerintahan baik moralitas maupun keterampilan.
c. Belum optimalnya struktur kelembagaan pemerintahan daerah.
d. Belum optimalnya sistem penyelenggaraan pemerintahan .
e. Belum optimalnya pelayanan publik.
f. Lemahnya penegakan supremasi hukum.
g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum atau norma-
norma yang berlaku.
h. Masih banyaknya terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).
4. Persoalan Keamanan dan Ketertiban, serta Kehidupan Politik :
a. Kompleksnya persoalan keamanan dan ketertiban.
b. Meningkatnya tindakan kriminal.
22
c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan.
d. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.
5. Persoalan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kapasitas Daerah, serta
Tantangan Global:
a. Belum memadainya kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
otonomi daerah.
b. Belum memadainya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana daerah.
c. Kurang berkembangnya kapasitas masyarakat, dunia usaha dan lembaga-
lembaga daerah.
d. Belum memadainya perangkat kebijakan daerah.
e. Rendahnya pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi yang
sangat dibutuhkan oleh daerah.
f. Belum optimalnya kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan
globalisasi.
6. Persoalan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Daerah :
a. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.
b. Masih kurangnya produk peraturan perundangan mengenai
lingkungan hidup dan penataan ruang daerah.
c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan
perundangan lingkungan hidup dan penataan ruang daerah.
d. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan
hidup.
e. Masih banyaknya pelanggaran terhadap pemanfaatan lahan.
f. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang.
g. Belum efektifnya pengenaan sanksi hukum terhadap pelanggarf peraturan
perundangan tentang lingkungan hidup dan penataan ruang daerah.
B. FAKTOR-FAKTOR DOMINAN
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
perlu memperhatikan faktor-faktor dominan yang dimiliki, baik sebagai kekuatan,
kelemahan, peluang, maupun tantangan, yang diperkirakan akan sangat berpengaruh
23
terhadap keberhasilan pembangunan, sebagai berikut:
1. Kekuatan
a. Letak Kabupaten Bekasi yang berbatasan langsung dengan ibukota
negara.
b. Adanya kawasan dan zona industri yang sangat strategis .
c. Ketersedia.an lahan pertanian yang relatif luas;
d. Jumlah penduduk yang cukup besar.
e. Tersedianya jumlah tenaga kerja untuk mendukung pengembangan sektor
industri dan pertanian serta sektor-sektor lainnya.
f. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan
sektor industri dan pertanian serta sektor-sektor lainnya.
g. Tersedianya sumber daya alam yang potensial.
h. Adanya produk hukum penataan ruang yang menjamin kepastian iklim
berusaha.
2. Kelemahan
a. Rendahnya kualitas SDM baik dari aspek kesehatan, pendidikan,
keterampilan dan produktivitasnya.
b. Produktivitas dan kualitas hasil dari beberapa komoditas belum optimal.
c. Usaha ekonomi rakyat yang marjinal.
d. Teknologi yang tersedia belum difungsikan secara optimal.
e. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat.
f. Pengangguran dan kemiskinan masih tinggi.
g. Daya beli masyarakat masih rendah.
h. Penyediaan sarana dan prasarana layanan dasar masyarakat belum
memadai.
i. Sumber dana keuangan terbatas dibandingkan dengan permasalahan
pembangunan yang harus diselesaikan.
j. Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup.
k. Belum optimalnya kesiapan penyelenggaraan otonomi daerah .
I. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.
m. Adanya kecenderungan kelompok masyarakat untuk memaksakan
kehendak.
24
n. Kurangnya produk peraturan perundangan yang mengatur mengenai
jaminan kepastian berusaha.
o. Belum berkembangnya sistem informasi, iptek, komunikasi dan media
massa.
3. Peluang
a. Adanya Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25
Tahun1999.
b. Tingginya minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bekasi
c. Fungsi Kabupaten Bekasi sebagai daerah industrl, pertanian dan
permukiman, perdagangan dan jasa serta pariwisata.
d. Lokasi Pelabuhan Tanjung Priok yang relatif dekat dengan Kabupaten
Bekasi.
e. Lokasi Bandara Soekarno-Hatta yang relatif dekat dengan Kabupaten
Bekasi.
f. Meningkatnya daya saing produk Indonesia di luar negeri.
g. Posisi Kabupaten Bekasi berada di jalur ekonomi koridor timur-barat.
h. Terbukanya peluang pasar dunia yang cukup kompetitif.
4. Tantangan
a. Meningkatnya urbanisasi dengan segala permasalahannya.
b. Pengaruh globalisasi.
c. Adanya persaingan antar daerah.
d. Krisis ekonomi yang berkepanjangan.
e. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum kondusif.
f. Penerapan Otonomi Daerah yang belum optimal.
g. Penataan ruang antar daerah yang belum sinkron.
h. Pencemaran lingkungan yang berasal dari luar daerah.
i. Kemajuan teknologi informasi.
25
BAB IV
VISI DAN MISI
Sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang dan memperhatikan
kondisi, potensi, keragaman daerah, serta peluang dan tantangan masa depan, maka visi
dan misi Kabupaten Bekasi adalah;
1. VISI DAN MISI
A. Visi
"MANUSIA UNGGUL YANG AGAMIS BERBASIS AGRIBISNIS DAN INDUSTRI BERKELANJUTAN"
Visi tersebut, mengandung makna yang luas, dengan penjelasan sebagai
berikut:
a. Unggul
Unggul secara harfiah bermakna utama atau lebih tinggi. Kata
Unggul ditujukan untuk menjelaskan keunggulan ketiga pilar, yakni unggul
dalam sumberdaya manusia dengan basis keunggulan pada agribisnis dan
industri. Keunggulan tersebut merupakan penjabaran dari keunggulan
bersaing (competitive advantages) yang secara pragmatis menunjukan
adanya perkembangan positif untuk variabel-variabel ketiga pilar di atas
dan mengalami perkembangan yang lebih tinggi dari daerah sekitamya.
Ciri dari keunggulan bersaingan dapat ditunjukkan oleh faktor-faktor
sebagai berikut :
1) Inovasi teknologi dalam sistem produksi sehingga produk wilayah
menjadi lebih efisien dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
masyarakat.
26
2) Kebijakan pemerintah, perbankan dan infrastruktur yang akomodatif.
3) Kualitas manusia yang produktif dan profesional dalam bidangnya.
b. Manusia Unggul Yang Agamis
Manusia adalah menyangkut individu dalam masyarakat yang
memiliki hak otonom untuk mengekpresikan kepentingannya. Sedangkan
unggul yang agamis menyangkut karakter kualitas manusia. Secara
konvergen maka pengertian manusia unggul yang agamis adalah manusia
yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
1) Fisik : sehat dan terampil
2) Intelektual : cerdas, kreatif dan inovatif
3) Emosional : mandiri, berbudaya dan demokratis
4) Spiritual : beriman dan berakhlak mulia
c. Berbasis Agribisnis
Secara harfiah agribisnis terdiri dari agri dan bisnis. Agri
menunjukan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Terutama
menyangkut 1) perbankan, kegiatan memproduksi dan perdagangan
sarana produksi, pengolahan hasil produksi dan pemasaran, kegiatan
tersebut berlangsung di luar sebidang lahan atau disebut (off-farm), 2)
Kegiatan produksi, kegiatan tersebut berlangsung pada sebidang lahan,
maka disebut (on-farm). Sedangkan bisnis bermakna usaha. Jadi
agribisnis adalah seluruh kegiatan baik off-farm maupun on-farm yang
secara operasional digerakkan oleh mekanisme pasar dan bermotif usaha,
bukan oleh motif budaya dan kebiasaan.
Agribisnis merupakan sebuah sistem. Sistem merupakan keterkaitan
antara satu komponen dengan komponen lainnya sehingga merupakan
satu kesatuan kerja dan manajemen. Agribisnis terdiri dari 3 komponen
utama dan satu komponen penunjang. Komponen utama terdiri dari 1) Sub
sistem Input pertanian (sarana produksi atas bagian hulu, 2) Sub sistem
produksi (kegiatan produksi), 3) Sub sistem pengolahan dan Manufaktur,
4) Sub sistem penunjang (kebijakan pemerintah, Jayanan pemerintah,
27
kredit perbankan dan pembangunan infrastruktur). Sistem agrobisinis
dapat digambarkan seperti yang tertera berikut ini.
Sub SistemInput Produksi
Sub SistemProduksi
Sub SistemPengolahanManufaktur
Sub Sistem Penunjang
Pembangunan yang berbasis agribisnis adalah pembangunan
perekonomian rakyat yang digerakkan oleh sistem agribisnis yang
berimbang antara hulu, kegiatan produksi hilir dan penunjangnya,
sehingga seluruh komponen menjadi sinergis dan dapat menciptakan
keunggulan yang berdaya saing tinggi, baik pada pasar domestik maupun
pada pasar internasional.
d. Berbasis Industri
Berbasis industri adalah kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh
industri, baik yang meliputi industri pengolahan, industri perbankan,
industri pariwisata maupun industri jasa lainnya yang selalu tertuju pada
keunggulan bersaing. Industri yang unggul ditujukan oleh kinerja
produknya berupa barang dan jasa memiliki daya saing yang tinggi.
Secara operasional keunggulan bersaing adalah kemampuan untuk
memasok komoditas pada waktu, tempat dan bentuk yang diinginkan oleh
konsumen baik di pasar domestik maupun pasar internasional, pada harga
yang sama atau lebih baik dari yang dipasarkan pesaing dengan
memperoleh keuntungan yang wajar (paling tidak sebesar biaya
oportunitas sumber daya yang digunakan).
28
e. Berkelanjutan (sustainable)
Pembangunan berkelanjutan merupakan arah dari proses dalam
menciptakan keunggulan ketiga pilar di atas, sehingga pembangunan
harus senantiasa memperhatikan dan mengintegrasikan aspek-aspek
sebagai berikut :
1) Kelestarian ekosistem untuk menunjang kehidupan yang sehat
berupa kebutuhan udara bersih, air bersih dan bebas dari bahan
beracun berbahaya. Dengan demikian kegiatan industri dan
agribisnis harus mengurangi dan mengendalikan dampak negatif
yang ditimbulkannya.
2) Pembangunan yang berkeadilan antar kelompok masyarakat, antar
waktu (generasi sekarang dan generasi akan datang) dan antar
wilayah (wilayah kota dan desa).
3) Pemberdayaan masyarakat (empowering), terutama kelompok
masyarakat marjinal dan kelompok masyarakat paling miskin
(poorest of the poot), yang sebagian besar terdiri dan anak-anak dan
wanita.
4) Memberdayakan lembaga masyarakat sehingga mampu
berparttsipasi dalam pembangunan.
B. Misi
1) Meningkatkan kualitas manusia yang sehat, pinter dan bener.
2) Meningkatkan profesionalitas institusi pemerintah daerah, DPRD dan
masyarakat.
3) Mendorong terciptanya masyarakat berbudsya, demokratis dan agamis.
4) Memberdayakan usaha free menengah dan besar yang berbasis pada
ekonomi kerakyatan.
5) Meningkatkan supremasi hukum dan ketertiban.
6) Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu.
7) Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap
lingkungan.
Misi tersebut, mengandung makna yang luas, dengan penjelasan sebagai
berikut :
1) Meningkatkan kualitas manusia yang sehat, pinter dan bener
29
Secara harfiah kualitas adalah derajat atau taraf. Meningkatkan
kualitas SDM adalah meningkatkan derajat kecakapan dan kecerdasan
masyarakat Bekasi, yang mana kecerdasan tersebut dilandasi oleh akhlaq
yang mulia sehingga taat pada hukum yang berlaku atau dengan istilah
lain, masyarakat yang sehat, pinter dan bener.
2) Meningkatkan profesionalitas institusi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.
Secara harfiah profesional adalah kepandaian khusus untuk
menjalankan kerja. Dengan demikian meningkatkan profesionalitas
bermakna 1) meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga memiliki
kemampuan untuk mengakomodasikan tuntutan zaman atau perubahan-
perubahan baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam, 2)
meningkatkan kemampuan standar dan kesesuaian bidang yang
dikuasainya bagi pemangku jabatan organisasi kelembagaan (the right
man on the right place) sehingga memiliki kemampuan manajerial yang
sesuai dengan fungsi dan struktur lembaga yang diembannya, terutama
lembaga pemerintah dan DPRD, yang selanjutnya diharapkan dapat
melaksana amanat dan melayani masyarakat secara optimal.
3) Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis.
Masyarakat didefinisikan sebagai kesatuan hidup manusia yang
berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat
kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat
1986).
Kebudayaan adalah masyarakat yang memiliki keseluruhan sistem
gagasan, tindakan dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat
sehingga memiliki identitas yang jelas yang membedakannya dengan
kelompok masyarakat lainnya.
Masyarakat berbudaya dan demokratis yang bernuansa agam adalah
masyarakat yang mampu melakukan saling interaksi secara dialogis (tidak
anarkis) dan mampu mengungkapkan segala aspirasi dan tindakannya
sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, santun menghargai perbedaan
pendapat. Segala tindakan dan perilakunya selalu berpedoman pada nilai-
nilai agama.
30
4) Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis
pada ekonomi kerakyatan.
Menurut Mubyarto (1999) Ekonomi Kerakyatan adalah sistem
ekonomi yang dioperasionalkan melalui pemihakan dan perlindungan pada
usaha ekonomi kecil dan menengah. Usaha ekonomi rakyat kebanyakan
berperan dalam usaha sektor informal, pertanian, peternakan, perikanan,
perkebunan, pada umumnya berbasis di pedesaan. Disamping itu,
ekonomi rakyat banyak pula berperan dalam industri kerajinan, industri
kecil serta dalam perdagangan atau kegiatan swadaya lainnya di
pedesaan maupun di perkotaan. Pemberdayaan ekonomi rakyat
difokuskan pada upaya fasilitasi usaha kecil ke berbagai akses peluang,
sehingga diharapkan dapat tumbuh, berkembang dan mandiri serta
memberi kontribusi terhadap percepatan perputaran kegiatan ekonomi
daerah. Pemihakan pada usaha rakyat dilakukan melalui fasilitasi akses
kehormatan, dan harta, sehingga setiap individu dalam masyarakat benar-
benar mendapatkan kepastian hukum dan meraih masa depannya.
6. Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu.
31
Mengembangkan prasarana dan sarana publik adalah upaya untuk
meningkatkan fungsi prasarana dan sarana untuk melayani masyarakat,
baik melalui peningkatan pemeliharaan maupun melalui pengadaan baru.
Sedangkan istilah terpadu adalah upaya membangun dan memanfaatkan
prasarana dan sarana dilakukan secara menyeluruh (tidak sektoral),
dengan mempertimbangkan, waktu, kemampuan pendanaan, optimasi
pelayanan, pemerataan pelayanan, dan daya dukung lingkungan.
7) Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap
lingkungah.
Tata ruang merupakan wujud perencanaan dalam alokasi sumber
daya alam termasuk kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya non-
pertanian (permukiman industri dan kawasan lindung). Kawasan budidaya
pertanian perlu mendapat perlindungan agar sesuai dengan fungsinya dan
tetap produktif. Begitu pula kawasan budidaya non-pertanian perlu
dikembangkan agar lebih efesien dalam menunjang kelestarian
lingkungan. Berbagai kawasan tersebut perlu diharmoniskan sehingga
dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar
wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, perkembangan
antar wilayah kecamatan sehingga seluruh perkembangan berlangsung
dalam satu kesatuan wilayah kabupaten.
Sedangkan yang dimaksud dengan memperdulikan lingkungan
adalah perkembangan penggunaan ruang wilayah kabupaten harus
mengindahkan atau memenuhi prinsip-prinsip kelestaraian lingkungan
hidup dan daya dukung lingkungan serta mematuhi kaidah hukum dan
peraturan lingkungan yang berlaku.
C. TUJUAN
Tujuan Pembangunan Kabupaten Bekasi adalah :
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang beriman dan berahklak
mulia dalam suasana damai, aman, penuh kekeluargaan, kehidupan yang sejuk,
tertib, penuh persaudaraan, silih asah, silih asuh, silih asih dan sejahtera serta
berdaya saing dalam lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan
perkembangan kemajuan Propinsi Jawa Barat dan Nasional.
32
Sehubungan dengan itu, Pembangunan Kabupaten Bekasi juga
senantiasa diselaraskan dengan konteks kekinian kondisi dan situasi yang
dihadapi untuk menanggulangi berbagai permasalahan mendesak dan strategis,
mengantisipasi masa depan dengan tantangan yang akan semakin sulit, dan
mengandung semangat penyuksesan reformasi pembangunan.
BAB V ARAH KEBIJAKAN
A. Membangun Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Rakyat, Kualitas Kehidupan Beragama dan Ketahanan Sosial Budaya
1. Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan, dan Kesehatan:
a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia;
b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga serta pelayanan kesehatan
masyarakat;
c. Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
d. Melaksanakan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga
kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Membangun sistem ketahanan pangan dan gizi;
f. Meningkatkan kepedulian terhadap kelompok penyandang masalah sosial;
g. Meningkatkan kualitas hidup penduduk dan lingkungan yang sating
mendukung dengan pendekatan paradigma sehat.
2. Pendidikan:
a. Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi
masyarakat;
b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme bagi tenaga
pendidik
c. Melakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan kurikulum;
d. Memberdayakan lembaga pendidikan formal maupun informal;
e. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik
oleh masyarakat maupun pemerintah;
33
f. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara
terarah, terpadu, dan menyeluruh.
3. Agama :
a. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan
moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama yang ditunjang oleh sarana dan
prasarana yang memadai;
c. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup beragama dan antar
umat beragama serta kemudahan menjalankan ibadahnya;
d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam
semua aspek kehidupan.
4. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata:
a. Mengembangkan, memelihara dan mempertahankan kebudayaan daerah
dalam rangka membangun budaya bangsa;
b. Mengkaji nilai-nilai kebudayaan daerah agar mampu memberikan
peningkatan kualitas budaya bangsa;
c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya untuk menghadapi
tantangan di masa depan;
d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian;
e. Melestarikan dan memberdayakan kesenian dan kebudayaan daerah;
f. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana bagi
pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan
terpadu.
5. Kedudukan dan Peranan Perempuan, Pemuda dan Olahraga:
a. Memberdayakan peranan perempuan dalam kehidupan bernegara,
berbangsa dan bermasyarakat;
34
b. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam
mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minat;
c. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan
generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri;
d. Meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya penyalahgunaan
narkotik, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
e. Memasyarakatkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia;
f. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi;
B. Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Adil dan Berkelanjutan
1. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses
pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
2. Melakukan penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan
sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
3. Mengembangkan sistem ekonomi rakyat di daerah yang berorientasi pada
mekanisme pasar dengan prinsip persaingan sehat;
4. Mengembangkan peranan pemerintah daerah dalam memberikan
informasi pasar;
5. Mengupayakan kehidupan yang layak dan adil bagi masyarakat serta
menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat;
6. Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi global dengan
membangun keunggulan kompetitif yang didasarkan pada keunggulan
komparatif;
7. Mengelola kebijakan ekonomi daerah secara terkoordinasi dan sinergis
dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi,
dan efektivitas;
8. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman pemerintah untuk kegiatan
ekonomi produktif di daerah yang dilaksanakan secara transparan, efektif
dan efisien;
9. Mengembangkan kebijakan daerah di bidang industri, perdagangan, dan
investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global;
10. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih
efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha
yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya;
11. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada agribisnis,
kelembagaan dan budaya lokal;
35
12. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan
dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif, berdasarkan
tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang;
13. Meningkatkan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana
publik guna mendorong pemerataan pembangunan guna membuka
keterisolasian wilayah;
14. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu untuk
peningkatan kompetensi serta kemandirian tenaga kerja;
15. Meningkatkan penguasaan, pengembangan serta pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing produk yang
berbasis sumber daya lokal agar menjadi produk unggulan daerah;
16. Mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
pelaksanaan keseimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
17. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan keuangan daerah,
khususnya di perdesaan agar perekonomian perdesaan dapat tumbuh
serta berkembang secara serasi;
18. Melaksanakan restrukturisasi aset daerah dalam rangka efisiensi dan
meningkatkan produktivitas secara transparan;
19. Melakukan kegiatan promosi secara proaktif guna menarik minat investasi
baik dalam negeri maupun luar negeri;
20. Memberdayakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah secara
efisien dan profesional;
21. Mengembangkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara
UKM dengan pelaku ekonomi lainnya.
C. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan berwibawa serta
melaksanakan Supremasi Hukum
1. Pemerintahan :
a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa (Clean Goverment and Good Governance);
b. Meningkatkan kinerja dan kualitas SDM aparatur penyelenggara
pemerintahan;
c. Menyempurnakan struktur kelembagaan dan sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tuntutan dan
kebutuhan pelayanan;
d. Meningkatkan pelayanan publik;
36
e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah.
2. Hukum :
a. Mengembangkan budaya hukum untuk terciptanya kesadaran dan
kepatuhan hukum;
b. Menata sistem hukum di daerah sejalan dengan sistem hukum
nasional yang menyeluruh dan terpadu;
c. Menegakkan supremasi hukum secara konsisten untuk lebih
menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran;
d. Meningkatkan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak
hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat;
e. Mewujudkan independensi lembaga peradilan di daerah yang bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme;
f. Menata peraturan daerah yang mendukung kegiatan perekonomian
daerah;
g. Meningkatkan pemahaman dan penegakan hak asasi manusia;
h. Menyelesaikan berbagai proses peradilan secara tuntas.
D. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kehidupan Demokrasi
1. Keamanan dan Ketertiban
a. Memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
serta stabilitas di daerah;
b. Menumbuhkembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam
memelihara suasana yang kondusif;
c. Meningkatkan berbagai kegiatan konstruktif dan produktif antara
aparat keamanan bersama masyarakat;
d. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta.
e. Mengembangkan penanggulangan bencana secara cepat, tepat
melalui usaha-usaha preventif dan represif
2. Politik:
a. Meningkatkan dan memelihara kualitas kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara untuk menumbuhkembangkan kehidupan
berdemokrasi;
37
b. Mengoptimalkan prinsip pembagian kewenangan dan tata hubungan
kerja yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di
daerah;
c. Mengembangkan sistem politik di daerah yang berkedaulatan,
demokratis dan terbuka;
d. Meningkatkan pemahaman berpolitik kepada masyarakat
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
E. Mewujudkan Otonomi Daerah, meningkatkan Kapasitas Daerah dan kesiapan dalam menghadapi era globalisasi
1. Mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam rangka
pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan kinerja institusi pemerintah daerah, legislatif dan
kelembagaan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan
potensi dan kepentingan daerah;
4. Mengoptimalkan penggalian potensi keuangan daerah dan sistem
pengawasan serta anggaran di daerah;
5. Meningkatkan standar kualitas pelayanan terhadap masyarakat
6. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan peran komunikasi dan sarana
informasi.
F. Mewujudkan Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas 1. Penataan Ruang Wilayah
a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
b. Mengembangkan dan mengoptimalkan penataan ruang daerah
melalui sistem perwilayahan berdasarkan fungsi pelayanan;
c. Mengembangkan penataan ruang yang mengakomodasi semua
kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi,
selaras, seimbang serta berkelanjutan;
d. Mengembangkan tata ruang berkualitas yang berazaskan
keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;
e. Menata peraturan dan perundangan yang mengatur tentang
penataan ruang daerah;
38
f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menerapkan
sanksi terhadap para pelanggar peraturan perundangan mengenai
penataan ruang;
g. Mewujudkan penataan ruang antar daerah secara terpadu,
berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang serta
berkelanjutan.
2. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
a. Mengelola sumber daya alam sesuai dengan daya dukungnya;
b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kualitas
lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
c. Mendayagunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat
dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Menata peraturan perundangan di daerah yang mengatur tentang
lingkungan hidup yang berkualitas;
e. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup;
f. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan
hidup.
39
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi 2002 - 2006 ditetapkan Dleh Dewan
Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai pencerminan kehendak seluruh
masyarakat Bekasi dalam melaksanakan lembangunan di daerah.
Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi 2002 - 2006 pada hakekatnya
merupakan garis-garis besar tentang Pembangunan Daerah yang ditetapkan setiap lima
tahun berdasarkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan masyarakat yang
pelaksanaannya dituangkan dalam program Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
(PROPEDA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bekasi
(REPETADA).
Bupati Bekasi memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan (LPT) sebagai
laporan kemajuan (progress report) kepada Dewan Perwakilan tekyat Daerah Kabupaten
Bekasi atas kemajuan/perkembangan pencapaian pelaksanaan tugas yang tertuang dalam
Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi
dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bekasi.
Pembangunan Kabupaten Bekasi diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah dan
kalangan dunia usaha. Dalam hubungan ini pemerintah Kabupaten Bekasi berkewajiban
untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim kondusif yang
mendorong peranserta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.
Pembangunan di Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu Tahun 2002 - 2006,
pelaksanaannya tetap mengacu Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional dan
memperhatikan Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat, terutama konsensus nasional atas
upaya reformasi menyeluruh di segala bidang dan proses demokratisasi, dan Kebijakan
Strategis Pembangunan Kabupaten Bekasi. Hasil konsensus nasional atas upaya reformasi
40
menyeluruh disegala bidang dan proses demokratisasi serta seluruh unsur Kebijakan
Strategis Pembangunan Kabupaten Bekasi itu saling berkait serta perlu dikembangkan
secara selaras dan seimbang.
Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bekasi 2002 -
2006 setiap tahunnya diimplementasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah (REPETADA) Kabupaten Bekasi yang secara operasional dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bekasi.
BAB VII PENUTUP
Keberhasilan pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada
peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan
kedisiplinan. Sehubungan dengan itu semua kekuatan sosial politik, organisasi
kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut
fungsi dan kemampuan masing-masing dalam rangka Pembangunan Daerah.
Sesuai dengan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan, peranserta
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perlu
lebih ditingkatkan, sedangkan pemerintah bertugas mendorong, menumbuhkan dan
memfasilitasi kreativitas masyarakat serta menciptakan iklim kondusif bagi terciptanya
partisipasi masyarakat tersebut.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran dan fungsi DPRD perlu lebih
ditingkatkan, baik dalam melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan, maupun fungsi
anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang didukung oleh peningkatan
profesionalitas eksekutif dalam melayani masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan
kekayaan daerah secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Hasil pembangunan daerah harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh
seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan
batin.
Pada akhirnya pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila akan
memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia yang
tercermin dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang.
41
Ditetapkandi Bekasi pada tanggal 31 Desember 2001
BUPATI BEKASI
ttd
H. WIKANDA DARMAWIJAYA
Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 34/Kep/170-DPRD/2001 tanggal 31 Desember 2001 Diundangkan di Bekasi Pada tanggal 8 Januari 2001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D
42
PROPEDA
(PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH)
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 36 TAHUN 2001 TENTANG : POLA DASAR DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS DAN PROPEDA) KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 – 2006
43
DAFTAR ISI
Halaman BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................
B. Pengertian .................................................................................…
C. Kedudukan dan Fungsi .............................................................…
D. Maksud dan Tujuan ...................................................................…
E. Landasan ....................................................................................
F. Ruang Lingkup .......................................................................… BAB II MASALAH DAN TANTANGAN
A. Masalah ........................................................................................
B. Tantangan .................................................................................... BAB Ill VISI DAN MISI
A. Visi .................................................................................................
B. Misi........................................................................... ..................… BAB IV PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI
A. Membangun Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Rakyat, Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya ............…….…
B. Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Adil dan Berkelanjutan .........................................................................…....
C. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Supremasi Hukum yang Berkeadilan .....................................................…...…
D. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kehidupan Berdemokrasi .........................................................................…....
E. Mewujudkan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab serta Mengembangkan Kapasitas Daerah .......................................................................................………….
F. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang ...............................….... BAB V PENUTUP
44
BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya dan proses
perbaikan multi aspek/multi dimensional yang terencana, terpadu, bertahap dan
berkesinambungan di segala bidang. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA)
Kabupaten Bekasi Tahun 2002-2006 disusun mengacu pada Ketetapan MPR Rl
Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-
undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Tahun 2001-2005, serta Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Jawa Barat
Tahun 2001-2005 dan Pola dasar Pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2002-2006.
Sebagaimana ditegaskan dalam GBHN 1999 - 2004, pembangunan nasional
merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang
dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan
tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut mengacu
pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan
bangsa yang berdaulat, mandiri. berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan
moral dan etikanya.
Disadari bahwa krisis ekonomi dewasa ini sangatlah berat dan berdampak
sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat Karena itu, melalui
reformasi di segala bidang Kabupaten Bekasi berupaya untuk bangkit kembali dan
memperteguh kepercayaan diri dan melakukan langkah-langkah penyelamatan,
pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru,
dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang sejahtera, berakhlak
mulia, maju dan mandiri. Dalam melaksanakan tuntutan reformasi dan aspirasi
masyarakat di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi, proses perencanaan
pembangunan menghadapi tantangan, kendala dan persoalan-persoalan yang
semakin kompleks. Kondisi tersebut menjadi faktor penguat makin pentingnya
penyusunan kerangka landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Bekasi.
45
Sejalan dengan semangat otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan
daerah seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, telah memberikan kesempatan, keleluasaan dan
kewenangan kepada Daerah untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan dan
program menurut kepentingan dan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat di daerah, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian, maupun evaluasinya. Semangat penyelenggaraan otonomi
daerah pertu didasarkan atas prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan
dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dan tetap dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006, sebagai kerangka
landasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi secara terencana, terpadu, bertahap dan
berkesinambungan selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di
segala bidang menuju masyarakat Kabupaten Bekasi yang sejahtera dan maju. Pola
Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006 merupakan
dokumen induk perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi sebagai
rumusan dengan muatan strategis yang memberikan kejelasan visi, misi, dan arah
kebijakan, serta kaidah pelaksanaan untuk melakukan langkah-langkah menyeluruh di
segala aspek dan bidang pembangunan di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya sebagai
pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat
di Kabupaten Bekasi, Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2002 - 2006 perlu dijabarkan dan dituangkan dalam rumusan upaya/langkah-langkah
strategis yang pragmatis dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA)
Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006.
Propeda merupakan acuan bagi seluruh aparatur Pemerintah, Pemerintah
Daerah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, LSM, Organisasi Profesi,
Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Tokoh Masyarakat, serta seluruh masyarakat di
Kabupaten Bekasi tentang langkah-langkah strategis dan pragmatis guna
mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten
Bekasi di segala bidang selama lima tahun ke depan. PROPEDA Kabupaten Bekasi
2001 - 2006 disusun didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan
nyata daerah, serta mengakomodasikan seluruh aspirasi masyarakat yang tumbuh
dan berkembang di Kabupaten Bekasi.
46
B. PENGERTIAN
PROPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006 pada dasamya merupakan
dokumen rencana tindakan (action plan) yang terpadu dan berkelanjutan secara
bertahap selama lima tahun ke depan, sebagai penjabaran pragmatis dari visi dan
misi serta pola dasar, yang didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat
yang tumbuh dan berkembang, serta sebagai bagian integral dari pembangunan
regional dan nasional.
C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI
1. Kedudukan
PROPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006 memiliki kedudukan
sebagai kerangka dasar rencana program pembangunan daerah lima tahunan
yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Bekasi yang tertuang dalam
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 -2006, yang
harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan
kewenangan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan/peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Fungsi
PROPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006 berfungsi sebagai
landasan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka
pendek/tahunan (REPETADA) di Kabupaten Bekasi yang harus dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kewenangan dan
program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang
berlaku.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
PROPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006 disusun dengan maksud
untuk memberikan arah, pedoman dan landasan bagi aparatur Pemerintah
Daerah, dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah secara
bertahap dalam jangka lima tahunan di Kabupaten Bekasi.
47
2. Tujuan
Penyusunan PROPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006
bertujuan untuk mencapai keserasian. keselarasan dan sinergi langkah-langkah
pelaksanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten
Bekasi yang sejahtera, berakhlak mulia, maju, dan mandiri dalam kehidupan
yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia,
menegakkan supremasi hukum, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai
dengan kemampuan Daerah.
E. LANDASAN
PROPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006 disusun berdasarkan:
1. Landasan idiil : Pancasila
2. Landasan : UUD 1945
Konstitusional
3. Landasan : a. GBHN Tahun 1999-2004
Operasional b. Renstra Propinsi Jawa Barat tahun 2001 - 2005
c. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2002 - 2006.
F. RUANG LINGKUP
PROPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006 secara garis besar meliputi
seluruh bidang pembangunan dengan tetap memfokuskan pada isu-isu strategis
Daerah yang mendasar dan harus ditangani oleh Pemerintah Daerah untuk jangka
menengah (lima tahun), dengan tetap memperhatikan kewenangan dan program
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang bertaku. Propeda disusun dan
dirumuskan berdasarkan skala prioritas dengan strategi/kebijakan yang terarah dan
terukur sesuai dengan alokasi anggaran.
PROPEDA Kabupaten Bekasi memiliki rentang waktu 2002 - 2006, yang
mencakup kurun waktu lima tahun. Paruh kedua tahun terakhir (2006) diarahkan
sebagai agenda untuk memberikan kesempatan kepada DPRD yang baru untuk
menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi 2007 - 2011. Dengan
demikian diharapkan Program Pembangunan Tahunan Daerah dan RAPBD 2007
akan mempunyai arahan dan landasan hukum yang jelas.
48
BAB II MASALAH DAN TANTANGAN
A. MASALAH
Dalam memenuhi tuntutan reformasi di segala bidang yang juga dilakukan
untuk membangkitkan kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuan
sendiri dalam melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan,
dan pengembangan pembangunan, maka diperlukan paradigma baru pembangunan
dalam menanggulangi beragam persoalan kekinian dan mengantisipasi tantangan
masa depan yang lebih berat. Upaya pembangunan harus makin mampu
memecahkan akar persoalan pokok secara lebih efektif dan efisien. Dalam kaitan ini,
secara garis besar, beberapa permasalahan pokok yang menjadi tantangan dominan
dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi Tahun 2002 - 2006 adalah :
1. Persoalan Ekonomi
1) Pemulihan krisis ekonomi
Permasalahan aktual yang muncul bersifat strategis akan berdampak
luas terhadap semua sektor, oleh karena itu perlu segera ditanggulangi
secara komprehensif dengan berbagai kebijakan dan ekonomi secara
nasional, hasilnya juga belum memadai hal ini disebabkan, antara lain :
a. Penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan
atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan
pemerintah yang tertalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak
berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara
efektif;
b. Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan
daerah, antar daerah, antar pelaku dan antar golongan pendapatan,
telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi
tidak kuat, hal ini ditandai dengan berkembangnya monopoli serta
pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil
masyarakat dan daerah tertentu. Kelemahan fundamental lainnya
juga terjadi disebabkan pengabaian perekonomian berbasis
kerakyatan yang seharusnya bersandar pada sumber daya alam dan
sumber daya manusia sebagai unggulan komparatif dan kompetitif.
49
2) Kondisi ekonomi daerah
Belum meratanya pembangunan beserta hasil-hasilnya, baik antar
kelompok masyarakat dan antar wilayah, maupun antar sektor atau
kegiatan ekonomi, berdampak pada belum teratasinya persoalan
pembangunan dan masih rentannya kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pembangunan yang dilakukan memang diupayakan kearah pemecahan
permasalahan pemulihan ekonomi, namun belum sepenuhnya mampu
memecahkan masalah kemiskinan, kesenjangan dan mengatasi krisis
secara cepat.
Kelemahan sistem ekonomi daerah maupun nasional pada masa lalu
diakui disebabkan antara lain : 1) penyelenggaraan perekonomian daerah
kurang mengacu kepada pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai pilar
kekuatan ekonomi 2) fenomena yang telah terjadi selama ini adalah
pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan relatif mudah untuk
mendapatkan prioritas khusus, yang pada gilirannya hal tersebut
berdampak pada munculnya dan melebarnya kesenjangan sosial.
Secara umum, pembangunan ekonomi daerah belum dilakukan atas
kesesuaian potensi unggulan masing-masing daerah. Pembangunan
industri sebagai sektor utama daerahpun secara umum belum berorientasi
secara nyata pada pemberdayaan masyarakat setempat dan belum ada
keterkaitan antara industri besar, menengah, dan kecil yang serasi.
Demikian halnya dengan struktur industri yang lemah dalam hubungan
industri hulu dan hilir.
3) Penurunan mutu sumber daya alam dan lingkungan hidup
Eksploitasi sumber daya alam kurang memperhatikan kelestarian
lingkungan. Hal ini terlihat dan sering terjadinya pelanggaran hukum atau
peraturan perundangan yang berlaku dan masih lemahnya penegakan
hukum atau low enfocement yang juga berakibat terjadinya fenomena yang
menunjukkan kecenderungan penurunan mutu sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
Pencemaran udara dan air akibat kegiatan ekonomi, seperti di
wilayah industri dan daerah aliran sungai serta perairan umum dan limbah
dari pemukiman merupakan diantara permasalahan yang menuntut
penanganan segera.
50
4) Masih lemahnya sistem iptek daerah
Pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat
terbatas. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek) belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi dan
sosial budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan daerah dalam
menghadapi kerjasama dan persaingan global.
Sistem iptek yang masih lemah juga terkait dengan belum sinergisnya
pembangunan bidang iptek daerah dengan pembangunan bidang ekonomi
dan bidang-bidang lainnya. Kebijakan dan kelembagaan iptek menjadi
7) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
8) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia.
9) Program Peningkatan Pelayanan Publik.
10) Program Pengawasan Aparatur Pemerintah.
11) Program Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Daerah.
12) Program Penyuluhan Hukum.
13) Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Hukum.
14) Program Penerapan dan Penegakan Hukum.
83
E. MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA KEHIDUPAN BERDEMOKRASI
1. Tujuan
Tujuan pembangunan yang hendak dicapai di bidang ini adalah :
1) Meningkatkan peran sistem keamanan swakarsa dan sistem keamanan
lingkungan
2) Meningkatkan fungsi dan peran satuan polisi pamong praja, pertahanan
sipil dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
3) Mengurangi timbulnya gejolak di bidang ekonomi, sosial, politik dan
keamanan.
4) Meningkatkan ketahanan masyarakat dari segala gangguan, ancaman,
tantangan dan hambatan.
5) Menciptakan kehidupan politik yang demokratis.
2. Sasaran
Sasaran meningkatkan keamanan dan ketertiban, kehidupan demokrasi
serta supremasi hukum, adalah :
1) Tujuan meningkatkan peran sistem keamanan swakarsa dan sistem
keamanan lingkungan, sasaran yang hendak dicapai:
Terwujudnya kekuatan masyarakat yang memiliki kemampuan dan
ketahanan secara swadaya aktif menanggulangi akibat malapetaka,
bencana alam dan lainnya.
2) Tujuan meningkatkan fungsi dan peran satuan polisi pamong praja dan
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), sasaran yang hendak dicapai:
Terwujudnya fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah.
3) Tujuan mengurangi timbulnya gejolak di bidang ekonomi, sosial, politik,
dan keamanan, sasaran yang hendak dicapai:
a. Terbinanya partispasi masyarakat dalam penanggulangan masalah
sosial dan gejolak yang berkembang di masyarakat.
b. Terlaksananya langkah-langkah dalam menurunkan perilaku negatif
masyarakat.
4) Tujuan meningkatkan ketahanan masyarakat dari segala gangguan,
ancaman, tantangan dan hambatan, sasaran yang hendak dicapai:
Terbangunnya daya tangkal masyarakat yang tangguh dari segala
84
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang bersifat langsung
maupun tidak langsung.
5) Tujuan menciptakan kehidupan politik yang demokratis, sasaran yang
hendak dicapai:
a. Terwujudnya penyaluran aspirasi politik masyarakat melalui partai
politik;
b. Meningkatnya peran dan fungsi DPRD dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat;
c. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat;
d. Kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Program 1) Program Peningkatan Peran dan Fungsi Linmas
2) Program Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Berdasarkan Adat
Istiadat Masyarakat Bekasi yang Luhur dan Agamis
3) Program Peningkatan Mobilitas, Kesiapsiagaan, Penyelamatan,
Rehabilitasi Terhadap Gangguan, Ancaman dan Bahaya
4) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan
Masyarakat.
5) Program Peningkatan Motivasi dan Kualitas Sumberdaya Manusia Satuan
Perlindungan Masyarakat.
6) Program Pengembangan Institusi Politik
7) Program Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
8) Program Kaderisasi dan Seleksi Kepemimpinan Daerah
9) Program Peningkatan Partisipasi Politik
10) Program Pendidikan Politik
11) Program Transparansi dan Komunikasi Politik
12) Program Pengembangan Demokrasi
E. MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG NYATA DAN BERTANGGUNG
JAWAB SERTA MENGEMBANGKAN KAPASITAS DAERAH
1. Tujuan
Tujuan pembangunan yang hendak dicapai di bidang ini adalah
1) Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah;
2) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah;
3) Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat;
4) Mewujudkan kemandirian dan keunggulan daya saing daerah;
85
5) Menyediakan prasarana fisik dan utilitas yang merata dan sesuai dengan
kebutuhan.
2. Sasaran Sasaran mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta
mengembangkan kapasitas daerah, adalah :
1) Tujuan Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah, sasaran yang
hendak dicapai:
a. Meningkatnya prakarsa dan inovasi aparatur dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat;
b. Meningkatnya disiplin aparatur dan ketaatan terhadap peraturan;
c. Adanya perubahan perilaku dan pola pikir yang positif.
2) Tujuan meningkatkan kemampuan keuangan daerah, sasaran yang
hendak dicapai:
a. Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
b. Efesiensi dan efektivitas pembelanjaan keuangan daerah;
c. Makin tertibnya pengelolaan administrasi keuangan daerah.
3) Tujuan Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat,
sasaran yang hendak dicapai:
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Meningkatnya peran fasilitasi kelembagaan masyarakat dalam
memperjuangkan kepentingan masyarakat.
4) Tujuan mewujudkan kemandirian dan keunggulan daya saing daerah,
sasaran yang hendak dicapai:
a. Meningkatnya pengembangan potensi daerah;
b. Berkembangnya usaha ekonomi rakyat;
c. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan wilayah.
5) Tujuan menyediakan prasarana fisik dan utilitas yang merata dan sesuai
dengan kebutuhan, sasaran yang hendak dicapai:
a. Tersedianya sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai;
b. Terpeliharanya sarana & prasarana serta utilitas yg sudah tersedia.
3. Program
1) Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pelayanan Umum
dan Pelayanan Masyarakat;
2) Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
86
3) Program Pembentukan dan Peningkatan Peran dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah;
4) Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah;
5) Program Pembangunan Wilayah;
6) Program Kemitraan Swasta dan Pemerintah;
7) Program Peningkatan Kemampuan Aparat Pemerintah Daerah;
8) Program Pengembangan Kelembagaan Keswadayaan;
9) Program Pengembangan Kemandirian Politik Masyarakat;
10) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Layanan Dasar dan
Prasarana Publik Secara Terpadu;
11) Program Pemantapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam;
12) Program Pengembangan Kapasitas Aparat Pemerintah dan Lembaga
Masyarakat.
F. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG
1. Tujuan Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dibidang ini adalah
1) Menciptakan tata ruang yang serasi dan seimbang;
2) Mewujudkan pembangunan yang mengacu pada penataan ruang;
3) Menciptakan kualitas lingkungan hidup serta terkendalinya kualitas
sumber daya alam.
2. Sasaran
Sasaran lingkungan hidup dan tata ruang, adalah :
1) Tujuan menciptakan tata ruang yang serasi dan seimbang, sasaran yang
hendak dicapai:
a. Tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata ruang;
b. Tersusunnya rencana tata ruang wilayah dan kawasan
tertentu/khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
pemanfaatan tata ruang.
2) Tujuan mewujudkan pembangunan yang mengacu pada penataan ruang,
sasaran yang hendak dicapai:
a. Tersosialisasikannya rencana tata ruang di masyarakat;
b. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah
tentang tata ruang;
87
3) Tujuan menciptakan kualitas lingkungan hidup serta terkendalinya
kualitas sumber daya alam, sasaran yang hendak dicapai:
a. Meningkatnya kesadaran masyarakat memelihara fungsi dan kualitas
sumber daya alam;
b. Terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan;
c. Terpenuhinya fasilitas lingkungan yang serasi (indah, aman dan
nyaman);
d. Penegakan hukum lingkungan.
3. Program
1) Program Perencanaan Tata Ruang
2) Program Pemanfaatan Tata Ruang
3) Program Pengendalian Tata Ruang
4) Program Pengelolaan Pertanahan
5) Program Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan Hidup
6) Program Peningkatan Sarana Pengelolaan Lingkungan Hidup
7) Program Pengendalian Pencemaran
8) Program Rehabilitasi Lahan, Konservasi Tanah dan SDA
9) Program Penyehatan Lingkungan
10) Program Penataan Hukum dan Kelembagaan dalam Penataan Ruang,
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
11) Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan.
12) Program Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang,
Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup.
13) Program pengembangan dan peningkatan sistem informasi dan akses
informasi penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
14) Program peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi, rehabilitasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
15) Program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
88
BAB V PENUTUP
Program pembangunan daerah (PROPEDA) Kabupaten Bekasi tahun 2002-2006,
dibuat sebagai upaya memberikan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan
dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yang kemudian menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).
Landasan yang digunakan adalah Garis-garis Besar Haluan Negara,
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor
25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Peraturan-
peraturan serta perundang-undangan lainnya dalam mendukung otonomi Daerah. Selain
itu kebijakan strategis Propinsi Jawa Barat serta Pola Dasar Pembangunan Kabupaten
Bekasi tahun 2002-2006.
Perencanaan program pembangunan daerah ini dalam operasionalnya, harus
dapat mengantisipasi perubahan dan atau kebutuhan serta pengembangan dinamika
masyarakat di Kabupaten Bekasi. Namun demikian tetap memperhatikan potensi baik
sumber daya alam, sumber daya manusia juga kemampuan yang dimiliki serta penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi didasari mental dan moral yang baik.
Aspek-aspek yang menjadi fokus perhatian berkaitan dengan situasi dan kondisi
daerah yaitu ekonomi, politik, hukum, agama, pendidikan dan sosial budaya, termasuk
perwilayahan menjadi inti permasalahan yang harus dapat dipecahkan dan diselesaikan.
Pentingnya pembuatan suatu kebijakan publik yang berorientasi kepada kepentingan rakyat
banyak, dengan dilandasi nilai-nilai serta norma yang dimiliki adalah langkah objektif dan
mutlak untuk direalisasikan.
Selain itu, program pembangunan daerah ini diharapkan mampu mewujudkan
pembangunan yang dapat mengantisipasi era globalisasi, khususnya globalisasi ekonomi
dalam rangka memasuki pasar bebas, agar tidak ketinggalan oleh daerah lain dengan
menghasilkan suatu produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta nilai
tambah.
89
Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sangat tergantung kepada
peran pemerintah serta seluruh rakyat, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman
serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga tersedianya dana yang memadai
kinerja secara profesionalisme, penciptaan stabilitas politik serta penegakan hukum yang
adil.
Pelaksanaan pembangunan harus mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih
baik diberbagai lapisan masyarakat, sehingga melalui tahapan pembangunan dapat
tercapai kemajuan diberbagai bidang dengan meminimalkan tingkat kesenjangan di
masyarakat. Oleh karena itu konsep pembangunan yang terkandung dalam Propeda ini
menggunakan pendekatan partisipatif, yang lebih melihat rakyat sebagai subjek dan bukan
merupakan objek pembangunan. Hal ini sejalan dengan paradigma baru, yang mendekati
adanya keterbukaan/transfaransi yang diwujudkannya melalui demokratisasi diberbagai
bidang.
Ditetapkandi Bekasi pada tanggal 31 Desember 2001
BUPATI BEKASI
ttd
H. WIKANDA DARMAWIJAYA
Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 34/Kep/170-DPRD/2001 tanggal 31 Desember 2001 Diundangkan di Bekasi Pada tanggal 8 Januari 2001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D