- 285 - LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 2 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ijin Tempat Usaha Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu disesuaikan; b bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Gangguan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
32
Embed
LEMBARAN DAERAH - dprd.semarangkota.go.id · Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kepada umum terhadapi ijin gangguan atas kegiatan usaha. Pasal
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 285 -
LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 2
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1992
tentang Ijin Tempat Usaha Dalam Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu
disesuaikan;
b bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Ijin Gangguan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran
Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);
- 286 -
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685);
4. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Derah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi
Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang.
- 287 -
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI IJIN
GANGGUAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang;
c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
f. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh
data atau informasi serat penata usaha yang dilakukan oleh petugas retribusi
dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retibusi Daerah Kepada
Wajib Retibusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD
adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap
Wajib Retribusi;
h. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kegiatan usaha yang
diberikan kepada umum didalam Ijin Gangguan;
i. Ijin Gangguan adalah penberian ijin kegiatan usaha kepada orang pribadi atau
badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan;
- 288 -
j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Yang Terutang;
m. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam
hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
n. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat
dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam
pemeriksaan;
o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atas sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;
p. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kuarang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi
Daerah yang terutang;
r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dapat disingkat SKRDLB, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlha kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan atau tidak
seharusnya terutang;
s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah
ditetapkan;
t. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus
dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan
pembyaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi pembayaran maupun
sanksi administrasi;
- 289 -
u. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi
oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
v. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib retribusi
yang tercantum pada STRD, SKRDKBT atau SKRDKBT yang belum
kadaluwarsa dan retribusi lainya yang masih terutang.
w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan Lainya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, dan organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainya.
BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan
kepada umum terhadapi ijin gangguan atas kegiatan usaha.
Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah semua kegiatan usaha yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan.
(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
a. Mengadakan pendataan tingkat bahaya, kerugian dan gangguan;
b. Memberikan konsultasi dan penetapan penggunaan tata ruang yang
sesuai dengan peruntukannya berkaitan dengan kegiatan;
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaaan kegiatan
usaha dan dampaknya yang berpotensi menimbulkan bahaya,kerugian
dan gangguan.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau
menikmati jasa pemberian ijin pelayanan kegiatan usaha.
- 290 -
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi ijin Gangguan digolongkan sebagai retribusi Perijinan Tertentu.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan gangguan
serta jenis usaha.
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7
Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan
tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan ijin yang terdiri biaya administrasi,
biaya survey lapangan, pengawasan dan pengendilan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(1) Struktur dengan besarnya tarif Retribusi jasa pelayanan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai
berikut :
a. ≤ 200 m² Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) /m²
b. > 200 -500 m² Rp. 750.00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/m²
c. >500 m² Rp. 1.000.00 (seribu rupiah)/m²
(2) Indeks lokasi jalan ditetapkan sebagai berikut:
a. Lebar jalan lebih dari 12 m =3
b. Lebar jalan 6 m – 12 m =2
c. Lebar jalan kurang dari 6 m =1.1
- 291 -
(3) Indeks gangguan lingkungan ditetapkan sebagai berikut:
a. Indeks gangguan besar = 2
b. Indeks gangguan kecil =1.1
(4) Tata cara perhitungan retribusi Ijin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :
Retribusi = tarif x luas kegiatan usaha x indeks lokasi jalan x indeks
gangguan lingkungan.
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi dipungut di Wilayah Daerah
BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 11
Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.
Pasal 13
Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamaan.
- 292 -
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap
bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
(2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk
hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya
1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung
dari Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan STRD.
Pasal 16
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada
Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu,
setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.
(3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
(4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada
Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu
yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serat tata
cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4)
Pasal ini, ditetapkan. Oleh Kepala Daerah.
- 293 -
Pasal 17
(1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 peraturan
daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah.
BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 19
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 20
(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 294 -
BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN
Pasal 21
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan Retribusi.
b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan
kenaikan Retribusi yang tertuang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
(2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi
kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya
30(tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan
alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonanya.
(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak
surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah
harus memberikan keputusan.
(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan