LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Sripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidaytullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sankksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 25 MEI 2010 AMIEN INDAH FITRIA
89
Embed
LEMBAR PERNYATAAN - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/687/1/93761...LEMBAR PERNYATAAN. Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Sripsi ini merupakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Sripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidaytullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sankksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 25 MEI 2010
AMIEN INDAH FITRIA
PELANGGARAN HAK ANAK JALANAN OLEH ORANG TUA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Oleh:
AMIEN INDAH FITRIA NIM : 105045101480
Di Bawah Bimbingan :
Pembimbing I
JM. Muslimin. Ph.D NIP: 150295489
Pembimbing II
Masyrofah. M.Si NIP: 150318265
KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H/2010 M
KATA PENGANTAR
الرحيم الرحمن الله بسم
Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala
berkat dan karunia yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelanggaran Hak Anak Jalanan Oleh
Orangtua Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum
Islam”.
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa
untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada program studi Jinayah Siyasah,
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada:
1. Bapak. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MM, MM, Selaku Dekan Fakultas
Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta staf-staf nya.
2. Bapak Dr. Asmawi, MA, S.Ag dan Ibu Sri Hidayati M.Ag, selaku Ketua dan
Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah.
3. Bapak JM. Muslimin, Ph. D dan Ibu Masyrofah, M.Si, selaku Dosen
Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan
mengarahkan penulis dalam rangka penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Selaku Segenap Guru Besar dan Dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang
tidak pernah lelah untuk memberikan ilmunya kepada para Mahasiswa,
i
sehingga berkat didikan dan perhatiannya penulis dapat menyelesaikan studi
akhir dengan penulisan Skripsi ini.
5. Khusus untuk kedua Orangtua Ayahanda Sjamsoel Bahrie dan Ibunda Samane
(Alm.), tiada kata yang penulis ungkapkan selain menghaturkan hormat yang
paling dalam atas do’a, didikan, kasih sayang dan cinta yang diberikan selama
ini kepada penulis.
6. Abang Fajar yang telah memberikan motivasi dan arahannya kepada penulis
agar secepatnya menyelesaikan Skripsi ini dan Mbak Kanti atas Support moril
dan telah meminjamkan buku-bukunya kepada penulis. Ci’ Lia yang selalu
mengingatkan agar secepatnya menyelesaikan skripsi kepada penulis.
7. Achmad Taufik yang telah setia meluangkan waktunya, memberikan support,
motivasi, inspirasi, semangat dan bantuannya kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
8. Laili yang telah membantu mencarikan judul skripsi kepada penulis, Laila dan
Yayah yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, Wiet atas
pinjaman laptopnya. Sari, Nafis, dan Rina atas dukungannya.
9. Rekan-rekan di Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya Program Studi
Jinayah Siyasah, Pidana Islam Angkatan 2005 : Laili, Yayah, Laila, Wiet,
dan Malik. Yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan hingga
skripsi ini dapat diselesaikan. ( Miss you All )
ii
iii
Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, saran dan
kritikan ini sifatnya menambah pengetahuan untuk penulis sangat diharapkan.
H 1431Rajab 10 ,Jakarta
22 Juni 2010
AMIEN INDAH FITRIA
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………… iv
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………. 1
A. Latar Belakang Masalah ………………………………… 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah …………………… 10
C. Tujuan Penelitian ………………………………………... 11
D. Tinjauan Pustaka…………………………………………. 12
E. Metode Penelitian dan Tekhnis Penulisan ………………. 14
F. Sistematika Penulisan ……………………………………. 16
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN ANAK……………………... 18
A. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam ……………… 18
1. Pengertian Anak …………………………………. 18
2. Hak-Hak Anak …………………………………… 23
B. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak ……………………………… 27
1. Pengertian Anak …………………………………. 27
2. Hak-Hak Anak …………………………………… 32
iv
v
BAB III FENOMENA PELANGGARAN ANAK JALANAN ……... 38
A. Pengertian Pelanggaran Anak……….……………………. 38
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Hak Anak .. 41
C. Praktek Pelanggaran Anak: Fenomena Anak
Jalanan....………………………………… 44
BAB IV PELANGGARAN HAK ANAK JALANAN OLEH ORANG TUA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK : ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM …………………………………………………….. 48
A. Konsep Perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak
Terhadap Anak Jalanan ………………..………………. 48
B. Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam ………………. 49
BAB V PENUTUP ………………………………………………… 54
A. Kesimpulan …………………………………………….. 54
B. Saran …………………………………………………… 56
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………. 57
LAMPIRAN …………………………………………………………… 60
BAB II
KONSEP PERLINDUNGAN ANAK
A. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Anak
Secara umum, periode pertumbuhan anak adalah dimulai sejak ia
masih dalam kandungan atau di sebut dengan pre-natal, yang artinya masa
sebelum lahir sejak terjadi peristiwa konsepsi (pembuahan sel telur
perempuan oleh sperma laki-laki) dan berakhir ketika sang bayi lahir ke
dunia.
Konsepsi sebagai cikal bakal kehidupan pada periode dalam
kandungan, sebelum akhirnya sang bayi menjelma sebagai mahluk hidup
sempurna, dan lahirlah ia kedunia. Pada saat apa yang disebut proses
reproduksi yang sebenarnya bermula dan berintikan pada konsepsi, yaitu
pertemuan dan pembuahan sel telur wanita oleh sperma laki-laki, sel telur
dan sperma dalam islam dikenal dengan nama ”nuthfah” yakni setetes
cairan tertentu. Itulah bahan dasar asal manusia yang menjadi titik mula
perkembangan dalam periode kandungan.
Asal kejadian periode dalam kandungan dapat di jelaskan dengan
empat tahap perkembangan:
18
19
1. Tahap Al-Nuthfah
Kata nuthfah yang di maksudkan dalam konteks ini adalah setetes
sperma. Dinyatakan dalam Al-Qur’an, surat An-nahl ayat 4 ialah
⌧
Artinya : ”Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi
pembantah yang nyata” (Q.S. An-nahl ayat 4).
Sperma yang berasal dari laki-laki bertemu dengan ovum perempuan
sehingga terjadi pembuahan. Kemudian turun bersarang di dalam rahim
(uterus), yang dalam al-qur’an disebut qararin makin.
2. Tahap Al-’alaqah
Perkembangan janin selanjutnya oleh pertumbuhan pembuahan
antara sperma dan ovum yang menjadi zat (sesuatu) yang melekat pada
dinding rahim. Dalam konteks Al-Qur’an disebut ’alaqat
3. Tahap Al-mudhghah
Setelah tahap ’alaqah (sesuatu yang melekat), al-qur’an
menyebutkan bahwa janin kemudian menjadi mudhghah (seperti daging
yang di kunyah). Sayid Quthb menjelaskan bahwa perpindahan dari tahap
20
’alaqah ke mudhghat terjadi disaat sesuatu yang melekat (al-mudhghah al-
’aliqat) berubah menjadi darah beku yang bercampur
Berikutnya tampaknya tulang (al-’idham), lalu tulang ini diselubungi
oleh daging (seperti daging segar) sebagaimana di gambarkan Allah dalam
surat Al-Mu’minun ayat 14 yang berfirman:
⌧
☺
☺
☺
⌧
Artinya: ”Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu
segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain). Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (Q.S. Al-Mu’minun ayat 14).
21
4. Tahap pemberian nyawa (nafkh al-ruh)
Setelah melalui tiga tahap, pertumbuhan janin semakin sempurna
dengan ditiupkannya ruh kedalamnya1
Kehadiran anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah yang
harus disyukuri. Allah berfirman:
⌧
Artinya : ”Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan
mereka kembali dan kami membantumu dengan harta kekayaan
dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih
besar” (Q.S. Al-Isra ayat 6)
1 Muhammad Nasirudin Al-Bani, Mukhthasharu Al-Shahih Muslim, (Beirut:
Maktab Al-Islami, 2000), h. 488.
22
Dalam islam anak manusia dipandang sebagai mahluk yang sangat
terhormat, karena manusia merupakan mahluk Allah yang terbaik. Anak
dalam Islam memiliki hak-hak dasar baik sebelum maupun setelah lahir.2
Anak adalah sosok manusia kecil, dan secara fitriah merupakan
mahluk sosial.3 Jiwa anak itu lembut dan sangat mudah terpengaruh.
Anak-anak adalah miniatur manusia, yang belum memiliki identitas
permanen, namun memiliki kapabilitas untukmencapai perubahan itu.4
Anak adalah miniatur manusia yang kenyataannya memerlukan cinta dan
kasih sayang yang lebih besar ketimbang orang dewasa. Sebagaimana
anak memerlukan makanan, ia juga memerlukan cinta dan kasih sayang.5
Namun sayangnya, berbagai orang tua memanfaatkan hal ini untuk
tujuan-tujuan mereka. Mereka meminta anak melakukan hal tertentu agar
ibu mencintainya. Namun, bila siasat ini terus berlanjut dalam waktu lama,
maka akan bisa berakibat buruk. Anak akan terbiasa melakukan sesuatu
2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekatan Multisistem, Jakarta, 2004, h. 38.
3 Ibrahim Amini, Anakmu, AmanatNya, (Jakarta: Al-Huda, 2006), cet-1, h. 130. 4 Ibid., h. 11. 5 Ibid., h. 133.
23
hanya demi menyenangkan orang tua, bukan untuk memperoleh manfaat
bagi dirinya dan masyarakat.6
2. Hak-hak Anak
Hak-hak anak dalam Islam dimulai sejak anak dalam kandungan
hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis. Hak-hak
tersebut antara lain:
1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan
maupun setelah lahir.
2. Hak mengetahiu nasab (keturunan).
3. Hak menerima yang yang baik.
4. Hak mendapatkan ASI dari Ibu atau penggantinya.
5. Hak mendapatkan asuhan.
6. Hak mendapatkan harta warisan.
7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
8. Hak mendapatkan perlindungan hukum.7
6 Ibid., h.141. 7 Mufidah, Haruskah Perempuan dan Anak di Korbankan? Panduan Pemula
untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, (Malang: PSG
Publishing dan Pilar Media, 2006), hal. 63.
24
Dalam Syariat Islam, hak utama anak ketika masih dalam bentuk
janin (benih bayi dalam rahim) adalah memperoleh penjagaan dan
pemeliharaan. Dimana hal ini dimaksudkan agar bayi yang akan lahir
kelak terhindar dari jamahan orang-orang kafir dan orang-orang yang
tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT, sementara orang tuanya pun
akan terhindar pula dari berbagai macam kerugian, sebagaimana
dinyatakan dalam Firman Allah di dalam Surat Al-An’am ayat 140 :
☺ ⌧
Artinya : ”Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak
mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Q.S. Al-An’am ayat 140).
25
Haram yang dimaksud disini adalah jika janin yang berada di dalam
rahim, telah memiliki ruh ciptaan Allah di dalamnya.8 Sementara itu, jika
ada motivasi lain dalam melakukan pembunuhan terhadap janin, bayi atau
anak-anak, seperti lantaran takut menjadi miskin dengan bertambahnya
anggota keluarga, maka Allah juga telah menerangkan kepada manusia,
bahwa Dialah yang akan memberi rezeki kepada semua mahluk yang ada
di dunia ini.
Sedangkan jika pembunuhan itu dilakukan lantaran semata-mata
kejahilan atau kebodohan, maka hal inipun termasuk kedalam perbuatan
atau pelanggaran tindak kejahatan yang menimbulkan dosa besar bagi para
pelakunya.9 Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa
ayat 31:
⌧
8 Abdur Razak Husein, Hak Anak Dalam Islam, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska,
1992), h. 38. 9 Ibid.,h. 38.
26
Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka
dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah
suatu dosa yang besar" (Q.S. Al-Israa ayat 31 ).
Allah Ta’ala berfirman bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan
kehidupan dunia. Selain itu, Allah Ta’ala juga telah menyatakan bahwa
kekuasaannya sajalah yang menentukan penciptaannya, baik laki-laki
maupun perempuan, kaya atau miskin, panjang atau pendek umur
mereka.10
Sesungguhnya pada tiap-tiap perintah, larangan, kewajiban,
pedoman dan petunjuk pada syariat islam, yang telah di tetapkan Allah
SWT yang mulia, telah menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan
umatnya. Demikian juga perhatian beliau terhadap dunia anak-anak, juga
telah membuktikan bahwa Rasulallah sangat mengharapkan kelangsungan
agama Islam yang akan terus bergema di tangan anak-anak, lantaran hak-
hak anak tersebut termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua
Pada tahun-tahun ini tingkat kesejahteran di Indonesia belum dapat maksimal.
Sehingga kelahiran anak pada keluarga miskin tidak memungkinkan mereka untuk
membesarkan anak-anaknya. Pada usia yang sangat muda mereka sudah harus
mengais pencarian untuk kehidupannya sendiri atau membantu orang tua. Jumlah
anak jalanan di Indonesia selama krisis ekonomi meningkat hingga 400 persen
dibandingkan dengan jumlah sebelum krisis. Selama krisis ekonomi, kekerasan
terhadap anak-anak di Perkotaan meningkat tiga hingga empat kali lipat diberbagai
persimpangan jalan di kota-kota besar adalah wilayah keras bagi anak-anak.1
Dan pada akhir-akhir ini mereka tampak semakin banyak berada di berbagai
perempatan lampu merah, bahkan sampai larut malam, anak-anak itu “berkelahi
dengan waktu” hanya demi mendapatkan tambahan bagi penghasilan rumah tangga
orang tuanya. Peningkatan angka kekerasan terhadap anak-anak di kota tak lepas dari
krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dampaknya, kian banyak anak-anak yang harus
bekerja apa saja untuk sekedar bisa makan.2
1 Kunarto, Kejahatan tanpa korban, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), Cet ke- 6 h.478. 2 Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-hak Anak, ( Jakarta : Rajawali, 1986 ), Cet ke-1, h.
20.
1
2
Fenomena ini cukup jelas di perkotaan, karena wilayah itu kepedulian antar
warga sangat rendah. Untuk mengatasinya, tiada cara lain kecuali pemerintah turun
tangan. Yang jelas, penderitaan anak-anak di kota harus ditangani dengan serius.3
Krisis multidimensi yang mendera Indonesia sejak tahun 1997 sangat memukul
kehidupan anak jalanan. Sejak tahun 1999 jumlah anak jalanan di Indonesia
meningkat 85%. Pada tahun 2002 jumlah anak jalanan diperkirakan sekitar 150.000-
300.000 yang berasal dari sekitar jabotabek.4 Keberadaan anak-anak jalanan
tampaknya menjadi fenomena di kota-kota besar Indonesia. Fenomena ini selain
dampak dari derasnya arus urbanisasi dan perkembangan perkotaan yang
menawarkan mimpi kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin atau ekonomi
lemah yang dipicu oleh krisis ekonomi, sehingga menjadikan jumlah anak jalanan
melonjak drastis.5
Pada tahun ini pula banyak sekali berbagai macam tindakan eksploitasi
terhadap anak-anak jalanan. Masalah anak jalanan tidak dapat lepas dari, Pertama;
kemiskinan struktural di dalam masyarakat. Kedua; terbatasnya tempat bermain anak
karena pembangunan. Ketiga; meningkatnya gejala ekonomi bagi anak untuk mencari
uang di jalanan. Keempat; keberadaan anak jalanan sebagai bentuk gangguan.
3 Ibid., h. 22. 4 Abu Huraerah, Child Abuse (kekerasan terhadap anak), (Bandung : Nuansa, 1997), Cet ke-2,
h.21. 5 Ibid., h. 88.
3
Aktivitas anak jalanan beraneka ragam, ini dapat dilihat diantaranya pengamen,
pedagang koran, pedagang rokok, pembersih kaca mobil dan pengemis.6
Keberadaan anak jalanan dianggap sebagai masalah sosial yang kompleks
selain menjadi masalah bagi si anak, juga merupakan masalah bagi masyarakat secara
umum, tentunya kondisi di jalanan merupakan situasi yang tidak kondusif bagi
perkembangan anak, sedangkan bagi masyarakat secara umum, masyarakat merasa
terganggu dengan sering terjadinya tindakan kriminal yang di lakukan anak,
terganggunya lalu lintas dan anak jalanan dipandang mengganggu keindahan kota.7
Kehadiran anak jalanan adalah sesuatu yang dilematis, disisi lain mereka
bermasalah karena tindakannya merugikan orang lain, mereka acap kali melakukan
tindakan tidak terpuji, seperti berkata kotor, mengganggu ketertiban jalan, misalnya
memaksa pengemudi kendaraan bermotor untuk memberi uang, merusak body mobil
dengan goresan dan melakukan tindakan criminal lainnya. Pelanggaran terhadap anak
jalanan menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang
terhadap anak yang dilakukan orang tua atau masyarakat. Seperti memaksa anak
untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial dan politik tanpa
memperhatikan hak-hak anak.8
6 ibid, h 56. 7 Rondang Siahaan, Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Direktorat Kesejahteraan Anak
Departemen Sosial RI, Jakarta 2003, h. 70. 8 Huraerah, Child, h. 48.
4
Pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat ditilik melalui perspektif relasi kuasa
(power relationship) yang melingkupi kehidupan anak-anak. Anak dalam konteks ini
menghadapi tiga (3) pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran baik secara
langsung atau tidak, ketiga pihak tersebut ialah orang tua, masyarakat setempat dan
Negara. Realita yang ada menempatkan ketiga pihak ini sebagai pelaku pelanggaran
terhadap anak melalui kekuasaan yang melekat pada mereka. Keluarga, masyarakat
setempat, dan negara menjadi lingkungan yang mengancam hidup dan kehidupan
anak.
Selain itu, anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan,
karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Generasi muda adalah harapan
bangsa. Mereka nanti yang akan menentukan kesejahteraan bangsa diwaktu
mendatang. Oleh karena itu, generasi muda perlu dibina dengan baik, agar mereka
tidak salah jalan dalam hidupnya kelak. Pembinaan generasi muda yang pertama-
tama harus dilakukan adalah di dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting
bagi anak muda, karena keluarga tempat membentuk pribadi sejak kecil. Maka
tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang di
miliki si anak.9
Dalam konvensi hak-hak anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas
perlindungan, mencakup perlindungan dari segala pelanggaran, perlakuan kejam dan
perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana, maka dikeluarkanlah
undang-undang tentang pengadilan anak. Masalah perlindungan hukum dan hak-
9 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak,(Jakarta : Djambatan, 2000), h. 1-2.
5
haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-
anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan
bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dan
perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945. Pasal 34 dalam Undang-undang Dasar 1945 telah di
tegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” ini
menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan
perlindungannya.10
Pada masa kini kita masih melihat dan mendengar baik secara langsung atau
tidak langsung bagaimana nasib anak-anak yang hidup didaerah-daerah pemukiman
sementara. Kesehatan dan pendidikan bagi mereka sungguh tidak diperhatikan,
keadaan nyata yang mereka hadapi sehari-hari jelas akan berpengaruh pula pada
persepsi dan pandangan di masa depan. Di Indonesia, anak-anak jalanan terpaksa
harus bekerja membantu ekonomi rumah tangga orang tuanya, jutaan anak-anak
karena suatu keadaan, dan biasanya karena soal ekonomi, terpaksa tidak mendapat
pelayanan kesehatan yang layak, serta sulit untuk menikmati pendidikan yang
memadai.
Mengapa hal demikian harus terjadi? Jawabannya jelas, yaitu kemiskinan.
Kemiskinan yang dihadapi oleh orang tua atau tetangga sekelilingnya
mengkondisikan pada anak-anak untuk menjalankan peran yang sesungguhnya di luar
10 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung : Refika Aditama, 2006), Cet ke 1, h.
67.
6
kemampuan sang anak, sehingga anak sering harus bekerja guna mendapatkan
tambahan bagi pendapatan rumah tangga orang tuanya. Dengan mempertimbangkan
hal tersebut, kita dapat mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-
anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.
Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu
pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.11
Dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan: “Kesejahteraan adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
Program penanggulangan masalah anak termasuk dalam satuan bagian dari
pembangunan sosial, pendidikan, peningkatan sumber daya manusia. Untuk
menangani masalah pekerjaan anak, intervensi yang dilakukan pihak pemerintah
khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan
pendidikan dan memperluas akses pendidikan kepada anak-anak, pelayanan
pendidikan ini dimaksudkan sebagai media yang secara langsung atau tidak langsung
mencegah anak-anak memasuki pasar kerja.12
Selain itu, anak-anak dalam kehidupannya masih diperlukan adanya tanggung
jawab orang tua, sehingga hak-hak anak dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab
11 Mulyana, Hukum.,h 20. 12 Muh. Joni, Zulchaina Z. Tanasam, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif
Konvensi Hak Anak, (tt : P.T Citra Aditya Bakti, 1999) Cet ke-1, h. 112-113.
7
orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak.
Dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak, hanya terdapat satu peraturan tentang
tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu orang tua bertanggung jawab untuk
membesarkan dan membina anak, Negara mengambil langkah membantu orang tua
yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.13
Dalam islam anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Bahkan
anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan
harta benda lainya, anak sebagai amanah Allah harus dijaga dan dilindungi karena
dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di
junjung tinggi.14
Demikian juga perhatian Rasulullah terhadap dunia anak-anak, juga telah
membuktikan bahwa Rasulullah sangat mengharapkan kelangsungan agama Islam
yang akan terus bergema ditangan anak-anak, karena anak-anak merupakan generasi
umat yang akan datang. Anak-anak muslim memiliki hak mutlak yang tidak dapat
diganggu gugat. Dan sebagai orang tua tidak boleh dengan begitu saja
mengabaikannya, karena hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban
13 Gatot, Hukum., h. 8. 14 Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (tt : tp, tth), h. 1.
8
orang tua, yang telah digariskan Islam, yakni memelihara anak sebagai amanat Allah
yang harus dilaksanakan dengan baik.15
Di dalam sumber hukum Islam yang berupa kitab suci Al-Qur’an dan Hadist
Rasul SAW. Keduanya banyak menegaskan betapa pentingnya perlindungan terhadap
anak. Sementara realitanya masih dirasakan kurang optimal di dalam implementasi
terhadap hak anak, termasuk Negara kita Indonesia. Islam dengan tegas mewajibkan
kepada setiap individu muslim agar memberikan sesuatu yang baik dalam
kesejahteraan dan perlindungan anak.
Sejak 15 abad lalu kita sudah diperingatkan oleh firman Tuhan, sebagaimana di
dalam Surat Al-Ma’un ayat 1-7 :
⌧
☺
☺
⌧
☺ ☺
Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari
15 Abdur Razak Husein, Hak Anak Dalam Islam, (Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 1992), Cet
ke-1, h.49.
9
shalatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan (menolong dengan) barang berguna”
Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa adanya kewajiban
yang harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memberi perlindungan dan
pengayoman kepada anak, memberi sesuatu yang terbaik dalam kesejahteraan
mereka.16
Jika anak diberi pekerjaan yang menyita sebagian besar waktu dan
konsentrasinya ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa-masa
sekolahnya. Padahal masa sekolah semacam itu adalah kesempatan bagi sang anak
untuk mengekspresikan semangat mudanya dalam berbagai macam aktivitas yang
positif. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah mengeksploitasi isteri atau anak untuk
menghidupi seluruh anggota keluarga. Si anak disuruh bekerja keras hingga
melampaui sifat-sifat dan fitrah kekanak-kanakan. Hal semacam itu tentu saja harus
di hindari.17
Secara spesifik, keterbelakangan dan kemiskinan sebagian besar rakyat
Indonesia disebabkan oleh proses penghancuran kesempatan yang terjadi sebagai
akibat proses pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam
islam cukup banyak lembaga yang dapat dipergunakan untuk membantu pemerintah
dalam menangani kemiskinan yang sedang terjadi. Dibidang sosial ekonomi misalnya
16 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: El-Khafi, 2008),
Cet ke-1, h 305. 17 Cahyadi Tarakiawan, Pernak pernik Rumah Tangga Islam, (Solo: Intermedia, 1997), Cet
ke- 1, h. 204-206.
10
ada zakat, infak, shadaqoh, wakaf, hibah, wasiat dan lain-lain. Sayangnya di
Indonesia, selama ini zakat yang diberikan kepada mustahik pada umumnya bersifat
konsumtif, yakni berupa uang tanpa adanya pendamping, dengan demikian dari tahun
ke tahun pada umumnya mereka tetap pada kemiskinan.18
Dari uraian di atas penulis sangat tertarik untuk membahas masalah anak, yaitu
dengan mengadakan pengkajian dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“PELANGGARAN HAK ANAK JALANAN OLEH ORANG TUA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM
ISLAM”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka
penulis membatasi masalah pelanggaran yang penulis kaji adalah masalah Hak Anak
yang dilanggar oleh orang tua, dimana dalam judul skripsi ini pelanggaran Hak Anak
Jalanan oleh orang tua menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam
terhadap Pelanggaran Hak Anak yang dilakukan oleh Orang Tua ?
2. Bagaimana Fenomena Anak Jalanan yang dilakukan oleh Orang Tua ?
3. Bagaimana Konsep Undang-undang tentang Pelanggaran Hak Anak
Jalanan dalam Perspektif Hukum Islam ?
18 Sharing (majalah ekonomi dan bisnis syariah), edisi 18 Tahun II Juni 2008, h.16-17.
11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan
fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung dengan penulisan
atau dengan pihak lain yang memanfaatkan hasil penelitian tersebut.
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis:
1. Untuk mengetahui pandangan Undang-undang Perlindungan Anak dan
pandangan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Anak yang dilakukan
oleh Orang Tua.
2. Untuk memberikan wawasan bagaimana fenomena pelanggaran Hak
Anak Jalanan yang disebabkan oleh Orang Tua.
3. Untuk mengetahui konsep tentang Pelanggaran Hak Anak Jalanan
menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002.
Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan oleh
penulis adalah:
1. Selain dimaksudkan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas
terhadap penulis dan pihak lain yang memanfaatkannya, juga diharapkan
hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang masalah Pelanggaran Hak
Anak oleh Orang Tua.
12
2. Menambah khazanah masalah-masalah sosial dalam spektrum
perkembangan ilmu sosiologi dan hukum.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya penulis tentang
adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
sehingga diharapkan masyarakat khususnya orang tua agar tidak
melakukan pelanggaran terhadap anak.
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Penelitian terhadap kejahatan anak, akhir-akhir ini menjadi pembahasan aktual
dan fenomena di masyarakat memang telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari
berbagai tingkat akademis yang berbeda, seperti skripsi pada tahun 2004 dengan
judul “Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang
ditulis oleh Tasmianti. Dalam skripsi tersebut ia berhasil menjelaskan tentang
masalah Perdagangan Anak dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,
dimana ia mengambil kesimpulan bahwa dalam Hukum Islam pelaku Perdagangan
Anak dikenakan Hukuman Ta’zir.
Sedangkan penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalan anak adalah yang
ditulis oleh “Tiara Rubiati” pada tahun 2005, dengan judul “Perlindungan
Lingkungan Hidup Anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 4 tahun
1979 ( Kekerasan Seksual Pada Anak Jalanan )”. Pada dasarnya hasil penelitian
kedua ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian pertama dimana dalam
kesimpulannya Tiara Rubiati berpendapat bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak
13
dalam hukum islam dikenakan sanksi ta’zir. Akan tetapi, masalah anak yang menjadi
pokok bahasan dalam skripsinya tersebut hanya yang berkaitan dengan kejahatan
terhadap anak menurut hukum islam.
Dalam buku “Child Abuse atau Kekerasan Terhadap Anak”, karya Abu
Huraerah. Dimana dalam buku ini membahas mengenai gambaran kekerasan terhadap
anak yang dilakukan oleh orang lain (bukan keluarga), namun beliau tidak membahas
masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, berbeda dengan
judul skripsi yang penulis buat.
“Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)” karya Arif Gosita,
penerbit Akademika Presindo, Jakarta 1993. dalam buku ini, penulis membahas
tentang masalah Korban Kejahatan salah satunya adalah anak, dimana
pembahasannya berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis
menggunakan buku ini sebagai perbandingan serts acuan dalam penulisan skripsi ini,
dimana dalam buku ini tidak dibahas secara mendetail mengenai korban dalan
pelanggaran hak anak jalanan yang disebabkan oleh orang tua.
“Penanggulangan Anak Jalanan oleh Direktorat Kesejahteraan Anak
Departemen Sosial RI”, karya Rondang Siahaan. Dalam buku ini dijelaskan
mengenai upaya-upaya apa saja yang di gunakan dalam menanggulangi anak jalanan.
Oleh karena itu penulis mencoba memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat di
gunakan oleh Pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran hak anak yang
disebabkan oleh orang tua dengan membandingkannya dalam buku ini.
14
Walaupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah anak sudah
banyak, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari
penelitian-penelitian tersebut pada intinya belum menyentuh tentang masalah
Pelanggaran Hak Anak oleh Orang Tua, terlebih lagi saat ini sudah ada Undang-
Undang Khusus yang dibuat untuk menangani masalan anak yaitu Undang-Undang
No. 23 tahun 2002. oleh karena itu penulis tertarik untum menulis sebuah skripsi
yang membahas Pelanggaran Hak Anak oleh Orang Tua menurut Undang-Undang
No. 23 tahun 2002 dan menganalisanya.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis
penelitian yang berbentuk Deskriptif Analisis, sedangkan pendekatan dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yang berusaha mengkombinasikan
pendekatan normative dan empiris. Normative yang berdasarkan nilai-nilai yang
umum dan disepakati oleh masyarakat, sedangkan empiris adalah pendekatan yang
berdasarkan uji coba, fakta dilapangan dan pengalaman-pengalaman yang ada.19 Dan
pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Kasus
(case approach), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
19 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet ke 6. h. 189.
15
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus ini dapat berupa kasus
yang terjadi di Indonesia.20
Adapun sumber data yang dipergunakan oleh penulis adalah :
a. Sumber Data Primer, yaitu bahan-bahan utama yang bersifat mengikat
berupa ayat-ayat al-Qur’an, hadist nabi, dan Undang-undang No. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
b. Sumber Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan dalam
mengkaji data primer, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, Undang-
undang dan data-data yang masih relevan dan dapat menunjang penelitian
ini.
2. Teknik Pengumpulan Data
a. Interview (wawancara), yaitu suatu alat pengumpulan data yang
dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan
pendapat, persepsi, keyakinan dan lain sebagainya dari responden.
Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara
langsung dengan anak-anak jalanan korban pelanggaran hak yang
dilakukan oleh orang tua di wilayah coca-cola tepatnya di perempatan
ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat.
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta; Kencana , 2007), cet ke 3. h. 94.
16
b. Studi Dokumentasi, alat ini dipergunakan untuk melengkapi data yang
penulis perlukan, yaitu dengan cara melihat dokumen dan arsip-arsip
yang ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
3. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif, yaitu pendekatan isi
yang menekankan pada pengambilan kesimpulan dan analisa yang bersifat deduktif,
yaitu penalaran berawal dari hal yang umum untuk menentukan hal yang khusus
sehingga mencapai suatu kesimpulan.21
Sedangkan tehnik penulisannya mengacu pada buku Pedoman Penulisan
Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta 2007).
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi penyusunan ke dalam
bab, dan masing-masing bab di bagi menjadi sub-sub yang lengkap ialah sebagai
berikut:
Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang, latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,