LEMBAGA NEGARA

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

1/19

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang masih

memberikan nafas kehidupan, sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan

makalah ini dengan judul Tugas dan Wewenang Lembaga Negara di Indonesia.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. Dalam makalah ini membahas tentang tugas dan wewenang

lembaga Negara Indonesia.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap makalah ini,

dan penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan

khususnya pembaca pada umumnya.

Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya

harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang

lain dan pada waktu mendatang.

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

2/19

MAKALAHTugas dan Wewenang Lembaga Negara di

ndonesia

Di Susun OlehFitriani

Sarul Perdana

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNGSMP NEGERI 1 SIJUK

2013/2014

Jln.Sekolah Kecamatan Sijuk 33451

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

3/19

1. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden (Latin: prae-sebelum dan sedere-menduduki) adalah suatu namajabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan,perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakanuntuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tapikemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yangmemiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "Presiden"terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilihsecara langsung, ataupun tak langsung.

Tugas dan wewenang presiden:

- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD- Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AU, dan AL- Mengajukan, membahas, menyetujui, dan mengesahkan RUU bersama

DPR- MenetapkanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam

kegentingan yang memaksa)- MenetapkanPeraturan Pemerintah- Mengangkat dan memberhentikanmenteri-menteri- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan DPR- Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR- Menyatakan keadaan bahaya- Mengangkat konsul dan duta. Duta dengan pertimbangan DPR- Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan DPR.- Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

4/19

- Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbanganDPR

- Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diaturdengan UU

- Meresmikan anggotaBPKyang dipilih oleh DPRdenganmemperhatikan pertimbangan DPR

- Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dandisetujui DPR

- Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR,dan MA

- Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR

Wakil Presiden

Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkatlebih rendah daripada Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, wakilpresiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangansementara atau tetap.

Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi oleh suatu negarauntuk mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugaskenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatankepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankantugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.Tugas dan wewenang wakil presiden:

- Bertanggungjawab penuh membantu presiden selama satuperiode kepengurusan serta berwenang dalam membantu menjalankanroda organisasi BEM KM UNDIP

- Menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antar organ/perangkatkelembagaan BEMKM UNDIP

- Melakukan pengawalan issue / wacana di lingkungan internal kampus- Sebagai koordinator dari komisi ahli- Melakukan pemantauan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan BEM

KM UNDIP

- Membantu pelaksanaan fungsi dan tugas presiden, apabila presidenberhalangan.

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

5/19

2.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah sebuah lembaga negara dalam

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari anggota-anggota DPR (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang yang terdiri dari 550anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota DPR adalah 5tahun dan berakhir ketika anggota-anggota DPR yang baru mengangkatsumpah.

Tugas dan wewenang MPR:- Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara.- Mengubah dan menetapkan UUD.- Melantik Presiden dan Wakil Presiden.

- Hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalammasa jabatannya menurut UUD.

- Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannyadalam masa jabatannya.

- Memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukanPresiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa

jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.- Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya

berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden atau WakilPresiden dalam masa jabatannya.

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

6/19

3.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah dewan negara dalam sistemketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan dewan perwakilanrakyat, sebagaimana yang ternyata dari namanya. Dewan ini memegangkekuasaan untuk merancang hukum, dan memainkan peran legislatif,anggaran, dan pengawasan.DPR terdiri atas anggota-anggota partai politik yang menang dalampemilihan umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang dan bertugas selamalima tahun, dengan akhir periode mereka berbetulan dengan waktuanggota-anggota DPR yang baru mengangkat sumpah.

Tugas dan wewenang DPR:- Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk

mendapat persetujuan bersama- Membahas dan memberikan/tidak memberikan persetujuan terhadap

Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang- Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan oleh DPD yang

berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalampembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I- Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-

undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah pada awalpembicaraan tingkat I

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

7/19

- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yangberkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraantingkat I

- Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikanpertimbangan DPD

- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan olehDPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan,pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,pajak, pendidikan, dan agama

- Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD- Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK- Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan

pendapat- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU- Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat

persetujuan bersama peraturan pemerintah pengganti UUD menerima danmembahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidangtertentu dalam pembahasan

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta

kebijakan pemerintah- Memberikan persetujuan kepada Peresiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota.- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti

dan abolisi- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat

duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain- Memilih anggotaBPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD- Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggotaKY- Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untukditetapkan sebagaihakim agung oleh Presiden

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

8/19

4.DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembagaperwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahdaerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Strukturpemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkatpropinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebutDPRD Kabupaten/Kota.

Tugas dan Wewenang DPRD

a. membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerahmengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yangdiajukan oleh Kepala Daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dananggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah

dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melaluigubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ataupemberhentian;

e. memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatanwakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

9/19

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahkabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasionalyang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lainatau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

10/19

5.Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistemketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas daripengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agungmembawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara.

Tugas dan wewenang MA:

- Mengadili pada tingkat kasasi- Menguji secara materil peraturan perundang-undangan di bawah UU,

dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.- Mengajukan 3 orang anggotaHakim Konstitusi.- Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikangrasi dan

rehabilitasi.- Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada

seluruh tingkat Pengadilan (Peradilan Umum, Militer, Agama, dan TataUsaha Negara)

- Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusankasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan

benar.- Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir- Menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah UU

tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya)bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

11/19

- Membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untukmencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

- Memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalambidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

- Meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilandisemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung).

- Mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerjaKepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

12/19

6.Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang memegangkekuasaan hukum bersama dengan Mahkamah Agung. Penyusunya adalahPresiden dan 3 orang dari MA, dan tentunya Mahkamah Konstitusi

sangatlah berarti dan berfungsi bagi Indonesia dalam banyak hal.

Tugas dan wewenang MK:- Menguji UU terhadap UUD 1945- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan UUD 1945- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum- Memutus pembubaran partai politik.- Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

- Wajib memberi keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaanpelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 19451. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutussengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan olehUUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihantentang hasil Pemilihan Umum.

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

13/19

7.Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga negara hasil amandemenketiga UUD 1945 yang dibentuk untuk mengawasi perilaku korps

kehakiman dan menyeleksi hakim agung.UU NO. 22 Thn. 2004 Pasal 1ayat (1) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas dan wewenang KY:- Melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelengaraan

kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat .- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang

menyangkut rekruitmen hakim agung maupun monitoring parilaku hakim.- Menjaga kualitas dan konsistensi keputusan lembaga peradilan, karena

senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benarindependen.

- Menjadi penghubung antara kekuasaan pemeririntah dan kekuasaankehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

- Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, sertaperilaku hakim.

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung: Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung Menetapkan calon Hakim Agung

Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta

Perilaku Hakim: Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

14/19

Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yangdisampaikan kepada MA dan tindasannya disampaikan kepada Presidendan DPR.

- Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkanpersetujuan dan selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung olehpresiden.

- Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat sertaperilaku hakim.

- Memutuskan pengangkatan hakim agung

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

15/19

8.Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah dewan negara dalam sistemketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerahprovinsi dan dipilih melalui Pemilihan Umum. DPD harus tidak rancudengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang dan dengandemikian, jumlah anggota DPD pada saat ini adalah 128 orang. Anggota

DPD menjabat selama lima tahun, dengan akhir periode mereka berbetulan

dengan waktu anggota-anggota DPD yang baru mengangkat sumpah.

Tugas dan wewenang DPD:- Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran,dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber

daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuanganpusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahasRUU tersebut.

- Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUUyang berkaitandengan pajak, pendidikan, dan agama.

- Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi

daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubunganpusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber dayaekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

- Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untukdijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang

berkaitan dengan APBN.

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

16/19

9.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalammemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap

provinsi. Keanggotaan BPK terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, yangkeanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden dengan susunanterdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketuamerangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota untuk masa jabatanselama 5 (lima) tahun.

Tugas dan wewenang:- Memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan

negara.- Memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari

mana pun sumbernya.- Memeriksa dimana uang negara itu disimpan.- Memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan.- Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan

pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap UU.- Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan

sesuai yang telah disetujui DPR.- Memberitahukan kepada DPR hasil hasil pemeriksaannya.- Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan

pemeriksaan, menentukan waktu danmetode pemeriksaan serta menyajikan laporan pemeriksaan.- Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh

setiap orang dan atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara.- Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik

pemeriksaan

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

17/19

10. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk

mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satuusaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) denganmelakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobbydan lain-lain kegiatan.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dankepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji danprogram-programnya pada masa kampanye.Kampanye dilakukan selama

waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuanpemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh parapeserta, dan disosialisasikan ke para pemilih

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah :

1. Merencenakan penyelenggarakan PEMILU2. Menetapkan Irganisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan

PEMILU3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua

tahapan pelaksanaan PEMILU.4. Menetapkan peserta PEMILU5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

18/19

6. Menetapkan waktu , tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye danpemungutan suara

7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggotaDewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota

8. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PEMILU

11. Pemerintah Daerah

7/13/2019 LEMBAGA NEGARA

19/19

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah DaerahdanDPRDmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam UUD 1945.Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan denganpemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam,dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum,pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakansecara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkanhubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.