Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kelompok 2Tugas Kelompok 1.1

DISUSUN OLEH :

Siswa SMA Negeri 1 Surakarta

Tahun Pelajaran 2016 /2017

Kelas X MIPA 6Kelompok 2

Anggota :– Akbar Maulana Ardhana ( X MIPA 6 / 02 ) ( MPR dan DPR )

– Ariq Ridhwan Arya Putra ( X MIPA 6 / 06 ) ( BI )

– Qonitah Zalfa Pramayudhana ( X MIPA 6 / 24 ) ( KY dan BPK )

– Ulayya Farah Bittari ( X MIPA 6 / 32 ) ( MA dan MK )

– Yuyun Nita Sari ( X MIPA 6 / 34 ) ( DPD dan Presiden )

LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( SETELAH AMANDEMEN )

UUD RI 1945

Kekuasaan Legislatif

( MPR, DPR, dan DPD )

Kekuasaan Eksekutif

( Presiden, Wapres, dan

Menteri Kabinet )

Kekuasaan Yudikatif

( MA, MK, dan KY )

Kekuasaan Inspektif( BPK )

Kekuasaan Moneter

( BI )

Kekuasaan Legislatif• Merupakan kekuasaan yang membuat dan membentuk

Undang-Undang.• Lembaga Legislatif di Indonesia :

Majelis Permusyawaratan

RakyatDewan Perwakilan

RakyatDewan Perwakilan

Daerah

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ( MPR )

Dasar Hukum MPR :• Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih melalui pemilihan

umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.”• Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :

“Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun.”

• Pasal 2 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi :“Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara

terbanyak.”• Pasal 3 UUD 1945.

TUGAS DAN WEWENANG MPR

• Mengubah serta menetapkan UUD. ( Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 )• Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil

Pemilu dalam sidang paripurna MPR. ( Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 ) • Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika

melangar UUD 1945. ( Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945 )

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )

Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat : Pasal 19 ayat (1), (2), (3), yang berbunyi :

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam

setahun. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”

Pasal 21 UUD 1945, yang berbunyi :“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan

undang-undang”

Dasar Hukum DPR Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD RI 1945,  Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945,  Pasal 22D ayat (3) UUD RI 1945,  Pasal 22E ayat (2) UUD RI 1945,  Pasal 24B ayat (3) UUD RI 1945,  Pasal 24A ayat (3) UUD RI 1945, Pasal 14 ayat (2) UUD RI 1945, Pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945.

Tugas dan Wewenang DPRTerkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). ( Pasal 72 UU no. 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD ) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU). ( Pasal 20A

ayat (1) dan ayat (2) UUD RI 1945 ) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD. ( Pasal 72 UU no. 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, dan DPD ) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. ( Pasal 71 UU

no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD ) Menetapkan UU bersama dengan Presiden ( Pasal 20 ayat (4) UUD RI

1945 ) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang

diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. ( Pasal 71 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )

Terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden). ( Pasal

71 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD ) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak,

pendidikan dan agama. ( Pasal 71 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. ( Pasal 72 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )

Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara. ( Pasal 72 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. ( Pasal 72 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. ( Pasal 71 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )

Tugas dan Wewenang DPR

Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )Dasar Hukum Dewan Perwakilan Daerah :■ Pasal 22C ayat (1), (2), (3), UUD RI 1945

(1)Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)

(2)Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3)Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)

■ Pasal 22D UUD 1945

Tugas dan Wewenang DPD■ Mengajukan RUU dan melakukan pengawasan yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan & pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. ( Pasal 22D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 )

■ Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. ( Pasal 249 UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD )

■ Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU pajak, pendidikan dan agama. ( Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 )

KEKUASAAN EKSEKUTIF• Merupakan kekuasaan yang menjalankan Undang-Undang dan

menjalankan pemerintahan negara.• Kita akan membahas salah satu lembaga eksekutif di Indonesia, yaitu :

Presiden

PRESIDENDasar Hukum Presiden :• Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

• Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :“Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden.”• Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi :

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali

masa jabatan.”

TUGAS PRESIDENMenjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU.

WEWENANG PRESIDENKewenangan Presiden Republik

Indonesia sebagai Kepala NegaraKewenangan Presiden Republik

Indonesia sebagai Kepala Pemerintahana. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas TNI.

(Pasal 10 UUD RI 1945)b. Menyatakan perang, membuat perdamaian

dan perjajian dengan negara lain atas persetujuan DPR. (Pasal 11 ayat (1) UUD RI 1945)

c. Membuat perjanjian internasional atas persetujuan DPR. (Pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945)

d. Menyatakan keadaan bahaya. (Pasal 12 UUD RI 1945)

e. Mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR. (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945)

a. Memegang kekuasaan pemerintahan. (Pasal 4 ayat (1) UUD RI 1945)

b. Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR. (Pasal 15 ayat (1) UUD RI 1945)

c. Menetapkan peraturan pemerintah. (Pasal 5 ayat (2) UUD RI 1945)

d. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. (Pasal 17 ayat (2) UUD RI 1945)

e. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang dalam kegentingan yang memaksa. (Pasal 22 ayat (1) UUD RI 1945)

KEKUASAAN YUDIKATIF• MERUPAKAN KEKUASAAN YANG MENEGAKKAN UNDANG-

UNDANG DEMI HUKUM DAN KEADILAN.• LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA :

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Komisi Yudisial

Mahkamah Agung

Dasar hukum lembaga negara Mahkamah Agung antara lain : Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilanmiliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945, yang berbunyi :“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang.”

Tugas dan Wewenang MA

Mengadili pada tingkat kasasi. ( Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945 )

Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. ( Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945 )

Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi. ( Pasal 14 ayat (1) UUD RI 1945 )

MAHKAMAH KONSTITUSIDasar Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain :• Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945, yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberika oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan

memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”• Pasal 24C ayat (2) UUD RI 1945, yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut Undang-Undang Dasar.”

TUGAS DAN WEWENANG MK• Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

undang-undang terhadap UUD. ( Pasal 24C ayat (1) UUD 1945)• memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

UUD. ( Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 )• memutuskan pembubaran partai politik. ( Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 )• memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ( Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 )• Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UUD. ( Pasal 24C ayat (2) UUD 1945)

• menerima pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/ Wakil Presiden dari DPR untuk ditindak lanjut jika syaratnya sudah terpenuhi ( Pasal 7B ayat (3) UUD RI 1945 )

Komisi YudisialDasar Hukum Komisi Yudisial :Pasal 24B ayat (1) UUD RI 1945, yang berbunyi :“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Tugas dan Wewenang KY

• Mengusulkan pengangkatan hakim agung. ( Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 )• Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim. ( Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 )

Kekuasaan Inspektif Merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Lembaga Inspektif di Indonesia :

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )Dasar Hukum Badam Pemeriksa Keuangan : Pasal 23E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 23F ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 23G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Tugas dan Wewenangnya :“Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan

keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. (Pasal 23E UUD

RI 1945)”

Kekuasaan

Moneter

Merupakan kekuasaan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

Lembaga Moneter di Indonesia :Bank Indonesia

Bank Indonesia

( BI )

Dasar Hukum Bank Indonesia :Pasal 23D UUD RI 1945, yang berbunyi :“ Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang”

Tugas dan Wewenang

BI

Tugas Bank Indonesia :  Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. (Pasal

8 UU no. 23 Tahun 1999 tentang BI) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

(Pasal 8 UU no. 23 Tahun 1999 tentang BI) Mengatur dan mengawasi bank. (Pasal 8 UU no. 23

Tahun 1999 tentang BI)Wewenang Bank Indonesia : Kewenangan memberikan izin (right to license ) tatacara

perizinan dan pendirian suatu bank. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate) kegiatan

perbankan untuk menciptakan perbankan sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan.

Kewenangan untuk mengawasi (right to control) bank melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), terhadap bank yang menyalahi aturan.

SEKIAN DAN TERIMA KASIHWassalamualaikum Wr. Wb.