Paraf I Paraf II Paraf III LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa pada Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Pasal 13 Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, telah diatur tentang ketentuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil
12
Embed
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA ......Kepegawaian Daerah, Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan Tim Penilai Angka Kredit
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Paraf I Paraf II Paraf III
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,
Menimbang : a. bahwa pada Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77
Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Pasal 13 Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 dan Nomor 14
Tahun 2013, telah diatur tentang ketentuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk menjamin
kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain
kedalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil
- 2 -
Paraf I Paraf II Paraf III
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 67);
6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2013 nomor 674);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
MEKANISME PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain merupakan
pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, dan Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- 3 -
Paraf I Paraf II Paraf III
Pasal 2
Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Kepala ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
Pasal 3
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,
AGUS PRABOWO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
Paraf I Paraf II Paraf III
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan
pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan aturan tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri.
2. Sebagai implementasi peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dan Angka Kreditnya. Sebagai tindaklanjut juga telah
ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN) Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 tahun 2013 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
MEKANISME PENGANGKATAN DARI
JABATAN LAIN
-2-
Paraf I Paraf II Paraf III
3. Seluruh pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilakukan menggunakan
tata cara pengangkatan pertama kali dan pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui
Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain, dikarenakan Periode
Penyesuaian (inpassing) telah berakhir pada 31 Desember 2014. Oleh
karena itu, untuk menjamin kelancaran, adanya kesamaan persepsi dan
ketertiban administrasi dalam pelaksanaan pengangkatan dari jabatan
lain tersebut, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) sebagai Instansi Pembina memandang perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan
Dari Jabatan Lain.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme
Pengangkatan Dari Jabatan Lain adalah untuk menyamakan persepsi
dan pemahaman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat