Undang-undang Pangan No. 7/1996 Legislasi -> pengaturan Dasar pengaturan : Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia Prasyarat yang harus dipenuhi : aman, bermutu bergizi, beragam dan tersedia secara cukup Pangan merupakan komoditas dagang yang memerlukan dukungan sistem perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab, shg tersedia pangan yang terjangkau
26
Embed
LEGISLASI PRODUK PANGAN - ebook.repo.mercubuana …ebook.repo.mercubuana-yogya.ac.id/Kuliah/materi... · tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Undang-undang Pangan No. 7/1996
Legislasi -> pengaturan
Dasar pengaturan : Pangan merupakan kebutuhan dasar
manusia Prasyarat yang harus dipenuhi : aman, bermutu
bergizi, beragam dan tersedia secara cukup Pangan merupakan komoditas dagang yang
memerlukan dukungan sistem perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab, shg tersedia pangan yang terjangkau
Undang-undang Pangan No. 7/1996
Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan : Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan
keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia
Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan
Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat
DEFINISI :
Pangan : segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman
DEFINISI ……………lanjutan
Pangan olahan : makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
Sistem pangan : segala sesuatu yang berhub. dg pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan thd kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi
Keamanan pangan : kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia
Mutu pangan : nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman
Mutu Pangan
Arti Sifat global dari bahan pangan yang berkaitan
dengan kemampuannya dalam memenuhi keinginan konsumen
Keinginan konsumen : aman, gizi, selera dan kesesuaian batiniah
Suatu perjanjian tertulis antara produsen dan konsumen tg kondisi pangan yang diperdagangkan yang harus dipenuhi secara konsisten
Faktor penentu mutu Aman untuk dimakan (safe to eat) Sehat (diproduksi dengan sanitasi yang
baik) Bergizi, atau kehilangan zat gizi dalam
pengolahan minimum Komposisi sesuai dengan persyaratan Penampilan menarik Citarasa dapat diterima
Standar dan standarisasi
a. Standar mutu : spesifikasi teknis yang dibakukan, disusun berdasar konsensus semua pihak terkait, untuk memperoleh manfaat maksimal dg memperhatikan syarat kesehatan, keselamatan, dan perkembangan iptek
b. Manfaat : Menjaga konsistensi mutu produk Melindungi konsumen Persaingan perdagangan yang sehat Menjaga kelestarian lingkungan
Standarisasi
Proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dg kerjasama semua pihak
Terdapat banyak standar mutu pangan, contoh : SNI Codex BSI (British Standard Institutional) ASTM (American Standard Technical Method)
Standar Mutu Pangan, mencakup :
Nama baku yang mencerminkan jati dirinya Jika ada klasifikasi mutu, harus didukung
kriteria yang jelas Ada jaminan keamanan (biologi, khemis, fisik
dan kesesuaian batiniah bagi konsumen) Metoda sampling untuk analisa atribut mutu Persyaratan kemasan dan labeling
Standar Mutu Pangan di Indonesia
Sertifikat Penyuluhan (SP) Sertifikat Produksi Pangan-IRT (SPP-
IRT) Makanan Dalam Negeri/Makanan Luar
Negeri (MD/ML) Standar Nasional Indonesia (SNI) Codex
Pemilik atau penanggungajawab perush. Melakukan pelanggaran thd peraturan yang berlaku di bidang pangan
Pemilik tidak sesuai dg yang tertera dalam SPP-IRT
Produk pangan terbukti merugikan atau membahayakan
MD/ML
Diberlakukan bagi : Produsen makanan steril komersial Industri kecil,menengah, dan besar Produk makanan sendiri atau impor
Materi yang diperlukan Formulir A (tg perusahaan) Formulir B (komposisi, mutu dan kemasan) Formulir C (cara produksi dan pembersihan wadah Formulir D (pengawasan mutu, pengujian produk ) Formulir E (kelengkapan lain : produk, label, kemas ulang,
lisensi, produk impor : sertifikat kesehatan, bebas radiasi), (tanda pendaft.merk, sertifikat BTP, wadah dan tutup, fotocopi standar mutu, ingredient)
Cara mendapatkan MD/ML
Syarat-syarat, daftar ke Dirjen POM mll Dinas Kesehatan provinsi
Pengecekan dan peninjauan materi dalam formulir, jika perlu ke lokasi
Konsensus nasional oleh pihak terkait Memperhatikan syarat kesehatan, keselamatan dan
perkembangan iptek Bermanfaat bagi semua pihak
Perumusan pragmatis : bila sudah ada standar lain /internasional yg sesuai, diadopsi seluruhnya atau sebagian
Dasar : PP 15/1991, menetapkan adanya SNI, mulai berlaku April 1994, BSN
Mekanisme kerja BSN
Instansi teknis memasukkan ranc. SNI yg sdh mendapatkan konsensus nasional ke BSN
Pembahasan oleh pelaksana harian BSN Dibawa ke pleno BSN Persetujuan ranc. SNI, ke instansi teknis,
ditetapkan dan dilaksanakan
Ruang lingkup instansi teknis
Deptan : gula pasir, ekstraksi kelapa sawit, penggilingan beras, pengolahan ikan laut, the hitam dan hijau, bahan mentah, olahan, ikutan dr hasil perkebunan, peternakan, tan. Pangan dan perikanan
Deperindag : hasil tembakau/rokok, pangan dan minuman hsl industri pertanian
Komoditi/jasa yang diperdagangkan dio DN/LN Depkes : BTP, makanan dan minuman, serta