LEGALITAS, KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PU DALAM MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN SERTA KETERPADUAN PROGRAM ANTAR WILAYAH SULAWESI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

LEGALITAS, KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PU DALAM

MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN SERTA

KETERPADUAN PROGRAM ANTAR WILAYAH SULAWESI

BAHAN INFORMASI MENTERI PEKERJAAN UMUM

Makassar, 05 Desember 2013

REPOSISI KAPET 2014KELEMBAGAAN DIPERKUAT, PROGRAM

IMPLEMENTATIF, KONSISTEN DALAM PENATAAN RUANG MEMPERKUAT MP3EI KORIDOR IV SULAWESI

OUTLINEWELCOMING REMARKS

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG SERTA PEMBANGUNAN WILAYAH KAPET

2. DESKRIPSI DAN ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI

3. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI SELATAN

4. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI

5. ARAHAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI KE DEPAN

CLOSING REMARKS

2

WELCOMING REMARKS

3

Pulau Sulawesi sebagai salah satu Wilayah Timur Indonesia mempunyai potensi ekonomi lokal yang berkelas dunia seperti kakao dengan tingkat produksi nomor 2 dunia (18% dari pasar global), perikanan dengan produksi terbesar se-Asia Tenggara, dan nikel dengan produksi nomor 4 dunia (60% produksi nikel dunia).

Melalui dukungan dan pendekatan pengembangan ekonomi yang tepat terhadap potensi ekonomi tersebut, dapat menjadikan Pulau Sulawesi sebagai sebagai pusat ekonomi Wilayah Timur Indonesia.

Salah satu pendekatan ekonomi yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan komoditas-komoditas unggulan lokal di Pulau Sulawesi adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Introduction

4

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG SERTA

PEMBANGUNAN WILAYAH KAPET

5

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET-1

6

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET-2

7

EVOLUSI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPET

8

KEPPRES 89/1996 KEPPRES 9/1998 KEPPRES 150/2000

• Tim Pengarah (pusat) terdiri dari anggota DP KTI, berwenang menetapkan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan

• BP KAPET terdiri dari unsur pusat, provinsi, dan kabupaten kota, berwenang melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KAPET

• Mengatur secara langsung insentif fiskal dan non-fiskal

• Penyempurnaan Keppres 89/1996 :- Anggota DP KTI sebagai ketua BP KAPET di wilayah timur

- Kedudukan waka BP KAPET sebagai pelaksana harian dalam struktur BP KAPET

- Kewenangan ketua BP KAPET dalam mengangkat dan memberhentikan anggota BP KAPET

- Penyempurnaan aturan insentif fiskal dan non fiskal

• Badan Pengembangan KAPET (pusat), memberi usulan penetapan KAPET, menetapkan jakstranas, merumuskan kebijakan investasi dunia usaha, mengkoordinasikan rencana kegiatan , memfasilitasi pelaksanaan KAPET.

• Badan Pengelola (BP) KAPET membantu Pemda dalam memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perijinan investasi di KAPET

• Insentif fiskal diatur melalui PP 20/2000 selanjutnya diubah melalui PP 147/2000

LANDASAN HUKUM KAPET SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS

NASIONAL

9

ARAHAN RPJMN 2010-2014 DALAM PENGEMBANGAN KAPET

10

Mewujudkan KAPET sebagai pusat pertumbuhan dan

penggerak laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang

kesenjangannya masih tinggi

Mengembangkan kawasan strategis nasional sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing ekonomi

nasional (jangka menengah) dan internasional (jangka panjang)

MELALUI PENINGKATAN DUKUNGAN

INFRASTRUKTUR

Sumber : Bappenas, 2010

KAPET SEBAGAI PRIME MOVER WILAYAH SEKITARNYA

11

KAPET sebagai prime mover dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu dgn mengembangkan daya saing produk unggulan, dengan bertumpu pada SDA, kelengkapan prasarana dan sarana, keunggulan lokasi, sektor unggulan yg dpt menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya & potensi pengembalian investasi yang tinggi.

Keberadaan KAPET selama ini dirasakan belum berkembang dan perlu segera dilakukan revitalisasi pengelolaan KAPET, agar eksistensi KAPET sebagai instrumen penekan disparitas dapat dipertahankan.

KRONOLOGIS PENYUSUNAN RTR KSN KAPET

12

Posisi penyusunan RTR KSN KAPET saat ini adalah masih pada tahap harmonisasi dengan Kemenkum HAM

DESKRIPSI DAN ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL

SULAWESI

13

PERKEMBANGAN BEBERAPA KAWASAN EKONOMI DAN KAWASAN KHUSUS LAINNYA DI INDONESIA

14

DESKRIPSI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)

15

DESKRIPSI KAWASAN BERIKAT

16

DESKRIPSI KAWASAN INDUSTRI

17

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

18

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

19

PERBANDINGAN ANTARA KAPET DENGAN KAWASAN EKONOMI LAINNYA

20

PERBANDINGAN ANTARA KAPET DENGAN KAWASAN EKONOMI LAINNYA

21

PERBANDINGAN ANTARA KAPET DENGAN KAWASAN EKONOMI LAINNYA

22

PERBANDINGAN ANTARA KAPET DENGAN KAWASAN EKONOMI LAINNYA

23

PENETAPAN KOMODITAS UTAMA DAN PENDUKUNG PADA

KAPET REGIONAL SULAWESI

24

KAPET (SUB) SEKTOR UNGGULAN SELEKTIF

KOMODITAS UTAMA KOMODITAS PENDUKUNG

MANADO-BITUNG

pariwisata, perkebunan, perikanan tangkap, tanaman pangan, dan hortikultura

pariwisata (bahari, ekowisata, MICE), kelapa, ikan pelagis, dan rumput laut

cengkih, jagung, jambu mete,bunga, kopi, kakao, dan pala

PAREPARE tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, serta peternakan.

padi, kopi, kakao, udang, dan sapi

jagung, sayuran, ubi kayu, jambu mete, ikan laut, dan rumput laut

PALAPAS perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan industri pengolahan

kakao dan rumputlaut

jagung, kelapa dalam, produk perikanan tangkap

BANK SEJAHTERA

perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan

kakao, dan padisawah

budidaya ikan, rumput laut, dan perikanan tangkap

KONSEPSI PENGEMBANGAN KAPET MANADO-BITUNG

25

PETA POLA RUANG KAPET MANADO-BITUNG

26

PETA STRUKTUR RUANG KAPET MANADO-BITUNG

27

KONSEPSI PENGEMBANGAN KAPET PARE-PARE

28

PETA POLA RUANG KAPET PARE-PARE

29

PETA STRUKTUR RUANG KAPET PARE-PARE

30

KONSEPSI PENGEMBANGAN KAPET BANK-SEJAHTERA

31

PETA POLA RUANG KAPET PALAPAS

32

PETA POLA RUANG KAPET PALAPAS

33

KONSEPSI PENGEMBANGAN KAPET BANK-SEJAHTERA

34

PETA POLA RUANG KAPET BANK-SEJAHTERA

35

PETA STRUKTUR RUANG KAPET BANK-SEJAHTERA

36

ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI

37

REVITALISASI KELEMBAGAAN KAPET YANG SELAMA INI BELUM BERJALAN DENGAN OPTIMAL:1. Tidak mudahnya mewujudkan koordinasi dan keterpaduan antar pihak

dalam pengelolaan KAPET2. Kelembagaan KAPET dari sisi pengusahaan belum berjalan optimalREALISASI INVESTASI PADA KAPET YANG MASIH RENDAH:Minat investor yang masih rendah untuk berinvestasi serta realisasi investasi yang masih rendah

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BELUM OPTIMAL DAN KETERPADUAN INFRASTRUKTUR YANG BELUM TERWUJUD:Belum terciptanya komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait dalam penyediaan infrastruktur dan belum terintegrasinya infrastruktur

38

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM

PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI

39

ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR PU MENDUKUNG 13 KAPET TAHUN 2008 - 2011

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

(juta rupiah) (juta rupiah) (juta rupiah) (juta rupiah)

Sumber Daya Air 220,930.29 611,271.15 292,442.04 700,770.88

Bina Marga 726,747.65 1,801,179.03 1,274,289.14 2,188,325.76

Cipta Karya 176,297.04 367,175.79 511,155.02 757,440.37

Penataan Ruang 21,000.00 15,200.00 24,156.67 26,384.37

Bidang PU

Catatan:

• Infrastruktur yang dikembangkan oleh bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya adalah infrastruktur yang dikembangkan berdasarkan program tahunan yang menjadi kewenangan Kementerian PU secara nasional di masing-masing provinsi, termasuk di wilayah KAPET, yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wilayah KAPET.

TOTAL 1.123.984 2.779.626 2.077.886 3.646.537

40

ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR PU MENDUKUNG KAPET REGIONAL SULAWESI

2013 - 2014

No KAPET

ALOKASI PENDANAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN (MILYAR Rp.)

JALAN SDA CK

2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 MANADO-BITUNG 291,62 440,53 49,16 45,20 223,4 189,84

2 PARE-PARE 112,77 120,82 109,07 128,06 867,69 794,46

3 PALAPAS 271,80 233,82 75,47 112,89 717,05 112,37

4 BANK-SEJAHTERA 391,44 234,68 59,68 85,38 132,72 112,71

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL

SULAWESI

41

STRATEGI PROGRAM MP3EI

42

POTENSI EKONOMI UTAMA PADA KORIDOR EKONOMI SULAWESI

43

NILAI INVESTASI SEKTOR RIIL DAN INFRASTRUKTUR PADA KORIDOR EKONOMI

SULAWESI

44

GROUNDBREAKING SEKTOR RIIL PADA KORIDOR EKONOMI SULAWESI 2011-2013

45

GROUNDBREAKING INFRASTRUKTUR PADA KORIDOR EKONOMI SULAWESI 2011-2013

46

KAITAN PROGRAM MP3EI DENGAN KAPET

47

KAPET KOMODITAS UNGGULAN KAPET

KORIDOR MP3EI KEGIATAN EKONOMI UTAMA MP3EI

MANADO-BITUNG

Pariwisata (bahari, ekowisata, MICE), Kelapa, Ikan pelagis, dan Rumput laut

KORIDOR EKONOMI SULAWESI

Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao, Perikanan, Nikel, Minyak dan Gas

PAREPARE Padi, Kopi, Kakao, Udang, dan Sapi

PALAPAS Kakao dan Rumput lautBANK SEJAHTERA

Kakao, dan Padi sawah

INTEGRASI PROGRAM MP3EI DENGAN KAPET(REPOSISI KAPET 2014)

48

Momentum yang harus dimanfaatkan agar pengembangan ke-13 KAPET bersinergi dengan kebijakan MP3EI: Sinergitas dengan MP3EI terkait kebutuhan ruang untuk rencana sentra produksi, sentra kegiatan industri,

dan sentra distribusi yang didukung oleh infrastruktur kawasan. Konsep RTR KAPET diarahkan untuk mendorong (sub) sektor unggulan masing-masing koridor MP3EI.

Dalam Koridor Ekonomi, Peran KAPET diorientasikan sebagai klaster industri hulu yang menyiapkan sumber daya lokal dan pengolahannya yang didukung oleh jaringan konektivitas Nasional (KE) / KEK

INTEGRASI KAPET, KEK, DAN MP3EI

49

UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI PEMBENTUKAN PMU

50

Dalam rangka mempercepat upaya pembangunan infrastruktur di kawasan KAPET Pemerintah sedang mencanangkan pembentukan Project Management Unit (PMU) program pengembangan infrastruktur KAPET di tingkat Pusat dan Daerah.

PMU sebagai suatu unit manajemen bidang Pekerjaan Umum akan bertugas untuk menjamin agar upaya keterpaduan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum di kawasan di KAPET dapat berjalan dengan lebih optimal.

ARAHAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI KE DEPAN

ARAHAN PENGEMBANGAN KAPET REGIONAL SULAWESI KE DEPAN

52

ARAHAN PERTAMA: perlu dilakukan revitalisasi serta penguatan peran kelembagaan dalam pengembangan KAPET diantaranya melalui pembentukan Badan Pengusahaan KAPET sebagai lembaga yang mempunyai fungsi korporasi yang mengusahakan potensi ekonomi kawasan secara terpadu yang penetapannya dilakukan oleh Gubernur dan didukung dengan penyiapan SDM yang handal.

ARAHAN KEDUA: perlu dilakukan perubahan paradigma pendekatan pengembangan KAPET dari pendekatan growth pole menjadi pendekatan klaster industri hulu-hilir yang berbasis pada ekonomi lokal sehingga dapat memberikan dampak yang siginifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

ARAHAN KETIGA: perlu dilakukan reposisi KAPET 2014 sebagai upaya untuk mensinergikan KAPET dengan Program MP3EI yang dilakukan melalui refocussing dan relokasi investasi KAPET yang disesuaikan dengan lokasi pengembangan koridor ekonomi

ARAHAN KEEMPAT: diperlukan adanya komitmen peran yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin bahwa dukungan-dukungan baik dalam bentuk penanganan infrastruktur maupun pemberian insentif (fiskal maupun non-fiskal)

53

CLOSING REMARKS

54

TERIMA KASIH

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta

dan panitia yang telah menyelenggarakan acara yang

sangat penting bagi pengembangan KAPET ke depan.

Untuk itu, saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga

sukses dan bermanfaat.