-
METODOLOGI PEMBENTUKAN HUKUMHukum (dalam arti hukum yang
dikonstruksi) Dalam ilmu pembentukan hukum, hukum ditelaah dari
sudut pandang pembentuk hukum.
Bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau
mengatur peristiwa atau perilaku manusia untuk waktu yang akan
datang.Pembentuk Hukum. A. Pembentuk hukum perundang-undangan. 1.
pemegang kekuasaan pembentukan undang- undang (legislatif). 2.
pemegang kekuasaan pelaksanaan (eksekutif); B. Pembentuk hukum di
luar perundang-undangan. 1. himpunan perorangan. 2. himpunan
lembaga swasta. 3. himpunan lembaga keagamaan.
-
Hukum di luar perundang-undangan. timbul karena perjanjian.
mengikat karena asas pacta sunt servanda. bentuk : - peraturan
lembaga, - keputusan eksekutif lembaga, atau - kontrak
(perjanjian).
-
Perundang-undanganI. Peraturan. a. Undang-Undang Dasar; b.
Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c.
Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah;
1. Peraturan Daerah Propinsi; 2. Peraturan Kabupaten/Kota; 3.
Peraturan Desa. II. Beschikking (Keputusan). a. Keputusan Presiden;
b. Keputusan Bupati/Walikota
-
RS PemerintahPusatDaerahNegaraPem. Pusat(Depkes/Depkeu)Perjan
(RS)UUDUU / PPUU PemdaPemdaRSUDPerdaSTATUTAUU/ PP/KeppresPeraturan
RSSK DirekturdstPeraturan RSSK DirekturdstSTATUTA
-
RS SwastaBadan Hukum(Yayasan)RS- UU Yayasan- Akta Pendirian:
(AD/ART)SK YayasanPeraturan RSSK Direkturdst
-
RS SwastaBadan Hukum (PT)Persh Perseorangan
Rumah Sakit- UU PT- Akta Pendirian: (AD/ART)Peraturan RSSK
Direkturdst
-
BylawRegulation made by local authority or corporationLaws,
rules, regulations, orders and constitutions of corporations for
governing their membersSegala peraturan, ketentuan yang dibuat oleh
suatu organisasi, perkumpulan untuk mengatur anggota-anggotanya
Hospital bylaw ?
-
Sosial BudayaKebiasaanHOSPITAL BYLAWSSejarahFilosofiVisi &
MisiTujuanPerkembangan Hukum
-
Hospital bylaws (Hbl)Apa saja bentuk-bentuk Hbl ?Apakah Hbl
tersebut sudah dibuat atas persetujuan (mendapat kuasa) dari
pemilik ?Apakah Hbl hanya berlaku secara intern ? Atau juga berlaku
bagi semua pihak yang berhubungan dengan RS (pasien, dokter,
pengunjung, dll) ?Bagaimana hubungan antara pemilik dengan pengurus
RS ?Bagaimana hubungan antara Hbl dengan hukum ?
-
Ciri & Substansi HblTailor-madePerpanjangan tangan
hukumBerkaitan dengan seluruh manajemen RSRumusan : jelas, tegas
dan terperinciHirarkis dan sistematis
-
Anggaran DasarAnggaran Rumah TanggaPeraturan RS
Bidang UmumBidang MedikSurat KeputusanPengumuman
-
Anggaran DasarDasar pendirian badan hukumMengatur hal-hal yang
sangat pokok berkaitan dengan badan hukum tsbMerupakan payung
hukum
-
Anggaran Rumah TanggaPeraturan pelaksanaan dari A.D.Memuat
garis-garis besar dan peraturan dasar (pokok) yang penting :
- Visi & Misi- Struktur Organisasi- Kebijakan-kebijkan
startegis- Urutan jenjang Peraturan Dasar RS-Hubungan antara
pemilik dengan direksi- Hak, Kewajiban, Tanggungjawab, wewenang-
Rapat-rapat- Kedudukan & Fungsi Komite Medik- Masa jabatan
direksi- dll
-
Peraturan Rumah SakitMengatur hal-hal yang langsung berhubungan
dengan manajemen RS berdasarkan kebijakan yang telah ditentukanAda
tingkatan-tingkatan :
- Strategis : direktur dengan owner- Administratif : direktur
dan staf- Operasional : SOP, Juklak, JuknisMateri :
- Bidang Umum- Bidang Medis
-
Bidang Umum :Mengatur pelaksanaan UU yang menyangkut dunia
perumahsakitan yang bersifat umumKebijakan-kebijakan direksi dalam
mengelola RSTidak ada masa berlaku : sampai dicabut dengan PRS yang
baruAntara lain mengatur :Hak & Kewajiban pasienHak &
Kewajiban dokterHak & Kewajiban RSInformed ConsentWajib simpan
rahasia kedokteranKontrak-kontrak kerjaPersyaratan Kerja, Jaminan
Keselamatan & Kesehatan Kerjadll
-
Bidang Medis :Peraturan tentang Komite MedikHubungan antara
direksi dengan tenaga medikPeraturan Umum tentang tenaga
medikPersyaratan untuk merawat pasienPanitia etik kedokteranPanitia
etika RSdll
-
Surat KeputusanPengangkatan karyawanPemberhentian kerjaPedoman
umum tentang pimpinan terhadap kebijakan-kebijakan terhadap
berbagai bagian/unitdll
-
PengumumanHal-hal yang perlu diketahui dalam kalangan luas, baik
intern maupun eksternPemberitahuan yang berlaku sekali
(einmalig)
-
Bidang KetenagakerjaanPerjanjian Kerja Bersama / Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB)Peraturan PerusahaanPerjanjian Kerja
-
Perjanjian Kerja BersamaPerjanjian kerja bersama adalah
perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh
yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak.Perjanjian kerja bersama dibuat oleh
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat
buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa
pengusaha.Penyusunan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara
musyawarah.Perjanjian kerja bersama dibuat secara tertulis dengan
huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
-
Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak
menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama
tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah
tersumpahPerjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :a. hak dan
kewajiban pengusaha;b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat
buruh serta pekerja/buruh;c. jangka waktu dan tanggal mulai
berlakunya perjanjian kerja bersama; dand. tanda tangan para pihak
pembuat perjanjian kerja bersama.Ketentuan dalam perjanjian kerja
bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.Dalam hal isi perjanjian kerja
bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum
dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.
-
Peraturan PerusahaanPeraturan perusahaan adalah peraturan yang
dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat
kerja dan tata tertib perusahaan.Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat
peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.Kewajiban membuat peraturan
perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki
perjanjian kerja bersama.Peraturan perusahaan disusun oleh dan
menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.
-
Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan
pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah
terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh
adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.Dalam hal di
perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat
pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/ buruh adalah pekerja/buruh
yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
-
Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :a. hak dan
kewajiban pengusaha;b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;c. syarat
kerja;d. tata tertib perusahaan; dane. jangka waktu berlakunya
peraturan perusahaan.Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku.Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua)
tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.Selama
masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/
serikat buruh di perusahaan meng hendaki perundingan pembuatan
perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.Dalam hal
perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama tidak mencapai
kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis
jangka waktu berlakunya
-
Perjanjian Kerja Perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat
syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.Hubungan kerja
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja/buruh.
Perjanjian kerja dibuat atas dasar :kesepakatan kedua belah
pihak;kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;adanya
pekerjaan yang diperjanjikan; danpekerjaan yang diperjanjikan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
-
Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya
memuat :a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;b. nama, jenis
kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;c. jabatan atau jenis
pekerjaan;d. tempat pekerjaan;e. besarnya upah dan cara
pembayarannya;f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh;g. mulai dan jangka waktu berlakunya
perjanjian kerja;h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
-
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu
tidak tertentu.Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan
atas :a. jangka waktu; ataub. selesainya suatu pekerjaan
tertentu.
Perjanjian kerja berakhir apabila :pekerja meninggal
dunia;berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;adanya putusan
pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atauadanya keadaan atau kejadian tertentu yang
dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya
hubungan kerja.
-
Struktur kaidah (norma) hukumsubyek kaidah (norma) :
menunjuk pada subyek hukum yang termasuk ke dalam sasaran
penerapan sebuah pengaturan.obyek kaidah (norma) :
menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang
hendak diatur.operator kaidah (norma) :
menunjuk pada cara bagaimana obyek kaidah diatur (misal:
menetapkan keharusan atau larangan, memberikan hak atau membebankan
kewajiban )kondisi kaidah (norma) :
menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar
suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-
Keempat unsur kaidah (norma) tsb bersifat konstitutif yang satu
sama lain saling terkait dan secara bersamaan akan menentukan isi
dan wilayah penerapan / jangkauan berlakunya;Dalam praktek, susunan
keempat kaidah tsb tidak harus berurutan, tetapi (se)harus(nya) ada
dan dapat diidentifikasi dalam setiap rumusan pasal/klausul.
-
Barangsiapa meniru, memalsukan uang kertas dan/atau dengan
sengaja menyimpan serta mengedarkan uang kertas tiruan atau uang
kertas palsu diancam dengan hukuman penjaraSubyek kaidah :
barangsiapa setiap orangObyek kaidah : meniru, memalsukan uang
kertas, menyimpan serta mengedarkan uang kertas tiruan atau uang
kertas palsu atau uang kertas palsuOperator kaidah : diancam dengan
hukuman penjara berarti dilarang (larangan)Kondisi kaidah : dengan
sengaja
-
Pasal 28 UU Praktik Kedokteran :Setiap dokter atau dokter gigi
yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran
atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh
organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh
organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigiSubyek
kaidah : setiap dokter atau dokter gigiOperator kaidah :
kewajibanObyek kaidah : mengikuti pendidkan dan pelatihan .Kondisi
kaidah : yang berpraktik
-
Pasal 48 UU Praktik Kedokteran :Setiap dokter atau dokter gigi
dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia
kedokteranSubyek kaidah : Setiap dokter atau dokter gigiKondisi
kaidah : dalam melaksanakan praktik kedokteranOperator kaidah :
kewajibanObyek kaidah : menyimpan rahasia kedokteran
-
Sifat Kaidah HukumUmum-Abstrak :Setiap orang yang melakukan
kegiatan usaha, wajib memelihara kelestarian, kemampuan lingkungan
hidup yang serasi dan seimbang.Umum-Konkrit :Semua kegiatan usaha
yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan
hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RKL dan RPL
oleh instansi yang berwenang.Individual-Abstrak:RS. XYZ wajib
menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam izin
pembuangan limbah cair yang ditetapkanIndividual-Konkrit :RS. XYZ
hanya diizinkan membuang limbah cair sesuai baku mutu sebagai
berikut : BOD 150 mg/L, COD 350 mg/L, Padatan Tersuspensi Total 150
mg/L dan pH 6-9
-
Jenis Kaidah
HukumPerilakuKewenanganSanksiKualifikasiPeralihanPerintahLaranganDispensasiIzin
-
Kaidah Perilaku :- menetapkan bagaimana harus / boleh
berperilaku- mengatur perilaku orang- terdiri dari beberapa bentuk
:Kaidah Perintah :
Kewajiban untuk melakukan sesuatu wajib, harus, terikat untuk,
berkewajiban untuk (Setiap dokter atau dokter gigi dalam
menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis)Kaidah
Larangan :
Kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu dilarang, tidak
boleh, tidak dapat (Setiap orang dilarang menggunakan identitas
berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi
masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter
gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin
praktik)
-
Kaidah Dispensasi :
pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum
diwajibkan/diharuskan dibebaskan dari kewajiban, dikecualikan dari
kewajiban, tidak berkewajiban (Dikecualikan dari kewajiban memiliki
visa adalah bagi kapten, nakhoda dan awak yang bertugas pada alat
angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di
wilayah Indonesia)Kaidah Izin :
pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum
dilarang atau tidak boleh dilakukan boleh, diizinkan untuk, dapat
(Badan hukum swasta diizinkan menyelenggarakan usaha di bidang
telekomunikasi setelah memenuhi persyaratan khusus yang
ditetapkan)
-
Keempat bentuk kaidah perilaku tsb memiliki hubungan logikal dan
implikasi tertentu yang dapat dirumuskan :Hubungan Kontraris :
Sebuah perintah dan sebuah larangan saling mengecualikan satu sama
lain Sebuah perilaku yang diperintahkan tidak mungkin sekaligus
sebagai sebuah perilaku yang tidak boleh (dilarang) dilakukan,
demikian pula sebaliknya.Hubungan sub-alternasi : Antara perintah
dengan izin, antara larangan dengan dispensasi terdapat hubungan
yang bersifat implikatif jika orang mengemban kewajiban untuk
melakukan sesuatu maka orang tersebut pasti juga memiliki izin
untuk melakukan itu; Jika suatu perilaku tertentu dilarang, maka
orang harus dibebaskan dari kewajiban untuk melakukannya.
-
Hubungan Kontradiksi : Sebuah perintah dan dispensasi atau
sebuah larangan dan izin tidak dapat berlaku bersama-sama orang
tidak dapat mempunyai kewajiban sesuatu sedangkan pada saat yang
sama ia juga dibebaskan untuk tidak melakukan kewajiban tersebut;
Seseorang tidak dapat dilarang untuk melakukan sesuatu sedangkan
pada saat yang sama ia juga dibolehkan untuk melakukan hal
tersebut.Hubungan sub-kontraris : Sebuah izin dan dispensasi tidak
saling meniadakan sebab orang dapat mempunyai izin untuk melakukan
sesuatu dan pada saat yang sama ia diperbolehkan (mempunyai izin)
untuk tidak melakukan hal tersebut.
-
Kaidah Kewenangan :Menetapkan siapa yang berhak/berwenang untuk
menciptakan dan memberlakukan kaidah perilakuKewenangan untuk
:Menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku
orang;Menentukan dengan prosedur bagaimana kaidah perilaku
ditetapkan;Menentukan bagaimana suatu kaidah harus diterapkan jika
dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.
Struktur logikal :Terhadap sebuah kewenangan (competence) muncul
implikasi dalam bentuk kewajiban dari pihak lain untuk menundukkan
diri.Sebaliknya terhadap ketidakberwenangan mengakibatkan imunitas
atau tidak ada kewajiban pihak lain untuk menundukkan diri.
-
Kaidah Sanksi :
Memuat reaksi yuridis atau akibat hukum tertentu jika terjadi
pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kaidah tertentuBerisi
kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatuBerdasarkan
bidang hukum, ada 3 kelompok utama :
- Sanksi administratif- Sanksi Pidana- Sanksi PerdataBerdasarkan
tujuannya, ada 2 macam :
- Sanksi yg bersifat reparatoir (pemulihan keadaan)- Sanksi yg
bersifat condemnatoir (hukuman badan dan/atau denda)
-
Menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi
oleh seseoang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu; Atau
sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu
perbuatan hukum tertentuDigunakan untuk menentukan jenis peristiwa
atau keadaan tertentu dikaitkan dengan akibat hukum tertentu
Contoh :Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan
gugatan melalaui PTUN adalah :
a. .b. Tidak termasuk dalam pengertian keputusan pejabat tata
usaha negara menurut undang-undang ini adalah:
a. ..b. ..Kaidah Kualifkasi :
-
Kaidah Peralihan :Sebagai sarana untuk mempertemukan aturan
hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan
perundang-undangan denga keadaan sebelum peraturan
perundang-undangan itu berlaku.Berfungsi untuk menghindari
kemungkinan terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum
dan memberi jaminan perlindungan hukum bagi subyek hukum
tertentu.
Contoh :Segala peraturan atau badan yang telah ada tetap berlaku
selama belum atau tidak diganti menurut undang-undang iniSegala
izin yang telah diberikan menurut peraturan yang lama tetap berlaku
untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak berlakunya
undang-undang ini.