Leasing

HERAL YOMI20100610174FAK. HUKUM UMY

Pengertian Keppres Nomor 61 Tahun 1988Leasing adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu berdasarkan pembayaran secara berkala.Pasal 1 angka 5 Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;

Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: PER- 03 /BL/2007 Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan Prinsip Syariah.

Sejarah Leasing di Indonesia Lembaga pembiayaan yang pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia adalah kegiatan sewa guna usaha leasing pada tahun 1974 ,dengan dikeluarkannya Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dengan nomor masing-masing 122/1974,32/1974 dan 30/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perijinan usaha leasing

DASAR HUKUMAsas kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam Pasal 1338 KUHPERDATAKeppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga PembiayaanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (Leasing)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 03 /Bl/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah danPeraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 04 /Bl/2007 Tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

KLASIFIKASI LEASINGJenis leasing menurut hukum Indonesia Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing), dikenal ada 2 macam leasing:1).Finance lease2).Operating lease

Finance lease (hak opsi)Operating Lease (tanpa hak opsi)1).Risiko ekonomis atas obyek lease sepenuhnya ada pada pihak lessee, oleh karena itu kewajiban untuk asuransi benda ditanggung oleh lessee2) Biasanya meliputi suatu jangka waktu yang sama/ hampir sama dengan umur ekonomis benda tersebut dan selama jangka waktu tersebut perjanjian leasing tidak dapat diputuskan / dihentikan. Apabila karena suatu sebab perjanjian itu akan diputuskan maka lessee harus membayar seluruh jumlah yang masih terhutang sekaligus (seketika pada saat putusnya perjanjian)3) Lessee harus menanggung biaya pemeliharaan benda tersebut1).risiko ekonomis sehubungan dengan investasi benda yang merupakan obyek lease sepenuhnya ditanggung oleh lessor.2).Operational lease mempunyai nama lain (non pay out lease) :-dapat dihentikan sewaktu-waktu-jangka waktu kontraknya biasanya lebih singkat dari pada umur ekonomis obyek lease3). Lessor sendiri yang harus memelihara dan mengasuransikan barang lease tersebut.

Dalam prakteknya dimasyarakat dikenal jenis leasing yang lain yaitu :3).Sale and Lease BackPada dasarnya hanya terdapat 2 jenis leasing, karena sale and lease back adalah financial lease, hanya terdapat perbedaan dalam hal tata cara :

Pada sale and lease back, lessee sudah mempunyai suatu alat produksi, ingin membeli alat produksi lain, tetapi tidak mempunyai uang dan apabila dipaksakan untuk membeli alat produksi baru akan mengganggu cash flow (keadaan keuangan) perusahaan. Cara penyelesaiannya adalah dengan menjual alat produksi yang lama kepada perusahaan leasing, hasilnya untuk membeli alat produksi yang baru dan menyewa kembali alat produksi lama yang telah dijual kepada perusahaan leasing.Transaksi sewa guna usaha finance lease banyak dilakukan di Indonesia

Hal dalam perjanjian leasinga. jenis transaksi sewa guna usahab. nama dan alamat masing-masing pihakc. nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modald. harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewagunausahakan

Jenis leasing berdasarkan kedudukan perusahaan leasing yang bertindak sebagai lessorCaptive leasing :Jenis leasing yang ditawarkan perusahaan leasing yang merupakan anak perusahaan dari supplier tertentuThird Party leasing : Jenis leasing yang ditawarkan perusahaan leasing yang mandiri, bukan merupakan perusahaan dari supplier

Daftar Pustakahttp://id.wikipedia.orghttp:// lailamaharani.blogspot.comhttp://dahlanforum.wordpress.com

Peraturan Perundang-undanganPasal 1338 KUHPERDATAKeppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga PembiayaanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (Leasing)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan