Punya Usaha Di Tempat Lain? Mungkin Anda Wajib Pajak Dengan Status Cabang. Mari Kita Cari Tahu! Wajib Pajak Status Cabang Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi: Account Representative Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan; 4. memungut, membayarkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak dilakukan pemusatan tempat terutang PPN; 5. untuk kewajiban SPT Tahunan PPh OP, yang wajib untuk melaporkan SPT Tahunan OP adalah NPWP pusat untuk melaporkan seluruh penghasilan cabang OPPTnya. c. Istri Untuk istri yang mendapatkan penghasilan dari 1 pemberi kerja hanya memiliki kewajiban untuk memberikan data penghasilan (Lampiran- 1721-A1/A2) dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP milik suami. NPWP yang tertera dalam SPT Tahunan PPh OP adalah NPWP pusat (suami). Untuk istri yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas selain kewajiban seperti yang tertera di atas, WP bersangkutan juga memiliki kewajiban: 1. menghitung, membayarkan, dan melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan; dan 2. memungut, membayarkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak dilakukan pemusatan tempat terutang PPN; Dimanakah tempat membayarkan pajaknya? Dimanakah tempat melapor pajak bulanan? Di Bank atau Kantor Pos yang dapat menerima pembayaran pajak. Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait. Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun pencetakan leaflet 2013. Nomor: PJ.091/KUP/L/002/2012-00 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat WP, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Punya Usaha Di Tempat Lain?Mungkin Anda Wajib Pajak DenganStatus Cabang. Mari Kita Cari Tahu!
Wajib Pajak Status Cabang
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
Account Representative
WP yang berstatus cabang adalah:a. WP Badan (perseroan terbatas, perseroan
komanditer dan lain-lain) yang menjadi kantor cabang dari perusahaan pusat;
b. tempat usaha ke-2 dan seterusnya dari WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT). WP OPPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha;
c. istri merupakan WP berstatus cabang dari suami/ penanggung biaya hidup. Penanggung biaya sehubungan dengan NPWP keluarga hanya suami, kecuali suami tidak bekerja maka istri boleh sebagai penanggung biaya hidup sepanjang melampirkan surat keterangan dari minimal kecamatan bahwa suami tidak berpenghasilan.
Ya. Untuk WP Badan dan WP OPPT yang berstatus cabang, WAJIB mendaftarkan diri. Sedangkan untuk istri atau anggota keluarga DAPAT mendaftarkan diri apabila diperlukan.
Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Pajak
a. WP Badan dan OPPT yang berstatus cabang akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP dengan 9 digit pertama sama dengan NPWP milik WP pusat, sedangkan 3 digit selanjutnya akan disesuaikan dengan kode KPP tempat terdaftar, dan 3 digit terakhir yang berbeda-beda yang merupakan kode cabang. Kode cabang untuk WP Badan dan OPPT dimulai dari 001, 002, dan seterusnya.
Contoh: NPWP pusat: 01.234.567.8-061.000 (KPP Pratama Jakarta Pancoran) NPWP cabang ke-1: 01.234.567.8-061.001 (KPP Pratama Jakarta Pancoran) NPWP cabang ke-2: 01.234.567.8-044.002 (KPP Pratama Jakarta Pademangan) dan seterusnya.b. Sedangkan untuk NPWP istri 12 digit pertama sama
dengan NPWP milik suami/Penanggung Biaya Hidup dan 3 digit terakhir merupakan kode cabang untuk istri dimulai dari 999 untuk istri, 998 untuk anak pertama yang masih menjadi tanggungan namun telah berpenghasilan dan seterusnya.
Contoh: NPWP Suami: 48.234.567.8-013.000 NPWP Istri: 48.234.567.8-013.999 dan seterusnya. Kedua NPWP di atas terdaftar di
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Kewajiban perpajakan bagi WP berstatus cabang di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
a. WP Badan Setiap cabangnya memiliki kewajiban:
1. memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 21/26 atas penghasilan karyawan yang telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. memungut, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 dalam hal ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22.
3. memungut, membayarkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak dilakukan pemusatan tempat terutang PPN;
4. memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 23/26 apabila terdapat transaksi yang terutang PPh Pasal 23/26;
5. memotong, membayarkan, dan melaporkan Ph Pasal 4 ayat (2) apabila terdapat transaksi yang terutang PPh Pasal 4 ayat (2).
Terkait kewajiban SPT Tahunan PPh Badan, WP Badan berstatus cabang hanya berkewajiban memberikan data laporan keuangan kepada WP Badan berstatus pusat untuk dapat dilakukan konsolidasi laporan keuangan perusahaan serta diperoleh peredaran usaha secara keseluruhan. Kemudian kewajiban untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dilakukan oleh WP Badan pusat dengan NPWP pusat.
b. WP OPPT Setiap cabangnya memiliki kewajiban:
1. memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 21/26 atas penghasilan karyawan yang telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. memungut, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 dalam hal ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22.
3. menghitung, membayarkan, dan melaporkan
angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan;4. memungut, membayarkan, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak dilakukan pemusatan tempat terutang PPN;
5. untuk kewajiban SPT Tahunan PPh OP, yang wajib untuk melaporkan SPT Tahunan OP adalah NPWP pusat untuk melaporkan seluruh penghasilan cabang OPPTnya.
c. Istri Untuk istri yang mendapatkan penghasilan dari 1
pemberi kerja hanya memiliki kewajiban untuk memberikan data penghasilan (Lampiran- 1721-A1/A2) dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP milik suami. NPWP yang tertera dalam SPT Tahunan PPh OP adalah NPWP pusat (suami).
Untuk istri yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas selain kewajiban seperti yang tertera di atas, WP bersangkutan juga memiliki kewajiban:1. menghitung, membayarkan, dan melaporkan
angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan; dan2. memungut, membayarkan, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak dilakukan pemusatan tempat terutang PPN;
Dimanakah tempat membayarkan pajaknya?
Dimanakah tempat melapor pajak bulanan?
Di Bank atau Kantor Pos yang dapat menerima pembayaran pajak.
Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait.Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tahun pencetakan lea�et 2013.Nomor: PJ.091/KUP/L/002/2012-00
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat WP, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan.
WP yang berstatus cabang adalah:a. WP Badan (perseroan terbatas, perseroan
komanditer dan lain-lain) yang menjadi kantor cabang dari perusahaan pusat;
b. tempat usaha ke-2 dan seterusnya dari WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT). WP OPPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha;
c. istri merupakan WP berstatus cabang dari suami/ penanggung biaya hidup. Penanggung biaya sehubungan dengan NPWP keluarga hanya suami, kecuali suami tidak bekerja maka istri boleh sebagai penanggung biaya hidup sepanjang melampirkan surat keterangan dari minimal kecamatan bahwa suami tidak berpenghasilan.
Wajib Pajak (WP) mana sajakah yang dikategorikan berstatus cabang?
Ya. Untuk WP Badan dan WP OPPT yang berstatus cabang, WAJIB mendaftarkan diri. Sedangkan untuk istri atau anggota keluarga DAPAT mendaftarkan diri apabila diperlukan.
Apakah WP berstatus cabang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan WP berstatus cabang terkait dengan perpajakan setelah mendaftakan diri dan mendapatkan NPWP?
Di manakah tempat mendaftarkan diri untuk WP berstatus cabang?
a. WP Badan dan OPPT yang berstatus cabang akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP dengan 9 digit pertama sama dengan NPWP milik WP pusat, sedangkan 3 digit selanjutnya akan disesuaikan dengan kode KPP tempat terdaftar, dan 3 digit terakhir yang berbeda-beda yang merupakan kode cabang. Kode cabang untuk WP Badan dan OPPT dimulai dari 001, 002, dan seterusnya.
Contoh: NPWP pusat: 01.234.567.8-061.000 (KPP Pratama Jakarta Pancoran) NPWP cabang ke-1: 01.234.567.8-061.001 (KPP Pratama Jakarta Pancoran) NPWP cabang ke-2: 01.234.567.8-044.002 (KPP Pratama Jakarta Pademangan) dan seterusnya.b. Sedangkan untuk NPWP istri 12 digit pertama sama
dengan NPWP milik suami/Penanggung Biaya Hidup dan 3 digit terakhir merupakan kode cabang untuk istri dimulai dari 999 untuk istri, 998 untuk anak pertama yang masih menjadi tanggungan namun telah berpenghasilan dan seterusnya.
Contoh: NPWP Suami: 48.234.567.8-013.000 NPWP Istri: 48.234.567.8-013.999 dan seterusnya. Kedua NPWP di atas terdaftar di
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Bagaimanakah kita mengetahui perbedaan antara NPWP pusat dengan NPWP cabang?
Kewajiban perpajakan bagi WP berstatus cabang di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
a. WP Badan Setiap cabangnya memiliki kewajiban:
1. memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 21/26 atas penghasilan karyawan yang telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. memungut, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 dalam hal ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22.
3. memungut, membayarkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak dilakukan pemusatan tempat terutang PPN;
4. memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 23/26 apabila terdapat transaksi yang terutang PPh Pasal 23/26;
5. memotong, membayarkan, dan melaporkan Ph Pasal 4 ayat (2) apabila terdapat transaksi yang terutang PPh Pasal 4 ayat (2).
Terkait kewajiban SPT Tahunan PPh Badan, WP Badan berstatus cabang hanya berkewajiban memberikan data laporan keuangan kepada WP Badan berstatus pusat untuk dapat dilakukan konsolidasi laporan keuangan perusahaan serta diperoleh peredaran usaha secara keseluruhan. Kemudian kewajiban untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dilakukan oleh WP Badan pusat dengan NPWP pusat.
b. WP OPPT Setiap cabangnya memiliki kewajiban:
1. memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 21/26 atas penghasilan karyawan yang telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. memungut, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 dalam hal ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22.
3. menghitung, membayarkan, dan melaporkan
angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan;4. memungut, membayarkan, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak dilakukan pemusatan tempat terutang PPN;
5. untuk kewajiban SPT Tahunan PPh OP, yang wajib untuk melaporkan SPT Tahunan OP adalah NPWP pusat untuk melaporkan seluruh penghasilan cabang OPPTnya.
c. Istri Untuk istri yang mendapatkan penghasilan dari 1
pemberi kerja hanya memiliki kewajiban untuk memberikan data penghasilan (Lampiran- 1721-A1/A2) dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP milik suami. NPWP yang tertera dalam SPT Tahunan PPh OP adalah NPWP pusat (suami).
Untuk istri yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas selain kewajiban seperti yang tertera di atas, WP bersangkutan juga memiliki kewajiban:1. menghitung, membayarkan, dan melaporkan
angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan; dan2. memungut, membayarkan, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak dilakukan pemusatan tempat terutang PPN;
Di Bank atau Kantor Pos yang dapat menerima pembayaran pajak.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat WP, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan.
Related Documents
