Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengamanatkan pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelolaan yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efesien dan efektif. Para akademisi, birokrasi dan praktisi dan kebanyakan stakeholders dibidang kehutanan meyakini bahwa pengelolaan hutan sampai pada tingkat tapak atau yang disebut kesatuan pengelolaan hutan merupakan sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian, fungsi dan manfaat hutan baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial. Belakang Latar Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut dengan KPH adalah Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH sesuai dominasi fungsi kawasan hutan terdiri atas : - KPH Lindung (KPHL) - KPH Produksi (KPHP) - KPH Konservasi (KPHK) ertian Peng 1. Menyelenggarakan pengeloaan hutan yang meliputi : - Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan - Pemanfaatan hutan - Penggunaan kawasan hutan - Rehabilitasi dan reklamasi - Perlindungan hutan dan konservasi alam. 2. Menjabarkan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan; 3. Melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; 4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengeloaan hutan di wilayahnya; 5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan; Peran KPH Tugas dan Manfaat KPH Operasionalisasi - Pengurangan perambahan dan tindak pidana lainnya dibidang kehutanan karena ada pengelola di lapangan. - Maximizing pemanfaatan sumber daya hutan. - Mengurangi laju deforestasi, kerusakan hutan dan menurunnya kualitas ekosistem hutan. - Mengurangi rentang kendali dalam pengelolaan kawasan hutan kepada pengelola pada tingkat pembuat lola kawasan a meningkatkan kawasan hutan M (sustainable tapak. - Memperjelas peran masing-masing kebijakan (regulator) dengan penge (operator). - Secara global mengurangi emisi sert ''carbon stock'' melalui pengelolaan melalui penerapan prinsip-prinsip SF forest management) sepenuhnya. Penetapan Provinsi Bali Wilayah KPH Keberadaan KPH di wilayah provinsi Bali sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.800/MENHUT-II/2009 tanggal 7 Desember 2009, untuk saat ini Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang sudah terbentuk di wilayah Provinsi Bali adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 3 unit. 1. KPHL MODEL BALI BARAT Pembentukkan KPHL Model Bali Barat Ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.784/MENHUT-II/2009 tanggal 7 Desember 2009. Wilayah KPHL model Bali Barat merupakan gabungan dari kelompok kawasan hutan di wilayah barat Provinsi Bali, KPHL Model Bali Barat terletak di wilayah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng Kabupaten Tabanan. dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Wilayah Provinsi Bali terdiri dari : www.bpkh8.dephut.go.id