Laporan’Monitoring’ Laporan’Monitoring’dan’Evaluasi’ dan ...lipi.go.id/public/uploads/rb/content/Laporan_Monev_Tim_Kerja_RB... · Dalam rangka tercapainya tata kelola

Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi

2016

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [Type the document subtitle] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

2015

Tim Kerja Program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi LIPI Inspektorat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1/1/2015

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2017


Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tahun 2015-2019

i


2017

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2017

Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2015-2019

Dr. Didik Widyatmoko, M.Sc. (Ketua)

Dra. Sarwintyas Prahastuti, M.Hum. (Wakil Ketua)

Dr. Dwi Susilaningsih, M.Pharm. (Anggota)

Drs. Muhammad Rofi’i, M.M. (Anggota)

Jakarta, Januari 2018

ii


2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas selesainya

penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2017.

Melalui Keputusan Kepala LIPI Nomor 36/A/2016 tentang Tim Kerja

Reformasi Birokrasi LIPI, sebagai perubahan dari SK Kepala LIPI Nomor

10/A/2015, telah dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi LIPI untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

LIPI dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang

diharapkan dalam Peta Jalan (Road Map). Salah satu tugas Tim

Monitoring dan Evaluasi adalah memastikan rencana aksi berjalan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dan memastikan hasil evaluasi telah

ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Kerja. Pelaksanaan monitoring

dan evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih

obyektif tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI dan

menilai hasil pelaksnaannya.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 8

(delapan) program area perubahan, yaitu 1) Pola Pikir dan Budaya Kerja

(Manajemen Perubahan), 2) Penguatan Pengawasan, 3) Penguatan

Akuntabilitas, 4) Penataan dan Penguatan Organisasi, 5) Penataan dan

Penguatan Tata Laksana, 6) Penguatan Sistem Sumber Daya Manusia

Aparatur, 7) Penataan Peraturan PerUndang-Undangan, 8) Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mendukung terciptanya LIPI yang lebih baik, LIPI senantiasa

melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan, baik dari pihak

internal maupun eksternal LIPI. Perbaikan secara terus menerus dalam

melaksanakan Reformasi Birokrasi telah menjadi komitmen LIPI.

iii


2017

Akhir kata semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 2017 ini dapat menjadi bahan perbaikan

untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI ke depannya dan

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2018 Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI

iv


2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................................. v

I. PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1

B. Tujuan ........................................................................................................................... 2

C. Ruang Lingkup ............................................................................................................. 3

II. MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI ................................................ 4

A. Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI .............................................. 6

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI oleh Kementerian PAN-‐RB .. 12

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 2016 .......... 13

III. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................................... 38

Lampiran 1 ...................................................................................................................... 40

Lampiran 2 ..................................................................................................................... 80

Lampiran 3 .................................................................................................................... 106

Lampiran 4 .................................................................................................................... 107

v


2017

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 2016 ........................................

35

Lampiran 2. Rekap Lembar Penilaian Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Reformasi Birokrasi LIPI ...................................................

75

Lampiran 3. Rekap Nilai Total Rata-‐Rata per Program .................................

100

Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI tanggal 9 Desember 2016 ..................

101

1


2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik,

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaksanakan Reformasi

Birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap lima tahunan

sampai dengan tahun 2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –

2025. Pentingnya Reformasi Birokrasi kembali ditegaskan dalam

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dengan

ditempatkannya Reformasi Birokrasi sebagai agenda pembangunan

nasional, terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

LIPI telah melaksanakan Reformasi Birokrasi periode pertama (2010 –

2014). Dalam periode kedua (2015 – 2019) pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, LIPI bertekad untuk menyempurnakan dan meningkatan

kualitas Reformasi Birokrasi LIPI, yang antara lain diwujudkan dengan

menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi LIPI 2015 - 2019 untuk

memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi

di lingkungan LIPI. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi

Birokrasi LIPI di periode kedua didasarkan pada sejumlah catatan dan

perubahan lingkungan strategis yang ada serta hasil evaluasi oleh Tim

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) terhadap capaian

pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI pada tahun sebelumnya.

Reformasi Birokrasi LIPI periode kedua ini diarahkan kepada 8

(delapan) area perubahan dengan melakukan 9 (sembilan) program

mikro Reformasi Birokrasi yang diselaraskan terhadap sasaran, arah

kebijakan dan strategi dari amanat RPJMN 2015-2019. Kesembilan

2


2017

program mikro tersebut terdiri atas 8 (delapan) program area perubahan

dan 1 (satu) program monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan

Program Monitoring dan Evaluasi RB LIPI, dibentuklah Tim Kerja

Program Monitoring dan Evaluasi LIPI sesuai dengan Keputusan Kepala

LIPI Nomor 36/A/2016 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi LIPI,

sebagai perubahan dari SK Kepala LIPI Nomor 10/A/2015. Tim Kerja

Monitoring dan Evaluasi ini antara lain bertugas melaksanakan kegiatan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

LIPI.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan

informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di LIPI. Melalui monitoring dan evaluasi diharapkan dapat

diketahui tingkat pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang

dihadapi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, untuk selanjutnya

dijadikan masukan dalam perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi

berikutnya.

Monitoring dan evaluasi terhadap capaian dari setiap area perubahan

Reformasi Birokrasi LIPI tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Ketua Tim

Pelaksana Reformasi Birokrasi LIPI bersama dengan Tim Monitoring dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI dan Tim PMPRB (Inspektorat) pada

hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 dan Senin tanggal 22 Januari 2018.

B. Tujuan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI

bertujuan untuk:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan setiap program area

perubahan Reformasi Birokrasi LIPI;

2. Mengetahui apakah rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan LIPI berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3


2017

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi

pemantauan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan 8

(delapan) program area perubahan yang telah ditetapkan dalam Road

Map Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 2015-2019.

4


2017

II. MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI tidak hanya sebagai wujud

pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Reformasi Birokrasi semata, namun merupakan

komitmen LIPI dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk

dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya untuk mencapai hal tersebut, LIPI telah memiliki Road

Map Reformasi Birokrasi sebagai pedoman dan arahan bagi para

pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan LIPI dalam melaksanakan

Reformasi Birokrasi dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola

tindak lanjut dari seluruh jajaran LIPI, mulai dari pimpinan tertinggi

hingga terendah, dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara

menyeluruh dan terpadu.

Dalam periode kedua (2015 – 2019) pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

LIPI akan menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi

Birokrasi dengan didasarkan pada sejumlah catatan dan perubahan

lingkungan strategis yang ada, yaitu:

1. Secara eksplisit dokumen RPJMN 2015-2019 telah mencantumkan

bahwa Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap III (2015-

2019) ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara

menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan

kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA)

yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta

kemampuan iptek. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat

tiga elemen penting yang perlu menjadi perhatian (SDA, SDM dan

kemampuan iptek) untuk mencapai tujuan, yakni keunggulan

kompetitif perekonomian. Pertimbangan aspek eksternal ini menjadi

acuan dalam penataan dan penyempurnaan cara kerja dalam

implementasi reformasi birokrasi di periode 2015-2019.

5


2017

2. Hasil evaluasi terhadap Renstra 2010-2014 LIPI terlihat bahwa

realisasi kinerja LIPI dapat mencapai target yang telah ditetapkan

bahkan ada beberapa sasaran yang melebihi target Renstra 2010-

2014. Jumlah publikasi ilmiah sebanyak 8.698 publikasi yang

melebih target 6.000 publikasi. Jumlah publikasi internasional

cenderung meningkat dari 236 di tahun 2010 menjadi 715 di tahun

2014, sedangkan realisasi HKI mencapai 188 dari target 180

pendaftaran paten. Temuan jenis baru flora, fauna dan mikroba telah

tercapai 233 jenis. Rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi,

belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi

kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan

terbatasnya sumber daya iptek menjadi tantangan masa depan.

Kondisi ini terkait erat dengan akuntabilitas dan pelayanan publik

dalam agenda perubahan reformasi birokrasi.

3. LIPI sebagai instansi pemerintah yang diamanatkan sebagai pembina

jabatan fungsional peneliti seluruh Indonesia, wajib menjadi contoh

bagi semua lembaga/instansi pemerintah pusat/daerah yang

menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan untuk menjadi

lembaga pemerintah yang terbaik dalam melaksanakan reformasi

birokrasi.

Selain itu, program Reformasi Birokrasi LIPI pada periode kedua ini

juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang

dialami LIPI selama periode sebelumnya, yang dapat dilihat dari

pencapaian 8 (delapan) program area perubahan.

Dalam rangka memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Reformasi

Birokrasi LIPI berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program area perubahan

reformasi birokrasi di lingkungan LIPI sesuai dengan Road Map

Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 yang telah ditetapkan, sebagaimana

diuraikan di bawah ini.

6


2017

A. Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI

Perkembangan dan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI

berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi

Nasional (UPRBN) adalah sebagaimana diuraikan berikut.

Tabel 1. Perkembangan Hasil Evaluasi Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI Tahun 2014-2015

No. Komponen Penilaian Nilai Maksimal

Hasil Evaluasi

KemenPAN-RB 2014

Hasil Evaluasi

KemenPAN-RB 2015

Kenaikan

Nilai % Nilai % Nilai %

A PENGUNGKIT (60%) 1 Manajemen Perubahan 5 3,32 66,40 3,77 75,40 0,45 9,00

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 2,71 54,20 3,75 75,00 1,04 20,80

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 3,51 58,50 3,84 64,00 0,33 5,50

4 Penataan Tata Laksana 5 3,47 69,40 3,60 72,00 0,13 2,60 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 7,92 52,80 12,31 82,07 4,39 29,27

6 Penguatan Akuntabilitas 6 3,40 56,67 4,14 69,00 0,74 12,33 7 Penguatan Pengawasan 12 3,74 31,17 6,27 52,25 2,53 21,08

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 3,66 61,00 3,98 66,33 0,32 5,33

Sub Total Komponen Pengungkit 60 31,73 52,88 41,66 69,43 9,93 16,55 B HASIL (40%)

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20 13,99 69,95 14,69 73,45 0,70 3,50

2 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10 3,00 30,00 3,00 30,00 - 0,00

3 Kualtias Pelayanan Publik 10 7,40 74,00 7,40 74,00 - 0,00

Sub Total Komponen Hasil 40 24,39 60,98 25,09 62,73 0,70 1,75

Indeks Reformasi Birokrasi 100 56,12 56,12 66,75 66,75 10,63 10,63

7


2017

Tabel 2. Perkembangan Hasil Evaluasi Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi

Nasional (UPRBN) atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI Tahun 2015-

2016


Hasil Evaluasi KemenPAN-

RB 2015


RB 2016 Kenaikan


A PENGUNGKIT (60%) 1 Manajemen Perubahan 5,00 3,77 75,40 3,89 77,80 0,12 2,40

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,75 75,00 3,96 79,20 0,21 4,20

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,84 64,00 3,84 64,00 - 0,00

4 Penataan Tata Laksana 5,00 3,60 72,00 3,26 65,20 (0,34) -6,80 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,31 82,07 12,41 82,73 0,10 0,67

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,14 69,00 4,35 72,50 0,21 3,50 7 Penguatan Pengawasan 12,00 6,27 52,25 7,47 62,25 1,20 10,00

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,98 66,33 4,23 70,50 0,25 4,17

Sub Total Komponen Pengungkit 60,00 41,66 69,43 43,41 72,35 1,75 2,92 B HASIL (40%)

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,82 70,14 9,82 70,14 - 0,00 2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,87 81,17 3,45 57,50 (1,42) -23,67 3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 - - 6,13 87,57 6,13 87,57 4 Opini BPK 3,00 3,00 100,00 3,00 100,00 - 0,00 5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 7,40 74,00 8,51 85,10 1,11 11,10

Sub Total Komponen Hasil 40,00 25,09 62,73 30,91 77,28 5,82 14,55

Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 66,75 66,75 74,32 74,32 7,57 7,57

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI

Tahun 2016 oleh Kementerian PAN dan RB dengan nilai sebagaimana

terinci pada Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa Indeks Reformasi

Birokrasi LIPI pada tahun 2016 adalah 74,32 (kategori “BB”), meningkat

8


2017

dari 66,75 (“B”) pada tahun 2015. LIPI dinilai telah melakukan berbagai

upaya untuk kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungannya, dan telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan

tata kelola pemerintahan yang cukup signifikan. Namun demikian,

masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan terkait dengan

upaya untuk menjalankan program Reformasi Birokrasi. Beberapa

kelemahan tersebut meliputi:

1) Rencana Kerja tim RB masih berbentuk rincian kegiatan untuk 5

tahun sehingga tidak ada perencanaan tahunan beserta target

yang spesifik;

2) Quick Wins tidak secara jelas dicantumkan dalam Roadmap,

tetapi ada dalam program Quick Wins pada program Manajemen

Perubahan;

3) Media komunikasi tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi

cakupannya hanya menjangkau pegawai internal, belum

menjangkau stakeholders LIPI;

4) Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan

peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala;

5) Peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi LIPI

masih berbentuk draf;

6) Asessment pegawai baru dilakukan pada sebagian kecil pegawai;

7) Pengukuran kinerja individu belum seluruhnya dikaitkan

dengan kinerja organisasi dan kinerja atasannya dan belum ada

monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu secara

berkala;

8) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) belum melaporkan secara

berkala tentang praktik gratifikasi dan belum dilakukan evaluasi

atas kebijakan penanganan gratifikasi;

9) Baru sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada

client dan audit berbasis risiko;

9


2017

10) Belum ada inovasi sistem pemberian kompensasi kepada

penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

Sedangkan tahun 2017, beberapa pokja mengalami kenaikan poin

namun beberapa kelompok kerja terjadi penurunan indek.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Hasil Evaluasi Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi

Nasional (UPRBN) atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI Tahun 2016-

2017



RB 2016


RB 2017 Kenaikan


A PENGUNGKIT (60%) 1 Manajemen Perubahan 5,00 3,89 77,80 4,03 80,6 0,14 2,80

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,96 79,20 3,75 75,00 - 0,21

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,84 64,00 3,84 64,00 0 0,00

4 Penataan Tata Laksana 5,00 3,26 65,20 3,76 75,20 0.50 10,00 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,41 82,73 13,23 88,20 0,10 0,67 6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,35 72,50 4,12 68,66 - 0,23

7 Penguatan Pengawasan 12,00 7,47 62,25 9,81 81,75 2,34 46,80

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,23 70,50 3,83 63,83 - 0,40

Sub Total Komponen Pengungkit 60,00 43,41 72,35 46,37 77,28 2,96 4,93 B HASIL (40%)

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,82 70,14 9,92 70,86 0,10 0.007 2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 3,45 57,50 3,99 66,50 0,54 9,00 3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,13 87,57 5,64 80,57 - 0,49 4 Opini BPK 3,00 3,00 100,00 3,00 100,00 0 0,00 5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,51 85,10 8,15 81,50 - 0,36

Sub Total Komponen Hasil 40,00 30,91 77,28 30,70 76,75 - 0,21 Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 66,75 74,32 77,07 77,07 10,32 10.32

10


2017

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan LIPI, dan sesuai dengan penilaian dari

Tim UPRBN maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai

sasaran Reformasi Birokrasi, antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Upaya yang perlu dilakukan oleh LIPI dalam meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas organisasi antara lain:

1) Melakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dan

telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan

organisasi;

2) Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja; menetapkan

sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh

seluruh pegawai; serta melakukan proses penerimaan pegawai

secara transparan, obyektif, dan akuntabel dan bebas KKN

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Melakukan pengembangan e-government di lingkungan

internal berupa database SDM dalam rangka mendukung

proses birokrasi dan aplikasi pelayanan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkat

transaksional;

4) Melakukan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur

operasional standar (SOP) yang telah disesuaikan dengan

perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi dan

hasilnya ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan peta

proses bisnis dan SOP;

5) Menetapkan penetapan kinerja individu yang terkait dengan

kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator

kinerja individu level di atasnya secara elektronik. Adapun hal

11


2017

penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (area for

improvement) LIPI adalah:

§ Membentuk Role model/agent of change untuk

menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan;

§ Melakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-

undangan yang tumpang tindih dengan instansi terkait dan

perlu dilakukan analisis dan revisi atas peraturan

perundang-undangan tersebut;

§ Melakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan

tumpang tindih fungsi dengan instansi lain dalam rangka

membentuk lembaga/kementerian yang mampu

mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif;

§ Mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja yang telah

dirancang berbasis elektronik agar dapat meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menciptakan

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, maka area for improvement

yang dilakukan sebagai berikut:

1) Menetapkan dan menerapkan kebijakan tentang whistle blowing

system (WBS) dan penanganan gratifikasi;

2) Mengevaluasi penanganan pengaduan masyarakat dan hasilnya

ditindaklanjuti;

3) Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan dalam

setiap jabatan, pekerjaan, dan fungsi di antara pegawai LIPI;

4) Membangun Zona Integritas melalui penetapan unit kerja yang

akan dikembangkan melalui Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

12


2017

5) Menciptakan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka menciptakan pengendalian

internal yang memadai;

6) Melakukan survei eksternal tentang persepsi korupsi sebagai

bahan masukan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih

dan bebas KKN.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ada sejumlah area for improvement yang dilakukan sebagai

berikut:

1) Melakukan sosialiasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya

Pelayanan Prima yang meliputi kode etik dan estetika pelayanan

prima;

2) Merumuskan kebijakan tentang sistem punishment

(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian

kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai

standar.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI oleh Kementerian PAN-RB

Sebagai langkah tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI

oleh Kementerian PAN dan RB, LIPI terus berupaya melakukan

penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi LIPI

dengan berdasarkan pada sejumlah catatan dan perubahan lingkungan

strategis yang ada.

Untuk mencapai hal tersebut, dalam program reformasi birokrasi

gelombang kedua, LIPI mengarahkan reformasi birokrasi kepada 8

(delapan) area perubahan dengan melakukan 9 (sembilan) program

mikro reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Road Map

Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 2015-2019.

13


2017

Sasaran yang ingin diwujudkan dari penyempurnaan dan

peningkatan kualitas reformasi birokrasi adalah meningkatnya kualitas

birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung

peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai

bidang.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI Tahun 2017

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI tahun 2017

dilakukan terhadap pelaksanaan dan pencapaian target Road Map pada

8 (delapan) area perubahan.

1. Manajemen Perubahan

Target yang ditetapkan pada Program Manajemen Perubahan dalam

Road Map Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 adalah:

1) Terwujudnya penerapan nilai-nilai corporate LIPI, dicapai

melalui program pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan

integritas;

2) Terwujudnya agen-agen perubahan di LIPI, dicapai melalui

pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong

terjadinya perubahan pola pikir;

3) Terlaksananya program Quick Wins (QW) LIPI, dilakukan

dengan percepatan pelayanan melalui QW.

Hasil yang diharapkan dengan ditetapkannya target tersebut, yaitu:

1) Meningkatnya penerapan/internalisasi azas, prinsip, nilai

dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan

budaya kinerja dan budaya pelayanan;

2) Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi

pemerintah;

3) Meningkatnya integritas aparatur;

14


2017

4) Meningkatnya profesionalisme aparatur;

5) Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan

masyarakat;

6) Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Target yang ditetapkan pada Program Manajemen Perubahan di

tahun 2017 meliputi:

1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;

2) Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong

terjadinya perubahan pola pikir;

3) Percepatan pelayanan melalui Quick Wins, dengan

berkoordinasi dengan tim terkait.

Pencapaian dari Program Manajemen Perubahan pada tahun 2017

adalah:

1) Telah dilakukan upaya terus menerus internalisasi

pelaksanaan RB LIPI melalui beberapa cara, antara lain

sosialisasi pelaksanaan RB dalam setiap kesempatan dan

melibatkan secara aktif unsur pimpinan dalam pelaksanaan

RB. Selain itu juga dibuat rencana pembangunan budaya kerja;

2) Seluruh jajaran pimpinan LIPI telah ditetapkan sebagai agen

perubahan (agent of change maupun role model) yang dapat

mendorong terjadinya perubahan pola pikir sivitas LIPI. Selain

itu, seluruh pejabat struktural di setiap satuan kerja dan para

pegawai juga telah ditetapkan menjadi agen perubahan dan

berperan aktif dalam program dan kegiatan Reformasi Birokrasi

sehingga diharapkan turut mendorong proses percepatan

perubahan di masing-masing satuan kerja.

3) Quick Wins LIPI tahun 2017 ditentukan berdasarkan hasil

seleksi atas usulan dari masing-masing kedeputian dan

settama. Adapun yang ditetapkan oleh Kepala LIPI sebagai

Quick Wins LIPI 2017 adalah ‘Sistem Informasi Layanan

15


2017

Keuangan Terpadu’ (SILAKU). Sistem ini akan membantu

dalam aspek tata laksana (implementasi SOP dan e-

Government) dan aspek akuntabilitas kinerja (kinerja

keuangan). Melalui sistem ini dapat diketahui kinerja keuangan

secara real time srta dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Kendala/hambatan yang dihadapi antara lain:

1) Belum semua satuan kerja memahami langkah-langkah RB

melalui Manajemen Perubahan sehingga belum ada kesamaam

persepsi tentang pendanaan RB, terutama yang terkait dengan

‘pola pikir’

2) Masih agak sulit mengukur keberhasilan area Manajemen

Perubahan

Rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program Manajemen

Perubahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, antara lain

meliputi:

1) Terus melakukan internalisasi pelaksanaan RB LIPI ke seluruh

pegawai LIPI melalui berbagai kegiatan;

2) Pada pelaksanaan QW SILAKU, beberapa rencana aksi atau

strategi yang akan dilakukan adalah: i) menentukan prioritas

dan pembagian tugas pengembangan intra LIPI; ii) melakukan

koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk

mengintegrasikan sistem yang ada; iii) mendesain sistem

secara modular dengan pendekatan Object Oriented

Programming.

2. Penguatan Pengawasan

Program ini mempunyai beberapa hasil yang diharapkan, yaitu:

16


2017

1) Meningkatnya kapabilitas APIP, dicapai melalui pelaksanaan

program Peningkatan Kapabilitas APIP;

2) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN, dicapai dengan membangun Zona

Integritas (ZI) satker yang akan dikembangkan menjadi WBK

dan WBBM;

3) Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur, dicapai

dengan menyusun dan mengevaluasi kebijakan tentang

pelaksanaan pengendalian gratifikasi, melaksanakan dan

mengevaluasi pelaksanaan WBS, dan melaksanakan

pemantauan benturan kepentingan;

4) Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen,

profesional, dan sinergi, dicapai melalui pelaksanaan program

Pembangunan dan Penerapan SPIP di masing-masing Satker;

5) Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi, dicapai

melalui program Penanganan Pengaduan Masyarakat secara

Terpadu;

6) Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh

opini WTP – BPK, dicapai dengan Mengevaluasi Tingkat

Efisiensi, Efektivitas, dan Produktivitas Seluruh Satker;

7) Teridentifikasinya strategi pencegahan dan pemberantasan

korupsi, dicapai dengan Mengevaluasi Survei Eksternal tentang

Persepsi Korupsi.

Pencapaian dari Program Penguatan Pengawasan pada tahun 2017

adalah:

1) Dalam pengembangan kapabilitas APIP, untuk meningkatkan

level Internal Audit Capability Model (IACM) LIPI yang pada

tahun 2016 berada pada level 2 (infrastructure) agar mencapai

target level 3 (integrated)pada akhir RPJMN 2015-2019 LIPI

telah menerbitkan Pedoman Audit Berbasis Risiko di

17


2017

Lingkungan LIPI serta mengadakan bimbingan teknis audit

berbasis risiko yang diikuti oleh seluruh auditor Inspektorat

LIPI.

2) LIPI telah melaksanakan pembangunan ZI dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014. Pada tahun 2017 telah

dilakukan penilaian mandiri terhadap pembangunan ZI di

satuan kerja LIPI dan diusulkan 2 (dua) satuan kerja untuk

menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

yaitu Pusat Konservasi Kebun Raya Bogor dan Balai Konservasi

Kebun Raya Purwodadi, dan 4 (empat) satuan kerja menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Adapun satuan kerja yang

disusulkan untuk memperoleh predikat WBK yaitu:

1) Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI

2) Pusat Dokumentai Ilmiah Indonesia (PDII)

3) Balai Konservasi Kebun Tumbuhan Kebun Raya Bali

4) Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI

Beradasarkan usulan tersebut, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan dua

satuan kerja LIPI sebagai Satuan kerja yang memperoleh

predikat WBBM, yaitu Pusat Konservasi Kebun Raya Bogor dan

Balai Konservasi Kebun Raya Purwodadi, serta satu satuan

kerja yang memperoleh predikat WBK, yaitu Pusat Penelitian

Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI.

3) LIPI telah membuat kebijakan tentang penanganan Gratifikasi

yang dituangkan dalam Peraturan Kepala LIPI No. 2 Tahun

2015, dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Inspektur

LIPI No.B-464/INS/HK/II/2015 tentang Tim Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan LIPI. Sepanjang tahun 2017, Tim

Pengendalian Gratifikasi LIPI belum mendapatkan laporan

gratifikasi dari aparatur LIPI dan/atau pejabat lainnya.

18


2017

4) Terkait dengan pengelolaan pengaduan whistle blowing system

(WBS) di LIPI, selama tahun 2017 tidak terdapat aduan yang

diterima sehingga tidak ada tindak lanjut apapun yang

dilakukan. Demikian pula dengan pelaksanaan pemantauan

benturan kepentingan, belum didapatkan laporan tentang

benturan kepentingan dari aparatur LIPI dan/atau pejabat

lainnya.

5) Telah dilakukan bimbingan teknis dan sosialisasi penilaian

risiko untuk UPT. Loka Uji Teknik Pertambangan LIPI

Jampangkulon. Selain itu, juga telah dilakukan monitoring

pelaksanaan SPIP, khususnya pemutakhiran RTP pada satuan

kerja LIPI di wilayah Cibinong, yaitu Pusbindiklat Peneliti,

Pusat Penelitian Biologi, Pusat Penelitian Bioteknologi, Pusat

Penelitian Biomaterial, dan Pusat Penelitian Limnologi.

6) Sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan

proses peningkatan pelayanan kepada publik, LIPI telah

membangun sistem pengaduan masyarakat berbasis website,

yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui

www.pengaduan.lipi.go.id. Pengelolaan dan penanganan

pengaduan masyarakat terus dilakukan, termasuk monitoring

dan evaluasinya, namun belum dilakukan secara berkala.

Sampai dengan akhir tahun 2017 belum ada pengaduan yang

masuk ke sistem yang telah disiapkan.

Kendala/hambatan yang dihadapi secara umum adalah belum

tersedianya kesiapan sarana pendukung untuk melaksanakan

peraturan Kepala LIPI mengenai pengendalian dan penanganan

gratifikasi, benturan kepentingan, dan pengaduan masyarakat.

Selain itu, anggaran pendukung RB khususnya Program Penguatan

Pengawasan belum tersedia secara memadai.

Rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program penguatan

pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, meliputi:

19


2017

1) Penyempurnaan struktur tata kelola APIP, dengan

menyempurnakan SOP terkait pelaksanaan pengawasan yang

dilakukan oleh Inspektorat LIPI;

2) Meningkatkan peran dan layanan Inspektorat LIPI dengan

melakukan audit menuju audit kinerja secara bertahap, dan

didahului dengan pembuatan pedoman audit kinerja di

lingkungan LIPI;

3) Meningkatkan kompetensi pegawai, khususnya Auditor melalui

diklat pengawasan maupun Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS),

serta meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung

tugas dan fungsi pengawasan;

4) Meningkatkan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi

dalam membangun ZI untuk mendorong satuan kerja menuju

predikat WBK dan WBBM;

5) Menetapkan mekanisme/prosedur yang berkaitan dengan

pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan, dan

penanganan pengaduan masyarakat untuk kemudian

disosialisasikan kepada para pegawai LIPI;

6) Terus dilakukan pemantauan terhadap Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) yang disusun oleh masing-masing satuan

kerja agar penilaian risiko mencakup seluruh kegiatan pokok

(substansi) di setiap satuan kerja.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area program ini mempunyai beberapa hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Dokumen Laporan Kinerja (LKj) LIPI dapat diakses oleh publik,

dicapai dengan meningkatkan kualitas informasi kinerja ke

publik;

20


2017

2) Peningkatan nilai LKj LIPI, dicapai dengan mengembangkan

sistem manajemen kinerja dan pelaporan, termasuk di

dalamnya melakukan reviu kesesuaian antara Indikator Kinerja

Utama (IKU) dengan tugas fungsi untuk Eselon II dan III hingga

kepada ukuran kinerja individu;

3) Akuntabilitas kinerja terlihat hingga level individu, dicapai

dengan mengembangkan sistem informasi kinerja hingga ke

level individu.

Target yang ditetapkan pada Program Akuntabilitas Kinerja di

tahun 2017 meliputi:

1) Penyusunan format laporan kinerja triwulan

2) Pembangunan sistem terintegrasi perencanaan kinerja,

pengelolaan keuangan

3) Mereviu/evaluasi Renstra LIPI 2015-2019 (evaluasi mid

term)

4) Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Individu

5) Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas

kinerja

6) Penyempurnaan Panduan Penyusunan LKj LIPI

Pencapaian dari Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada

tahun 2017 adalah:

1) Format laporan kinerja triwulan LIPI belum dibuat secara

baku, namun sudah mulai dibuat draf lay out nya. sehingga

untuk pemantauan kinerja triwulan masih mengacu pada

format Bappenas;

2) LIPI telah membangun sistem informasi “SIPADU” untuk

mengintegrasikan proses perencanaan kegiatan/program

penganggaran, monitoring, dan laporan kegiatan. Namun

21


2017

sistem ini masih banyak kekurangan sehingga perlu

disempurnakan lagi;

3) Reviu/evaluasi mid term Renstra LIPI 2015-2019 belum

dapat dilaksanakan pada tahun ini;

4) Sistem laporan kinerja individu dalam e-kinerja sedang

dalam proses pengembangan dan penyempurnaan sehingga

sampai akhir tahun 2017 Panduan Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Individu belum dapat dilaksanakan;

5) Dalam tahun 2017 ini LIPI telah melakukan peningkatan

kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dengan

mengundang nara sumber dari KemenPAN RB, dengan

fokus pada pengayaan cascading IKU. Selain itu juga

dilakukan bimbingan teknis terkait dengan bidang

akuntabilitas;

6) Telah dilakukan penyempurnaan Panduan Penyusunan LKj

2017 dan Perjanjian Kinerja 2018 LIPI sesuai dengan format

baru dari KemenPAN RB, namun belum di-upload di web

lipi.go.id;

Rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program Penguatan

Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018,

meliputi:

1) Penyempurnaan sistem SIPADU ini dengan penambahan modul

laporan kinerja dan laporan keuangan

4. Penataan dan Penguatan Organisasi

Area ini mempunyai beberapa hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Organisasi yang tepat ukuran sesuai lingkungan strategisnya

dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) menjadi LIPI korporat, dicapai

22


2017

dengan melakukan assessment serta pelaksanaan penataan

dan penguatan organisasi mekanistik (UPT) di LIPI;

2) Efektivitas Kelompok Penelitian di pusat-pusat penelitian di

LIPI serta Efektivitas dan optimalisasi struktur organisasi baru

LIPI, dicapai dengan melakukan evaluasi terhadap perubahan

struktur organisasi terkait bidang penelitian menjadi kelompok

penelitian (Keltian) dan perombakan organisasi satker di

lingkungan LIPI;

3) Efisiensi organisasi sesuai tupoksinya serta Organisasi yang

tepat ukuran dan tepat fungsi, dicapai dengan melakukan

evaluasi dan menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi

dengan instansi lain;

4) Organisasi LIPI ideal sesuai dengan lingkungan strategisnya,

dicapai dengan mengkaji bentuk kelembagaan/organisasi

penelitian dan pengembangan paling ideal bagi LIPI sebagai

respons terhadap perubahan lingkungan eksternal dan

internal;

5) Organisasi LIPI yang efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya

serta peningkatan kinerja organisasi, dicapai dengan

melakukan penyusunan Indeks Kelembagaan LIPI.

Pencapaian dari Program Penataan dan Penguatan Organisasi pada

tahun 2017 adalah:

1) Telah dilakukan evaluasi kelembagaan LIPI untuk mengetahui

apakah organisasi LIPI sudah efisien atau masih kurang

efisien. Maksud dilakukannya evaluasi kelembagaan LIPI

Tahun 2017 adalah sebagai bahan LIPI dalam memperbaiki,

menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasi LIPI

ataupun struktur organisasi satuan kerja di lingkungan LIPI

agar tujuan strategis organisasi dapat tercapai. Hasil evaluasi

menunjukkan bahwa organisasi LIPI berada dalam kategori

23


2017

CUKUP EFISIEN, artinya struktur organisasi masih

membutuhkan penyesuaian secara bertahap.


Rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program Penataan dan

Penguatan Organisasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2018,

meliputi:

1) Mengembangkan instrumen survei yang lebih komprehensif,

yang dapat memetakan permasalahan organisasi di masing-

masing satuan kerja maupun organisasi LIPI sehingga tujuan

organisasi yang efektif dan efisien dapat tercapai.

5. Penataan dan Penguatan Tata Laksana


1) Birokrasi di lingkungan LIPI menjadi lebih efisien, efektif,

produktif, dan akuntabel sehingga kinerja LIPI meningkat,

dicapai melalui program pengembangan proses bisnis LIPI;

2) Meningkatnya penerapan sistem proses dan prosedur kerja

yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana,

transparan, partisipatif, dan berbasis e-government, dicapai

melalui program pengembangan e-Government secara

terintegrasi;

3) Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik di

lingkungan LIPI, dicapai melalui program Keterbukaan

Informasi Publik (KIP);

4) Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa,

dicapai melalui program peningkatan kualitas e-procurement;

24


2017

5) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal,

dicapai melalui program manajemen kearsipan birokrasi

berbasis TIK.

Pencapaian dari Program Penataan dan Penguatan Tata Laksana

pada tahun 2017 adalah menitik beratkan kepada tindak lanjut

rekomendasi dari monitoring dan evaluasi tahun 2016 [baik internal

maupun MENPAN] yang meliputi:

• Internalisasi peta proses bisnis agar dilakukan kepada seluruh

unit terkait;

• Agar dilakukan evaluasi terhadap prosedur operasional secara

berkala untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tugas organisasi;

• Agar mengintegrasikan aplikasi layanan baik kepada pihak

internal maupun pihak eksternal sesuai rencana strategis

pengembangan penerapan teknologi informasi di lingkungan

LIPI;

• Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi

publik semester 1 Tahun 2017 belum disusun.

Dan tindak lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Proses Bisnis LIPI

Program/Kegiatan

Output Tahapan Kerja Waktu Pelaksanaan

Kriteria Keberhasilan

Penanggung

jawab

Pengembangan Proses Bisnis LIPI

Dokumen Proses Bisnis LIPI

• Penetapan PPK Penelitian LIPI

Januari 2018

Perka PPK Penelitian

BOSDM

• Sosialisasi PPK Penelitian di Kede

Minggu kedua Febuari 2018

Terselengaranya sosialisasi di Kedeputian IPK

25


2017

putian IPK

• Sosialisasi PPK Penelitian di Kedeputian IPH

Minggu ketiga Februari 2018

Terselengaranya sosialisasi di Kedeputian IPH

• Sosialisasi PPK Penelitian di Kedeputian IPT

Minggu keempat Februari 2018

Terselengaranya sosialisasi di Kedeputian IPT

• Sosialisasi PPK Penelitian di Kedeputian IPSK

Minggu pertama Maret 2018

Terselengaranya sosialisasi di Kedeputian IPSK

• Sosiliasasi PPK Penelitian di Kedeputian JASIL

Minggu Kedua Maret 2018

Terselengaranya sosialisasi di Kedeputian JASIL

• Monitoring dan evaluasi proses bisnis LIPI

Oktober 2018

Dokumen monitoring dan evaluasi proses bisnis LIPI

Disebutkan telah tersusun dokumen proses bisnis LIPI dan dokumen

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di LIPI

b. Pengembangan E-Government Terintegrasi

26


2017

Pengembangan E-Government terintegrasi terdiri dari: Perencanaa

Strategis TIK; Kebijakan TIK; Kelembagaan TIK; Sistem Informasi /

Aplikasi TIK; dan Pengembangan Infrastruktur TIK. Telah tersedian

payung peraturan Kepala LIPI yaitu, Keputusan Kepala LIPI No.

1343/E/2016 - Rencana Strategis TIK / IT Master Plan LIPI,

Keputusan Kepala LIPI tentang Penetapan CIO LIPI, dan Keputusan

Sestama LIPI tentang Pembentukan Tim Gabungan TIK LIPI sesuai

kebijakan Tatakelola IT Master Plan LIPI.

Selanjutnya dilaksanakan penyusunan: Pengembangan Arsitektur

TIK LIPI Terintegrasi, Progres Pengembangan Kebijakan TI LIPI

Terintegrasi, Progres Pengembangan Infrastruktur TI LIPI

Terintegrasi, dan Progres Pengembangan Sistem Informasi LIPI

Terintegrasi.

Adapun aplikasi e-Govt yang sudah dapat ditayangkan adalah: Intra

LIPI [Implementasi Intra LIPI versi 2.0, Implementasi Modul TNDE Intra LIPI

versi 2.0, Implementasi Modul Keuangan Intra LIPI versi 2.0, Implementasi

Modul Forum Intra LIPI versi 2.0, Implementasi Modul Agenda Intra LIPI versi

2.0, Implementasi Modul Persediaan Intra LIPI versi 2.0, Implementasi Modul

Blog Intra LIPI versi 2.0].

Adapun pengembangan modul system layanan telah disusun 4

layanan yaitu Modul SI laku LIPI, Modul SI layanan internal, Modul SI layanan

eksternal dan Modul Perencanaan & Program.

c. Peningkatan Kualitas e-Procurement

Peningkatan kualitas e-procurement dilakukan dengan mengembangkan

sistem layanan elektronik yang terdiri dari, Implementesi SPSE ver. 4/LPSE,

Pemenuhan 17 Standar Nasional LPSE (telah meraih sertifikat).

27


2017

d. Manajemen Kearsipan berbasis TIK

Manajemen Kearsipan berbasis TIK 2017 dilakukan dengan

Implementasi e-Arsip LIPI, Implementasi TNDE LIPI, Biro Umum Menyusun

Renstra TIK LIPI 2015 – 2019.

e. PPID

Rata-rata waktu layanan KIP Online LIPI selama tahun 2017

adalah 12,6 hari dari standar minimal menurut regulasi 10 hari

kerja, dengan persentase 65,8 %. Angka ini turun dari rekapitulasi

tahun 2016 yang mencapai 95,0 dengan rata-rata waktu layanan

3,1 hari kerja. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik : Total

permohonan informasi publik LIPI selama tahun 2017 mencapai

2947 permohonan, Diterima 2934 permohonan, Ditolak 6

permohonan (informasi tidak dikuasai, permohonan dibatalkan

oleh pemohon) dan Tidak direspon 7 permohonan (pergantian PPID

satuan kerja).

Kendala penggunaan e-Govt sebagai berikut:

1. Sistem Informasi saat ini di satker LIPI tidak berorientasi integrasi

dan ownership

§ Setiap satker hanya berpikir membangun sistem informasi

untuk diri sendiri tidak untuk LIPI;

28


2017

§ Banyak kegiatan seperti Proyek Perubahan Pimpinan, Zona

Integritas dll, yang mensyaratkan membuat banyak sistem

informasi tanpa memikirkan integrasi kedepan;

§ Satker berharap pengelolaan TI dapat dilakukan oleh Pusat

namun Ketersediaan SDM TI dan Anggaran TI di Pusat

masih minim.

2. SDM TI kurang optimal :

§ Ketidaksesuaian penugasan SDM TIK di lingkungan LIPI;

§ SDM TIK rangkap pekerjaan sehingga tidak fokus dalam

pengelolaan TIK;

§ Komunitas HITAKOM masih perlu di maksimalkan

kontribusinya.

3. Anggaran TI LIPI masih tersebar di setiap satker

§ Satker belum berkoordinasi terkait investasi TIK pada

satuan kerja masing-masing; sebagai contoh pengadaan

internet (padahal ini belum tentu menjadi solusi, justru

menambah beban pekerjaan terkait maintenance dan

pertanggung jawaban audit serta inefieisnsi anggaran,

padahal anggaran LIPI sudah cukup minim).

Dari kendala-kendala yang ditemui tersebut, kelompok kerjas tata

laksana mempunyai rekomendasi sebagai berikut:

Diperlukan keputusan dan kebijakan pimpinan LIPI serta komitmen

seluruh elemen lembaga dalam :

1. Komitmen Pelaksanaan Renstra TIK LIPI tahun 2015-2019

sesuai Keputusan Kepala LIPI No. 1343/C/2016;

2. Pengelolaan dan Pengembangan TIK LIPI dilaksanakan

secara kolaborasi dan lintas sektoral dengan dikoordinasikan

oleh Sestama LIPI selaku Chief Information Officer LIPI;

29


2017

3. Proses Pengembangan TIK LIPI harus dikoordinasikan

bersama Tim Gabungan TIK LIPI agar menjamin standar

proses, keamanan informasi dan integrasi TIK;

4. Percepatan Proses Implementasi Arsitektur TIK LIPI melalui

beberapa alternatif sbb:

• Pembagian tugas pengembangan arsitektur TIK oleh

satker-satker yang berkompeten;

• Kontribusi SDM TIK satker untuk berperan dalam

pembangunan arsitektur TIK LIPI dengan skema

mutasi/diperbantukan sementara/permanen;

5. Efesiensi Anggaran TIK LIPI melalui :

• Investasi TIK pada satuan kerja harus dikoordinasikan

bersama Tim Gabungan TIK LIPI dan harus mendapat

persetujuan CIO LIPI, guna menghindari inefesiensi

anggaran, menjamin kompatibilitas dan standarisasi

spesifikasi teknis dengan infrastruktur Pusat.

• Penyediaan Infrasturktur TIK yang bersifat korporat

hanya dilakukan oleh Sekretariat Utama seperti

Pengadaan Internet, kecuali mendapat persetujuan

CIO LIPI;

• Pengadaan Infrasturktur TIK dilakukan melalui

konsolidasi pengadaan TIK LIPI, sehingga LIPI memiliki

bargaining poin dengan vendor melalui pengadaan

partai besar secara korporat, nilai investasi dapat lebih

bersaing dan efesien melalui konsolidasi pengadaan,

dan infrastruktur TIK LIPI menjadi terstandarisasi.

6. Integrasi Sistem Informasi LIPI

• Integrasi sistem informasi sesuai IT Masterplan dan

Ownership, Hapus duplikasi semua sistem informasi

yang ada, Membangun sistem informasi untuk

30


2017

kebutuhan output LIPI ke stakeholder (pimpinan dan

masyarakat);

• Satker masih diperbolehkan membangun sistem

informasi untuk keperluan yang spesifik satker saja

Rencana aksi 2018:

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTPUT

TAHAPAN KERJA WAKTU PELAKSANAAN

KRITERIA KEBERHASILAN

PENANGGUNG JAWAB

Pengembang an Proses Bisnis LIPI

Dokumen • Proses Bisnis LIPI

Penetapan PPK

Penelitian LIPI

• Penyusunan peta proses bisnis pendukung (perkebunraya an, dll)

• Penyusunan SOP proses bisnis

• Februari 2018

• Maret – Juli 2018

• April – Agustus 2018

PerKa LIPI PPK Penelitian BOSDM

pendukung

Internalisasi Proses Bisnis LIPI

Sosialisas i Proses Bisnis

Melakukan Sosialisasi PPK Penelitian (per Kedeputian)

Februari – Maret 2018

Terselenggaranya sosialisasi di seluruh Kedeputian LIPI

BOSDM + Perwakilan Kedeputian

Monitoring dan evaluasi proses bisnis LIPI

Dokumen monitori ng dan evaluasi proses bisnis LIPI

Melakukan monitoring dan evaluasi proses bisnis LIPI

Oktober 2018

Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi proses bisnis LIPI

6. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur


31


2017

1) Sumber Daya Manusia LIPI yang memiliki kompetensi sesuai

dengan kebutuhan organisasi, dicapai dengan melakukan

perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan

pegawai ASN LIPI;

2) Penerimaan pegawai yang transparan, akuntabel, dan

profesional, dicapai melalui penguatan sistem rekrutmen dan

seleksi calon pegawai LIPI;

3) Pejabat LIPI yang profesional di bidangnya, dicapai dengan

melakukan promosi jabatan secara terbuka;

4) Peningkatan kinerja pegawai sebagai dampak berkurangnya

gap antara kompetensi yang dimiliki dengan jabatan yang

diemban, dicapai dengan melakukan assessment kompetensi

sebagai acuan pengembangan pegawai LIPI secara profesional;

5) Peningkatan kinerja dan profesionalitas pegawai, dicapai

melalui penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan

pelatihan untuk mendukung kinerja PNS LIPI;

6) Peningkatan kinerja organisasi sejalan dengan peningkatan

kinerja individu diimbangi dengan peningkatan tunjangan

kinerja, dicapai melalui penerapan sistem penilaian kinerja

individu pegawai LIPI;

7) Pegawai LIPI yang mempunyai integritas tinggi, bermoral dan

beretika profesional, dicapai dengan melakukan penegakan

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai LIPI;

8) Manajemen ASN yang trasnparan, kompetitif, dan berbasis

merit untuk mewujudkan ASN yang profesional, bersih,

berintegritas, dan melayani, dicapai melalui program

pengembangan sistem pengkaderan/manajemen talenta ASN

LIPI;

9) Peningkatan profesionalitas PNS LIPI, dicapai melalui

penyusunan dan penetapan pola karier PNS LIPI;

32


2017

10) Sistem informasi ASN LIPI yang akurat dan integratif sebagai

tulang punggung dalam pengambilan kebijakan yang tepat bagi

pengembangan karier profesional ASN LIPI, dicapai dengan

melakukan pengembangan sistem informasi ASN LIPI;

11) Peningkatan profesionalitas ASN, dicapai dengan melakukan

survei Indeks Profesionalitas ASN LIPI.

Pencapaian dari Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur pada tahun 2017 adalah:

1) Tersusunnya perbaikan berkelanjutan pedoman Siatem

Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN LIPI (penyempurnaan

analisis jabatan).

2) Penguatan Sistem Rekruitmen dan Seleksi calon pegawai

3) Promosi jabatan terbuka

4) Asesmen Kompetensi Sebagai Acuan Pengembangan

Pegawai Secara Profesional melalui peningkatan pendidikan

S2, S3 dan pendidikan non gelar serta diklat-diklat teknis &

kelembagaan.

5) Penerapan Sisitem Kinerja Individu Pegawai LIPI, dengan

target migrasi sistem intra LIPI tidak mempengaruhi

penilaian kinerja melalui e-SKP ini.

6) Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

LIPI

7) Pemberian Penghargaan Bagi Pejabat Fungsional Teladan 2017

(Peneliti, Arsiparis, Pranata Humas, Perencana, Teknisi

Litkayasa dan Analis Kepegawaian).

8) Pengembangan Sistem informasi ASN LIPI:

http://hris.lipi.go.id.

33


2017


1) Adanya perubahan Permen PAN dan RB tentang Jabatan

Fungsional Umum (JFU) yang masih belum terbit sehingga

penyempurnaan analisis jabatan fungsional umum belum

dapat dilakukan;

2) Dengan masih berlakunya kebijakan moratorium penerimaan

CPNS maka belum dapat diselenggarakan penerimaan CPNS

LIPI secara online melalui SIPC LIPI; Menunggu kepastian dari

Panselnas tentang mekanisme penerimaan CPNS LIPI melalui

jalur formasi khusus;

3) Penyempurnaan aplikasi e-kinerja belum dilakukan karena

belum diterbitkannya Pedoman Penilaian Kinerja Individu PNS

LIPI;

4) Beberapa kendala lainnya adalah karena terkait dengan

kebijakan pihak luar LIPI, antara lain untuk Penyusunan

Pedoman Promosi Jabatan secara Terbuka di Lingkungan LIPI

belum dilakukan karena masih menunggu PP sebagai turunan

UU tentang Promosi Jabatan secara Terbuka; dan untuk

integrasi database LIPI dengan database BKN masih menunggu

kesiapan dari database BKN.

7. Penataan Peraturan Perundang-undangan


1) Meningkatnya kualitas regulasi iptek LIPI; Terciptanya regulasi

LIPI yang relevan, tidak tumpang tindih, dan harmonis; serta

Meningkatnya dampak regulasi LIPI terhadap perkembangan

kebijakan iptek, yang dicapai dengan membuat Regulasi Iptek

LIPI sesuai Kerangka Regulasi guna mendukung Kebijakan

Iptek;

34


2017

2) Meningkatnya layanan regulasi LIPI yang murah, mudah,

cepat, dan tepat, dicapai dengan membangun layanan regulasi

LIPI berbasis IT (e-regulasi);

3) Meningkatnya layanan dokumentasi dan informasi hukum LIPI

yang murah, mudah, cepat, dan tepat, dicapai dengan

mengembangkan dan memutakhirkan data dalam Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI.

Pencapaian dari Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

pada tahun 2017 adalah:

a. Harmonisasi: Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan

terhadap PUU yang tidak harmonis/sinkron dan Telah dilakukan

revisi PUU yang tidak harmonis/tidak sinkron

b. Sistem pengendalian dalam penyusunan PUU: Adanya Sistem

pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang

mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah

Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi dan Telah

dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian

penyusunan peraturan perundang-undangan.

c. Tersususnya 9 regulasi IPTEK LIPI

Tindak lanjut:

• Hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2017, terdapat 3

Peraturan Kepala LIPI yang diganti/dicabut/diubah karena perlu

disesuaikan dengan perkembangan hukum dan regulasi terbaru.

• Hasil monitoring dan evaluasi sudah disampaikan dalam

monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI pada bulan

Desember 2017. Hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan

untuk: 1) layanan e-regulasi masuk dalam laman depan website LIPI;

dan 2) pembangunan layanan dalam e-goverenment LIPI satu pintu

dan menjadi bagian dari Rencana Induk Informasi Teknologi LIPI

(mater plan ITT LIPI). Dintindaklanjuti untuk tahun 2018 akan

35


2017

dimasukkan dalam laman depan website LIPI. Contoh benchmarking di

beberapa kementerian/lembaga menjadi salah satu menu utama

dalam website kementerian/lembaga. Karena regulasi merupakan

salah satu informasi penting yang banyak dicari oleh masyarakat.

LIPI yang mempunyai fungsi pembina jabatan fungsional peneliti

nasional dan pembina pembangunan dan pengelolaan kebun raya

harus memberikan informasi terkait dengan regulasi yang

dikeluarkan dalam website selain informasi yang disampaikan

dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LIPI.

• Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti, yaitu:

1) Peraturan Kepala LIPI Tahun 2010 s.d. 2017 telah dilengkapi

dengan katalog dan abstrak. Penyusunan katalog dan abstrak

dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

02 Tahun 2013. 2) Logo JDIH Nasional telah dimasukkan dalam

laman depan website JDIH LIPI dengan peletakan disesuaikan

dengan desain yang disampaikan oleh Badan Pembinaan Hukum

Nasional Kementerian Hukum dan HAM. ��

8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Hasil yang diharapkan dari area ini adalah “meningkatnya kualitas

pelayanan publik”. Untuk mencapai hasil yang diinginkan tersebut,

rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1) Menyusun standar pelayanan minimum, dan

menyelenggarakan sosialisasi, reviu, dan juga evaluasi untuk

penyempurnaan;

2) Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan

Budaya Pelayanan Prima yang meliputi kode etik, estetika, dan

sistem punishment (sanksi)/reward pelayanan prima;

3) Secara rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan LIPI yang spesifik LIPI;

36


2017

4) Pengelolaan pengaduan (Help Desk Informasi Layanan

Terpadu);

5) Penerapan layanan satu atap dan pemanfaatan TIK untuk

pelayanan (Sistem Online Layanan Terpadu).

Pencapaian dari Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada

tahun 2017 adalah:

1) Terus dilakukan proses integrasi layanan publik satuan kerja

LIPI menjadi layanan publik LIPI. Demikian pula dengan

Standar Pelayanan Prima, beberapa satuan kerja telah

menyusun dan nantinya juga akan diintegrasikan menjadi

Standar Pelayanan LIPI;

2) Dalam upaya meningkatkan layanan publik, LIPI tahun ini

menyelenggarakan Lomba Inovasi Pelayanan Publik LIPI

dengan menggunakan kriteria umum dan khusus sesuai

dengan Pedoman Layanan Publik dari Kementerian PAN dan

RB. Lomba inovasi tahun ini melibatkan 9 satuan kerja dengan

tujuan untuk mewujudkan tanggung jawab LIPI kepada publik

dengan mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara optimal;

3) Telah dilaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat sejak

tahun 2015. Penilaian IKM tahun 2016 telah dilakukan dengan

mengacu pada hasil IKM tahun 2015, terhadap stakeholder

internal dan eksternal LIPI;

4) Telah disusun master plan IT LIPI sebagai upaya

pengembangan sistem layanan terpadu LIPI secara online dan

telah dilakukan penerapannya pada TW IV 2016. Layanan

terpadu online ini diberikan melalui website

https://layanan.lipi.go.id/. Dalam hal layanan publik ini, pada

tahun 2016 LIPI melalui Pusat Dokumentasi dan Informasi

Ilmiah meraih penghargaan dari Ombudsman RI dengan

predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik

37


2017

sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.

Rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program Peningkatan

Kualitas Layanan Publik yang akan dilaksanakan pada tahun 2018,

meliputi:

1) Melanjutkan dan menindaklanjuti pemetaan layanan korporat

dan menyusun SOP untuk setiap layanan, menyusun

maklumat standar layanan, serta melakukan pemantauan dan

evaluasi maklumat pelayanan;

2) Penyempurnaan format penyelenggaraan Lomba Inovasi

Pelayanan Publik LIPI agar pelaksanaan lomba berikutnya

dapat dilaksanakan dengan lebih baik;

3) Meningkatkan koordinasi antara Biro Organisasi dan Sumber

Daya Manusia dengan Biro Kerja Sama, Hukum, dan

Hubungan Masyarakat terkait evaluasi dan rencana survei IKM

tahun 2017;

4) Melanjutkan pengelolaan pengaduan layanan oleh Biro Kerja

Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat dan Inspektorat;

5) Sosialisasi dan pengembangan e-layanan terpadu.

38


2017

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan

bahwa secara keseluruhan, pencapaian seluruh program Reformasi

Birokrasi LIPI pada tahun 2017 sudah berjalan dengan baik dan

sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian,

masih ada beberapa target yang belum bisa dicapai dengan berbagai

kendala yang dihadapinya.

Dari berbagai kendala yang dihadapi, ada sebagian yang harus

bergantung pada kebijakan pihak lain/luar LIPI sehingga hanya dapat

dilakukan dengan menunggu kebijakan tersebut dikeluarkan/

diterbitkan. Sedangkan kendala yang sifatnya internal, akan terus

dilakukan upaya untuk mengatasinya.

Ada pula beberapa target yang tidak/belum bisa dicapai

dikarenakan targetnya terlalu optimis, misalnya target untuk jumlah

satker yang yang diusulkan untuk diberikan predikat WBK/WBBM yang

terlalu tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian target.

Dengan melihat perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi

yang ada, diharapkan agar masing-masing Tim Kerja melihat kembali

atau mereviu rencana programnya yang telah dituangkan dalam Road

Map Reformasi Birokrasi LIPI. Selain itu, perlu dilakukan redesign untuk

program yang targetnya masih belum banyak tercapai.

39


2017

LAMPIRAN

Laporan’Monitoring’ Laporan’Monitoring’dan’Evaluasi’ dan ...lipi.go.id/public/uploads/rb/content/Laporan_Monev_Tim_Kerja_RB... · Dalam rangka tercapainya tata kelola

Documents