Laporan%20KPA%20Nasional%202007%20Lengkap%20copy

KOMISI

PENANGGULANGAN

AIDS

Sekretariat KPA Nasional Menara Eksekutif Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin Kav.9, Jakpus Telp (021) 3901758 Fax (021) 3902665 www. aidsindonesia.or.id Bersama Melindungi Generasi Penerus

Laporan KPA Nasional

2007

Penguatan Kelembagaan KPA

untuk Memimpin Respons Strategis

KEANGGOTAAN KPA NASIONAL

KETUA: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

WAKIL KETUA I: Menteri Kesehatan

WAKIL KETUA II: Menteri Dalam Negeri

ANGGOTA

Sekretaris KPA Nasional : Dr. Nafsiah Mboi SpA, MPH

Menteri Agama

Menteri Sosial

Menteri Komunikasi & Informatika

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Menteri Pendidikan Nasional

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Menteri Perhubungan

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala

BAPPENAS

Menteri Negara Riset dan Teknologi

Sekretaris Kabinet

Panglima Tentara Nasional Indonesia

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Ketua Badan Narkotika Nasional

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Ketua Palang Merah Indonesia

Ketua Kamar Dagang dan Industri

Ketua Organisasi ODHA Nasional

ii

SAMBUTAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2006, pada tahun 2007 KPA Nasional

semakin memperkuat kelembagaan KPA untuk memimpin dan mengelola respons

nasional secara strategis.

Menyusul Peraturan Presiden ini, telah dikeluarkan kebijakan-kebijakan nasional

antara lain untuk pencegahan penularan HIV pada pengguna narkoba suntik serta

kebijakan pembentukan KPA Provinsi dan Kabupaten Kota. Arahan kebijakan yang

tertulis dalam Strategi Nasional Penanggulangan AIDS dan Rencana Aksi Nasional

2007 – 2010 diharapkan semakin meningkatkan kerjasama multipihak untuk

mencapai sasaran nasional. Langkah-langkah pengelolaan respons menjadi lebih

strategis pada tahun 2007 ini, sehingga diharapkan KPA Nasional mampu memenuhi

mandat dari Presiden, yaitu penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh,

terpadu, dan terkoordinasi.

Kesejahteraan Rakyat Indonesia adalah tanggung jawab para pemimpinnya.

Pemimpin yang mengelola dengan baik sumber daya yang tersedia, yang memiliki

visi ke depan yang jelas dan ditunjang dengan sikap yang positif diharapkan mampu

membawa Indonesia keluar dari permasalahan HIV dan AIDS yang kian

memprihatinkan.

Laporan ini kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai

pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas yang digariskan dalam Peraturan

Presiden No. 75 Tahun 2006.

Saya sangat menghargai kerja keras anggota-anggota KPA Nasional beserta

jajarannya, dukungan internasional yang semakin harmonis, serta langkah-langkah

nyata KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program

penanggulangan AIDS yang efektif. Telah semakin jelas upaya yang saling

mendukung untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan rakyat kita dari

ancaman epidemi HIV.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Selaku Ketua KPA Nasional

Ir. Aburizal Bakrie

iii

PENGANTAR SEKRETARIS KPA NASIONAL

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan KPA Nasional Tahun 2007

dengan tema Penguatan Kelembagaan KPA untuk Memimpin Respons Strategis,

telah selesai kami susun.

Tahun 2007 ditandai dengan meningkatnya komunikasi yang intensif baik di tingkat

pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Tampak bahwa proses pengambilan

keputusan semakin melibatkan multipihak. Anggota KPA Nasional melalui Kelompok

Kerja AIDS di institusinya juga semakin menunjukkan kinerjanya. Pembinaan internal

organisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah menjadi fokus

kegiatan tahun ini. Kita semua mulai merasakan dampak dari semakin meningkatnya

profesionalitas kerja KPA Nasional, KPA Provinsi maupun KPA Kabupaten/Kota.

Penanggulangan AIDS adalah tanggung jawab kita bersama – dan hanya dengan

bekerja saling membantu kita mampu melaksanakan penanggulangan AIDS yang

lebih intensif, terpadu dan terarah. Berbagai tantangan besar telah kita hadapi

bersama di tahun 2007. Kebersamaan serta peran kepemimpinan merupakan faktor

penting untuk semakin kuatnya kelembagaan memimpin respons.

Peningkatan kinerja di tahun 2007 ini selayaknya memacu semangat kita untuk

memperkuat kepemimpinan, khususnya di daerah pada tahun 2008 mendatang.

Sebagai ujung tombak upaya penanggulangan AIDS, para pemimpin di semua

tingkatan dan jajaran di daerah menentukan keberhasilan upaya yang berkualitas,

yang mampu menjangkau cakupan luas serta yang benar-benar menjadikan

program milik daerah. Dari semua yang ingin dicapai, yang terpenting adalah

masyarakat luas dapat merasakan hasil terkendalinya epidemi HIV, meningkatnya

kualitas hidup ODHA serta tersedianya program mitigasi yang melibatkan seluruh

pihak.

Dana domestik telah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya, namun masih jauh dari kebutuhan daerah. Daerah juga telah mampu

menunjukkan layanan komprehensif. Pelaksanaan program tahun 2007 akan

menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah memberikan informasi dan dokumentasi kegiatan

untuk laporan ini. Tak lupa kami sampaikan permohonan maaf bila terdapat

kesalahan dalam laporan ini, dan mengharapkan masukan untuk perbaikan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Sekretaris KPA Nasional

Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH

KOMISI

PENANGGULANGAN

AIDS

iv

DAFTAR ISI

Sambutan ....................................................................................................................................... ii

menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat ................................................................ ii

Pengantar Sekretaris KPA Nasional ........................................................................................... iii

Daftar Isi .......................................................................................................................................... iv

Ringkasan Eksekutif ....................................................................................................................... v

Perkembangan Situasi Epidemi .................................................................................................. 1

Respons Nasional ........................................................................................................................... 5

Respons Kebijakan .................................................................................................................... 5

Respons Pengelolaan ............................................................................................................... 6

Respons Program ...................................................................................................................... 8

Program Pencegahan ......................................................................................................... 9

Program Perawatan, Dukungan Dan Pengobatan ..................................................... 15

Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab KPA .................................................................. 15

KPA Nasional ............................................................................................................................ 15

KPA Provinsi ............................................................................................................................... 22

KPA Kabupaten/Kota ............................................................................................................. 22

Penggunaan Dana Penanggulangan AIDS .......................................................................... 23

Kesimpulan Dan Rekomendasi ................................................................................................. 24

Lampiran-lampiran ...................................................................................................................... 26

Lampiran 1: Hasil Survei Respons Nasional Terhadap HIV dan AIDS Tahun 2006 - 2007

.................................................................................................................................................... 26

Lampiran 2: Dokumentasi Praktek Terbaik 2007 ................................................................ 27

1. Meningkatkan Penggunaan Kondom Pada Setiap Hubungan Seksual Berisiko

................................................................................................................................................ 27

2. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Scaling-Up Program

Pencegahan Penularan HIV melalui Hubungan Seks Berisiko dan Penggunaan

Narkoba Suntik pada Puskesmas ..................................................................................... 31

3. Mendekatkan Sistem Layanan Kesehatan ke Masyarakat ................................... 35

Lampiran 3: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sektor ....................................................... 38

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2007, perkembangan situasi epidemi HIV menunjukkan peningkatan

yang sangat tajam. Jumlah kasus HIV dan AIDS meningkat terus, dan dilaporkan

pada akhir tahun 2007 terdapat 11.141 pasien AIDS dan 6.066 orang HIV positif.

Jumlah ini diperkirakan hanya dari 10% dari seluruh orang yang terinfeksi HIV di

Indonesia.

Walaupun secara nasional prevalensi HIV masih tergolong rendah, tetapi di

beberapa tempat telah terjadi penularan yang cukup tinggi. Survei Terpadu HIV dan

Perilaku (Depkes RI 2006 – 2007) menemukan rata-rata prevalensi HIV pada

penduduk Tanah Papua mencapai 2,4%. Sementara di provinsi-provinsi lain dengan

tingkat epidemi tertinggi di Indonesia, ditemukan prevalensi yang tinggi pada

penduduk paling berisiko. Mereka adalah Pengguna Narkoba Suntik (52%), Penjaja

Seks (9%), dan Laki-laki yang seks dengan laki-laki (5%). Peningkatan penularan HIV

yang sangat tajam ini dipicu oleh peningkatan penggunaan narkoba suntik di awal

tahun 2000 dan hubungan seksual berisiko. Jika tidak dilakukan intervensi yang

intensif, diperkirakan pada tahun 2020 total kumulatif infeksi baru HIV dapat

mencapai 1,7 juta orang.

KPA Nasional sebagai institusi yang ditunjuk Presiden untuk memimpin respons

nasional telah mendukung upaya penanggulangan yang sistematis dan terpadu

dengan kebijakan-kebijakan yang disahkan pada tahun 2007 antara lain:

• Strategi Nasional Penanggulangan AIDS 2007-2010 dan Rencana Aksi

Nasional 2007 – 2010,

• Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan

Dampak Buruk Pengguna Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik, serta

• Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di

Daerah.

Pada tanggal 19 Juli 2007 telah dilaksanakan Sidang Kabinet Terbatas dipimpin oleh

Presiden RI, dihadiri anggota KPA Nasional yang terdiri dari Menteri dan Kepala

Badan. Pertemuan ini memperkuat komitmen Pemerintah untuk menanggulangi AIDS

secara intensif yang berjalan dalam sistem kepemerintahan yang telah ada. Dengan

demikian penanggulangan AIDS dilakukan secara berkelanjutan dan merupakan

milik dari pemerintah sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

KPA Nasional menjalankan tugas-tugas penanggulangan AIDS didukung oleh

Sekretariat KPA Nasional yang terdiri dari tenaga profesional penuh waktu. Tugas-

tugas ini pelaksanaannya dipimpin oleh Tim Pelaksana dari masing-masing sektor,

serta didukung oleh Kelompok Kerja ataupun Tim Fasilitator tingkat nasional lainnya.

Di provinsi, Tim Asistensi bertugas untuk memberi dukungan teknis kepada KPA

Kabupaten/Kota. Untuk merangkum kinerja secara sistematis, dikembangkan dan

terus ditingkatkan sistem pendukung seperti monitoring, evaluasi dan pelaporan,

keuangan dan harmonisasi kinerja mitra internasional dan nasional.

vi

Program yang komprehensif diterapkan untuk secara bermakna menekan laju

penularan HIV. Program Pencegahan bertujuan untuk meningkatkan perilaku aman

tertular HIV, baik pada penduduk usia muda, maupun penduduk paling berisiko.

Program dilaksanakan untuk meredam penularan melalui penggunaan narkoba,

pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, melalui hubungan seksual

berisiko, serta pemberdayaan masyarakat melalui pencegahan positif. Program

perawatan, dukungan dan pengobatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan

konseling dan testing, pencegahan penularan dari ibu ke bayi, dan pemberian

terapi antiretroviral.

Program yang komprehensif juga ditandai dengan peningkatan peran sektor untuk

penanggulanan AIDS dimulai dari lingkungan terdekat. Dunia usaha, dunia kerja,

sektor-sektor pendukung kesehatan, sektor-sektor yang menyasar pemuda melalui

pendidikan, sektor yang menyentuh penduduk rentan tertular seperti tentara, telah

berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melindungi diri dan orang lain

dari penularan HIV. Begitu pula Departemen Dalam Negeri dengan upaya sosialisasi

Kebijakan Pembentukan KPA Daerah serta upaya-upaya di daerah.

Sejumlah 6 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia, telah memiliki Peraturan Daerah

yang mendukung upaya penanggulangan AIDS (Riau, Sumsel, Jatim, Bali, NTT, dan

Papua Barat). Begitu pula 28 Kabupate/Kota. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa

terdapat korelasi antara meningkatnya kapasitas Sekretariat KPA Kabupaten/Kota

dengan meningkatnya alokasi dana untuk penanggulangan AIDS.

Sekretariat KPA Nasional mencatat peningkatan alokasi dana penanggulangan AIDS

baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara untuk dana

mitra internasional pada tahun 2007 masih ada. USAID masih berjalan dan program

Aksi Stop AIDS akan berakhir pada pertengahan tahun 2009, sementara IHPCP -

AusAID yang berakhir pada Maret 2008 akan dilanjutkan dengan program baru.

Rancangan program lanjutan AusAID telah dibahas secara intensif pada tahun 2007.

Dana DFID (Department for International Development) yang masuk dalam the

Indonesian Partnership Fund (IPF) telah sampai pada tahun kedua dan akan

diperpanjang penggunaannya sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2007,

negara Indonesia sempat mengalami restriksi untuk penggunaan dana Global Fund

ATM, namun dana dengan peruntukan penanggulangan AIDS, Tuberculosis dan

Malaria ini akan segera dialirkan kembali pada bulan Mei 2008.

Informasi-informasi yang kami sampaikan pada Laporan ini, mengarahkan kita pada

rekomendasi antara lain:

• Mengingkatkan alur koordinasi dan komunikasi KPA Nasional – Provinsi –

Kabupaten/Kota

• Meningkatkan alokasi dana domestik melalui APBN dan APBD untuk

memenuhi kebutuhan penanggulangan AIDS yang mampu meredam laju

epidemi yang terus meningkat

• Terus meningkatkan efektivitas koordinasi Tim Pelaksana

• Meningkatkan peran Pokja dalam menyiapkan rencana strategi dan

pedoman-pedoman kerja

• Meningkatkan penelitian dan penyediaan informasi strategis untuk

penetapan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

1

PERKEMBANGAN SITUASI EPIDEMI

Jumlah kasus AIDS sebagaimana dilaporkan Departemen Kesehatan RI menunjukkan

peningkatan yang sangat cepat sejak awal tahun 2000, dan tren ini masih terus

terjadi sampai dengan akhir tahun 2007. Tercatat sejumlah 2.947 orang pasien AIDS

baru, atau menjadi 11.141 orang secara kumulatif dan 6.066 kasus HIV pada tahun

2007.

Secara nasional, tingkat

prevalensi HIV di Indonesia

masih tergolong rendah (0,16%),

namun analisis tingkat epidemi

di wilayah Indonesia ternyata

sangat beragam. Di beberapa

tempat telah terjadi penularan

yang tinggi, yaitu di atas 5%

pada penduduk paling berisiko,

dan bahkan di Tanah Papua,

melalui Survei Terpadu HIV dan

Perilaku (STHP) tahun 2006-2007

(Depkes RI – BPS) menunjukkan bahwa penularan HIV sudah sampai ke rumah

tangga (2,4%). Sedangkan STHP pada Penduduk Paling Berisiko di 7 Provinsi tertinggi

penularan HIV di Indonesia tahun 2007 (Depkes RI – BPS) menemukan bahwa

persentase penduduk paling berisiko yang terinfeksi HIV adalah sebagai berikut:

• pada penjaja seks (PS) rata-rata adalah 9,4%, dengan rincian 20% pada laki-

laki dan 7% pada perempuan,

• laki-laki yang seks dengan laki-laki (LSL) adalah 5,2%, dan

• pengguna narkoba suntik (Penasun) mencapai 52,4%, yaitu pada laki-laki

penasun 52,2% dan perempuan penasun 56,1%.

Jumlah Kasus AIDS terus meningkat tajam sampai akhir tahun 2007

Klasifikasi Epidemi HIV (WHO-UNAIDS) • Tingkat RendahTingkat RendahTingkat RendahTingkat Rendah: bila prevalensi HIV dari semua

kelompok di masyarakat, tidak ada yang lebih dari 5%

• TeTeTeTerkonsentrasirkonsentrasirkonsentrasirkonsentrasi: ”di sini transmisi banyak terjadi pada kelompok-kelompok tertentu saja”: prevalensi pada wanita hamil di perkotaan di bawah 1%, tetapi prevalensi pada kelompok risiko tinggi lebih dari 5%

• TergeneralisasiTergeneralisasiTergeneralisasiTergeneralisasi: ”di sini transmisi banyak terjadi di luar kelompok-kelompok berisiko”: prevalensi pada wanita hamil secara konsisten lebih dari 1%

Jumlah Kasus AIDS di Indonesia Berdasarkan Tahun Pelaporan sampai dengan 31 Desember 2007 (Depkes RI)

2947

607

2682

11141

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1987 2000 2004 2007

Pertambahan

Kumulati f

Grafik 1

2

Jumlah Pasangan Seks Setahun Yang Lalu di Tanah Papua (STHP 2006-2007, Depkes - BPS).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lelaki

Perempuan

0

1

2+

Jumlah Pasangan

Seks

22%

8%

Dari rata-rata prevalensi HIV di Tanah Papua setinggi 2,4%, dengan gambaran per

wilayah wilayah: prevalensi HIV di wilayah pesisir sulit mencapai 3,2%, dan di wilayah

pegunungan 2,9%. Sementara di wilayah pesisir mudah justru lebih rendah

dibandingkan rata-rata prevalensi HIV di Tanah Papua, yaitu 1,8%. Dari karakteristik

penduduknya, prevalensi HIV pada penduduk laki-laki yang tidak disirkumsisi jauh

lebih tinggi (5,6%) dibandingkan penduduk laki-laki yang disirkumsisi (1,0%).

Tingkat prevalensi HIV pada

penduduk yang memiliki

pasangan tetap adalah 2,4%

sedangkan pada penduduk yang

mempunyai pasangan tidak

tetap adalah 4,3%.

Tampak bahwa perilaku seksual

penduduk Tanah Papua berisiko.

Terdapat lebih dari 20%

penduduk laki-laki Tanah Papua

memiliki banyak pasangan.

Walaupun tidak sebanyak

penduduk laki-laki, penduduk

perempuan yang memiliki

banyak pasangan juga cukup

tinggi (8%). Hal ini menunjukkan

bahwa hubungan seks

merupakan pemicu penularan

HIV di Tanah Papua (Grafik 2).

Sepuluh persen (10%) penduduk Tanah Papua, baik laki-laki maupun perempuan

melaporkan gejala Infeksi Menular Seksual (IMS) setahun lalu. Dari jumlah itu tampak

bahwa seks imbalan adalah faktor risiko utama untuk IMS (Grafik 3). Tiga puluh tiga

persen untuk seks imbalan (uang maupun lainnya) pada sampel dari populasi umum

merupakan angka yang cukup tinggi.

Peningkatan penularan HIV yang sangat tajam ini dipicu oleh infeksi

melalui penggunaan napza suntik dan hubungan seks berisiko.

10% 10%

23% 22%

32% 33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Lelaki Perempuan

Seksual Aktif

Banyak PasanganSeks

Seks Imbalan

Persentase Penduduk Tanah Papua Seksual Aktif Melaporkan Gejala Infeksi Menular Seksual setahun lalu, menurut jenis pasangan seks dan jenis kelamin (STHP 2006, Depkes RI – BPS)

Grafik 2

Grafik 3

3

Penularan HIV di berbagai tempat di Indonesia banyak terjadi pada pengguna

narkoba suntik. Grafik 4 menunjukkan peningkatan prevalensi HIV yang sangat cepat

pada populasi pengguna napza suntik yang secara berkala dilakukan sero survailans

di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Jakarta dari tahun 1996 sampai

dengan 2005.

Data dari Survei Surveilans

Perilaku pada Penasun

(BPS & Depkes RI,2004)

menunjukkan bahwa

perilaku seks penasun

sangatlah berisiko.

Selama 1 tahun terakhir

84% penasun melakukan

hubungan seks dengan

pasangan tetap, dan

hanya 12 persen yang

selalu menggunakan

kondom; pada 53%

penasun yang seks dengan bukan pasangan tetap, hanya 15% selalu menggunakan

kondom; pada 40% penasun seks yang dengan Wanita Penjaja Seks (WPS) hanya

29% selalu menggunakan kondom.

Penjaja seks yang terinfeksi kemudian menularkan HIV pada pelanggannya.

Diperkirakan terdapat 3.100.000 orang pelanggan penjaja seks di Indonesia

berdasarkan estimasi tahun 2006 (Depkes), dan banyak di antara mereka adalah

suami atau pasangan tetap dari perempuan yang hanya berhubungan seks dengan

pasangan tetapnya. Dari perempuan penularan HIV dapat terjadi pada bayi yang

dikandungnya.

Situasi epidemi ganda AIDS dan Narkoba terjadi di banyak tempat di

Indonesia.

Persentasi Penasun berhubungan seks dan penggunaan kondom (Sumber: Depkes RI) Grafik 5

Prevalensi HIV pada Pengguna Narkoba Suntik di RSKO, Jakarta (Sumber: Depkes RI) Grafik 4

8 4

5 3

4 0

1 21 5

2 9

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

P a s a n g a n t e t a p P a s a n g a n t i d a k t e t a p W P S

Per

sen

B e r h u b u n g a n s e k s s a t u t a h u n t e r a k h i r

S e l a l u p a k a i k o n d o m

D a r i y a n g b e r h u b u n g a n s e k s

D a r i y a n g b e r h u b u n g a n s e k s

J u m l a h r a t a - r a t a p a s a n g a n 3 o r a n g

D a r i y a n g b e r h u b u n g a n s e k s

J u m l a h r a t a - r a t a W P S 3 o r a n g

4

Sementara itu prevalensi HIV di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

(LP/RT) cukup bervariasi. Surveilans sentinel pada narapidana (2005-2006)

menunjukkan prevalensi HIV narapidana sebesar 17,8% di Jakarta, 13,1% di Jawa

Barat, 35,5% di Banten, 28% di Lampung dan 4,5% di Bali.

Berdasarkan analisis epidemi, akan terus terjadi penambahan infeksi baru.

Pemodelan yang dilakukan dengan menggunakan data epidemi tahun-tahun

terakhir ini menghasilkan perkiraan bahwa pada tahun 2020 saja akan terjadi 175 ribu

infeksi baru, sehingga total kumulatif infeksi HIV di tahun 2020 adalah 1,7 juta orang.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Rib

uJu

mla

h

Infeksi Baru HIV Kumulatif Kasus HIV ODHA yang hidup

Bila kita analisis penyebarannya di Indonesia, dibandingkan dengan jumlah proyeksi

penduduk dewasa, maka tampak variasi perkiraan prevalensi HIV di Indonesia.

Dengan kondisi situasi epidemi yang bervariasi ini, maka respons penanggulangan

HIV dan AIDS harus dibangun mengikuti kondisi wilayah.

Berdasarkan situasi epidemi saat ini, dapat diprediksi semakin tingginya

infeksi HIV di masa datang

Penularan HIV yang sangat cepat juga terjadi di Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Pemodelan Tren Epidemi HIV di Indonesia (Sumber: Depkes RI) Grafik 6

Distribusi Prevalensi HIV (%). Gambar 1

Jumlah Orang

dengan HIV dan

AIDS Dewasa

tahun 2006:

193.000 (Sumber:

Depkes RI )

5

RESPONS NASIONAL

RESPONS KEBIJAKAN

Kebijakan-kebijakan yang lahir pada tahun 2007 tidak terlepas dari langkah-langkah

yang sudah ditempuh di tahun-tahun sebelumnya. Satu momentum yang

merupakan loncatan besar dalam penanggulangan AIDS di Indonesia adalah

dicapainya Komitmen Sentani 19 Januari 2004 yang ditanda tangani oleh 6 provinsi

dengan tingkat epidemi tertinggi saat itu, serta 6 Menteri, 1 Kepala Badan dan Ketua

Komisi VII DPR RI. Melalui kesepakatan inilah provinsi dan sektor semakin

meningkatkan upaya penanggulangan AIDS dalam wilayah kerja masing-masing.

Pada awal tahun 2006, upaya percepatan dimulai dengan peningkatan kinerja

sekretariat di tingkat Kabupaten/Kota melalui Program Akselerasi di 100

Kabupaten/Kota. Terbitnya Peraturan Presiden No.75 tahun 2006 tentang Komisi

Penanggulangan AIDS Nasional, pada bulan Juli 2006 semakin memperkokoh

dukungan pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan

penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Selanjutnya Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional 2007 -2010 dikembangkan

melibatkan pihak-pihak terkait dengan menggunakan pendekatan epidemiologi,

penyediaan layanan kesehatan dan sosial. Pada awal tahun 2007, Strategi Nasional

KOMITMEN SENTANI 19 JANUARI 2004

1. Mempromosikan penggunaan kondom pada setiap aktifitas seksual berisiko

dengan target pencapaian 50% pada tahun 2005.

2. Menerapkan pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik.

3. Mengupayakan pengobatan HIV/AIDS termasuk penggunaan ARV kepada

minimum 5.000 ODHA pada tahun 2004.

4. Mengupayakan pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

5. Membentuk dan memfungsikan KPAD Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Mengupayakan dukungan peraturan perundangan dan penganggaran

untuk pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS tersebut.

7. Mempercepat upaya nyata dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan

memperhatikan semua aspek (seperti pendidikan pencegahan, KIE,

pendidikan agama dan dakwah) yang nyata yang diketahui berpengaruh

dalam keberhasilan upaya tersebut.

6

(Stranas) telah ditetapkan melalui Permenko Kesra No.7 tahun 2007, sementara

dokumen Rencana Aksi Nasional digunakan sebagai penjelasan Stranas yang

merupakan pedoman pelaksanaan program penanggulangan AIDS berfokus pada

penduduk paling berisiko guna menekan laju penularan HIV di Indonesia.

Di awal tahun 2007 telah diterbitkan dua kebijakan tingkat menteri. Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No 2 tahun 2007 tentang

Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak

Buruk Pengguna Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik. Melalui kesepakatan

tingkat menteri, kebijakan ini disusun. Penyusunan kebijakan ini dipimpin oleh Menteri

Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua KPA Nasional dengan pelibatan

penuh Kepala BNN/POLRI, Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM sebagai

Anggota KPA Nasional.

Lahirnya Permendagri No. 20/2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi

Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka

Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, pada bulan April 2007 merupakan salah

satu bentuk tingginya komitmen Menteri Dalam Negeri untuk mengatasi permasalah

HIV melalui kepemimpinan daerah. Dalam Permendagri ini, jelas dicantumkan

organisasi KPA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, tugas dan tanggung jawab, serta

sumber pendanaan penanggulangan AIDS di daerah.

Merespons kebutuhan pendanaan di daerah, KPA Nasional melalui Menteri Dalam

Negeri menetapkan kebijakan Permendagri No.16/2006 jo No.59/2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar pengelolaan perencanaan dan

penganggaran. Pertemuan pembahasan pelaksanaan penganggaran ini telah

dimulai pada tahun 2007, sehingga pada tahun 2008 diharapkan sudah dapat

diterbitkan pedoman penganggaran penanggulangan AIDS berkoordinasi dengan

Bappenas, Departemen Keuangan, dan Departemen Kesehatan.

RESPONS PENGELOLAAN

KPA Nasional. Peraturan Presiden No.75/2006 menetapkan bahwa Pengelolaan

Penanggulangan AIDS Nasional dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wakil

Ketua I Menteri Kesehatan, dan Wakil Ketua II Menteri Dalam Negeri. Anggota KPA

Nasional adalah:

1. Sekretaris KPA Nasional

2. Menteri Agama

3. Menteri Sosial

4. Menteri Komunikasi & Informatika

5. Menteri Hukum dan Hak Azasi

Manusia

6. Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata

7. Menteri Pendidikan Nasional

8. Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

9. Menteri Perhubungan

10. Menteri Negara Pemuda dan

Olahraga

11. Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan

12. Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional / Kepala

BAPPENAS

13. Menteri Negara Riset dan

Teknologi

14. Sekretaris Kabinet

15. Panglima Tentara Nasional

Indonesia

7

16. Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia

17. Kepala Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi

18. Kepala Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional

19. Ketua Badan Narkotika Nasional

20. Ketua Pengurus Besar Ikatan

Dokter Indonesia

21. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan

Masyarakat Indonesia

22. Ketua Palang Merah Indonesia

23. Ketua Kamar Dagang dan Industri

24. Ketua Organisasi ODHA Nasional

Pada tahun 2007, tepatnya tanggal 19 Juli, telah dilaksanakan Sidang Terbatas yang

dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan dihadiri oleh Wakil Presiden, seluruh

Anggota KPA Nasional, Menteri Keuangan, dan Ibu Ani SBY yang secara intensif

membahas perkembangan situasi epidemi dan respons nasional untuk

penanggulangan AIDS. Di sini Presiden memberi arahan pentingnya peningkatan

dalam penaggaran AIDS

Dengan melaksanakan tugas-tugas KPA Nasional sebagaimana dalam Peraturan

Presiden 76/2006, KPA Nasional telah menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya

badan otoritas yang memimpin pelaksanaan penanggulangan AIDS di Indonesia,

menetapkan satu kerangka strategi nasional serta satu kerangka monitoring dan

evaluasi nasional. Disebutkan pula fungsi dan peran perangkat-perangkat kerja dari

Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Panel Ahli, dan Sekretariat.

Tim Pelaksana. Pada tahun 2007, dilaksanakan 3 kali pertemuan Tim Pelaksana dan

telah dicapai beberapa kesepakatan mendasar antara lain:

1. Terpilihnya Wakil Ketua Tim Pelaksana I Dr. Emil Agustiono dari Kemenkokesra dan

Wakil Ketua II DR. Kemal N. Siregar dari Sekretariat KPA Nasional.

2. Anggota Tim Pelaksana KPA Nasional secara rutin setiap 3 bulan menyerahkan

laporan pelaksanaan kegiatan ke Sekretariat KPA Nasional.

3. Penyerahan laporan negara dua tahunan: Laporan UNGASS.

4. Hari AIDS Sedunia Tahun 2007 yang pelaksanaannya dipimpin oleh BKKBN.

5. Perencanaan penanggulangan AIDS yang terkoordinasi dipimpin oleh Bappenas.

Dengan berjalannya Tim Pelaksana, telah terjadi peningkatan kinerja, kebersamaan

dan komunikasi antara sektor-sektor anggota KPA Nasional. Secara bertahap peran

dan aktivitas kelompok kerja AIDS sektor juga semakin meningkat. Hasil pemantauan

yang dilakukan pada September 2007, mencatat bahwa Menko Kesra, Menneg PP,

Menhan, Ditjen Pemasyarakatan DephukHAM, Menkes, Mendiknas, Mensos,

Mennakertrans, BKKBN telah membentuk Pokja AIDS (lihat lampiran 1: Hasil Survei

Respons Nasional).

Kelompok Kerja. Kelompok Kerja (pokja) lintas sektor dibentuk untuk memberi

rekomendasi serta menyiapkan draf kebijakan penanggulangan AIDS tematik

kepada KPA Nasional. Sejumlah kelompok kerja yang melaksanakan fungsi ini pada

tahun 2007 adalah Kelompok kerja (1) Dunia kerja, (2) Anak dan remaja, (3)

Perempuan, (4) Penelitian, (5) Monitoring dan Evaluasi, (6) Papua, dan (7) Harm

Reduction (8) Komunikasi.

Sekretariat. Pada tahun 2007 struktur organisasi Sekretariat KPA Nasional mengalami

perubahan dan disahkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang

8

Kesejahteraan Rakyat Nomor 5 tahun 2007. Perubahan ini diikuti dengan masuknya

staf profesional penuh waktu serta diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan yang

lebih profesional.

Tim Fasilitator Nasional Pengguliran RAN ke Daerah. Tim Fasilitator Nasional yang

terdiri dari sektor-sektor tingkat pusat maupun dari daerah telah dilatih secara intensif

materi-materi untuk analisis dan advokasi, termasuk pemodelan epidemi serta

pemodelan kebutuhan sumber dana agar mampu memberi bantuan teknis dalam

mengintegrasikan perencanaan berbasis evidens di tingkat provinsi, dan bersama

provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

Tim Asistensi. Di tingkat Provinsi, Tim Asistensi dari 33 Provinsi yang telah dilatih pada

tahun 2007, kini telah menjalankan fungsinya memberi bantuan teknis kepada

Kabupaten/Kota walaupun tingkat aktifitasnya masih belum merata.

Sistem Pendukung. Pengelolaan penanggulangan AIDS juga meliputi sistem-sistem

yang mendukung terlaksananya kegiatan yang sistematis. Sistem pendukung yang

semakin diperkuat pada tahun 2008 adalah sistem monitoring, evaluasi, dan

pelaporan serta sistem keuangan. Penguatan sistem ini dirasakan sangat membantu

dalam meningkatkan komunikasi baik dengan mitra internasional, mitra nasional,

termasuk dengan anggota KPA Nasional, maupun KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Harmonisasi antar institusi internasional yang terlibat dalam penanggulangan AIDS

tampak semakin meningkat. Mitra-mitra internasional seperti GFATM, USAID, AusAID

dan lembaga-lambaga PBB dalam koordinasi UNAIDS telah secara tegas mengacu

pada Stranas dan RAN dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan. Pelibatan penuh baik mitra internasional, mitra nasional dan daerah

difasilitasi sehingga hasil keputusan merupakan milik bersama.

RESPONS PROGRAM

Program komprehensif artinya adalah pada tempat-tempat dimana terjadi

penularan, dilaksanakan program mulai dari pencegahan, perawatan, dukungan

dan pengobatan serta mitigasi didukung oleh kebijakan yang memberdayakan

masyarakat untuk secara mandiri menanggulangi masalah HIV dan AIDS.

Program komprehensif juga berarti pelibatan seluruh komponen masyarakat

termasuk sektor-sektor pemerintah dan swasta, juga aparat-aparat setempat.

Dengan demikian penduduk yang paling berisiko tertular HIV dapat mengakses

informasi dan layanan kesehatan, sementara stigma dan diskriminasi dapat

dihilangkan.

Program komprehensif dilaksanakan untuk mengatasi semua penyebab penularan,

baik melalui penggunaan narkoba suntik, transmisi seksual, maupun penularan dari

ibu ke bayi. Pelaksanaan program yang komprehensif menerapkan prinsip-prinsip

kewaspadaan universal dan berorientasi pada integrasi pemberian layanan

Program yang komprehensif diterapkan untuk secara bermakna menekan

laju penularan HIV

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Penasun WPS Waria LSL WBP

(Da

lam

Rib

u)

Cakupan 2006 Cakupan 2007 Target RAN 2007

kesehatan dalam sistem yang sudah ada. Dengan demikian pelaksanaan program

dapat dipantau serta didukung pada tingkat nasional.

Tujuan program komprehensif adalah tercapainya akses universal pada tahun 2010,

dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan Millenium Development Goals tahun 2015.

PROGRAM PENCEGAHAN

Program pencegahan bertujuan untuk meningkatkan perilaku aman dari tertular HIV.

Remaja dan orang muda adalah penduduk paling rentan tertular HIV. Upaya

pencegahan termasuk promosi abstinensi – tidak berhubungan seks sebelum

menikah, saling setia – hanya berhubungan seks dengan pasangan sahnya, dan

terakhir, penggunaan kondom – jika tidak mampu menahan tidak berhubungan seks

dengan bukan pasangan. Persentasi orang muda (15-24 tahun) di antara penduduk

paling berisiko ternyata sangat tinggi, mencapai 52% pada penasun, 45% pada

penjaja seks, dan 31% pada LSL (berdasarkan estimasi populasi rawan dan ODHA

tahun 2006).

Program pencegahan dilakukan dengan penjangkauan pada penduduk paling

berisiko, mulai dari pemberian informasi langsung, perubahan perilaku (penggunaan

kondom yang konsisten untuk setiap perilaku seksual berisiko, penggunaan jarum

suntik steril atau layanan terapi rumatan metadon bagi penasun), layanan konsultasi

dan tes sukarela, serta pengobatan infeksi menular seksual.

Sekitar 22% siswa-siswi SMU di Jakarta dan Surabaya mampu menyebutkan dengan

benar paling tidak dua cara pencegahan HIV dan AIDS (Depkes-BPS, 2005).

Dari surveilans pada responden penduduk paling berisiko, ternyata 28,5% penjaja seks

laki-laki dan perempuan serta 58,3% pengguna narkoba suntik mampu menyebutkan

dengan benar pencegahan HIV melalui hubungan seksual (Depkes, BPS, 2007).

KETERANGAN

Penasun: Pengguna Narkotika Suntik

WPS: Wanita Penjaja Seks

LSL: Laki-laki yang seks dengan laki-laki

WBP: Warga Binaan Pemasyarakatan

Grafik 7 Cakupan Program Pada Penduduk Paling Berisiko

10

0

200

400

600

800

1000

1200

Pelanggan PS Tanah Papua > 15 th

(Da

lam

Rib

u)

Cakupan 2006 Cakupan 2007 Target RAN 2007

Dari pemantauan cakupan program, tampak ada peningkatan dari tahun 2006 ke

tahun 2007. Sejumlah 15.467 Penasun dapat dijangkau pada tahun 2006, dan pada

tahun 2007 mencapai tiga kali lipatnya, yaitu 49.095 orang. Peningkatan yang

bermakna juga terjadi pada Wanita Penjaja Seks, Laki-laki yang seks dengan laki-laki

serta Warga binaan Pemasyarakatan. Begitu pula yang berada di “masyarakat

umum”, cakupan program pada pelanggan pekerja seks dan penduduk Tanah

Papua berusia lebih dari 15 tahun juga tampak meningkat. Ternyata cakupan

program yang dicapai telah melampaui target RAN tahun 2007. Namun demikian,

masih diperlukan kajian lebih lanjut dalam hal kualitas layanan dan perubahan

perilaku yang benar-benar mampu mencegah terjadinya infeksi baru.

Grafik 8 Cakupan Program Pada Penduduk Paling Berisiko 2007

KETERANGAN

Pelanggan PS: Pelanggan Penjaja Seks

11

MEREDAM LAJU EPIDEMI GANDA HIV DAN NARKOBA

Penularan HIV melalui penggunaan narkoba suntik meningkat dengan sangat cepat di

akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000. Diperkirakan terdapat 219.200 penasun

(berdasarkan estimasi penduduk rawan dan ODHA tahun 2006), sementara dari total

jumlah kasus AIDS yang dilaporkan ke Departemen Kesehatan RI sampai dengan akhir

tahun 2007, 46%-nya adalah penasun.

Upaya meredam laju epidemi ganda HIV dan Narkoba ini telah dimulai pada tahun

2006 dengan tercapainya Memorandum of Understanding antara KPA Nasional dan

Badan Narkotika Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua KPA Nasional sehingga terbit Peraturan Menko Kesra

No.2/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui

Pengurangan Dampak Buruk Pengguna Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik.

Surveilans Terpadu HIV dan Perilaku (STHP) pada penduduk paling berisiko di 7 Provinsi

tahun 2007 (Depkes RI – BPS) masih mengkonfirmasi tingginya prevalensi HIV pada

penasun yaitu rata-rata 52,35%. Namun demikian di akhir tahun 2007, sekitar 82%

penasun melaporkan menggunakan peralatan suntik steril pada kegiatan menyuntik

terakhir.

Hasil Pemantauan terhadap capaian program hingga akhir tahun 2007 menunjukkan

jumlah jangkauan sebesar 23.187 Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril (86,65%

dibandingkan target RAN 2007), 6.734 layanan rumatan metadon (83,86% dibandingkan

target RAN 207), dan 5.666 layanan konseling dan testing sukarela untuk pengguna

narkoba suntik (26,46% dibandingkan target tahun 2007), serta 49.095 jangkauan

perubahan perilaku (147% dibandingkan target capaian tahun 2007). Angka ini lebih

tinggi dibandingkan total jangkauan tahun 2006 sebesar 15.476 orang.

Sampai dengan akhir Desember 2007 tercatat 24 LSM bergerak di bidang Pengurangan

Dampak Buruk yang berada di 10 Provinsi (Sumut, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa

Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulsel dan Maluku). Layanan program

Rumatan Metadon ada di 31 tempat yang terdiri dari 8 Rumah Sakit (RSKO Jakarta, RS

Sanglah Bali, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Fatmawati Jakarta, RS Dr. Sutomo Surabaya,

RS Wahidin Makassar, RS Adam Malik Medan, dan RS Sarjito Jogjakarta), 3 di Lembaga

Pemasyarakatan (DKI, Bandung dan Bali) dan di Puskesmas di provinsi DKI, DIY, Sulsel,

Bali, Jabar, Jatim dan Sumut.

12

MERESPONS PROBLEMATIKA HIV AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN

RUMAH TAHANAN

Pengguna narkoba suntik juga hidup di lingkungan Lembaga Pemasyarakat/ Rumah

Tahanan (LP/RT). DI lokasi yang tertutup ini penularan HIV tetap terjadi. Narapidana

(napi) yang sudah terinfeksi sebelum masuk LP/RT banyak yang menjadi lebih parah

karena kondisi lingkungan yang kurang higienis, asupan gizi yang rendah serta

kurangnya akses terhadap layanan kesehatan.

Sampai dengan Oktober 2007, terdapat 127.238 narapidana dengan 363 LP/RT di

Indonesia. Kapasitas LP/RT yang sebenarnya adalah untuk 80.298 narapidana, yang

berarti menampung jauh lebih banyak dari daya tampung. Sejumlah 25.238 (lebih

dari seperempatnya) orang ditahan karena kejahatan berhubungan dengan

narkoba. Dari total napi narkotika ini 73% adalah pengguna (40%-nya adalah

pengguna narkoba suntik), 25% pengedar, dan 2% produsen narkoba.

Di Indonesia terdapat 13 LP yang dibuat khusus untuk kejahatan narkotika dengan

total 1.341 napi. Selain napi kejahatan narkotika, selalu ada napi yang tidak didakwa

kejahatan berkaitan narkoba, tetapi masih menggunakan narkotika.

Data mengenai HIV cukup bervariasi antara satu LP dengan lainnya. Dari hasil VCT di

LP menunjukkan masalah HIV yang sangat serius. Di LP Jakarta, 200 dari 250 orang

napi yang dites menunjukkah hasil positif HIV. Di Jawa Barat 40 dari 63 napi positif HIV,

dan di LP anak (laki-laki dan perempuan) menunjukkan bahwa 10,3% positif terinfeksi

HIV dari total 252 napi anak.

Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia memandang permasalahan ini secara

serius dan sistematis serta melakukan upaya penyediaan layanan untuk meredam

tingginya infeksi lebih lanjut. Pada tahun 2007, Kelompok Kerja AIDS DepHukHAM

mencatat langkah-langkah penting untuk lingkungan Lapas/Rutan antara lain:

1. Pelatihan Perubahan perilaku bagi petugas Lapas dan Rutan untuk 7 provinsi

(225 orang)

2. Pelatihan petugas medis, paramedis, konselor dan tenaga laboratorium untuk

82 orang

3. Pelatihan adiksi bagi tenaga dokter dan paramedis kepada 47 orang

4. Pertemuan Regional Koordinasi dan Konsultasi Program Nasional

Penanggulangan HIV/AIDS di Lapas dan Rutan yang dihadiri total 95

Lapas/Rutan

5. Pembinaan petugas Lapas/Rutan dalam rangka penanggulangan HIV dan

AIDS di Lapas/Rutan

6. Pelatihan untuk Pelatih Care Support and Treatment (CST) untuk dokter dan

paramedis (30 orang), Pelatihan untuk pelatih Konselor (15 peserta), Pelatihan

untuk pelatih Manajemen Kasus

7. Pelatihan untuk Pelatih Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sementara cakupan program pada Warga Binaan Pemasyarakatan pada tahun

2007 yang tercatat di Sekretariat KPA Nasional adalah 399 layanan konseling dan tes

sukarela (13,67% dibandingkan Target RAN 2007), dan jangkauan perubahan perilaku

sebanyak 5.046 orang (5,78% dibandingkan Target RAN 2007)

13

MENANGKAL TANTANGAN MELUASNYA PENULARAN MELALUI HUBUNGAN SEKSUAL

Bila intervensi tidak ditingkatkan secara bermakna, maka pemodelan terhadap jumlah

penduduk yang paling rawan tertular HIV menunjukkan bahwa penularan melalui

hubungan seksual akan terus meningkat, dan menyebabkan semakin tingginya jumlah laki-

laki pelanggan seks serta laki-laki yang seks dengan laki-laki yang tertular HIV sampai

dengan tahun 2020. Sebagai akibatnya, jumlah perempuan terinfeksi juga terus meningkat.

Oleh sebab itu, tantangan kita ke depan adalah menghindarkan laki-laki tertular HIV, yang

dengan demikian akan menghindarkan perempuan tertular HIV.

Penggunaan Kondom Konsisten adalah pencegahan utama pada hubungan seksual

berisiko. Untuk pencegahan penularan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV pada

hubungan seks berisiko, DKT, sebuah produsen kondom, melakukan upaya yang distribusi

kondom, khususnya kondom laki-laki, di lokalisasi dan tempat-tempat transaksi seks lainnya.

Perusahaan yang memproduksi kondom ini, menyalurkan kondom untuk program kondom

bergulir di Provinsi Jawa Barat (25 lokasi), DKI (7 lokasi), Banten (2 lokasi), Jawa Tengah (15

lokasi, Jawa Timur (26 lokasi), Bali (6 lokasi), Papua (3 lokasi), Sulawesi Selatan (5 lokasi),

Kalimantan (1 lokasi – Tarakan), Jambi (2 lokasi), Riau (8 lokasi) dan Sumut (3 lokasi).

Surveilans Terpadu HIV dan Perilaku (Depkes – BPS, 2007) di 7 provinsi tertinggi penularan

HIVnya, diperoleh data bahwa penjangkauan telah mencapai 28,5% (37,1% laki-laki dan

26,2% perempuan) penjaja seks, dan 58,3% pengguna narkoba suntik (57,9% laki-laki dan

76,9% perempuan). Dari survei ini diperoleh informasi bahwa penggunaan kondom pada

hubungan seks terakhir adalah 68,6% (72,0% laki-laki dan 67,7% perempuan) pada penjaja

seks, dan 33,9% (34,0% laki-laki dan 30,2% perempuan) pengguna narkoba suntik. Sekitar

39.3% responden LSL melaporkan menggunakan kondom pada hubungan seks anal terakhir

dengan pasangan laki-lakinya.

Sementara tim monev Sekretariat KPA Nasional mencatat Jumlah cakupan program

populasi risti seksual IMS dibandingkan target RAN 2007:

1. Penapisan pada WPS (62,62%), Waria (40,84%).

2. Pengobatan IMS pada LSL (72,15%), pelanggan PS (64,83%)

3. Pelayanan VCT pada WPS (99,95%), Waria 50%, LSL (53,64%), pelanggan PS (110,86%).

Grafik 9 Perkiraan Infeksi Baru sampai dengan tahun 2020

14

KONDOM SEBAGAI ALAT PENCEGAHAN PENULARAN HIV PADA HUBUNGAN SEKS

BERISIKO

Bila digunakan dengan benar, kondom memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencegah

kehamilan dan penularan infeksi meluar seksual termasuk HIV, karena kondom yang

dipasarkan telah melewati tiga tahap uji kebocoran.

Tiga Tahap Tes Kebocoran: (1) Elektronik (2) tekanan udara (3) pengisian air

Pembuatan Kondom

Kondom Perempuan yang transparan, terbuat

dari bahan karet lateks alami, sangat elastis,

berlubrikasi dan telah teruji aman digunakan.

Bahan spons ditekuk dan didorong sehingga

berada di dalam vagina dan rangka segitiga

berada di luar vagina. Berbeda dengan

kondom laki-laki, kondom perempuan dapat

digunakan maksimum 5 jam sebelum

berhubungan seksual. Saat ini kondom

perempuan dapat diperoleh di apotik dan

toko obat.

Strategi peningkatan

penggunaan kondom tidak

hanya dilakukan pada perilaku

seks berisiko. Pada peluncuran

kondom perempuan pada

tanggal 4 Februari 2007, Menteri

Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat selaku

Ketua KPA Nasional mengajak

masyarakat untuk mengenal

kondom perempuan sebagai

alternatif metode perlindungan

ganda – pencegahan

kehamilan dan pencegahan

penularan infeksi menular seksual

(IMS).

Dibandingkan kondom laki-laki,

proporsi penggunaan kondom

perempuan saat ini memang

masih jauh lebih kecil, namun

penting karena kondom

perempuan adalah alat yang

berada dalam kendali

perempuan untuk secara aktif

melindungi dirinya.

15

PROGRAM PERAWATAN, DUKUNGAN DAN PENGOBATAN

Hingga akhir 2007 ada 296 klinik VCT di Indonesia, ditambah menjadi 153 RS yang

memberi ARV gratis, dan 19 RS dengan program PMTCT (Program pencegahan

penularan HIV dari Ibu ke Bayi yang dikandung).

Sebanyak 30,8% (52,2% perempuan dan 25,1% laki-laki) penjaja seks, dan sebanyak

35,9% (35,7% perempuan dan 41,5% laki-laki) pengguna napza suntik menerima

layanan tes HIV dan mengetahui status HIV-nya pada 12 bulan terakhir.

ARV sudah dapat diperoleh di Indonesia sejak tahun 2004, dan hingga Desember

2007, ada 24.086 orang terdeteksi HIV dan 62,5% memenuhi syarat memperoleh

pengobatan ARV. Hingga akhir Desember 2007 sekitar 6.632 (58%) orang masih

menerima layanan ARV.

Persentase orang dewasa dan anak-anak yang menerima ART (dibandingkan

dengan estimasi jumlah ODHA pada usia tertentu): Orang dewasa dan anak-anak

(24,8%), Laki-laki (22,2%), Perempuan (43,8%), usia di bawah 15 tahun (25,3%), dan di

atas 15 tahun (24,8%). Perempuan hamil positif HIV yang menerima ART untuk

mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke bayi yang dikandungnya adalah 3,5%

(Data diperoleh dari Monitoring P2PL, Depkes RI).

Terdapat 20 jaringan rujukan untuk IMAI (Integrated Mangement Adult and

Adolescent Illness - perawatan ODHA berbasis Puskesmas).

PELAKSANAAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KPA

KPA NASIONAL

Berdasarkan Survei Respons Nasional terhadap HIV dan AIDS tahun 2006-2007 –Status

Sektor Nasional, yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPA Nasional pada 31

Departemen/Lembaga anggota KPA Nasional, baik yang ditunjuk berdasarkan

Keputusan Presiden No. 36 tahun 1994 maupun Peraturan Presiden No. 75 Tahun

MENGGERAKKAN MASYARAKAT DENGAN PELIBATAN MULTIPIHAK

Keterlibatan penuh masyarakat serta meningkatnya pemberdayaan masyarakat

merupakan syarat keberhasilan program penanggulangan AIDS yang berkelanjutan.

Dengan semakin terbukanya akses layanan kesehatan maka semakin banyak orang

mengetahui status HIV sehingga program pencegahan yang komprehensif dapat

dilaksanakan. Pencegahan Positif adalah salah satu bentuk upaya dimana dengan

mengetahui status HIVnya, ODHA dapat secara aktif mencegah penularan baru. HIV stop

di sini. Selain tersedianya layanan kesehatan, cara ini dapat berhasil jika tidak ada stigma

dan diskriminasi, serta adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kelompok Dukungan

Sebaya (KDS) adalah salah satu bentuk dukungan yang langsung dari dan untuk ODHA

ataupun OHIDHA. Sementara mereka yang mendorong terbentuknya KDS ini disebut

dengan Kelompok Penggagas. Hingga akhir tahun 2007 terdapat 19 Kelompok

Penggagas, dan minimal ada 115 KDS yang didukung, melayani lebih kurang 5000 ODHA

di 71 Kabupaten/Kota (informasi dari Yayasan Spiritia – anggota KPA Nasional)

16

Gambar 3: Deklarasi Indonesian Business Coalition on AIDS (IBCA) yang dirangkaikan dengan acara “Stop AIDS Start Running” yang dilepas oleh Bpk Wapres H.M. Jusuf Kalla di Jakarta

2006, diperoleh informasi, bahwa 18 dari 31 departemen/lembaga telah membentuk

pokja atau menunjuk unit organisasi, menyusun kebijakan dan rencana kerja serta

menyediakan anggaran untuk menangani HIV dan AIDS (lihat Lampiran 1):

1. Pokja telah dibentuk oleh Menko Kesra, Menneg PP, Menhan, Ditjen

Pemasyarakatan Dephukham, Menkes, Mendiknas, Mensos, Mennakertrans,

BKKBN.

2. Unit struktural (eselon III) untuk HIV/AIDS telah dibentuk di Depkes, Depsos,

BKKBN, dan PMI.

3. Unit struktural yang sudah diberi tanggung jawab terhadap pelaksanaan

program HIV/AIDS terdapat di Dephan, TNI, DephukHAM, Dephub, Depdiknas,

Depdagri, Depag, Menpora, BNN, POLRI, dan IDI.

4. Departemen/Badan yang belum membentuk pokja ataupun menunjuk unit

penanggung jawab dan menyediakan anggaran untuk HIV/AIDS adalah

Depkominfo, Depbudpar, Menristek, Bappenas, BPPT, Sekretariat Kabinet,

IAKMI dan KADIN.

5. Departemen/badan yang menurut Strategi Nasional 2003 mempunyai peran

dan tanggung jawab, namun tidak disebut lagi dalam Strategi Nasional 2007

adalah Deplu, Dephan, Depperindag, BPOM, dan Deptan.

UPAYA DUNIA USAHA MENANGGULANGI HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA

Upaya dunia usaha dalam

penanggulangan AIDS semakin

terlihat dengan dikeluarkannya

Deklarasi Indonesian Business

Coalition on AIDS (IBCA) pada

acara “Stop AIDS Start Running”

pada tanggal 2 Desember 2007,

dalam rangka memperingati Hari

AIDS Sedunia. Pada kesempatan

ini, Bapak Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla

menyambut baik gagasan dunia usaha, yang

terdiri atas Sintesa Group, Gajah Tunggal, Sinar

Mas Group, Chevron Indo Asia, PT Freeport

Indonesia, British Petroleum dan PT Unilever

Indonesia Tbk untuk bergabung. Beliau

menegaskan bahwa HIV/AIDS adalah

permasalahan yang harus kita tanggulangi

bersama.

Pada acara tersebut Ibu Shinta Widjaja

Kamdani selaku ketua Indonesian Business

Coalition on AIDS (IBCA) dan juga pengurus

Gambar 2 Fun Run: Wapres H.M. Jusuf Kalla beserta Menkokesra Aburizal Bakrie mengikuti kegiatan Stop AIDS Start Running dalam rangka Hari AIDS Sedunia di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, 2 Desember 2007

17

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia memulai pembacaan deklarasi, yang

diikuti dengan penekanan tombol sirene oleh para pimpinan perusahaan Founding

Members IBCA dan pengguntingan balon udara oleh Ibu Nafsiah Mboi selaku

Sekretaris KPA Nasional dan Bapak Menkokesra Abu Rizal Bakrie. Selanjutnya Bapak

Wapres RI melepas peserta Fun Run yang diikuti oleh ribuan masyarakat dari Ibukota

serta dimeriahkan oleh penampilan artis-artis Ibukota dan kesenian Tanjidor keliling.

PENGEMBANGAN SISTEM MONEV DAN PELAPORAN VCT SERTA PENGUATAN

SURVEILANS BERBASIS JEJARING VCT DI INDONESIA

Merespons pentingnya Konseling dan Tes Sukarela (VCT) dalam penanggulangan

AIDS, yaitu sebagai pintu masuk upaya pencegahan dan pengobatan, maka

dukungan terhadap layanan berkualitas VCT harus ditingkatkan. Dari bulan Oktober

2006 sampai Desember 2007 Departemen Kesehatan RI telah melakukan ujicoba

pengembangan percontohan Surveilans berbasis VCT dengan melibatkan 8 lokasi

VCT di Jakarta dan Bali (PKBI Jakarta, Kios Atmajaya, RSKO, PPTI, dan RSCM di DKI

Jakarta serta RS Sanglah, Yayasan Kerti Praja dan RSUD Kabupaten Buleleng di Bali).

Hasil ujicoba telah dievaluasi pada bulan Juli 2007 dengan temuan antara lain

jumlah klien yang mendatangi klinik VCT selama tahun 2007 adalah 6.475 orang dan

94,7% di antaranya adalah klien baru. Klien cenderung mendatangi klinik satelit

(56,3%) dan terbanyak memiliki alasan karena mereka merasa memiliki risiko tinggi

tertular HIV (46,7%). Dari karakteristiknya, 56% adalah laki-laki dan sisanya

perempuan, 46% belum menikah, 39% menikah dan 15% pernah menikah. Sebanyak

4.129 orang (67,3%) memiliki pekerjaan, 20,6% penjaja seks, 15,4% penasun dan 11,1%

pelanggan penjaja seks.

Dari tingkat prevalensi HIV, pada klien perempuan mencapai 86,4% dan laki-laki 76%.

Sementara prevalensi berdasarkan kelompok risiko, 92% pada penjaja seks, 85%

pelanggan penjaja seks, 79% pasangan risiko tinggi, 71% waria, dan 45% penasun.

Hasil di atas menkonfirmasi kebutuhan yang tinggi untuk penyediaan layanan VCT

yang lebih luas. Kajian ini kemudian sampai pada kesepakatan penggunaan formulir

yang sederhana, sistematis dan mudah diaplikasikan, serta perluasan

pengembangan jejaring ini ke 12 provinsi lainnya sebanyak 30 lokasi. Jadi hingga

akhir tahun 2007, ada 37 lokasi (RSCM tidak meneruskan pengumpulan data sejak

Juni 2007) di 14 Provinsi.

Berbagai kegiatan Dunia Usaha:

� KADIN Indonesia: Workshop Penyuluhan Intensif Penangkalan AIDS (PIPA) di Tempat

Kerja dengan pembicara dr. Sarsanto W. Sarwono, Sp.OG (dokter dan pengurus

Yayasan AIDS Indonesia) dan Samsul Rahman (ESQ Leadership Center).

� TOT kepada perusahaan anggota Kadin, Asosiasi dan APINDO untuk menjadi Penggerak

Pencegahan/ Penanggulangan HIV/AIDS di perusahaan.

18

MENGGERAKKAN GENERASI MUDA WASPADA HIV

Sebagaimana berbagai temuan

menunjukkan bahwa penduduk usia

muda sangat rentan tertular HIV. BKKBN,

Departemen Kesehatan, Departemen

Sosial dan Kementerian Pemuda dan

Olah Raga melaksanakan upaya-upaya

untuk menghindarkan pemuda dari

infeksi HIV.

BKKBN: Melalui Lomba Rap Generasi

Muda Dalam Rangka Peringatan Hari

AIDS Sedunia tahun 2007 generasi muda

belajar materi HIV dan AIDS. Kemudian melalui media seni memberikan informasi

kepada para remaja lain untuk melindungi diri sendiri dari bahaya Narkoba dan

HIV/AIDS.

Kegiatan ini sejalan dengan program BKKBN untuk meningkatkan pengetahuan

remaja (22% dari total penduduk Indonesia) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR), agar tidak mulai berperilaku risiko, seperti mencegah terjadinya Kehamilan

Tidak Diinginkan (KTD), tertular infeksi menular seksual IMS dan HIV/AIDS.

DEPDIKNAS: Hari AIDS Sedunia juga digunakan Departemen Pendidikan Nasional

untuk meluncurkan Buku

Modul Pendidikan

Pencegahan HIV dan AIDS

dengan pendekatan Life Skill

Education yang juga disertai

Pameran buku dan poster

serta lomba-lomba (poster,

penulisan esai, dan lomba

penyuluhan). Pada tanggal 7

Desember 2007 ini juga

digelar seni budaya

bernuansa HIV dan AIDS serta

penggalangan ikrar bagi

pelajar, mahasiswa dan

institusi untuk pencegahan

HIV dan AIDS.

Gambar 4 : Lomba Rap Hari AIDS Sedunia

Gambar 5: Peluncuran Buku Modul Pendidikan Pencegahan HIV dan AIDS dengan pendekatan Life Skill Education oleh Bapak Sekretaris Jeneral Departemen Pendidikan Nasional selaku Ketua Pokja AIDS

19

MENEGPORA: Dalam rangka

menunaikan tugas tanggung

jawab untuk menyelamatkan

generasi muda dari perilaku

penyalah-gunaan narkoba

melalui peningkatan pendidikan,

pembinaan dan pencegahan

sejak dini Kementerian Negara

Pemuda dan Olahraga

melaksanakan Lokakarya dan

Pembentukan kader pemuda

Bersih Narkoba, HIV dan AIDS

“PANTAS JUARA” di Pontianak,

Manado dan Cibinong.

PENYEDIAAN LAYANAN KOMPREHENSIF UNTUK TENTARA DAN MASYARAKAT

INDONESIA

Dalam rangka terus membina kualitas Tentara Nasional Indonesia, penyediaan

layanan komprehensif sangat penting. Perkembangan epidemi HIV ini direspons

Panglima TNI dengan mengupayakan secara sistematis pendidikan, penyediaan

tenaga dan fasilitas kesehatan serta sistem pemantauan di seluruh nusantara.

Penyediaan layanan kesehatan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan

kualitas tentara saja, tetapi juga turut mendukung upaya pencegahan HIV dan AIDS

bagi seluruh masyarakat di sekitar, termasuk menjangkau ke lokasi-lokasi paling

berisiko.

Pelatihan untuk Pelatih Tenaga Kesehatan

Penanggulangan AIDS untuk konseling dan testing,

(VCT), perawatan (IMAI dan IMS) dukungan

(Manager Kasus), serta Laboratorium. Kegiatan ini

juga ditindak-lanjuti dengan mentoring klinik fasilitas

kesehatan TNI yang memiliki layanan Neuro AIDS,

Kelainan kulit, Kelainan Gilut, berbagai IO, serta

Koinfeksi Hepatitis C. Dukungan-dukungan seperti

distribusi rapid tes di Tanah Papua dilakukan

sehingga tenaga-tenaga terlatih dapat segera

melaksanakan fungsi melayani.

Sejalan dengan penyediaan layanan kesehatan

yang komprehensif, advokasi-advokasi yang intensif

kepada pejabat di daerah dilaksanakan pelatihan

Peer Leader serta pemberian informasi HIV. Hingga

akhir Desember 2007, tercatat sejumlah 4,627

personil TNI telah mengikuti sesi sosialisasi.

Pada trimester terakhir, melalui Kelompok Kerja AIDS

TNI, Modul Pelayanan untuk TNI yang terdiri dari VCT,

Gambar 6: Kegiatan Pemuda Bersih Narkoba, dan HIV/AIDS yang diterima oleh Bpk. Menpora Adhyaksa Dault

Gambar 7: Seorang dokter, sekaligus konselor di Rumah Sakit Wirasakti yang selain melayani kesehatan TNI juga memberikan layanan VCT di Lapas NTT.

20

IMAI, Laboratorium dan CST telah selesai.

Fasilitas kesehatan TNI tersedia dari tingkat pusat hingga tingkat pelosok dan telah

memiliki sistem pemantauan dasar, sehingga sistem pemantauan layanan HIV ini,

dikembangkan melalui sistem yang sudah ada. Pada tahun ini pula TNI telah

melaksanan Sero Surveilans terhadap 4,816 personilnya.

Sebagai bagian dari Rumah Sakit Rujukan, tenaga-tenaga terlatih terus mengikuti

perkembangan pengobatan, khususnya ARV. WHO maupun GFATM berkesempatan

untuk mempelajari sistem logistik, pencatatan dan pelaporan dilaksanakan.

MELALUI PERATURAN MENDAGRI NO.20/2007, DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MERANGKUL 33 PROVINSI UNTUK PENANGGULANGAN AIDS

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2007 tentang Pedoman

Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat

dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah merupakan langkah yang sangat

strategis dalam upaya memperluas jangkauan penanggulangan AIDS di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi peraturan baru ini dilakukan ke 33 Provinsi di Indonesia disertai

pengiriman dokumen beserta bantuan

untuk pelaksanaannya.

Upaya sosialisasi informasi HIV dilakukan

dengan Pelatihan Keterampilan

Penanganan Masalah HIV dan AIDS

bekerjasama dengan Balai PMD (Bandar

Lampung, Malang dan DI Yogyakarta). Di

tingkat pusat dilakukan sosialisasi

penanggulangan HIV dan AIDS bagi

anggota KORPRI, Pengurus Dharma Wanita

Persatuan di Lingkungan Ditjen PMD

Depdagri dan Pengurus Tim Penggerak PKK.

Sementara itu Iklan Layanan Masyarakat tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam

Penanggulangan HIV dan AIDS ditayangkan melalui media elektronika.

MENCEGAH PENULARAN HIV DI DUNIA KERJA

Dunia Kerja merupakan pintu masuk yang strategis untuk melaksanakan program

pencegahaan HIV pada tenaga produktif Indonesia. Melalui program di Tempat

Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajak para pekerja, khususnya

pekerja laki-laki yang berada di daerah jauh dari keluarga dan memiliki uang (3M:

Mobile Man with Money). Melalui Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

perusahaan, pelatihan HIV dan AIDS diberikan kepada petugas kesehatan,

sebagaimana menjadi kebijakan nasional yang didukung oleh Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 tahun 2004. Untuk mengawal pelaksanaan

yang efektif, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan dilatih untuk menjadi

pelatih. Sejalan dengan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi dilakukan

dengan melibatkan perwakilan Depnakertrans, Disnakertrans, KPA Provinsi, APINDO,

dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sementara untuk melihat tingkat partisipasi

Gambar 8: Pelatihan Keterampilan Penanganan Masalah HIV dan AIDS di Balai PMD Lampung

21

perusahaan dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di tempat

kerja dilakukan survei.

Sementara untuk pencegahan HIV dan AIDS pada Tenaga Kerja Indonesia yang

akan berangkat ke luar negeri, diberikan sosialisasi HIV dan AIDS pada saat

pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) calon TKI.

UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KESEHATAN UNTUK

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Sejak berdirinya Sekretariat HIV/AIDS

PB IDI tahun 2005, telah secara rutin

dilakukan diseminasi informasi

melalui media komunikasi BIDI

(Berita Ikatan Dokter Indonesia).

Pada tahun 2007 bekerjasama

dengan Perhimpunan Dokter Peduli

AIDS Indonesia (PDPAI) dan

Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia

(PPHI) didukung oleh Australasian

Society for HIV Medicine (ASHM)

diselenggarakan pelatihan HIV/AIDS

Koinfeksi Virus Hepatitis. Telah dibuat

Nota Kesepahaman PB IDI dan

ASHM ditandatangani oleh Ketua PB IDI yang juga merupakan Anggota KPA

Nasional untuk lebih meningkatkan kontribusi dalam penanggulangan AIDS di

Indonesia.

Pelatihan-pelatihan yang bersifat nonmedis juga diberikan, misalnya pelatihan

menghadapi media, pelatihan cara membuat publikasi ilmiah, dan pelatihan

komunikasi. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah konferensi pers untuk

mendukung penggunaan kondom sebagai alat pencegahan penularan HIV dan

AIDS.

DUKUNGAN BERBASIS PANTI DAN BERBASIS MASYARAKAT UNTUK ANAK DENGAN

HIV DAN AIDS BESERTA KELUARGA

Departemen Sosial pada tahun 2007 ini

semakin meningkatkan koordinasi dengan

daerah untuk memberi dukungan

berbasis panti dan berbasis masyarakat

kepada Anak dengan HIV dan AIDS

(ADHA) dan keluarganya. Selain

memfasilitasi layanan konseling,

pengobatan dan perawatan,

Departemen Sosial juga

mengembangkan program bantuan

untuk perbaikan gizi dan pendidikan serta

paket wirausaha yang diberikan kepada

keluarga.

Gambar 9: Dr. dr. Fahmi Idris, Mkes, Ketua PB IDI selaku Anggota KPA Nasional pada Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Prof. Dr. Anne Micjh dari ASHM

Gambar 10: Lokakarya Care and Support berbasis Masyarakat bagi ODHA di NTT

22

KPA PROVINSI

Pada periode Juli-Oktober 2007 telah terjadi perkembangan yang luar biasa dalam

fungsi pelaporan KPA Provinsi. Menindaklanjuti kesepakatan KPA Nasional – KPA

Provinsi pada pertemuan koordinasi bulan April 2007 lalu, bahwa KPA Provinsi akan

semakin besar berperan dalam upaya penanggulangan AIDS di wilayah masing-

masing, maka pada bulan Juli 2007 telah dilatih Program Officer (PO) dan

Administration Officer (AO) dari 23 Provinsi untuk mendukung implementasi program

di Sekretariat KPA Provinsi. Dengan dukungan PO dan AO serta bimbingan teknis dari

Tim Asistensi yang berkedudukan di provinsi yang telah dipersiapkan sejak bulan

Januari – April 2007 lalu, kinerja Sekretariat KPA Provinsi diharapkan akan semakin

meningkat. Sebagai dampak dari meningkatnya kinerja Sekretariat KPA Provinsi

diharapkan akan semakin meningkatnya koordinasi kerja pusat – provinsi –

kabupaten/kota dan semakin berperannya fungsi kepemimpinan daerah dalam

penanggulangan AIDS.

Berdasarkan hasil kunjungan supervisi yang sistematis dan melibatkan anggota KPA

Nasional dari berbagai sektor, diperoleh gambaran perkembangan situasi KPA

Provinsi sebagai berikut (untuk informasi lebih terinci lihat Lampiran 3: Rekapitulasi

Pencapaian 23 KPA Provinsi).

1. Enam dari 23 provinsi telah memiliki Peraturan Daerah yang mendukung

upaya penanggulangan AIDS (Riau, Sumsel, Jatim, Bali, NTT, Papua Barat),

sementara 5 provinsi telah dalam proses penyusunan peraturan daerah

(Kepulauan Riau, DKI Jakarta, NTB, Kaltim, dan Papua).

2. Semua provinsi telah memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang

kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi.

3. Dari 23 provinsi, 21 provinsi telah memiliki Rencana Strategis. Dua provinsi yang

belum dilengkapi dengan Renstra adalah Lampung dan Bangka Belitung.

4. Empat belas dari 23 provinsi memiliki Rencana Kerja (NAD, Sumut, Riau, Kepri,

DKI Jakarta, Jateng, Bali, NTB, NTT, Kaltim, Sulut, Maluku, Papua Barat dan

Papua).

KPA KABUPATEN/KOTA

Sebagaimana telah dimulai sejak awal tahun 2006, KPA Kabupaten/Kota diharapkan

menerapkan pendekatan yang komprehensif dengan pelayanan minimal yang

terdiri dari program intervensi perubahan perilaku, penggunaan kondom 100%,

pencegahan dan layanan infeksi menular seksual (IMS), konseling dan tes sukarela

(VCT), perawatan, dukungan dan pengobatan (CST), pengurangan dampak buruk

pengguna napza suntik (HR), pencegahan penularan dari ibu ke bayi (PMTCT), serta

komunikasi publik. Sejalan dengan penyediaan pelayanan minimal, penguatan KPA

juga menjadi indikator utama dari upaya di tingkat kabupaten/kota. Indikator

penguatan KPA serta perkembangannya hingga September 2007 adalah sebagai

berikut:

23

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007

Mili

ar R

upia

h

010

2030

405060

7080

90100

Sebelum 2006 September 2007

Jum

lah

KP

A K

ab

/Ko

ta

SK KPA K/K APBD Perda Renja Renstra

Grafik 10 Tren Peningkatan Indikator Penguatan KPA

Grafik 11

1. Dari 55 Kabupaten/kota menjadi 95 K/K memiliki SK pembentukan KPA

2. Dari 23 Kabupaten/kota menjadi 64 K/K memiliki Renstra

3. Dari 5 Kabupaten/kota menjadi 69 K/K memiliki Renja

4. Dari 9 Kabupaten/kota menjadi 28 K/K memiliki Perda HIV

5. Sekitar 20% Kabupaten/kota melaksanakan 8 layanan program komprehensif

6. Dari 37 Kabupaten/kota menjadi 81 K/K mempunyai APBD

7. Sembilan puluh delapan Kabupaten/kota mengirim data

Hingga September 2007, tercatat dalam pemantauan KPA Nasional tren jumlah KPA

Kabupaten/Kota dengan indikator penguatan sebagaimana terlihat dalam grafik 10.

Untuk layanan komprehensif, tampak adanya peningkatan persentase kelengkapan

layanan komprehensif Kabupaten/Kota antara Januari dan September 2007, dimana

sekita 20% Kabupaten-kota meningkatkan jumlah layanan dari 5-6 layanan menjadi

7-8 layanan pada September 2007.

PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN AIDS

Alokasi anggaran untuk HIV dan AIDS Bersumber dari APBN yang tercatat Sekretariat

KPA Nasional adalah 105 Miliar Rupiah tahun 2006 dan meningkat menjadi Rp.115

Miliar Rupiah tahun 2007 (data diperoleh dari 13 departemen: Depkes, Depnaker,

Kementerian Pemberdayaan

Perempuan, POLRI, TNI

Depdiknas, BKKBN, Depsos,

Depdagri, DepHukHAM,

Dephub, Dephan, dan

Depag)

Total APBD Provinsi juga terus

meningkat dari 8 Miliar Rupiah

tahun 2004 menjadi 57 Miliar

Rupiah Tahun 2007. APBD

Kabupaten/Kota juga terus

beranjak naik dari total

Tren Dana Penanggulangan AIDS di

Provinsi (Sekretariat KPA Nasional)

24

anggaran 3,7 Miliar Rupiah di tahun 2005, 14 Miliar Rupiah tahun 2006, menjadi 19

Miliar Rupiah tahun 2007. Walaupun demikian, jumlah ini masih belum dapat

memenuhi kebutuhan program penanggulangan AIDS di masing-masing daerah.

Dana dari mitra internasional yang tersedia hingga pemutahiran akhir tahun 2007

adalah sebagai berikut:

• USAID: USD 9,887,08 (1 Oktober 2007 – 30 September 2008). Dana dialirkan

melalui proyek Aksi Stop AIDS (ASA) yang dilaksanakan oleh LSM internasional:

Family Health International (FHI). Dana yang digunakan tahun 2007 adalah

USD 9,234,395, termasuk proyek Health Policy Initiative.

• AusAID: AUD 45 juta selama 5 tahun (Maret 2008 – Februari 2013) dengan

kemungkinan diperpanjang 3 tahun. Dana disalurkan melalui proyek HIV

Cooperation Program for Indonesia (HCPI)

• IPF (the Indonesian Partnership Fund): sejumlah USD 9,255,148 untuk tahun

2008. Sumber dana IPF hingga saat ini adalah DFID (Department for

International Development), Government of United Kingdom, yang

manajemennya dikontrakkan melalui UNDP (United Nations Development

Program). IPF dimulai pada bulan Mei 2005 dengan total dana USD 47 juta

selama 3 tahun. Pada awal proyek berlangsung, sejumlah USD 20 juta

diberikan kepada FHI, USD 10 juta kepada IHPCP, USD 1 juta kepada DKT, USD

7 juta diberikan ke lembaga-lembaga PBB, dan USD 4,7 juta kepada

Sekretariat KPA Nasional. Dana IPF digunakan Sekretariat KPA Nasional untuk

memperkuat KPA daerah dalam Program Akselerasi 100 Kabupaten/Kota.

Total dana yang diunakan tahun 2007 adalah USD 14,542,239.

• Global Fund – ATM Round 4 Phase 2: USD 27,376,441 untuk Indonesia

Comprehensive Care Project. Sementara dana GF yang digunakan pada

tahun 2007 adalah USD 3,656,642 melalui GF Round 1 Phase 2 dan GF Round 4

Phase 1.

• UE: Euro 3,722,825 (Desember 2005 – Januari 2011) dalam Proyek Integrated

Management for Prevention and Control & Treatment of HIV/AIDS (IMPACT),

yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian laporan, maka dapat disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal

berikut:

• Melihat hasil yang dicapai pada tahun 2007, dimana telah terjadi komunikasi

yang lebih intensif antara KPA Nasional dan Provinsi di Indonesia, khususnya di

23 Provinsi, maka pada tahun 2008 koordinasi dan alur komunikasi KPA

Nasional – KPA Provinsi – KPA Kabupaten di seluruh Indonesia dapat semakin

ditingkatkan agar kualitas pengelolaan respons penanggulangan AIDS

maupun peran kepemimpinan daerah tercapai. Tahun 2008 akan menjadi

tahun penting untuk penguatan KPA di 33 Provinsi dan di 150

Kabupaten/Kota serta peningkatan peran Daerah untuk pendanaan.

25

• Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua KPA Nasional sebagai hasil dari

Sidang Kabinet Terbatas 19 Juli 2007, bahwa alokasi dana domestik harus

ditingkatkan sehingga pada tahun 2015 dana domestik menjadi lebih

dominan dibandingkan dana bantuan luar negeri.

• Tim Pelaksana sudah berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan dan

penetapan kebijakan nasional. Melalui Tim Pelaksana upaya-upaya

penanggulangan AIDS secara bermakna telah ditingkatkan pada masing-

masing sektor. Untuk itu perlu ditingkatkan terus efektivitas koordinasi Tim

Pelaksana pada tahun mendatang.

• Dengan telah siapnya kebijakan-kebijakan dasar seperti Strategi Nasional

dan Rencana Aksi Nasional 2007-2010, maka dibutuhkan berbagai pedoman

dan panduan pelaksanaan upaya penanggulangan AIDS baik program,

pemantauan dan pelaporan, serta keuangan dan tata laksana

kesekretariatan. Dalam hal ini diharapkan peran kelompok kerja serta panel

ahli multi sektor menyiapkan rencana strategi dan pedoman-pedoman kerja

bagi sektor-sektor dalam melaksanakan penanggulangan AIDS yang efektif

dan efisien.

• Kebijakan yang dikembangkan KPA Nasional adalah untuk mendukung

sebesar-besarnya pelaksanaan penanggulangan AIDS yang efektif. Oleh

sebab itu penelitian-penelitian sangat penting sebagai dasar penetapan

kebijakan. Di masa yang akan datang, peran akademisi, peneliti dan pihak

masyarakat sipil lain yang terkait dalam menyediakan informasi strategis

diharapkan dapat semakin dominan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi

juga subnasional.

• Koordinasi kerja pada semua tingkatan adalah kritis untuk menghadapi

epidemi yang terus meningkat dan dengan perkembangan teknologi yang

pesat. Untuk itu perlu terus didukung dengan meningkatkan alur komunikasi

dua arah termasuk proses umpan balik dan pemantauan/evaluasi

pelaksanaan program untuk proses kinerja yang lebih efektif.

26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: HASIL SURVEI RESPONS NASIONAL TERHADAP HIV DAN

AIDS TAHUN 2006 - 2007

No L e m b a g a Pokja/unit

yg ditunjuk

Rencana

kerja

Anggaran Kebijakan

1. Menko Kesra + + + +

2. Meneg PP + + + +

3. Depkominfo - - - -

4. Depbudpar - - - -

5. Depdagri + + + +

6. Deplu - - - -

7. Dephan + + + +

8. Depkeu - - - -

9. Dephukham + + + +

10. Depperdag - - - -

11. Dephub + + + +

12. Depdiknas + + + +

13. Depkes + + + +

14. Depag + + + +

15. Depnakertrans + + + +

16. Depsos + + + +

17. Bappenas - - - -

18. BPOM - - - -

19. BKKBN + + + +

20. BNN + + + +

21. Deptan - - - -

22. Menpora + + + +

23. TNI + + + +

24. POLRI + + + +

25. Setkab - - - -

26. Menristek - - - -

27. BPPT - - - -

28. IDI + + + +

29. IAKMI - - - -

30. PMI + + + +

31. KADIN - - - -

27

LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI PRAKTEK TERBAIK 2007

1. MENINGKATKAN PENGGUNAAN KONDOM PADA SETIAP HUBUNGAN

SEKSUAL BERISIKO

PENDAHULUAN

Penularan HIV melalui hubungan seksual di Indonesia hingga September 2007

mencapai 46% dari semua kasus penularan HIV. Program penggunaan kondom 100%

adalah upaya pencegahan primer untuk merespon tingginya penularan melalui

hubungan seksual berisiko. Program ini bertujuan untuk mencapai penurunan infeksi

menular seksual (IMS), sekaligus untuk menggerakkan masyarakat agar mampu

mempertahankan tingkat kesehatan masyarakat itu sendiri melalui penatalaksanaan

IMS yang termasuk di dalamnya penyediaan kondom dan penapisan serta

pengobatan IMS.

Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang

dan Kota Batu), dikenal sebagai daerah pariwisata,

kota pendidikan dan agrobisnis serta kelautan,

kondisi seperti ini berpotensi untuk berkembangnya

perilaku seksual beresiko tinggi sehingga rentan

terjadinya IMS dan penularan HIV. Melihat keadaan

ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

bekerjasama dengan Family Health International

(FHI), di Indonesia dikenal dengan program Aksi

Stop AIDS (ASA), sejak tahun 2003 melalui Puskesmas

Sumberpucung, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

mengembangkan Klinik Kesehatan Reproduksi dengan

waria dan wanita penjaja seks (WPS) sebagai sasaran

program. Puskesmas ini memberi layanan penapisan

IMS mendukung program perubahan perilaku

“meningkatkan penggunaan kondom 100% pada

setiap hubungan seksual berisiko”. Pada saat itu klinik

mengajak waria dan WPS untuk secara rutin

memeriksakan diri. WPS lebih patuh untuk memeriksakan diri secara rutin daripada

waria. Rendahnya pendidikan, sosial ekonomi serta kesadaran untuk menjaga

kondisi kesehatan membuat status kesehatan mereka, terutama waria sangat

memprihatinkan. Pada awal program Puskesmas berjalan sendiri dengan bekal

setelah mendapat pelatihan untuk ketrampilan pemeriksaan fisik, laboratorium

sederhana, konseling pengobatan, KIE tentang IMS dan sebagainya (termasuk KIE

tentang kondom) serta adanya pendekatan informal dengan para mucikari dan

pengurus lokalisasi (sehingga jangkauan pelayanan cukup baik). Saat itu belum ada

program BCI (Behaviour Change Intervention), pemakaian kondom masih sangat

minim. Jadi keberhasilan program pemakaian kondom 100% tidak akan tercapai

tanpa adanya jejaring antara klinik, LSM (program BCI), Pokja serta masyarakat dan

lintas sector terkait. Berangkat dari status awal inilah strategi dikembangkan.

LANGKAH-LANGKAH

Pada tahun 2004 LSM Paramitra dengan program

BCI nya memulai program peningkatan

pengetahuan WPS, dimana diharapkan akan

terjadi perubahan perilaku. Sayangnya, perubahan

perilaku hanya terjadi pada sebagian orang saja.

Pendekatan pada tingkat individu, sebagaimana

yang banyak dilakukan oleh para pelaksana

28

program saat itu (melalui Peer Educator), memakan

proses yang cukup panjang serta membutuhkan

sumber daya yang besar, namun berdaya ungkit

kurang efektif . Oleh sebab itu diperlukan

pendekatan yang mampu memperluas capaian

penggunaan kondom. Mobilisasi sosial

dikembangkan untuk menggerakkan masyarakat

lokalisasi dengan membangun sistem yang

menempatkan para pemangku kepentingan

sebagai pemeran utama upaya penanggulangan

HIV dan AIDS di lingkungan tersebut.

Pengurus lokalisasi dan panti pijat, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya termasuk

dari unsur pemerintahan ( Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW/RT, Koramil/Babinsa

dan Polsek/Binmas ) dilibatkan untuk mendukung program ini. Awalnya, mereka

mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya upaya khusus untuk mencegah

penularan IMS dan HIV. Melalui pertemuan antara LSM Paramitra, unsur masyarakat

sekitar lokalisasi, pengurus lokalisasi, pemerintahan dibentuklah Kelompok Kerja

(pokja) dengan Kesepakatan Lokal, untuk terus menggulirkan program penggunaan

kondom secara konsisten dan benar, penapisan WPS secara rutin dan

penatalaksanaan IMS.

Puskesmas Sumberpucung sebagai pusat layanan publik memiliki misi untuk

memberikan layanan yang berkesinambungan dari pencegahan sampai dengan

perawatan. Artinya, Puskesmas memberi layanan tidak hanya kepada mereka yang

sakit, tetapi juga mereka yang tidak terinfeksi HIV, namun rentan tertular.

Advokasi ke tingkat kabupaten secara intensif

dilakukan bersama, oleh Dinas Kesehatan dan LSM

Paramitra serta FHI. Secara sistematis pihak-pihak di

tingkat Kabupaten didekati; KPA, BNK, Dinas Sosial,

DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas

Tenaga Kerja, Satpol PP, Penggerak PKK, MUI,

Bamindukcapil KB, dan Departemen Agama

adalah sasaran utamanya. Advokasi juga dilakukan

di tingkat kecamatan. Hingga kini advokasi masih

terus dilakukan dalam forum pertemuan koordinasi

lintas sektor, termasuk antar LSM, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Provinsi.

HASIL-HASIL

Puskesmas Sumberpucung mendapatkan

dukungan regulasi untuk program penggunaan

kondom 100% di tingkat lokal. Memang dirasakan

bahwa dukungan dari tingkat yang lebih tinggi

seperti Peraturan Daerah (perda) tingkat provinsi

akan lebih meyakinkan. Namun dukungan dari

Dinas Kesehatan dan dinas-dinas di tingkat

kabupaten dan kecamatan serta tokoh-tokoh

masyarakat sangat membantu berjalannya program ini.

Selain memobilisasi masyarakat, aspek logisitik pengelolaan IMS juga dipraktekkan,

apalagi penyediaan kondom sebagai alat kontrasepsi dan pencegahan IMS

termasuk HIV telah menjadi program pemerintah RI.

Di lokasi transaksi seks, penyediaan kondom berjalan seiring disiplin penggunaan

kondom. Berbagai alasan bisa menjadi penghalang tercapainya penggunaan

kondom konsisten, namun masalah ini justu dilihat sebagai tantangan bagi

29

pelaksana program untuk meningkatkan sistem distribusi, pemantauan dan

penerimaan pengguna kondom.

Penyediaan kondom bagi sasaran program Puskesmas Sumberpucung pada

awalnya didukung oleh produsen kondom dalam program social marketing (DKT)

dan LSM internasional yang memberi dukungan teknis dan dukungan dana yakni FHI-

ASA. Secara bertahap kemudian masyarakat

dibiasakan untuk secara mandiri menyediakan

kebutuhan kondom.

Aspek pemantauan diintegrasikan dalam

penatalaksanaan IMS, dimana keberhasilan

program penggunaan kondom 100% dapat dilihat

dari penurunan angka kejadian IMS pada populasi

risiko tinggi.

Penatalaksanaan IMS dilaksanakan berdasarkan Pedoman yang diterbitkan

Departemen Kesehatan RI. Sebelum klinik melaksanakan programnya, tenaga

pelaksana klinik kesehatan reproduksi puskesmas Sumberpucung mulai dari dokter,

bidan, perawat, laboran, tenaga administrasi memperoleh pelatihan Manajemen

IMS dan Entering Data Processing dari FHI dan Depkes. Pengendalian IMS

menerapkan tindakan-tindakan pengurangan risiko dalam siklus perjalanan IMS

pada pajanan, perolehan infeksi, dan masa infeksi serta rehabilitasi.

Sejak tahun 2004 hingga saat ini, klien waria dan

pelanggan WPS serta laki-laki suka dengan laki-laki (LSL)

juga menjadi sasaran program. Mitra kerja Puskesmas

pun bertambah. KK Wamarapa ( menggantikan IWAMA

), LSM Paramitra dan IGAMA

menjadi mitra utama.

Bahkan kantor IGAMA

menjadi salah satu tempat

pemberian layanan. Dimulai pada bulan Maret tahun

2006, selain penapisan terhadap IMS, sudah diberikan

juga pelayanan VCT, pemeriksaan HIV, perawatan orang

dengan HIV dan AIDS (ODHA) melalui Integrated

Management of Adult and Adolescent Illness (IMAI),

manajemen kasus (MK), dan rujukan ke rumah sakit untuk

mendapatkan terapi antireroviral (ART).

Puskesmas Sumberpucung mencatat 1.199 layanan VCT dari Maret 2006 – Agustus

2007, dimana jumlah terbanyak diperoleh dari WPS baik langsung maupun tidak

langsung (961 orang), waria (187 orang), LSL (19 orang), dan masyarakat umum (30

orang). Dari total pemeriksaan diperoleh 40 orang reaktif, 29 orang di antaranya

telah didampingi MK, 19 orang memperoleh perawatan dan 4 orang mengikuti

terapi ARV.

BUKTI KEBERHASILAN

Tiga output (keluaran) yang

diharapkan mendukung

program yaitu: regulasi,

penyediaan kondom, dan

penatalaksanaan IMS telah

berjalan. Proses yang

dilakukan telah menunjukkan

integrasi program dalam

sistem layanan. Tingkat

30

prevalensi IMS menunjukkan hasil positif dari kerja keras tim, membuktikan bahwa

program di Puskesmas adalah salah satu dari praktek terbaik. Prevalensi sifilis pada

WPS, Waria, dan LSL Tahun 2004 sampai dengan Agustus 2007, menunjukkan

penurunan yang konsisten (lihat grafik di atas).

Dari empat lokalisasi praktek, Suko, Slorok, Kebobang, dan Boktape yang sejak tahun

2003 menerima layanan kesehatan dari Puskesmas Sumberpucung, keempat-

empatnya menunjukkan peningkatan penggunaan kondom yang konsisten. Hal ini

dikonfirmasi dengan turunnya angka kejadian IMS. Dari keempat grafik di bawah,

tampak adanya hubungan yang bermakna antara turunnya “angka kejadian IMS”

dan turunnya persentase WPS yang “tidak pernah” menggunakan kondom (korelasi

di Suko = 0,9; Slorok = 0,7; Kebobang = 0,8; dan Boktape 0,9). Sekalipun lebih lemah,

tetapi tetap terdapat hubungan antara penurunan “angka kejadian IMS” dan

meningkatnya “selalu” memakai kondom (korelasi di Suko = -0,6; Slorok = -0,05;

Kebobang = -0,9; dan Boktape = -0,5). Perbedaan tingkat hubungan tersebut besar

kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh melalui pertanyaan “selalu”

mengandung bias dari pada pertanyaan “tidak pernah”. Bukti yang penting di sini

adalah semakin besar jumlah WPS yang menggunakan kondom, semakin kecil pula

angka kejadian IMS.

31

2. DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK SCALING-UP

PROGRAM PENCEGAHAN PENULARAN HIV MELALUI HUBUNGAN SEKS

BERISIKO DAN PENGGUNAAN NARKOBA SUNTIK PADA PUSKESMAS

PENDAHULUAN

Epidemi ganda HIV melalui hubungan seksual dan Narkoba telah menyebabkan

tingginya lonjakan penularan HIV yang sangat besar di Indonesia, khususnya mulai

awal tahun 2000. Kondisi ini terjadi terutama di kota-kota besar di Indonesia, dan

salah satunya di Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 26 Kabupaten/Kota dengan 41 juta jiwa

penduduk menghadapi penularan HIV melalui transmisi seksual dan narkoba suntik.

Berdasarkan estimasi populasi rawan tertular HIV, Jawa Barat memiliki karakteristik

penyebaran IDUs dan Pekerja Seks yang berbeda. Pengguna narkoba suntik

umumnya berusia muda, lebih banyak laki-laki dengan rata-rata tingkat sosial

menengah. Banyak di antara mereka memiliki pasangan seks tetap. Penularan

melalui hubungan seks berisiko banyak terjadi pada seks komersial di sepanjang

Pantai Utara dengan pelanggan pengemudi truk yang melintas di jalur transportasi

teramai di Pulau Jawa (Lihat gambar berikut).

Berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, hingga akhir

September 2007, diperkirakan 80% penularan HIV di Jawa Barat terjadi melalui

penggunaan narkoba suntik, dimana lebih dari 70% berusia antara 15-39 tahun.

Infeksi ini dengan cepat terjadi pada istri/pasangan dan sudah tercatat 34 anak

tertular HIV dari Ibunya.

Berdasarkan estimasi populasi rawan tertular HIV yang dilakukan Departemen

Kesehatan RI tahun 2006, ditemukan bahwa di Jawa Barat terdapat 24,770 IDUs dan

19,290 prisoners, 25,400 Female Sex Worker and 350,710 Clients of Sex Worker, 170,280

MSM dan 3,660 Transgenders. Melalui hasil estimasi populasi rawan tertular HIV tahun

2004 dengan bantuan teknis dari Family Health International dan Departemen

Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melihat ancaman

penularan HIV yang memerlukan penanganan yang segera. Pemetaan respons

dilakukan di awal tahun 2005 sehingga dengan adanya dukungan data dan bukti

yang kuat ditetapkan Rencana Aksi Tahun 2004-2005 untuk Penanggulangan AIDS

melalui Hubungan Seksual dan Rencana Aksi Tahun 2006 untuk Program

Pengurangan Dampak Buruk.

Penyebaran Pengguna Narkoba Suntik Penyebaran Wanita Penjaja Seks

32

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN

1. Program Pencegahan Penularan Infeksi Menular Seksual

Proses pengembangan program untuk Pencegahan Infeksi Menular Seksual dibantu

oleh FHI dengan alur sebagaimana dalam bagan dibawah ini :

Puskesmas yang

terpilih adalah

Puskesmas Patok Besi

Kabupaten Subang

dimana program

pencegahan intensif

dan perawatan

dilaksanakan.

Sebagaimana

tergambar dalam

bagan pemilihan ini

dilakukan berdasar-

kan jumlah estimasi

populasi rawan serta

pemetaan terhadap titik-titik tinggi penularan HIV melalui seks serta asesmen

terhadap kesiapan Puskesmas. Selain tingginya prevalensi IMS, dan terdapat banyak

titik tempat pemberhentian pengemudi truk (mobile man) dan lokasi penjaja seks

“Rumah Makan Tanpa Nasi”. Estimasi populasi rawan tertular HIV tahun 2006

menunjukkan bahwa Kabupaten Subang terdapat sekitar 1.250 orang WPS dan

17.400 orang Pelanggan WPS sekitar. Pada awal persiapannya di tahun 2005,

disediakan fasilitas ruangan, pelatihan untuk tenaga kesehatan dan bahan-bahan

habis pakai untuk PKM, termasuk juga tenaga penjangkau dari LSM. Dalam

perjalanannya tenaga penjangkau tidak hanya dari LSM tetapi justru dikelola oleh

Puskesmas. Setelah berjalan selama 1 tahun, masih di Kabupaten Sumedang

dibuatkan satu puskesmas satelit di Kecamatan Binong dan sekitar enam bulan

berikutnya diperluas dengan menambah 9 PKM di Kabupaten Subang yang

memberi layanan IMS, VCT dan manajemen kasus. Juga mulai dikembangkannya

klinik IMS di Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten

Bogor, serta kabupaten Karawang (Jalur Pantura). Selanutnya dalam koordinasi

Dinkes provinsi dikembangakan layanan IMS/HIV dengan dana penuh dari APBD di

Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sumedang.

2. Program Pengurangan Dampak Buruk untuk Pencegahan Penularan Infeksi HIV

Melalui Penggunaan Narkoba Suntik

Pelaksanaan program pengurangan dampak bururk

(PDB) ini mengacu pada Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI selaku

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

No.02/2007 tentang Kebijakan Nasional

Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui PDB

Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif

Suntik.

Tindak lanjut dari adopsi kebijakan nasional ke dalam

kebijakan provinsi, diambil langkah-langkah yang

lebih operasional seperti pertemuan rutin KPA Provinsi dan Kabupaten – Kota untuk

meningkatkan fungsi Puskesmas dalam program penanggulangan HIV-AIDS. Kerja

33

sama dengan berbagai lembaga lain termasuk lembaga donor terus diintensifkan

untuk membuat rencana kerja yang mengakomodasi program yang diperluas.

Kelompok Kerja (pokja) Harm Reduction/PDB segera

dibentuk untuk membantu KPA dalam mengembangkan

kebijakan, advokasi dan sosialisasi serta untuk

mengembangkan program, peningkatan kapasitas,

pendanaan, pemantauan dan evaluasi (Pasal 10 Per

Menko Kesra No. 2/2007). KPA Provinsi Jawa Barat

melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang

menjadi anggota dalam strutktur Pokja HR seperti Dinkes,

Polda, RS hasan Sadikin, Kanwil HukHAM, LP Banceuy,

Fakulatas Hukum Universitas Padjadjaran, Pondok

Pesantren Daurat Tauhid, LSM, Kejaksaan, Kehakiman,

Balai POM dan lain-lain. Selain itu disiapkan pula pedoman

“hak diskresi” bagi polisi untuk merujuk korban/pasien ke

layanan kesehatan. Pokja HR ini telah berhasil

mengembangkan strategi PDB di 15 Kabupaten/Kota

melalui tim scaling-up dan menerbitkan Buku Pedoman

Pengurangan Dampak Buruk untuk Puskesmas.

Dalam penerapan program PDB

penggunaan narkoba suntik ini,

Provinsi Jawa Barat tetap

berpatokan pada penyediaan paket layanan lengkap

sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Nasional: (1)

penjangkauan dan pendampingan, (2) komunikasi

informasi dan edukasi (KIE), (3) pendidikan sebaya, (4)

konseling perubahan perilaku, (5) konseling dan testing HIV

sukarela (VCT), (6) program sterilisasi, (7) layanan jarum dan

alat suntik steril (LJASS), (8) pemusnahan peralatan suntik

bekas, (9) layanan terapi pemulihan ketergantungan

narkoba, (10) program terapi rumatan metadon (PTRM),

(11) layanan perawatan, dukungan dan pengobatan (CST),

dan pelayanan kesehatan dasar.

Kebijakan untuk meningkatkan intensitas penanggulangan HIV dan AIDS segera

diterapkan di 17 Kab Prioritas yang terdiri dari Kota Bandung, Kab Bandung, Kota

Cimahi, Kab Cianjur, Kota Bogor, Kab Bogor, Kota Bekasi, Kab Bekasi, Kota Depok,

Kab Karawang, Kab Subang, Kab Indramayu, Kota Cirebon, Kab Cirebon, Kab

Sumedang, dan Kota Tasikmalaya. Hingga akhir 2007, baru dipersiapkan 42

Puskesmas yang memberi layanan PDB dari 15 Kabupaten/Kota untuk mencapai

target layanan pada 27.000 Penasun. Sembilan Puskesmas di Kota Bandung

mengembangkan layanan PDB sepenuhnya dengan dana pemerintah daerah. Dua

Kabupaten, Subang dan Indramayu, belum dirasakan perlu untuk segera

menyediakan layanan PDB karena pola penularan

HIV di dua wilayah ini lebih banyak melalui

hubungan seksual.

Di tingkat layanan kesehatan, dilakukan Pertemuan

Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas,

penjangkauan Penasun oleh LSM & organisasi lain,

serta layanan rujukan, pengobatan dasar dan

penyakit oportunistik. Untuk mendukung layanan kesehatan, juga disiapkan layanan

Program Rumatan Terapi Metadon (PRTM), yang diperkuat dengan pemantauan dari

Kab/Kota dan Propinsi.

34

BUKTI KEBERHASILAN

Belum ada angka prevalensi infeksi HIV untuk membuktikan pengaruh program PDB,

namun dibandingkan dengan jumlah estimasi penasun di Jawa Barat tahun 2006

(11.729), tampak peningkatan jangkauan peserta aktif/rutin program LJASS sejak

Oktober 2006 sampai dengan Juli 2007, baik yang dari puskesmas maupun dari LSM

(lihat grafik). Hal ini juga menunjukkan telah munculnya kebutuhan untuk mengakses

program PDB secara komprehensif.

• Pada akhir tahun 2007, ada 15 puskesmas yang melaksanakan program

pengurangan dampak buruk kepada sekitar 27.000 Penasun.

• Pada Juni 2007, program layanan jarum dan alat suntik steril telah menjangkau

2.079 orang penasun dan sebagian besar telah mengakses program ini secara

rutin.

• Akhir 2007 ada 4.000 orang yang melakukan VCT.

• Peningkatan cakupan pengguna program terapi rumatan methadone (PTRM)

dan atau ARV

TANTANGAN

Masih banyak tantangan pelaksanaan program Harm reduction di Jawa Barat

antara lain :

Pertama program ini masih harus menjangakau 10 daerah lagi, kemudian sebagian

masyarakat masih tetap belum yakin akan nilai dan efektifitas program

pengurangan dampak buruk ini, sebagai contoh, beberapa Lapas/Rutan, dinas

kesehatan dan polisi belum mendukung program ini. Tetapi program pengurangan

dampak buruk ini bagaimanapun sudah mendapat dukungan yang sangat luas dari

sebagian besar masyarakat Jawa Barat.

35

3. MENDEKATKAN SISTEM LAYANAN KESEHATAN KE MASYARAKAT

PENDAHULUAN

Kecurigaan bahwa penularan HIV telah memasuki rumah tangga di

Tanah Papua dibuktikan dengan hasil IBBS 2006, surveilans berbasis

populasi, yang menunjukkan prevalensi HIV pada responden usia

15-45 tahun mencapai 2,4%. Hingga akhir September 2007, Dinas

Kesehatan Provinsi Papua mencatat 3.434 orang dengan HIV/AIDS

(ODHA), dimana 1.602 (46%) diantaranya adalah perempuan, 275

(8%) remaja dan 65 (2%) anak usia 4 tahun ke bawah. Kondisi ini

menandakan bahwa layanan HIV sudah perlu ada dan mudah

diakses masyarakat luas, tidak hanya berlokasi di daerah

terkonsentrasi saja.

Sejak ditemukannya kasus HIV

pertama tahun 1992, secara

kumulatif 92% tertular melalui

transmisi heteroseksual. Dari

total 20 Kabupaten/Kota

provinsi Papua pasca

pemekaran dilaporkan infeksi

terbanyak terjadi di

Kabupaten Mimika dengan

1.382 (40%) orang, Kabupaten

Merauke, 934 (27%) orang,

Kabupaten Biak 342 (10%)

orang dan Kabupaten Nabire,

307 (9%) orang.

Mempersiapkan layanan

membutuhkan perencanaan

berdasarkan informasi yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan. Total 3.434 orang

yang sudah teridentifikasi tersebut, hanyalah bagian atas dari fenomena gunung es

epidemi HIV. Diperkirakan masih ada 22.486 orang, diantaranya 10.707 perempuan,

anak dan remaja yang membutuhkan layanan tetapi belum atau tidak mengetahui

status HIVnya.

Dari berbagai sumber Elsa Siahaan

(Dinas Kesehatan Provinsi Papua)

menjelaskan tingginya penularan

HIV melalui hubungan

heteroseksual di Papua, antara lain

karena perilaku seks berganti-ganti

dengan banyak pasangan (hasil

BPS 2002/2003), rendahnya perilaku

pemakaian kondom pada seks

berisiko, masih kurangnya

pengetahuan dan informasi (STHP

2006), luasnya jaringan seksual baik

seks suka sama suka, maupun seks

“komersial”, tingginya pemakaian miras, tingginya mobilitas kelompok risiko tinggi,

tingginya IMS, adanya seks antri dan seks pertemanan, serta hubungan seks pertama

di usia muda. Informasi ini menunjukkan bahwa mendekatkan layanan kesehatan

terkait HIV dan AIDS kepada masyarakat dengan cara pemberdayaan Rumah Sakit

36

dan Puskesmas harus segera direalisasikan selain peningkatan kesadaran

masyarakat umum mengenai penularan dan pencegahan HIV.

KONSEP PELAYANAN KESEHATAN YANG MENDEKATI MASYARAKAT

Sistem kesehatan mencakup 6 komponen: (1) Upaya Layanan (delivery), (2) Sumber

daya manusia (human resources), (3) Pembiayaan (finance), (4) Manajemen

Kesehatan (management), (5) Pemberdayaan masyarakat (community

mobilization), (6) Pembekalan kesehatan (logistics re health service delivery).

Pemberdayaan unit layanan kesehatan melibatkan Rumah Sakit dan Puskesmas

sebagai satu jejaring mampu memberikan layanan VCT dan CST termasuk ARV

kepada masyarakat dalam wilayahnya. Puskesmas tidak hanya berperan sebagai

pemberi layanan kesehatan tetapi juga menjadi pusat informasi sekaligus memberi

layanan terkait lainnya seperti tes darah, layanan dan pengobatan IMS dan infeksi

oportunistik (IO) sederhana, serta memberi rujukan. Sementara Rumah Sakit

diharapkan mampu memberi layanan yang lebih kompleks dan menjadi mentor

serta memberi bantuan teknis untuk puskesmas sekaligus berfungsi sebagai pusat

rujukan. Dan untuk memperkuat sistem layanan ini akan disediakan logistik dasar

untuk meningkatkan ketersediaan layanan PMTCT dan layanan TB-HIV serta layanan

lain yang relevan.

Bila konsep ini dapat berjalan dengan baik, maka selain mampu memberikan

layanan yang lengkap kepada masyarakat, epidemi semakin dapat dikendalikan,

dan pada gilirannya akan mengurangi dampak buruk sosial dan ekonomi. Konsep ini

mengedepankan sistem kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan

yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan pengembangan sistem yang baru.

LANGKAH-LANGKAH

Penguatan sistem kesehatan dilakukan dengan peningkatan kapasitas sarana

kesehatan dan tenaga kesehatan baik di RS maupun PKM sesuai dengan kebijakan

dan SOP Nasional – Depkes RI. Diawali dengan pengembangan konsep pemberian

layanan kesehatan, selanjutnya dilakukan pembentukan jaringan kerjasama yang

melibatkan pihak-pihak yang mendukung, seperti KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota,

departemen/dinas dan lembaga terkait, pengambil dan pembuat kebijakan di

tingkat lokal (Legislasi), tim teknis penyedia layanan kesehatan, dan mitra

internasional.

Konsep baru layanan HIV

yang terintegrasi ini relatif

masih baru di Indonesia

sehingga perlu dilakukan

pengembangan awal di 4

puskesmas kota Jayapura

di awal tahun 2006. Setelah

berjalan, maka dilakukan

perluasan ke 10

kabupaten/kota dan

seterusnya. Hingga

Desember 2007 telah

dilakukan pelatihan IMAI,

VCT, MK, laboran ke 16

kabupaten/kota dengan

total 55 puskesmas, 17

Rumah Sakit dan 5 klinik,

sebagaimana dalam peta

berikut ini.

37

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dilakukan dengan pelatihan yang terdiri

dari pelatihan dasar HIV dan AIDS untuk seluruh staf puskesmas, pelatihan konselor

dan manajemen kasus, pelatihan laboran, pelatihan tim inti puskesmas dan rumah

sakit untuk teknis pelayanan/ pengobatan dengan IMAI (Integrated Management of

Adult and Adolescent Illness/ Manajemen Terpadu Penderita Dewasa dan Remaja

Sakit terkait HIV), dan kegiatan mentoring (mulai 1 bulan setelah layanan, baik

secara teknis maupun dalam pengelolaan).

Sepanjang tahun 2007 Dinas Kesehatan Provinsi telah secara sistematis

mengkoordinasi kegiatan terkait penguatan sistem kesehatan. Khusus untuk

penguatan tenaga kesehatan, total 231 laki-laki dan 358 perempuan telah mengikuti

kegiatan-kegiatan pendukung seperti orientasi, pertemuan konsultasi, pelatihan,

magang, pertemuan pemantapan mutu eksternal dan pengembangan standar SOP

Penatalaksanaan Pasien HIV dan AIDS.

Dalam hal logistik, RS & PKM sepakat untuk menerapkan mekanisme rantai supply

logistik (reagen HIV, Obat IO, ARV) yang berkesinambungan. Untuk itu terus dilakukan

koordinasi antara RS, puskesmas, LSM Pendamping ODHA, KPA, Dinas Sosial & Dinas

Kesehatan Provinsi Papua, serta Kota dan Kabupaten.

Pemantauan yang intensif dilakukan baik dengan cara mentoring (atau sering

disebut pengasuhan klinik, juga melalui koordinasi dalam kelompok kerja CST.

HASIL-HASIL DAN BUKTI KEBERHASILAN

Berikut ini adalah beberapa contoh hasil pencatatan 3 puskesmas dari 6 puskesmas

pilot.

NO DATA

Puskesmas A

(per 3 Juli

2007)

Puskesmas B

(per April

2007)

Puskesmas C

(per April

2007)

1. Jumlah kunjungan ke VCT 219 orang 166 orang 90 orang

2. Jumlah pasien yang

mengikuti konseling pra test

219 orang 136 orang 71 orang

3. Jumlah pasien yang

mengikuti konseling post test

194 orang 87 orang 68 orang

4. Jumlah yang reaktif (HIV +) 9 orang (4,1

%)

4 orang (3 %) 1 orang (1,4

%)

5. Jumlah yang indeterminate 3 orang 4 orang 4 orang

Dengan VCT yang mendekat pada masyarakat, maka pasien HIV positif dapat

diidentifikasikan. Oleh sebab itu puskesmas telah siap meberikan layanan berikut.

Dari 6 puskesmas kabupaten dan kota

Jayapura saja, sepanjang tahun 2007 telah

dilakukan VCT terhadap ± 890 ibu hamil,

dimana ±19 dari mereka reaktif. Layanan PMTCT

sudah mulai berjalan, anak dari ibu hamil positif

HIV ini telah menjalani PCR 2, dan hasilnya non

reaktif.

Dari 6 puskesmas di kota dan kabupaten

Jayapura ini, 2 puskesmas di kota melayani

populasi remaja melalui kegiatan pendidikan

38

dan penyuluhan kepada 6 SLTP. Sementara itu untuk anak jalanan telah dilakukan

upaya pemberian konseling kepada ± 400 orang.

Walaupun telah menampakkan keberhasilannya menjangkau masyarakat baik

umum, ibu hamil, remaja melalui sekolah maupun anak di jalanan, namun Provinsi

Papua masih sangat memerlukan perluasan cakupan. Saat ini baru mereka yang

tinggal di kota yang memperoleh layanan ini, sehingga di tahun 2008, puskesmas

yang telah dipersiapkan sepanjang tahun 2007 mulai dapat berperan dalam

memberikan layanan kesehatan yang mendekati masyarakat.

LAMPIRAN 3: LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKTOR

1. Periode Januari –Juni 2007

2. Periode Juli – Desember 2007

Sumber Informasi Tugas 1: Kebijakan & Renstra Tugas 2: Langkah2 Strategis Tugas 3: Koord pelaksanaan kegiatan

Tugas 4: Penyebarluas informasi

Tugas 5: Kerjasama regional dan internasional

Tugas 6:Koord pengelolaan data dan informasi

Tugas 7: mengendalikan, memantau & evaluasi

Tugas 8: memberi arahan pada KPAP dan KPA K/K

(1) Memfasilitasi Pertemuan Nasional Ketiga di Hotel Shangri-La Surabaya (2) Pertemuan Konfirmasi Anggaran Sektor terhadap Program Penanggulanan AIIDS di Indonesia (3) Lokakarya Tim Asistensi POKJA AIDS Sektor (4) Pertemuan Tim Pelaksana I/2007 (5) Memimpin pilot program layanan komprehensif di 14 Kota

(1) Mengkoordinasi pencegahan melalui hubungan seksual: (a) Peluncuran Kondom Peremuan (b) MOT Kondom Perempuan untuk 6 Provinsi di Pulau Jawa (c) Pengembangan Modul Pelatihan untuk Pelatih Kondom Perempuan (d) TOT sebagai Metode Perlindungan Ganda Tingkat Kab/Kota di 6 Provinsi P.Jawa

(1) Peningkatan Kapasitas Jurnalis di 18 Kota untuk meningkatkan pengetahuan dasar (3) Iklan Layanan Masyarakat (4) Website (5) KPA News (6) Persiapan Pusat Informasi AIDS Nasional (Perpustakaan berlokasi di Kantor Set KPA Nasional dan berbasis Web)

(1) Pertemuan-pertemuan CCM (Dana GFATM) (2)Pertemuan-pertemuan Partnership Steering Group (Dana IPF) (3)Rancangan Program Bantuan Jangka Panjang dari Australia untuk Indonesia

(1) Koordinasi finalisasi estimasi Populasi rawan dan ODHA Tahun 2006 (2) Lokakarya estimasi Pop rawan dan ODHA di Provinsi Bali (3)Lokakarya Resource Need Model (RNM) (4)Pelatihan dan Praktek Asia Epidemic Model (AEM)

(1) Pengumpulan data rutin Sekertariat KPA Nasional (2)Penyerahan Laporan-laporan: (a)Laporan KPAN Tahun 2006 (b)Laporan Set KPAN Tahun 2006 (c)Laporan Umpan Balik 100 Kab/Kota (d)Laporan Tiga Bulanan KPA Nasional

(1) Pelatihan Tim Asistensi 1 Angkatan Lanjutan dan 5 Angkatan Baru (- Jawa, - Sumatera, - Kalimantan dan NTB, -Sulawesi, dan - Papua) (2)Fasilitasi koordinasi di tingkat Provinsi antara lain Sulsel, Bali, NTT, Papua)

(6) Persiapan Pelaksanaan Program "Small Grants" untuk memberi dukungan pihak-pihak strategis yang membutuhkan dana (7) Pertemuan Lintas Agama untuk Penanggulangan AIDS yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama

(2) Mengkoordinasi Pencegahan AIDSmelalui Pengurangan Dampak Buruk Pengguna NAPZA Suntik: (a)Temu Pakar II DPR RI (b) Pertemuan Perluasan Cakupan HR (c) Pembentukan Kepengurusan POKJA HR (d) Evaluasi Program HR di Yogyakarta (e) Asistensi POKJA HR di Jabar (f) Penyusunan draf Proposal HR GFATM Round 7 bersama P2PM Depkes RI (g) Kesepakatan draf MoU untuk PTRM antara Dirjen Pemasyarakatan DephukHAM RI dan Dirjen Yanmed Depkes RI (h) Aktivasi Rumah Sakit Pengampu Metadon

(7) Penyebarluasan Materi KIE ke KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota (8) KPA Nasional sebagai narasumber informasi AIDS

(4) Persiapan ICAAP IX di Bali tahun 2009 (5) Berbagai pertemuan tingkat nasional (6) Berbagai pertemuan audiensi dari internasional untuk kerjasama dengan Indonesia

(5) Lokakarya Ahli untuk estimasi dan proyeksi HIV dan AIDS di Bangkok (Spectrum) dan Peltihan Spectrum untuk Staf Set KPAN (6)POKJA Penelitian (7)POKJA MONEV (8)Diseminasi hasil STHP Tanah Papua Tahun 2006 di Jayapura dan di Jakarta (9) Pertemuan Rutin dan pengkajian hasil-hasil penelitian, jejaring peneliti (10) Finalisasi Dokumen Program HIV dalam Buku Peta Epidemi Indonesia

(2) Persiapan Rencana Monitoring Evaluasi (3)Perencanaan Pembuatan Laporan UNGASS

o PERMENKO KESRA Nomor 07/PER/MEN+B9KO/KESRA/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007 - 2010o PERMENDAGRI Nomor 20/2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. (3)Memfasilitasi finalisasi Strategi Nasional Penanggulangan AIDS pada Anak dan Remaja Tahun 2007 - 2010

(3) Mengkoordinasi Pencegahan AIDS dengan Meningkatkan peran serta pelaku program untuk upaya yang terarah: (a) Kurikulum Pendidikan AIDS melibatkan Diknas dan Depag untuk SD dan Sekolah Menengah (b) POKJA Anak dan Remaja (c) POKJA Dunia Kerja (d) Persiapan kerjasama Set KORPRI dan Set KPA Nasional (e) Penguatan Jaringan RIsiko Tinggi (Pertemuan Penguatan Jaringan Risti Nasional Populasi Risti 27 Juni)

LAPORAN SEMESTER KEGIATAN ANGGOTA KPA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Januari - Juni 2007

Sekertariat KPA Nasional

(1) Mengkoordinasi finalisasi Strategi Nasional 2007 -2010 dan Rencana Aksi Nasional 2007 - 2010 sebagai turunan dari Stranas 2007 - 2010 (2)Memfasilitasi diterbitkannya Peraturan-peraturan Menteri: 6 PERMENKO KESRA DAN 1 PERMENDAGRI: B13oPERMENKO KESRA Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan B13Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Pengguna Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntiko PERMENKO KESRA Nomor 03/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Susunan, Tugas dan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasionalo PERMENKO KESRA Nomor 04/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kotao PERMENKO KESRA Nomor 05/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPA Nasionalo PERMENKO KESRA Nomor 06/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Tim Pelaksana KPA Nasional

LAPORAN KEGIATAN JANUARI - JUNI 2007 1

Sumber Informasi Tugas 1: Kebijakan & Renstra Tugas 2: Langkah2 Strategis Tugas 3: Koord pelaksanaan kegiatan

Tugas 4: Penyebarluas informasi

Tugas 5: Kerjasama regional dan internasional

Tugas 6:Koord pengelolaan data dan informasi

Tugas 7: mengendalikan, memantau & evaluasi

Tugas 8: memberi arahan pada KPAP dan KPA K/K

Depnaker Pelatihan untuk Pelatih (TOT) bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

(1) Lokakarya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja (Implementasi Kepmenaker No 68 Tahun 2004)(2) Seminar hasil kajian efektif program AIDS di tempat kerja oleh Pusat HIPERKES dan Keselamatan Kerja Depnakertrans

(1) Worker education, (2) KIE Program HIV/AIDS di tempat kerja(3) sosialisasi info dasar HIV dan Kepmenaker 68/2004 dengan Pusdiklat

Monitorng dan evaluasi

KPP Pembentukan POKJA AIDS Menneg PP,

Sosialisasi PP dalam pencegahan NAPZA dan penyebab HIV/AIDS (1) pada anggota POKJA (2) pada penentu kebijakan & LSOM di Propinsi NTT, Kalbar dan Jabar.

Capacity Building (400 orang) karyawan Menneg PP, anggota Korpri dan oraganisasi perempuan Keagamaan untuk peningkatan pengetahuan mengenai NAPZA dan AIDS

TNI Pelatihan untuk Pelatih Tenaga Kesehatan Penanggulangan AIDS di wilayah Tanah Papua.

(1) Pelatihan Peer leader pada Kopassus di Jakarta, Serang dan Surakarta; dan pada Kostrad Cilodong (2)Mengikuti Pertemuan Nasional HIV dan AIDS di Surabaya (3) Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Dephan dan TNI.(4) Sero Surveilans (14.315 personel TNI) di Kepri, Kalbar, dan Sumut

Dephan Pelatihan untuk Pelatih Peer Leader (22 orang dari Dephan dan TNI)

Pelatihan Peer Leader (400 personel Dephan dan TNI di Jakarta, Jatim, Jabar)

Sosialisasi HIV dan AIDS untuk meningkatkan KAP yang mendukung pencegahan HIV di kalangan prajurit TNI, PNS dan Keluarga (200 orang)

Depdiknas TOT pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba bagi guru SMA/SMK NTT

Sosialisasi Program UKS dan Strategi Pencegahan HIV/AIDS pada Eksekutif dan Legislatif

BKKBN Menyusun Strategi KIE tentang Pencegahan HIV dari Ibu ke Bayi

Lomba rap tentang bahaya Narkoba, HIV dan AIDS

Sosialisasi Kondom Perempuan kepada Para Kepala Bidang seluruh Indonesia

Mengikuti Pelatihan Penggunaan Kondom Perempuan sebagai perlindungan ganda

Melakukan Penelitian mengenai Pengetahuan tentang Pencegahan HIV dari Ibu ke Bayi di Kota Jayapura

LAPORAN KEGIATAN JANUARI - JUNI 2007 2

Sumber Informasi Tugas 1: Kebijakan & Renstra Tugas 2: Langkah2 Strategis Tugas 3: Koord pelaksanaan kegiatan

Tugas 4: Penyebarluas informasi

Tugas 5: Kerjasama regional dan internasional

Tugas 6:Koord pengelolaan data dan informasi

Tugas 7: mengendalikan, memantau & evaluasi

Tugas 8: memberi arahan pada KPAP dan KPA K/K

Depsos (1) Menyusun bahan sosialisasi dan lokakarya penanggulangan HIV dan AIDS di kalangan Anak (2) Pertemuan Tindak Lanjut Komitmen Sentani (33 Provinsi)

Sosialisai dan Lokakarya penanggulangan AIDS di kalangan anak (1) kepada Kepala Dinas Sosial, Kepal Dinas Kesehatan dan Ketua KPA Daerah 33 Propinsi (2) kepada instansi terkait, Orsos/LSM/Yayasan, Toga/Toma, Perguruan Tinggi, Karang Taruna, Guru BP, Pramuka, OSIS di 10 Propinsi

Depag (1) Pengajian Bulanan di masing-masing unit Depag, dengan tujuan mensosialisasikan pengetahuan HIV dan AIDS (2)Sosialisasi penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS dalam bentu variatif sosial khusus di link kary Depag beserta keluarga besar karyawan Depag.

Penayangan kegiatan sosialisasi melalui ceramah di televisi melalui media TVRI setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 19.30 - 20.00 WIB dengan judul "Kita Harus Menang".

Depdagri Penyusunan PerMendagri ttg Pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah

Penyusunan modul Pelatihan Masyarakat dalam Penanganan Masalah HIV dan AIDS

Sosialisasi Penanggulangan HIV dan AIDS bagi Anggota KORPRI, pengurus Dharma Wanita Persatuan, dan Pengurus PKK Pusat di Link Ditjen PMD

DephukHAM (1) Pertemuan Regional II Koordinasi dan Konsultasi Program Nasional Penanggulangan AIDS di Lapas/Rutan dengan tujuan menyamakan persepsi dalam upaya penanggulangan AIDS di Lapas/Rutan (2) Pembinaan petugas tentang Penanggulangan AIDS di LP/RT (3)TOT CST bagi doketr dan perawat LP/RT (4)TOT Konselor untuk Psikolog dan Drg. (5)TOT Mnjm Kasus (MK)

(1) Pelatihan Perubahan Perilaku BCC/RR Bagi petugas Lapas/Rutan yang menangani masalah Narkoba dan HIV/AIDS. (2) Pelatihan petugas medis untuk penanggulangan AIDS di Lapas/Rutan (3) Pelatihan adiksi bagi tenaga dokter dan paramedis untuk mampu memberikan konseling adiksi pada napi/tahanan narkotika

Dephub (1) Pengembangan bahan sosialisasi HIV dan AIDS untuk pegawai wanita di Litbang dan Dharma Wanita di lingkungan pusat Dephub (2)Lokakarya PerusahaanPeduli AIDS sektor transportasi, kerjasama dengan KKI

KIE(kampanye) penanggulangan AIDS pada pegawai di lingkungan Dephub dan Operator jasa transportasi.

LAPORAN KEGIATAN JANUARI - JUNI 2007 3

Sumber Informasi Tugas 1: Kebijakan & Renstra Tugas 2: Langkah2 Strategis Tugas 3: Koord pelaksanaan kegiatan

Tugas 4: Penyebarluas informasi

Tugas 5: Kerjasama regional dan internasional

Tugas 6:Koord pengelolaan data dan informasi

Tugas 7: mengendalikan, memantau & evaluasi

Tugas 8: memberi arahan pada KPAP dan KPA K/K

Menpora Lokakarya Pemuda Bersih Narkoba, HIV dan AIDS serta Penyuluhan 5000 Kader Pemuda

Penyuluhan untuk Pemuda

POLRI Menyusun 9 piranti lunak HIV dan dan Leaflet HIV

Penyuluhan HIV dan AIDS di Sekolah Polisi Negara (SPN) untuk Personel POLRI dan keluarga

,

PMI (1) Kerjasama dengan Depkes RI: Ujisaring darah donor. (2) Dengan Palang Merah (PM) Belanda: Program pemberdayaan kelompok KDS di Jabotabek, Program layanan Ambulans gratis untuk ODHA di Bali. (3) Dengan PM Australia: Pengembangan HIV workplace policy di lingkungan PMI. (4) Dengan PM Jepang: Program di Sumut yang meliputi: pencegahan siswa sekolah melalui PMR dan kelompok Risti; Dukungan pada ODHA dan Program anti stigma & diskriminasi(5) PMI Riau: Drop in Center untuk ODHA

BNN (1) Dukungan BNN untuk distribusikan buku Permenko No. 2 tahun 2007(2) Usulan penelitian efektivitas LJASS dan PTRM

KADIN Penetapan anggota Tim Pelaksana

Pelaksanaan Program PIPA

BPPT Belum ada Program Khusus ,Depkes Data belum tersedia

LAPORAN KEGIATAN JANUARI - JUNI 2007 4

INSTANSI

Tugas 1Kebijakan dan Renstra

Tugas 2Langkah-langkah strategis

Tugas 3Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Tugas 4Penyebarluasan Informasi

Tugas 5Kerjasama Regional dan

Internasional

Tugas 6Koordinasi Pengelolaan

data dan informasi

Tugas 7Mengendalikan, Memantau

dan Evaluasi

Sekertariat KPA Nasional

(1) Pengguliran RAN ke* Tim Pelaksana* Mitra Internasional dan Masyarakat Sipil(2) Pelatihan Tim Fasilitator Pusat(3) Rencena penyediaan Pedoman Umum: Revisi permendagri 13/2006; PSM; CST; Dukungan POLRI untuk HR, PICT(4) Strategi Nasional Penanggulangan AIDS pada Anak dan Remaja Tahun 2007 - 2010: Diserahkan ke konsultan untuk penulisan akhir(5) Mengkaji Strategi Nasional Penanggulangan AIDS pada Perempuan

(1) Sidang Kabinet tanggal 19 Juli(2) Persiapan Pertemuan Nasional Harm Reduction(3) Mendukung Kongres Nasional ODHA dan OHIDHA kedua di Lido Jawa barat dan mengantar audiensi dan laporan hasil Kongres kepada Ketua KPA Nasional(4) Pertemuan Tim Pelaksana II/2007(5) Kunjungan Supervisi ke Lokasi Program Akselerasi untuk 14 Kota(6) Persiapan penyusunan Workplan di Sulawesi Selatan, Bali dan NTT sebagai masa transisi bantuan IHPCP - KPA Provinsi(7) Partnership for AIDS (Pertemuan Lembaga Donor untuk Indonesia bersama Ketua KPA Nasional(8) Forum Eksekutif Media Indonesia (9) Pertemuan audiensi dan advokasi

(1) Lokakarya Evaluasi Program Kondom 100% bersama BKKBN(2) Pertemuan Program Pengendalian NAPZA Suntik di Jawa Timur(3) Rencana Penambahan Tempat Layanan Metadon di Prov Jawa Barat(4) National Business Alliance (NBA): Mencari kesepakatan untuk dukungan sektor privat dalam penanggulangan AIDS(5) Sub Pokja Tempat Kerja dari Pokja Dunia Kerja: Rencana pertemuan Dirjen lima Departemen; Program KIE untuk jajaran KORPRI(6) Kelompok Kerja Komunikasi: Menyusun Strategi Komunikasi Nasional(7) Pertemuan akselerasi 3 Propinsi (Sul-Sel, Bali dan NTT)(8) Kesepakatan Sekretaris KPAN dan Puslitbang HAM DepHukHAM (penyusunan buku hak-hak ODHA)(9) Pelaksanaan Hari AIDS Sedunia 2007(10) Pelatihan PMTCT 3 Provinsi(11) Pelatiahan persiapan (set-Up) layanan jarum suntik

(1) Peluncuran PIAN dan pemanfaatan PIAN di kantor dan website(2) Menjadi narasumber pada * Kongres IAKMI* Seminar Nasional HIV dan AIDS Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Papua se Jawa dan Bali(3) Konferensi Pers dan wawancara media dalam rangka Hari AIDS Sedunia

(1) Pertemuan-pertemuan CCM GF-ATM Indonesia(a) GF-ATM Regional Meeting for East Asia and the Pasific(b) Persiapan GFATM Round 8, komponen AIDS dengan melibatkan sektor pemerintah, mitra internasional dan masyarakat sipil(2) AusAID. Dalam rangka Subsidiary Arrangement IHPCP, dan rencana kunjungan duta besar HIV/AIDS Australia, Annmaree O'Keefe(3) ICAAP VIII dan Promosi ICAAP IX di Bali tahun 2009(4) Pertemuan Tingkat Menteri ketiga di Sysney(5) Workplan HIV/AIDS Round 4 Phase 2

(1) Female Drug User Workshop(2) Pertemuan Kelompok Kerja Penelitian(3) Pertemuan kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi(4) Pelatihan Penguatan Kapasitas Peneliti Kesehatan dan Kemiskinan, dalam rangka Prakonas IAKMI ke-12(5) Pengambilan Data Sektor untuk Evaluasi Akhir IHPCP(6) Tersedianya data implementasi respon sektor tingkat pusat, data dasar KPA Prov. dan data evaluasi program akselerasi 100 Kabupaten/Kota(7) Lokakarya Nasional Penelitian

(1) Monitoring Rutin Sekretariat KPA Nasional(a) Indikator Nasional(b) Laporan Enam Bulanan KPA Nasional ke Presiden RI; Laporan Akhir KPA nasional - GFATM & laporan tiga bulanan Sekretariat KPA Nasional(c)Pelatihan Monitoring Evaluasi untuk Project Implementing Manager(2) Pemantapan Rencana Monev dalam POKJA Monev(3) Persiapan pelaporan UNGASS: Data NCPI dan NASA, serta mengawal IBBS tahun 2007(4) Country Operational Plan (COP) dan Persiapan Lokakarya Most at Risk Population(5) Pertemuan Regional M&E Reference Group dan Lokakarya M&E se Asia Pasifik(6) Diseminasi hasil pelaksanaan setahun program akselerasi 100 Kab/Kota(7) Peluncuran buku peta estimasi rawan tertular HIV tahun 2006 dan Respon Pelayanan tahun 2007

Depnaker (1) Workshop Nasional penerapan Kepmenakertrans No. KEP. 68/MEN/2004 tentang pencegahan dan penangguangan HIV dan AIDS di tempat kerja

(1) Advokasi program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja bagi Manajer perusahaan (30 manager)(2) Advokasi peserta rakor pokja HIV dan AIDS di tempat kerja, provinsi DKI Jakarta(3) Advokasi implementasi Kepmenakertrans 68/2004 pada peserta Bimtek Kesehatan Kerja untuk pengawas ketenagakerjaan seprovinsi Jawa Timur(4) Workshop nasional tentang penerapan pedoman bersama ILO dan WHO tentang pelayanan kesehatan kerja dan HIV/AIDS

(1) Sosialisasi program dan kebijakan HIV & AIDS dan narkoba di tempat kerja (Pekanbaru, Bandung(2) Penyuluhan K3 dan HIV/AIDS terhadap calon anggota P2K3 (24 orang (PT Carefour)(3) Sosialisasi informasi dasar HIV dan AIDS dan Kepmenakertrans No 68/2004 terhadap peserta diklat calon ahli K3 perusahaan (34 orang)(4) penyebarluasan KIE Program HIV/AIDS di tempat kerja (50 eksemplar)(5) Sosialisasi materi/informasi HIV dan AIDS melalui Pembekalan AKhir Pemberangkatan (PAP) kepada calon TKI luar negeri.(6) penyebarluasan bahan KIE program HIV/AIDS di tempat kerja (VCD, poster, kalender, stiker, brosur, leaflet, booklet dll)

(1) Rapat koordinasi Monev HI/AIDS di tempat kerja(2) Monitoring dan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja (GFATM)

LAPORAN KEGIATAN ANGGOTA KPA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDSJuli - Desember 2007

LAPORAN KEGIATAN SEKTOR PERIODE JULI - DESEBER 2007 1

INSTANSI

Tugas 1Kebijakan dan Renstra

Tugas 2Langkah-langkah strategis

Tugas 3Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Tugas 4Penyebarluasan Informasi

Tugas 5Kerjasama Regional dan

Internasional

Tugas 6Koordinasi Pengelolaan

data dan informasi

Tugas 7Mengendalikan, Memantau

dan Evaluasi

KPP

TNI (1) Mengembangkan Modul Pelayanan kesehatan TNI untuk TNI, melalui POKJA AIDS.(2) Penyusunan modul pelatihan VCT, IMAI, laboratorium dan CST

(1) Advokasi pejabat daerah (setingkat Danyon ke atas) di Jayapura dan Surabaya(2) Pelatihan pelayanan ODHA di Kediri (11 tenaga kesehatan)(3) Pelatihan Peer Leader (dikoordinasikan oleh Dephan RI)(4) Distribusi rapid tes seluruh fasilitas kesehatan TNI di Tanah Papua(5) Pelatihan IMAI Dokter Batalyon

(1) Sosialisasi HIV dan AIDS kepada 7739orang personil TNI di Sumsel, Lampung, Jateng, Kaltim, Sulut, Sulsel, Papua, Papua Barat, Jatim, Bali, NTT, Kalteng, Kalsel, dan Maluku

(1) Kunjungan WHO untuk logistik, reporting dan recording(2) Kunjungan GF ATM Genewa

Simposium sehari Up Date ARV

Sero Surveilans (Provinsi papua, Papua Barat, Bali dan Kontingen purna tugas Kongo dan Lebanon)

ODHA

Depdiknas (1) Menyempurnakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :a) No. 28/1994 tentang pembentukan pokja penanggulangan AIDS Depdikbudb) No. 303/u/1997 tentang pencegahan HIV/AIDS melalui pendidikanc) No. 9/U/1997 tentang pedoman pelaksanaan pendidikan pencegahan HIV/AIDSd) Meluncurkan strategi pencegahan HIV/AIDS melalui pendidikane) Mengembangkan bahan pengajaran yang memadai yang berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian tentang HIV/AIDS da pencegahan penyalagunaan narkoba berdasarkan pendekatan pendidikan kecakapan hidup

1. Penyusunan dan pencetahan Modul Life Skills Education Untuk Pencegahan HIV dan AIDS bagi guru SMP2. Penyusunan dan Pencetakam Pedoman dan Modul Life Skills Education Untuk Pencegahan HIV dan AIDS bagi guru SMA. Naskah dicetak oleh WVI masing masing sebanyak 1.000 eksemplar.3. Menyediakan anggaran yang memadai dan kemudahan untuk memperoleh sumber daya4. pencegahan dan penanggula-ngan HIV/AIDS pada jenjang SD/SMP, SMA/SMK/ Sederajat melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler dan menginteg-rasikannya kedalam mata pelajaran yang relevan dan pada tingkat PT dilakukan dgn pendekatan lain seperti orientasi studi dan pendidikan sebaya.5. Dinas pendidikan Provinsi dan Kab/Kota perlu meningkatkan perannya sebagai anggota KPA untuk mendukung program pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

1. Penggalangan komitmen bagi pelajar dan Mahasiswa untuk melakukan Pencegahan HIV dan AIDS dalam rangka HAS 2007 pada tanggal 7 Des 2007 di Plaza Depdiknas jam 13.30 WIB.2. Lomba lomba Penulisan essai, Pembuatan Poster dan Penyuluhan dalam rangka pendidikan pencegahan HIV dan AIDS.3. Pertemuan tim pengembang LSE Depdiknas4. Sosialisasi dan advokasi Stranas AIDS Depdiknas kepada executif dan legislatif5. Mengembangkan sekolah model LSE di 6 Provinsi6. Mengembangkan berbagai media KIE untuk pencegahan HIV dan AIDS

1) Penerbitan media komunikasi kesehatan sekolah2) Menjadi narsumber pada pertemuan usaha kesehatan sekolah diberbagai daerah3) Melakukan dialog interaktif di TV dan Radio

1) Pembahasan instrumen Monev LSE HIV dan AIDS2) Pertemuan tim pengembang LSE untuk membahas monitoring dan evaluasi

1) Monitoring dan evaluasi dua kali dalam setahun2) Seminar hasil monev di Depdiknas

LAPORAN KEGIATAN SEKTOR PERIODE JULI - DESEBER 2007 2

INSTANSI

Tugas 1Kebijakan dan Renstra

Tugas 2Langkah-langkah strategis

Tugas 3Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Tugas 4Penyebarluasan Informasi

Tugas 5Kerjasama Regional dan

Internasional

Tugas 6Koordinasi Pengelolaan

data dan informasi

Tugas 7Mengendalikan, Memantau

dan Evaluasi

BKKBN Pengembangan materi KIE pencegahan HIV dan AIDS bersama Depkes, pakar AIDS dan praktisi program AIDS

Lomba RAP generasi muda dalam rangka peringatan Hari AIDS sedunia

Penyuluhan dan KIE tentang pencegahan AIDS (Jabar, Sulbar, NTB, Sulteng, Sulsel, Bali, Kalsel, Maluku, Sultra, Jateng, Bali dan DIY)

Depsos 1) Penyusunan panduan untuk pemberian perlindungan sosial bagi ADHA dan pemberdayaan keluarganya2) Penyusunan bahan sosialisasi dan workshop penanggulangan HIV dan AIDS dikalangan anak

1) Temu konsultasi program penanggulangan HIV dan AIDS Depsos2) Memberikan bantuan usaha ekonomi produktifa. Pemberian jaminan hidup bagi ADHAb. Pemberdayaan keluarga ADHA3) Dana dekon penanggulangan HIV dan AIDS di 32 Provinsi4) Program Care and Support untuk orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

1) Pertemuan tindak lanjut penanggulangan HIV/AIDS bidang sosial

1) Sosialiasi dan workshop penanggulangan HIV/AIDS dikalangan anak2) Talk show dan Variety show :a. Talk show penanggulangan HIV/AIDS di media massa (TV)b. Pemasangan iklan penanggulangan HIV/AIDS di media cetak3) Penyuluhan dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS di 19 Propinsi

1) Sosialisasi program perlindungan sosial ADHA dan pemberdayaan keluarganya2) Pendataan dan seleksi uji cob perlindungan sosial ADHA dan pemberdayaan ADHA3) Monitoring dan evaluasi uji coba perlindungan sosial ADHA dan pemberdayaan keluarganya

1) Pemantapan petugas pendamping untuk perlindungan sosial ADHA dan pemberdayaan keluarganya2) Laporan monitoring dan evaluasi uji coba perlindungan sosial ADHA dan pemberdayaan keluarganya

Depag

Depdagri Penyusunan dan penetapan permendagri No. 20 tahun 2007 tentang pmbentukan Komisi Penanggulangan AIDS di daerah

1) Pengiriman Permendagri No 20 tahun 2007 ke seluruh Provinsi dan Kab/Kota2) Sosialisasi Permendagri No. 20 tahun 2007 di 33 Provinsi dan bantuan stimulan untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut

1) Pelatiahn keterampilan penenganan masalah HIV/AIDS di 3 Daerah (Bandar Lampung, Malang dan Jogyakarta)2) Sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS bagi anggota KORPRI, Dharma Wanita Persatuan dan Tim Penggerak PKK Pusat

1) Pembuatan iklan layanan masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui media elektronika

LAPORAN KEGIATAN SEKTOR PERIODE JULI - DESEBER 2007 3

INSTANSI

Tugas 1Kebijakan dan Renstra

Tugas 2Langkah-langkah strategis

Tugas 3Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Tugas 4Penyebarluasan Informasi

Tugas 5Kerjasama Regional dan

Internasional

Tugas 6Koordinasi Pengelolaan

data dan informasi

Tugas 7Mengendalikan, Memantau

dan Evaluasi

DephukHAM (1) Pertemuan awal pembentukan POKJA AIDS di lingkungan DephukHAM, sebagai tindak lanjut pertemuan Lokakarya Tim Asistensi Pokja Sektor di Purwakarta dengan mengundang perwakilan Balitbang HAM, Badan Pengembangan SDM, Ditjen HAM, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, DItjen Pas dan Ditjen Imigrasi. Hasilnya adalah akan segera diterbitkan SK MenhukHAM untuk Pokja AIDS(2) Balitbang merevisi program tahun anggaran 2008 untuk mengakomodasi kegiatan (a) penyusunan Buku Pedoman bagi Petugas Kesehatan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak ODHA, yang diawali dengan assessment di DKI, Kalbar dan Papua. (b) Seminar Perspektif HAM dalam upaya penanggulangan AIDS di DKI, Bali dan NTT.(3) Ditjen Imigrasi merencanakan program di tahun 2008

Pelaksanaan kegiatan di Ditjen Pas:(1) Peluncuran SOP (juknis) tentang konseling dan testing, perawatan dan pengobatan serta manajemen kasis Napi/tahanan ODHA, tanggal 2 Agustus 2007(2) Pelatihan pembinaan petugas (36 orang dari 36 UPT) tentang penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Lapas/ Rutan(3) Pelatihan untuk Pelatih:(a) Tenaga Manajemen Kasus(b) Therapeutic Community untuk petugas (39 orang)(4) Temu konsultasi Kalapas Narkotika, Kabid Regiwatsustik dan Kasi Pembinaan (36 orang)(5) Pelatihan terapi dan rehabilitasi narkoba bagi petugas lapas dan rutan (30 orang staf pembinaan/yantah dan watkes)(6) pelatihan pengurangan dampak buruk narkoba di lapas/rutan (intervensi perubahan perilaku) di Kepri, peserta 23 orang(7) Pelatihan tenaga konselor (19 orang) dan manajer kasus (20 orang) dari 24 UPT.

Penyempurnaan instrumen Monev dihadiri oleh 10 orang nara sumber

Dephub

Menpora Pembentukan kader Pemuda Bersih Narkoba dan AIDS "Pantas Juara"

1) Lokakarya Pemuda Bersih narkoba, HIV dan AIDS dengan target Pelajar, Mahasiswa, OKP dan Artis di Hotel Maharaja, Kuningan dan Hotel Bumi Wiyata, Depok, bersama Kombes Polisi Dr. Viktor Pujiadi dari BNN.2) Lokakarya Pemuda Bersih Narkoba, HIV dan AIDS di Pontianak, Manado dan Cibinong

Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan mengenai HIV dan AIDS pada pelajar SMK/SMU/MA/BEM dan OKP, salah satunya di SMU Madania, Bogor

POLRI Pelatiahn VCT untuk dokter dan perawat senior dilingkungan Kepolisian RI, Makassar

LAPORAN KEGIATAN SEKTOR PERIODE JULI - DESEBER 2007 4

INSTANSI

Tugas 1Kebijakan dan Renstra

Tugas 2Langkah-langkah strategis

Tugas 3Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Tugas 4Penyebarluasan Informasi

Tugas 5Kerjasama Regional dan

Internasional

Tugas 6Koordinasi Pengelolaan

data dan informasi

Tugas 7Mengendalikan, Memantau

dan Evaluasi

PMI (1) Uji saring darah donor untuk memastikan darah bebas HIV(2) Penerapan kebijakan untuk penanggulangan AIDS di lingkungan PMI (pengurus, staf dan relawan PMI)

(1) Pendidikan Remaja Sebaya untuk pelatih inti (Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Nunukan)(2) Dukungan terhadap ODHA dan keluarga (Samarinda, Bali, Medan, P.Siantar, Deli Serdang, Langkat: distribusi suplemen, layanan ambulans dan rujukan untuk VCT.(3) Dukungan untuk populasi risiko tinggi di Medan(4) Hotline Counseling untuk masyarakat umum dan remaja di Jabodetabek dan Pontianak(5) Lokakarya penyusunan KIE untuk target: remaja, ibu, ODHA, dan masyarakat umum.

Diseminasi informasi melalui siaran radio, billboard, bulleting, fact sheet dan informasi pada majalah "Suara PMI"

BNN

KADIN 1) Pendeklarasian Indonesian Business Coalition on AIDS (IBCA)

1) Pelatihan untuk Pelatih Penyuluhan intensif Penangkalan AIDS (PIPA) di tempat kerja: 24 orang pelatih untuk Menjadi motivator pencegahan HIV/AIDS di masing-masing perusahaan.

1) Lokakarya Penyuluhan Intensif Penangkalan AIDS di tempat kerja kepada perusahaan anggota Kadin, Asosiasi dan APINDO Kabupaten Bekasi (32 orang).2) Fun Run " Stop AIDS Start Running 2007 " dalam rangka Hari AIDS Sedunia

Menristek 1) Sosialisasi tentang HIV dan AIDS dilingkungan kedeputian perkembangan Riset, ilmu pengetahuan dan teknologi2) Sosialisasi HIV/AIDS melalui siaran IPTEK VOICE Radio mini KNRT dan siaran di Q-TV

Survei penjajakan pemahaman HIV dan AIDS di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi (Keusioner dibagi kepada 250 orang PNS, CPNS dan tenaga honor)

PB IDI 1) Penguatan lembaga sekretariat HIV/AIDS PB IDI2) Pelatihan HIV/AIDS Koinfeksi Virus Hepatitis kerja sama PB IDI, PDPAI dan PPHI

1) Diseminasi informasi HIV/AIDS melalui media komunikas BIDI (Berita Ikatan Dokter Indonesia)2) Konferensi Pers sehubungan tentang penggunaan kondom dalam rangka Hari AIDS sedunia

Penandatangan Nota Kesepahaman PB IDI dengan ASHM pada International AIDS Conference di Sydney

LAPORAN KEGIATAN SEKTOR PERIODE JULI - DESEBER 2007 5