LAPORAN ZEMI TEORI KEGIATAN PETUGAS POLMAS I. PENDAHULAN 1. Latar Belakang Polri sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di era globalisasi ini telah menyadari betapa perlunya suatu strategi yang efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam atmosfer masyarakat yang kia berkembang saat ini, Polri tidak dapat hanya dengan mengandalkan metode mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggunakan crime control model yang hanya mengandalkan upaya-upaya yang bersifat represif dalam rangka menekan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tanpa memperhatikan efek-efek yang ditimbulkannya. Dengan semakin meningkatnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sementara penggunaan crime control model dianggap tidak efektif lagi, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki Polri, baik dalam hal ketersediaan personel (men), anggaran (money), sarana dan prasarana (materials) serta teknik dan taktik kepolisian (methodes), maka Polri pun mencari bentuk baru upaya pengendalian kemananan dan ketertiban masyarakat yang lebih dapat menyesuaikan
Uraian Kegiatan Petugas Polmas dalam tataran teoritis
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN ZEMI
TEORI KEGIATAN PETUGAS POLMAS
I. PENDAHULAN
1. Latar Belakang
Polri sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban
masyarakat di era globalisasi ini telah menyadari betapa perlunya suatu
strategi yang efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas
pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 UU RI No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam atmosfer
masyarakat yang kia berkembang saat ini, Polri tidak dapat hanya dengan
mengandalkan metode mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
dengan menggunakan crime control model yang hanya mengandalkan
upaya-upaya yang bersifat represif dalam rangka menekan berbagai
gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tanpa
memperhatikan efek-efek yang ditimbulkannya. Dengan semakin
meningkatnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat sementara penggunaan crime control model dianggap tidak
efektif lagi, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki Polri, baik dalam
hal ketersediaan personel (men), anggaran (money), sarana dan prasarana
(materials) serta teknik dan taktik kepolisian (methodes), maka Polri pun
mencari bentuk baru upaya pengendalian kemananan dan ketertiban
masyarakat yang lebih dapat menyesuaikan dengan tuntutan situasi dan
kondisi masyarakat saat ini. Salah satunya yang telah ditempuh Polri adalah
dengan meluncurkan Polmas sebagai paradigma baru upaya Polri dalam
rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dituangkan
secara formil dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi :
SKEP/737/VII/2005, tanggal 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan Strategi
Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas
Polri.
Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : SKEP/737/VII/2005,
tanggal 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model
Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri tersebut, setiap
satuan wilayah Polri khususnya pada level KOD (Komando Operasional
Dasar) yaitu Polres/Polresta/Polrestro telah berupaya semaksimal mungkin
menjabarkan Polmas dalam tataran operasional kepolisian bahkan hingga
terjadi salah kaprah dalam mengimplementasikan Polmas dengan
memandangnya sebagai ”proyek” dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang
bersifat kantitatif. Padahal seharusnya, Polmas diimplementasikan sebagai
falsafah yang melandasi kebijakan operasional Polri di lapangan. Sebagai
contohnya, jika di suatu daerah tertentu terdapat institusi tradisonal yang telah
berfungsi sebagai lembaga keamanan lingkungan setempat, maka secara
struktural lembaga seperti FKPM/BKPM tidak perlu dibentuk lagi. Satuan
kewilayahan Polri setempat cukup mendorong pemberdayaan (empowering)
lembaga-lembaga yang sudah ada di dalam masyarakat tersebut tanpa perlu
menggunakan nama FKPM.
Tidak dapat dipungkiri bahwa operasionalisasi Polmas saat ini,
khususnya di tingkat KOD masih banyak mengalami kerancuan dengan tidak
adanya keseragaman model Polmas yang diterapkan oleh masing-masing
kesatuan kewilayahan tersebut. Terkait dengan anggota Polri yang ditugaskan
untuk melaksanakan kegiatan Polmas pun, hingga saat ini belum ada
kesatuan operasionalisasi, baik pada level praktik maupun secara teoritis.
Oleh karena itu, melalui laporan ini akan disajikan hasil diskusi yang
membahas tentang ”Kegiatan Petugas Polmas” dari sisi teori terkait dengan
permasalahan-permasalahan yang ada hingga saat ini sampai dengan
konsepsi pemecahan permasalahan-permasalahan dimaksud oleh para
Mahasiswa PTIK Angkatan 55 yang termasuk dalam kelas Zemi Polmas
Angkatan kelima, yang telah dilaksanakan pada pertemuan ketiga, tanggal 20
Oktober 2009.
2. Permasalahan
Permasalahan teoritis yang telah dibahas pada pertemuan ketiga
dimaksud yaitu sebagai berikut :
”Babinkamtibmas, Petugas Polmas, Petugas BKPM di Bekasi dan Petugas
Polpos di Jakarta tugasnya bekerja di dalam masyarakat dan melayani
masyarakat secara langsung. Mahasiswa diharapkan menganalisa dan
menjelaskan beberapa kegiatan mereka misalnya patroli, kunjungan ke
rumah-rumah, konsultan, menyelesaikan masalah. Bagaimana kegiatan ini
harus dilaksanakan ? Untuk apa kegiatan ini dilaksanakan ? Melalui kegiatan
2
ini apa sebenarnya yang dapat diperoleh ? Mahasiswa juga diharapkan dapat
menjelaskan pengalaman pribadi sendiri di lapangan mengenai kerja masing-
masing.”
II. PRESENTASI
1. Langkah-Langkah Manajerial
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Polmas oleh para petugas Polmas
diperlukan mekanisme yang tepat sehingga kegiatan dimaksud dapat berjalan
dengan efektif dan efisien serta tercapai tujuan maupun hasil yang diharapkan.
Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah-langkah manajerial tertentu sebagai
kerangka utama bagi berjalannya kegiatan Polmas tersebut oleh para
petugasnya. Langkah-langkah manajerial tersebut, adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan Perencanaan
Pertama, perencanaan menitikberatkan pada penataan,
pemutakhiran dan pengolahan data secara berlanjut, yang meliputi :
1) Data internal tentang kondisi kesatuan diperoleh dari fungsi-fungsi
operasional dan pembinaan sesuai tugas pokok masing-masing
fungsi yang berkaitan dengan program kegiatan Polmas.
2) Data eksternal tentang kondisi situasi masyarakat/komunitas (profil
komunitas) pemerintah, swasta dan masyarakat setempat yang
berpotensi mendukung Polmas.
Kedua, pemetaan kondisi internal, meliputi :
1) Pemetaan kualitas dan kuantitas kondisi personel pelaksana
Polmas.
2) Penyiapan dukungan materiil, logistik dan dukungan anggaran
pelaksanaan Polmas.
3) Pembinaan dan pelatihan kepada anggota yang ditempatkan pada
lini terdepan pelayanan masyarakat dan personil pelaksana Polmas.
4) Pembinaan karir bagi pelaksana Polmas dalam rangka penempatan,
perawatan maupun promosi pagkat/jabatan.
e) Pengembangan sistem informasi dengan pemanfaatan jalur
komunikasi dan transportasi yang ada.
Ketiga, pemetaan situasi dan kondisi eksternal, meliputi : geografi,
demografi, sumberdaya alam dan/atau buatan, bidang politik, sosial
ekonomi, sosial budaya, keamanan, kalender kamtibmas.
3
Setelah pemetaan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah
penilaian situasi, melalui identifikasi dan analisa hal-hal sebagai berikut :
1) Struktur sosial masyarakat (suku, agama, adat istiadat/kebiasaan,
pekerjaan/profesi).
2) Sistem nilai dan infrastruktur penanggulangan kriminalitas (IPK) dan
mekanisme penyelesaian konflik yang ada di dalam masyarakat
setempat.
3) Tokoh-tokoh yang berpengaruh dan dihormati masyarakat.
4) Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, berkembang dan
dihormati masyarakat.
5) Potensi gangguan kamtibmas.
6) Sikap penerimaan masyarakat terhadap Polri termasuk pemerintah.
Pemutakhiran dan penilaian situasi harus dilakukan secara berlanjut
agar penentuan prioritas sasaran pencegahan dan penangkalan
gangguan kamtibmas dan masalah sosial ditangani oleh Polri dan
masyarakat.
b. Penyusunan Rencana Kegiatan
Berdasarkan penilaian situasi, perkembangan dan tuntutan/harapan
masyarakat, penyusunan rencana kegiatan meliputi :
1) Rencana kegiatan tahunan disusun oleh tim manajemen dan
Kapolsek untuk memadukan rencana kerja tahunan dalam DIPA
KOD.
2) Rencana kegiatan bulanan disususn oleh tim manajemen,
selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan mingguan pada
tingkat Polsek.
3) Rencana kegiatan harian dibuat oleh pelaksana terdepan Polmas.
c. Pola Penerapan
Pola kegiatan Polmas dirumuskan berdasarkan pola yang pernah
dan sedang dilaksanakan di satuan kewilayahan Polri, antara lain
sebagai berikut :
1) Pola Umum, yaitu Polmas yang melekat pada setiap kegiatan
anggota Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2) Pola Babinkamtibmas, yaitu setiap anggota Polri, yang karena
penugasannya, bertempat tinggal menetap atau tidak menetap di
rumah dinas/rumah pribadi, rumah hibah/pinjaman
4
masyarakat/rumah yang disewa/balai desa/kelurahan atau
bangunan/kantor pada komunitas tertentu, Balai-balai Polmas yang
dibangun oleh dinas atau tempat/bangunan lainnya atas persetujuan
masyarakat pada wilayah desa/kelurahan/komunitas yang menjadi
tempat penugasannya dalam melaksanakan kegiatan Polmas.
Babinkamtibmas yang tinggal di wilayah tersebut di atas dapat
mengembangkan dan menerapkan bentuk-bentuk kegiatan Polmas
pada Desa/Kelurahan/Komunitas tertentu :
a) Binaan, yaitu apabila upaya pencegahan kejahatan dan
pemecahan masalah sosial yang dilakukan oleh
masyaraka/komunitas tertentu secara mandiri belum terbentuk,
maka wilayah tersebut menjadi prioritas kegiatan Polmas.
Kehadiran petugas Polmas harus selalu menetap di wilayah
tersebut.
b) Sentuhan, yaitu apabila upaya pencegahan kejahatan dan
pemecahan masalah sosial yang dilakukan oleh
masyarakat/komunitas secara mandiri telah terbentuk, maka
kegiatan Polmas dilakukan melalui kunjungan/sambang.
Kehadiran petugas Polmas pada daerah tersebut dilakukan
secara menetap disesuaikan dengan perkembangan situasi.
c) Pantauan, yaitu apabila upaya pencegahan dan penangkalan
kejahatan serta pemecahan masalah sosial yang dilakukan
oleh masyarakat/komunitas secara mandiri telah berjalan
dengan baik dan menjadi nilai-nilai yang dipatuhi oleh
masyarakat, maka kegiatan Polmas dilakukan melalui
kunjungan/sambang bersifat sewaktu-waktu dan tidak
menetap. Kehadiran petugas Polmas dalam rangka upaya
memelihara dan meningkatkan mekanisme penanggulangan
kejahatan yang telah ada di masyarakat tersebut.
3) Pola Pos Pol/Pol Pos; secara struktur berfungsi sebagai pelayanan
kepolisian terdepan dan dalam rangka Polmas dapat berfungsi
sebagai BKPM.
4) Pola Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) yaitu
Babinkamtibmas atau anggota Polri karena penugasannya sebagai
pelaksana terdepan Polmas menjadi anggota dari BKPM, bertempat
5
tinggal menetap/tidak menetap pada balai tersebut yang dibangun
oleh Polri atau swadaya masyarakat/komunitas sebagai tempat
kegiatan forum kemitraan polisi dan masyarakat yang ada di wilayah
tersebut.
5) Pola Bimmas Lingkungan; yaitu setiap anggota Polri yang bertempat
tinggal di masyarakat/komunitas tertentu untuk melaksanakan
kegiatan Polmas.
6) Pola Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM); yaitu kegiatan
yang dilakukan oleh anggota Polri/Babinkamtibmas dan masyarakat
dengan membudayakan institusi masyarakat/pranata sosial yang
telah ada dan dibentuk oleh masyarakat setempat, dalam rangka
pencegahan dan penangkalan kejahatan, maupun pemecahan
masalah sosial.
d. Pelaksanaan
Pelaksanaan Polmas melekat pada tampilan sikap dan perilaku
setiap anggota Polri yang dapat memberikan teladan. Pelaksana Polmas
berperan sebagai tokoh masyarakat, guru, sahabat, seorang yang bijak
dan pemimpin Polri yang mampu memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta praktek
penegakan hukum non diskriminatif yang mampu memancing rasa
kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum sesuai amanah rakyat
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1) Pola penerapan umum, merupakan kegiatan pokok Polmas yang
melekat pada setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan
fungsinya untuk memberikan pelayanan kepolisian sesuai standar
bidang tugasnya, di kantor, di lapangan maupun di luar kedinasan.
Kegiatan pokok tersebut :
a) Patroli diikuti dengan kegiatan kunjungan, sambang dan tatap
muka dengan warga masyarakat, serta dengan segera
mendatangi dan melakukan tindakan pertama di tempat
kejadian.
b) Ikut serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat untuk
Harkamtibmas serta untuk menampung dan menindaklanjuti
keluhan dan aduan masyarakat yang berkaitan dengan
masalah-masalah kamtibmas serta pelayanan kepolisian.
6
c) Membina kemitraan dengan masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan ketaatan warga terhadap hukum.
d) Membangun partisipasi aktif masyarakat dalam rangka
pemecahan masalah-masalah sosial di lingkungannya yang
berkaitan dengan masalah-masalah sosial sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwajib.
e) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
kepolisian.
2) Pola penerapan Polmas, yaitu bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka
percepatan dan pemantapan implementasi Polmas KOD yang
disesuaikan dan/atau dapat dikembangkan sesuai situasi
masyarakat setempat, dengan kegiatan antara lain :
a) Bimmas Lingkungan. Pertama, memperkenalkan diri dan
melakukan silaturrahmi dengan warga masyarakat setempat.
Kedua, mengenal secara individu warga masyarakat yang
bertempat tinggal di sekitarnya, minimal radius 200 meter
dan/atau disesuaikan dengan kondisi pemukiman warga
masyarakat serta menyerap segala informasi yang berkenaan
dengan kamtibmas. Ketiga, secara aktif ikut serta dalam
kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan,
pemeliharaan kamtibmas maupun pemecahan masalah-
masalah sosial budaya lainnya, seperti : kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), musibah bencana alam, wabah
penyakit dan lain-lain serta melaporkan pada Baninkamtibmas
atau satuan Polri terdekat. Keempat, membantu masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan
dengan pelayanan kepolisian, seperti : memberikan informasi
pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),