LAPORAN TRIWULAN II SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2021

LAPORAN TRIWULAN II

SEKRETARIAT JENDERAL

TAHUN 2021

KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI TAHUN 2021

ii

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Triwulan II Tahun 2021 Sekretariat Jenderal merupakan sarana

pemantauan capaian kinerja dan anggaran berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja

Sekretariat Jenderal selama periode 6 (enam) bulan pertama di tahun 2021. Dalam

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal, terdapat 3 sasaran yang harus dicapai dimana

pengukurannya ditentukan oleh 7 indikator kinerja (lihat tabel 1).

Tabel 1 Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran Sekretariat Jenderal

Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi

s.d. Tw. II

%

Capaian

Meningkatnya

Birokrasi Kemendag

yang Akuntabel,

Transparan, dan

Berintegritas

Indeks Reformasi

Birokrasi Nilai 78 77,53 99,4%

Nilai Hasil Evaluasi

SAKIP Predikat BB BB 100%

Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan

Kemendag

Opini WTP WTP 100%

Meningkatnya

Kapabilitas Kinerja

Organisasi Kemendag

yang Inovatif dan

Responsif

Nilai Capaian Kinerja

Organisasi Nilai 90 94,05 104,5%

Tingkat Kematangan

Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Predikat Baik

Baik 100%

Meningkatnya

Kepuasan dan

Kepercayaan

Stakeholders

Hasil Monev

Keterbukaan Informasi

Publik

Predikat Menuju

Informatif N/A*) N/A*)

Indeks Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Publik

Kategori Baik

Baik

(Nilai 83,52) 100%

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2021

Keterangan:

*) Pengukuran kinerja indikator belum dapat dilakukan pada triwulan II tahun 2021.

Dari keseluruhan indikator kinerja (IK) Sekretariat Jenderal pada triwulan II

tahun 2021, capaian kinerja dari 6 IK telah melampaui 50% dari target yang ditetapkan

pada tahun 2021, yaitu: (1) lndeks Reformasi Birokrasi; (2) Nilai Hasil Evaluasi SAKIP;

(3) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; (4) Nilai Capaian Kinerja Organisasi; (5)

Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (6) Indeks Kepuasan

Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

iv

Pertama, lndeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2020

adalah 77,53, sehingga hampir memenuhi target nilai 78 dengan persentase capaian

99,4%. Kedua, nilai hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan tahun 2020 yang

telah memenuhi target Predikat BB sesuai Perjanjian Kinerja dengan tingkat capaian

kinerja 100%. Ketiga, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian

Perdagangan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa

laporan keuangan Kementerian Perdagangan telah disajikan dan diungkapkan dalam

laporan keuangan dan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Selanjutnya, Nilai Capaian Kinerja Organisasi Kementerian Perdagangan sebesar 94,05

sehingga memperoleh capaian kinerja 104,5% dan Tingkat Kematangan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perdagangan yang

berdasarkan hasil penilaian terakhir di tahun 2019 mendapatkan peringkat Baik

dengan nilai 3,25 (dari skala 5). Terakhir, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Publik Periode I Tahun 2021 memperoleh nilai 83,52 dengan

predikat “Baik”. Sedangkan, indikator Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik baru

dapat diukur realisasinya pada akhir tahun 2021.

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan tengah tahun pertama ini

penuh dengan peluang maupun tantangan yang perlu dikelola dan diantisipasi dengan

tepat, sehingga seluruh sasaran dan target indikator kinerja Sekretariat Jenderal dapat

tercapai secara optimal pada akhir tahun 2021.

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................. 7

1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................................................................... 7

1.2 TUJUAN ............................................................................................................................................... 8

1.3 PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL ......................................................................... 8

1.4 ISU TERKINI ....................................................................................................................................... 9

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 13

2.1 Capaian Kinerja ............................................................................................................................ 13

2.1.1 Sasaran Strategis 1: "Meningkatnya Birokrasi Kemendag yang Akuntabel,

Transparan, dan Berintegritas " .............................................................................................. 13

2.1.2 Sasaran Strategis 2: " Meningkatnya Kapabilitas Kinerja Organisasi Kemendag

yang Inovatif dan Responsif " .................................................................................................... 23

2.1.3 Sasaran Strategis 3: " Meningkatnya Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholders" 33

2.2 Realisasi Anggaran ...................................................................................................................... 39

BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 41

LAMPIRAN ................................................................................................................................... 43

Lampiran I: Lembar Perjanjian Kinerja .......................................................................................... 45

Lampiran II: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal ........................ 49

Lampiran III: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal ... 53

vi

7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian

Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, pada bulan

April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi

Presiden Nomor 7 tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan

telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian

Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor

794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian

Perdagangan (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012).

Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794 Tahun 2015 ini telah diterapkan

secara tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon 1 dan Eselon II, serta unit kerja mandiri

di lingkungan Kementerian Perdagangan serta dilaksanakan secara berkala dan

berkelanjutan.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran

kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan

tingkat kemajuan (progress) dari pencapaian indikator kinerja

strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah

ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan

Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme

pemberian reward and punishment, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan

pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi

pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih

dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran

kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan

Tahunan.

8

1.2 TUJUAN

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran

kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan

tingkat kemajuan (progress) dari pencapaian indikator kinerja

strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah

ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan

Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme

pemberian reward and punishment, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan

pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi

pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih

dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran

kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan

Triwulanan.

Laporan Triwulanan (Laptri) merupakan laporan kinerja tahunan interim yang

disusun secara periodik, setiap tiga bulan sekali, pada akhir triwulan I, II, dan III.

Tujuan penyusunan laporan triwulanan adalah sarana pemantauan capaian kinerja

yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan untuk melakukan akselerasi

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai antisipasi atau koreksi atas penyimpangan

yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran dan target Sekretariat Jenderal sesuai

dengan Perjanjian Kinerja, dimana pada tahun 2021 telah melalui serangkaian proses

reviu oleh APIP sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Kementerian

Perdagangan Tahun 2020.

1.3 PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, peran Sekretariat Jenderal adalah

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi

kementerian. Berdasarkan tugas ini, Sekretariat Jenderal memerlukan optimalisasi

dukungan kelembagaan maupun sumber daya serta sarana yang memadai, serta

terorganisir di dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal.

Sekretariat Jenderal merupakan Unsur Pembantu Pemimpin (Menteri) dalam

organisasi kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara).

Kementerian Perdagangan telah melakukan penyempurnaan struktur

organisasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian Perdagangan. Struktur organisasi Kementerian Perdagangan telah

dirancang untuk mengantisipasi dinamika perekonomian nasional dan internasional

9

yang sedemikian cepat, serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal mempunyai

struktur organisasi yang terdiri dari:

a) Biro Perencanaan;

b) Biro Organisasi dan Kepegawaian;

c) Biro Hukum;

d) Biro Keuangan;

e) Biro Umum dan Layanan Pengadaan;

f) Biro Hubungan Masyarakat; dan

g) Biro Advokasi Perdagangan;

Selain itu, Sekretariat Jenderal juga dibantu oleh 4 (empat) unsur penunjang

pelaksaanaan tugas kementerian dan 3 (tiga) unsur penunjang yang di luar struktur

organisasi Sekretariat Jenderal, namun penganggarannya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretariat Jenderal yaitu:

h) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan;

i) Pusat Penanganan Isu Strategis;

j) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;

k) Pusat Data dan Sistem Informasi;

l) Badan Perlidungan Konsumen Nasional;

m) Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), dan

n) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

1.4 ISU TERKINI

Sekretariat Jenderal turut mendukung peran Kementerian Perdagangan dalam

penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mendorong pertumbuhan

ekonomi, yang bertujuan untuk mengubah kewenangan mengatasi konflik peraturan

perundang-undangan, menyeragamkan kebjakan pemerintah baik di tingkat pusat

maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi, serta mempermudah pengurusan

perizinan. Dukungan ini dilakukan melalui penyesuaian Undang-Undang Nomor 7

tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang

Metrologi Legal yang meliputi Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha dan Klaster

Pengenaan Sanksi dari total 11 klaster pada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu

10

penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan,

kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan

inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan

proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Perkembangan Amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kepada

Kementerian Perdagangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan

Kementerian Perdagangan untuk menginisiasi penyusunan 2 (dua) Peraturan

Pemerintah terkait substansi perdagangan, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021); dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

Perdagangan (PP 29 Tahun 2021).

Sebagai pelaksanaan kedua PP tersebut, Kementerian Perdagangan telah

menyusun 11 (sebelas) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), dengan rincian

yaitu 1 (satu) permendag pelaksanaan PP 5 Tahun 2021 dan 10 (sepuluh)

permendag pelaksanaan PP 29 Tahun 2021, terdiri atas:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau

Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan

Importir yang Bereputasi Baik;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang

Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

4. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan

Pengaturan Impor;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tentang Pedoman Pengembangan,

Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ketentuan

Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang

yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia; dan

11

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Sebagai tambahan, terdapat amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP 40 Tahun 2021) kepada

Menteri Perdagangan untuk mengatur Kawasan Ekonomi Khusus. Sebagai tindak

lanjut amanat tersebut, Kementerian Perdagangan telah menyusun Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan

Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus.

Melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 250/M-DAG/SD/3/2021 dan surat

Nomor 299/M-DAG/SD/2/2021, Kementerian Perdagangan telah meminta

permohonan persetujuan tertulis atas permendag-permendag di atas. Surat Menteri

Perdagangan tersebut telah disetujui oleh Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet

Nomor B.109/Seskab/Ekon/04/2021. Pada tanggal 31 Maret 2021 Kementerian

Hukum dan HAM telah menyampaikan Surat Selesai Harmonisasi R-Permendag Nomor

PPE.PP.01.03-524 dan PPE.PP.01.03-541. Keduabelas permendag tersebut telah

ditandatangani dan sedang dalam proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan

HAM.

Perkembangan terkini dari permendag turunan dari UU Cipta Kerja

menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,

25, dan 26 Tahun 2021 telah diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia. Namun, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18, 19, dan 20

Tahun 2021, masih dalam pembahasan cleansing lampiran mengenai Pos Tarif/HS dan

uraian barang yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen Perdagangan

Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Bea Cukai serta K/L terkait.

12

13

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal triwulan II tahun 2021

dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing

indikator kinerja sasaran selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut

akan diperoleh persentase pencapaian terget.

2.1.1 Sasaran 1: "Meningkatnya Birokrasi Kemendag yang Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas "

No. Indikator Kinerja Target Periode Januari – Juni 2021

Realisasi % Capaian

1 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 78 77,53 99,4

2 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Predikat BB BB 100

3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Kemendag

Opini WTP WTP 100

IK-1: Indeks Reformasi Birokrasi

Secara singkat reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan

pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah

dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan

sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya

tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif,

dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Melalui

reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung

dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, bebas KKN, berdaya (capable),

dan melayani. Hal tersebut tertuang dalam 8 (delapan) area perubahan reformasi

birokrasi (RB) yang merupakan elemen birokrasi, antara lain: pola pikir, kelembagaan,

regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan,

akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Delapan area perubahan ini harus

diinternalisasikan oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah sebagai komitmen

pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

14

Gambar 1 Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Sumber: Sekretariat Jenderal

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus terus dievaluasi, hal ini bertujuan untuk

memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di

lingkungan internal, memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di

lingkungan internal, dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas

reformasi birokrasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan

reformasi birokrasi pada Kementerian Perdagangan. Pelaksanaan evaluasi

berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang telah

dilaksanakan, lndeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2020

adalah 77,53 dengan kategori "BB". Dengan demikian persentase capaian kinerja

sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021 sudah mencapai 99,4 persen.

Tabel 2 Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birkrasi Kemneterian Perdagangan Tahun 2019-2020

Tahun Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

2019 76,40

2020 77, 53

Sumber: Kementerian PAN-RB

15

Adapun yang kami lakukan sepanjang tahun 2020 sehingga terdapat kemajuan

dalam penerapan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan, antara lain:

1. Arahan Presiden terkait penyederhanaan organisasi, yakni menyederhanakan

birokrasi pemerintahan menjadi dua level dan mengoptimalkan peran jabatan

fungsional, mendorong Kementerian Perdagangan untuk bergerak cepat melakukan

penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan

fungsional sesuai PermenPANRB 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan

administrasi ke dalam jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan guna memangkas

rangkaian hierarki pengambilan keputusan yang terlalu panjang, sehingga

menghambat proses pelayanan publik. Penyederhanaan itu akan berdampak pada

peningkatan kinerja birokrasi, termasuk upaya untuk membuat birokrasi menjadi

lebih gesit, dinamis, dan mudah melakukan penyesuaian.

2. Penyederhanaan ini perlu didukung oleh penataan kembali organisasi dan tata kerja

Kementerian Perdagangan guna mewujudkan organisasi Kementerian Perdagangan

yang lebih proporsional, efektif dan efeisien, sehingga terbitlah Peraturan

Kementerian Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan.

3. Deregulasi kebijakan telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, khususnya

dalam bentuk penyederhanaan prosedur dalam rangka mempercepat proses

pelayanan. Contoh deregulasi kebijakan yang telah dilakukan adalah kebijakan

tentang pengalihan pemeriksaan persyaratan impor di luar kawasan pabean (post

border) untuk menekan dwelling time, serta kebijakan tentang integrasi pelayanan

perijinan berusaha secara elektronik di bidang perdagangan melalui online single

submission dengan BKPM.

4. Upaya positif lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah

penerapan penilaian Wilayah Tertib Administrasi (WTA) terhadap seluruh unit

kerja sebagai perwujudan penguatan pengawasan internal. Hasil positif dari

penerapan WT A tersebut adalah perbaikan tata kelola pada seluruh unit kerja di

Kementerian Perdagangan.

5. Terdapat 3 (tiga) unit kerja Kementerian Perdagangan yang mendapat predikat

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020.

Beberapa hal diatas dapat menggambarkan bahwa Kementerian Perdagangan

terus melaksanakan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan terhadap tata kelola

organisasi yang efektif dan efisien, yang bersih dari KKN, dan juga pelayanan publik

berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.

16

Pada triwulan ke II tahun 2021 ini ada beberapa hal yang telah dilakukan dalam

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan yang meliputi :

1. Pengusulan Unit PDSI dan PPSDK untuk Pembangunan Zona Integritas di

Lingkungan Sekretariat Jenderal

2. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Tahun 2021 ke KemenPAN-RB

3. Pembahasan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021

4. Pendampingan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian

5. Pendampingan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Sekretariat

Jenderal

6. Rapat Integrasi Sistem Manajemen Kinerja sebagai tindak lanjut rekomendasi

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Keberhasilan yang telah diraih dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Kementerian Perdagangan menjadi katalis dan pendorong, serta penyemangat bagi

seluruh unit kerja Kementerian Perdagangan untuk berlomba-lomba menghadirkan

pelayanan terbaik bagi masyarakat. Keberlanjutan dan penguatan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di tahun 2021 memiliki peran penting dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian

Perdagangan. Untuk itu, diharapkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antar unit

kerja di Kementerian Perdagangan yang telah terjalin baik, dapat terus terjaga dan

semakin meningkat.

IK-2: Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP untuk

menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome)

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang

berorientasi kepada hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran

perbaikan.

Terdapat 4 komponen penilaian dalam evaluasi SAKIP dengan bobot yang

berbeda, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%);

2. Pengukuran Kinerja (Bobot 25%);

3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%);

4. Evaluasi Internal (Bobot 10%);

5. Capaian Kinerja (Bobot 20%).

17

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP yang dilakukan oleh

Kementerian PAN-RB pada tahun 2020, Kementerian Perdagangan memperoleh nilai

75,42 atau predikat BB. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang

berorientasi hasil pada Kementerian Perdagangan menunjukkan hasil sangat baik.

Tabel 3 Perkembangan Nilai AKIP Kementerian Perdagangan Tahun 2019 – 2020

Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan tahun 2020 telah memenuhi

target Predikat BB sesuai Perjanjian Kinerja dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Meskipun begitu, masih terdapat beberapa catatan terkait dengan implementasi SAKIP

di Kementerian Perdagangan diantaranya adalah:

a. Belum seluruh sasaran dan indikator kinerja pada setiap level organisasi

memenuhi kriteria kualitas yang baik, terutama terkait dengan karakteristik

keterukuran, relevansi, dan orientasi hasil.

b. Penjabaran kinerja dari tingkat kementerian ke unit kerja eselon I dan eselon II

sebagian besar sudah cukup baik dilakukan. Akan tetapi, penjejangan ke level

jabatan selanjutnya belum seluruhnya menggambarkan kerangka logis

manajemen kinerja.

c. lnformasi hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk

perbaikan strategi pencapaian kinerja.

d. Pelaksanaan program dan kegiatan belum memperhatikan adanya upaya

koordinasi kinerja lintas sektor atau crosscutting secara optimal. Masing-masing

unit melaksanakan program dan kegiatan di unitnya tanpa memperhatikan aspek

kolaborasi dengan unit rerja lain.

e. Peran pimpinan pada tiap unit kerja belum maksimal dalam melakukan reviu dan

monitoring capaian kinerja, sehingga kualitas pengendalian internal dalam

memantau capaian kinerja secara berkala belum berjalan baik.

f. Kualitas informasi pelaporan kinerja belum optimal. Hal ini terlihat dari belum

lengkapnya informasi dalam bentuk pengungkapan terhadap analisis faktor-faktor

yang mempengajuhi kesenjangan kinerja.


18

Menindaklanjuti hasil evaluasi di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan

penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal akan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu atas Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024

untuk memastikan kualitas sasaran dan indikator kinerja pada setiap level

organisasi, serta penjabaran kinerja telah sesuai dengan logical-framework dalam

mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

2. Memanfaatkan informasi hasil pengukuran kinerja untuk perbaikan strategi

pencapaian kinerja.

3. Mendorong upaya koordinasi kinerja lintas sektor atau crosscutting secara optimal

pada setiap unit kerja, dengan memperhatikan aspek kolaborasi antar unit kerja.

4. Memperkuat peran pimpinan pada setiap unit kerja di Kementerian Perdagangan

dalam melakukan reviu pemantauan, dan evaluasi atas capaian kinerja secara

berkala. Selanjutnya, memanfaatkan hasilnya sebagai langkah perbaikan

perencanaan kinerja di periode berikutnya.

5. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan memastikan kelengkapan

informasi terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan

kinerja, serta rnemastikan keandalan data kinerja.

6. Mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka optimalisasi

pelayanan internal, meliputi: perencanaan, penganggaran, dan monev kinerja.

Pada Semester II Tahun 2021, Sekretariat Jenderal akan memulai proses

pengembangan sistem aplikasi e-Monitoring Kementerian Perdagangan yang

terintegrasi dengan aplikasi SKP (Sasaran Kerja Pegawai), SAS (Sistem Aplikasi

Keuangan Satker), dan SMART (Sistem Monitoring Anggaran Terpadu). Dengan

terintegrasinya aplikasi-aplikasi tersebut, proses monitoring kinerja di

Kementerian Perdagangan diharapkan dapat lebih tertelusur dari tingkat instansi

(kementerian) hingga ke level jabatan terendah (pegawai), baik dalam pencapaian

target indikator kinerja maupun rencana kerja anggaran (RKA). Integrasi sistem

informasi juga akan menyederhanakan proses pengumpulan data kinerja di

lingkungan Kementerian Perdagangan.

7. Melakukan revisi atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 tahun 2015

tentang pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan Kementerian

Perdagamgan dengan memperhatikan catatan hasil evaluasi di atas.

19

Meski di masa pandemi COVID-19 yang kembali membatasi kegiatan

perkantoran, implementasi SAKIP Kementerian Perdagangan masih tetap dijalankan

dengan metode virtual. Dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan SAKIP di

lingkungan Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan

rangkaian kegiatan pendukung selama tahun 2021, diantaranya adalah:

1. Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2021;

2. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 (pada tingkat Kementerian, Eselon I, dan

Eselon II);

3. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada tingkat Kementerian dan

seluruh unit Eselon I;

4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (pada tingkat Kementerian, Eselon I,

dan Eselon II);

5. Penyusunan Laporan Triwulanan Tahun 2021 dan Pengukuran Pencapaian

Kinerja pada tingkat Kementerian dan Eselon I;

6. Pemantauan Kinerja Secara Elektronik, baik melalui aplikasi E-Monitoring Online

Kemendag maupun website SMART Kemenkeu;

7. Evaluasi SAKIP Internal yang dilakukan APIP Kementerian Perdagangan;

8. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui

pengisian Lembar Kerja Evaluasi pada website PMPRB Kemenpan-RB dan

penjabaran bukti dukung serta penyusunan Rencana Aksi;

9. Pada TA 2021, Pemerintah melakukan pemotongan anggaran K/L dalam rangka

penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya

kebijakan tersebut, Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan refocusing dan

realokasi anggaran di Kementerian Perdagangan dengan meningkatkan efisiensi

anggaran dan efektivitas program/kegiatan, sehingga target indikator kinerja

tetap dapat terpenuhi.

IK-3: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendag

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1),

opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada kriteria (a)

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan

(adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

(d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Terdapat empat jenis opini yang

dapat diberikan oleh pemeriksa:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); opini wajar tanpa

pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan

20

diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna

laporan keuangan.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion); opini wajar dengan

pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan

diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak

hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan, sehingga informasi keuangan

dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

3. Opini Tidak Wajar – TW (adverse opinion); opini tidak wajar menyatakan bahwa

laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal

yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – TMP

(disclaimer of opinion); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan

bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar

pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan

bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi

keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna

laporan keuangan.

Tabel 4 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan

Tahun 2011 – 2020

No. Tahun Anggaran Hasil Opini BPK

1. 2011 WTP

2. 2012 WTP

3. 2013 WTP

4. 2014 WTP

5. 2015 WTP

6. 2016 WTP

7. 2017 WTP

8. 2018 WTP

9. 2019 WTP

10. 2020 WTP

Sumber: BPK-RI

21

a. Faktor yang mendukung:

• Dukungan Manajemen Strategis, di mana seluruh jajaran Pimpinan

Kementerian Perdagangan peduli dan berperan aktif untuk mendukung penuh

upaya penyelenggaraan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN yang

transparan dan akuntabel melalui jalur koordinasi rapat pimpinan maupun

koordinasi antara Pengelola dan Pejabat Pembina secara intens.

• SDM Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan BMN Pusat yang terlatih,

berpengalaman, dan proaktif, di mana pejabat atau pengelola keuangan telah

mendapatkan pelatihan/sosialisasi, telah bertugas lebih dari 1 tahun, menerima

dan mengkomunikasikan setiap aturan teknis baru berikut potensi

permasalahan yang dihadapi baik pada rapat pimpinan maupun dalam

sosialisasi atau forum konsultasi teknis yang diselenggarakan Biro Keuangan.

• Pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini

Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang selain melaksanakan

audit rutin, juga melaksanakan program Reviu Laporan Keuangan tiap periode

pelaporan keuangan dimana dilakukan koreksi/penyempurnaan pelaporan

baik dari sisi nilai/angka maupun penjelasan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

b. Faktor yang menghambat:

• Koordinasi dengan Satuan Kerja Daerah, dimana Kementerian Perdagangan

turut mengalokasikan anggaran Dekonsentrasi (DK) bagi pemerintah tingkat

propinsi serta Tugas Pembantuan (TP) bagi pemerintah tingkat

kabupaten/kota dengan metode pelaksanaan anggaran DK/TP bersifat

independen dilaksanakan oleh pemda sendiri namun wajib dilaporkan dalam

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan. Hingga saat ini turnover SDM

pada lingkungan pemerintah daerah terus terjadi di mana staf/pejabat

pengelola anggaran DK/TP alokasi Kemendag yang telah dilatih dan

berpengalaman mendapat penugasan di dinas/bidang lain sehingga perlu

dilakukan pelatihan/sosialisasi/monev secara berkala.

• Adanya kondisi pandemic COVID-19 yang pada Januari s.d Juni 2021

mempengaruhi realisasi penerimaan PNBP pada satker PNBP di lingkungan

Kementerian Perdagangan, dimana adanya pembatasan pergerakan sosial yang

turut mempengaruhi upaya-upaya pelatihan/sosialisasi, monitoring dan

evaluasi serta koordinasi penyampaian data terkait dengan pelaporan ataupun

pemeriksaan.

22

c. Upaya yang telah dilakukan dan perlu dilanjutkan

• Penyediaan aturan/petunjuk teknis bidang pengelolaan dan pelaporan

keuangan dan BMN yang dipandang perlu untuk lingkup Kementerian

Perdagangan.

• Pelaksanaan Sosialisasi/Forum Konsultasi Teknis bidang pengelolaan dan

pelaporan keuangan dan BMN dalam rangka penyebaraluasan

peraturan/informasi baru, menjaring permasalahan serta penyamaan persepsi.

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan dan pelaporan

keuangan dan BMN secara berkala untuk memantau implementasi pelaksanaan

di lapanganserta menjaring informasi.

• Pembentukan tim Ad-Hoc untuk menangani permasalahan terkait bidang

pengelolaan dan pelaporan keuangan dan BMN yang membutuhkan koordinasi

lintas unit Pembina baik internal Kementerian Perdagangan maupun lintas

Kementerian/Lembaga.

• Satker PNBP di lingkungan Kementerian Perdagangan akan membuat kegiatan

yang kreatif, misalnya menggunakan teknologi informasi (Aplikasi Zoom),

untuk kegiatan fisik tetap akan dilakukan dengan protokol kesehatan.

Dalam kaitan dengan Pandemi COVID-19, dilakukan optimalisasi koordinasi

melalui media daring baik dengan menggunakan Zoom, Whatsapp, Google Meet,

ataupun media daring lainnya. Kegiatan yang mendukung penyusunan laporan

keuangan, antara lain: Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat

Kementerian Semester I; Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian

Tahunan; Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian (Audited);

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Triwulan III; Penyusunan

Laporan Keuangan Perwakilan Kementerian Perdagangan di Luar Negeri; Penyusunan

Dokumen Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan;

Rencana Aksi (Action Plan) Kementerian Perdaganganatas Audit BPK RI (LK, Kinerja,

PDTT); Koordinasi dan Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan

Keuangan dan Kinerja Kementerian Perdagangan; Pemantauan dan Evaluasi Hasil

Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.

Rencana Aksi dalam mewujudkan Opini WTP antara lain:

1. Melakukan pembinaan dalam penyusunan Laporan Keuangan serta melakukan

monitoring penyelesaiannya.

2. Memastikan bahwa Laporan Keuangan (Neraca, LRA dan CaLK) selesai tepat

waktu dan akuntabel.

3. Menghilangkan atau meminimalkan permasalahan yang biasanya ada pada tiap

Akun Laporan Keuangan.

4. Menindaklanjuti Temuan BPK-RI pada tahun-tahun sebelumnya.

5. Komitmen Bersama untuk mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini WTP.

23

2.1.2 Sasaran 2: " Meningkatnya Kapabilitas Kinerja Organisasi Kemendag yang Inovatif dan Responsif "

No. Indikator Kinerja Target

Periode Januari – Juni 2021

Realisasi % Capaian

4 Nilai Capaian Kinerja Organisasi Nilai 90 94,05 104,5%

5 Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik Predikat Baik Baik 100

IK-4: Nilai Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Nilai Capaian Kinerja Organisasi ditentukan berdasarkan Nilai

Kinerja Anggaran (NKA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dimana NKA

merupakan gabungan dari nilai SMART (Sistem Monitoring Anggaran Terpadu)

dengan bobot 60% dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan

bobot 40%. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021

tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas

Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020, Nilai Kinerja

Anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2020 adalah 94,05. Sehingga

persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 104,5% dari target Perjanjian Kinerja.

Adapun untuk Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 biasanya baru diumumkan oleh

Kementerian Keuangan pada triwulan I tahun 2022.

Nilai SMART

Pengukuran nilai SMART dilakukan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja

Anggaran (EKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang

merupakan penyempirnaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun

2017. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) di Kementerian Perdagangan dilakukan secara

berjenjang pada tingkat satker, unit kerja eselon I, dan kementerian. Nilai akhir hasil

EKA Tahun 2020 sebagaimana dipantau melalui aplikasi SMART adalah 97,01 dengan

predikat kinerja “SANGAT BAIK”. Sementara itu, nilai SMART Kementerian

Perdagangan tahun 2021 masih belum final karena masih banyak output dan indikator

kinerja yang baru dapat diukur dan direalisasikan pada akhir tahun.

Nilai SMART Kementerian Perdagangan tahun 2020 sebesar 97,01

menunjukkan peningkatan 3,30 persen dibandingkan nilai SMART tahun lalu, yaitu

93,905. Perkembangan nilai SMART Kementerian Perdagangan selama 5 tahun

terakhir menunjukkan tren positif. Peningkatan nilai SMART secara drastis terjadi

pada tahun 2017 dan 2018, dimana masing-masing mencatatkan peningkatan 16,28%

dan 11,67%. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut Sekretariat Jenderal

melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi SMART secara gencar

24

sehingga terjadi peningkatan kepatuhan dan kesadaran dari unit-unit kerja untuk

melaporkan capaian kinerja output, indikator kinerja dan anggaran melalui aplikasi

SMART. Saat ini, pemantauan dan pelaporan capaian kinerja melalui sistem informasi

SMART telah dilakukan secara rutin dan periodik (bulanan dan triwulanan) di

lingkungan Kementerian Perdagangan dari tingkat kementerian hingga satker .

Gambar 2 Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Perdagangan

Tahun 2016-2020

Sumber: Diolah dari SMART Kementerian Keuangan (http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart)

Pengukuran Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian Perdagangan

diatas merupakan gabungan dari dua komponen penilaian, yaitu: Capaian Sasaran

Strategis (Aspek Manfaat) dan Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Eselon I

dengan bobot sama besar masing-masing 50%. Nilai komponen-komponen tersebut

pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Aspek Manfaat/Capaian Sasaran Strategis (CSS) memperoleh nilai 100 dari rata-

rata persentase capaian seluruh Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada

Perjanjian Kinerja di tingkat Kementerian.

b. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I memperoleh nilai 94,02. NKA

Unit Eselon I terdiri dari 2 (dua) komponen penilaian, yaitu: (1) Nilai Kinerja

Manfaat dan Implementasi; serta (2) Rata-rata nilai kinerja satker, dengan bobot

masing-masing 50 persen. Kemudian, NK Manfaat dan Implementasi terbagi lagi

ke dalam 2 (dua) aspek penilaian, yaitu: Aspek Capaian Sasaran Program (CSP) dan

Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing 66,7 persen dan 33,3 persen.

72,79

84,24

94,52 93,90597,01

2016 2017 2018 2019 2020

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart

25

Gambar 3 Nilai Capaian Sasaran Strategis dan Rata-rata Nilai EKA Eselon I

Kementerian Perdagangan Tahun 2020


Nilai Kinerja Capaian Sasaran Program merupakan rata-rata persentase capaian

seluruh Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Eselon I. Sementara

itu, pengukuran nilai Aspek Implementasi dan Rata-rata Nilai Kinerja Satker

merupakan gabungan dari 4 (empat) aspek penilaian anggaran, yaitu: Capaian

Keluaran dengan bobot 43,5%; Efisiensi Pemanfaatan Anggaran dengan bobot 28,6%;

Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan dengan bobot 18,2%, serta

Realisasi/Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.

Gambar 4 Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Per Unit Eselon I

Kementerian Perdagangan Tahun 2020


Dalam rangka menjamin kualitas kinerja anggaran di Kementerian Perdagangan,

Sekretariat Jenderal secara berkala (triwulanan) melakukan rapat koordinasi secara

virtual untuk melakukan pendampingan teknis pengisian aplikasi SMART dengan

90

92

94

96

98

100

CSS Rata2 NKA Eselon I

100

94,02

86

88

90

92

94

96

98

Bappeti ditjenPpi

Bp3 DitjenPKTN

Itjen Ditjenpen

ditjendaglu

ditjenpdn

setjen

Series1 97,94 97,25 96,16 94,99 94,56 94,47 90,56 90,19 90,1



26

mengundang seluruh satker Kementerian Perdagangan, termasuk Satker Perangkat

Daerah (SKPD) penerima Dana Dekonsentrasi (SKPD Provinsi) dan Tugas Pembantuan

(SKPD Kabupaten/Kota).

Gambar 5 Bagan Proporsi dan Unsur Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran/SMART

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017

Nilai IKPA

Selain nilai SMART, Sekretariat Jenderal juga memantau perkembangan nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai IKPA adalah indikator yang

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Nasional (BUN)

untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan

anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Panduan

penilaian IKPA berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA antara lain:

a. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran,

Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan

Dispensasi SPM).

b. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD,

Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D).

c. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) Penyampaian LPJ

Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja.

27

Tabel 5 Perkembangan Realisasi IKPA Kementerian Perdagangan Tahun 2018 – 2020

NO TAHUN CAPAIAN IKPA

1 2018 90,25

2 2019 90,46

3 2020 91,27

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)

Nilai IKPA Kementerian Perdagangan pada tahun 2020 adalah 91,27. Nilai

tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan nilai IKPA pada tahun 2018 dan

2019, masing-masing sebesar 90,25 dan 90,46. Untuk Triwulan 2 Tahun 2021 nilai

sementara IKPA Kementerian Perdagangan sampai dengan bulan Juni adalah 79,86

karena masih terdapat beberapa indikator yang belum terealiasasi dan perlu

ditingkatkan. Indikator tersebut antara lain Deviasi Halaman III DIPA, Data Kontrak,

Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output, Renkas dan Kesalahan SPM dimana nilainya

belum mencapai bobotnya.

Sumber: Hasil Penilaian IKPA K/L oleh Ditjen Perbendaharaan Kemnekeu

Gambar 6 Lampiran Surat Dirjen Perbendaharaan tentang Nilai IKPA Kemendag Periode Januari – Juni 2021

28

Berbagai dukungan dan hambatan dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam

rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, diantaranya adalah:

1. Faktor Pendukung:

• Tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga dimana

pada periode semester I dari total 747 tagihan, 720 tagihan diselesaikan tepat

waktu dan hanya 27 tagihan yang terlambat penyelesaiannya.

• Tingkat kepatuhan Bendahara dalam menyampaikan LPJ ke KPPN secara tepat

waktu, dimana pada periode semester I dari total 711 LPJ, 693 LPJ disampaikan

ke KPPN tepat waktu dan hanya 18 LPJ yang terlambat disampaikan ke KPPN.

• Tingkat kepatuhan penyampaian data kontrak secara tepat waktu, dimana

periode bulan semester I dari total 454 data kontrak yang terdaftar dan hanya

133 data kontrak yang terlambat disampaikan ke KPPN.

2. Faktor Penghambat:

• Rata-rata realisasi per unit Eselon I Kementerian Perdagangan di atas 35% dan

secara total Kementerian Perdagangan mencapai realisasi 38,92% pada

semester I (belum mencapai target realisasi minimal semester I sebesar 40%).

• Alokasi anggaran Kementerian Perdagangan (pagu DIPA) saat ini adalah sebesar

Rp3.495,4 miliar. Alokasi ini mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2020

sebesar Rp3.477,06 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp18,34 miliar atau

0,18%.

• Alokasi anggaran khusus COVID-19 pada Kementerian Perdagangan pada

periode Juni 2021 sebesar Rp.128,1 miliar, dengan realisasi anggaran mencapai

Rp. 10,2 miliar (8,01%). Persentase realisasi anggaran tertinggi terdapat pada

Satker Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi mencapai 92,54%, dengan jumlah

sebesar Rp. 16,5 juta dari anggaran sebesar Rp. 17,8 juta. Rata-rata realisasi

belanja penanganan Covid-19 masing-masing unit Eselon I Kementerian

Perdagangan masih dibawah 35%.

• Alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Kementerian

Perdagangan pada periode Juni 2021 sebesar Rp.182,76 miliar, dengan realisasi

anggaran mencapai Rp. 131,9 juta (0,07%). Hal ini dikarenakan Sebagian besar

anggaran PEN masih diblokir

• Satker di Kementerian Perdagangan masih banyak yang melaporkan seluruh data

Caput (RO) tidak sesuai periode pelaporan.

3. Upaya yang akan dilakukan :

• Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran melalui Rapat

Koordinasi setiap bulan dengan Sekretaris Unit Eselon I dan Eselon II di

lingkungan Sekretariat Jenderal.

29

IK-5: Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pedoman

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan SPBE ditujukan

untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE, meningkatkan kualitas

penerapan SPBE, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga perlu

dilakukan evaluasi secara mandiri dan berkala dari pelaksanaan SPBE di setiap

Instansi Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan secara mandiri, dokumen dan interviu

sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Dalam hal

pelaksanaan penilaian interviu pada tahun2020 belum dapat dilakukan di tengah masa

awal pandemi COVID-19, sehingga evaluasi pada tahun 2020 menggunakan hasil

evaluasi SPBE tahun 2019.

Pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri

PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Dengan

jumlah indicator penilaian berjumlah 47 indikator. Penilaian ini bertambah 12

indikator dari penilaian sebelumnya. Perubahan yang paling mendasar yaitu adanya

penambahan penilaian Domain Manajemen SPBE termasuk diantaranya Manajemen

Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia (SDM) dan

Pengetahuan. Hal ini dikarenakan enam aspek penilaian SPBE tersebut merupakan

turunan dari aspek penilaian evaluasi SPBE sebelumnya, dimana pada pedoman

evaluasi sebelumnya terdapat dua aspek mengenai Kebijakan SPBE dan saat ini

digabungkan menjadi satu aspek saja di area Tata Kelola SPBE. Aspek lainnya yang

telah dilakukan penilaian mandiri terkait aspek Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE,

sedangkan di aspek Manajemen SPBE PDSI masih melakukan penilaian mandiri dan

pengumpulan bukti evaluasi.

Pada masa triwulan II tahun 2020 ini penilaian mandiri awal telah dilakukan

berdasarkan aspek dan indikator evaluasi SPBE yang berlaku, PDSI telah

mengumpulkan bukti dokumen dan melakukan penilaian mandiri

Penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perdagangan turut didukung oleh

beberapa faktor, baik teknis TIK atau non teknis. Salah satu faktor pendukung teknis

yang dapat mempengaruhi peningkatan pencapaian target indikator evaluasi SPBE

adalah sebagaiberikut:

a. Penerapan serangkaian tata kelola dan standar dalam perencanaan,

penyelenggaraan dan evaluasi TIK yang dilakukan secara berkala dan

berkelanjutan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 46

Tahun 2017 tentang penyelenggaraan TIK yang telah direviu menjadi Peraturan

Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE.

30

b. Penerapan prosedur operasional standar (SOP) dan koordinasi pada kegiatan

pengembangan dan pemeliharaan sistem elektronik/aplikasi, infrastruktur dan

pusat data Kementerian Perdagangan.

c. Telah dilakukan Reviu pada Masterplan TIK Kemendag tahun 2020-2024menjadi

Keputusan Menteri Perdagangan No. 935 Tahun 2021 tentang Rencana Induk

SPBE 2020 - 2024.

d. Pelaksanaan dan percepatan transformasi digital dan integrasi pada data,

informasi aplikasi di area pelayanan publik dan administrasi Pemerintahan turut

mendukung pencapaian target indikator kinerja dan implementasi SPBE.

e. Penggunaan sertifikat elektronik pada tanda tangan elektronik di setiap

penerbitan dokumen resmi Pemerintah, baik dalam pelayanan publik dan

administrasi Pemerintahan.

Selain itu, terdapat faktor non teknis yang berperan penting dalam menunjang

pencapaian atas penerapan dan evaluasi SPBE antara lain:

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Manajemen Risiko yang turut menekankan

perlunya kebijakan yang mendukung perubahan birokrasi menjadi lebih efektif

dan efisien dengan memanfaatkan TIK.

b. Terbentuknya Tim Koordinasi SPBE sesuai dengan Keputusan Menteri

Perdagangan No. 898 Tahun 2021 dan Tim Assesor Internal SPBE sesuai dengan

Kepmendag No. 899 Tahun 2021 tentang SK Tim Asesor Internal SPBE, yang

diharapkan dapat mengarahkan dalam implementasi SPBE dan mengevaluasi

kinerja unit kerja.

c. Telah dibentuknya Tim Tanggap Insiden Siber yaitu Kemendag CSIRT sesuai

dengan Keputusan SekretarisJenderal No. 456 Tahun 2021 tentang Pembentukan

Kemendag - CSIRT.

d. Arahan pimpinan dalam mempercepat transformasi digital pada pelaksanaan

tugas dan fungsi dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

e. Pembuatan peraturan yang menunjang perubahan pelaksanaan pelayanan publik

perizinan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja, sehingga

mempercepat dalam integrasi data, informasi dan aplikasi.

Tantangan yang perlu dihadapi dalam penerapan SPBE di lingkungan

Kementerian Perdagangan selama periode triwulan I tahun 2020 tidak hanya pada hal

teknis TIK, tetapi hal non teknis TIK termasuk budaya organisasi didalamnya.

Tantangan dari sisi teknis TIK dalam menerapkan SPBE antara lain:

a. Diperlukan Sosialisasi terhadap peraturan baru mengenai penerapan tata kelola

TIK dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Perdagangan, sesuai dengan

kondisi Pandemi Covid – 19 seperti saat ini. Selain sosialisasi, diperlukan

penegakkan dan evaluasi tata kelola TIK dan standar teknis TIK yang masih dirasa

31

kurang dalam pelaksanaannya menjadi salah satu penghambat dalam penerapan

SPBE.

b. Kurangnya perencanaan yang berkelanjutan dalam pembangunan dan

pengembangan sistem elektronik pada saat pengajuan inisiatif TIK, sehingga dapat

terlihat rencana dan fungsi atas pengembangan sistem elektronik selama 3-4

tahun ke depan. Hal ini bertujuan untuk melihat keterpaduan dan perencanaan

integrasi antar sistem elektronik dalam rencana induk TIK.

Sedangkan tantangan yang dihadapi sepanjang periode triwulan II tahun 2021

dari sisi non teknis TIK antara lain:

a. Tata laksana penerapan TIK atau SPBE masih diasumsikan sebagai domain khusus

yang hanya dilaksanakan oleh PDSI selaku unit TIK pusat, sehinggaketerlibatan

dan keterpaduan dalam penyusunan dan pelaksanaan SOP dari unit kerja lainnya

turut berperan sangat besar dalam mendukung penerapan SPBE yang baik kurang

terlaksana.

b. Tingkat kesadaran (awareness) implementasi standar TIK dan Permendag

penyelenggaraan TIK dalam aktivitas pekerjaan dan pengadaan TIK di unit kerja

dirasa masih belum memahami secara jelas.

c. Belum adanya indikator umum atas pelaksanaan standar TIK di unit kerja lain.

Kebijakan-kebijakan dan kegiatan pendukung :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi

Perdagangan

b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik

c. Peraturan Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

SistemPemerintahanBerbasisElektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian

Perdagangan

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kematangan SPBE pada tahun

berikutnya, Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi terhadap penerapan

Permendag 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan TIK di lingkungan Kementerian

Perdagangan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan

Kementerian Perdagangan yang sudah selaras dengan konsep SPBE Nasional, sehingga

perlu dilakukan sosialisasi terhadap aturan, tata kelola, atau rencana induk

penyelenggaraan TIK kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian

Perdagangan dan evaluasi terhadap rencana induk penyelenggaraan TIK yang selaras

dengan tujuan bisnis dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan.

32

Selain itu, perlu membuat kebijakan yang memuat pengaturan terhadap

penggunaan satu data perdagangan yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39

Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, dimana aliran data yang mengalir tidak

hanya terintegrasi dengan Instansi Pusat, tetapi juga antar Instansi Pusat dengan

Pemerintah Daerah sebagai amanat dari PP No 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi

Perdagangan.

Gambar 7 Nilai Indeks SPBE Kementerian Perdagangan Tahun 2019


Berdasarkan hasil penilaian terakhir Tahun 2019, Indeks SPBE Kementerian

Perdagangan mendapat peringkat Baik dengan nilai Indeks SPBE 3,25 (dari skala 5).

33

2.1.3 Sasaran 3: " Meningkatnya Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholders"

No. Indikator Kinerja Target

Periode Januari – Juni 2021

Realisasi % Capaian

6 Hasil Monev Keterbukaan Informasi

Publik

Predikat

Menuju

Informatif

N/A* N/A*

7 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Publik

Kategori

Baik

Baik

(Nilai 83,52)

100%

Keterangan:

*) Pengukuran kinerja indikator belum dapat dilakukan pada triwulan II tahun 2021.

IK-6: Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik

diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) untuk

mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Monev dilakukan terhadap 7 (tujuh) kategori badan publik, yaitu kementerian,

pemerintah provinsi, lembaga negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian

(LN/LPNK), lembaga non-struktural, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan

tinggi negeri, dan partai politik.

Monev keterbukaan informasi publik dilakukan untuk mengukur kualitas tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang selama ini dilakukan oleh

badan publik. Pengukuran tersebut dilakukan melalui serangkaian perumusan

parameter dan metodologi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Monev keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memantau dan

mengevaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik yang dilaksanakan

dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini

dimaksudkan untuk mengidentikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

keterbukaan informasi publik dan kemudian memberikan umpan balik atas

permasalahan tersebut.

Tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 terdiri dari 5 (lima)

tahapan:

1. Sosialisasi. Sosialisasi telah dilaksanakan pada 15 Juni 2021, di mana tim KI Pusat

menjelaskan tahapan dan ketentuan umum pada pelaksanaan monitoring dan

evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021.

2. Pengisian aplikasi. Pengisian dilakukan secara online dimulai pada 23 Juni s.d 23

Juli 2021 melalui tautan https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ Badan publik

https://e-monev.komisiinformasi.go.id/

34

diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu, setelah itu badan publik dapat

login dan mengisi kuesioner yang terdapat pada aplikasi tersebut. Kuesioner

terdiri dari 4 (empat) indikator yang diturunkan menjadi 43 pertanyaan. Indikator

tersebut antara lain:

a) Indikator Pengembangan Website;

b) Indikator Pengumuman Informasi Publik;

c) Indikator Pelayanan Informasi Publik, dan

d) Indikator Penyediaan Informasi Publik. Badan publik menjawab pertanyaan

tertutup berupa “Ya” atau “Tidak” kemudian menyertakan tautan dan atau

dokumen pendukung maksimal 2 MB pada kolom yang tersedia.

3. Verifikasi kuesioner; verifikasi ini dilakukan oleh tim dari KI Pusat setelah badan

publik melengkapi dan mengirimkan kuesioner kepada panitia penyelenggara.

4. Presentasi; setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Monev KI Pusat, tahapan

selanjutnya adalah presentasi yang dilakukan oleh Atasan PPID Badan Publik

(Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan).

• Mengingat kondisi pandemi, sesi presentasi pada monitoring dan evaluasi

keterbukaan informasi publik akan dilakukan secara virtual.

• Butir pembahasan presentasi harus menitikberatkan pada inovasi dan

kolaborasi. Komponen Inovasi memperoleh bobot yang tinggi dalam

keseluruhan penilaian aspek presentasi yaitu sebesar 70%, inovasi mencakup

pembahasan inovasi pelayanan informasi publik (dengan bobot 30), inovasi

pelayanan informasi publik dalam masa pandemi COVID-19 (dengan bobot

20), manfaat inovasi bagi masyarakat (dengan bobot 30), dan strategi inovasi

agar efektif dan berkelanjutan (dengan bobot 20).

• Sedangkan kolaborasi dengan badan publik lainnya atau masyarakat dalam

rangka keterbukaan informasi publik memperoleh bobot 30% dalam

keseluruhan penilaian aspek presentasi. Kolaborasi ini mencakup proses

penyediaan informasi publik (bobot 30), proses pelayanan informasi publik

(bobot 30), dan proses penyebarluasan informasi publik (bobot 40).

• Sebelum memasuki tahapan presentasi badan publik harus mengirimkan

video terkait pelayanan informasi publik berdurasi 7 menit. Video tersebut

dikirimkan kepada tim penilai presentasi sebelum tahap presentasi. Pada saat

presentasi akan dilakukan pendalaman terhadap video yang telah dikirimkan;

5. Seminar dan penganugerahan keterbukaan informasi publik; ini merupakan tahap

akhir setelah seluruh rangkaian penilaian dilakukan oleh Tim Monev KI Pusat.

Penilaian kuesioner pada monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi

Badan Publik Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Monev KI Pusat kepada seluruh

badan publik memiliki persentase penilaian sebagai berikut:

35

a. Indikator Pengembangan Website memperoleh bobot 60 sedangkan Indikator

Pengumuman Informasi Publik memperoleh bobot 40. Untuk dua indikator ini,

persentase keseluruhan penilaiannya adalah 40%;

b. Indikator Pelayanan Informasi Publik memperoleh bobot 40 sedangkan Indikator

Penyediaan Informasi Publik memperoleh bobot 60. Untuk dua indikator ini,

persentase keseluruhan penilaiannya adalah 40%;

c. Setelah proses verifikasi kuesioner oleh Tim Monev Komisi Informasi Pusat. Tim

akan mengundang badan publik untuk melakukan presentasi sebagai tahapan akhir

penilaian. Penilaian presentasi ini memiliki persentase 20% dari total keseluruhan

penilaian.

Tabel 6 Kualifikasi Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik

No. Kategori Rentang Nilai

1 Informatif 90 – 100

2 Menuju Informatif 80 – 89,9

3 Cukup Informatif 60 – 79,9

4 Kurang Informatif 40 – 59,9

5 Tidak Informatif < 39,9

Sumber: Komisi Informasi Pusat

Pada saat ini sedang berlangsung tahapan pengisian kuesioner secara daring

melalui tautan https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ yang dimulai pada 23 Juni s.d.

23 Juli 2021. Hasil keseluruhan Monev Keterbukaan Informasi Publik baru dapat

disampaikan pada akhir bulan Oktober 2021.

Faktor Pendukung Pencapaian Predikat ‘Menuju Informatif’ pada pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, di antaranya:

1. Melaksanakan pelayanan informasi melalui optimalisasi berbagai saluran

informasi, yaitu Kontak Kami, e-mail, Aplikasi LAPOR-SP4N, Aplikasi PPID

Kemendag Mobile, dan media sosial @PPIDKemendag.

2. Menyampaikan informasi publik di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui

portal www.kemendag.go.id dan http://ppid.kemendag.go.id serta memanfaatkan

media sosial untuk menyebarluaskan informasi publik agar mudah diakses oleh

publik.

3. Melaksanakan Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di

Lingkungan Kementerian Perdagangan bersama dengan seluruh perwakilan unit

Eselon I.

4. Melakukan Pengembangan Portal Pelayanan Informasi Publik

(http://ppid.kemendag.go.id) dan Aplikasi PPID Kemendag Mobile agar semakin

mudah diakses oleh masyarakat.

5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik secara

berkala.

https://e-monev.komisiinformasi.go.id/

http://www.kemendag.go.id/

http://ppid.kemendag.go.id/

http://ppid.kemendag.go.id)/

36

6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik

secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan).

Faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian Predikat ‘Menuju

Informatif’ pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2021, di antaranya:

1. Pemotongan anggaran kegiatan-kegiatan pendukung pelayanan informasi publik

dalam rangka refocusing dan realokasi belanja untuk antisipasi kenaikan kasus

Covid-19;

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pelayanan informasi

publik;

3. Rawannya penyebaran COVID-19 secara meluas menyebabkan pelayanan

informasi secara fisik ditiadakan, khususnya di tengah kebijakan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

IK-7: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan

setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa berupa

barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pelayanan publik harus

melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara terukur, salah satunya melalui

metode survei.

Pedoman tentang penyusunan survei kepuasan masyarakat dan indikator-

indikator telah ditetapkan dalam PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik. Survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan merupakan salah satu

upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik di masa mendatang.

Aspek yang dinilai dalam survei kepuasan masyarakat meliputi:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik

persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian atau jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; merupakan pelayanan yang diberikan dan

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

5. Kompetensi Pelaksana atau kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

6. Perilaku Pelaksana; sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

37

7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

8. Sarana dan Prasarana.

Dengan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) maka kita akan

mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam

penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, SKM juga dapat dimanfaatkan sebagai

bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu

dilakukan serta memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan.

Kegiatan survei dilaksanakan secara daring dengan responden yaitu

stakeholders atau pengguna layanan publik Kementerian Perdagangan khususnya

pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri dan perizinan perdagangan luar

negeri. Pada akhir pelayanan yang telah diberikan, petugas perizinan perdagangan

dalam negeri dan perizinan perdagangan luar negeri akan menyebarkan link survei

yang berisi kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan tentang layanan publik di

Kementerian Perdagangan yang disesuaikan dengan jenis layanannya.

Metode yang digunakan melaui pendekatan kualitatif dengan pengukuran

menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan

tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari

pilihan yang tersedia.

Survei dilakukan secara periodik untuk mengukur tingkat kepuasan

masyarakat, pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal akan melakukan 3 (tiga) kali Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Pelayanan Publik. Periode pertama survei dilakukan

selama rentang waktu Januari s.d. Juni 2021, hasil survei akan diolah dan dilaporkan

hasilnya pada bulan Juli 2021. Sedangkan periode kedua dilakukan selama rentang

waktu Juli s.d. September 2021, hasil survei akan diolah dan dilaporkan hasilnya pada

bulan Oktober 2021. Periode ketiga akan dilaksanakan pada Oktober s.d. Desember

2021. Hasil survei periode ini akan diolah dan dilaporkan hasilnya pada bulan Januari

2022.

Survei IKM Periode 1 Tahun 2021 dilaksanakan pada Januari-Juni 2021 dan

diikuti oleh 164 responden secara daring. Hasil Survei IKM Periode I Tahun 2021

sebesar 83,52 menunjukkan hasil yang positif dibandingkan dengan survei pada

Periode II Tahun 2020, dengan peningkatan sebesar 1,69. Dengan demikian, mutu

Layanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan untuk sementara ini

mendapatkan nilai B (Baik). Meskipun target indikator kinerja Sekretariat Jenderal

telah tercapai pada pelaksanaan Survei Periode I Tahun 2021, diharapkan pada akhir

tahun 2021 nilai hasil survey dapat meningkat hingga mendapatkan predikat kinerja

“Sangat Baik”. Jika diamati secara rinci, terdapat 3 (tiga) aspek penilaian dengan hasil

IKM tertinggi, yaitu: “Waktu yang Dibutuhkan Dalam Menjawab Pertanyaan" (11,66);

“Kesopanan & Keramahan Petugas" (10,69); dan "Kenyamanan Fasilitas Ruang

Runggu" (10,31).

38

Tabel 7 Aspek-aspek Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode I Tahun 2021

NO ASPEK Nilai IKM

1. Kemudahan Prosedur Pelayanan 6,09

2. Kemudahan Persyaratan Permohonan Informasi Publik 3,27

3. Kesesuaian Pelaksanaan Waktu Pelayanan 3,20

4. Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan 3,14

5. Waktu memperoleh Informasi yang Dibutuhkan 11,66

6. Kejelasan Informasi yang Diberikan Petugas Pelayanan 6,19

7. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 10,69

8. Keadilan untuk Mendapatkan Informasi 6,30

9. Kenyamanan Fasilitas Ruang Tunggu 10,31

10. Tampilan Website Kementerian Perdagangan 10,18

11. Kecepatan Akses Website Kementerian Perdagangan 3,16

12. Kesesuaian maklumat pelayanan informasi 6,13

13. Penanganan Pengaduan pada Unit Pelayanan Informasi 3,21

Indeks Kepuasan Masyarakat 83,52

Sumber: Hasil Survei IKM Periode I Tahun 2021

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terdapat beberapa kendala,

baik eksternal maupun internal, antara lain:

1. Pemotongan anggaran kegiatan-kegiatan pendukung pelayanan informasi publik

dalam rangka refocusing dan realokasi belanja untuk antisipasi kenaikan kasus

COVID-19.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pelayanan informasi

publik.

3. Rawannya penyebaran COVID-19 secara meluas menyebabkan pelayanan

informasi secara fisik ditiadakan, khususnya di tengah kebijakan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung

peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan informasi publik di Kementerian

Perdagangan, antara lain:

1. Membangun sistem informasi layanan publik dengan menggunakan chatbot.

2. Menyusun database informasi publik yang dapat diakses oleh petugas informasi

agar dapat memberikan layanan secara cepat dan efisien.

3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dan bimbingan teknis serta

knowledge sharing bagi petugas layanan informasi secara rutin.

39

2.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi anggaran sebesar

Rp931.033.630.000. Realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan

Juni 2021 adalah Rp311.120.783.189 atau mencapai 33,42% dari keseluruhan pagu

anggaran. Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan

triwulan II tahun 2021 berdasarkan berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 8 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Periode Januari – Juni Tahun 2021

NO KEGIATAN PAGU AWAL REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 16.260.346.000 6.095.734.319 37,49

2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

18.981.088.000 5.738.000.175 30,23

3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 93.056.728.000 39.531.952.842 42,48

4 Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan

84.371.033.000 34.875.452.751 41,34

5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan

8.384.281.000 1.535.075.355 18,31

6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 33.492.594.000 12.947.827.516 38,66

7 Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian

24.700.155.000 8.011.344.381 32,43

8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 29.205.733.000 6.461.191.932 22,12

9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor

6.607.200.000 1.447.567.287 21,91

10 Penyelidikan Kasus Dumping Dan Subsidi 4.777.439.000 1.083.076.300 22,67

11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)

4.275.574.000 977.893.878 22,87

12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan

86.754.575.000 41.737.212.562 48,11

13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 36.158.378.000 4.412.373.053 12,20

14 Penyelenggaraan Akademi Metrologi 125.203.040.000 4.393.008.985 3,51

15 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

8.957.020.000 3.250.102.023 36,29

16 Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC)

10.843.125.000 4.818.569.406 44,44

17 Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional

77.935.889.000 28.321.172.430 36,34

18 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan

8.206.964.000 1.657.745.293 20,20

19 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang

51.116.191.000 11.454.139.884 22,41

20 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

5.520.510.000 1.482.673.626 26,86

21 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal

196.225.767.000 90.902.250.091 46,33

Total 931.033.630.000 311.120.783.189 33,42

Sumber: Hasil Pemantauan Kinerja Anggaran

40

41

BAB III PENUTUP

Secara umum, pencapaian kinerja Sekreteriat Jenderal Kementerian Perdagangan

sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021 telah berada di jalur yang tepat. Namun

demikian, masih terdapat ruang untuk optimaliasasi pencapaian sasaran melalui sejumlah

pelaksanaan kegiatan pada setengah tahun selanjutnya. Dari keseluruhan indikator kinerja

(IK) Sekretariat Jenderal, sebanyak enam indikator mamu mencatatkan persentase capaian

kinerja mendekati 100% dan satu indikator baru dapat diukur realisasinya pada akhir

tahun 2021. Sehingga, rata-rata capaian kinerja Setjen pada semester I tahun 2021 sebesar

86,27 persen.

Sementara itu, dari aspek kinerja anggaran terdapat beberapa kegiatan yang

memanfaatkan anggaran lebih besar dari yang telah ditargetkan dan sebagian lainnya

kurang dari yang ditargetkan. Secara total Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp931.033.630.000. Sampai dengan akhir triwulan

II, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal adalah Rp311.120.783.189 atau

sebesar 33,42% dari keseluruhan pagu anggaran Sekretariat Jenderal.

Capaian kinerja Setjen pada setengah tahun pertama mampu memberikan

optimisme, namun memasuki semester II tahun 2021 Pemerintah menghadapi tantangan

peningkatan angka COVID-19 yang membutuhkan peran dan perhatian khusus dari

Pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan

refocusing dan realokasi anggaran Kementerian Perdagangan untuk dimanfaatkan dalam

penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Meskipun refocusing anggaran

turut mempengaruhi progress pencapaian output dan pelaksanaan kegiatan, Sekretariat

Jenderal berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja Eselon I untuk memastikan seluruh

sasaran dan target Perjanjian Kinerja tetap dapat tercapai secara optimal.

Adapun beberapa kendala teknis lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

Sekretariat Jenderal selama triwulan II adalah kerjasama dengan instansi pemerintahan

lainnya khususnya dalam mendukung pengukuran realisasi dan capaian kinerja. Oleh

karena itu, Sekretariat Jenderal senantiasa tetap berkoordinasi dengan K/L terkait agar

dapat memenuhi target capaian kinerjanya. Koordinasi antar unit kerja di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perdagangan juga terus dibina sesuai dengan Grand

Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun

2020-2024

Demikian Laporan Triwulan II Tahun 2021 Sekretariat Jenderal ini disusun sebagai

instrumen monitoring dan evaluasi kinerja agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya untuk pengembangan dan perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.

42

43

LAMPIRAN

44

45

Lampiran I: Lembar Perjanjian Kinerja

46

47

48

49

Lampiran II: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat Jenderal

50

Program Dukungan Manajemen

Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal

Periode : Januari - Juni 2021

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi

s.d. Tw. II

%

Capaian

Meningkatnya

Birokrasi Kemendag

yang Akuntabel,

Transparan, dan

Berintegritas

Indeks Reformasi

Birokrasi Nilai 78 77,53 99,4%

Nilai Hasil Evaluasi

SAKIP Predikat BB BB 100%

Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan

Kemendag

Opini WTP WTP 100%

Meningkatnya

Kapabilitas Kinerja

Organisasi Kemendag

yang Inovatif dan

Responsif

Nilai Capaian Kinerja

Organisasi Nilai 90 94,05 104,5%

Tingkat Kematangan

Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Predikat Baik

Baik 100%

Meningkatnya

Kepuasan dan

Kepercayaan

Stakeholders

Hasil Monev

Keterbukaan Informasi

Publik

Predikat Menuju

Informatif N/A*) N/A*)

Indeks Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Publik

Kategori Baik

Baik

(Nilai 83,52) 100%


(1) (2) (3) (4) (5) 1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 16.260.346.000 6.095.734.319 37,49 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Organisasi 18.981.088.000 5.738.000.175 30,23

3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 93.056.728.000 39.531.952.842 42,48 4 Pembinaan Administrasi dan Pelayanan

Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan

84.371.033.000 34.875.452.751 41,34

5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan

8.384.281.000 1.535.075.355 18,31

6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 33.492.594.000 12.947.827.516 38,66 7 Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya

Kemetrologian 24.700.155.000 8.011.344.381 32,43

8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 29.205.733.000 6.461.191.932 22,12 9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan

Lintas Sektor 6.607.200.000 1.447.567.287 21,91

10 Penyelidikan Kasus Dumping Dan Subsidi 4.777.439.000 1.083.076.300 22,67 11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan

Pengamanan (Safeguard) 4.275.574.000 977.893.878 22,87

51


12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan

86.754.575.000 41.737.212.562 48,11

13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 36.158.378.000 4.412.373.053 12,20 14 Penyelenggaraan Akademi Metrologi 125.203.040.000 4.393.008.985 3,51 15 Penguatan Lembaga Perlindungan

Konsumen Nasional 8.957.020.000 3.250.102.023 36,29

16 Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC)

10.843.125.000 4.818.569.406 44,44

17 Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional

77.935.889.000 28.321.172.430 36,34

18 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan

8.206.964.000 1.657.745.293 20,20

19 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang

51.116.191.000 11.454.139.884 22,41

20 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

5.520.510.000 1.482.673.626 26,86

21 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal

196.225.767.000 90.902.250.091 46,33

Total 931.033.630.000 311.120.783.189 33,42

52

53

Lampiran III: Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal

54

1. Peningkatan Pengelolaan Perencanaan

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Perencanaan

Tahun Anggaran : 2021

Tabel 1

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi

(s.d. Tw II) % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya Efektivitas

Penusunan Kinerja dan Anggaran

yang Berkualitas

Persentase RKA Berpedoman SOP 10% 5,6% 56,00

Peresentase Penerapan Kualitas Output 10% 6% 60,00

2 Meningkatnya Kualitas Realisasi

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Persentase Kinerja Output yang Dilaporkan

Tepat Waktu 80% 70% 87,50

Jumlah Rata-Rata Tingkat Revisi Output < 8 Kali 4 100,00

3 Terselenggaranya Perbaikan

Kualitas Kinerja

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat

Jenderal Nilai 80 83,051) 103,81

Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang

Ditindaklanjuti 60% 94% 156,67

4 Meningkatnya Kualitas Kerja-sama

bersama Pemangku Kepentingan

Persentase Unit yang Memanfaatkan

Kerjasama 70% 35% 50,00

Nilai Akuntabilitas Implementasi Kerja Sama Nilai 60 N/A2) N/A2)

5 Meningkatnya Peluang Akses

Kerjasama

Tersusunnya Informasi Area Kerjasama dan

Stakeholders yang Relevan 100% 50% 50,00

Jumlah Area Kerjasama yang Relevan 3 Area 3 Area 100,00

Keterangan:

1) Nilai hasil evaluasi AKIP Setjen tahun 2020 2) Nilai realisasi dan capaian baru dapat ditentukan di akhir tahun.

55

Tabel 2

Indikator Kinerja Kegiatan Rincian Output Target Kinerja Output (%) Anggaran Kinerja Anggaran (%)

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

− Persentase RKA Berpedoman SOP − Peresentase Penerapan Kualitas Output − Jumlah Rata-Rata Tingkat Revisi Output − Persentase Unit yang Memanfaatkan

Kerjasama − Nilai Akuntabilitas Implementasi Kerja

Sama − Tersusunnya Informasi Area Kerjasama

dan Stakeholders yang Relevan − Jumlah Area Kerjasama yang Relevan

Layanan Perencanaan

Tahunan 1 Layanan 50 50 8.693.114.000 50 31,66

− Persentase Kinerja Output yang Dilaporkan Tepat Waktu

− Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal

− Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti

Layanan Monitoring dan

Evaluasi Internal 1 Layanan 50 50 2.700.000.000 50 40,48

(tidak ada indikator) Layanan Perkantoran 1 Layanan 50 50 3.357.232.000 50 48,35

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikas

10 Unit 45 47 223.532.000 45 47,22

Pembinaan JFT Perencana 100 Orang 50 51 600.000.000 50 51,44

Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

1 Layanan 50 50 138.040.000 50 34,22

Pengelolaan Kepegawaian 1 Persen 75 90 135.560.000 75 82,90

Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

1 Persen 50 50 80.868.000 50 62,65

JUMLAH 16.260.345.989 47 37,50

56

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Organisasi dan Kepegawaian


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi

Capaian (%)

Realisasi

(s.d Tw II) % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Efektifitas Organisasi Kementerian Perdagangan

Persentase SOP Efektif mendukung Output sesuai tugas dan fungsi

50% 50% 40% 80%

Persentase tindak lanjut kebijakan organisasi dan kepegawaian yang ditetapkan

50% 50% 50% 100%

Meningkatnya Kinerja ASN


Persentase kepuasan Pegawai terhadap layanan kepegawaian 60% 60% 60% 100%

Persentase pejabat teknis perdagangan yang memenuhi kompetensi

50% 50% 50% 100%

Persentase jumlah penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

50% 50% 50% 100%

Persentase pegawai dengan bobot nilai 5 pada dimensi disiplin Indeks Profesionalitas ASN

- - - -

Persentase pegawai dengan bobot nilai minimal 25 pada dimensi kinerja Indeks Profesionalitas ASN

- - - -

57

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran

Kinerja Keuangan (%)

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

Rencana s.d

Tw II

Realisasi s.d

Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Manajemen

Organisasi Layanan 50% 40% 2,240,556,000 50% 27%

Layanan Manajemen

Organisasi Layanan 50% 50% 167,024,000 50% 11%

Layanan Manajemen Sumber

Daya Manusia Orang 60% 60% 5,001,715,000 50% 20%






Daya Manusia Orang - - 841,900,000 50% 14%


Daya Manusia Orang - - 318,672,000 50% 43%

JUMLAH 13,583,102,000

58

3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Keuangan



Capaian (%)

Realisasi (s.d Tw

II) % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya kualitas laporan keuangan yang

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Persentase Laporan Keuangan yang

disampaikan secara lengkap dan tepat

waktu

98% 40% 90 91,83

Tingkat Optimalisasi Penggunaan PNBP 76% 40% 32,95 43,35

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA)

Nilai 92 40% 79,86 86,80

Indeks Pengelolaan Aset Nilai 80 40% - -

Meningkatnya Kualitas Laporan Penatausahaan

dan Pengelolaan BMN yang tertib dan Akuntabel

Persentase Pengelolaan BMN yang tertib

fisik dan administrasi

90% 40% 85,64 95,15

59

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan 40 31,96 3.289.929.000 40 31,96

Layanan Umum 1 Layanan 40 35,30 1.312.280.000 40 35,30

Layanan Sarana Internal 1 Layanan 40 55,11 353.500.000 40 55,11

Layanan SDM 1 Layanan 40 37,22 115.220.000 40 37,22

Layanan Perkantoran 1 Layanan 40 45,26 87.985.799.000 40 45,26

JUMLAH 93.056.728.000

60

4. Pembinaan Adminitrasi dan Tugas Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Umum dan Layanan Pengadaan


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Target

Prediksi

Capaian (%)

Realisasi

(s.d Tw

II)

%

Capaian Penjelasan Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya

Pemanfaatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

yang Sesuai Aturan

Indeks

Fungsionalitas

Sarana Prasarana

Pendukung

65 20% 20% 100% Indeks fungsionalitas diperoleh dengan mendata jumlah

sarana dan prasarana pendukung dalam kondisi baik

dibagi jumlah sarana prasarana di Kemendag dikali

100%.

Penilaian ini akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Sementara pada Triwulan ke-2 fokus kegiatan adalah

pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas serta

Penertiban Aset Rumah Dinas Jabatan. Pada Triwulan

ke-3 akan dilakukan inventarisasi sebelum proses

penilaian fungsionalitas dapat dilakukan.

Meningkatnya Nilai

Tambah Fungsi

Pengadaan

Nilai

Penyelenggaraan

Pengadaan

Barang/Jasa

83 40% 40% 100% Survei layanan pengadaan barang dan jasa secara rutin

dilakukan terhadap PPK yang melaksanakan pengadaan

melalui pemilihan oleh Pokja Pemilihan. Sesuai dengan

pelaksanaan survei pada periode sebelumnya,

penyusunan indikator survei, penyebaran dan

pengolahan data akan dilaksanakan pada triwulan III dan

IV.

Finalisasi konsep indikator survei layanan pengadaan

barang dan jasa terhadap para PPK yang melaksanakan

pengadaan melalui pemilihan oleh Pokja pemilihan akan

dilakukan pada Triwulan III. Sedangkan, penyebaran

survei akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

61

Kemudian, untuk pengolahan data akan dilaksanakan

pada Triwulan IV.

Terwujudnya

Ketertiban Arsip

Negara

Nilai Pengawasan

Arsip

Memuaskan 50%

45%

(Audit

eksternal

selesai)

90% Indikator Nilai Pengawasan Arsip diperoleh dari Audit

Eksternal oleh ANRI dan Self Assesment Internal.

Pada bulan Juni, ANRI telah melakukan Audit Eksternal.

Pada bulan Agustus dijadwalkan Self Assesment Internal

akan dikirim ke ANRI. Setelah dilakukan sidang Pleno,

nilai akhir akan diumumkan pada akhir tahun (TW IV).

Meningkatnya

Kenyamanan dalam

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Nilai Kenyamanan

Sarana Prasarana

Pendukung

Pelayanan Publik

70 20% 20% 100% Survey kenyamanan dalam penyelenggaraan layanan

publik direncanakan akan dilaksakan pada Triwulan IV

tahun 2021.

Di sisi lain layanan publik rutin terkait seperti

Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Pengoperasian

Sarana dan Prasarana Gedung; Layanan Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin Lainnya,

serta Pengelolaan BMN; dan Pengelolaan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung tetap

berlangsung sesuai jadwal dengan realisasi anggaran

Januari s.d. Juni 2021 sebesar 50,78%.

62

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Perkantoran 1 layanan 75.228.490.000 44%

Layanan Sarana Internal 1 layanan 0 0

Layanan Organisasi dan Tata Kelola

Internal

1 layanan 658.734.000 19,9%

Layanan Umum 1 layanan 7.002.026.000 41,8%

Layanan Umum 1 layanan 21.381.202.000 19,04%

Layanan Sarana Internal 1 layanan 821.838.000 52,5%

Layanan Prasarana Internal 1 layanan 100.000.000.000 0,13%

Jumlah 205.092.290.000 19,9%

63

5. Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Hukum


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Prediksi Capaian (%)

Realisasi (s.d Tw II)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Ketersediaan Data, Informasi Kinerja yang Strategis dan Relevan

Persentase Pemberian Kajian Hukum (Legal Opinion) yang Tepat Waktu 95% 30 31.58

Persentase Peraturan Yang Dipublikasikan Pada Website JDIH 95% 61.54 64.78

Tersusunnya Regulasi yang Harmonis dan Tepat Waktu

Indeks Reformasi Hukum Indeks 60 30 50

Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan yang tepat waktu dan Sesuai Program Legislasi

95% 75 78.94

Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang bebas sengketa

Persentase Penyelesaian Sengketa yang diselesaikan

100% 50 50

64

Output Target Kinerja Fisik (%)

Anggaran Kinerja Keuangan (%)


(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Data dan Informasi Publik 1 Layanan 50 64.78 461,174,000 50 10.57

Layanan Perkantoran 1 Layanan 50 50 1,665,970,000 50 42.82

Layanan Sarana Internal 18 Unit 50 40 198,000,000 50

-

Layanan SDM 2 Orang 50 45 108,000,000 50

8.78

Layanan Hukum 3 layanan 50 78.94 5,951,137,000 50 14.54

JUMLAH 8,384,281,000

65

6. Pelayanan Informasi Publik

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Humas


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

Prediksi

Capaian

(%)

Realisasi

(s.d Tw II)

%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas konten informasi yang

atraktif

Jumlah rilis dan konten dalam bentuk

infografis ataupun video berdasarkan

area kerja UKE 1

6 50 76 100

Meningkatkan pemanfaatan

media dalam penyampaian

informasi

Persentase rilis berita Kemendag yang

ditayangkan di media massa

60 50 90 100

Persentase positif di media sosial terkait


70 50 80 80


Prediksi

Capaian

(%)

Realisasi

(s.d Tw II)

%

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya jaminan tepat

waktu dan tepat guna pelayanan

publik

Persentase layanan yang sesuai

ketepatan waktu/SLA 80

- - -

Meningkatnya pengelolaan dan

dokumentasi informasi publik

Nilai aksesibiliitas informasi publik 75

- - -

Meningkatkan kualitas publikasi

informasi Kemendag

Nilai kualitas informasi publik 75

- - -

66

7. Layanan Advokasi Perdagangan

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Advokasi Perdagangan



Capaian (%) Realisasi (s.d.

Tw II) Capaian

(%)

Terwujudnya layanan advokasi hukum perdagangan internasional yang bermanfaat

Persentase pemanfaatan dokumen non-litigasi 87 45 88 101

Persentase pemanfaatan penyelesaian dokumen litigasi dalam rangka sengketa perdagangan internasional

100 45 30 66

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana Realisasi

(s.d Tw II) Rencana

Realisasi

(s.d Tw II)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Persentase pemanfaatan dokumen non-

litigasi 87 45 23 5.568.600.000 45 23,52

Persentase pemanfaatan penyelesaian

dokumen litigasi dalam rangka sengketa

perdagangan internasional

100 45 8 1.006.260.000 45 8,16

JUMLAH 6.574.860.000

67

8. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan



Capaian (%)

Realisasi (s.d

Tw II) % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Kompetensi SDM

Perdagangan

Persentase SDM yang meningkat kompetensinya

setelah mengikuti pelatihan

81%

(267 Peserta)

45% 40,45 %

108 Peserta

49.93%




(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pelatihan Teknis Pelaku UMKM Sektor Perdagangan

90 Peserta 25 0 188.925.000 25 0

Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Perdagangan

222 Peserta 65 54,05

(120 Peserta)

1,202,106,000 65 2,22

(26.700.000)

Pelatihan Teknis Aparatur Kementerian Perdagangan

860 Peserta 55 123,95

(1066 Peserta)

2,058,576,000 55 13,78

(283.733.500)

Pelatihan bagi Pegawai Non Aparatur Kementerian Perdagangan

240 Peserta 62 75

(180 Peserta)

731,199,000 62 27,41

(200.429.000)

Pelatihan Teknis Aparatur Daerah Bidang Perdagangan

60 Peserta 0 0 377,750,000 0 0

Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Aparatur

1 Kegiatan 0 0 113,866,000 0 2,10

(2.399.880)

Tindaklanjut dan Pendampingan Pasca Pelatihan Non Aparatur

1 Kegiatan 0 0 54,806,000 0 0

JUMLAH 4.727.228.000 45 10,86

68

9. Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian


Kegiatan: Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian


Capaian (%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

Pengembangan Sumber Daya di Bidang

Kemetrologian

Persentase SDM Kemetrologian yang meningkat

kompetensinya 80 persen 40 0 0

Persentase hasil pengembangan teknologi di bidang

Kemetrologian yang sesuai target capaian 80 persen 25 - -

Persentase Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti 75 persen 50 100 133

Tingkat pelayanan pengembangan sumber daya

kemetrologian Nilai 4,1 40 - -

Kegiatan: Penyelenggaraan Akademi Metrologi


Capaian (%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tersedianta tenaga terampil di bidang

kemetrologian yang kompeten dan siap

kerja

Persentase lulusan yang bekerja di bidang metrology,

instrumentasi dan perdagangan 60 persen 25 50 persen 83,3

Jumlah penelitian yang dipublikasikan di proceeding

seminar nasional, seminar internasional dan/atau

jurnal nasional

5 penelitian 45 4 penelitian 80

Jumlah Kerjasama di bidang metrology, instrumentasi

dan perdagangan yang ditindaklanjuti 3 kerjasama 40 0 kerjasama 0

69

70

71

10. Peningkatan Penyelidikan Tindak Pengamanan (safeguards)

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia



Prediksi

Capaian

(%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya kualitas

penyelidikan tindakan

pengamanan perdagangan

(Safeguard) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Jumlah penanganan penyelidikan

tindakan pengamanan perdagangan

(Safeguard)

7 50 7 100

Prosentase Rekomendasi Kebijakan

Tindakan Pengamanan Perdagangan

Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder 100% 50 14,29 14,29

72



Rencana s.d.Tw II

Realisasi s.d. Tw II

Rencana s.d. Tw II

Realisasi s.d. Tw II

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Penanganan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard)

7 penanganan

50

22.87

977,893,878 50 34.73

Rekomendasi Kebijakan Tindakan Pengamanan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

100%

Layanan perkantoran 12 bulan 47.52

1,882,982,299

73

11. Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Data dan Informasi



Prediksi

Capaian (%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Meningkatnya Efektifitas

transformasi Digital

Indeks Implementasi TIK dalam Layanan Predikat baik 75 100 100

Meningkatnya Integritas Sistem

Penunjang Kinerja Teknis

Perdagangan

Jumlah Implementasi Integrasi Sistem

Informasi Perdagangan Jumlah 15 60 16 106,7

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Predikat

baik 75 100 43.169.928.000 50 23,47

1. Layanan Data dan Informasi

2. Layanan LPSE

Jumlah

15 60 106,7 3.750.633.000 50 2,87

74

12. Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Penanganan Isu Strategis


Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)


% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan

Persentase Rekomendasi penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan

100 Persen 50 33 67

Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder

80 Persen 5 5 100

Terwujudnya kolaborasi penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan

Persentase capaian kegiatan yang mendukung sasaran Kementerian Perdagangan

80 Persen 20 40 200

Persentase Capaian Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP)

80 Persen 25 50 200

Nilai substansi laporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang disampaikan melalui e-simppel

80 Nilai 10 10 100

75




(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Rekomendasi Penanganan Isu

Strategis Lintas Sektor yang

Berdampak terhadap

Perdagangan

6

Rekomendasi 50 33 1.812.154.000 40 19

Tindaklanjut Rekomendasi

Penanganan Isu Strategis Lintas

Sektor yang Berdampak

terhadap Perdagangan

5

Rekomendasi 40 20 262.100.000 30 10

Monitoring capaian kegiatan

yang mendukung sasaran


4 Dokumen 50 50 329.460.000 45 10

Monitoring Capaian Program

Prioritas Nasional Kementerian

Perdagangan yang dipantau

oleh Kantor Staf Presiden (KSP)

4 Dokumen 50 50 404.600.000 45 15

Monitoring laporan perwakilan

perdagangan di luar negeri 4 Dokumen 50 50 1.121.798.000 30 10

76

13. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional




% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya Transaksi dan Efektifitas Perlindungan Konsumen

Persentase Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah yang dimanfaatkan

20% 50 120 240

Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang Disebarluaskan

100% 50 50 100

Persentase Pengaduan Konsumen yang diselesaikan

45% 50 356 712

Persentase Keberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen Yang Aktif

25% 50 60 120

Keterangan: 1. Dalam 1 Kajian/Telaahan Isu Aktual terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah (Kementerian/Lembaga).

2. Penerimaan pengaduan meningkat seiring semakin banyaknya saluran yang dibuka dalam menerima pengaduan.

77

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran


Rencana TW 2 Realisasi TW 2 Rencana TW 2 Realisasi

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Saran dan Pertimbangan Kepada

Pemerintah dalam rangka

Perlindungan Konsumen

10

Rekomendasi 50 120 Rp.1.000.000.000.- 50 53.89

Informasi di bidang Pelrindungan

Konsumen 1 Layanan 50 50 Rp.1.000.000.000.- 50 31.91

Menerima dan Menangani

Pengaduan Mengenai


750

Pengaduan 50 356 Rp.1.000.000.000.- 50 59.43

Pemberdayaan Lembaga


5

Forum 50 60 Rp.1.000.000.000.- 50 46.30

Sarana Internal 49 Layanan 50 50 Rp.1.620.284.000.- 50 15

Prasarana Internal 1 Layanan 50 50 Rp.200.000.000.- 50 62.06

Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 50 21.36% Rp.5.022.841.000.- 50 50.49

JUMLAH Rp.10.843.125.000.-

78

14. Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi

Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Anti Dumping Indonesia



Realisasi (s.d Tw I)

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Melakukan Penanganan Anti Dumping /Tindakan Sesuai dengan Kententuan Anti Dumping/ Tindakan Imbalan Yang Berlaku

Melakukan penyelidikan Kasus Anti Dumping dan Tindakan Imbalan (analisa data impor, asistensi, pra penyelidikan, penyelidikan, rekomendasi penyelidikan)

8 Kasus

90

8

100

Melakukan analisa dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)

1 laporan 1 1 100

Rancangan kebijakan ketentuan Anti Dumping

1 laporan 0 0 0

Output Target

Kinerja Fisik (%)

Anggaran



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Layanan Perkantoran 12 - - 3.637.590.000 50 48.36

JUMLAH

LAPORAN TRIWULAN II SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2021

Documents