1 LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI MALUKU UTARA 17 s.d 19 September 2015 I. PENDAHULUAN Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka pelaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Maluku Utara pada Tanggal 17 s.d 19 September 2015. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir perekonomian nasional masih dan sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Perkembangan kinerja ekonomi global tersebut telah berdampak cukup nyata pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami perlambatan. Bahkan, dalam tahun 2014 yang lalu, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5% (persen), jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tiga tahun sebelumnya yang masih diatas 6% (persen). Begitu pula dengan realisasi pada kuartal I Tahun 2015 yang hanya tumbuh 4,7% (persen), lebih rendah dibandingkan kuartal I Tahun 2014 yang tumbuh 5,1% (persen). Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas internasional merupakan faktor utama melambatnya akivitas ekonomi nasional. Melemahnya kinerja ekspor juga telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia, khususnya neraca transaksi berjalan (current account), yang terus mengalami defisit cukup besar. Oleh karenanya Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara khususnya yang terkait dengan aspek pertumbuhan ekonomi, keuangan pemerintah daerah, inflasi, sistem keuangan dan pengembangan akses keuangan,
33
Embed
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI · PDF fileLAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI ... food & beverages, dan rempah-rempah. Tujuan: ... Identifikasi potensi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI
KE PROVINSI MALUKU UTARA
17 s.d 19 September 2015
I. PENDAHULUAN
Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka pelaksanakan fungsi
pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Maluku Utara pada
Tanggal 17 s.d 19 September 2015. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi
pengawasan atas perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir perekonomian nasional masih dan sedang
dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak
dan ketidakpastian ekonomi global. Perkembangan kinerja ekonomi global tersebut telah berdampak cukup
nyata pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus
mengalami perlambatan. Bahkan, dalam tahun 2014 yang lalu, pertumbuhan ekonomi nasional hanya
mencapai 5% (persen), jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tiga tahun sebelumnya
yang masih diatas 6% (persen). Begitu pula dengan realisasi pada kuartal I Tahun 2015 yang hanya
tumbuh 4,7% (persen), lebih rendah dibandingkan kuartal I Tahun 2014 yang tumbuh 5,1% (persen).
Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas
internasional merupakan faktor utama melambatnya akivitas ekonomi nasional. Melemahnya kinerja ekspor
juga telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia, khususnya neraca transaksi berjalan
(current account), yang terus mengalami defisit cukup besar.
Oleh karenanya Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi mengenai perkembangan
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara khususnya yang terkait dengan aspek pertumbuhan
ekonomi, keuangan pemerintah daerah, inflasi, sistem keuangan dan pengembangan akses keuangan,
2
sistem pembayaran dan pengelolaan uang, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat serta prospek
perekonomian ke depan. Komisi XI DPR RI juga mengharapkan mendapatkan paparan terkait kendala dan
permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi
Maluku Utara.
Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Maluku Utara adalah
sebagai berikut:
No. No.
Angg Nama Anggota Fraksi Keterangan
1. 327 H. Gus Irawan Pasaribu, SE., Ak., MM Gerindra Ketua Tim
Wakil Ketua Komisi XI
2. 35 Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si Nasdem Anggota
3. 211 I.G.A.Rai Wirajaya, SE., MM PDIP Anggota
4. 195 Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM PDIP Anggota
5. 262 Dr. H. Ade Komarudin, MH Golkar Anggota
6. 283 H. Mukhamad Misbakhun, SE Golkar Anggota
7. 242 Ir. H. M. Idris Laena Golkar Anggota
8. 400 Rooslynda Marpaung Demokrat Anggota
9. 401 H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP Demokrat Anggota
10. 366 Ir. Sumail Abdullah Gerindra Anggota
11. 365 Ir. H. Soepriyatno Gerindra Anggota
12. 471 Ahmad Najib Qudratullah, SE PAN Anggota
13. 541 H.M. Amir Uskara, M.Kes PPP Anggota
3
II. INFORMASI DAN TEMUAN
A. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA
1. Overview Perekonomian Provinsi Maluku Utara
Setelah berdiri sebagai Provinsi baru lebih dari satu dekade, Maluku Utara belum menunjukan
perubahan yang signifikan dari sisi perekonomian. Sebagai Provinsi baru, pertumbuhan ekonomi
Maluku Utara cukup tinggi dan selalu berada diatas 5,5% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan
ekonomi Maluku Utara dalam tiga tahun terakhir mengalami perlambatan yang disebabkan oleh
beberapa hal sebagai berikut:
a. Penerapan UU Minerba Tahun 2014 yang dianggap menghambat pertumbuhan pertambangan;
b. Kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi sehingga menurunkan daya beli dan konsumsi
masyarakat.
Keunggulan kompetitif dari sektor agraris dengan potensi produktivitas yang besar tidak menunjukkan
kinerja yang optimal. Dalam 3 tahun terakhir, sektor yang memegang pangsa terbesar perekonomian
Maluku Utara hanya tumbuh di level rendah. Hal ini disebabkan karena proses yang masih tradisional
dan minimnya hilirisasi.
4
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam 3 tahun terakhir belum optimal dan cenderung melambat
akibat terhentinya ekspor bijih nikel pasca penerapan UU Minerba. Oleh karena itu, untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, fokus pada sektor agraria dan industri pengolahan hasil pertanian
perlu ditingkatkan. Program intensifikasi dan mekanisasi pertanian perlu diperbanyak serta diiringi
dengan program promosi produk daerah ke pasar-pasar baru baik di lingkup nasional maupun
internasional.
2. Faktor-faktor pendorong dan kendala pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara
Berdasarkan penelitian Bank Indonesia dan lembaga lainnya dalam Growth Diagnostic 2015,
diketahui penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara adalah karena
minimnya investasi yang masuk di Maluku Utara yang terindikasi dari rendahnya PMTB.
Kendala utama pertumbuhan di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:
a. Kualitas infrastruktur jalan dan konektvitas;
b. Elektrifikasi, air dan sanitasi;
c. Minimnya pengelolaan potensi sumberdaya alam;
d. Geografis, indeks bencaa dan biaya kogistik; serta
e. Iklim investasi yang kurang.
Penyebab lainnya adalah sebagai berikut:
a. Masalah pembiayaan: dstribusi penyaluran kredit;
b. Sumberdaya manusia: ketersediaan sekolah dan tenaga pengajar yang layak serta fasilitas
kesehatan yang memadai;
c. Ex ante risk :inflasi dan anggaran pemerintah;
d. low property : akses mendapatkan lahan;
e. low self discovery : keragaman struktur perekonomian.
5
Berbagai faktor utama penyebab minimnya investasi di Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut:
3. Industri Unggulan Provinsi Maluku
Utara
Sektor pertanian merupakan kontributor
utama dalam pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Maluku Utara. Komoditas
perkebunan yang menjadi unggulan
terbesar di Maluku Utara adalah kelapa.
Dengan produktivitas kelapa sebesar
0,86 ton/ha, menjadikan Maluku Utara
memegang produktivitas kelapa tertinggi di Indonesia. Selain itu sektor perikanan yang belum
teroptimalkan juga dinilai memiliki prospek yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi Maluku
Utara.
Sektor perdagangan menjadi sektor dengan pangsa nomor 2 (dua) terbesar dalam PDRB Maluku
Utara. Meningkatnya pangsa sektor perdagangan dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi rumah
tangga seiring penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku
Utara.
6
Sektor pertambangan sempat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan kendati
pada tahun ini mengalami penurunan yang drastis. Maluku Utara memiliki sejumlah pertambangan
feronikel yang dikelola beberapa perusahan lokal maupun BUMN.
Meskipun tidak memiliki pangsa yang dominan, sektor pertambangan memiliki prospek yang
potensial pada periode mendatang. Pembangunan smelter oleh 5 perusahaan diperkirakan
meningkatkan investasi sekaligus prospek produksi dan ekspor nikel ke depan.
4. Aktivitas konsumsi, investasi (PMN dan PMDN) serta ekspor – impor di Provinsi Maluku Utara
Struktur PDRB Provinsi Maluku Utara pada sisi permintaan cenderung tetap. Dari tahun ke tahun
konsumsi rumah tangga mendominasi struktur PDRB Maluku Utara. Konsumsi pemerintah meskipun
secara nominal tidak terlalu besar dibandingkan provinsi lain, memegang peranan cukup penting pada
perekonomian Maluku Utara dengan pangsa pasar yang berkisar pada angka 30%.
a. Konsumsi
Komsumsi rumah tangga mendominasi struktur PDRB Provinsi Maluku Utara pada kisaran 30%.
- Komponen konsumsi Maluku Utara relatif stabil;
- Pertumbuhan yang tercatat tumbuh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama
hampir lima tahun terakhir.
- Masih kuatnya kegiatan konsumsi tercermin dari kinerja sektor PHR yang secara konsisten
tumbuh cukup tinggi.
b. Investasi
Tingkat pengeluaran investasi mencatat kinerja yang kurang memuaskan.
- Tren pertumbuhan fluktuatif dan cenderung melambat;
- Stagnasi pada pangsa PMTB terhadap komponen PDRB sisi permintaan lainnya;
- Pangsa PMDN ke Maluku Utara hanya 0,5% dari PMDN nasional dan pangsa PMA hanya
0,7%;
- Penyaluran PMA dalam 3 tahun terakhir mayoritas ke sektor pertambangan. Sementara
PMDN disalurkan ke sektor pertanian dan perhubungan.
c. Ekspor – impor
Ekspor – impor Maluku Utara menunjukkan arah perkembangan yang kontras, terlebih pasca
tahun 2013.
7
- Impor Maluku Utara relatif tinggi karena ketergantungan barang konsumsi dan bahan
strategis;
- Defisit neraca semakin dalam pasca penerapan UU MInerba sehingga ekspor bijih nikel yang
menguasai lebih dari 90% ekspor Maluku Utara dihentikan. Kondisi ini menyebabkan ekspor
Maluku Utara mengalami kontraksi pada tahun 2014;
- Minimnya industri strategis di Maluku Utara membuat kerentanan pada komponen ekspor
Maluku Utara.
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif konstan. Sementara itu,
seiring lesunya sektor pertambangan, investasi tumbuh melambat dan ekspor mengalami penurunan.
Impor khususnya impor antar daerah tetap tumbuh tinggi seiring masih tingginya ketergantungan
Maluku utara dari daerah lainnya. Pada tahun 2015, kondisi investasi dan ekspor diperkirakan
meningkat seiring dimulainya beberapa proyek infrastruktur dan smelter serta meningkatnya produksi
pertanian.
5. Kondisi Inflasi
Pola inflasi di Provinsi Maluku Utara relatif searah dengan inflasi nasional. Inflasi lebih tinggi dari
nasional pasca tahun 2012. Inflasi Provinsi Maluku Utara selama 3 (tiga) tahun sebesar 6,54% (yoy),
sementara inflasi nasional selama 3 (tiga) tahun sebesar 6,02% (yoy).
Fluktuasi tingkat inflasi Provinsi Maluku Utara selama 3,5 tahun terakhir lebih disebabkan oleh inflasi
pada kelompok volatile food dan administered prices.
Administered prices:
Inflasi disebabkan kebijakan pemerintah khususnya peningkatan harga BBM tahun 2013 – 2014
menyebabkan multiplier effect.
Volatile foods: sektor pertanian yang tradisional menjadi ketergantungan pasokan dari daerah lain.
8
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, inflasi cenderung mengalami peningkatan akibat kenaikan harga BBM.
Secara rata-rata, inflasi di Maluku Utara selain di dominasi oleh kenaikan harga angkutan darat dan
udara juga disebabkan oleh fluktuasi komoditas ikan segar (cakalang, malalugis, dan sejenisnya)
serta bumbu-bumbuan (bawang merah, cabai merah, dan sejenisnya). Pada tahun 2015, inflasi
diperkirakan lebih rendah karena harga BBM yang lebih stabil serta membaiknya produksi pertanian
lokal.
6. Upaya Pengendalian Inflasi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah
berkoordinasi dalam forum TPID dan berupaya untuk menjaga inflasi tetap rendah. Upaya yang telah
dilakukan oleh TPID dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu:
a. Meningkatkan koordinasi dengan para pemasok;
- Pembentukan Forum Asosiasi Pangan oleh TPID Kota Ternate;
- Monitoring lapangan kondisi stok pangan strategis serta BBM;
- Memfasilitasi komunikasi langsung antara petani di sentra produksi di Halmahera.
b. Mendorong ketahanan pangan di daerah;
- Pengembangan kluster ketahanan pangan seperti cabai merah di Halmahera Utara,
Halmahera Timur dan Halmahera Barat, ayam di ternate, bawang erah di Halmahera Timur
dan Tidore;
- Pengembangan integrated farming;
- Sosialisasi penanaman tomat, bawang dan cabe merah di sekolah.
c. Memelihara kondisi ekspektasi masyarakat;
- Pemberian informasi harga komoditas strategis secara rutin di media massa;
- Himbauan kepada masyarakat oleh pimpinan daerah dan tokoh agama.
d. Meningkatkan infrastruktur perdagangan;
- Optimalisasi fungsi tempat pelelangan ikan;
- Pembangunan pasar-pasar baru;
e. Memfasilitasi komunikasi langsung antara asosiasi pemasok di Ternate dengan para
petani di sentra produksi di Halmahera.
9
7. Dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap perekonomian di Provinsi Maluku Utara
Secara umum penguatan nilai mata uang asing tidak berdampak signifikan di Provinsi Maluku Utara.
Komoditas unggulan Maluku Utara angat sedikit yang diekspor langsung ke luar negeri
khususnya sejak berhentinya ekspor bijih nikel Maluku Utara pasca penerapan Undang-
undang Minerba
Maluku Utara bukanlah provinsi berbasis industri atau manufaktur yang bergantung
pada bahan baku impor pada proses produksinya
Dampak minor terjadi pada tingkat harga, yaitu peningkatan harga beberapa komoditas
yang diimpor seperti barang elektronik. (kenaikan 10 s/d 30 persen)
Potensi risiko pada progress pembangunan smelter di mana bahan baku konstruksinya
banyak menggunakan produk impor
8. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2015
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,0& –
6,5% (yoy). Pendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dipengaruhi oleh investasi,
konsumsi rumah tangga dan ekspor. Sementara penghambat pertumbuhan diperkirakan disebabkan
oleh konsumsi pemerintah dan industri pengolahan.
Top pertumbuhan sektoral berasal dari sektor pertanian, pertambangan dan konstruksi. Sedangkan
faktor pendorong akselerasi pertumbuhan sebagai berikut:
Panen tabama
Baseline effect dan pembangunan smelter
Infrastruktur jalan dan jembatan
Event Pilkada
Akselerasi realisasi anggaran Pemda
Pembangunan pembangkit listrik.
10
9. Upaya mendukung Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Upaya yang telah dilakukan oleh KPwDN Bank Indonesia dalam mendukung
Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat mengakses pembiayaan ke sektor
perbankan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan:
Langkah strategis BI Uraian
Kluster
Pembentukan beberapa klaster ketahanan pangan dan pengendalian
inflasi di 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota, yakni Klaster Cabai &
Klaster Bawang Merah
Tujuan: kapasitas usaha petani dapat ditingkatkan dan kepastian pasar