LAPORAN TERHANGAT Musim Tanam Tiba, Pupuk Bersubsidi Langka Cita-cita mewujudkan swasembada beras diwarnai beragam permasalahan, terutama mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjangkau bagi petani. Memasuki musim tanam, tercatat 9 laporan masyarakat yang justru mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, yang mayoritas terjadi di Jawa Timur. Selain stok terbatas, harganya pun meroket melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sehingga memberatkan petani. Petani mengharapkan solusi atas masalah ini. Perlu dilakukan perubahan mekanisme penyediaan/pengadaan pupuk sehingga tidak terjadi keterlambatan distribusi, serta pengetatan pengawasan dalam distribusi untuk mencegah terjadinya penimbunan dan permainan harga oleh distributor dan penyalur. Hal ini semata-mata agar pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran agar mampu menyokong program ketahanan pangan pemerintah. Implementasi UU Desa Disambut Antusias Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disambut antusiasme masyarakat. Tercatat 7 laporan yang berisi permintaan informasi mengenai implementasi undang-undang ini, antara lain mengenai aturan pelaksana, penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades), tugas dan peran pamong desa, serta mekanisme distribusi dan pengawasan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (https://lapor.ukp.go.id/id/1304244) Selain itu, masyarakat juga menyoroti transformasi PNPM Mandiri dalam kerangka UU Desa, terutama menyangkut program pengembangan usaha masyarakat desa, keberadaan fasilitator desa, dan program kesejahteraan rakyat desa. (https://lapor.ukp.go.id/id/1301339) Keluhan BPJS Kesehatan Online dan Offline Layanan daring (online) BPJS Kesehatan masih dibanjiri keluhan. Tercatat ratusan laporan masyarakat yang mayoritas mengenai layanan daring yang dinilai tak cukup mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berharap adanya kemudahan dalam registrasi kepesertaan jaminan sosial. Alih-alih memudahkan, sistem daring justru seringkali mengalami gangguan teknis. Kendala teknis yang sering terjadi antara lain data kependudukan tidak sinkron, notifikasi dan akun virtual gagal terkirim, jumlah tagihan iuran tak sesuai, dan e-ID tak dapat diunduh. Tak hanya layanan daring, layanan di beberapa Kantor Cabang pun dikeluhkan, seperti di Bandung, Bogor, dan Jakarta Selatan. Keluhannya bervariasi, seperti petugas tidak responsif, jam layanan tak sesuai, dan adanya calo antrean yang membuat masyarakat tidak mendapatkan nomor antrean. Masyarakat harus bolak-balik datang ke kantor sejak dini pagi, dan itu pun masih belum tentu mendapatkan nomornya. JANUARI 2015 RINGKASAN LAPORAN KATEGORI LAPORAN 529 157 391 12 16 338 19 58 169 0 20 0 0 0 448 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN KESEHATAN PENANGGUL ANGAN KEMISKINAN KETAHANAN PANGAN INFRASTRUK TUR IKLIM USAHA DAN INVESTASI ENERGI LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGANA N BENCANA DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN PASCA … KEBUDAYAAN , KREATIFITAS , DAN … POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN PEREKONOMI AN KESEJAHTER AAN RAKYAT TOPIK LAINNYA Aspirasi Masyarakat untuk Optimalisasi Pembangunan Selain pengaduan, LAPOR! juga menerima cukup banyak laporan berisi aspirasi masyarakat mengenai program pemerintah. Masukan ini sangat penting untuk mengetahui sudut pandang masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai contoh, terdapat aspirasi mengenai masa depan riset nasional (https://lapor.ukp.go.id/id/1302478), perlunya database kepariwisataan terpadu yang komprehensif (https://lapor.ukp.go.id/id/1303643), serta permintaan aktivasi rel dan stasiun kereta guna mengurangi beban jalan raya dan menyokong mobilitas masyarakat di daerah (https://lapor.ukp.go.id/id/1301359).
3
Embed
LAPORAN TERHANGAT Musim Tanam Tiba, Pupuk ...blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/RingkasanLaporan...Harga BBM di SPBU diKalimantan Utara masih Rp 15.000,-per liter. 1.Harga bensin
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
1. Dana sertifikasi guru belum cair selama 6 bulan di Kab. Buton, Sulawesi Tenggara.
2. Jalan menuju Kampung Adat Tua Sulawesi Selatan rusak parah lebih dari setahun namun tidak ada perbaikan.
3. Permohonan pembanguan kawasan pelelangan ikan di Bumi Raya,
Sulawesi Tengah.
1. Pengawasan jalur distribusi ikan sitaan
yang telah dilelang di Pangkalan TNI AL
Halong, Ambon harus diperketat karena
marak terjadi pencurian ikan.
2. Pemilihan Kepala Desa di Maluku bermasalah
karena Kades terpilih adalah PNS yang
seharusnya tidak boleh rangkap jabatan.
1. Kelangkaan pupuk urea bersubsidi terjadi di Sumatera Selatan.
2. Penyalahgunaan rusunawa di Sumatera Barat. 3. Sengketa tapal batas dan peta wilayah Desa Danau
Sarang Elang Jambi. 4. Harga pupuk bersubsidi mahal di Lampung
Tengah.
1. Tunjangan sertifikasi guru terlambat cair di Tangsel (Banten), Ciamis (Jabar), Bantul (DIY) dan Bojonegoro (Jatim).
2. Limbah industri mencemari Sungai Bengawan Solo Ngawi Jatim dan Pemda setempat hanya membiarkan.
3. Tidak adanya pengedokan untuk kapal nelayan di
Muara Angke Jakarta Utara.
1. Limbah perusahaan perkebunan sawit di Kayan Hilir, Dedai, dan Air Besar Kalimantan Barat mencemari air sungai.
2. Harga minyak tanah di Kota Tarakan Kalimantan Utara Rp 15.000,- per liter.
3. Harga BBM di SPBU di Kalimantan Utara masih Rp 15.000,- per liter.
1. Harga bensin di Bali selalu lebih mahal daripada
harga nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
2. Permohonan penambahan fasilitas Bandara Ngurah Rai, seperti penambahan lampu di beberapa gerbang dan transportasi dari/ke Bandara seperti Damri di Bandara Soekarno-Hatta.
1. Jaringan telekomunikasi bermasalah di daerah PLB Turiskain (Perbatasan NTT – Timor Leste) karena kurangnya infrasruktur BTS.
2. Pupuk bersubsidi sulit didapatkan di Kab.
Manggarai Barat dan Kab. Malaka NTT.
1. Bantuan sosial kurang merata dalam menyentuh masyarakat di Kab. Nabire Papua dan Kab. Manokwari Papua Barat.
2. Jalan di banyak distrik di Papua Barat tidak kunjung diperbaiki selama bertahun-tahun.
Keterangan Peta:
1 - 51 Laporan
51 - 500 Laporan
> 500 Laporan
15
294 7
38
31
17 22
46
10
49 1019
26
60
12
2
18
1 9
4
24 19
18 10
21
3
7
9
11
13
22
1215 145
278
457
PENGELOLAAN LAPORAN MASYARAKAT
STATISTIK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA SAMPAI BULAN JANUARI 2015
Tahun baru diikuti dengan pasifnya sejumlah instansi dalam mengelola
aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui LAPOR!, antara lain
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian BUMN, yang
mayoritas laporan masyarakat yang ditujukan kepada instansi tersebut
belum mendapatkan tindak lanjut.
Seiring dengan pola koordinasi dan komunikasi yang tengah diintensifkan
antara Pengelola LAPOR! dan Kementerian/Lembaga, masyarakat juga
dapat ikut serta memantau tindak lanjut laporan dengan memanfaatkan
fitur-fitur interaktif di LAPOR! yang bertujuan untuk membangun proses
pengelolaan yang transparan dan akuntabel, yang diharapkan dapat
mendorong tindak lanjut dan penuntasan setiap laporan.
Perkembangan Terkini
Diskusi World Bank: Program LAPOR! Diapresiasi
Pada 22 Januari 2015, Pengelola LAPOR! diundang sebagai narasumber
dalam diskusi jarak jauh dengan Kantor Pusat World Bank di Washington
DC melalui videoconference yang difasilitasi World Bank Jakarta.
Diskusi bertajuk “The Case of LAPOR!: Citizen Monitoring of Public
Service Delivery and Performance Management in Indonesia” ini disambut
positif oleh peserta dan pembahas, yang menilai LAPOR! sebagai inovasi
dan terobosan penting dalam pemerintahan di Indonesia dan dunia.
Diskusi berlangsung dinamis dan menghasilkan sejumlah saran serta
rekomendasi untuk peningkatan pelayanan, contohnya perluasan metode
jaring aspirasi dan pengaduan pelayanan publik dengan mengadopsi
Punjab Model, dll.
3% 9%
88%
Belum Proses Selesai
n = 5962
Status Laporan
Pemkot Bandung
18%
26% 56%
Belum Proses Selesai
n = 18766
Status Laporan
Pemprov DKI Jakarta
9% 19%
72%
Belum Proses Selesai
n = 295
Status Laporan
Pemkab Bojonegoro
8% 11%
81%
Belum Proses Selesai
n = 100
Status Laporan
Pemkab Indragiri Hulu
100%
0%
[VALUE]
Belum Proses Selesai
n = 26
Status Laporan Pemkab Gorontalo
Jumlah Laporan Diteruskan
Pada Januari 2015, terdapat 4184 laporan yang telah diteruskan ke instansi pemerintah pusat/daerah untuk ditindaklanjuti (1359 laporan berstatus selesai dan 2825 laporan masih dalam proses).
Isi Laporan Diteruskan
Laporan masyarakat berisi permintaan informasi, aspirasi, dan pengaduan terkait pembangunan dan pelayanan publik. Isu yang mengemuka pada bulan ini adalah:
31% (1308 laporan) berkaitan dengan program “Kartu Sakti” (KKS, KSKS, KIP, dan KIS).
18% (559 laporan) berkaitan dengan program BPJS Kesehatan.