LAPORAN TATA KELOLAPT. BPR Surya Yudha Wonosobo 1 LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018 PENDAHULUAN BPR Surya Yudha menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau

LAPORAN TATA KELOLA2018

PT. BPR Surya Yudha Wonosobo

1

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

PENDAHULUAN BPR Surya Yudha menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan di BPR ditujukan antara lain:

1. Mendukung visi BPR, untuk menjadi “BPR Regional di Jawa Tengah dan terkemuka di Indonesia”.

2. Mendukung misi BPR yaitu : a. Menjadi infrastruktur keuangan yang berorientasi pada pengembangan UMKM

menuju kesejahteraan bersama rakyat. b. Suatu organisasi yang terpusat pada nasabah, menawarkan nilai lebih

berdasarkan keunggulan pelayanan melalui sumber daya manusia profesional dan teknologi yang mutakhir.

c. Menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator dan komunitas dimana kami berada.

3. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.

4. Memberikan manfaat dan nilai tambah (added value) bagi para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders).

5. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable).

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Tata kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa mendatang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (Code of Conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.


2


DAFTAR ISI

PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 2

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA ............................................................... 3

I. Uraian Dewan Komisaris ............................................................................................... 3

II. Uraian Direksi .................................................................................................................. 7

III. Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ..................................... 11

IV. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ......................................... 12

V. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat .................................................................. 14

VI. Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali.............................................. 17

VII. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ................................................................... 17

VIII. Sistem Pengendalian Intern ......................................................................................... 19

IX. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi ...................................................................... 21

X. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi

Dengan Pihak Berelasi ................................................................................................. 22

XI. Manajemen Risiko ......................................................................................................... 22

XII. Corporate Social Responsibility (CSR) ...................................................................... 24

XIII. Pedoman Benturan Kepentingan ............................................................................... 26

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

PENERAPAN TATA KELOLA ............................................................................................... 28


3


TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA I. URAIAN DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris adalah Organ BPR yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan nasihat yang dimaksud dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Menurut UU no. 40 tahun 2007, pasal 117: Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman dan Etika Kerja antara lain: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya secara

independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.

2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

6. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan. b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha

BPR. Yang dimaksud dengan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat


4


membahayakan kelangsungan usaha BPR adalah hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambil alih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.

7. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

8. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

9. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi BPR pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.

10. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Dewan Komisaris PT. BPR Surya Yudha terdiri dari 3 (tiga) anggota dengan komposisi sebagai berikut.

No Nama Jabatan 1 Dra. Ec. Emila Hayati Komisaris Utama 2 Abdul Khoir Maradika Putra, S.H Komisaris Independen 3 Margono, S.E Komisaris Independen

Profil Dewan Komisaris Dra. Ec. EMILA HAYATI – Komisaris Utama Personal Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Oktober 1965 Usia : 53 Tahun Kewarganegaraan & Domisili Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah. Latar Belakang Pendidikan Doktoranda Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, lulus pada tahun 1989. Perjalanan Karir Dra. Ec. Emila Hayati menjabat sebagai Komisaris Utama di BPR Surya Yudha Wonosobo untuk periode jabatan 2018-2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris. Beliau pernah bekerja di Bank of Tokyo, Ltd Surabaya pada bagian Operasional (1989-1993), dan di Sanwa Indonesia Bank Jakarta pada bagian ekspor impor dan bagian operasional sebagai Supervisor (1993-2001). Selain menjabat sebagai Komisaris Utama di BPR Surya Yudha Wonosobo, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara.


5


Dasar Pengangkatan Akte Notaris No. 122 tanggal 16 Maret 2018, masa jabatan berlaku 14 Maret 2018 sampai dengan 14 Maret 2023. ABDUL KHOIR MARADIKA PUTRA, S.H. – KOMISARIS INDEPENDEN Personal Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 April 1971 Usia : 47 Tahun Kewarganegaraan & Domisili Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah. Latar Belakang Pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto tahun 2002. Perjalanan Karir Mengawali karir di BPR Pilar Niaga Jakarta sebagai marketing pada tahun 1993-1994. Kemudian bergabung dengan BPR Bank Surya Yudhakencana Banjarnegara pada tahun 1994-1997 sebagai staf marketing, tahun 1997-2001 sebagai Kepala Cabang Karangkobar, tahun 2001-2008 sebagai Wakadiv Kredit, tahun 2008-2009 sebagai Kepala Wilayah IV. Menjabat sebagai Direktur Kredit pada tahun 2009-2016, diangkat menjadi Direktur kepatuhan pada tahun 2016. Sejak bulan Maret 2018 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di BPR Surya Yudha Wonosobo, sekaligus merangkap Komisaris Independen BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara. Dasar Pengangkatan Akte Notaris No. 122 tanggal 16 Maret 2018, masa jabatan berlaku 14 Maret 2018 sampai dengan 14 Maret 2023. MARGONO, S.E. – KOMISARIS INDEPENDEN Personal Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 19 Juli 1950 Usia : 68 Tahun Kewarganegaraan & Domisili Warga Negara Indonesia, domisili di Semarang, Jawa Tengah. Latar Belakang Pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya pada tahun 1998. Perjalanan Karir Memulai karir pada tahun 1975-1976 sebagai Kepala Unit Desa PT. Bank Rakyat Indonesia. Kemudian tahun 1976-1999 bekerja di PT. Bank Dagang Negara dengan jabatan tertinggi sebagai Assistant Relationship Manager Kredit Corporate di Cabang Surabaya Gentengkali. Setelah itu pada tahun 1999-2005 bergabung dengan Bank Mandiri dengan jabatan tertinggi sebagai Pemegang Kewenangan di Regional Risk Management VII Semarang. Kemudian pada tahun 2007-2011, dikontrak oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai ketua Tim Likuidasi PT. BPR Anugerah Arta Niaga di Pati. Pada bulan Juli 2013 bergabung dengan BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara sebagai Kepala Bagian Pendidikan yang kemudian


6


mutasi menjadi Kepala Bagian Kepatuhan pada bulan September 2014. Pada bulan November 2014 menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak November 2016. Sejak bulan Maret 2018 juga menjabat sebagai Komisaris Independen di BPR Surya Yudha Wonosobo. Dasar Pengangkatan Akte Notaris No. 122 tanggal 16 Maret 2018, masa jabatan berlaku 14 Maret 2018 sampai dengan 14 Maret 2023. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter) Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada bulan September 2016. Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah: 1. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris 2. Masa Jabatan Dewan Komisaris 3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris 4. Kewajiban, Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris 5. Wewenang Dewan Komisaris 6. Aspek Transparansi Dewan Komisaris 7. Larangan bagi Dewan Komisaris 8. Gaji/Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris 9. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris 10. Etika Kerja Dewan Komisaris 11. Waktu Kerja Dewan Komisaris 12. Rapat Dewan Komisaris Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPR Surya Yudha Wonosobo namun memiliki saham pada BPR dan/ atau perusahaan lain yaitu:

Pemegang Saham Nama Perusahaan Persentase Emila Hayati 1. PT. Surya Yudha Banjarnegara

2. PT. Surya Yudha Sejahtera 5% 25%


7


Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham selama periode 2018 sebagai berikut:

II. URAIAN DIREKSI Direksi adalah Organ BPR yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen dan pengelolaannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan, serta Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BPR Surya Yudha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi telah diatur dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada satu pun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Nama

Hubungan Keluarga Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Pemegang Saham

Dewan Komisaris Direksi

Sebagai Pemegang

Saham

Sebagai Dewan

Komisaris

Sebagai Direksi

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Emila Hayati √ - - √ - √ √ - √ - - √

Abdul Khoir M.P - √ - √ - √ - √ √ - - √

Margono - √ - √ - √ - √ √ - - √


8


Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui surat keputusan, surat edaran, surat pemberitahuan maupun sarana komunikasi internal lainnya. Secara umum pembagian tugas Direksi dibagi sebagai berikut.

Jabatan Bidang Tugas Direktur Utama Koordinasi Pengelolaan BPR Surya Yudha

Direktur Bisnis Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam bidang penerimaan dan penyaluran dana.

Direktur Umum Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam hal pembukuan, administrasi operasional dan umum, IT, kepersonaliaan dan pendidikan.

2. Memimpin, merumuskan dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam penerapan kepatuhan perbankan dan manajemen risiko sesuai regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Direksi Direksi BPR Surya Yudha terdiri dari 3 (tiga) anggota dengan komposisi sebagai berikut.

No Nama Jabatan 1 Saptono Setyartoyo Direktur Utama 2 Amin Sutrisno Direktur Bisnis 3 Atik Handayani Direktur Umum Yang

Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Profil Direksi SAPTONO SETYARTOYO – Direktur Utama Personal Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 17 Juli 1968 Usia : 50 Tahun Kewarganegaraan & Domisili


9


Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah. Latar Belakang Pendidikan Lulusan Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang tahun 1993 Perjalanan Karir Saptono Setyartoyo menjabat sebagai Direktur Utama sejak 2010 untuk periode jabatan 2010-2015. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama untuk periode jabatan kedua yaitu tahun 2015-2020. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit. Beliau sejak tahun 1997 hingga tahun 2010 bekerja di BPR Bank Surya Yudhakencana Banjarnegara dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Wilayah. Dasar Pengangkatan Akta Notaris No. 65 tanggal 9 Maret 2015, masa jabatan berlaku 27 April 2015 sampai dengan 27 April 2020. AMIN SUTRISNO - Direktur Bisnis Personal Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 27 Desember 1971 Usia : 47 Tahun Kewarganegaraan & Domisili Warga Negara Indonesia, domisili di Wonosobo, Jawa Tengah. Latar Belakang Pendidikan Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Kerjasama) Yogyakarta. Perjalanan Karir Amin Sutrisno menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2012. Beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis sejak bulan Agustus 2017 untuk periode jabatan 2017-2022. Pengalaman bekerja di bidang perbankan sejak tahun 1998 sampai 2001 sebagai staf, tahun 2001 sampai 2005 sebagai Kepala Seksi, tahun 2005 sampai 2006 sebagai Wakil Kepala Bagian, tahun 2006 sampai 2008 sebagai Wakil Kepala Cabang, tahun 2009 sampai 2011 sebagai Kepala Cabang dan tahun 2011 sampai 2012 sebagai Kepala Divisi Kredit.

Dasar Pengangkatan Akta Notaris No. 95 tertanggal 18 Agustus 2017, masa jabatan berlaku 23 Agustus 2017 sampai dengan 23 Agustus 2022. ATIK HANDAYANI – Direktur Umum Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Personal Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 26 Januari 1976 Usia : 42 Tahun Kewarganegaraan & Domisili Warga Negara Indonesia, domisili di Wonosobo, Jawa Tengah. Latar Belakang Pendidikan Lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Widyagama Malang.


10


Perjalanan Karir Atik Handayani mengawali karirnya di BPR Surya Yudha sejak tanggal 8 Maret 1999 sebagai staf Marketing, tahun 2000 dimutasikan ke Bagian Operasional sebagai staf Administrasi Kredit, tahun 2002 dimutasikan ke Bagian Accounting sebagai staf sampai dengan tahun 2005. Kemudian tahun 2006 beliau dipromosikan menjadi Wakasi PSPU sampai dengan tahun 2010, pada tahun 2011 dipromosikan menjadi Kasi Yr di Bagian PSPU. Pada bulan Februari 2012 beliau dipercaya manajemen untuk menjabat sebagai Kepala Bagian PSPU (Personalia, Sekretariat, Pembukuan dan Umum) di Kantor Pusat. Mulai tanggal 25 April 2015 beliau menjabat sebagai Wakil Divisi Non Operasional. Pada tanggal 25 Mei 2016 beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Divisi Non Operasional dan sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2022 beliau menjabat sebagai Direktur Umum yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Dasar Pengangkatan Akta Notaris No. 104 tanggal 18 Oktober 2017, masa jabatan berlaku 16 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2022. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter) Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilakukan pengesahan pada bulan September 2016. Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah: 1. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi 2. Masa Jabatan Direksi 3. Rangkap Jabatan Direksi 4. Kewajiban, Tugas dan Tanggungjawab Direksi 5. Wewenang Direksi 6. Aspek Transparansi Direksi 7. Larangan bagi Direksi 8. Direktur Kepatuhan 9. Gaji dan Tunjangan Direksi 10. Orientasi dan Pelatihan Direksi 11. Etika Kerja Direksi 12. Cuti dan Waktu Kerja Direksi 13. Rapat Direksi Kepemilikan Saham Anggota Direksi Anggota Direksi BPR Surya Yudha tidak memiliki saham baik di BPR Surya Yudha maupun di BPR dan/atau perusahaan lain.


11


Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi keahlian/pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas BPR Surya Yudha. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Surya Yudha. Penjelasan rinci mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan dalam tabel berikut: Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris:

Nama Jabatan Jenis Kelamin

Usia (tahun)

Kompetensi Pendidikan

Dra. Ec. Emila Hayati Komisaris Utama Perempuan 53 Ekonomi Manajemen

Abdul Khoir M.P, S.H Komisaris Independen

Laki-laki 47 Hukum

Margono, S.E Komisaris Independen

Laki-laki 68 Ekonomi

Keberagaman Komposisi Direksi

Nama Jabatan Jenis Kelamin

Usia (tahun)

Kompetensi Pendidikan

Saptono Setyartoyo Direktur Utama Laki-laki 50 Ilmu Peternakan Amin Sutrisno Direktur Bisnis Laki-laki 47 Ekonomi Atik Handayani Direktur Umum

Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Perempuan 42 Ekonomi


12


III. KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Penerapan Remunerasi Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan antara lain meliputi: 1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain :

honorarium Dewan Komisaris, gaji Anggota Direksi, tunjangan, uang prestasi kerja dan bentuk remunerasi lainnya; dan

2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara

lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Perusahaan memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan tanggung jawab dan capaian kerja masing-masing. Besaran remunerasi ditetapkan untuk menjaga mekanisme check and balance antara kedua organ perusahaan tersebut agar tetap terjaga. Mekanisme penilaian kinerja Direksi ditetapkan dari target pencapaian Direksi yang dikaitkan dengan laba yang dihasilkan dan pengembangan usaha. Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

JABATAN ORANG REMUNERASI SELAMA 1 TAHUN KETERANGAN

Dewan Komisaris 3 Rp 893.314.600,- Honorarium, Gaji, THR dan uang prestasi kerja. Direksi 3 Rp1.810.986.719,-

TOTAL Rp2.704.301.319,- Fasilitas Bagi Dewan Komisaris 1. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan melalui asuransi kesehatan (BPJS) termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan.

2. Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Fasilitas tunjangan kenaikan haji sebanyak 50% dari ONH Reguler setelah masa kerja minimal 10 tahun.

4. Fasilitas kendaraan dinas. 5. Fasilitas tunjangan biaya komunikasi (pulsa).


13


6. Fasilitas kunjungan sosial budaya keluar negeri. 7. Fasilitas tunjangan pakaian kerja. 8. Fasilitas tunjangan pembelian make up kit khusus untuk Dewan Komisaris berjenis

kelamin perempuan. 9. Fasilitas perlengkapan kerja seperti laptop, buku agenda, kartu nama, ID card. 10. Fasilitas uang perjalanan dinas. Fasilitas Bagi Direksi 1. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan melalui asuransi kesehatan (BPJS) termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan.

2. Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Fasilitas tunjangan kenaikan haji sebanyak 50% dari ONH Reguler setelah masa kerja minimal 10 tahun.

4. Fasilitas kendaraan dinas. 5. Fasilitas tunjangan biaya komunikasi (pulsa). 6. Fasilitas kunjungan sosial budaya keluar negeri. 7. Fasilitas tunjangan pakaian kerja. 8. Fasilitas tunjangan pembelian make up kit khusus untuk Direksi berjenis kelamin

perempuan. 9. Fasilitas perlengkapan kerja seperti laptop, buku agenda, kartu nama, ID card. 10. Fasilitas uang perjalanan dinas. 11. Fasilitas tunjangan biaya pernikahan pertama. 12. Fasilitas tunjangan biaya persalinan sampai dengan anak kedua. 13. Fasilitas tunjangan biaya pembangunan rumah pertama. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Dalam Skala Perbandingan Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 1 : 11.23 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1 : 1.18 Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1 : 2.75 Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 1 : 1.34 Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 1 : 1.79


14


IV. FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan dan membahas hal-hal yang memerlukan arahan serta rekomendasi Dewan Komisaris. Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut. Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal.

No. Nama Dewan Komisaris Tingkat Kehadiran 1. Emila Hayati 100% 2. Abdul Khoir M.P * 80% 3. Margono * 80%

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat gabungan.

No. Nama Dewan Komisaris Tingkat Kehadiran 1. Emila Hayati 40% 2. Abdul Khoir M.P * 60% 3. Margono * 60%

Ket : * Mulai menjabat 16 Maret 2018 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sekurang- kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun atau pada setiap waktu jika dianggap perlu oleh salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, yang rinciannya sebagai berikut :

No Hari, Tanggal Rapat Peserta Materi Pembahasan

1. 5 Februari 2018 1. Satriyo Yudiarto 2. Emila Hayati

Evaluasi Kerja Tahun 2017

2. 8 Maret 2018 1. Satriyo Yudiarto 2. Emila Hayati 3. Abdul Khoir

(Calon Komisaris)

4. Margono (Calon Komisaris)

1. Perubahan susunan pengurus 2. Pengunduran diri Anggota

Dewan Komisaris (Satriyo Yudiarto)

3. Perubahan nama jabatan


15


3. 15 Mei 2018 1. Emila Hayati 2. Abdul Khoir MP 3. Margono

1. Evaluasi kinerja triwulan I tahun 2018

2. Pembahasan hasil RUPS tahunan 2018

4. 10 Juli 2018 1. Emila Hayati 2. Abdul Khoir MP 3. Margono

1. Evaluasi Kerja Semester I Tahun 2018

2. Uang Prestasi Kerja (UPK) 5. 5 Oktober 2018 1. Emila Hayati

2. Abdul Khoir MP 3. Margono

1. Evaluasi Non Operasional 2. Evaluasi Kinerja 3. Rencana Bisnis BPR tahun 2019

Rapat Direksi Direksi mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan untuk melakukan koordinasi antar anggota Direksi, membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi dan membahas kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Selain itu, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang untuk membicarakan perkembangan bank. Selama tahun 2018 Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut. Rapat gabungan

No. Nama Direksi Jabatan Tingkat Kehadiran 1. Saptono Setyartoyo Direktur Utama 100% 2. Amin Sutrisno Direktur Bisnis 90% 3. Atik Handayani Direktur Umum 90%

Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rinciannya sebagai berikut.

No Hari, Tanggal Rapat Peserta Materi Pembahasan

1. 6 Februari 2018 Kakas/Kasi Kredit, Wakabag, Kacab/ Kabag, Kawil, Direksi

Evaluasi Kinerja bulan Januari 2018

2. 6 Maret 2018 Kakas/ Kasi Kredit, Wakabag, Kacab/ Kabag, Kawil, Direksi, Komisaris

1. Evaluasi Kinerja bulan Februari 2018

2. Reorganisasi


16


3. 6 April 2018 Kakas/ Kasi Kredit, Wakabag, Kacab/ Kabag, Wakadiv, Kawil, Korwil, Direksi, Komisaris, PSP

Evaluasi Kinerja bulan Maret 2018

4. 24 April 2018 Staf Marketing Dana, Kasi/Wakasi Dana, Kabag Dana,Kawil, Korwil, Direksi

Evaluasi Kinerja Bagian Dana

5. 9 Mei 2018 Kakas/ Kasi Kredit, Wakabag, Kacab/ Kabag, Wakadiv, Kawil, Korwil, Direksi, Komisaris

Evaluasi Kinerja bulan April 2018

6. 5 Juli 2018 Kakas/ Kasi Kredit, Wakabag, Kacab/ Kabag, Wakadiv, Kawil, Korwil, Direksi, Komisaris

Kredit bermasalah

7. 9 Agustus 2018 Kakas/ Kasi Kredit, Wakabag, Kacab/ Kabag, Wakadiv, Kawil, Korwil, Direksi, Komisaris

Evaluasi Kinerja bulan Juli 2018

8. 18 September 2018 Wakacab/ Wakabag, Kacab/Kabag, Wakadiv, Kawil, Korwil, Direksi, Komisaris

Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2018

9. 3 Desember 2018 Staf PKB, Wakabag PKB, Kacab, Wakadiv, Kawil, Korwil, Direksi, Komisaris

Kredit bermasalah

10. 10 Desember 2018 Wakabag, Kacab/ Kabag, Wakadiv, Kawil, Korwil, Direksi, Komisaris

1. Kinerja perusahaan 2. Uang Prestasi Kerja (UPK)


17


V. INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Sampai dengan tahun 2018, jumlah Pemegang Saham BPR Surya Yudha masih belum mengalami perubahan yaitu sebanyak 2 orang pribadi. Pemegang Saham mayoritas adalah Satriyo Yudiarto dengan komposisi kepemilikan sebesar 96%, sedangkan sebesar 4% lainnya dimiliki oleh Agus Sudiyanto.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Selama tahun 2018 BPR Surya Yudha telah melakukan 8 (delapan) kali RUPS yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 7 (tujuh) kali RUPS Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut.

No Pelaksanaan Keputusan RUPST/ RUPSLB

1. 16 Januari 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memuat tentang Penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017.

2. 14 Maret 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) memuat tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Komisaris

96%

4%

Komposisi Pemegang Saham BPR Surya Yudha Wonosobo

Satriyo Yudiarto

Agus Sudianto


18


Perseroan, Perubahan Nama Jabatan Direktur Operasional dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris.

3. 20 April 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memuat tentang Penetapan Gaji Baru Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. 26 April 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memuat tentang: 1. Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan; 2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun 2017; 3. Pengambilan Deviden sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas

milyar rupiah); 4. Peningkatan Modal Disetor sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh

milyar rupiah); 5. Peningkatan Cadangan Umum sebesar Rp1.400.000.000,-

(satu milyar empat ratus juta rupiah). 5. 25 Mei 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memuat

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2018 untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

6. 6 Juli 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memuat tentang : 1. Pengesahan Penambahan Modal Disetor sebesar

Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah); 2. Pelaksanaan Peningkatan Cadangan Umum sebesar

Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah). 7. 20 Juli 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memuat

tentang Pemberian Uang Prestasi Kerja Semester I tahun 2018 untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

8. 17 Desember 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memuat tentang Pemberian Uang Prestasi Kerja Semester II tahun 2018 untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.


19


VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

STRUKTUR ORGANISASI BPR SURYA YUDHA

Keterangan : * YMFK : Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan * SKAI : Satuan Kerja Audit Intern * SKKMR : Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko * PKB : Penyelesaian Kredit Bermasalah * PBK : Pembukuan * PP : Personalia dan Pendidikan * OPU : Operasional dan Umum * EDP & EBD : Electronic Data Processing and Electronic Banking Development. Struktur organisasi BPR Surya Yudha dengan modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) membentuk : 1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.


20


Sistem pengendalian intern keuangan dan operasional yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern berdasarkan best practice yang meliputi : 1. Keefektifan dan efisiensi operasional, meliputi pencapaian tujuan atau target termasuk

juga kinerja, tingkat profitabilitas dan keamanan sumber daya (asset). 2. Pelaporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya. 3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan sudah ditaati dan

dipatuhi dengan semestinya. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan kegiatan mengamati, meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 1. Tersedia data yang dapat dipercaya yaitu manajemen harus mempunyai sumber

informasi yang akurat atas operasi perusahaan, beragam informasi dengan area yang luas akan sangat membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat.

2. Pengamanan atas harta perusahaan dan sistem pencatatan yaitu bentuk fisik dari harta perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, dan rusak karena kecerobohan, kecuali hal-hal tersebut dilindungi dengan pengawasan yang cukup memadai. Hal yang sama akan terjadi dengan harta perusahaan yang tidak berbentuk fisik seperti piutang, dokumen-dokumen penting, dan catatan lainnya, sehingga harus dilakukan peningkatan sistem pengamanan harta perusahaan tertentu dan catatan atau dokumen penting lainnya. Dengan sistem komputer, jumlah data yang tersimpan dalam file magnetic tape juga dapat dicuri dan dimusnahkan, sehingga pengawasan dan pengamanan atas sistem komputerisasi harus dilakukan dengan ketat.

3. Membudayakan efisiensi dalam bidang operasional yaitu pengawasan yang berada dalam organisasi perusahaan bertujuan untuk menghindari duplikasi pekerjaan, melindungi segala hal yang mempengaruhi bidang usaha, dan hal-hal lain atas penggunaan sumber-sumber dalam perusahaan yang tidak efisien.

4. Memastikan dipatuhinya semua kebijaksanaan tertulis yaitu manajemen mempunyai suatu misi yang ingin dicapai dengan sistem dan prosedur, serta peraturan-peraturan perusahaan. Sistem pengendalian intern diciptakan agar dapat dilakukan oleh semua karyawan.

Jumlah Penyimpangan Internal Penyimpangan intern (internal fraud) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan/atau outsourcing) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.


21


Internal Fraud Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh

Dalam 1 Tahun

Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak

Tetap 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Total Fraud - - - - - 1 - - Selesai - - - - - 1 - - Dalam proses penyelesaian internal

- - - - - - - -

Belum diupayakan penyelesaian

- - - - - - - -

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

- - - - - - - -

VIII. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI Selama periode tahun 2018 tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi BPR Surya Yudha baik perdata maupun pidana. Perkara Hukum Yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Yang Menjabat Di Tahun 2018 Selama periode tahun 2018, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR Surya Yudha yang sedang menjabat memiliki perkara hukum penting terkait perdata maupun pidana. Sanksi Administrasi Di tahun 2018 terdapat sanksi administrasi yang diberikan oleh OJK yaitu denda senilai Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atas kesalahan sandi laporan bulanan dan jurnal koreksi yang telah dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2018.


22


IX. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, BPR Surya Yudha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Pihak-pihak berelasi BPR Surya Yudha diantaranya adalah sebagai berikut.

Pihak Berelasi Sifat Hubungan Sifat Transaksi PT. BPR Surya Yudhakencana Dimiliki oleh PSP Penempatan Dana PT. Kusuma Agung Sejahtera Dimiliki oleh PSP Kredit yang diberikan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

Pengurus dan Pejabat Eksekutif

Kredit yang diberikan, Penempatan dana.

Di tahun 2018 BPR Surya Yudha tidak memiliki transaksi yang dinilai mengandung benturan kepentingan. X. MANAJEMEN RISIKO Selama tahun 2018 PT. BPR Surya Yudha mengelola 3 (tiga) risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjamannya kepada Bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan Bank. Aktivitas manajemen risiko kredit yang diterapkan di tahun 2018 adalah: 1. Menetapkan kebijakan mengenai kewenangan persetujuan kredit. 2. Melakukan evaluasi atas kebijakan perkreditan. 3. Melaksanakan fungsi loan committee dalam memutuskan pemberian, perpanjangan,

ataupun pengurangan fasilitas kredit kepada debitur. 4. Melaksanakan fungsi credit review dalam memberikan rekomendasi diterima atau

ditolaknya suatu proposal kredit. 5. Melakukan analisa portfolio kredit berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai. 6. Melakukan monitoring atas kelancaran pembayaran bunga dan pokok kredit yang

sedang berjalan, untuk mengetahui secara dini kondisi debitur. 7. Memeriksa debitur secara berkala untuk mengetahui kolektibilitas debitur.


23


Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan bagian melekat dalam aktivitas perbankan sehari-hari yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegagalan sistem, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian Bank sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan Bank. Aktivitas manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko operasional di tahun 2018 adalah: 1. Meningkatkan fungsi pengawasan Satuan Kerja Audit Intern. 2. Memantau terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan operasional dan unusual

transaction secara harian untuk mengetahui profil risiko operasional. 3. Menetapkan limit dan wewenang untuk meminimalkan risiko operasional dan secara

periodik mengkaji ulang kebijakan tentang limit dan wewenang aktivitas operasional tersebut.

4. Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional.

5. Mengadministrasikan data histori risiko operasional untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.

Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan merupakan Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Aktivitas manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko kepatuhan di tahun 2018 adalah: 1. Mengevaluasi ketentuan/ peraturan internal perusahaan yang sudah ada dalam rangka

penyesuaian aturan yang sudah tidak relevan. 2. Pembuatan ketentuan yang belum diatur secara tertulis. 3. Mensosialisasikan ketentuan/ peraturan/ perundang-undangan terbaru kepada

karyawan/ ti.


24


XI. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Pelaksanaan Program CSR Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup BPR Surya Yudha berupaya untuk berperan aktif langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui beberapa hal sebagai berikut: 1. Adanya surat himbauan dari Direksi mengenai:

a. Efisiensi penggunaan kertas (paperless) dengan cara: Mempergunakan kembali kertas bekas (kertas yang satu sisi bagiannya pernah dipakai namun sisi yang lain masih bersih dan bisa digunakan untuk mencetak) untuk pengajuan berkas yang masih bersifat draft.

b. Upaya penghematan listrik dengan cara: 1) Mematikan penerangan dan perangkat elektronik pada ruangan yang tidak

digunakan. 2) Mematikan seluruh penerangan dan perangkat elektronik jika seluruh pegawai

telah meninggalkan kantor. 3) Pemeliharaan unit AC secara berkala. 4) Pengecekan panel dan instalasi listrik secara berkala.

c. Konsumsi air Dalam keseharian kami selalu menghimbau pegawai untuk melakukan penghematan air dengan cara : 1) Menggunakan air seperlunya. 2) Mengganti kran, shower yang bocor atau tidak bekerja dengan baik. 3) Merawat peralatan pipa air, kran dan penampungan air dengan baik serta

memperbaiki jika terjadi kerusakan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja BPR SuryaYudha berkomitmen untuk memperlakukan tenaga kerja (pegawai) sebagai aset yang berharga bagi perusahaan dengan beberapa kebijakan yang dilakukan terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja tahun 2018 diantaranya: 1. Melakukan penilaian kerja secara berkala sebagai dasar penentuan reward and

punishment dan jenjang karir. 2. Memberikan hak cuti sesuai dengan ketentuan Kementerian tenaga Kerja yaitu 12 hari

dalam 1 tahun. 3. Memberikan upah dan gaji di atas batas UMR masing-masing Kabupaten dimana

terdapat kantor BPR Surya Yudha. 4. Mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat internal maupun

eksternal untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai. 5. Mengikutsertakan para pegawainya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian.


25


6. Mengikuitsertakan para pegawainya dalam program persiapan pensiun yaitu melalui fasilitas JHT (Jaminan Hari Tua) melalui BPJS ketenagakerjaan dan juga kepesertaan pada Tabungan Pensiun dalam internal Perusahaan.

7. Mengadakan medical check up rutin tahunan bagi pejabat yang berusia 40 tahun ke atas. 8. Mengadakan kegiatan olah raga rutin mingguan untuk para pegawai. 9. Adanya uang santunan duka cita untuk keluarga pegawai yang meninggal dunia. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Faktor kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan Perusahaan di masa yang akan datang adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ini dilakukan dengan program pengembangan masyarakat yang kuat dan partisipatif. Berikut adalah aktivitas Tanggung Jawab Sosial BPR Surya Yudha yang di kelompokkan kedalam 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Rohani, Kemasyarakatan dan Sosial. 1. Bidang Rohani

Turut serta dalam perayaan Hari Raya Idul Adha dengan menyumbangkan hewan kurban berupa kambing, yang dilakukan oleh masing-masing kantor baik kantor cabang maupun kantor kas, dengan jumlah total biaya Rp.105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 30 (tiga puluh) ekor kambing.

2. Bidang Kemasyarakatan a. Pemberian bantuan dana dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-73 di

wilayah kerja BPR Surya Yudha. b. Berperan serta dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo.

3. Bidang Sosial a. Kegiatan penggalangan dana dalam rangka bulan dana PMI. b. Bantuan sosial dalam bentuk dana kepada korban gempa Nusa Tenggara Barat. c. Bantuan sosial dalam bentuk dana kepada korban gempa Palu & Donggala. d. Bantuan sosial ke Panti Asuhan dalam bentuk pakaian layak pakai.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Nasabah BPR Surya Yudha berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabahnya, oleh karena itu BPR Surya Yudha melakukan hal-hal terkait dengan bentuk tanggung jawab sosial pada tahun 2018 berupa: 1. Adanya bentuk pelayanan terhadap pengaduan nasabah baik secara lisan melalui Call

Center maupun secara tertulis melalui formulir pengaduan nasabah dan/atau surat tertulis, dan melakukan penyelesaian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Mengadakan program rutin tahunan terencana dalam bentuk pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan nasabah dan/atau masyarakat di wilayah kerja BPR Surya Yudha.


26


3. Memberikan ungkapan bela sungkawa terhadap nasabah dan/atau keluarga nasabah yang meninggal dunia dengan mengirimkan karangan bunga maupun sumbangan bela sungkawa.

XII. PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN BPR Surya Yudha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi perusahaan. Penyusunan Pedoman Benturan Kepentingan merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan nilai-nilai dalam Budaya Kerja Perusahaan ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika bisnis dan tata perilaku. BPR Surya Yudha mengakui bahwa pegawai adalah manusia yang tidak dapat selalu berlaku sempurna dan seringkali dihadapkan pada situasi dimana kepentingan pribadinya bertolak belakang dengan kepentingan BPR. Situasi tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi BPR, namun juga berimplikasi pada reputasi, integritas dan kehormatan pegawai itu sendiri, oleh karena itu dibutuhkan pedoman etika bisnis dan tata perilaku sebagai panduan dalam bertindak. Pedoman Benturan Kepentingan disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Komisaris termasuk perangkatnya, Direksi dan pegawai dalam mengelola BPR guna mencapai visi, misi dan tujuan BPR melalui peningkatan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada BPR. Pedoman Benturan Kepentingan berlaku bagi semua level organisasi. Benturan Kepentingan Benturan kepentingan adalah situasi dimana pegawai BPR karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan. Benturan kepentingan timbul karena adanya perbedaan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai BPR harus mendahulukan kepentingan BPR diatas kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lainnya, oleh karena itu dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tersebut.


27


Berikut adalah tindakan-tindakan yang harus dihindari karena dapat menimbulkan benturan kepentingan : 1. Mengambil atau meminta sesuatu (uang, barang, peluang bisnis) dari nasabah, penyedia

jasa untuk kepentingan pribadi dalam proses transaksi antara perusahaan dengan nasabah dan penyedia jasa.

2. Menawarkan, memberikan, ataupun menerima hadiah dan hiburan/perjamuan (entertainment) diluar batas kewajaran dari atau kepada pihak ketiga (nasabah, rekanan).

3. Menyalahgunakan sumber daya atau wewenang sehingga dapat mencemarkan nama baik dan reputasi BPR.

4. Memanfaatkan aset BPR untuk kepentingan pribadi, atau menggunakan fasilitas perusahaan dan jam kerja untuk menjalankan usahanya sendiri.

5. Melakukan pekerjaan diluar pekerjaan pokok pada BPR yang dapat mendorong pada kegiatan untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif.

6. Menggunakan peralatan dan perlengkapan BPR untuk terlibat dalam pengelolaan perusahaan pesaing.

7. Mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatannya di BPR, sedangkan informasi tersebut bukan merupakan informasi umum.

8. Bersikap subyektif dan mudah dipengaruhi oleh rekanan atau calon rekanan untuk memenuhi kepentingannya yang tidak sesuai kepentingan dan ketentuan internal BPR.

Pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Pihak yang terlibat dalam benturan kepentingan dilarang turut serta dalam pembahasan

dan pengambilan keputusan. Jika terjadi benturan kepentingan, keputusan harus dilakukan oleh pihak/pejabat lainnya atau pejabat satu level diatasnya.

2. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan, harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

3. Keputusan yang mengandung benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat dan dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan setiap akhir tahun untuk pelaporan pelaksanaan GCG.


28


KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Nilai Komposit Peringkat Komposit

1,15 Sangat Baik (sebelum penerapan manajemen risiko) 1,03 Sangat Baik (setelah penerapan manajemen risiko)

Analisis

1. PT. BPR Surya Yudha telah memenuhi ketentuan jumlah anggota Direksi bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) harus memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

2. PT. BPR Surya Yudha telah memenuhi ketentuan jumlah anggota Dewan

Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

3. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan BMPK dan

sudah dilakukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK. BPR telah melaporkan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Apabila terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

5. Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi

persyaratan tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana, mampu bekerja secara independen serta memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang terkait dengan perbankan.

TRANSPARENCY

ACCOUNTABILITY

RESPONSIBILITY

INDEPENDENCY

FAIRNESS

SELF-ASSESSMENT TATA KELOLA BPR

2018

Profil BPRNama BPR* PT. BPR SURYA YUDHAAlamat BPR* Jalan Raya Kertek-Wonosobo Km.1 Kabupaten Wonosobo Jawa TengahPosisi Laporan* 31 Desember 2018Modal Inti BPR*

Total Aset BPR*

Bobot Faktor BPR C*) wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Pengisian Indikator SEMPURNATerisi 106Belum terisi 0

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko Setelah Penerapan Manajemen RisikoNilai Komposit 1,15 Nilai Komposit 1,03Predikat Komposit Sangat Baik Predikat Komposit Sangat BaikLihat Kertas Kerja Lihat Kertas KerjaCetak Laporan Cetak LaporanCetak Hasil Penilaian Cetak Hasil Penilaian

Rp63.865.306.521Rp651.562.666.338

Penjelasan Umum

Mulai

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

1.

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;d. penanganan benturan kepentingan;e. penerapan fungsi kepatuhan;f. penerapan fungsi audit intern;g. penerapan fungsi audit ekstern;h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;i. batas maksimum pemberian kredit;j. rencana strategis BPR; dank. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:a.

b.

c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

a. kecukupan transparansi laporan;b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;c.

Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR sepertipenyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan

kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuaidengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris,Komite, dan satuankerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan danprosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;

Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor PenilaianPenerapan Tata Kelola yaitu:

1.

2.

a.b. Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.c. Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.d. Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.e. Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.

3.

4.

5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.

6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.

No Faktor Bobot A (%)

Bobot B (%)

Bobot C (%)

Bobot D (%)

1Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 20.00 20.00 20.00 20.00

Tata Cara Pengisian Pedoman Penilaian Sendiri

Tabel 1. Bobot Faktor Penerapan Tata Kelola

Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Keloladan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan TataKelola.

Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapanpenilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan kententuan sebagai berikut:

Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dandirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-masing faktor.

Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.

Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untukbobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.

2Pelaksanaan tugas dantanggung jawab DewanKomisaris

15.00 15.00 15.00 12.50

3Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite 0.00 0.00 0.00 2.50

4 Penanganan benturankepentingan 10.00 10.00 10.00 10.00

5Penerapan fungsi kepatuhanBPR 10.00 10.00 10.00 10.00

6 Penerapan fungsi audit intern 10.00 10.00 10.00 10.00

7Penerapan fungsi audit ekstern

0.00 2.50 2.50 2.50

8Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)

10.00 10.00 10.00 10.00

9Batas maksimum pemberiankredit 7.50 7.50 7.50 7.50

10 Rencana bisnis BPR 7.50 7.50 7.50 7.50

11Transparansi kondisi keuangandan non keuangan, sertapelaporan internal

10.00 7.50 7.50 7.50

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR.Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan:Bobot A:

Bobot B:

Bobot C:

Bobot D: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total asetkurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total asetpaling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dariRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

7.

8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Predikat Komposit

Nilai Komposit Predikat Komposit

1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8 Sangat Baik

1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6 Baik

2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik

3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik

4.2 ≤ Nilai Komposit < 5 Tidak Baik

9.

10.

11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.12.

13.

14.

15.

16.

Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapansebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komitepemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.

Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untukfaktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporankaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).

Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkanNilai Komposit.

Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2,Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR danberpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit TataKelola BPR.

Faktor 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiFaktor 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisFaktor 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi KomiteFaktor 4 Penanganan Benturan KepentinganFaktor 5 Penerapan Fungsi KepatuhanFaktor 6 Penerapan Fungsi Audit InternFaktor 7 Penerapan Fungsi Audit EksternFaktor 8 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian InternFaktor 9 Batas Maksimum Pemberian KreditFaktor 10 Rencana Strategis BPRFaktor 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

11 Faktor Tata Kelola BPR

Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR

Faktor Indikator Terisi Indikator Belum Terisi1 19 02 18 03 5 04 3 05 13 06 13 07 5 08 12 09 5 010 6 011 7 0

Total 106 0

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan SkorI. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B Baik

1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindaksebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindaksebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1Jumlah Direksi 3 (tiga) orang, dan salah satu Direksi membawahkan

fungsi kepatuhan3 CB Cukup Baik

2.

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupatenyang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasanlangsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. 1

2 (dua) Direksi bertempat tinggal di Kota/ Kabupaten yang sama dan 1 (satu) Direksi bertempat tinggal di

Kota/ Kabupaten yang berbeda pada privinsi yang sama.

4 KB Kurang Baik

3.Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembagalain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). 1 Seluruh Anggota Direksi tidak

merangkap jabatan. 5 TB Tidak Baik

4.Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai denganderajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 1 Anggota Direksi tidak memiliki

hubungan keluarga/ semenda

5

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagaikonsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisikarakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelasmeliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktupekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihakindependen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

1 Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan

6Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melaluiRUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelumberakhir masa jabatannya.

1Seluruh Anggota Direksi lulus uji

kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat RUPS

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikankuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. 1 Direksi melaksanakan tugas secara

independen

8Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuksebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atauhasil pengawasan otoritas lain.

1 Direksi menindaklanjuti temuan audit

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN DPenerapan

9Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepadaDewan Komisaris. 1

Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan

Komisaris

10

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkanmusyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atausesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapatperbedaan pendapat.

1 Keputusan Direksi diputuskan dengan musyawarah

11

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yangdapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerimakeuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 1 Direksi tidak menggunakan BPR

untuk kepentingan pribadi

12

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatanpengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnyayang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan ataujenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalampendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

3 Sudah dilaksanakan namun belum maksimal

13

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaantugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

3 Sudah dilaksanakan namun belum maksimal

14Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang palingsedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. 1 Direksi memiliki pedoman kerja

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melaluiRUPS. 1 Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

16Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian. 1 Direksi mengkomunikasikan

kebijakan strategis

17

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, sertadibagikan kepada seluruh Direksi. 1

Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan

dengan baik dan dibagikan

18

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruhpegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR,penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasistakeholders.

2 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan

19Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, AsosiasiBPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuaiketentuan.

1 Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan Perbarindo

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan SkorII. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

1Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan

ketentuan3 CB Cukup Baik

2.Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

1Jumlah Anggota Dewan Komisaris

tidak melebihi jumlah Anggota Direksi

3.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkatmelalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPSyang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelumberakhirnya masa jabatan.

1Anggota Dewan Komisaris telah

lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat RUPS

4 KB Kurang Baik

4.Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

1Anggota Dewan Komisaris bertempat

tinggal di Propinsi yang sama dengan KP BPR

5 TB Tidak Baik

5.

BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalahKomisaris Independen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikitsatu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikanskala penerapan Baik (nilai 2)

1 Jumlah Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan

6.Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktukerja, dan rapat. 1 Dewan Komisaris memiliki pedoman

dan tata tertib kerja

7.Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2(dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRSdan/atau Bank Umum.

1Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan, tidak merangkap lebih

dari 2 (dua) BPR

8.Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampaidengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. 1 Telah sesuai dengan ketentuan


9.

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksidan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhikemampuannya untuk bertindak independen.

1 Telah sesuai dengan ketentuan


10

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihattertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. 1

Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai

ketentuan serta memberikan masukan kepada Direksi

11

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau danmengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

1

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau

dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR

12

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecualidalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenaibatas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturanperundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

2

Telah dilakukan perbaikan dengan melakukan perubahan ketentuan yang melibatkan Dekom dalam

operasional BPR

13

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 1

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah

menindaklanjuti semua temuan dan hasil pemeriksaan

14

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

1 Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

15

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

1Telah dilaksanakan sesuai

ketentuan dan dituangkan dalam risalah rapat

16

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga,dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambildan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yangditetapkan RUPS.

2Dewan Komisaris telah bertindak

profesional dan sesuai dengan ketentuan

17Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

2 Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan


18Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baikdan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, sertadibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

1 Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor

III.Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti> Rp 80 miliar)

(Wajib diisi oleh BPR)1 SB Sangat Baik


1.BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuaiketentuan. 0 3 CB Cukup Baik

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 KB Kurang Baik2. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 0 5 TB Tidak Baik

3.Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

0

4.Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektifantara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. 0


5.Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risikokepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. 0

Catatan :Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

PenerapanWAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor

IV. Penanganan Benturan Kepentingan(Wajib diisi oleh BPR)

1 SB Sangat Baik


1.BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

1Sudah sesuai ketentuan

3 CB Cukup Baik

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 KB Kurang Baik

2.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. 1

Sudah sesuai ketentuan

5 TB Tidak Baik


3.Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 1 Sudah sesuai ketentuan

PenerapanWAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan SkorV. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; danc. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

1

Telah sesuai dengan ketentuan

3 CB Cukup Baik

2.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. 1


4 KB Kurang Baik

3.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yangindependen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menanganifungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

1


5 TB Tidak Baik

4Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusundan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. 1

Pedoman kerja sudah dikinikan

5BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerjakepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 1

Telah sesuai dengan ketentuanB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yangdiperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangandan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas JasaKeuangan dan otoritas lainnya.

2

Sudah dilakukan namun blm maksimal

7Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorongterciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuanterkini.

2Sudah dilakukan namun blm maksimal


8

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRterhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasukmelakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPRyang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

1


9

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikanbahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukanBPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. 1


10

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukanreviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistemmaupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangandan peraturan perundang-undangan.

2

Sudah dilakukan namun blm maksimalC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 2 Sudah dilakukan namun blm maksimal

12

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasdan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada DewanKomisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah DirekturUtama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3

Belum melaporkan secara berkala

13

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepadaOtoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpangdari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1


No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan SkorVI. Penerapan Fungsi Audit Intern (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi auditintern.

1

Telah dibentuk SKAI

3 CB Cukup Baik

2.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interntelah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakantugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui olehDirektur Utama dan Dewan Komisaris.

1

Sudah sesuai dengan ketentuan

4 KB Kurang Baik

3.SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internindependen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan danpenyaluran dana).

1Sudah sesuai dengan ketentuan

5 TB Tidak Baik

4.SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internbertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 1


5.BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakanfungsi audit intern. 3

Pengembangan SDM dengan pelatihanB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6.BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telahdisusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakandapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

1Sudah sesuai dengan pedoman Audit

7

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3(tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahanSOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

2

BPR mencapai modal inti paling sedikit 50 Milyar pada bulan Juli

2017 sehingga belum pernah dilakukan kaji ulang oleh pihak

eksternal

8Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independenyang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasilaudit, dan tindak lanjut hasil audit.


9BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala danberkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. 1

Sudah sesuai dengan ketentuanC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)


10

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interntelah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan DewanKomisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 1


11BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporankhusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.


12

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

2

BPR mencapai modal inti paling sedikit 50 Milyar pada bulan Juli

2017 sehingga belum pernah dilakukan kaji ulang oleh pihak

eksternal

13

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada OtoritasJasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yangbertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1


No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan SkorVII. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset > Rp 10 miliar) (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik


1.Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

1 Sesuai Ketentuan 3 CB Cukup Baik

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 KB Kurang Baik2. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

1 Sesuai ketentuan 5 TB Tidak Baik

3. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.1 Sesuai Ketentuan

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)4 Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan

secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. 1 Sesuai Ketentuan5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 1 Sesuai Ketentuan

PenerapanWAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan SkorVIII. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dankurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapanfungsi Manajemen Risiko.

0 3 CB Cukup Baik

2.BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limitRisiko. 0 4 KB Kurang Baik

3.BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekatpada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. 0 5 TB Tidak Baik


4.Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

0

5.

Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko,danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yangmemerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

0

6.BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risikoterhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. 0

7. BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 0

8.BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan. 0

9.BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampumenyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. 0

Penerapan

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN DDIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF

BPR MODAL INTI > 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021

10Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

0


11BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepadaOtoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 0

12BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 0

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan SkorIX. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik


1.

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPKtermasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikutmonitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedomankebijakan perkreditan BPR.

1

Sudah ada kebijakan BMPK.

3 CB Cukup Baik


2.BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agardisesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 1

Kebijakan BMPK sudah dikinikan5 TB Tidak Baik

3.Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telahmemenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.



4.Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yangmelanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas JasaKeuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 1Sudah sesuai ketentuan


No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan SkorX. Rencana Bisnis BPR (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik


1.Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuaidengan visi dan misi BPR. 1 Telah sesuai dengan ketentuan 3 CB Cukup Baik

2.Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnistahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1Telah sesuai dengan ketentuan

4 KB Kurang Baik

3.Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuatpermodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologiinformasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.


5 TB Tidak Baik


4.

Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.

1

Telah sesuai dengan ketentuan5. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. 1 Telah sesuai dengan ketentuan


6.Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 1 Telah sesuai dengan ketentuan


No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan SkorXI. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik


1.Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.


3 CB Cukup Baik


2.BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


5 TB Tidak Baik

3.

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1


4.BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


5.BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diaturdalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 1 Telah sesuai dengan ketentuanC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6.

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu)anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dantepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.

1


7.Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dantindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepatwaktu.



Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPRNama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot Faktor BPR

Rp63.865.306.521

Rp651.562.666.338

31 Desember 2018

Jalan Raya Kertek-Wonosobo Km.1 Kabupaten Wonosobo Jawa Teng

C

PT. BPR SURYA YUDHA

SB B CB KB TB1 2 3 4 5

1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagaiDirektur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagaiDirektur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal dikota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupatenyang berbeda pada provinsi yang sama, ataukota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasanlangsung dengan kota/kabupaten pada provinsilokasi Kantor Pusat BPR.

v

2 (dua) Direksi bertempat tinggal di Kota/ Kabupaten yang sama dan 1 (satu) Direksi bertempat tinggal di Kota/ Kabupaten yang berbeda pada privinsi yang sama.

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partaipolitik atau organisasi kemasyarakatan). v

Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan.

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungankeluarga atau semenda sampai dengan derajatkedua dengan sesama anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris.

v

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangandan/atau penyedia jasa profesional sebagaikonsultan kecuali memenuhi persyaratan yaituuntuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisikarakteristik proyeknya membutuhkan adanyakonsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelasmeliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produkyang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, sertabiaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasaprofesional adalah pihak independen yang memilikikualifikasi untuk proyek yang bersifat khususdimaksud.

v

Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuandan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPStermasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telahditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masajabatannya.

v

Seluruh Anggota Direksi lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan

6 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 6Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%

No Kriteria/Indikator

6

1,00

0,50

Skala PenerapanKeterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

v

Jumlah Direksi 3 (tiga) orang, dan salah satu Direksi membawahkan fungsi kepatuhan


1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasecara independen dan tidak memberikan kuasaumum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugasdan wewenang tanpa batas.

v

Direksi melaksanakan tugas secara independen

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit danrekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuksebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasilpengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasilpengawasan otoritas lain.

v

Direksi menindaklanjuti temuan audit

9) Direksi menyediakan data dan informasi yanglengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepadaDewan Komisaris.

vDireksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifatstrategis dilakukan berdasarkan musyawarahmufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapaimusyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yangberlaku dengan mencantumkan dissenting opinionjika terdapat perbedaan pendapat.

v

Keputusan Direksi diputuskan dengan musyawarah

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentinganpribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, sertatidak mengambil dan/atau menerima keuntunganpribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitaslainnya yang ditetapkan RUPS.

v

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secaraberkelanjutan dalam rangka peningkatanpengetahuan tentang perbankan dan perkembanganterkini terkait bidang keuangan/lainnya yangmendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjangorganisasi antara lain dengan peningkatankeikutsertaan pegawai BPR dalampendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangankualitas individu.

v

Sudah dilaksanakan namun belum maksimal

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikankompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaantugas dan tanggung jawabnya, antara lainpemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

v


14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dantata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikitmencantumkan etika kerja, waktu kerja, danperaturan rapat.

v

Direksi memiliki pedoman kerja

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

6 0 6 0 0


No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan

12

1,5

0,60

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)


1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaantugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. v

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawaimengenai kebijakan strategis BPR di bidangkepegawaian.

vDireksi mengkomunikasikan kebijakan strategis

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapatdan didokumentasikan dengan baik, termasukpengungkapan secara jelas dissenting opinions yangterjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepadaseluruh Direksi.

v

Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan dibagikan

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dankemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawaidalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara laindengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaianpermasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaianhasil sesuai ekspektasi stakeholders.

v

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan TataKelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR diIndonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalahekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

v

Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan Perbarindo


4 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobotFaktor 1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6

1,20

0,12

1,22

0,27


Keterangan


2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3(tiga) orang.BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2(dua) orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampauijumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v

Jumlah Anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Anggota Direksi

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus UjiKemampuan dan Kepatutan dan telah diangkatmelalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masajabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yangmenetapkan perpanjangan masa jabatan anggotaDewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnyamasa jabatan.

v

Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat RUPS

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisarisbertempat tinggal di provinsi yang sama atau dikota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasanlangsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Propinsi yang sama dengan KP BPR

5) BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) darijumlah anggota Dewan Komisaris adalah KomisarisIndependen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapanpuluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggotaDewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

v

Jumlah Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertibkerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,dan rapat.

vDewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaianggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua)BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi ataupejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau BankUmum.

v

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan, tidak merangkap lebih dari 2 (dua) BPR

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memilikihubungan keluarga atau semenda sampai denganderajat kedua dengan sesama anggota DewanKomisaris atau Direksi.

v


9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yangmemiliki hubungan keuangan, kepengurusan,kepemilikan saham dan/atau hubungan keluargadengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksidan/atau pemegang saham pengendali atauhubungan lain yang dapat mempengaruhikemampuannya untuk bertindak independen.

v



9 0 0 0 0



Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

9

1,00

0,50

v

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan


2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabserta memberikan nasihat kepada Direksi, antaralain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulisterkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasukprinsip kehati-hatian.

v

Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberikan masukan kepada Direksi

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,Komisaris mengarahkan, memantau danmengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

v

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilankeputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalamhal penyediaan dana kepada pihak terkaitsebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batasmaksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lainyang ditetapkan dalam peraturan perundangandalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

v

Telah dilakukan perbaikan dengan melakukan perubahan ketentuan yang melibatkan Dekom dalam operasional BPR

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksimenindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atauhasil pengawasan otoritas lainnya antara lain denganmeminta Direksi untuk menyampaikan dokumenhasil tindak lanjut temuan.

v

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti semua temuan dan hasil pemeriksaan

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukupuntuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasecara optimal dan menyelenggarakan Rapat DewanKomisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulanyang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

v


15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yangbersifat strategis telah dilakukan berdasarkanmusyawarah mufakat atau suara terbanyak dalamhal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuaiketentuan yang berlaku dengan mencantumkandissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dituangkan dalam risalah rapat

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRuntuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihaklain yang merugikan atau mengurangi keuntunganBPR, serta tidak mengambil dan/atau menerimakeuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi danfasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

v

Dewan Komisaris telah bertindak profesional dan sesuai dengan ketentuan

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauanterhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

v

Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan


5 6 0 0 0


18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalamrisalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jikaterdapat perbedaan pendapat, serta dibagikankepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

v



1 0 0 0 0



11

1,38


0,55


Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

1

1,00

0,10

1,15

0,19


3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan KomitePemantau Risiko dengan anggota Komite sesuaiketentuan.

-


0 0 0 0 0


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi audit intern.-

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasiterhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

-

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yangdibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antaralain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertibkerja.

-


0 0 0 0 0


5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapanaudit intern dan fungsi manajemen risiko kepadaDewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada DireksiBPR.

-


0 0 0 0 0



Keterangan

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0

0,00

0

0

0,00


0

0

0,00

0,00

0,00


4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedurpenyelesaian mengenai benturan kepentingan yangmengikat setiap pengurus dan pegawai BPRtermasuk administrasi, dokumentasi danpengungkapan benturan kepentingan dimaksuddalam Risalah Rapat.

v



1 0 0 0 0


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan PejabatEksekutif tidak mengambil tindakan yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atautidak mengeksekusi transaksi yang memilikibenturan kepentingan tersebut.

v



1 0 0 0 0


3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPRatau mengurangi keuntungan BPR diungkapkandalam setiap keputusan dan telah terdokumentasidengan baik.

v



1 0 0 0 0



Keterangan

Penanganan Benturan KepentinganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

1,00

0,50

1

1,00

0,40


1

0,10

1,00

0,11

1


5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; danc. mampu bekerja secara independen.BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan memahami peraturan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan lainyang berkaitan dengan perbankan.

v


3) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmembentuk satuan kerja kepatuhan yangindependen terhadap satuan kerja atau fungsioperasional.BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmenunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsikepatuhan independen terhadap satuan kerja ataufungsi operasional.

v


4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ataumengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedurkepatuhan.

v


5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerjakepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menanganifungsi kepatuhan.

v



5 0 0 0 0



Penerapan Fungsi Kepatuhan

Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

5

1

0,70

v



5

6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan menetapkan langkah-langkah yangdiperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhiseluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan danperaturan perundang-undangan lain termasukpenyampaian laporan kepada Otoritas JasaKeuangan dan otoritas lainnya.

v


7) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan melakukan upaya untuk mendorongterciptanya budaya kepatuhan BPR antara lainmelalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

v


8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRterhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRkepada Otoritas Jasa Keuangan termasukmelakukan tindakan pencegahan apabila terdapatkebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yangmenyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangandan peraturan perundang-undangan.

v


9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan memastikan bahwaseluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telahsesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangandan peraturan perundang-undangan.

v


10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan melakukan reviudan/atau merekomendasikan pengkinian danpenyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistemmaupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuaidengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan danperaturan perundang-undangan.

v



2 6 0 0 0


11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaranterhadap ketentuan.

v Sudah dilakukan namun blm maksimal

12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaantugas dan tanggung jawab secara berkala kepadaDirektur Utama dengan tembusan kepada DewanKomisaris. Dalam hal anggota Direksi yangmembawahkan fungsi kepatuhan adalah DirekturUtama, laporan disampaikan kepada DewanKomisaris.

v


13) Anggota Direksi yang membawahkan FungsiKepatuhan menyampaikan laporan khusus kepadaOtoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakanatau keputusan Direksi yang menyimpang dariperaturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atauperaturan perundang-undangan lain, sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v



1 2 3 0 0



Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan


6

2,00

0,20


8

1,6

0,64

1,34

0,15


6

1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Telah dibentuk SKAI

BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern telahmemiliki dan mengkinikan pedoman kerja sertasistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagiauditor intern sesuai peraturan perundang-undangandan telah disetujui oleh Direktur Utama dan DewanKomisaris.

v


3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern independenterhadap satuan kerja operasional (satuan kerjaterkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

v


4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit internbertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

v


5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangansumber daya manusia yang melaksanakan fungsiaudit intern.

vPengembangan SDM dengan pelatihan


4 0 3 0 0


6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai denganketentuan pedoman audit intern yang telah disusunoleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatanyang secara langsung diperkirakan dapatmempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

v

Sudah sesuai dengan pedoman Audit

7) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukankaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaanfungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit sertaperbaikan yang mungkin dilakukan.

v

BPR mencapai modal inti paling sedikit 50 Milyar pada bulan Juli 2017 sehingga belum pernah dilakukan kaji ulang oleh pihak eksternal

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)dilaksanakan secara memadai dan independen yangmencakup persiapan audit, penyusunan programaudit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dantindak lanjut hasil audit.

v


9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilansumber daya manusia secara berkala danberkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi auditintern.

v



3 2 0 0 0



Keterangan

Penerapan Fungsi Audit InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

7

v


5

1,25

0,50

1,40

0,70


6

10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern telahmenyampaikan laporan pelaksanaan audit internkepada Direktur Utama dan Dewan Komisarisdengan tembusan kepada anggota Direksi yangmembawahkan fungsi Kepatuhan.

v


11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan danpokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


12) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang olehpihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


13) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internkepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.


3 2 0 0 0



Keterangan

Penerapan Fungsi Audit InternC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5

1,25

0,13

1,33

0,15

v



7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspeklegalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,standar profesional akuntan publik, dan komunikasiantara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAPdimaksud.

v

Sesuai Ketentuan


1 0 0 0 0


2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yangterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sertamemperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulanDewan Komisaris.

v

Sesuai ketentuan

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP danManagement Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v

Sesuai Ketentuan


2 0 0 0 0


4) Hasil audit dan Management Letter telahmenggambarkan permasalahan BPR dandisampaikan secara tepat waktu kepada BPR olehKAP yang ditunjuk.

v

Sesuai Ketentuan

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai denganruang lingkup audit sebagaimana diatur dalamketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

vSesuai Ketentuan


2 0 0 0 0



Keterangan

Penerapan Fungsi Audit EkternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

1

0,50

0,10

1,00

0,03


2

1,00

0,40


2

1


8

1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah):BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dansatuan kerja Manajemen Risiko;BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapanpuluh milyar rupiah):BPR telah membentuk satuan kerja ManajemenRisiko

BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutifyang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsiManajemen Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedurManajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

-

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulismengenai pengelolaan risiko yang melekat padaproduk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

-


0 0 0 0 0



Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0,00

0,00

-


8

4) Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapanManajemen Risiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yangmemerlukan persetujuan Direksi.

-

5) Dewan Komisaris:a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

-

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadapseluruh faktor Risiko yang bersifat material.

-

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yangmenyeluruh.

-

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruhrisiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.

-

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitusistem informasi manajemen yang mampumenyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat, kini, dan utuh.

-

10) Direksi telah melakukan pengembangan budayamanajemen risiko pada seluruh jenjang organisasidan peningkatan kompetensi sumber daya manusiaantara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasimengenai manajemen risiko.

-


0 0 0 0 0


11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risikolain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baruyang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-


0 0 0 0 0



Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

0

0,00

0,00


0

0

0,00

0,00

0,00


9

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedurtertulis yang memadai terkait dengan BMPKtermasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,debitur grup, dan/atau debitur besar, berikutmonitoring dan penyelesaian masalahnya sebagaibagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakanperkreditan BPR.

v



1 0 0 0 0


2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikankebijakan, sistem dan prosedur BMPK agardisesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

v

Kebijakan BMPK sudah dikinikan

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihakterkait dan/atau pemberian kredit besar telahmemenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangantentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

v



2 0 0 0 0


4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihakterkait dan/atau pemberian kredit yang melanggardan/atau melampaui BMPK telah disampaikansecara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangansecara benar dan tepat waktu sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

v


5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPKsesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v Sudah sesuai ketentuan


2 0 0 0 0


1

1,00

0,50


Keterangan

Batas Maksimum Pemberian KreditA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)


2

1

0,40


2

1,00

0,10

1,00

0,08


10

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dandisetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visidan misi BPR.

vTelah sesuai dengan ketentuan

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencanastrategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunantermasuk rencana penyelesaian permasalahan BPRyang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

v


3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya olehpemegang saham dalam rangka memperkuatpermodalan dan infrastruktur yang memadai antaralain sumber daya manusia, teknologi informasi,jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

v



3 0 0 0 0


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)4) Rencana bisnis BPR disusun dengan

mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.

v


5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

v Telah sesuai dengan ketentuan


2 0 0 0 0


6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnisdisampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v



1 0 0 0 0



Keterangan

Rencana Bisnis BPRA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

3

1

0,50

2

1

0,40

1

1

1,00

0,08


0,10


11

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasimanajemen yang memadai sesuai ketentuantermasuk sumber daya manusia yang kompetenuntuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,kini, dan utuh.

v



1 0 0 0 0


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap

triwulanan dengan materi paling sedikit memuatlaporan keuangan, informasi lainnya, susunanpengurus dan komposisi pemegang saham sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materipaling sedikit memuat informasi umum, laporankeuangan, opini dari akuntan publik atas laporankeuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspektransparansi dan informasi, serta seluruh aspekpengungkapan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.

v


4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenaiproduk, layanan dan/atau penggunaan data nasabahBPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tatacara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalamketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



4 0 0 0 0


6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasiditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggotaDireksi dengan mencantumkan nama secara jelasserta disampaikan secara lengkap dan tepat waktukepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ataudipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.

v


7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaianpengaduan, dan laporan pengaduan dan tindaklanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduandisampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v



2 0 0 0 0


Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,

Skala PenerapanNo Kriteria/Indikator

4

Keterangan


A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

1,00

0,50

0,08

2

1,00

0,10

1,00

1,00

0,40

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian Faktor 0,27 0,19 - 0,11 0,15 0,15 0,03 - 0,08 0,08 0,08 1,15

Predikat Komposit

Faktor 1 : Direksi telah memppertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS

Faktor 2 : Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan salam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,termasuk dissenting opinion jika terjadi perbedaan pendapat serta dibagikan ke seluruh Dekom.

Faktor 3 : BPR tidak membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko karena modalinti <80 Milyar (BPR dengan bobot faktor C)

Faktor 4 : BPR telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan, namun belum semua keputusan terdokumentasidengan baik.

Faktor 5 : Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasdan tanggung jawab kepada Dirut tetapi belum dilakukan secara berkala.

Faktor 6 : SKAI atau PE yang bertanggung jawab thd pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikanlaporan pelaksanaan audit intern kepada Dirut dan Dekom dg tembusan kepada anggota Direksiyang membawahkan fungsi kepatuhan.

Faktor 7 : Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Faktor 8 : BPR belum menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.

Faktor 9 : BPR telah melaporkan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit ygmelanggar dan/ atau melampaui BMPK secara berkala kepada OJK.

Faktor 10 : BPR telah menyampaikan rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis kepada OJK sesuaidengan ketentuan

Faktor 11 : BPR telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang ditandatanganipaling sedikit oleh satu anggota Direksi dg mencantumkan nama secara jelas serta disampaikansecara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan.

Kesimpulan

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Sangat Baik

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPRNama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot BPR

PT. BPR SURYA YUDHA

Jalan Raya Kertek-Wonosobo Km.1 Kabupaten Wonosobo Jawa Ten

31 Desember 2018

Rp63.865.306.521

Rp651.562.666.338

C


1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dansalah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direkturyang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dansalah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direkturyang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal dikota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yangberbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten diprovinsi lain yang berbatasan langsung dengankota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

2 (dua) Direksi bertempat tinggal di Kota/ Kabupaten yang sama dan 1 (satu) Direksi bertempat tinggal di Kota/ Kabupaten yang berbeda pada privinsi yang sama.

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partaipolitik atau organisasi kemasyarakatan).

vSeluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan.

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungankeluarga atau semenda sampai dengan derajat keduadengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris.

v

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangandan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultankecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yangbersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknyamembutuhkan adanya konsultan; telah didasari olehkontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggungjawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktupekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyediajasa profesional adalah pihak independen yang memilikikualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

v

Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan danKepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasukperpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan olehRUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

v

Seluruh Anggota Direksi lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 6 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 6Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%


Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

6

1,00

0,50

v

Jumlah Direksi 3 (tiga) orang, dan salah satu Direksi membawahkan fungsi kepatuhan


1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasecara independen dan tidak memberikan kuasa umumyang dapat mengakibatkan pengalihan tugas danwewenang tanpa batas.

v

Direksi melaksanakan tugas secara independen

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasidari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditorintern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OtoritasJasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

v

Direksi menindaklanjuti temuan audit

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. v

Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifatstrategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarahmufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku denganmencantumkan dissenting opinion jika terdapatperbedaan pendapat.

v

Keputusan Direksi diputuskan dengan musyawarah

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentinganpribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidakmengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dariBPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yangditetapkan RUPS.

v

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secaraberkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuantentang perbankan dan perkembangan terkini terkaitbidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaantugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan ataujenjang organisasi antara lain dengan peningkatankeikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihandalam rangka pengembangan kualitas individu.

v


13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikankompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugasdan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atasketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

v


14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tatatertib kerja anggota Direksi yang paling sedikitmencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturanrapat.

v

Direksi memiliki pedoman kerja

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 6 0 6 0 0



Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

12

1,5

0,60


1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnyakepada pemegang saham melalui RUPS. v


16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawaimengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v

Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dandidokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapansecara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapatDireksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

v

Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan dibagikan

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dankemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalampengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain denganpeningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahanyang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuaiekspektasi stakeholders.

v

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelolapada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dankeuangan sesuai ketentuan.

v

Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan Perbarindo


4 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1


Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6

1,2

0,12

1,22

0,24


2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v

Jumlah Anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Anggota Direksi

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus UjiKemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melaluiRUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatananggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkanperpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisarisdilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

v

Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat RUPS

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempattinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupatenpada provinsi lain yang berbatasan langsung denganprovinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Propinsi yang sama dengan KP BPR

5) BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlahanggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dankurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluhmilyar rupiah), paling sedikit satu anggota DewanKomisaris merupakan Komisaris Independen.

v

Jumlah Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerjatermasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaianggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPRatau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabateksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

v

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan, tidak merangkap lebih dari 2 (dua) BPR

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memilikihubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajatkedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atauDireksi.

v


9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memilikihubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan sahamdan/atau hubungan keluarga dengan anggota DewanKomisaris lain, Direksi dan/atau pemegang sahampengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhikemampuannya untuk bertindak independen.

v



9 0 0 0 0



Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

9

1,00

0,50

v

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan


2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sertamemberikan nasihat kepada Direksi, antara lainpemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkaitdengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsipkehati-hatian.

v

Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberikan masukan kepada Direksi

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisarismengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaankebijakan strategis BPR.

vDewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilankeputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam halpenyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diaturdalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberiankredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalamperaturan perundangan dalam rangka melaksanakanfungsi pengawasan.

v

Telah dilakukan perbaikan dengan melakukan perubahan ketentuan yang melibatkan Dekom dalam operasional BPR

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksimenindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasilpengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasilpengawasan otoritas lainnya antara lain dengan memintaDireksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjuttemuan.

v

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti semua temuan dan hasil pemeriksaan

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untukmelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secaraoptimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisarispaling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadirioleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

v


15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yangbersifat strategis telah dilakukan berdasarkanmusyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam haltidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuaiketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissentingopinion jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dituangkan dalam risalah rapat

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untukkepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yangmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidakmengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dariBPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yangditetapkan RUPS.

v

Dewan Komisaris telah bertindak profesional dan sesuai dengan ketentuan

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauanterhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabanggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanyang memerlukan tindak lanjut Direksi.

v

Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 6 0 0 0Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 8Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalahrapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapatperbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruhanggota Dewan Komisaris.

v



1 0 0 0 0



Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

11

1,38

0,55


1

1,00

0,10

1,15

0,17


3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite PemantauRisiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

-


0 0 0 0 0


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan

fungsi audit intern.-

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadappenerapan fungsi manajemen risiko.

-

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yangdibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara laintelah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

-


0 0 0 0 0


5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan auditintern dan fungsi manajemen risiko kepada DewanKomisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

-


0 0 0 0 0



Keterangan

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0,00


4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedurpenyelesaian mengenai benturan kepentingan yangmengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasukadministrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturankepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

v



1 0 0 0 0


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidakmengambil tindakan yang dapat merugikan ataumengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusitransaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

v



1 0 0 0 0


3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR ataumengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiapkeputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. v



1 0 0 0 0



Keterangan

Penanganan Benturan KepentinganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

1,00

0,50

1

1,00

0,40


1

0,10

1,00

1,00

0,10


5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; danc. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmemahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan danperaturan perundang-undangan lain yang berkaitandengan perbankan.

v


3) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmembentuk satuan kerja kepatuhan yang independenterhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmenunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsikepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsioperasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ataumengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedurkepatuhan.

v


5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerjakepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsikepatuhan.

v



5 0 0 0 0



Keterangan

Penerapan Fungsi KepatuhanA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

5

1,00

0,50

v


v



5

6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmenetapkan langkah-langkah yang diperlukan untukmemastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturanOtoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepadaOtoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

v


7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhanmelakukan upaya untuk mendorong terciptanya budayakepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi danpelatihan ketentuan terkini.

v


8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmemantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruhkomitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas JasaKeuangan termasuk melakukan tindakan pencegahanapabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan DireksiBPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan.

v


9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruhkebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatanusaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuanOtoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

v


10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ataumerekomendasikan pengkinian dan penyempurnaankebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yangdimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OtoritasJasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

v


Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 6 0 0 0Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadapketentuan. v


12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengantembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggotaDireksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalahDirektur Utama, laporan disampaikan kepada DewanKomisaris.

v


13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhanmenyampaikan laporan khusus kepada Otoritas JasaKeuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusanDireksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas JasaKeuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v



1 2 3 0 0



Keterangan

Penerapan Fungsi KepatuhanB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

8

1,60

0,64


6

2,00

0,20

1,34

0,13


6

1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memilikidan mengkinikan pedoman kerja serta sistem danprosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internsesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujuioleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

v


3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern independenterhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkaitdengan penghimpunan dan penyaluran dana).

v


4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

vSudah sesuai dengan ketentuan

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangansumber daya manusia yang melaksanakan fungsi auditintern.

vPengembangan SDM dengan pelatihan


4 0 3 0 0


6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai denganketentuan pedoman audit intern yang telah disusun olehBPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secaralangsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentinganBPR dan masyarakat.

v

Sudah sesuai dengan pedoman Audit

7) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kajiulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun ataskepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi auditintern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yangmungkin dilakukan.

v


8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)dilaksanakan secara memadai dan independen yangmencakup persiapan audit, penyusunan program audit,pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindaklanjut hasil audit.

v


9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilansumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutanterkait dengan penerapan fungsi audit intern. v



3 2 0 0 0



Keterangan

Penerapan Fungsi Audit InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

7

1,40

0,70

v


5

1,25

0,50

Telah dibentuk SKAI


6

10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern telahmenyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepadaDirektur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusankepada anggota Direksi yang membawahkan fungsiKepatuhan.

v


11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila adapenyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


12) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihakekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

v


13) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OtoritasJasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


3 2 0 0 0



Keterangan

Penerapan Fungsi Audit InternC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5

1,25

0,13

1,33

0,13

v



7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitasperjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesionalakuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas JasaKeuangan dengan KAP dimaksud.

v

Sesuai Ketentuan


1 0 0 0 0


2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPRmenunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar diOtoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuanRUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

v

Sesuai ketentuan

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v

Sesuai Ketentuan


2 0 0 0 0


4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkanpermasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktukepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. v

Sesuai Ketentuan

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruanglingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

vSesuai Ketentuan


2 0 0 0 0



Keterangan

Penerapan Fungsi Audit EkternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

1,00

0,50


2

1,00

0,40


2

1,00

0,10

1,00

0,03


8

1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dansatuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dankurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluhmilyar rupiah):BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yangbertanggung jawab terhadap penerapan fungsi ManajemenRisiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedurManajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

-

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulismengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produkdan aktivitas baru sesuai ketentuan.

-


0 0 0 0 0



Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0,00

0,00

-


8

4) Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapanManajemen Risiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yangmemerlukan persetujuan Direksi.

-

5) Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

-

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruhfaktor Risiko yang bersifat material.

-

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yangmenyeluruh.

-

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risikoyang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.

-

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sisteminformasi manajemen yang mampu menyediakan data daninformasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

-

10) Direksi telah melakukan pengembangan budayamanajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi danpeningkatan kompetensi SDM antara lain melaluipelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemenrisiko.

-


0 0 0 0 0


11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yangdilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-


0 0 0 0 0



Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

0

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0,00


9

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberiankredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ataudebitur besar, berikut monitoring dan penyelesaianmasalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah daripedoman kebijakan perkreditan BPR.

v



1 0 0 0 0


2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikankebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikandengan peraturan perundang-undangan.

v

Kebijakan BMPK sudah dikinikan

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkaitdan/atau pemberian kredit besar telah memenuhiketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK danmemperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturanperundang-undangan.

v



2 0 0 0 0


4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkaitdan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ataumelampaui BMPK telah disampaikan secara berkalakepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepatwaktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v



2 0 0 0 0



Keterangan

Batas Maksimum Pemberian KreditA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

1,00

0,50


2

1,00

0,40


2

1,00

0,10

1,00

0,08


10

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dandisetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi danmisi BPR.


2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategisjangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasukrencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikandengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.

v


3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegangsaham dalam rangka memperkuat permodalan daninfrastruktur yang memadai antara lain sumber dayamanusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,dan prosedur.

v



3 0 0 0 0


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan

paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.

v


5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan rencana bisnis BPR. v



2 0 0 0 0


6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnisdisampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor10


Keterangan

Rencana Bisnis BPRA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

3

1,00

0,50

2

1,00

0,40


1

1,00

0,10

1,00

0,08


11

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasimanajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuksumber daya manusia yang kompeten untukmenghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, danutuh.

v



1 0 0 0 0


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap

triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporankeuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dankomposisi pemegang saham sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.

v


3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi palingsedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opinidari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi,serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

v


4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenaiproduk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPRdengan berpedoman pada persyaratan dan tata carasesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.



4 0 0 0 0


6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasiditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksidengan mencantumkan nama secara jelas sertadisampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepadaOtoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaianpengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjutpelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikansesuai ketentuan secara tepat waktu.

v



2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor11


Keterangan


Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

1,00

0,50

2

1,00

0,10

1,00

0,08

4

1,00

0,40

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian Faktor 0,24 0,17 - 0,10 0,13 0,13 0,03 - 0,08 0,08 0,08 1,03

Predikat Komposit

Faktor 1 : Jumlah Direksi 3 (tiga) orang dan salah satu Direksi membawahkan fungsi kepatuhan.

Faktor 2 : Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang dan 2 (dua) di antaranya sebagai Komisaris Independen.

Faktor 3 : BPR tidak membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko karena modalinti <80 Milyar (BPR dengan bobot faktor C)

Faktor 4 : BPR telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan.

Faktor 5 : Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasdan tanggung jawab kepada Dirut tetapi belum dilakukan secara berkala.

Faktor 6 : SKAI atau PE yang bertanggung jawab thd pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikanlaporan pelaksanaan audit intern kepada Dirut dan Dekom dg tembusan kepada anggota Direksiyang membawahkan fungsi kepatuhan.

Faktor 7 : BPR telah melakukan kegiatan audit eksternal atas laporan keuangan tahunan melalui KAP sesuai dengan ketentuan OJK.

Faktor 8 : BPR belum menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.

Faktor 9 : Ketentuan BPMK telah dikinikan pada bulan Oktober 2018.

Faktor 10 : BPR telah menyusun dan melaporkan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Faktor 11 : BPR telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada para stakeholders perusahaan secara tepat waktu.

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Sangat Baik

Kesimpulan

Bobot BPR C

Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot

S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%

Faktor 1 6 8 5 6 0 0 0 0 6 0 6 0 2 0 0 8 0 4 1 0 0 0 5 0 0 22%Nilai Awal 6 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 12 0 4 2 0 0 0 6 0 0 0Rata-rata 1,00 0,50 1,50 0,60 1,20 0,12 1,22 0,27

Faktor 2 9 8 1 9 0 0 0 0 9 0 5 3 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 16,67%Nilai Awal 9 0 0 0 0 9 0 5 6 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0Rata-rata 1,00 0,50 1,38 0,55 1,00 0,10 1,15 0,19










1,15Sangat Baik

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata KelolaJumlah Pertanyaan

Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)Jumlah Nilai SPO

per FaktorNilai akhir

FaktorNilai Structure (S) Nilai Process (P) Nilai Outcome (H)

Nilai KompositPredikat Komposit

Bobot BPR C

Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot

S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%












1,03Sangat Baik

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata KelolaJumlah Pertanyaan

Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)Jumlah Nilai SPO

per FaktorNilai akhir

FaktorNilai Structure (S) Nilai Process (P) Nilai Outcome (H)

Nilai KompositPredikat Komposit

LAPORAN TATA KELOLAPT. BPR Surya Yudha Wonosobo 1 LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018 PENDAHULUAN BPR Surya Yudha menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau

Documents