Laporan Tata Kelola 2019 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Kantor Pusat Kantor Cabang Komp. Srijaya Abadi Blok J No. 5-6 Jalan A. Yani No. 58-59 Nagoya – Batam Kolong – Tg Balai Karimun Telp. 0778 450787 Telp. 0777 31668 Fax. 0778 450785 Fax. 0777 31676 www.bprck.co.id, email : [email protected]
137
Embed
Laporan Tata Kelola 2019 Tata Kelola.pdfPelaksanaan Tata Kelola / Good Corporate Governance di PT BPR Central Kepri dijalankan sesuai POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Sebelum Penerapan Manajemen RisikoNilai Komposit 2.24Predikat Komposit BaikLihat Kertas KerjaCetak LaporanCetak Hasil Penilaian
Rp10,946,871,000Rp82,958,109,000
Penjelasan Umum
Mulai
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
Tata Cara Pengisian
Faktor Penilaian
PT.BPR CENTRAL KEPRIKomplek Srijaya Abadi Blok J no 5-6 Nagoya BatamDesember, 2019
SEMPURNA
Setelah Penerapan Manajemen RisikoNilai Komposit 2.28Predikat Komposit BaikLihat Kertas KerjaCetak LaporanCetak Hasil Penilaian
Rp10,946,871,000Rp82,958,109,000
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
1.
a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;d. penanganan benturan kepentingan;e. penerapan fungsi kepatuhan;f. penerapan fungsi audit intern;g. penerapan fungsi audit ekstern;h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;i. batas maksimum pemberian kredit;j. rencana strategis BPR; dank. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:a.
b.
c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
a. kecukupan transparansi laporan;b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;c.
Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuanpenyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governancesesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktursatuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yangdan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, prosesPenerapan Tata Kelola yaitu:
Home
penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR sepertipenyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata
(governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yangstruktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris,Komite, dan
yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakandan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian
1.
2.
a.b. Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.c. Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.d. Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.e. Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
3.
4.
5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.
No Faktor Bobot A (%)
Bobot B (%)
Bobot C (%)
1Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 20.00 20.00 20.00
2Pelaksanaan tugas dantanggung jawab DewanKomisaris
15.00 15.00 15.00
3Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite 0.00 0.00 0.00
Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapandan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastrukturKelola.
Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakanpenilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan kententuan sebagai berikut:
Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimanadirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola,masing faktor.
Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikanbobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
7Penerapan fungsi audit ekstern
0.00 2.50 2.50
8Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)
10.00 10.00 10.00
9 Batas maksimum pemberiankredit 7.50 7.50 7.50
10 Rencana bisnis BPR 7.50 7.50 7.50
11Transparansi kondisikeuangan dan non keuangan,serta pelaporan internal
10.00 7.50 7.50
*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR.Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.
Keterangan:Bobot A:
Bobot B:
Bobot C:
Bobot D: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
7.
8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.
Tabel 2. Predikat Komposit
Nilai Komposit Predikat Komposit
1.0 Nilai Komposit < 1.8 Sangat Baik
1.8 Nilai komposit < 2.6 Baik
2.6 Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik
3.4 Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik
4.2 Nilai Komposit < 5 Tidak Baik
9.
BPR yang memiliki modal intikurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
BPR yang memiliki modal intipaling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
BPR yang memiliki modal intiRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimanaNilai Komposit.
Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornyaPeringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10.
11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.12.
13.
14.
15.
16.
Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelahsebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapanpemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehinggaatas.
Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluhAkuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (limauntuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (limalaporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawasberpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsunganKelola BPR.
√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.
Bobot D (%)
20.00
12.50
2.50
10.00
10.00
10.00
Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelolainfrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata
Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapanpenilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan kententuan sebagai berikut:
sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan danKelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-
√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untukbobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
2.50
10.00
7.50
7.50
7.50
*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR.Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.
BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.
inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total asetkurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total asetpaling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dariRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan
kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2,Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.
Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan
sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
(delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komitesehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di
(sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantordikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor
11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
(lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan
(lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikanlaporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dankelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiPelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisKelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi KomitePenanganan Benturan KepentinganPenerapan Fungsi KepatuhanPenerapan Fungsi Audit InternPenerapan Fungsi Audit EksternPenerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian InternBatas Maksimum Pemberian KreditRencana Strategis BPRTransparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
11 Faktor Tata Kelola BPR
Home
Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR
Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR
Indikator Belum Terisi000000000000
NoI.
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kriteria / IndikatorPelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindaksebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindaksebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupatenyang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasanlangsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembagalain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai denganderajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagaikonsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang darisisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yangjelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktupekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihakindependen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melaluiRUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelumberakhir masa jabatannya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikankuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuksebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atauhasil pengawasan otoritas lain.Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepadaDewan Komisaris.Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkanmusyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atausesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapatperbedaan pendapat.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yangdapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerimakeuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatanpengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnyayang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan ataujenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalampendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaantugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang palingsedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melaluiRUPS.
Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian.Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, sertadibagikan kepada seluruh Direksi.Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruhpegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR,penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasistakeholders.
Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, AsosiasiBPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuaiketentuan.
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
2 3 CB Cukup Baik
1Direksi bertempat tinggal di Batam
dan dibuktikan dengan Tanda Pengenal berdomisili di Batam
4 KB Kurang Baik
1 Direksi tidak ada rangkap jabatan 5 TB Tidak Baik
1Direksi tidak memiliki
hubungan keluarga/semenda dengan anggota Pengurus lain
1
1Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan
2
2
2
2
2
Penerapan
2
2
2
2
2Kebiijakan strategis di bidang
kepegawaian telah disosialisasikan
2
2
2
Selesai
NoII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kriteria / IndikatorPelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telahdiangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota DewanKomisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisarisdilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalahKomisaris Independen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikitsatu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikanskala penerapan Baik (nilai 2)
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja,waktu kerja, dan rapat.
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2(dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRSdan/atau Bank Umum.Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampaidengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain,Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhikemampuannya untuk bertindak independen.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi ataunasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau danmengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuanmengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalamperaturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga,dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambildan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yangditetapkan RUPS.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan denganbaik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat,serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1Jumlah anggota Dewan Komisaris
telah terpenuhi3 CB Cukup Baik
1 Terpenuhi
1 Terpenuhi 4 KB Kurang Baik
1 Terpenuhi 5 TB Tidak Baik
1Modal Inti kurang dari Rp.50,000,000,000,-
2 Terpenuhi
1 Terpenuhi
1 Terpenuhi
2Belum diwajibkan untuk
memenuhi Komisaris Independent
2 Terpenuhi
2 Terpenuhi
2 Terpenuhi
Penerapan Selesai
2 Terpenuhi
2 Terpenuhi
2 Terpenuhi
2 Terpenuhi
2 Terpenuhi
2 Terpenuhi
Selesai
No
III.
1.
2.
3.
4.
5.
Catatan :Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.
Kriteria / IndikatorKelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modalinti > Rp 80 miliar)A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuaiketentuan.B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secaraefektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risikokepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.
Catatan :Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR)
1 SB Sangat Baik
2 B Baik
0 3 CB Cukup Baik
4 KB Kurang Baik0 5 TB Tidak Baik
0
0
0
Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.
Penerapan Selesai
Selesai
No
IV.
1.
2.
3.
Kriteria / Indikator
Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR)
1 SB Sangat Baik
2 B Baik
3 BPR belum memiliki SPO tertulis
3 CB Cukup Baik
4 KB Kurang Baik
3
Telah dijalankan dengan baik
5 TB Tidak Baik
3Telah dijalankan dengan baik
Penerapan Selesai
NoV.
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kriteria / IndikatorPenerapan Fungsi KepatuhanA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; danc. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yangindependen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menanganifungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusundan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuankerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yangdiperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangandan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas JasaKeuangan dan otoritas lainnya.
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorongterciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuanterkini.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRterhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasukmelakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPRyang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikanbahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yangdilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturanperundang-undangan.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukanreviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaantugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepadaDewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalahDirektur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepadaOtoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpangdari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
3 3 CB Cukup Baik
3 4 KB Kurang Baik
3
BPR sudah menunjuk PE Kepatuhan
5 TB Tidak Baik
2
2
3
2
3
3
3
Penerapan Selesai
3
3
3
Selesai
NoVI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
Kriteria / IndikatorPenerapan Fungsi Audit InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi auditintern.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interntelah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakantugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui olehDirektur Utama dan Dewan Komisaris.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internindependen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan danpenyaluran dana).
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internbertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yangmelaksanakan fungsi audit intern.B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telahdisusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakandapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3(tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahanSOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independenyang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporanhasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala danberkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interntelah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan DewanKomisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporankhusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada OtoritasJasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yangbertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
3
Terpenuhi
3 CB Cukup Baik
3 4 KB Kurang Baik
3 5 TB Tidak Baik
3
3
3
2
3
3
3
3
Penerapan
3
3
Selesai
NoVII.
1.
2.
3.
4
5
Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0
Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.
Kriteria / IndikatorPenerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset > Rp 10 miliar)A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diaturdalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D
Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0
Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
3 3 CB Cukup Baik
4 KB Kurang Baik
3 5 TB Tidak Baik
3
3
3
PenerapanWAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D
Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0
Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan
Selesai
Selesai
NoVIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
Catatan :Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.
BPR MODAL INTI BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021
Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator
Kriteria / IndikatorPenerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dankurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapanfungsi Manajemen Risiko.
BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limitRisiko.BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekatpada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko,danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yangmemerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risikoterhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampumenyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepadaOtoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Catatan :Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN DDIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF
BPR MODAL INTI > 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021
Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
4 3 CB Cukup Baik
2 4 KB Kurang Baik
3 5 TB Tidak Baik
2
2
2
2
2
2
2
3
3
Penerapan
Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam
50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021
Selesai
Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator
Selesai
NoIX.
1.
2.
3.
4.
5
Kriteria / IndikatorBatas Maksimum Pemberian KreditA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPKtermasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikutmonitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedomankebijakan perkreditan BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agardisesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telahmemenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yangmelanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas JasaKeuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
3 3 CB Cukup Baik
4 KB Kurang Baik
3 5 TB Tidak Baik
3
3
3
Penerapan Selesai
Selesai
NoX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kriteria / IndikatorRencana Bisnis BPRA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuaidengan visi dan misi BPR.Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnistahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuatpermodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologiinformasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
2 3 CB Cukup Baik
2 4 KB Kurang Baik
2 5 TB Tidak Baik
2
2
2
Penerapan Selesai
Selesai
NoXI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kriteria / IndikatorTransparansi Kondisi Keuangan dan Non KeuanganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu)anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkapdan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dantindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secaratepat waktu.
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
Skala Penerapan Keterangan Skor(Wajib diisi oleh BPR) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
2 3 CB Cukup Baik
4 KB Kurang Baik
2 5 TB Tidak Baik
2
2
2
2
2
Penerapan
Selesai
Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )Penerapan Tata Kelola BPR
Profil BPRNama BPR
Alamat BPR
Posisi Laporan
Modal Inti BPR
Total Aset BPR
Bobot Faktor BPR
Rp10,946,871,000
Rp82,958,109,000
Desember, 2019
Komplek Srijaya Abadi Blok J no 5-6 Nagoya Batam
B
PT.BPR CENTRAL KEPRI
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
1
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga)orang, dan salah satu anggota Direksi bertindaksebagai Direktur yang membawahkan fungsikepatuhan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua)orang, dan salah satu anggota Direksi bertindaksebagai Direktur yang membawahkan fungsikepatuhan.
2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal dikota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupatenyang berbeda pada provinsi yang sama, ataukota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasanlangsung dengan kota/kabupaten pada provinsilokasi Kantor Pusat BPR.
v
Direksi bertempat tinggal di Batam dan dibuktikan dengan Tanda Pengenal berdomisili di Batam
3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan padaBank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembagalain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). v
Direksi tidak ada rangkap jabatan
4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungankeluarga atau semenda sampai dengan derajatkedua dengan sesama anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris.
v
Direksi tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan anggota Pengurus lain
5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangandan/atau penyedia jasa profesional sebagaikonsultan kecuali memenuhi persyaratan yaituuntuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisikarakteristik proyeknya membutuhkan adanyakonsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelasmeliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab,produk yang dihasilkan, dan jangka waktupekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ataupenyedia jasa profesional adalah pihak independenyang memiliki kualifikasi untuk proyek yangbersifat khusus dimaksud.
v
-
6) Seluruh anggota Direksi telah lulus UjiKemampuan dan Kepatutan dan telah diangkatmelalui RUPS termasuk perpanjangan masajabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPSsebelum berakhir masa jabatannya.
v
Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 5 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 6Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
No Kriteria/Indikator
7
1.17
0.58
Skala PenerapanKeterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
v
-
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
1
7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan tidak memberikankuasa umum yang dapat mengakibatkanpengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
v
-
8) Direksi menindaklanjuti temuan audit danrekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuksebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasilpengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atauhasil pengawasan otoritas lain.
v
-
9) Direksi menyediakan data dan informasi yanglengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepadaDewan Komisaris.
v-
10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifatstrategis dilakukan berdasarkan musyawarahmufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapaimusyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yangberlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
v
-
11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentinganpribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, sertatidak mengambil dan/atau menerima keuntunganpribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitaslainnya yang ditetapkan RUPS.
v
-
12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaransecara berkelanjutan dalam rangka peningkatanpengetahuan tentang perbankan danperkembangan terkini terkait bidangkeuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaantugas dan tanggung jawabnya pada seluruhtingkatan atau jenjang organisasi antara laindengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRdalam pendidikan/pelatihan dalam rangkapengembangan kualitas individu.
v
-
13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikankompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaantugas dan tanggung jawabnya, antara lainpemahaman atas ketentuan mengenai prinsipkehati-hatian.
v
-
14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dantata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikitmencantumkan etika kerja, waktu kerja, danperaturan rapat.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 16 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 8Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
16
2
0.80
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
1
15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaantugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. v
-
16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruhpegawai mengenai kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian.
vKebiijakan strategis di bidang kepegawaian telah disosialisasikan
17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapatdan didokumentasikan dengan baik, termasukpengungkapan secara jelas dissenting opinions yangterjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepadaseluruh Direksi.
v
-
18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dankemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawaidalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antaralain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaianpermasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaianhasil sesuai ekspektasi stakeholders.
v
-
19) Direksi menyampaikan laporan penerapan TataKelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPRdi Indonesia, dan 1 (satu) kantor media ataumajalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 10 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobotFaktor 1
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
10
2.00
0.20
1.58
0.35
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
2
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3(tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2(dua) orang.
2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampauijumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v
Terpenuhi
3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus UjiKemampuan dan Kepatutan dan telah diangkatmelalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjangmasa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yangmenetapkan perpanjangan masa jabatan anggotaDewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnyamasa jabatan.
v
Terpenuhi
4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisarisbertempat tinggal di provinsi yang sama atau dikota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasanlangsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
v
Terpenuhi
5) BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) darijumlah anggota Dewan Komisaris adalah KomisarisIndependen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapanpuluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggotaDewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
v
Modal Inti kurang dari Rp.50,000,000,000,-
6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertibkerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
vTerpenuhi
7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaianggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua)BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi ataupejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau BankUmum.
v
Terpenuhi
8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memilikihubungan keluarga atau semenda sampai denganderajat kedua dengan sesama anggota DewanKomisaris atau Direksi.
v
Terpenuhi
9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yangmemiliki hubungan keuangan, kepengurusan,kepemilikan saham dan/atau hubungan keluargadengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksidan/atau pemegang saham pengendali atauhubungan lain yang dapat mempengaruhikemampuannya untuk bertindak independen.
v
Belum diwajibkan untuk memenuhi Komisaris Independent
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 7 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 9Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
11
1.22
0.61
v
Jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
2
10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabserta memberikan nasihat kepada Direksi, antaralain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulisterkait dengan pemenuhan ketentuan BPRtermasuk prinsip kehati-hatian.
v
Terpenuhi
11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,Komisaris mengarahkan, memantau danmengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. v
Terpenuhi
12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilankeputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalamhal penyediaan dana kepada pihak terkaitsebagaimana diatur dalam ketentuan mengenaibatas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hallain yang ditetapkan dalam peraturan perundangandalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
v
Terpenuhi
13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksimenindaklanjuti temuan audit intern, auditekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antaralain dengan meminta Direksi untuk menyampaikandokumen hasil tindak lanjut temuan.
v
Terpenuhi
14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukupuntuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasecara optimal dan menyelenggarakan Rapat DewanKomisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulanyang dihadiri oleh seluruh anggota DewanKomisaris.
v
Terpenuhi
15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisarisyang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkanmusyawarah mufakat atau suara terbanyak dalamhal tidak tercapai musyawarah mufakat, atausesuai ketentuan yang berlaku denganmencantumkan dissenting opinion jika terdapatperbedaan pendapat.
v
Terpenuhi
16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRuntuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ataupihak lain yang merugikan atau mengurangikeuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ataumenerima keuntungan pribadi dari BPR, selainremunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkanRUPS.
v
Terpenuhi
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauanterhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
v
Terpenuhi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan
0 16 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 8Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalamrisalah rapat dan didokumentasikan dengan baikdan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadijika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikankepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
v
Terpenuhi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobotFaktor 2
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
16
2.00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0.80
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
2
2.00
0.20
1.61
0.27
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
3
1) BPR telah memiliki Komite Audit dan KomitePemantau Risiko dengan anggota Komite sesuaiketentuan.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi audit intern.-
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasiterhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
-
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yangdibentuk menjalankan tugasnya secara efektifantara lain telah sesuai dengan pedoman dan tatatertib kerja.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 3Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapanaudit intern dan fungsi manajemen risiko kepadaDewan Komisaris untuk tindak lanjut kepadaDireksi BPR.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobotFaktor 3
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
0
0
0.00
0
0
0.00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0
0
0.00
0.00
0.00
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
4
1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedurpenyelesaian mengenai benturan kepentingan yangmengikat setiap pengurus dan pegawai BPRtermasuk administrasi, dokumentasi danpengungkapan benturan kepentingan dimaksuddalam Risalah Rapat.
v
BPR belum memiliki SPO tertulis
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan PejabatEksekutif tidak mengambil tindakan yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atautidak mengeksekusi transaksi yang memilikibenturan kepentingan tersebut.
v
Telah dijalankan dengan baik
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPRatau mengurangi keuntungan BPR diungkapkandalam setiap keputusan dan telah terdokumentasidengan baik.
v
Telah dijalankan dengan baik
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobotFaktor 4
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penanganan Benturan KepentinganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
3
3.00
1.50
3
3.00
1.20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3
0.30
3.00
0.33
3
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
5
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; danc. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan memahami peraturan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan lainyang berkaitan dengan perbankan.
v
-
3) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmembentuk satuan kerja kepatuhan yangindependen terhadap satuan kerja atau fungsioperasional.BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmenunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsikepatuhan independen terhadap satuan kerja ataufungsi operasional.
v
BPR sudah menunjuk PE Kepatuhan
4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutifyang menangani fungsi kepatuhan menyusundan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, danprosedur kepatuhan.
v
-
5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerjakepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menanganifungsi kepatuhan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 4 9 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Penerapan Fungsi Kepatuhan
Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
13
2.6
1.50
v
-
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
5
6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan menetapkan langkah-langkah yangdiperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhiseluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan danperaturan perundang-undangan lain termasukpenyampaian laporan kepada Otoritas JasaKeuangan dan otoritas lainnya.
v
-
7) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan melakukan upaya untuk mendorongterciptanya budaya kepatuhan BPR antara lainmelalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
v
-
8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRterhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRkepada Otoritas Jasa Keuangan termasukmelakukan tindakan pencegahan apabila terdapatkebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yangmenyimpang dari ketentuan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan.
v
-
9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutifyang menangani fungsi kepatuhan memastikanbahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, danprosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRtelah sesuai dengan ketentuan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan.
v
-
10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutifyang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviudan/atau merekomendasikan pengkinian danpenyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistemmaupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agarsesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangandan peraturan perundang-undangan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 2 12 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaranterhadap ketentuan. v -
12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaantugas dan tanggung jawab secara berkala kepadaDirektur Utama dengan tembusan kepada DewanKomisaris. Dalam hal anggota Direksi yangmembawahkan fungsi kepatuhan adalah DirekturUtama, laporan disampaikan kepada DewanKomisaris.
v
-
13) Anggota Direksi yang membawahkan FungsiKepatuhan menyampaikan laporan khusus kepadaOtoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakanatau keputusan Direksi yang menyimpang dariperaturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atauperaturan perundang-undangan lain, sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 9 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 3Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobotFaktor 5
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Kepatuhan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
9
3.00
0.30
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
14
2.8
1.12
2.72
0.30
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
6
1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
Terpenuhi
BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interntelah memiliki dan mengkinikan pedoman kerjaserta sistem dan prosedur untuk melaksanakantugas bagi auditor intern sesuai peraturanperundang-undangan dan telah disetujui olehDirektur Utama dan Dewan Komisaris.
v
-
3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internindependen terhadap satuan kerja operasional(satuan kerja terkait dengan penghimpunan danpenyaluran dana).
v
-
4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internbertanggung jawab langsung kepada DirekturUtama.
v
-
5) BPR memiliki program rekrutmen danpengembangan sumber daya manusia yangmelaksanakan fungsi audit intern.
v-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 15 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai denganketentuan pedoman audit intern yang telah disusunoleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatanyang secara langsung diperkirakan dapatmempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
v
-
7) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukankaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)tahun atas kepatuhan terhadap standarpelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahanSOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
v
-
8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)dilaksanakan secara memadai dan independen yangmencakup persiapan audit, penyusunan programaudit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit,dan tindak lanjut hasil audit.
v
-
9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilansumber daya manusia secara berkala danberkelanjutan terkait dengan penerapan fungsiaudit intern.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 2 9 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 4Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
15
v
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
11
2.75
1.10
3.00
1.50
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
6
10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interntelah menyampaikan laporan pelaksanaan auditintern kepada Direktur Utama dan DewanKomisaris dengan tembusan kepada anggotaDireksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
v
-
11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan danpokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.
v
-
12) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang olehpihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
13) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.
BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internkepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 12 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 4Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobotFaktor 6
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit InternC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
12
3.00
0.30
2.90
0.32
v
-
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
7
1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik danKantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkupaudit, standar profesional akuntan publik, dankomunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan denganKAP dimaksud.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yangterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sertamemperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulanDewan Komisaris.
v
-
3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP danManagement Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
4) Hasil audit dan Management Letter telahmenggambarkan permasalahan BPR dandisampaikan secara tepat waktu kepada BPR olehKAP yang ditunjuk.
v
-
5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai denganruang lingkup audit sebagaimana diatur dalamketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobotFaktor 7
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit EkternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
3
3
1.50
0.30
3.00
0.08
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
6
3.00
1.20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6
3
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
8
1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah):BPR telah membentuk Komite Manajemen Risikodan satuan kerja Manajemen Risiko;BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapanpuluh milyar rupiah):BPR telah membentuk satuan kerja ManajemenRisiko
BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutifyang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsiManajemen Risiko.
2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko,prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limitRisiko.
v-
3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secaratertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekatpada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 3Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
0
0.00
0.00
-
v
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
8
4) Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapanManajemen Risiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yangmemerlukan persetujuan Direksi.
v
-
5) Dewan Komisaris:a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
v
-
6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadapseluruh faktor Risiko yang bersifat material.
v-
7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yangmenyeluruh. v -
8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruhrisiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.
v-
9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitusistem informasi manajemen yang mampumenyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat, kini, dan utuh.
v
-
10) Direksi telah melakukan pengembangan budayamanajemen risiko pada seluruh jenjang organisasidan peningkatan kompetensi sumber daya manusiaantara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasimengenai manajemen risiko.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 7Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risikolain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.
v
-
12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baruyang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobotFaktor 8
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
0
0.00
0.00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0
0
0.00
0.00
0.00
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
9
1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedurtertulis yang memadai terkait dengan BMPKtermasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,debitur grup, dan/atau debitur besar, berikutmonitoring dan penyelesaian masalahnya sebagaibagian atau bagian terpisah dari pedomankebijakan perkreditan BPR.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikankebijakan, sistem dan prosedur BMPK agardisesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
v
-
3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihakterkait dan/atau pemberian kredit besar telahmemenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangantentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihakterkait dan/atau pemberian kredit yang melanggardan/atau melampaui BMPK telah disampaikansecara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangansecara benar dan tepat waktu sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.
v
-
5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPKsesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 0 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobotFaktor 9
3
3.00
1.50
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Batas Maksimum Pemberian KreditA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
6
3
1.20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6
3.00
0.30
3.00
0.25
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
10
1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dandisetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visidan misi BPR.
v-
2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencanastrategis jangka panjang dan rencana bisnistahunan termasuk rencana penyelesaianpermasalahan BPR yang signifikan dengan cakupansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya olehpemegang saham dalam rangka memperkuatpermodalan dan infrastruktur yang memadai antaralain sumber daya manusia, teknologi informasi,jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 6 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 3Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)4) Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.
v
-
5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. v -
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnisdisampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobotFaktor 10
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Rencana Bisnis BPRA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
6
2
1.00
4
2
0.80
2
2
2.00
0.17
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0.20
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
11
1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasimanajemen yang memadai sesuai ketentuantermasuk sumber daya manusia yang kompetenuntuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,kini, dan utuh.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuatlaporan keuangan, informasi lainnya, susunanpengurus dan komposisi pemegang saham sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materipaling sedikit memuat informasi umum, laporankeuangan, opini dari akuntan publik atas laporankeuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruhaspek transparansi dan informasi, serta seluruhaspek pengungkapan sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.
v
-
4) BPR melaksanakan transparansi informasimengenai produk, layanan dan/atau penggunaandata nasabah BPR dengan berpedoman padapersyaratan dan tata cara sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.
v
-
5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengantata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diaturdalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 8 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 4Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 40%
6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasiditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggotaDireksi dengan mencantumkan nama secara jelasserta disampaikan secara lengkap dan tepat waktukepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ataudipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.
v
-
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaianpengaduan, dan laporan pengaduan dan tindaklanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduandisampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan 0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobotFaktor 11
Penerapan Tata Kelola telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BP Central Kepri adalah 'BAIK'
Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )Penerapan Tata Kelola BPR
Profil BPRNama BPR
Alamat BPR
Posisi Laporan
Modal Inti BPR
Total Aset BPR
Bobot BPR
PT.BPR CENTRAL KEPRI
Komplek Srijaya Abadi Blok J no 5-6 Nagoya Batam
Desember, 2019
Rp10,946,871,000
Rp82,958,109,000
B
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
1
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dansalah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direkturyang membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dansalah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direkturyang membawahkan fungsi kepatuhan.
2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal dikota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yangberbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupatendi provinsi lain yang berbatasan langsung dengankota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
v
Direksi bertempat tinggal di Batam dan dibuktikan dengan Tanda Pengenal berdomisili di Batam
3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partaipolitik atau organisasi kemasyarakatan).
vDireksi tidak ada rangkap jabatan
4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungankeluarga atau semenda sampai dengan derajat keduadengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris.
v
Direksi tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan anggota Pengurus lain
5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangandan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultankecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yangbersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknyamembutuhkan adanya konsultan; telah didasari olehkontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggungjawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktupekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ataupenyedia jasa profesional adalah pihak independen yangmemiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khususdimaksud.
v
-
6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan danKepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasukperpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan olehRUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
v
Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 6Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
7
1.17
0.58
v
-
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
1
7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasecara independen dan tidak memberikan kuasa umumyang dapat mengakibatkan pengalihan tugas danwewenang tanpa batas.
v
-
8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasidari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditorintern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OtoritasJasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
v
-
9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. v
-
10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifatstrategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarahmufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku denganmencantumkan dissenting opinion jika terdapatperbedaan pendapat.
v
-
11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentinganpribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidakmengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dariBPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yangditetapkan RUPS.
v
-
12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secaraberkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuantentang perbankan dan perkembangan terkini terkaitbidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaantugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatanatau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatankeikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihandalam rangka pengembangan kualitas individu.
v
-
13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikankompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugasdan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atasketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
v
-
14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tatatertib kerja anggota Direksi yang paling sedikitmencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturanrapat.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 16 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 8Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
16
2
0.80
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
1
15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnyakepada pemegang saham melalui RUPS. v
-
16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawaimengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v
Kebiijakan strategis di bidang kepegawaian telah disosialisasikan
17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dandidokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapansecara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapatDireksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
v
-
18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dankemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalampengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain denganpeningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahanyang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuaiekspektasi stakeholders.
v
-
19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelolapada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dankeuangan sesuai ketentuan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 10 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
10
2
0.20
1.58
0.32
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
2
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlahanggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)orang.
2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampauijumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v
Terpenuhi
3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus UjiKemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melaluiRUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatananggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkanperpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisarisdilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
v
Terpenuhi
4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisarisbertempat tinggal di provinsi yang sama atau dikota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasanlangsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
v
Terpenuhi
5) BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlahanggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dankurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluhmilyar rupiah), paling sedikit satu anggota DewanKomisaris merupakan Komisaris Independen.
v
Modal Inti kurang dari Rp.50,000,000,000,-
6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerjatermasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v
Terpenuhi
7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaianggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPRatau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabateksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
v
Terpenuhi
8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memilikihubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajatkedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atauDireksi.
v
Terpenuhi
9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memilikihubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan sahamdan/atau hubungan keluarga dengan anggota DewanKomisaris lain, Direksi dan/atau pemegang sahampengendali atau hubungan lain yang dapatmempengaruhi kemampuannya untuk bertindakindependen.
v
Belum diwajibkan untuk memenuhi Komisaris Independent
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
7 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 9Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
11
1.22
0.61
v
Jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
2
10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sertamemberikan nasihat kepada Direksi, antara lainpemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkaitdengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsipkehati-hatian.
v
Terpenuhi
11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisarismengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaankebijakan strategis BPR.
vTerpenuhi
12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilankeputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam halpenyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimanadiatur dalam ketentuan mengenai batas maksimumpemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkandalam peraturan perundangan dalam rangkamelaksanakan fungsi pengawasan.
v
Terpenuhi
13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksimenindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasilpengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasilpengawasan otoritas lainnya antara lain dengan memintaDireksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindaklanjut temuan.
v
Terpenuhi
14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untukmelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secaraoptimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisarispaling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadirioleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
v
Terpenuhi
15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yangbersifat strategis telah dilakukan berdasarkanmusyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam haltidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuaiketentuan yang berlaku dengan mencantumkandissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
v
Terpenuhi
16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRuntuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihaklain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntunganpribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnyayang ditetapkan RUPS.
v
Terpenuhi
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauanterhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabanggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanyang memerlukan tindak lanjut Direksi.
v
Terpenuhi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 16 0 0 0Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 8Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalahrapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapatperbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruhanggota Dewan Komisaris.
v
Terpenuhi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
16
2.00
0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
2
2.00
0.20
1.61
0.24
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
3
1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite PemantauRisiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern.-
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadappenerapan fungsi manajemen risiko.
-
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yangdibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara laintelah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 3Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan auditintern dan fungsi manajemen risiko kepada DewanKomisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0
0.00
0.00
0.00
0.00
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
4
1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedurpenyelesaian mengenai benturan kepentingan yangmengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasukadministrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturankepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
v
BPR belum memiliki SPO tertulis
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidakmengambil tindakan yang dapat merugikan ataumengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusitransaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
v
Telah dijalankan dengan baik
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR ataumengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiapkeputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. v
Telah dijalankan dengan baik
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penanganan Benturan KepentinganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
3
3.00
1.50
3
3.00
1.20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3
0.30
3.00
3.00
0.30
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
5
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; danc. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmemahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan danperaturan perundang-undangan lain yang berkaitandengan perbankan.
v
-
3) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmembentuk satuan kerja kepatuhan yang independenterhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmenunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsikepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsioperasional.
4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ataumengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedurkepatuhan.
v
-
5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerjakepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsikepatuhan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 4 9 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi KepatuhanA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
13
2.60
1.30
v
-
v
BPR sudah menunjuk PE Kepatuhan
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
5
6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmenetapkan langkah-langkah yang diperlukan untukmemastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturanOtoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepadaOtoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
v
-
7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhanmelakukan upaya untuk mendorong terciptanya budayakepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi danpelatihan ketentuan terkini.
v
-
8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmemantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadapseluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OtoritasJasa Keuangan termasuk melakukan tindakanpencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ataukeputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuanOtoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
v
-
9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruhkebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, sertakegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai denganketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturanperundang-undangan.
v
-
10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ataumerekomendasikan pengkinian dan penyempurnaankebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yangdimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OtoritasJasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 12 0 0Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadapketentuan. v
-
12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengantembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggotaDireksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalahDirektur Utama, laporan disampaikan kepada DewanKomisaris.
v
-
13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhanmenyampaikan laporan khusus kepada Otoritas JasaKeuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusanDireksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas JasaKeuangan dan/atau peraturan perundang-undanganlain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 9 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 3Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi KepatuhanB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
14
2.80
1.12
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
9
3.00
0.30
2.72
0.27
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
6
1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memilikidan mengkinikan pedoman kerja serta sistem danprosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internsesuai peraturan perundang-undangan dan telahdisetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
v
-
3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern independenterhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkaitdengan penghimpunan dan penyaluran dana).
v
-
4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
v-
5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangansumber daya manusia yang melaksanakan fungsi auditintern.
v-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 15 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai denganketentuan pedoman audit intern yang telah disusun olehBPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secaralangsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentinganBPR dan masyarakat.
v
-
7) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kajiulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun ataskepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi auditintern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yangmungkin dilakukan.
v
-
8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)dilaksanakan secara memadai dan independen yangmencakup persiapan audit, penyusunan program audit,pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindaklanjut hasil audit.
v
-
9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilansumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutanterkait dengan penerapan fungsi audit intern. v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 2 9 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 4Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
15
3.00
1.50
v
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
11
2.75
1.10
Terpenuhi
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
6
10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern telahmenyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepadaDirektur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusankepada anggota Direksi yang membawahkan fungsiKepatuhan.
v
-
11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan danpokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
12) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihakekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.
v
-
13) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OtoritasJasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 12 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 4Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit InternC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
12
3.00
0.30
2.90
0.29
v
-
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
7
1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitasperjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesionalakuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas JasaKeuangan dengan KAP dimaksud.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPRmenunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar diOtoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuanRUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
v
-
3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan ManagementLetter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkanpermasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktukepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. v
-
5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruanglingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.
v-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit EkternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
3
3.00
1.50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
6
3.00
1.20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6
3.00
0.30
3.00
0.08
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
8
1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dansatuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dankurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluhmilyar rupiah):BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yangbertanggung jawab terhadap penerapan fungsiManajemen Risiko.
2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedurManajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. v
-
3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulismengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produkdan aktivitas baru sesuai ketentuan.
v-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 2 3 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 3Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
9
3.00
1.50
v
-
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
8
4) Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapanManajemen Risiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yangmemerlukan persetujuan Direksi.
v
-
5) Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
v
-
6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruhfaktor Risiko yang bersifat material.
v-
7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yangmenyeluruh. v
-
8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risikoyang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.
v-
9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sisteminformasi manajemen yang mampu menyediakan datadan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. v
-
10) Direksi telah melakukan pengembangan budayamanajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi danpeningkatan kompetensi SDM antara lain melaluipelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemenrisiko.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 14 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 7Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yangdilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian InternB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
14
2.00
0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6
3.00
0.30
2.60
0.26
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
9
1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedurtertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasukpemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,dan/atau debitur besar, berikut monitoring danpenyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagianterpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikankebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikandengan peraturan perundang-undangan.
v
-
3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkaitdan/atau pemberian kredit besar telah memenuhiketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK danmemperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturanperundang-undangan.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkaitdan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ataumelampaui BMPK telah disampaikan secara berkalakepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepatwaktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 0 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Batas Maksimum Pemberian KreditA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
3
3.00
1.50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
6
3.00
1.20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6
3.00
0.30
3.00
0.23
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
10
1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dandisetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi danmisi BPR.
v-
2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategisjangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasukrencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikandengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.
v
-
3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya olehpemegang saham dalam rangka memperkuat permodalandan infrastruktur yang memadai antara lain sumber dayamanusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,dan prosedur.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 6 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 3Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan
paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.
v
-
5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan rencana bisnis BPR. v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnisdisampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor10
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
Rencana Bisnis BPRA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
6
2.00
1.00
4
2.00
0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
2
2.00
0.20
2.00
0.15
SB B CB KB TB1 2 3 4 5
11
1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasimanajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuksumber daya manusia yang kompeten untukmenghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, danutuh.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporankeuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dankomposisi pemegang saham sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.
v
-
3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi palingsedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,opini dari akuntan publik atas laporan keuangantahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansidan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenaiproduk, layanan dan/atau penggunaan data nasabahBPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata carasesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalamketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 8 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 4Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 40%
6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasiditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksidengan mencantumkan nama secara jelas sertadisampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepadaOtoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
-
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaianpengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjutpelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikansesuai ketentuan secara tepat waktu.
v
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor11
No Kriteria/IndikatorSkala Penerapan
Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internalA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)